Perbandingan konstitusi NKRI dengan negara liberal dan komunisIswi Haniffah
Dokumen membandingkan konstitusi di tiga jenis negara: Republik Indonesia, negara liberal (Inggris), dan negara komunis (Cina). Pada Republik Indonesia, konstitusi didasarkan pada Pancasila dan demokrasi. Negara liberal menganut demokrasi parlementer dengan konstitusi tidak tertulis. Sedangkan negara komunis dikuasai oleh satu partai dan demokrasi dipandang sebagai alat untuk mencapai komunisme.
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Menguraikan pengertian, ciri-ciri, dan contoh negara yang menerapkan sistem presidensial seperti Amerika Serikat dan sistem parlementer seperti Inggris. Juga membahas perbandingan sistem pemerintahan di berbagai periode konstitusi Indonesia.
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesiaChoujiEriko
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan parlementer dan presidensial serta kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menurut UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep, materi muatan, kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi negara. Juga membahas mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta hasil-hasilnya.
Sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan. Awalnya menganut sistem presidensial parlementer berdasarkan UUD 1945, kemudian beralih ke sistem parlementer semu pada masa Konstitusi RIS 1949-1950. Setelah itu menganut sistem parlementer hingga masa Orde Baru yang kembali ke sistem presidensial. Sistem ini diamandemen lagi pada era reformasi dengan membentuk lembaga negara baru seperti DPD dan MK.
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat bangsa dan negara. Secara singkat, bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki cita-cita bersama, sejarah hidup bersama, budaya yang sama, wilayah yang sama, dan terorganisir dalam pemerintahan berdaulat. Negara adalah organisasi kekuasaan yang teratur yang mempunyai kekuasaan memaksa dan wilayah tertentu. Terjadinya negara dapat karena pendudukan, peleburan,
Perbandingan konstitusi NKRI dengan negara liberal dan komunisIswi Haniffah
Dokumen membandingkan konstitusi di tiga jenis negara: Republik Indonesia, negara liberal (Inggris), dan negara komunis (Cina). Pada Republik Indonesia, konstitusi didasarkan pada Pancasila dan demokrasi. Negara liberal menganut demokrasi parlementer dengan konstitusi tidak tertulis. Sedangkan negara komunis dikuasai oleh satu partai dan demokrasi dipandang sebagai alat untuk mencapai komunisme.
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Menguraikan pengertian, ciri-ciri, dan contoh negara yang menerapkan sistem presidensial seperti Amerika Serikat dan sistem parlementer seperti Inggris. Juga membahas perbandingan sistem pemerintahan di berbagai periode konstitusi Indonesia.
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesiaChoujiEriko
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan parlementer dan presidensial serta kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menurut UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep, materi muatan, kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi negara. Juga membahas mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta hasil-hasilnya.
Sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan. Awalnya menganut sistem presidensial parlementer berdasarkan UUD 1945, kemudian beralih ke sistem parlementer semu pada masa Konstitusi RIS 1949-1950. Setelah itu menganut sistem parlementer hingga masa Orde Baru yang kembali ke sistem presidensial. Sistem ini diamandemen lagi pada era reformasi dengan membentuk lembaga negara baru seperti DPD dan MK.
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat bangsa dan negara. Secara singkat, bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki cita-cita bersama, sejarah hidup bersama, budaya yang sama, wilayah yang sama, dan terorganisir dalam pemerintahan berdaulat. Negara adalah organisasi kekuasaan yang teratur yang mempunyai kekuasaan memaksa dan wilayah tertentu. Terjadinya negara dapat karena pendudukan, peleburan,
Disebut juga Demokrasi Parlementer.
Berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan
Pada tahun tersebut Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda
Lama Periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republic
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Presiden & Wapres :
Ir. Soekarno & Mohammad Hatta
(18 Agustus 1945 - 19 Desember 1948)
Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI)
(19 Desember 1948 - 13 Juli 1949)
Ir. Soekarno & Mohammad Hatta
(13 Juli 1949-27 Desember 1949)
Dokumen tersebut membahas tentang tiga bentuk negara yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Juga membahas tentang kedaulatan kedalam dan kedaulatan luar negara Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kedaulatan rakyat di Indonesia, termasuk pengertian, sifat, dan pelaksanaannya melalui berbagai lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, serta sistem pemerintahan konstitusional berdasarkan UUD 1945."
Sistem pemerintahan Indonesia antara 1945-1959 mengalami perubahan, dimulai dari sistem presidensial hingga parlementer setengah hati. Pada 1945-1949, sistem parlementer dipilih untuk membuka perundingan dengan Belanda, meski kebijakan masih dipengaruhi presiden. Antara 1949-1950 terbentuk RIS dengan kabinet setengah parlementer. Terakhir, 1950-1959 kembali ke sistem parlementer namun tidak stabil karena partai-partai kuat di parlemen. Akhirny
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan dapat diamandemen.
2. Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer sejak kemerdekaan hingga dekrit 1959 yang mengembalikan sistem presidensial.
3. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, meskipun sempat menjadi negara serikat pada masa Republ
Dokumen tersebut membahas tentang kedaulatan negara berdasarkan UUD 1945. Ia menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai UUD 1945. Dokumen tersebut juga membahas berbagai teori kedaulatan seperti kedaulatan raja, rakyat, negara, dan hukum serta pelopor pemikiran kedaulatan rakyat seperti Rousseau, Hobbes, dan Locke.
Sistem pemerintahan Indonesia mengacu pada UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen. UUD mengatur pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal antar lembaga negara serta mekanisme check and balances. Sistem yang diadopsi bersifat presidensial dengan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan, mulai dari pengertian pemerintahan, bentuk-bentuk pemerintahan klasik menurut para filsuf seperti Plato dan Aristoteles, teori siklus Polybios, bentuk-bentuk pemerintahan modern seperti monarki dan republik, serta sistem pemerintahan seperti parlementer dan presidensial beserta ciri-ciri dan kelebihannya.
Demokrasi Pancasila dijabarkan dalam tiga aspek utama yaitu bentuknya berdasarkan permusyawaratan/perwakilan, isinya harus demokratis dan bermuara pada kepentingan rakyat, serta diwujudkan melalui lembaga-lembaga perwakilan seperti MPR, DPR, dan DPRD yang dipilih secara demokratis melalui Pemilu.
Budaya demokrasi menuju masyarakat madaniAditya Padma
Dokumen tersebut membahas tentang budaya demokrasi dan masyarakat madani di Indonesia. Ia menjelaskan konsep demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi konstitusional klasik dan modern, prinsip demokrasi pancasila, perkembangan demokrasi di Indonesia termasuk pemilu, serta konsep masyarakat madani dan perkembangannya di Indonesia.
Disebut juga Demokrasi Parlementer.
Berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan
Pada tahun tersebut Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda
Lama Periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republic
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Presiden & Wapres :
Ir. Soekarno & Mohammad Hatta
(18 Agustus 1945 - 19 Desember 1948)
Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI)
(19 Desember 1948 - 13 Juli 1949)
Ir. Soekarno & Mohammad Hatta
(13 Juli 1949-27 Desember 1949)
Dokumen tersebut membahas tentang tiga bentuk negara yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Juga membahas tentang kedaulatan kedalam dan kedaulatan luar negara Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kedaulatan rakyat di Indonesia, termasuk pengertian, sifat, dan pelaksanaannya melalui berbagai lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, serta sistem pemerintahan konstitusional berdasarkan UUD 1945."
Sistem pemerintahan Indonesia antara 1945-1959 mengalami perubahan, dimulai dari sistem presidensial hingga parlementer setengah hati. Pada 1945-1949, sistem parlementer dipilih untuk membuka perundingan dengan Belanda, meski kebijakan masih dipengaruhi presiden. Antara 1949-1950 terbentuk RIS dengan kabinet setengah parlementer. Terakhir, 1950-1959 kembali ke sistem parlementer namun tidak stabil karena partai-partai kuat di parlemen. Akhirny
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan dapat diamandemen.
2. Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer sejak kemerdekaan hingga dekrit 1959 yang mengembalikan sistem presidensial.
3. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, meskipun sempat menjadi negara serikat pada masa Republ
Dokumen tersebut membahas tentang kedaulatan negara berdasarkan UUD 1945. Ia menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai UUD 1945. Dokumen tersebut juga membahas berbagai teori kedaulatan seperti kedaulatan raja, rakyat, negara, dan hukum serta pelopor pemikiran kedaulatan rakyat seperti Rousseau, Hobbes, dan Locke.
Sistem pemerintahan Indonesia mengacu pada UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen. UUD mengatur pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal antar lembaga negara serta mekanisme check and balances. Sistem yang diadopsi bersifat presidensial dengan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan, mulai dari pengertian pemerintahan, bentuk-bentuk pemerintahan klasik menurut para filsuf seperti Plato dan Aristoteles, teori siklus Polybios, bentuk-bentuk pemerintahan modern seperti monarki dan republik, serta sistem pemerintahan seperti parlementer dan presidensial beserta ciri-ciri dan kelebihannya.
Demokrasi Pancasila dijabarkan dalam tiga aspek utama yaitu bentuknya berdasarkan permusyawaratan/perwakilan, isinya harus demokratis dan bermuara pada kepentingan rakyat, serta diwujudkan melalui lembaga-lembaga perwakilan seperti MPR, DPR, dan DPRD yang dipilih secara demokratis melalui Pemilu.
Budaya demokrasi menuju masyarakat madaniAditya Padma
Dokumen tersebut membahas tentang budaya demokrasi dan masyarakat madani di Indonesia. Ia menjelaskan konsep demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi konstitusional klasik dan modern, prinsip demokrasi pancasila, perkembangan demokrasi di Indonesia termasuk pemilu, serta konsep masyarakat madani dan perkembangannya di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep demokrasi, norma yang mendasarinya, pandangan hidup demokrasi, komponen yang menegakkan demokrasi, model-model demokrasi, demokrasi di Indonesia dan perkembangannya, serta pemilihan umum. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan.
Demokrasi di Indonesia dilaksanakan melalui pemilihan umum bebas dan adil serta perlindungan hak asasi manusia. Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berekspresi dan kedaulatan rakyat dijunjung tinggi. Namun, masih terjadi kasus pelanggaran seperti money politik dan intimidasi yang mengancam demokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengertian demokrasi, asas, ciri, prinsip, macam, lembaga, pelaksanaan di Indonesia, serta pentingnya budaya demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat dan menghargai hak asasi manusia.
Dokumen tersebut membahas tentang realitas demokrasi di Indonesia, mulai dari pengertian demokrasi, sejarahnya, ciri-ciri, prinsip, dan perkembangannya di Indonesia. Dokumen ini menyimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia masih berjalan secara primitif dimana rakyat sebagai budak dan pemerintah sebagai tuan. Dokumenen ini menyarankan agar demokrasi di Indonesia tidak hanya menjadi legitimasi politik saja tetapi wu
Makalah ini membahas tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Pada Orde Lama diterapkan demokrasi liberal dan terpimpin, sedangkan Orde Baru lebih bersifat otoriter meski tetap menggunakan istilah demokrasi. Era Reformasi mengembangkan demokrasi berdasarkan UUD 1945 dengan memperkuat lembaga negara dan pemisahan kekuasaan.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi, kepartaian, dan pemilu di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan berbagai model demokrasi sejak kemerdekaan, partai politik berperan sebagai sarana komunikasi politik dan pengatur konflik, serta sistem pemilu menggunakan metode distrik dan proporsional untuk memilih perwakilan rakyat.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Perbedaan substansi konstitusi negara di negar liberal,komunis,sosialis dan
1. PERBEDAAN SUBSTANSI
KONSTITUSI NEGARA DI NEGAR
LIBERAL,KOMUNIS,SOSIALIS DAN
INDONESIA
Kelompok 2;
• Laras wita ayu
• Riska Fadhila
• Rahmi safitri
• Teguh harian syah
2. NEGARA LIBERAL
Negara hanya diberi peran sebagai penjaga masyarakat
Negara dilarang campur tangan dalam urusan warga
Pemilu harus di ikuti berbagai macam partai politik
Konstitusi dan hukum mempunyai peran penting
Kekuasaan pemerintah di batasi
3. NEGARA KOMUNIS
Dikenal 1 partai tunggal
Kedudukan partai komunis sangat dominan
Dalam setiap daerah pemilihan hanya ada 1
calon wakil rakyat
Rakyat tidak memilih tapi hanya menyetujui
4. NEGARA SOSIALIS
Masyarakat tanpa kelas
Awalnya penduduk sosialis meyakini kekerasan
dan revolusi sebagai jalan mewujudkan cita’’
Sejak abad ke XIX mulai menerima logika dan
demokrasi
5. NEGARA INDONESIA
Di jelaskan dalam sila ke-4 pancasila
Penegasan pada pasal 1 dan2
Pasal 2-24 UUD1945 merupakan pilar utama dalam demokrasi
Pemerintah di pilih langsung oleh rakyat melalui pemilu
Mengutamakan musyawarah dan mufakat
Hak politik rakyat dijamin