LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015

1. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2015
DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN
Jln. Wadaslintang Km. 07 Telp/WA : 082325682888 Kebumen 54394
http://www.facebook.com/desabalingasal Email : desabalingasal@gmail.com

2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PADURESO KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Wadaslintang Km. 07 Balingasal, Padureso, Kode Pos 54394
KEBUMEN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN PADURESO
NOMOR : 1 TAHUN 2016
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, maka
perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang
dan fungsinya untuk membahas rancangan Peraturan Desa;
b. bahwa Kepala Desa Balingasal Kecamatan Padureso
Kabupaten Kebumen mengajukan draf Rancangan Peraturan
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Terhadap
Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
LAMPIRAN IV
PERATURANDESA
NOMOR1 TAHUN2016
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATANDANBELANJADESA
TAHUN ANGGARAN 2015

3. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 );
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara
5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal yang Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004
tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor
6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);

4. 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007
tentang Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor
6);
24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2015 (Berita
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 17) ;
26. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2015 Nomor 18) ;
27. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015
tentang Besaran Penghasilan Tetap , Tunjangan dan
Penerimaan Lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2015 Nomor 27);
28. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pembagaian, Besaran dan Penggunaan Dana
Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 27);
29. Peraturan Desa Balingasal Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2011 – 2015;
30. Peraturan Desa Balingasal Nomor 2 Tahun 2013 tentang

5. Susunan dan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa
Balingasal;
31. Peraturan Desa Balingasal Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pungutan Desa;
32. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015 (Lembaran Desa
Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun
2014 Nomor 4);
33. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten
Kebumen Tahun 2014 Nomor 5).
34. Peraturan Desa Balingasal Nomor Tahun 2015 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Desa
Balingasal Tahun 2015 Nomor )
Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 2 tahun
2013 Tanggal 23 Agustus 2013 tentang Peraturan Tata Tertib
Badan Permusyawaratan Desa.
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa
Balingasal Nomor 1 tahun 2016 tanggal 16 Januari 2015
3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Balingasal
tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2015 Desa Balingasal
Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Desa.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan Balingasal
Pada Tanggal 10 Januari 2016
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA
S U G E N G

7. KEPALA DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BALINGASAL,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan
rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) Tahun Anggaran 2015;
b. bahwa Kepala Desa Balingasal Kecamatan Padureso
Kabupaten Kebumen mengajukan draf Rancangan
Peraturan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan
Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 );
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara
5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal yang Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004
tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor
6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);

9. 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007
tentang Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor
6);
24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2015 (Berita
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 17) ;
26. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2015 Nomor 18) ;
27. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015
tentang Besaran Penghasilan Tetap , Tunjangan dan
Penerimaan Lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2015 Nomor 27);
28. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pembagaian, Besaran dan Penggunaan Dana
Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 27);
29. Peraturan Desa Balingasal Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2011 – 2015;

10. 30. Peraturan Desa Balingasal Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Susunan dan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa
Balingasal;
31. Peraturan Desa Balingasal Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pungutan Desa;
32. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015 (Lembaran Desa
Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun
2014 Nomor 4);
33. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten
Kebumen Tahun 2014 Nomor 5).
34. Peraturan Desa Balingasal Nomor Tahun 2015 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Desa
Balingasal Tahun 2015 Nomor )
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALINGASAL
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA BALINGASAL TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2015
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai
berikut :
1. Pendapatan Desa Rp. 649.635.252,-
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 215.347.779,-
b. Bidang Pembangunan Rp. 400.758.886,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 2.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 27.680.308,-
e. Bidang Tak Terduga Rp. 0,-
Jumlah Belanja Rp. 645.786.973,-
Surplus/Defisit 3.848.279,-
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a – b) Rp. 0,-
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
berupa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2015, Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember Tahun
Anggaran 2015, Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa Tahun
Anggaran 2015, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Kesepakatan
Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Musyawarah Badan
Permusyawaratan Desa dan Berita Acara Musyawarah Desa, sebagaimana tercantum dalam

11. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran
VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna
pelaksanaan Peraturan Desa ini.
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dalam Lembaran Desa Balingasal
Telah di Evaluasi Bupati/walikota
a.n. Camat .......
Ditetapkan di Balingasal
pada tanggal 16 Januari 2016
KEPALA DESA BALINGASAL,
PRIYATINI
Diundangkan di Balingasal
pada tanggal 16 Januari 2016
SEKRETARIS DESA BALINGASAL,
UDHI PURNOMO
LEMBARAN DESA BALINGASAL TAHUN 2016 NOMOR 1

12. BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor : 01/DS-BLS/2016
Nomor : 01/BPD-BLS/2016
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA BALINGASAL
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015
Pada hari ini Sabtu tanggal Enam Belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Enambelas kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
1. PRIYATINI : Kepala Desa Balingasal dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Desa Balingasal
selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. SUGENG : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa
Balingasal dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Balingasal selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Menyatakan bahwa
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2015 yang telah diajukan PIHAK
KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan
yang terlampir pada Berita Acara ini
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa
Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam
Berita Acara ini
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2015 selaras
dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang
terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja
setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
LAMPIRAN V
PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

13. 4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Padureso untuk mendapat
evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita
Acara ini
Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
PIHAK KESATU
(PRIYATINI)
PIHAK KEDUA
(SUGENG)

14. BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015
Pada hari ini Sabtu tanggal Enam belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Enam Belas,
bertempat di Balai Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen dengan
dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat
Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta
Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil
musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :
A. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut :
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
a. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
c. Penyediaan Jasa Langganan Kantor
d. Penyediaan Sarana Rapat-rapat kantor
e. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
f. Penyusunan APBDesa
g. Penyusunan LKPJ, LPPD dan IPPD
h. Pengelolaan Aset Desa
i. Tunjangan Operasional BPD
j. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
k. Penghasilan Tetap Aparat Desa
b. Bidang Pembangunan
a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Tingkat Desa (PKD)
b. Pengadaan Sarpras PAUD
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung PAUD
d. Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD
e. Pembangunan Cor Rabat Beton (Dk. Pepedan, Dk. Jatiteken Kulon, Dk. Bleber, Dk.
Kalapacung)
f. Pembangunan Plat Dekker dan Jalan Usaha Tani Dk. Kenayan
g. Pembangunan Pagar Pengaman Jalan Dk. Jatiteken Wetan
h. Pembangunan Saluran Irigasi Dk. Jatiteken Wetan
i. Pembangunan Talud Jalan (Dk. Kenayan dan Dk. Kalapacung)
j. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Balai Desa dan Kantor Desa
LAMPIRAN VI
PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

15. k. Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
l. Pengelolaan Sistem Informasi Desa
m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga
n. Penyusunan Profil Desa
o. Pendataan Penduduk Miskin
p. Pembangunan Plat Dekker Dk. Jatiteken Wetan
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a. Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Penyusunan RKP Desa
b. Penyusunan RPJMDesa
c. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan (PKK)
d. Perlindungan Anak di Desa
e. Pelestarian Selamatan Adat Desa
f. Pelestarian Budaya Seni
B. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 setelah menyelesaikan koreksi atas Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2015 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
1. …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BALINGASAL
1. Ketua / Anggota : SUGENG (……………………)
2. Wakil Ketua/Anggota : SLAMET HERMANSAH, S.Pd.I (……………………)
3. Sekretaris / Anggota : ENDRO HARYANTO (……………………)
4. Anggota : LEBAR PRIYANTO (……………………)
5. Anggota : SARDI ATMOKO (……………………)
6. Anggota : MARI (……………………)
7. Anggota : TURAS (……………………)
8. Anggota : SUMARNO (……………………)
9. Anggota : SARINO (……………………)

16. DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA
ACARA : PEMBAHASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA TAHUN
ANGGARAN 2015
DESA : BALINGASAL
KECAMATAN : PADURESO
TANGGAL : 16 JANUARI 2016
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4
1. Priyatini Kepala Desa
2. Sugeng Ketua BPD
3. Slamet Hermansah, S.Pd.I Wakil Ketua BPD
4. Endro Haryanto Anggota
5. Lebar Priyanto Anggota
6. Sardi Atmoko Anggota
7. Turas Anggota
8. Sumarno Anggota
9. Sarino Anggota
10. Udhi Purnomo Perangkat Desa
11. Manang Perangkat Desa
12. Abdul Azis Perangkat Desa
13. Warsino Perangkat Desa
14. Gothot Perangkat Desa
15. Sukro Harsono Perangkat Desa
16. Sugiyono Perangkat Desa
17. Poniman Perangkat Desa
18. Darkowi Perangkat Desa
19. Marman Perangkat Desa
20. Nurul Amin Perangkat Desa
21. Nasekun Perangkat Desa
22. Sahid Perangkat Desa
23. Ngalimun, S.Pd LKMD
24. Suhermanto, S.Pd.I LKMD
25. Munajat Tokoh Masyarakat
26. Satonah TP. PKK
27. Tri Murwati TP. PKK
28. Umi Kurniastuti TP. PKK
29. Manisih TP. PKK
30. Jumiati TP. PKK
BPD Desa Balingasal
Ketua,
(SUGENG)

17. BERITA ACARA
PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN APB DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA
Berkaitan dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa di Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa
Tengah pada :
Hari dan Tanggal : Sabtu, 16 Januari 2016
Jam : Pukul 20.00 s.d 23.30 WIB
Tempat : Balai Desa Balingasal
Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat
Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi
Pencermatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun
Anggaran 2015
Kriteria dan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa
Tahun Anggaran 2015
meliputi :
1. Pencermatan Pendapatan
2. Pencermatan Belanja
3. Pencermatan Laporan Keuangan dari Bendahara Desa
4. Pencermatan Kondisi Fisik dan Bangunan
5. Pelaporan-pelaporan dari masing-masing Pelaksana Kegiatan dan Tim Pengelola
Kegiatan
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin musyawarah : SUGENG dari Unsur BPD
Notulen : SUHERMANTO, S.Pd.I dari Unsur LKMD
Narasumber :
1. PRIYATINI dari Unsur Pemerintah Desa
2. NGALIMUN, S.Pd dari Unsur LKMD
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah
Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2015
1. Menyepakati terhadap Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa Tahun 2015
LAMPIRAN VII
PERATURANDESA BALINGASAL
NOMOR1 TAHUN2016
TENTANG
LAPORANPERTANGGUNGJAWABANREALISASIPELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATANDANBELANJADESA
TAHUN ANGGARAN 2015

18. 2. Selanjutnya terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2015 untuk segera
ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.
Kepala Desa
(PRIYATINI)
Wakil Kelompok Masyarakat
(MUNAJAT)
Balingasal, 16 Januari 2016
Notulis,
(SUHERMANTO, S.Pd.I)
YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKAI
No Nama Alamat Tanda Tangan Keterangan
1 SUGENG RT. 01 RW. 06 Ketua BPD
2 SUMARNO RT. 02 RW. 01 Anggota BPD
3 PRIYATINI RT. 01 RW. 04 Kepala Desa
4 MARMAN RT. 02 RW. 06 Unsur pemdes
5 JUMIATI RT. 02 RW. 01 Unsur Masyarakat