Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan Indonesia. Sistem presidensial dipimpin presiden yang bertanggung jawab kepada rakyat. Sedangkan sistem parlementer dipimpin perdana menteri yang bertanggung jawab ke parlemen. Indonesia menganut sistem presidensial berdasarkan UUD 1945.

3. Sitem Pemerintahan
Presidensial
Sistem Pemerintahan
Parlementer
Negara Yang Menganut
Sistem Pemerintahan
Presidensial
Negara yang Menganut
Sistem Pemerintahan
Parlementer
Sistem Pemerintahan
Negara
Indonesia

4. Pemerintahan
Dalam Arti
Luas
Pemerintahan
Dalam Arti
Sempit
PEMERINTAHAN
 Pemerintahan dalam arti luas, meliputi badan legislatif, eksekutif, dan
yudikatif.
 Pemerintahan dalam arti sempit adalah pemerintahan yang dilakukan badan
eksekutif saja beserta jajaranya dalam mencapai tujuanya.
• Jadi, sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas
berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan
mempengaruhi dalam komponen mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.

5. Sistem Pemerintahan Presidensial
 Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang
dikepalai oleh seorang presiden, dan menteri-menteri bertanggung jawab
atas presiden.
 Negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial : Indonesia,
Amerika Serikat, Pakistan, dan Filiphina.
 Ciri- ciri sistem pemerintahan presidensial :
1. Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan
rakyat.
2. Diketuai oleh seorang presiden sebagai kepala eksekutif.
3. Presiden bertanggungjawab atas rakyat yang memilihnya.
4. Presiden mempunyai hak prerogatif.
5. Kabinet (menteri-menteri) bertanggungjawab kepada presiden.
6. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR.
7. DPR/parlemen tidak dapat membubarkan kabinet.

6. Sistem Pemerintahan Parlementer
 Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan yang
dipimpin leh perdana menteri dan pertanggungjawaban menteri-menteri
kepada parlemen (DPR).
 Negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlemen : Inggris, Jepang,
Singapura, dan Malaysia.
 Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer :
1. Kedudukan kepala negara hanya sebagai lambang atau simbol.
2. Kekuasaan legislatif (DPR) lebih kuat daripada kekuasaan eksekutif
(pemerintah/perdana menteri).
3. Menteri-menteri harus mempertanggungjawabkan semua tindakanya
kepada DPR.
4. Kabinet bertanggungjawab kepada parlemen, kebijaksanaan kabinet
harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota
parlemen.

7. Negara Yang Menganut Sistem
Pemerintahan Presidensial.
 Kekuasaanya berada ditangan presiden. Kabinetnya terdiri dari presiden &
menteri-menteri.
 Badan eksekutif terdiri dari presiden yangg beragama islam beserta
menteri-menteri.
 Presiden pakistan mempunyai wewenang untuk memveto rancangan
undang – undang yang telah diterima oleh badan legislatif.
 Rancangan undang-undang dapat dibatalkan oleh badan legislatif, apabila
rancangan undang-undang itu dapat diterima lagi olehnya 2/3 suara badan
legislatif.
 Badan legislatif dengan ¾ suaranya, dapat memecat presiden apabila
presiden melanggar undang-undang.
1. Pakistan

8. 2. Amerika Serikat
 Salah satu negara yang menganut azas trias politica klasik.
 Kekuasaan eksekutifnya dipegang oleh presiden, kekuasaan legislatifnya
dipegang oleh congress, sedangkan kekuasaan yudikatifnya dipegang oleh
mahkamah agung ( supreme court).
 Kekuasaan legislatifnya terdiri dari 2 badan perwakilan yaitu : majelis
tinggi yang disebut senat
 Mempunyai 100 anggota dengan masa jabatan 6 tahun dan majelis rendah
yang disebut huose of representatif yang mempunyai 435 orang dengan
masa jabatan 2 tahun

9. Negara Yang Menganut Sistem
Pemerintahan Parlementer.
 Inggris
 Menganut sistem monarki konstitusional/monarki parlementer.
 Kekuasaan eksekutif terdiri dari Raja & 20 menteri yang bekerja atas
azas “tanggung jawab menteri”. Kekuasaan raja hanya bersifat
simbolis, sedangkan kekuasaan pemerintahan berada ditangan perdana
menteri dan menteri-menteri (kabinet).
 Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen inggris (british
parliament) yang menganut sistem bikameral yaitu majelis rendah
(house of commons) yang memiliki 659 anggota yang dipilih dengan
sistem pemilu distrik dengan masa jabatan 5 tahun

10.  Majelis Tinggi (House of Lords) yang memiliki anggota 1.200 yang terdiri
dari Uskup Agung Gereja (archbishap), hereditary peers (berasal dari
keluarga bangsawan), dan life peers (diangkat berdasarkan prestasi/jasa
terhadap negara).
 Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Supreme of Court Of Judicature dan
dewan pengadilanl lainya.
 India
 Sistem pemerintahan yaitu cabinet government.
 Kekuasaan eksekutif terdiri dari presiden & menteri-menteri.
 presiden dipilih oleh badan legislatif dengan masa jabatan 5 thn.

11. Negara yang Menganut Sistem
Pemerintahan Parlementer
 Perancis
 Presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 7 tahun.
 Kekuasaan eksekutif dipegang presiden & kepala pemerintahan
dipegang oleh pedana menteri.
 Pernah mengalami kegagalan dalam menerapkan sistem pemerintahan
parlementer (iv) karena badan eksekutifnya terlalu banyak didominasi
oleh badan legislatif.

12. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia
Pemerintahan berasal dari 2 gabungan kata yaitu sistem & pemerintahan.
System (B.inggris) berarti tatanan dan pemerintahan berasal dari pemerintah
(dari kata perintah). Tujuan Pemerintahan negara pada umumnya didasarkan
pada cita-cita dan tujuan negara.
A. Sistem pemerintahan UUD 1945
3 tugas pokok sistem pemerintahan pada masa presidensial
1. Kepala Pemerintahan
2. Kepala Negara
3. Panglima tertinggi angkatan bersenjata (Pasal 10)
Beberapa pokok penyelenggaraan negara dalam rangka melaksanakan aturan
peralihan UUD’45 Dalam sidang PPKI 22 Agustus 1945 yaitu :
1. Membentuk partai politik sebagai alat perjuangan, yaitu Partai Nasional
Indonesia.

13. 2. Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR).
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI).
B. Sistem pemerintahan pada masa konstitusi RIS 1949
Sistem pemerintahan Indonesia yang dianut oleh Konstitusi RIS (27 Des
1949 – 17 Agst 1950). Konstitusi RIS adalah sistem pemerintahan
parlementer kabinet semu (quasi parlementer) yangDidasarkan pada :
a. Pasal 69 ayat 1 KRIS “Presiden ialah kepala negara”.
b. Pasal 118 ayat 1 KRIS “Presiden tidak dapat diganggu gugat”
c. Pasal 118 ayat 2 KRIS “Menteri-menteri bertanggung jawab atas
seluruh kebijaksanaan pemerintah,baik bersama-sama untuk
seluruhnya maupun masing-masing untuk bagianya sendiri-sendiri
dalam hal itu”.

14. C. Sistem pemerintahan pada masa UUDS 1950
Sistem pemerintahan yang dianut adalah UUDS 1950 (17 agst 1950-5 juli
1959) yang memiliki ciri:
a. Presiden & wapres tidak dapat diganggu gugat.
b. Menteri-menteri bertanggungjawab atas keseluruhan kebijaksanaan
pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-
masing untuk bagianya sendiri.
Dalam masa ini sistem yang dianut adalah kabinet parlementer dengan
demokrasi liberal, yang tetap bersifat semu. Pada masa berlakunya uuds 1950
indonesia melaksanakan pemilu yang pertama kalinya
D. Sistem pemerintahan pada masa UUD 1945
A. Orde lama (1 juli 1959-11 maret 1966)
Dekrit presiden 5 juli 1959 merupakan dasar hukum berlakunya kembali UUD
1945 dalam menggantikan UUDS 1950.

15. Diktum Dekrit presiden 5 Juli 1959 adalah:
1. Menetapkan pembubaran badan konstituante.
2. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa indonesia dan
seluruh tumpah darah indonesia.
3. Pembentukan MPRS.
b. Orde baru (ORBA)
Orde baru dipimpin oleh pengemban supersemar. Orde baru adalah suatu
tatanan seluruh peri Kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan
kembali kepada kemurnian pancasila Dan UUD 1945.
Orde baru disebut orde konstitusional atau orde pembangunan karena ingin
memperjuangkan Hal-hal berikut:
1. Adanya sikap mental yang positif.
2. Adanya suatu masyarakat yang adil dan makmur.
3. Adanya sikap mental yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dan
melaksanakan pancasila dan UUD 1945.

16. Pemiliha umum diselenggarakan secara teratur pada tahun 1971,
1977,1982,1987,1992, dan 1997.
 Penyimpangan yang terjadi pada masa orde baru yaitu:
1. Fungsi lembaga Majelis Permusyawaratan tidak berjalan dengan baik.
2. Fungsi lembaga peradilan tidak sebagai mana mestinya.
3. Pelaksanaan perekonomian hanya menguntungkan sebagian orang saja.
4. Praktik KKN.
E. Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 Setelah Adanya Perubahan
Pemerintahan era reformasi dimulai pada tanggal 21 mei 1998 dengan sistem
pemerintahan presidensial. Berdasarkan pasal 8 ayat 1 :”jika presiden
mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya
dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden
Sampai habis masa jabatannya”.

17. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Indonesia
 Lahirnya reformasi dipelopori oleh bebrapa tokoh, salah satunya Amin
rais. Tuntutan para Demonstran pada waktu reformasi dikenal dengan
istilah 6 pilar reformasi, yaitu amandemen UUD 1945.
 Sistem ketatanegaraan RI berdasarkan amandemen UUD1945 diantaranya
MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden beserta menteri-
menterinya, BPK , MA, MK dan KY.
1. MPR sebagai lembaga konstitutif mempunyai kewenangan yang
dijelaskan pada pasal 3 UUD 1945, diantaranya:
a. Mengubah dan menetapkan UUD.
b. Melantik presiden dan wapres.
c. Memberhentikan presiden dan wapres dalam masa jabatannya
menurut UUD .

18. 2. Presiden dan wapres sebagai lambang eksekutif memiliki tugas dan
wewenang diantaranya:
a. Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU
b. Mengangkat duta dan konsul untuk negara lain.
c. Memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi dan lain-lain.
3. DPR sebagai lambang legislatif mempunyai tugas berdasarkan UUD
1945 adalah:
a. Bersama-sama pemerintah menetapkan UU.
b. Menetapkan APBN.
c. Memberi persetujuan kepada presiden dalam hal menyatakan perang,
memuat perdamaian , dan perjanjian dengan negara lain.
4. BPK sebagai badan eksaminatif memiliki tugas dan kewenangan
sebagai berikut:
a. Memeriksa tanggung jawab pemerintah mengenai keuangan negara.

19. b. Memeriksa pelaksanaan APBN.
c. Memberitahukan masalah kepada pemerintah tentang tindak pidana atau
perbuatan yang merugikan keuangan negara.
d. Meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang atau badan
atau instansi pemerintah atau badan swasta selama tidak bertentangan
dengan UU.
Fungsi BPK diantaranya fungsi operatif, rekomendatif, yudikatif.
MA, MK, MY, Sebagai lembaga yudikatif.
Tugas dan wewenang MA adalah:
a. Mengadili pada tingkat kasasi.
b. Menguji peraturan perundang undangan dibawah UU terhadap UU.
Wewenang KY adalah:
a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung.
b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim.

20. Wewenang MK adalah:
a. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final.
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
yang diberikan UUD.
c. Memutus pembubaran parpol dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilu.

21.  Kekurangan sistem pemerintahan Indonesia:
a. Praktik KKN semakun merajalela
b. Kurangnya usaha pemerintah dalam penegakan supremasi hukum
c. Sering terjadi konflik antar ras atau suku
d. Lepasnya beberapa pulau indonesia ketangan negara lain.
Perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain
1. RRC
Di RRC tidak terdapat istilah lembaga eksekutif, legislatif dan
yudikatif. Di RRC terdapat kongres rakyat nasional yang bertugas
mengubah dan membentuk UUD, Memilih presiden dan wapres RRC
dengan masa jabatan 4 tahun.

22. 2. AMERIKA SERIKAT
Pemerintah AS adalah bukti yang sesuai dengan teori trias politica
montesquieu, yaitu tentang pembagian kekuasaan. Pemerintahan AS
sangat stabil, akibatnya keberhasilannya dalam menerapkan sistem
pemerintahan presidensial
3. INGGRIS
Pemerintahan inggris sangat stabil karena keberhasilan mereka
menerapkan sistem pemerintahan parlementer.

23. Nama : Riyana Ulfa Sa’diah
TTL : Pati, 5 Mei 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat :Dk.Mondoliko,
Ds.Tegalharum kec.Margoyoso kab. Pati
Blood Type : O
E-mail : Riyanaulfha@yahoo.co.id
No HP : 085641623272
Nama : Nurul Aulia Sari
TTL : Lamongan,14 februari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds.Pajeksan Kec.Juwana
Kab.Pati
Blood Type : O
E-mail :Nurulaulia1411@yahoo.com
No Hp : 085227929799
Nama : Rosyida Awaliyah
TTL : Panaragan Jaya, 23
September 1996
 Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds.Pohijo Kec.Margoyoso
Kab.Pati
Blood Type : O
E-mail : awaliyahrosyida@yahoo.co.id
No HP : 089654656614
Nama : Siti Anisah Muawanah
TTL : Pati. 24 April 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds.Sidomulyo
Kec.Gungngwungkal Kab.Pati
Blood Type : O
Email : -
No HP : 085328388731
Nama : Sa’idatul Hanifah
TTL : Jepara, 12 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dk.Kecapi Ds.Taunan
Kec.Jerapa Kab.Jepara
Blood Type : AB
E-mail : Hanig976@yahoo.com
No HP : -
Nama : Tita Septriana
TTL : 8 September 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat :Ds.Pesagen
Kec.GungungwungkaL Kab.Pati
Blood Type : O
E-mail : tita_septriana96@yahoo.com
No HP : 085290492857
Nama : Titik Armiyati
TTL : Pati 22 Mei 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds.Sitiluhur Kec.Gembong
Kab.Pati
Blood Type : B
E-mail : Twitixarmie@gmail.com
No HP : 082323343486

24. Nama : Siti Maesaroh
TTL : Pati, 20 Mei 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds.Cebolek Kec.Margoyoso
Kab.Pati
Blood Type : -
Email : -
No HP : -

25. Nama : Rina Lilis Setya
TTL : Pati 24 Juli 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jollong 2 sitiluhur
Kec.Gembong Kab.Pati
Blood Type: O
E-mail : Restiwulansari@gmail.com
No HP : 085640562558