Penyusunan Laporan Kepala Desa

1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
LAPORAN KEPALA DESA

2. Setelah penyajian SPB ini, diharapkan
peserta dapat:
1. Memahami pengertian laporan kepala desa.
2. Memahami laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
akhir tahun anggaran.
3. Memahami laporan penyeleggaraan pemerintahan desa akhir
masa jabatan.
4. Memahami laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintahan desa akhir tahun anggaran.
5. Memahami informasi penyelenggaran pemerintahan desa.
6. Memahami format laporan kepala desa (lampiran
permendagri 46 tahun 2016).
• 2

3. APAKAH PENGERTIAN
LAPORAN KEPALA DESA ?
LAPORAN KEPALA DESA ADALAH
PROSES KEGIATAN PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA OLEH KEPALA DESA KEPADA
BUPATI/WALIKOTA MELALUI CAMAT
3

4. AMANAT UNDANG-UNDANG DESA
Pasal 27
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban,
kepala desa wajib:
A. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
B. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
C. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan
desa setiap akhir tahun anggaran; dan
D. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi
penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada
masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
4

5. SANKSI
Pasal 28
(1)Kepala Desa yang tidak melaksanakan
kewajiban dikenai sanksi administratif
berupa teguran lisan dan/atau teguran
tertulis.
(2) Dalam hal sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan
pemberhentian sementara dan dapat
dilanjutkan dengan pemberhentian. 5

6. PELAPORAN ?
Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk
menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil
pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode
tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab
(pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang
diberikan.

7. JENIS LAPORAN KEPALA DESA
1. LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN
ANGGARAN
disampaikan oleh kepala desa kepada
bupati/walikota melalui camat secara
tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah berakhirnya tahun anggaran.

8. MUATAN MATERI
A. Pendahuluan;
B. Program kerja penyelenggaraan pemerintahan
desa;
C. Program kerja pelaksanaan pembangunan;
D. Program kerja pembinaan kemasyarakatan;
E. Program kerja pemberdayaan masyarakat;
F. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
desa;
G. Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang
dihadapi dan upaya yang ditempuh; dan
H. Penutup.

9. A. Pendahuluan
memuat uraian tentang:
a. Tujuan penyusunan laporan;
b. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa;
c. Strategi dan kebijakan.
B. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa
memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program
Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

10. C. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan memuat uraian
tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang
Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka
Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
D. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan memuat uraian
tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang
Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
E. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat memuat uraian tentang
Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan
Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai
dengan kewenangan Desa.

11. F. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
memuat uraian tentang:
a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.
c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
1. Pendapatan Desa.
2. Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari:
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Bidang Pembangunan;
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
e. Bidang Tak Terduga;
f. Jumlah Belanja; dan
g. Surplus/Defisit.
3. Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari:
 Penerimaan Pembiayaan ;
 Pengeluaran Pembiayaan ; dan
 Selisih Pembiayaan.

12. G. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya
yang ditempuh, memuat rincian tentang:
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
H. Penutup, memuat materi:
a. kesimpulan laporan;
b. penyampaian ucapan terima kasih; dan
c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran
dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir
bulan Desember.

13.  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir
Tahun Anggaran digunakan untuk bahan evaluasi.
 Berdasarkan bahan evaluasi Bupati/Walikota
menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan
maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.
 Kebijakan antara lain : catatan kinerja dan prestasi
Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu
dikembangkan, dan hal-hal yang perlu
disempurnakan.

14. 2. LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA
JABATAN
disampaikan oleh Kepala Desa kepada
Bupati/Walikota melalui camat secara
tertulis paling lambat 5 (lima) bulan
sebelum akhir masa jabatan.

15. • muatan materi:
a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa
jabatan; dan
b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa
masa jabatan.
 Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan dijadikan dasar
penyusunan memori serah terima jabatan.
 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan
digunakan untuk bahan evaluasi.
 Berdasarkan bahan evaluasi Bupati/Walikota menetapkan
kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
 Kebijakan antara lain : catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa,
program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal
yang perlu disempurnakan.

16. 3. LAPORAN KETERANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan
Permusyawaratan Desa secara tertulis paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun
anggaran.

17. MEMUAT MATERI
 Berupa Langkah-langkah kebijakan dalam
pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang
berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.
 Manfaat laporan ini adl sbg bahan evaluasi.
 Berdasarkan bahan evaluasi, BPD dapat:
Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa.
Meminta keterangan atau informasi.
Menyatakan pendapat.
Memberi masukan untuk penyiapan bahan
musyawarah Desa.

18. 4. INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMDES
 Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari
pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi
penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa.
 Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa disampaikan secara
tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran
melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.,
antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media
informasi lainnya.
 Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan
oleh Kepala Desa dapat digunakan oleh masyarakat untuk
menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis
secara bertanggungjawab.
 Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis dalam rangka
mendukung penyelenggaraan pemdes, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

19. PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018
 Laporan diinformasikan kepada masyarakat
melalui media informasi. Paling sedikit
memuat:
a. laporan realisasi APB Desa;
b. laporan realisasi kegiatan;
c. kegiatan yang belum selesai dan/atau
tidak terlaksana;
d. sisa anggaran; dan
e. alamat pengaduan.
19

20. LAPORAN KEUANGAN DESA
 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa
semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
 Laporan terdiri dari:
a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
b. laporan realisasi kegiatan.
 Kepala Desa menyusun laporan dengan cara
menggabungkan seluruh Laporan ( laporan akhir realisasi
pelaksanaan kegiatan dan anggaran ) paling lambat minggu
kedua bulan Juli tahun berjalan.

21. PERTANGGUNGJAWABAN
 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun
anggaran.
 Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan, yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa.
 Peraturan Desa disertai dengan:
a. laporan keuangan, terdiri atas:
1. laporan realisasi APB Desa; dan
2. catatan atas laporan keuangan.
b. laporan realisasi kegiatan; dan
c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya
yang masuk ke Desa.
 Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
21

22. LAMPIRAN FORMAT LAPORAN KEPALA DESA
(LAMPIRAN PERMENDAGRI NO.20 TAHUN 2018)
1. FORM RINCIAN APBDES (PERKADES TTG PENJABARAN
APBDES)
2. FORM SISTEMATIKA APBDES
3. FORM RINCIAN KEG. LAP.PENY. PEMDES (KEGIATAN PER
BIDANG PERMENDAGRI 46 TH.2016)
4. FORM LAP.PELAKSANAAN APBDES SMTR 1
5. FORM REALISASI KEGIATAN
6. PERDES PERTGJWB.REALISASI APBDES
A. LAPORAN KEUANGAN
1. FORM REALISASI APBDES
2. FORM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
B. LAPORAN REALISASI KEGIATAN
C. FORM PROGRAM SEKTORAL, DAERAH, DAN
PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA
22
Lap.smtr 1
Lap.akhir T.A