Dokumen ini membahas sistem pemerintahan di Indonesia, menjelaskan latar belakang, definisi, struktur dan pelaksanaan dari sistem pemerintahan yang menganut prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi berdasarkan UUD 1945. Ditekankan juga proses amandemen UUD 1945 yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan lebih demokratis. Terdapat penjelasan tentang evolusi sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa, serta perbandingan dengan sistem pemerintahan negara lain.

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga kestabilan
Negara, baik itu secara internal maupun eksternal. Secara luas sistem
pemerintahan itu berarti menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku
kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga
kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem yang
kontiniu. Sampai saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem
pemerintahan itu secara menyeluruh. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi
yang kuat dimana penerapannya kebanyakan sudah mendarah daging dalam
kebiasaan hidup masyarakatnya dan terkesan tidak bisa diubah dan cenderung
statis.
1.2 Rumusan Masalah
Dari Latar Belakang di atas penulis merumuskan beberapa masalah yang
akan dibahas dalam makalah ini, yakni :
1. Apa Pengertian Sistem Pemerintahan ?
2. Bagaimana Sistem Pemerintahan di Indonesia ?
3. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia ?
4. Bagaimana Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD
1945 ?
5. Bagaimana Sistem Pemerintahan Demokrasi Indonesia?
1.3 Tujuan Penulisan
Maksud penyusunan makalah ini adalah sebagai penambah wawasan dan
pengetahuan tentang Sistem Pemerintahan Indonesia dari sebelum amandemen
hingga sesudah amandemen.
Selain itu,bertujuan agar kita semua lebih mengenal sistem Pemerintahan
Indonesia serta dapat ikut berpartisipasi didalamnya.

2. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Sistem Pemerintahan
Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang
mempunyai hubungan fungsional.
Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah/ lembaga-lembaga Negara
yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif,
legislative maupun yudikatif.
Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah
yang dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif di suatu
Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang
sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan
eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan
negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas
berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan
memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan
dalam suatu Negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu
Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau
kekuasaan menjalankan pemerintahan; Kekuasaan Legislatif yang berkekuasaan
membentuk undang-undang; Dan Kekuasaan Yudiskatif yang berkekuasaan
mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen
tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif.
Jadi, system pemerintaha negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga
negara, hubungan antarlembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam
mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan.
Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau
tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi
segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lembaga-
lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia bekerja secara

3. bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di
negara Indonesia.
Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, presiden
adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen
yang akan melaksakan kekuasaan eksekutif dan melaksakan undang-undang.
Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri
yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri maka dapat disebut
dewan menteri/cabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial, dan kabinet
ministrial.
2.2 Sistem Pemerintahan Indonesia
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia
adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat
disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk
pemerintahannya adalah republik.
Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus
kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi,
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut
Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia
menganut sistem pemerintahan presidensial.
Kekuasaan pemerintahan Negara Indonesia menurut undang–undang dasar
1 sampai dengan pasal 16. pasal 19 sampai dengan pasal 23 ayat (1) dan ayat (5),
serta pasal 24 adalah:
1. Kekuasaan menjalan perundang – undangan Negara atau kekuasaan
eksekutif yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah atau
kekuasaan konsultatif yang dilakukan oleh DPA.
3. Kekuasaan membentuk perundang – undang Negara atau kekuasaan
legislatif yang dilakukan oleh DPR.

4. 4. Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan Negara atau kekuasaan
eksaminatif atau kekuasaan inspektif yang dilakukan oleh BPK.
5. kekuasaan mempertahankan kekuasaan perundang-undangan Negara atau
kekuasaan yudikatif yang dialakukan oleh MA.
Berdasarkan ketetapan MPR nomor III / MPR/1978 tentang kedudukan dan
hubungan tata kerja lembaga tertinggi Negara dengan atau antara Lembaga –
lembaga Tinggi Negara ialah sebagai berikut.
1. Lembaga tertinggi Negara adalah majelis permusyawaratan rakyat. MPR
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Negara dengan pelaksana
kedaulatan rakyat memilih dan mengangkat presiden atau mandataris dan wakil
presiden untuk melaksanakan garis – garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan
putusan – putusan MPR lainnya. MPR dapat pula diberhentikan presiden sebelum
masa jabatan berakhir atas permintaan sendiri, berhalangan tetap sesuai dengan
pasal 8 UUD 1945, atau sungguh – sungguh melanggar haluan Negara yang
ditetapkan oleh MPR.
2. Lembaga – lembaga tinggi Negara sesuai dengan urutan yang terdapat
dalam UUD 1945 ialah presiden (pasal 4 – 15), DPA (pasal 16), DPR (pasal 19-
22), BPK (pasal 23), dan MA (pasal 24).
a. Presiden adalah penyelenggara kekuasaan pemerintahan tertinggi dibawah
MPR. Dalam melaksanakan kegiatannya dibantu oleh seorang wakil presiden.
Presiden atas nama pemerintah (eksekutif) bersama – sama dengan DPR
membentuk UU termasuk menetapkan APBN. Dengan persetujuan DPR, presiden
dapat menyatakan perang.
b. Dewan pertimbangan Agung (DPA) adalah sebuah bahan penasehat
pemerintah yang berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presien. Selain
itu DPA berhak mengajukan pertimbangan kepada presiden.
c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah sebauh badan legislative yang
dipilih oleh masyarakat berkewajiban selain bersama – sama dengan presiden
membuat UU juga wajib mengawasi tindakkan – tindakan presiden dalam
pelaksanaan haluan Negara.
d. Badan pemeriksa keuangan (BPK) ialah Badan yang memeriksa tanggung
jawab tentang keuangan Negara. Dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari

5. pengaruh kekuasaan pemerintah. BPK memriksa semua pelaksanaan APBN. Hasil
pemeriksaannya dilaporkan kepada DPR.
e. Mahkamah Agung (MA) adalah Badan yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah dan pengaruh lainnya. MA dapat mempertimbangkan dalam bidang
hukum, baik diminta maupun tidak diminta kepada kepada lembaga – lembaga
tinggi Negara.
2.3. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia
1. Tahun 1945 – 1949
Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD ’45 antara lain:
a. Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu
presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut
menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.
b. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet
parlementer berdasarkan usul BP – KNIP.
2. Tahun 1949 – 1950
Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah
sistem parlementer kabinet semu (Quasy Parlementary). Sistem Pemerintahan
yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan kabinet parlementer murni karena
dalam sistem parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat
menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.
3. Tahun 1950 – 1959
Landasannya adalah UUD ’50 pengganti konstitusi RIS ’49. Sistem Pemerintahan
yang dianut adalah parlementer cabinet dengan demokrasi liberal yang masih
bersifat semu. Ciri-ciri:
a. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
b. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.

6. c. Presiden berhak membubarkan DPR.
d. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
4. Tahun 1959 – 1966 (Demokrasi Terpimpin)
Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan
kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan
oleh presiden (10 parpol yang diakui). Tidak ada kebebasan mengeluarkan
pendapat.
5. Tahun 1966 – 1998
Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi
terpimpin pada era orde lama. Namun lama kelamaan banyak terjadi
penyimpangan-penyimpangan. Soeharto mundur pada 21 Mei ’98.
6. Tahun 1998 – Sekarang (Reformasi)
Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan
ruang gerak pada parpol maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis
dan dibenarkan untuk unjuk rasa.
2.4. Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945
2.4.1.Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945
Sebelum Diamandemen.
Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945
sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci
pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat.

7. 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah
Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak
bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan
Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial.
Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah
kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah
adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hamper semua
kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa
melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itui
tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden
sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan,
kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden
dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu
menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih
stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antarpejabat
negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di
Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak
merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkanya.
Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk
menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun
pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada
konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi
1. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,
2. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

8. Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan
perubahan atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945
menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem
pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945
telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000,
2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi
pedoman bagi sistem pemerintaha Indonesia sekarang ini.
2.4.2. Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945
Setelah Diamandemen.
Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi.
Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil
amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih
mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya
transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru
diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.
Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.
1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas.
Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan
presidensial.
3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.
Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa
jabatan lima tahun. Untuk masa jabatan 2004-2009, presiden dan wakil
presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab
kepada presiden.
5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan
merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan
kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.

9. 6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan
peradilan dibawahnya.
Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsure-unsur dari sistem
pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan
kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari
sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut.
1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR.
Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan megawasi presiden meskipun secara
tidak langsung.
2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau
persetujuan dari DPR.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau
persetujuan dari DPR.
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk
undang-undang dan hak budget (anggaran)
Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem
pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem
presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan
secara langsung, sistem bikameral, mekanisme check and balance, dan pemberian
kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan
fungsi anggaran.
Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Sistem Pemerintahan
Negara Lain
2.5. Sistem Pemerintahan Demokrasi Indonesia
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan
pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung)
atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa
Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) "kekuasaan rakyat", yang dibentuk dari kata
δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (Kratos) "kekuasaan", merujuk pada sistem

10. politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota
Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM.
Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu
bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan
berada di tangan orang banyak (rakyat). Abraham Lincoln dalam pidato
Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat". Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem
demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara
yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi,
keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.
2.5.1. Prinsip-Prinsip Demokrasi
Rakyat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya dalam kebijakan
politik dan sosial. Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara
demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang
kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi". Menurutnya, prinsip-prinsip
demokrasi adalah:
1. Kedaulatan rakyat;
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3. Kekuasaan mayoritas;
4. Hak-hak minoritas;
5. Jaminan hak asasi manusia;
6. Pemilihan yang bebas dan jujur;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Proses hukum yang wajar;
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

11. 2.5.2. Asas Pokok Demokrasi
Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah
pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai
kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar
tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu:
1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan
wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung,
umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; dan
2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan
pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan
bersama.

12. BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Dari seluruh pembahasan Makalah ini, kami dapat simpulkan bahwa
Sistem pemerintahan Negara Indonesia menggambarkan adanya lembaga-lembaga
yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya
tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem
politik meliputi empat institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan
yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen,
pemilu, dan dewan menteri.
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lebaga-lembaga negara berjalan
sesuai dengan mekanisme demokratis.
Sistem pemerintahan negara Indonesia berbeda dengan sistem
pemerintahan yang dijalankan di negara lain. Namun, terdapat juga beberapa
persamaan antarsistem pemerintahan negara. Misalnya, dua negara memiliki
sistem pemerintahan yang sama.
Perubahan pemerintah di negara terjadi pada masa genting, yaitu saat
perpindahan kekuasaan atau kepemimpinan dalam negara. Perubahan
pemerintahan di Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai 1999. Hal itu bermula
dari adanya krisis moneter dan krisis ekonomi.
3.2. Saran
Sudah saatnya, kita bersama-sama bergerak untuk mencapai angan
demokrasi yang telah dicita-citakan oleh para pemimpin-pemimpin dan tokoh-
tokoh Indonesia. Unsur-unsur demokrasi yangkadang menjadi akar permasalahan
harus bisa diselesaikan dan diperbaiki, karena konsep demokrasi bukan hak paten
yang tidak bisa dirubah. Ia harus bersifat dinamis dan bisa mengikuti kultur
sosial- politik-budaya Negara yang menggunakannya sebagai asas Negara. Usaha
perubahan tersebutsebenarnya telah sering dilakukan dan sayangnya malah
menjadi ancaman bukan kenyamanan.Rakyat perlu diperkuat kembali bahwa

13. mereka bukan alat kekuasaan yang dengan mudah diatur kesana ke mari. Elit
penguasa dan rakyat harus bisa bekerja sama selama tujuan demokrasi
menjadi patokan utama bernegara yang baik.

14. DAFTAR PUSTAKA
Budiyanto.2006.Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas XII. Jakarta :
Erlangga
Algemeene Secretarie, Regeringsalmanaak voor Nederlandsch-Indie 1942, eerste
gedeelte: Grondgebied en Bevolking, Inrichting van het Bestuur van
Neder¬landsch-Indie, Batavia: Landsrukkerij
Bagehot, Walter, The English Constitution, London: Oxford University Press,
second ed., eighth printed, 1955
Bonar Sidjabat, 'Notulen Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia',
Majalah Ragi Buana, 52, 1968
Clive Day, The Policy and Administration of the Dutch in Java, Kuala Lumpur:
Oxford University Press, 1972