Sistem Pemerintahan Indonesia

1. SISTEM
PEMERINTAHAN
Oleh :
1. Christella Tesalonika - 1387007
2. Christine Tanuwijaya - 1387010
3. Nadia Caramina - 1387019
4. Banni Alfuwun - 1387022
5. Nadia Yahya - 1387032

2. PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN
 Sistem adalah himpunan bagian-bagian atau unsur yang
saling berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan
bersama.
Pemerintahan dalam arti luas dan sempit :
• Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang
dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan
kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan rakyatnya sendiri
(tidak diartikan sebagai pemerintah yang melaksanakan tugas
eksekutif saja, melainkan juga tugas yudikatif dan legislatif).
• Pemerintahan dalam arti sempit adalah hanya menyangkut
fungsi eksekutif saja.

3. PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN
 Sistem pemerintahan dalam arti luas adalah suatu tatanan
atau struktur pemerintahan negara yang bertitik tolak dari
hubungan antar semua organ negara, termasuk hubungan
antar semua pemerintah pusat dan bagian yang terdapat di
dalam negara di tingkat lokal.
Sistem Pemerintahan dalam Arti Luas dan Sempit
Sistem pemerintahan dalam arti sempit adalah suatu tatanan
atau struktur pemerintahan yang bertitik tolak dari hubungan
sebagian organ negara di tingkat pusat, khususnya antara
eksekutif dan legislatif.

4. JENIS-JENIS SISTEM PEMERINTAHAN
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

5. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
 Sistem pemerintahan presidensial bertitik tolak dari
konsep pemisahan kekuasaan sebagaimana
dianjurkan oleh Teori Trias Politika.
 Sistem ini menghendaki adanya pemisahan
kekuasaan secara tegas, khususnya antara badan
pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif.

6. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
1. Kedudukan kepala negara (presiden) adalah
sebagai kepala negara dan sebagai kepala
eksekutif (pemerintahan)
2. Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat
melalui pemilihan umum, sehingga presiden
berasal dari partai politik yang berbeda dengan
partai politik di parlemen.
3. Presiden dan parlemen tidak bisa saling
mempengaruhi (menjatuhkan).
Ciri-ciri utama dari sistem ini :

7. 4. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen
dalam masa jabatannya, tetapi jika presiden
melakukan suatu perbuatan yang melanggar
hukum, presiden dapat dikenai impeachment
(pengadilan DPR).
5. Dalam rangka menyusun kabinet (menteri),
presiden wajib meminta persetujuan parlemen.
6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden
tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada
presiden.

8. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
 Dalam sistem presidensial, kedudukan eksekutif
tidak bergantung pada badan perwakilan rakyat.
Karena itu, menteri tidak bisa diberhentikan oleh
badan perwakilan rakyat.
 Kedudukan legislatif, eksekutif, dan yudikatif
terpisah satu sama lain secara tajam dan saling
menguji. Kekuasaan membuat undang-undang di
tangan kongres, sedangkan presiden mempunyai
hak veto terhadap undang-undang yang sudah
dibuat. Tugas peradilan dilakukan oleh badan
peradilan yang tidak boleh dipengaruhi oleh
kekuasaan lain.

9. SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

10. SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
 Dalam sistem pemerintahan parlementer,
hubungan antara eksekutif dan yudikatif sangat
erat. Kabinet memperoleh dukungan dari parlemen.
Dengan demikian, kebijaksanaan pemerintah atau
kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang
dikehendaki oleh parlemen.
 Sistem parlementer lahir dari pertanggungjawaban
menteri. Eksekutif dalam sistem parlementer
adalah kabinet. Kabinet yang terdiri atas perdana
menteri dan menteri-menteri, bertanggung jawab
sendiri atau bersama-sama kepada parlemen.

11. SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan
legislatif (parlemen).
2. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk
oleh parlemen dari partai politik peserta pemilu yang
menduduki kursi mayoritas.
3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara
saja, bukan sebagai kepala eksekutif atau
pemerintahan.
4. Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara.
Kepala negara tidak bertanggung jawab atas segala
kebijaksanaan yang diambil oleh kabinet.
Ciri-ciri utama dari sistem ini :

12. 5. Dikenal adanya mekanisme pertanggungjawaban menteri
kepada parlemen yang mengakibatkan parlemen dapat
membubarkan atau menjatuhkan “mosi tidak percaya” kepada
kabinet jika pertanggungjawaban atas pelaksanaan
pemerintahan tidak dapat diterima oleh parlemen.
6. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
7. Dalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk
kabinet dan perdana menteri adalah ketua partai politik yang
memenagkan pemilihan umum, sedangkan partai politik yang
kalah akan berlaku sebagai pihak oposisi.
8. Jika terjadi perselisihan antara kabinet dengan parlemen,
kepala negara akan membubarkan parlemen.

13. SISTEM PEMERINTAHAN CAMPURAN

14. SISTEM PEMERINTAHAN CAMPURAN
 Sistem pemerintahan campuran merupakan bentuk
variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan
sistem pemerintahan presidensial.
 Sistem pemerintahan ini hanya mengambil hal yang
terbaik dari sistem pemerintahan Presidensial dan
sistem pemerintahan Parlementer.
 Menurut Maurice Duverger sistem pemerintahan
campuran ini adalah merupakan suatu sistem
pemerintahan dimana orang-orang yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara itu dipilih atau
diangkat dengan cara-cara yang merupakan bentuk
peralihan dari cara autokrasi ke cara demokrasi.

15. BENTUK – BENTUK SISTEM PEMERINTAHAN
CAMPURAN
 Dalam sistem ini kita dapat ketemukan adanya dua
organ pemerintahan, yang satu sifatnya autokratis,
sedang yang lain sifatnya demokratis, dan yang
keduanya itu kedudukannya berdampingan.
Dibedakan menjadi:
Sistem pemerintahan campuran menurut juxtaposition

16. Juxtaposition antara seorang raja atau monark yang sifatnya autokratis,
dengan badan perwakilan atau parlemen yang sifatnya demokratis.
Misalnya, negara yang diperintah oleh raja yang sifatnya turun temurun,
berhadapan dengan sebuah badan perwakilan atau parlemen yang
anggotanya diangkat dengan memakai sistem pemilihan oleh rakyat
yang diperintah.
juxtaposition dalam parlemen, yang artinya badan perwakilan rakyat itu
berdiri terdiri dari dua kamar, yang satu pengangkatan anggota-
anggotanya dengan cara pemelihan oleh rakyat yang diperintah, jadi
sifatnya demokratis. Sedangkan yang lain pengangkatannya ditentukan
secara autokratis, seperti dengan cara keturunan.
Dalam negara hanya ada satu badan perwakilan rakyat yang
pengangkatan anggota-anggota sebagian bersifat demokratis sedangkan
yang lainnya bersifat autokratis.

17. BENTUK – BENTUK SISTEM PEMERINTAHAN
CAMPURAN
 Ini adalah suatu negara dimana kekuasaan
pemerintahannya itu hanya dipegang atau
dilaksanakan oleh satu organ saja. Dimana organ
tersebut pengangkatannya dilakukan dengan cara
baik secara demokratis maupun secara autokratis
Sistem pemerintahan campuran secara kombinasi

18. BENTUK – BENTUK SISTEM PEMERINTAHAN
CAMPURAN
 Dalam sistem campuran secara berfusi ini cara
pengangkatan para penguasa didapati unsur-unsur
autokratis dan unsur-unsur demokratis sekaligus
berfusi atau terpadu. Sistem ini misalnya terjadi
dalam pengangkatan para penguasa dalam negara
oligarki.
Sistem pemerintahan campuran secara berfusi atau terpadu

19. SISTEM PEMERINTAHAN REFERENDUM

20. SISTEM PEMERINTAHAN REFERENDUM
 Referendum berasal dari kata refer yang berarti
mengembalikan. Sistem pemerintahan referendum
adalah bentuk sistem pemerintahan yang
merupakan variasi dari sistem pemerintahan
parlementer dan presidensial.

21. SISTEM PEMERINTAHAN REFERENDUM
 Referendum obligator adalah referendum yang
harus terlebih dahulu mendapat persetujuan
langsung dari rakyat sebelum suatu undang-
undang tertentu diberlakukan.
 Referensi fakultatif adalah referendum yang
dilaksanakan apabila dalam waktu tertentu sesudah
suatu undang-undang diumumkan dan
dilaksanakan, sejumlah orang tertentu yang
mempunyai hak suara menginginkan diadakannya
referendum.
 Referendum konsultatif adalah referendum yang
menyangkut soal-soal teknis
Macam-macam referendum adalah sebagai berikut :

22. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SISTEM
PEMERINTAHAN

23. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
 Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen karena
bertanggung jawab kepada presiden.
 Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak
tergantung pada parlemen
 Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka
waktu tertentu. Misalkan, masa jabatan Presiden
Amerika Serikat selama empat tahun, sedangkan
Presiden Indonesia lima tahun.
 Penyusun program kerja kabinet lebih mudah
disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
 Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan
eksekutif sebab dapat diisi oleh orang luar termasuk
juga anggota parlemen sendiri.
Kelebihan :

24. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
 Pengawasan rakyat lemah.
 Pengaruh rakyat dalam kebikajan politik negara
kurang mendapat perhatian.
 Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung
badan legislatif sehingga dapat menimbulkan
kekuasaan mutlak.
 Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas.
 Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya
hasil tawar-menawar antara eksekutif & legislatif
sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas &
memakan waktu yang lama.
Kekurangan :

25. SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
 Suatu permasalahan dapat ditangani secara tuntas
melalui pembuatan kebijakan umum (undang –
undang) yang bersifat komprehensif karena
kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif
berada pada satu partai.
 Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan umum sangat jelas
sehingga dalam pemilihan umum para pemilih
dengan jelas mengetahui, siapa yang harus dicela
atau dipuji dalam penyelenggaraan pemerintah.
Kelebihan :

26. SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
 Terdapat suatu kabinet yang cenderung mengendalikan
parlemen, karena hal ini disebabkan dengan posisi
penting yang dipegang perdana menteri dan anggota
kabinet yang lain dalam partai, yang memungkinkan
mereka mempengaruhi isi kebijakan partai yang harus
dilaksanakan dengan semua anggota partai di perlemen
maupun di eksekutif.
 Anggota parlemen yang menjadi anggota kabinet
biasanya merupakan tokoh – tokoh yang berpengaruh di
parlemen. Dengan demikian, karena posisi mereka
dalam partai dan pengaruh mereka di parlemen, kabinet
akan dengan mudah mendominasi parlemen.
Kekurangan :

27. SISTEM PEMERINTAHAN CAMPURAN
 Sistem ini pemerintahan lebih tegas dan lebih
kompeten.
Kelebihan :
Kekurangan :
 Adanya ketidakjelasan otoritas pemerintah yang
dapat menimbulkan perpecahan.

28. SISTEM PEMERINTAHAN REFERENDUM
 Pada setiap masalah negara, rakyat langsung ikut
serta menanggulanginya. Rakyat juga dilibatkan
dalam pembentukan undang – undang.
 Kelangsungan kedudukan pemerintahan itu stabil
sehingga pemerintahan akan memperoleh
pengalaman yang baik dalam menyelanggarakan
kepentingan rakyatnya
Kelebihan :

29. SISTEM PEMERINTAHAN REFERENDUM
 Tidak setiap masalah mampu diselesaikan oleh
rakyat karena untuk mengatasinya perlu
pengetahuan yang cukup yang harus dimiliki oleh
rakyat itu sendiri.
 Sistem ini tak bisa dilaksanakan jika terdapat
banyak perbedaan paham antara rakyat dan
eksekutif menyangkut kebijakan politik.
Kekurangan :

30. SEJARAH SISTEM PEMERINTAHAN DI
INDONESIA

31. PERIODE UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (18
AGUSTUS 1945-27 DESEMBER 1949)
 Bentuk Negara Republik Indonesia pada kurun
waktu 18 Agustus 1945 sampai dengan 27
Desember 1949 adalah negara kesatuan.
 UUD 1945 menganut teori Pembagian Kekuasaan
(Distribution of Power). Dalam pembagian
kekuasaan antara lembaga yang satu dengan yang
lain, masih dimungkinkan adanya kerja sama dalam
menjalankan tugas-tugasnya.
 Menurut UUD 1945, seperti yang telah disebutkan
diatas bahwa kekuasaan-kekuasaan dalam negara
dikelola oleh lima lembaga, yaitu: legislatif,
eksekutif, konsultatif, eksaminatif, yudikatif.

32.  Kekuasaan pada masa periode 18 Agustus 1945
sampai dengan 27 Desember 1949 belum
terlaksana sebagaimana mestinya. Pada masa itu
hanya terdapat presiden, wakil presiden, menteri-
menteri dan KNIP.
 Setelah muncul Maklumat Wakil Presiden No.X
pada 16 Oktober 1945 terdiri pembagian
kekuasaan dalam dua badan yaitu kekuasaan
legislative dijalankan oleh KNIP dan kekuasaan-
kekuasaan lainnya yang masih dipegang oleh
presiden hingga 14 November 1945.

33. PERIODE KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
SERIKAT (RIS) 1949 (27 DESEMBER1949-17
AGUSTUS 1950)
 Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem
pemerintahan parlementer. Pada sistem ini, kabinet
bertanggung jawab kepada parlemen (Dewan
Perwakilan Rakyat), dan apabila
pertanggungjawaban itu tidak diterima oleh DPR
maka dapat menyebabkan bubarnya kabinet.
 Konstitusi RIS 1949 menganut sistem pembagian
kekuasaan. Selain itu kekuasaan negara tidak
hanya terbagi menjadi tiga kekuasaan/lembaga
tetapi menjadi enam lembaga negara, yaitu:
presiden, mentri, senat, DPR, MA, Dewan
Pengawas Keuangan.

34.  Namun konstitusi RIS yang bersifat liberal
federalistik tidak sesuai dengan semangat
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,
Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia.
 Oleh karena itu, pada 19 Mei 1950, dicapailah
suatu kesepakatan membentuk kembali Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan
berdasarkan undang-undang dasar baru yang
merupakan gabungan unsur UUD 1945 dengan
Konstitusi RIS yang menghasilkan UUDS 50.

35. PERIODE UUDS 1950 (17 AGUSTUS 1950-5
JULI 1959)
 Bentuk negara yang dianut Negara Indonesia pada
masa berlakunya UUDS 50 adalah negara
kesatuan. Sistem pemerintahan yang dianut oleh
UUDS 50 adalah sistem pemerintahan parlementer.
 Dalam pasal 45 disebutkan “Presiden ialah Kepala
Negara.” Karena presiden sebagai kepala negara,
ia tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas
pelaksanaan pemerintahan. Yang bertanggung
jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah
adalah menteri. Menteri-menteri tersebut harus
bertanggung jawab atas kebijakannya kepada
parlementer DPR.

36.  Masa berlakunya UUDS 50 diisi dengan jatuh
bangunnya cabinet sehingga pemerintahan tidak
stabil. Hal tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut:
1. Adanya sistem pemerintahan parlementer yang
disertai sistem multipartai (banyak partai)
2. Perjuangan partai-partai politik hanya untuk
kepentingan golongan satu partai lainnya
3. Pelaksanaan sistem demokrasi yang tidak sehat

37.  Dalam UUDS 50 pun terdapat pembagian
kekuasaan. Hal ini terbukti dengan dibentuknya
badan-badan yang memegang ketiga kekuasaan
tersebut:
1. Kekuasaan pemerintah negara (eksecutive power)
dilakukan oleh dewan menteri
2. Kekuasaan perundang-undangan (legislative
power) dilakukan oleh pemerintah bersama-sama
dengan DPR
3. Kekuasaan kehakiman (yudicative power)
dilakukan oleh Mahkamah Agung

38. PERIODE BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945
(5 JULI 1959-21 MEI 1998)
 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 juli
1959, yang berisikan untuk membubarkan badan
konstituante serta kembali ke UUD 1945.
 Sejak 1959 hingga 1966, Bung Karno memerintah
dengan dekrit presiden tsb untuk mengangkat
dirinya sebagai presiden seumur hidup, dan
membentuk MPRS serta DPRS. Sistem yang
diberlakukan pada saat ini yaitu sistem
pemerintahan presidensial.

39.  Dekrit presiden 5 Juli 1959 adalah dekrit yang
mengakhiri periode parlementer serta dipakai
kembalinya UUD 1945. periode setelah ini lazim
dimaksud periode demokrasi terpimimpin,yaitu:
1. Kembali berlakunya UUD 1945 serta tidak
berlakunya UUDS 50
2. Pembubaran konstituante
3. Pembentukan MPRS serta DPAS
 Pada periode ini pun terdapat dua periode, yaitu:
1. Periode Orde Lama (5 Juli 1959-11 Maret 1966)
2. Periode Orde Baru (11 Maret-21 Mei 1998)

40.  Masa kepemimpinan orde baru yang dipimpin oleh
Presiden Soeharto adalah masa kepemimpinan
nasional yang bertekad melaksanakan pancasila
dan UUD 45 secara murni dan konsekuen serta
bertujuan menegakkan kebenaran dan keadilan
dalam negara Republik Indonesia.
 Akibat adanya penyimpangan dibidang ekonomi,
politik, hukum, maka lahirlah berbagai
pemberontakan dari kalangan masyarakat untuk
menurunkan Soeharto sebagai Presiden sebelum
masa jabatannya berakhir. Pemberontakan tersebut
menyebabkan mundurnya Soeharto pada tanggal
21 Mei 1998.

41. PERIODE REFORMASI (1998-SEKARANG)
 Masa ini merupakan masa dimana telah
berakhrirnya rezim orde baru dan dimulainya masa
reformasi. Sejak 2002, dengan berlakunya UUD
hasil amandemen keempat, berlaku sistem
presidensial.
 Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era
reformasi telah banyak memberikan ruang gerak
pada partai politik maupun DPR untuk mengawasi
pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk
unjuk rasa.

42.  Sistem Pemerintahan setelah amandemen (1999 –
2002) :
1. MPR bukan hanya instansi paling tinggi lagi
2. Komposisi MPR terdiri atas seluruh bagian dpr
ditambah dpd yang dipilih oleh rakyat
3. Presiden serta wakil presiden dipilih segera oleh
rakyat
4. Presiden tidak bisa membubarkan DPR
5. Kekuasaan legislatif lebih dominan

43. SEKIAN DAN TERIMAKASIH..