Dokumen ini membahas sistem pemerintahan Jepang yang menerapkan sistem parlementer. Negara Jepang dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Kaisar sebagai kepala negara. Parlemen memegang peranan penting dalam mengangkat perdana menteri dan menjatuhkan pemerintah melalui mosi tidak percaya. Sistem ini menganut prinsip pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen.

1. TUGAS KELOMPOK
SISTEM PEMERINTAHAN
Tri Ayu Lestari
Bella Pernanda
Fitriza Mayang Sari
Mimik Novita Sari
Dicky Gunawan

2. NEGARA JEPANG
SISTEM PEMERINTAHAN

3. JEPANG
 Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang
didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7
SM. Jepang merupakan sebuah negara yang
paling disegani di wilayah Asia karena memiliki
teknologi yang jauh lebih maju dibanding
dengan negara lain.
 Negara jepang tidakpernah dijajah hanya saja
jepang di khianati oleh sekutu nya Amerika
Serikat.

4. BENTUK NEGARA JEPANG
 Bentuk negara Jepang sendiri adalah
sebuah negara yang monarki konstitusional
yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar
Jepang.
 sistem pemerintahan, Jepang menjalankan
sistem pemerintahan parlementer.

5. SISTEM PARLEMENTER
 Sistem parlementer adalah sebuah sistem
pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan
penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini
parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat
perdana menteri dan parlemen pun dapat
menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara
mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.
 yang di maksud dengan mosi tidak percaya
adalah sebuah prosedur parlemen yang digunakan
kepada parlemen oleh parlemen oposisi dengan
harapan mengalahkan atau mempermalukan
sebuah pemerintahan.

6. CIRI-CIRI PEMERINTAHAN PARLEMEN
 Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:
 · Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala
pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh
presiden/raja.
 · Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif
sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
 · Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa)
untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang
memimpin departemen dan non-departemen.
 · Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada
kekuasaan legislatif.
 · Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada
kekuasaan legislatif.

7. Dengan demikian dikatakan sistem pemerintahan
Jepang (dalam arti luas) berarti membicarakan
hubungan antar organ-organ negara atau lembaga-lembaga
negara yang ada di Jepang (dalam supra
struktur politik), yaitu antar :
 Lembaga Eksekutif (Executive), yaitu Cabinet (Dewan
Menteri) yang dipimpin oleh Perdana Menteri.
 Lembaga Legislatif (Legislature), yaitu National
Diet(Parlement Nasional).
 Lembaga Judisiil (judiciary), yaitu Supreme Court
(Mahkamah Agung).

8. THANK YOU FOR YOUR ATTENTION