1. Kedudukan Konstitusi Bagi Suatu Negara
Keberadaan konstitusi dalam suatu negara pada dasarnya memiliki kedudukan yang
sangat krusial dan penting. Ini didasari pada hakikat manusia yang sebernarnya menginginkan
kehidupan yang damai, keinginan tersebut hidup pula dalam kehidupan bernegara, dimana
kehidupan bernegara dijalankan dan dilakukan adalah karena salah satu nya untuk menciptakan
kehidupan manusia yang damai dan tertib. Untuk mencapai hal tersebut maka dibuat suatu
hukum dasar yang berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan
suatu negara, hukum dasar tersebut adalah konstitusi. Dalam sejarah kenegaraan konstitusi
dibentuk dalam rangka membatasi kekuasaan para raja yang bertindak sewenang-wenang pada
waktu itu. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas
kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu
menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika
yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu
konstitusi. 1
Kesadaran akan pentingnya suatu kosntitusi bahkan telah ada sejak lama, yaitu pada
tahun 622 Masehi. Dimana pada tahun tersebut tebentuk Piagam Madinah yang merupakan
piagam tertulis pertama dalam sejararah umat manusia, yang menurut para ahli, piagam madinah
dapat disebandingkan dengan konstitusi moderm neraga-negara saat ini.
Konstitusi adalah penting bagi suatu negara, ialah karena salah satu tujuan dibentuknya
konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan badan-badan penyelenggara negara. Walton H.
Hamilton dengan paham konstitualisme dalam artikel yang ditulisnya Constitusionalism tahun
1930 mengatakan bahwa konstitusi untuk pengaturan negara, sehingga dinamika kekuasaan dan
proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan. 2
Mengapa pembatasan terhadap instrument atau bedan penyelenggara itu penting?
Menurut Miriam Budiarjo, di dalam Negara-negara y a n g m e n d a s a r k a n d i r i n ya a t a s
d e m o k r a s i k o n s t i t u s i o n a l . U n d a n g - U n d a n g D a s a r mempunyai fungsi yang
khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupasehingga penyelenggaraan
1
2
Jimly Asshiddiqie. Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm 1
Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Hml 19

2. kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikiandiharapkan hak-hak warga Negara
akan lebih terlindungi. Oleh sebab itu jika konstitusi hendak membatasi kekuasaan institusiinstitusi yang ia bentuk, termasuk legislative maka ketetapan-ketetapannya mesti dianggap
sebagai kekuatan yang lebih tinggi dari aturan-aturan atau tindakan-tindakan yang berasal atau
dilakukan oleh institusi-institusi tersebut. Pemikiran yang sebaliknya justru akan menjadikan
konstitusi dan urusan penyusunan Konstitusi sebagai omong kosong belaka. 3
Kedudukan konstitusi yang memiliki peran yang penting dalam suatu negara juga dapat
dilihat dari fungsi konstitusi itu sendiri. Dimana jika tidak ada konstitusi dalam suatu negara
maka fungsi-fungsi ini dapat tidak terlaksanakan dan mengakibatkan keadaan negara menjadi
chaos dan memberikan dampak buruk yang besar terhadap warga negara. Fungsi-fungsi tersebut
menurut Jimly Asshidiq antara lain 4 :
1.
Penentu dan pembatas kekuasaan organ negara
2.
Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara
3.
Pengatur hubungan organ negara dengan warga negara
4.
Sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara
5.
Pengatur/pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan asli kepada organ negara
6.
Simbolik sebagai pemersatu
7.
Simbolik sebagai rujukan indentitas bangsa
8.
Simbolik sebagai pusat upacara
9.
Sebagai sarana pengendalian masyarakat
Dalam kesimpulannya, eksistensi atau keberadaan konstitusi merupakan sesuatu yang
niscahya harus ada karena dengan adanya suatu konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan
melalui pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan penyelenggaraan kenegaraan.
Selain itu, konstitusi juga dibutuhkan keberadaannya untuk menjamin hak-hak warga negara
sehingga tidak terjadi adanya suatu perlakuan sewenang-wenang dari pejabat instansi
pemerintahann dan penindasan terhadap warga negara.
3
. K.C. Wheare. Konstitusi-Konstitusi Modern. Surabaya : Pustaka Eureka. 2005. Hlm 91

3. 3
. K.C. Wheare. Konstitusi-Konstitusi Modern. Surabaya : Pustaka Eureka. 2005. Hlm 91