8. KEBIJAKAN PENGATURAN TTG DESA INDONESIA
UU 22 / 1999 Organisasi pemerintah semu
UU 32 / 2004 Desa ditempatkan
sebagai organisasi pemerintah semu
UU 5 / 1974 Organisasi Pemdes seragam
UU 19 / 1965 dibentuk Desapraja sbg DT III
Penpres 6 / 1959 tidak mengatur tentang desa
UU 1 / 1957 Desa dijadikan daerah otonom tingkat III
UU 22 / 1948 Desa dijadikan daerah otonom tingkat III
UU 1 / 1945 tidak mengatur tentang desa
IGO dan IGOB
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Ponorogo
UU No. 6 TH 2014
UU Desa Desa sebagai Kesatuan
Masyarakat dan Hukum Adat
9. atur
Ditetapkan tgl.
15 Januari 2014
Diundangkan tgl.
15 Januari 2014
terdiri dari
16 Bab 122 Pasal
Kedudukan Dan Jenis Desa
Penataan Desa
Kewenangan Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Hak Dan Kewajiban Desa Dan
Masyarakat Desa
Peraturan Desa
Keuangan Desa Dan Aset Desa
Pembangunan Desa Dan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Badan Usaha Milik Desa
Kerja Sama Desa
Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan
Lembaga Adat Desa
Ketentuan Khusus Desa Adat
Pembinaan Dan Pengawasan
10. memberikan pengakuan dan penghormatan
memberikan kejelasan status dan kepastian hukum
melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya
masy.Ds;
mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa
untuk pengembangan potensi dan Aset Desa
membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan
efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna
mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan
sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi
kesenjangan pembangunan nasional
memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan
ber
7an
11. Peraturan Desa,
Peraturan bersama Kepala Desa,
Peraturan Kepala Desa.
JENIS
RAPERDES Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa
Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap RAPERDES
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam
Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa
12. adalah semua hak dan kewajiban Desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
Keuangan Desa
Hak dan
kewajiban
PENDAPATAN BELANJA
PEMBIAYAAN
13. PAD : hasil usaha
hasil aset,
swadaya & partisipasi, gt royong,
lain-lain pendapatan asli Desa;
alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
Kabupaten / Kota;
ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima Kabupaten
bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
dan
lain-lain pendapatan Desa yang sah.
14. .
.
.
.
.
,
a. paling sedikit 70% dari jumlah APB Desa untuk
mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, & pemberdayaan masyarakat Desa;
b. paling banyak 30% dari jumlah APB Desa digunakan
untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa
dan perangkat Desa;
2. operasional Pemerintah Desa;
3. tunjangan dan operasional BPD; dan
4. insentif RT dan RW.
APB DESA
15. MERUPAKAN “INSTRUMEN PEMBANGUNAN”
YANG EFEKTIF UNTUK MEMPROMOSIKAN
OTONOMI DESA YANG LEBIH LUAS
SERTA MEMPERKUAT PEMBANGUNAN EMANSIPASI
DAN DEMOKRASI DESA
6 tahunan PERDES
RPJM Desa
1 tahunan
PERDES
RKP Desa
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa ( Pasal 79 )
Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 ttg Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa ( Pasal 5 )
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa ( Pasal 4 )
DASAR PENYUSUNAN RKP DESA
17. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
Pasal 79
(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten/Kota
(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun secara berjangka meliputi :
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun; dan
b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja
Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
(3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Desa
(4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen
perencanaan di Desa
(5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
18. Pasal 5
(4) Kades bersama BPD menyusun RKP Desa yang merup
penjabaran dari RPJM Desa berdasarkan hasil Musrenbang Desa
(5) Penyusunan RKP Desa diselesaikan paling lambat akhir bulan
Januari tahun anggaran sebelumnya.
PERMENDAGRI NO. 37 TAHUN 2007 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 4
(1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun scr berjangka meliputi :
a. RPJM untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ; dan
b. RKP Desa, merup penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.
(2) RPJM Desa dan RKP Desa, sebag. Dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Desa
PERMENDAGRI NO. 114 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
19. LEGENDA DAN
SEJARAH
PEMBANGUNAN
DESA
KONDISI SAAT
INI MASALAH
DAN
POTENSI
DESA
KONDISI YANG
DIHARAPKAN
VISI- MISI
DESA
KESENJANGAN
JEMBATAN PERENCANAAN
RPJMD / 6 TAHUN
T I T II T III T IV T V T VI
19
RKP Desa
RENCANA TAHUNAN
REFLEKSI
20. ALUR PENYUSUNAN RPJM DESA
20
Implementasi
RPJM Desa
RKP Desa
RKP Desa
RKP Desa
RKP Desa
RKP Desa
RKP Desa
MUSDUK /
MUSY
SEKTORAL
SOSIALISASI &
PEMBENTUKAN
TIM/POKJA
ORIENTASI
TIM/POKJA
Pengelompokan
Masalah
Penentuan alternatif
tindakan
Penentuan Prioritas
Masalah
Penyusunan Matrik
Kegiatan dan Draft
RPJMDesa
Musrenbang
RPJMDesa
Penetapan BPD
Sosialisasi RPJM
Desa
21. 1. Identifikasi Masalah & Potensi tingkat Dusun & Sektor (kelompok tani,
pedagang, Pendidikan/PAUD,dll)
dengan 3 alat kajian: Sketsa Desa, Kalender Musim & Bagan Kelembagaan
(P3MD)
2. Pemilihan Delegasi Dusun dan sektor/kelompok
3. Peserta: Masyarakat semua unsur tingkat RT
1. Pengelompokan Masalah : Pengembangan Wilayah, Ekososbud
2. Penentuan Peringkat Masalah
3. Penyusunan Draft Visi-Misi Desa
4. Penentuan alternatif tindakan/ Prioritas kegiatan
5. Penyusunan Matrik Kegt. menjadi 6 Tahun (pemisahan skala desa & Kab )
6. Peserta : Delegasi dusun, Pemdes, BPD,LKD,dll
SOSIALISASI/
ORIENTASI
DESA
MUSYAWARAH
DUKUH
SEKTORAL
LOKAKARYA
DESA
(LOKDES)
MUSRENBANGDes
RPJM Desa)
1. Pembahasan Visi-Misi Desa
2. Pembahasan Matrik Kegt menjadi 6 Tahun (pemisahan skala desa & Kab)
3. Pembahasan Draft Raperdes
4. Berita Acara
5. Peserta : Delegasi dusun dan masyarakat kelompok kepentingan sektoral
1. Paparan Umum tentang RPJMDes/RKPDes dan proses penyusunan
yang partisipatif
1. Penjelasan tentang Hak Dasar /MDG’s
2. Pembentukan Tim/Pokja Perencanaan/fasilitator desa dengan Keputusan
Kades (anggota lintas pelaku)
1. Peserta : masyarakat Desa semua unsur
2. Pelaksana : pemerintah Desa
22. Pembahasan
Internal BPD
Dilaporkan
kepada Bupati
22
1. Penyampaian laporan
Perdes kepada Bupati
melalui Camat
2. Sosialisasi visi-misi dan
matrik kegiatan
1. Pembacaan Raperdes
RPJMDes beserta Lampiran
(Visi-Misi, Matrik Kegiatan ) dan
penetapan
2. Pembacaan Berita Acara
3.Pembacaan Keputusan BPD
tentang Persetujuan Penetapan
Raperdes menjadi Perdes
RAPAT UMUM BPD
PENETAPAN PERDES
PENCATATAN DALAM
LEMBARAN DESA &
SOSIALISASI PERDES
23. 23
CONTOH: SISTEMATIKA PERDES RPJM Desa
BAB 1 : PENDAHULUAN
a. Latar Belakang / Pendahuluan
b. Landasan Hukum
c. Tujuan
BAB 2 : PROFIL DESA
a. Sejarah Desa
b. Kondisi Umum Desa
c. SOTK Desa
c. Masalah Mendasar
BAB 3 : PROSES PENYUSUNAN
RPJMDes
a. Musdus
c. Lokakarya Desa
d. Musrenbang
RPJM Desa
BAB 4 : VISI, MISI, PROGRAM
DAN KEGIATAN
a. Visi dan Misi
b. Program dan Kegiatan Indikatif
BAB 5 : PENUTUP
LAMPIRAN :
1. Matrik Program dan Kegiatan
2. Proses Penyusunan Program
(FORMAT 1 s/d 6 )
3. Berita acara musyawarah ( Musdus,
Lokdes, Musrenbangdesa )
4. Daftar Hadir Musyawarah (Musdus,
Lokdes, Musrenbangdes )
5. Peta Desa
24. FAKTOR PENTING DIBALIK
KEBERHASILAN IMPLEMENTASI RPJM DESA:
a. Kebijakan Pemerintahan Daerah untuk
memanfaatkan RPJM Desa.
b. Komitmen Pemerintahan Desa secara konsisten
menggunakan RPJM Desa sbg rujukan/pedoman
pembangunan desa.
c. Partisipasi langsung masyarakat yang menyadari
bahwa RPJM Desa merupakan satu-satunya
Dokumen penting untuk mencapai cita-cita
pembangunan.
d. Dukungan lembaga atau program lain, seperti
PNPM Mandiri Perdesaan, PIDRA, LSM, dll.
