Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara.
Dalam kedudukan ini pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum.Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum,maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundangan
Pancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang undang dasar negara.
MAKALAH “PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA...Nurfaizatul Jannah
1. Pancasila bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi merupakan suatu pedoman kehidupan yang sangat relevan untuk negara Indonesia. Pancasila diharapkan mampu mendasari pembangunan sampai ke semua lini kehidupan, mencakup bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, hubungan antar umat beragama, sampai dengan IPTEK. Pembangunan yang dilakukan harus berlandaskan sila-sila Pancasila yang merupakan hasil pemikiran rakyat untuk menuju tujuan bersama membangun bangsa yang lebih baik.
Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara.
Dalam kedudukan ini pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum.Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum,maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundangan
Pancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang undang dasar negara.
MAKALAH “PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA...Nurfaizatul Jannah
1. Pancasila bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi merupakan suatu pedoman kehidupan yang sangat relevan untuk negara Indonesia. Pancasila diharapkan mampu mendasari pembangunan sampai ke semua lini kehidupan, mencakup bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, hubungan antar umat beragama, sampai dengan IPTEK. Pembangunan yang dilakukan harus berlandaskan sila-sila Pancasila yang merupakan hasil pemikiran rakyat untuk menuju tujuan bersama membangun bangsa yang lebih baik.
Tanya Jawab Materi Pengantar Filsafat Ilmu Dari Sudut Pandang Ontologi, Epist...YuliaKartika6
Presentasi ini merupakan pemenuhan tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Pengantar Filsafat ilmu oleh Sigit Sardjono, Dr,M.Ec.
Dimana berisi sekumpulan pertanyaan dan jawaban berbagai materi Filsafat Ilmu dengan sudut pandang Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi
Power Point berikut terkait dengan :
1. Menelusuri Konsep Dan Urgensi Pancasila Sebagai System Etika
2. Mengapa Diperlukan Pancasila Sebagai Sistem Etika
3. Menggali Sumber Historis, Sosiologi, Politis Tentang Pancasila Sebagai System Etika
4. Membangun Argument Tentang Dinamika Dan Tantangan Pancasila Sebagai System Etika
5. Mendeskripsikan Esensi Dan Urgensi Pancasila Sebagai System Etika
Mansoer, Hamdan, dkk. 2004. Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni Dalam Islam. Jakarta: Departemen Agama RI.
Aminuddin, dkk. 2005. Islam Pengetahuan dan Teknologi. Bandung: PT. Ghalia Indonesia.
Imtihana, Aida, dkk. 2009. Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi umum. Palembang: Universitas Sriwijaya.
Faridi. 2002. Agama Jalan Kedamaian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Bakhtiar, Amsal. 2010. Filsafat Ilmu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Tanya Jawab Materi Pengantar Filsafat Ilmu Dari Sudut Pandang Ontologi, Epist...YuliaKartika6
Presentasi ini merupakan pemenuhan tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Pengantar Filsafat ilmu oleh Sigit Sardjono, Dr,M.Ec.
Dimana berisi sekumpulan pertanyaan dan jawaban berbagai materi Filsafat Ilmu dengan sudut pandang Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi
Power Point berikut terkait dengan :
1. Menelusuri Konsep Dan Urgensi Pancasila Sebagai System Etika
2. Mengapa Diperlukan Pancasila Sebagai Sistem Etika
3. Menggali Sumber Historis, Sosiologi, Politis Tentang Pancasila Sebagai System Etika
4. Membangun Argument Tentang Dinamika Dan Tantangan Pancasila Sebagai System Etika
5. Mendeskripsikan Esensi Dan Urgensi Pancasila Sebagai System Etika
Mansoer, Hamdan, dkk. 2004. Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni Dalam Islam. Jakarta: Departemen Agama RI.
Aminuddin, dkk. 2005. Islam Pengetahuan dan Teknologi. Bandung: PT. Ghalia Indonesia.
Imtihana, Aida, dkk. 2009. Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi umum. Palembang: Universitas Sriwijaya.
Faridi. 2002. Agama Jalan Kedamaian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Bakhtiar, Amsal. 2010. Filsafat Ilmu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kajian Pancasila dalam Sejarah Perjuangan BangsaKajian Pancasila dalam sejara...Syaiful Abbidin
Sejarah pancasila, Pancasila Zaman Prasejarah, Pancasila pada Masa Kerajaan, Pancasila pada Masa Penjajahan, Pancasila setelah proklamasi kemerdekaan, pancasila Pembentukan Negara RIS, pancasila dalam Terbentuknya Negara Persatuan
DEMOKRASI PANCASILAPADA MASA ORDE BARU (PKN XI)Zomed Fhajarr
Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Landasan Orde Baru
Landasan idiil Pancasila
Landasan konstitusional UUD 1945
Latar belakang lahirnya Orde Baru, Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966.
Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965
Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600%
Kronologi Jatuhnya Orde Baru
22 Januari 1998 : Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hingga mencapai Rp16.000,00.
10 Maret 1998 : Seoharto kembali terpilih menjadi presiden yang ke-7 kalinya, di damping wakil presiden B.J Habibie.
4 Mei 1998 : Harga bahan bakar minyak naik hingga 71%.
9 Mei 1998 : Presiden Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan negara-negara berkembang.
Faktor-faktor Jatuhnya Orde Baru
Krisis Multidimensi
Krisis Ekonomi
Krisis Politik
Krisis Sosial
Krisis Hukum
Peran Masyarakat
File ini saya dapatkan dari http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._MATEMATIKA/197411242005011-SUMANANG_MUHTAR_GOZALI/ALJABAR_LINEAR.pdf bagi teman-teman silakan download file aslinya disana. saya ambil file ini atas keperluan blog saya. terima kasih
ini adalah powerpoint yang diperuntukkan pada guru ataupun mahasiswa yang membutuhkan powerpoint pada saat ingin mengajarkan materi himpunan ketika melaksanakan pembelajaran
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
1. BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pancasila adalah suatu ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di dalam pancasila
terdapat isi di setiap silanya sesuai dengan cita-cita, tujuan dan harapan terbentuknya Negara
Indonesia. Pancasila pemersatu kedaulatan bangsa Indonesia yang dulunya tersebar dari
kerajaan. Dasar terbentuknya Negara Indonesia, telah disusun dan ditetapkan oleh para tokoh
dari gabungan beberapa tokoh-tokoh terkenal.
Pada dasarnya Pancaila sebagai dasar sistem pemerintahan dengan cara menjalankan dan
melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan sesuai dengan isi dari
pancasila tersebut. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber
hukum. Hal ini menempatkan pancasila sebagai dasar Negara yang berarti melaksanakan
nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena
itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia
bersumber pada Pancasila.
2. Rumusan Masalah
2.1 Apa yang di maksud dengan Pancasila era Pra Kemerdekaan?
2.2 Apa kejadian yang terjadi di masa Pancasila era Pra Kemerdekaan?
3. Tujuan
3.1 Menjelaskan Pancasila era Pra Kemerdekaan.
3.2 Menjelaskan beberapa kejadian penting yang terjadi di masa Pancasila era Pra
Kemerdekaan
BAB II
PEMBAHASAN
Pada era pra kemerdekaan, telah terjadi beberapa kejadian berharga. Ketika Dr.
Radjiman Wediodiningrat, selaku ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Chōsakai? pada tanggal 29 Mei 1945, beliau
meminta untuk mengadakan sidang yang membahas tentang pengemukaan dasar (negara)
Indonesia merdeka.
Pada tanggal 29 mei – 1 juni 1945 dilaksanakanlah sidang pertama BPUPKI. Dalam
sidang pertama tersebut telah terjadi pidato secara berurut dari beberapa tokoh untuk
menyampaikan usulan tentang dasar negara. Beberapa tokoh yang menyampaikan pendapat
mereka mengenai dasar negara Indonesia diantaranya :
Nama : M. Dammiri Saputra
NIM : 06081281419028
2. a. Mr. Muhammad Yamin
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan, dan
5. Peri Kesejahteraan Rakyat
b. Prof. Dr. Soepomo
1. Persatuan negara, negara serikat, persekutuan negara,
2. Hubungan antara negara dan agama,
3. Republik atau monarchie.
c. lr. Soekarno
1. Nasionalisme (kebangsaan Indonesia)
2. Internasionalisme (Peri Kemanusiaan)
3. Mufakat (Demokrasi)
4. Kesejahteraan Sosial, dan
5. Ketuhanan Yang Maha Esa (Berkebudayaan)
Masa sidang kedua BPUPKI yaitu pada tanggal 10 Juli - 17 Juli 1945, merupakan
sidang penentuan perumusan dasar negara sebagai hasil kesepakatan bersama. Anggota
BPUPKI dalam masa sidang kedua ini ditambah enam orang anggota baru. Sidang lengkap
BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 menerima hasil panitia kecil atau panitia Sembilan yang
disebut dengan piagam Jakarta. Hasil dari “Piagam Jakarta” adalah rumusan dasar negara
yang terdiri dari 5 isi, yaitu :
1. Ketoehanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloek2-
nja*
2. Kemanoesiaan jang adil dan beradab
3. Persatoean Indonesia
4. Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat, kebidjaksanaan dalam
permoesjarawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seloeroeh Rakjat Indonesia.
Namun, setelah sidang pertama dilaksanakan, terjadi perdebatan sengit yang disebabkan
perbedaan pendapat karena apabila dilihat lebih jauh para anggota BPUPKI terdiri dari elit
Nasionalis netral agama, elit nasionalis agama Muslim dan elit nasionalis agama Kristen. Elit
nasionalis Muslim di BPUPKI mengusulkan Islam sebagai dasar negara, namun dengan
kesadaran dan terjadi negosiasi politik elit nasionalis agama netral dengan elit nasionalis
Muslim maka terbentuklah kesepakatan untuk mengganti Piagam Jakarta pada nomor satu
dengan bunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh elit
nasionalis Muslim maupun elit Nasionalis agama Netral dengan cara Legowo atau tidak ada
salah satu pihak merasa kurang sependapat.
Disamping menerima hasil rumusan Panitia Sembilan dibentuk juga panitia-panitia
Hukum Dasar.
3. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Indonesia, tercantum dalam ketentuan
tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945 yang diwujudkan lebih lanjut di dalam pokok pikiran,
yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikonkrietisasikan
dalam pasal-pasal UUD 1945 maupun dalam hukum positif lainnya. Konsekuensi kedudukan
Pancasila sebagai dasar negara ini lebih lanjut dapat dirinci sebagai
berikut: Pertama; Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber
hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Kedua; Pancasila sebagai dasar negara meliputi
suasana kebatinan dari UUD 1945. Ketiga; Pancasila sebagai dasar negara mewujudkan cita-
cita hukum bagi hukum dasar negara Indonesia. Keempat; Pancasila sebagai dasar negara
mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah
maupun para penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur dan
memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
Bab III
PENUTUP
1. Kesimpulan
Pancasila adalah dasar negara yang dikemukakan oleh beberapa tokoh patriot di
Indonesia. Yaitu : Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Soepomo, dan lr. Soekarno. Selain dari 3
tokoh yang berpengaruh tersebut, dasar negara juga tertuang dalam Piagam Jakarta hasil dari
rumusan Panitia Sembilan. Namun, dasar negara yang disampaikan di Piagam Jakarta belum
sempurna dan melakukan revisi pada sila pertamanya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Indonesia, tercantum dalam ketentuan
tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945 yang diwujudkan lebih lanjut di dalam pokok pikiran,
yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikonkrietisasikan
dalam pasal-pasal UUD 1945 maupun dalam hukum positif lainnya. Konsekuensi kedudukan
Pancasila sebagai dasar negara ini lebih lanjut dapat dirinci sebagai
berikut: Pertama; Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber
hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Kedua; Pancasila sebagai dasar negara meliputi
suasana kebatinan dari UUD 1945. Ketiga; Pancasila sebagai dasar negara mewujudkan cita-
cita hukum bagi hukum dasar negara Indonesia. Keempat; Pancasila sebagai dasar negara
mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah
maupun para penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur dan
memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
DAFTAR PUSTAKA
Fatimah, Eneng siti.2013. Pancasila Dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
http://rohimzoom.blogspot.com/2013/11/pancasila-dalam-kajian-sejarah-bangsa.html
diakses tanggal 22 Oktober 2014 Pukul 15.00