Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa

543 views

Published on

Perdes yang mengatur tentang Kewenangan Desa, baik yang berasal dari Asal-usul, Skala Lokal Desa maupun Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa

  1. 1. PERATURAN DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR : 12 TAHUN 2017 TENTANG : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA KEDUNGJARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUNGJARAN , Menimbang a. b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kedungjaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kedungjaran; Mengingat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. 2. 8. 9. Pemendes PDTT No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa; Permendagri No. 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa. Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN Dan KEPALA DESA KEDUNGJARAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA KEDUNGJARAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 4. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut KPMD adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pekalongan. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Pekalongan dalam wilayah kerja Pemerintah kabupaten Pekalongan. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. 11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan desa. 14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
  3. 3. 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selajutnya disebut RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selajutnya disebut RKPD, adalah penjabaran RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 18. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainya yang sah. 19. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. 20. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 21. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. BAB II KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL Pasal 2 Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi : a. sistem organisasi perangkat Desa; b. pembinaan kelembagaan masyarakat; c. pengelolaan tanah kas Desa; d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; e. pengelolaan tanah bengkok; dan f. pengembangan peran masyarakat Desa. Pasal 3 Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini. BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA Pasal 4 Kewenangan lokal berskala Desa meliputi : a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa; c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa; d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa; e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
  4. 4. f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten. Pasal 5 Daftar kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak tepisahkan dari Peraturan Desa ini. BAB IV KEWENANGAN YANG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH Pasal 6 1. Selain Kewenangan berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Desa juga mendapatkan Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten. 2. Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi: a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. pelaksanaan Pembangunan Desa; c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan d. pemberdayaan masyarakat Desa. 3. Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, antara lain: a. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan; b. sesuai dengan prinsip efisiensi; c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis. 4. Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) antara lain: a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa; b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas; c. pelayanan publik bagi masyarakat; d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa; e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.
  5. 5. BAB V TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA Pasal 7 Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut : a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati; b. penyusunan draft Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa; c. pembahasan bersama BPD; dan d. penetapan Peraturan Desa. Pasal 8 1. Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang dihadiri BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat. 2. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. tokoh adat; b. tokoh agama; c. tokoh masyarakat; d. tokoh pendidik; e. perwakilan kelompok nelayan; f. perwakilan kelompok perajin; g. perwakilan kelompok perempuan; h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; i. danperwakilan kelompok masyarakat miskin. 3. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. 4. Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan Bupati. 5. Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 6. Hasil musyawarah pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan desa sebagaimana pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara. Pasal 9 1. Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 2. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat Kedungjaran Pasal 10 Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
  6. 6. Pasal 11 Peraturan Desa ini akan ditinjau kembali apabila ada perubahan data sesuai dengan kondisi dan situasi. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa. Ditetapkan di Kedungjaran pada Tanggal 30 Desember 2017 Kepala Desa Kedungjaran ttd SARIDJO Diundangkan di Kedungjaran pada tanggal 2 Januari 2018 Pj. Sekretaris DesaKedungjaran ttd WASDARI
  7. 7. LAMPIRAN I PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NOMOR 12 TAHUN 2017 PENETAPAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA KEDUNGJARAN JENIS KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL NO BIDANG KEWENANGAN JENIS KEWENANGAN 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.1. Penataan sistem organisasi perangkat desa adat seperti : Lebe, pamong tani, dll; 1.2. Pengadaan juru kunci makam, penjaga balai desa; juru bersih kampung dan tenaga sesuai kebutuhan desa; 1.3. Penataan Bengkok; Pendataan tanah-tanah milik desa; 1.4. Fasilitasi pensertifkatan tanah-tanah desa; 1.5. Fasilitasi pengadaan tanah kas desa; 1.6. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa; 1.7. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa; 1.8. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; dan 1.9. Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa. 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan 1.1. Pelestarian budaya gotong-royong : gugur gunung, jumat bersih, kerigan, kerja bakti, sambatan,Bakti sosial,Nyadran; 1.2. Pemugaran makam penembahan/leluhur diutamakan dari ahli waris (nyungkup); 1.3. Bersih makam / nyadran makam; 1.4. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa. 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 3.1. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa: Pembinaan paguyuban warga maupun kepemudaan, pembinaan rembug-rembug warga; 3.2. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat: pembinaan proses Ruwatan, wajib /shodaqoh, tradisi,puputan dan boyongan; 3.3. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; 3.4. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa. 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 4.1. Pelestarian adat di desa, seperti sedekah bumi, sadranan, muludan, rajaban, lawean, syuran, sya’banan, tahlilan, nyekar (ziarah kubur), ngupati,mitoni, munjung, among among cah angon,enthak enthik,bancakan,mbrokoi, dan midangan; 4.2. Pelestarian budaya : tari jawen, sholawatan, dan Karawitan ; 4.3. Syukuran setelah panen/Jabel (perorangan); 4.4. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa Kepala Desa Kedungjaran SARIDJO
  8. 8. LAMPIRAN II PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NOMOR 12 TAHUN 2017 PENETAPAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA KEDUNGJARAN JENIS KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA NO BIDANG KEWENANGAN JENIS KEWENANGAN 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.1. penetapan dan penegasan batas Desa; 1.2. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; 1.3. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa; 1.4. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa; 1.5. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; 1.6. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; 1.7. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; 1.8. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; 1.9. penetapan organisasi Pemerintah Desa; 1.10. pembentukan Badan Permusyaratan Desa; 1.11. penetapan perangkat Desa; 1.12. penetapan BUM Desa; 1.13. penetapan APB Desa; 1.14. penetapan peraturan Desa; 1.15. penetapan kerja sama antar-Desa; 1.16. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa; 1.17. pendataan potensi Desa; 1.18. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa; 1.19. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa; 1.20. pengelolaan arsip Desa; 1.21. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa; 1.22. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; 1.23. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa; 1.24. Penyelenggaraan/ Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa; 1.25. Peningkatan kapasitas perangkat desa; 1.26. Pembentukan Pengisian BPD; 1.27. Penetapan Peraturan di Desa; 1.28. Pengelolaan Keuangan Desa; 1.29. Pengelolaaan Pungutan Desa; 1.30. Pengelolaan Aset Desa; 1.31. Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa; 1.32. Penyelenggaraan Kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga; 1.33. Pengelolaan system informasi desa; 1.34. Pemberian Rekomendasi ; 1.35. Pengembangan hasil-hasil industri Desa;
  9. 9. 1.36. Pendataan kependudukan desa; 1.37. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Pos kamling dll); 1.38. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; 1.39. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa; 1.40. Pembiayaan Perlindungan Masyarakat 1.41. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa; 1.42. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa; 1.43. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa; 1.44. Penyusunan profil desa; 1.45. Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendata Penduduk Miskin; 1.46. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa; 1.47. Pendataan ketenaga kerjaan tingkat desa; 1.48. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
  10. 10. 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan A. PELAYANAN DASAR 2.1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; 2.2. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: a. layanan gizi untuk balita; b. pemeriksaan ibu hamil; c. pemberian makanan tambahan; d. penyuluhan kesehatan; e. gerakan hidup bersih dan sehat; f. penimbangan bayi; dan g. gerakan sehat untuk lanjut usia. 2.3. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 2.4. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa; 2.5. Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular ; 2.6. Pengelolaan dana sehat; 2.7. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga); 2.8. Pengadaan sarana kesehatan tingkat desa; 2.9. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan; 2.10. Fasilitasi Penyengggaraan Desa Siaga; 2.11. Pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDs; 2.12. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin ; 2.13. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; 2.14. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; 2.15. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompokkelompok belajar di Desa; 2.16. Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI); 2.17. Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); 2.18. Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM); 2.19. Fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di desa; 2.20. Pendataan pendidikan di desa; 2.21. Bantuan Siswa Miskin; 2.22. Fasilitasi pengembangan seni dan budaya di desa; 2.23. Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2.24. Menerbitkan surat keterangan miskin; 2.25. Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel; 2.26. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial; 2.27. Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 2.28. Penanggulangan kemiskinan tingkat desa; 2.29. Penetapan Penduduk Miskin;
  11. 11. A. SARANA PRASARANA DESA 2.1. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa; 2.2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa; 2.3. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 2.4. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; 2.5. pembangunan energi baru dan terbarukan; 2.6. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; 2.7. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; 2.8. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 2.9. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; 2.10. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa; 2.11. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa; 2.12. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; 2.13. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa ; 2.14. Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah RTM; 2.15. Fasilitasi pembangunan rumah karena bencana; 2.16. Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) Komunal; 2.17. Fasilitasi pembangunan MCK RTM; 2.18. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa; 2.19. Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa; 2.20. Penanggulangan bencana tingkat desa ; B. PENGEMBANGAN EKONOMI DESA 2.1. pengembangan usaha mikro berbasis Desa; 2.2. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; 2.3. pembangunan dan pengelolaan keramba jarring apung dan bagan ikan; 2.4. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa; 2.5. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 2.6. penetapan jenis pupuk dan pakan organic untuk pertanian dan perikanan; 2.7. pengembangan benih lokal; 2.8. pengembangan ternak secara kolektif; 2.9. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 2.10. pendirian dan pengelolaan BUM Desa; 2.11. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan 2.12. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; 2.13. Fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil 2.14. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif; 2.15. Fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil); 2.16. Penguatan kapasitas kelompok UMK; 2.17. Pengembangan Kelembagaaan Petani local ; 2.18. Pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa; 2.19. Pemasyarakatan pupuk organik; 2.20. Fasilitasi modal usaha tani; 2.21. Fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;
  12. 12. 2.22. Pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki pungsi khusus; 2.23. Penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa; 2.24. Pelestarian kebun bibit desa; 2.25. Pengelolaan turus jalan desa; 2.26. Pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wana wisata desa C. PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN 2.1. penghijauan; 2.2. pembuatan terasering; 2.3. perlindungan mata air; 2.4. pembersihan daerah aliran sungai; 2.5. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa. 2.6. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa; 2.7. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa; 2.8. Pengelolaan persampahan di tingkat desa; 2.9. Fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di desa; 2.10. Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup; 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 3.1. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; 3.2. membina kerukunan warga masyarakat Desa; 3.3. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; 3.4. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa ; 3.5. Pelaksanaan Penyuluhan ttg KB ; 3.6. Pelaksanaan Pembinaan akseptor KB ; Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 3.7. Pengelolaan kelompok-kelompok bina-bina keluarga ; 3.8. Fasilitasi keikut sertaan RTM dalam program KB; 3.9. Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera; 3.10. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi RTM ; 3.11. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa; 3.12. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga; 3.13. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa; dan 3.14. Penyelenggaraan olahraga tingkat desa; 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 4.1. pengembangan seni budaya lokal; 4.2. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; 4.3. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: a. kelompok tani; b. kelompok seni budaya; dan c. kelompok masyarakat lain di Desa. 4.4. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
  13. 13. 4.5. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel; 4.6. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; 4.7. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa; 4.8. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; 4.9. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 4.10. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa; 4.11. pendayagunaan teknologi tepat guna; 4.12. pendayagunaan teknologi tepat guna; peningkatan kapasitas masyarakat melalui: a. kader pemberdayaan masyarakat Desa; b. kelompok usaha ekonomi produktif; c. kelompok perempuan; d. kelompok tani; e. kelompok masyarakat miskin; f. kelompok pengrajin; g. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; h. kelompok pemuda; dan i. kelompok lain sesuai kondisi Desa. 4.13. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa ; 4.14. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa ; 4.15. Pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat ; 4.16. Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa ; 4.17. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan ; 4.18. Pembentukan dan Fasilitasi kelompok perlindungan anak desa; 4.19. Pembentukan dan Fasilitasi forum anak desa ; 4.20. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender ; 4.21. Perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di desa ; 4.22. Pelaksanaan pengarusutamaan gender ; 4.23. Pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ; 4.24. Pengelolaan obyek wisata milik desa; dan 4.25. Pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ; Kepala Desa Kedungjaran SARIDJO

×