konsep desa dalam regulasi

1. I

2. PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
Versi PP 72 th 2005

3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DALAM PP 72 TAHUN 2005
• PASAL 63
(1) Dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan Desa disusun perencanaan
pembangunan desa sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan
daerah kabupaten / kota
(2) Perencanaan pembangunan sebagaimana
dimaksud ayat (1) disusun secara partispatif
oleh pemerintah Desa sesui dengan kewenanganya

4. • PASAL 64
(1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana
dimaksud pasal 63 ayat (2) disusun secara
berjangka meliputi :
a. Rencana pembangunan jangka
menengah desa yang selanjutnya
disebut RPJMD untuk jangka waktu
lima tahun
b. Rencana Kerja pembangunan desa,
selanjutnya disebut RKP desa merupakan
penjabaran dari RPJMD untuk
jangka waktu 1 ( satu ) tahun
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan
RKP desa ditetapkan dalam Peraturan kepala
desa

5. PENGERTIAN
• RPJM Desa adalah dokumen perencanaan strategis / jangka
menengah desa yang berjangka waktu 5 tahun dan di tetapkan
dengan Peraturan Desa

6. LEGENDA DAN
SEJARAH
PEMBANGUNAN DESA
KONDISI SAAT INI
MASALAH
DAN
POTENSI
DESA
KONDISI YANG
DIHARAPKAN
VISI- MISI
DESA
KESENJANGAN
JEMBATAN PERENCANAAN
RPJMD / 5 TAHUN
T I T II T III T IV T V
RKP Desa
RENCANA TAHUNAN
REFLEKSI

7. TAHAPAN PENYUSUN RPJM DESA
•Penyusunan Rencana
* MUSDUS
* LOKARYA DESA
* MUSRENBANGDES
•Penetapan Rencana
* MUSYAWARAH BPD
* PERDES RPJMDes

8. PROSES / ALUR PENYUSUNAN RPJM DESA
musdus musdus
Penjaringan
Masalah dan
Potensi
Lokarya
desa
Musdes
Musyawarah
BPD
PERDES
RPJMD
PENGELOMPOKAN
SEJARAH DESA
VISI MISI
ANALISIS
SKORING

9. I

10. BAB XVIII: DESA
1.Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa.
2.Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Desa.
3.Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangannya kepada Desa.
4.Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan
kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN.
5.Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan
kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada
APBD provinsi.
6.Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan
kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan
kepada APBD kabupaten/kota.
Pasal 371 dan Pasal 372

11. REFERENSI DESA
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

12. UU DESA (BAB III : PENATAAN DESA, Pasal 7, ayat (3))
1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat
Desa;
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa;
dan
5. Meningkatkan daya saing Desa.
Tujuan Penataan Desa

13. 1. Sekretariat Desa;
2. Pelaksana Kewilayahan (Pak Modin); dan
3. Pelaksana Teknis (Kepala Urusan).
UU DESA (Bagian Kelima: Perangkat Desa, Pasal 48)

14. UU DESA (Bagian Keenam: Musyawarah Desa, Pasal 54)
1. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Hal yang bersifat strategis meliputi:
a. Penataan Desa;
b. Perencanaan Desa;
c. Kerjasama Desa;
d. Rencana investasi yang masuk ke Desa;
e. Pembentukan BUM Desa;
f. Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
g. Kejadian luar biasa.
3. Musyawarah Desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
4. Musyawarah Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

15. UU DESA (Bagian Kedelapan: Penghasilan Pemerintah Desa, Pasal
66)
1. Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap
setiap bulan.
2. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari
dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
3. Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima
tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.
4. Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa
memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh
penerimaan lainnya yang sah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap dan
tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

16. UU DESA (Sumber Keuangan Desa, Pasal 72)
1. Pendapatan Asli Desa (PA Desa) terdiri atas hasil usaha, hasil aset,
swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan
asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/
Kota (sebesar 10% dari Pajak + Retribusi Daerah);
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan
yang diterima Kabupaten/Kota (10% dari DAPER setelah dikurangi
DAK);
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

22. PERTIMBANGAN ALOKASI DANA DESA KE PROVINSI
(BASIS DATA ADA DI KAB./KOTA)
1. Jumlah Penduduk Kabupaten / Kota (30%)
2. Luas Wilayah Kabupaten / Kota (20%)
3. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten / Kota (50%)
4. Tingkat Kesulitan Geografis Kabupaten / Kota 
Indeks Kemahalan Konstruksi (faktor pengali hasil
pembobotan)

23. MEKANISME PERHITUNGAN

24. ADD SETIAP KABUPATEN/KOTA
1. Hasil Perhitungan ADD di tingkat nasional dengan basis
data dari kabupaten/kota akan didapatkan besaran dana
ADD untuk setiap kabupaten / kota
2. Hasil dari (1) tersebut kemudian dikelompokkan berdasar
provinsi yang bersangkutan
3. Dengan diketahuinya jumlah desa di setiap provinsi, dan
digunakan untuk membagi jumlah alokasi dana ke
provinsi yang bersangkutan, maka rerata ADD tingkat
provinsi yang bersangkutan akan ditemukan.
4. Kabupaten / kota akan mendapatkan ADD dengan cara
mengalikan ADD rerata provisi dengan jumkal desa yang
bersangkutan
5. Hasil ADD setiap kabupaten/kota inilah yang akan
diformulasikan oleh setiap kabupaten / kota untuk setiap
desa di wilayahnya

25. PERLU PERATURAN MENTERI
PP Nomor 60 / 2014, Pasal 11)

26. ADD SETIAP DESA DI KAB,/KOTA (1)

27. ADD SETIAP DESA DI KAB,/KOTA (2)

28. ADD SETIAP DESA DI KAB,/KOTA (3)

29. ADD SETIAP DESA DI KAB,/KOTA (4)
PERTIMBANGAN TINGKAT KESULITAN DESA
1. Ketersediaan Pelayanan Desa
2. Kondisi Infrastruktur
3. Transportasi
4. Komunikasi Desa ke Kabupaten / Kota

30. ADD SETIAP DESA DI KAB,/KOTA (5)

31. PENYALURAN DANA DESA (1)
RKUN/D: Rekening Kas Umum Nasional/Daerah  ke RKDesa

32. PENYALURAN DANA DESA (2)

33. PENYALURAN DANA DESA (3)

34. PENGGUNAAN DANA DESA (1)

35. PENGGUNAAN DANA DESA (2)

36. PENGGUNAAN DANA DESA (3)

37. UUNo. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)
disahkan pada awal Januari 2014
• PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun
2014 tentang Desa yang telah diubah menjadi PP No. 47 Tahun 2015
tentang Desa
• PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana

38. 1. Permendagri no 44-2016
kewenangan desa
2. Permendagri 81 th 2015 evaluasi
perkembangan desa dan kelurahan
3. Permendagri 82 th 2015
pengangkatan & pemberhentian
kades
4. Permendagri 83 th 2015
pengangkatan & pemberhentian
perangkat desa
5. Permendagri 84 th 2015 struktur
organisasi pemdes
6. Permendagri no 111-2014
lampiran
7. Permendagri no 111-2014 perdes
8. Permendagri no 112-2014
pemilihan kepala desa
9. Permendagri no 113-2014
pedoman pengelolaan
keuangan desa
10.Permendagri no 113-2014
pengelolaan keuangan desa
11.Permendagri no 114-2014
pembangunan desa
12.Permendagri no 44 th 2016
kewenangan desa
13.Permendagri no 45 th 2016
pedoman batas desa
14.Permendagri no 46 th 2016
lampiran laporan kepala desa
15.Permendagri no 46 th 2016
laporan kepala desa
16.Permendagri no 47 th 2016
adminstrasi pemerintah desa

39. 17.Permendagri no 44-2016
kewenangan desa
18.Permendagri 81 th 2015 evaluasi
perkembangan desa dan
kelurahan
19.Permendagri 82 th 2015
pengangkatan & pemberhentian
kades
20.Permendagri 83 th 2015
pengangkatan & pemberhentian
perangkat desa
21.Permendagri 84 th 2015 struktur
organisasi pemdes
22.Permendagri no 111-2014
lampiran
23.Permendagri no 111-2014 perdes
24.Permendagri no 112-2014
pemilihan kepala desa
25.Permendagri no 44-2016 kewenangan
desa
26.Permendagri 81 th 2015 evaluasi
perkembangan desa dan kelurahan
27.Permendagri no 113-2014 pedoman
pengelolaan keuangan desa
28.Permendagri no 113-2014 pengelolaan
keuangan desa
29.Permendagri no 114-2014
pembangunan desa
30.Permendagri no 44 th 2016
kewenangan desa
31.Permendagri no 45 th 2016 pedoman
batas desa
32.Permendagri no 46 th 2016 lampiran
laporan kepala desa
33.Permendagri no 46 th 2016 laporan
kepala desa
34.Permendagri no 47 th 2016 adminstrasi
pemerintah desa

40. 35.Permendagri no 47 th 2016 lampiran
adminstrasi pemerintah desa
36.Permendes no 21 tahun 2015 prioritas
DD 2016
37.Permendes no 4-2015 pendirian
pengurusan pembubaran BUMDESA
38.Permendes no 1-2015 pedoman
kewenangan desa
39.Permendes no 2-2015 pedoman tatib &
mekanisme musdes
40.Permendesa no 3-2015 pendampingan
desa
41.PermenDesa PDT Trans nomor 5 tahun
2016 ttg pedum PKP
42.PMK 241 2014 Pelaksanaan
pertanggungjawaban transfer ke daerah
dan dana Desa
43.PMK 93 PMK.07-2015 tatacara
pengalokasian evaluasi dana desa
44.PP 22 tahun 2015 perubahan
PP 60 dana desa
45.PP 43 tahun 2014 peraturan
pelaksanaan UU desa
46.PP 47 tahun 2015 Perubahan
PP no 43 tahun 2014 tentang
peraturan pelaksanaan UU
no 06 tahun 2014
47.PP 60 tahun 2014 tentang
dana desa dari APBN
48.UU 6 2014 tentang desa
49.UU no 12-2011
pembentukan peraturan
perundangan
50.UU no 17-2007 RPJMP
51.UU no 23 tahun 2014
tentang pemerintahan
daerah