1. MEMBANGUN(KAN) POTENSI/KEKUATAN
DALAM IMPLEMENTASI
UU NO. 6/2014 TENTANG DESA
Disampaikan dalam Jagongan Desa KabupatenWonosobo, 25 Juni 2014
Oleh: Farid Hadi
Tim Sosialisasi UU Desa FDN

2. Latar Belakang
• Desa mengatur dan mengurus hak asal usul dan
hak tradisional.
• Kesenjangan antarwilayah, kemiskinan,
urbanisasi, dan masalah sosial budaya yang
dapat mengganggu keutuhan NKRI.
• Pasal 18B:2: Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI,
yang diatur dalam undang-undang

3. Tujuan Pengaturan Desa
a. Pengakuan dan penghormatan atas Desa dengan keberagamannya;
b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa demi
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat
Desa;
d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa
untuk pengembangan potensi dan Aset Desa untuk kesejahteraan;
e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan
efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f. Meningkatkan pelayanan publik
g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa
h. Memajukan perekonomian
i. Menjadi subjek pembangunan

4. Kedudukan Desa (dulu & kini)
UU 32/2004 UU 6/2014
 Desa berada di dalam dan
di bawah Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
 Penjelasan tambahan:
‘Otonomi desa’ adalah
bagian dari ‘otonomi
daerah’ yang diserahkan
ke desa.
• Pasal 5
Desa berkedudukan di wilayah
Kabupaten/Kota
• Penjelasan tambahan: ‘Otonomi
desa’ tidak lagi menjadi sisanya
‘otonomi daerah’ (hak berian),
melainkan pengakuan atas hak
asal-usul yang dimiliki desa
(bersumber dari hak bawaan)

5. Sistem Pemerintahan Desa dalam UU Desa
Musyawarah Desa
• RPJM-Desa
• Asset Desa
• Hal-hal
Strategis
Kepala Desa Badan Permusyawaratan
Desa (BPD)
• RPJM-Desa dan RKP-Desa
• APB-Desa
• Peraturan Desa
• Kinerja Pemerintah
• Kerja Sama
Warga/Masyarakat
Perangkat Desa
(Pelayanan)
Panitia (ad-hok)
BUMDes
Klp. Dengan
kepentingan khusus
Bagian Wilayah Desa
Prinsip dasar Pemerintahan
Desa
• Check and balances antara Kepala
Desa dengan Badan
Permusyawaratan desa.
• Demokrasi perwakilan +
permusyawaran.
• Proses demokrasi partisipatoris
melalui Musdes
Dipilih
langsung
Perwakilan Bagian
Wilayah desa yang
dipilih secara
Demokratis
Lembaga
Kemasy/Adat

6. Kepala Desa
• Masa jabatan 6 tahun, 3 kali periode. Kalau sudah tiga periode, tidak
boleh menjadi kades di tempat lain di wilayah RI.
• Boleh menjadi anggota partai politik tetapi dilarang menjadi pengurus
partai politik.
• Kades dilarang meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut
tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
• Syarat calon kades antara lain: (a) berpendidikan paling rendah tamat
sekolah menengah pertama atau sederajat; (b) berusia paling rendah 25
(dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar – jadi tidak ada batas atas;
© tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
• Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa melalui pemilihan
yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
• Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah
Kabupaten/Kota.

7. Perangkat Desa
• Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa; pelaksana kewilayahan;
dan pelaksana teknis.
• Perangkat desa bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada
Kepala Desa.
• Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan
dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
• Persyaratan pengangkatan perangkat desa:
– berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang
sederajat;
– berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua)
tahun;
– terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa
paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
– syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
• Ada maksud agar jangan sampai terjadi “ganti kepala desa ganti
perangkat desa”.

8. BPD
• BPD menjalankan fungsi pemerintahan: (a) membahas
dan menyepakati Ranperdes bersama Kepala Desa; (b)
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
(c) melakukan pengawasan kinerja Pemdes.
• Anggota BPD merupakan keterwakilan wilayah yang
dilakukan secara demokratis, pemilihan langsung atau
melalui musyawarah perwakilan.
• Jumlah anggauta ganjil antara 5-9 orang, dan menjamin
keterwakilan perempuan
• Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun, paling
banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak
berturut-turut.

9. Musyawarah Desa
• Musyawarah Desa (Musdes) diselenggarakan oleh
BPD.
• Musdes atau yang disebut dengan nama lain adalah
forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan
dan menyepakati hal yang strategis (penataan
Desa; perencanaan; kerja sama Desa; rencana
investasi masuk ke Desa; pembentukan BUM Desa;
penambahan/pelepasan Aset Desa; dan kejadian
luar biasa (bencana, wabah, keamanan, dll).
• Dengan demikian Musdes bukan lembaga yang
permanen, melainkan forum perluasan dari BPD.

10. JENIS DAN Mandat Kewenangan
Desa
 Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 Kewenangan lokal berskala Desa;
 Kewenangan yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
dan
 Kewenangan lain yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

11. UU Desa membangun(kan) Aset
Desa
 Setiap desa pasti memiliki aset yang harus
dikenali oleh perangkat dan warganya
 Selain fisik, desa memiliki aset sosial yang
sangat besar
 UU Desa bertujuan agar desa mampu
mengelola aset untuk kesejahteraan warga

12. Sumberdaya (aset) Desa
 Sumberdaya desa untuk melaksanakan
kewanangan desa antara lain:
 Keuangan Desa
 Manusia
 Sosial dan Budaya
 Ekonomi
 Alam
 Keberhasilan desa bergantung pada
bagaimana desa mengelola Sumberdayanya

13. Pembangunan Desa dalam UU Desa
Bab IX
Pembangunan Desa
Bab IX bagian ke-1
Pembangunan Lokal
Skala Desa (Desa
Membangun)
Bab IX bagian ke-2
Pembangunan
Kawasan Perdesaan
(Membangun Desa)
13

14. Sumberdana melaksanakan Kewenangan
(Pasal 90 PP No. 43/2014)
 Penyelenggaraan kewenangan Desa
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
 (Selain APB Desa, juga dapat didanai APBN &
APBD)
 Penyelenggaraan kewenangan Desa yang
ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh
APBN.
 Penyelenggaraan kewenangan Desa yang
ditugaskan oleh pemda didanai oleh APBD

15. Penyaluran & Pengelolaan
Pendapatan (Pemerintah) Desa
 Penyaluran
 Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui
rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam
APB Desa (Ps 91, PP 43/2014)
 Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani
oleh kepala Desa dan bendahara Desa (Ps 92, PP 43/2014)
 Pengelolaan Keuangan meliputi
 Perencanaan
 Pelaksanaan
 Penatausahaan
 Pelaporan
 Pertanggungjawaban

16. Perencanaan
 RKPDesa (dan RPJMDesa) disusun berdasarkan Hasil
Musyawarah Desa (Bulan Juni)
 RKP Desa mulai disusun (Juli).
 RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa (akhir
September) - RKP Desa menjadi dasar penetapan APB
Desa.
 Kades dan BPD menyepakati Ranperdes APB (Oktober).
 Paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati disampaikan
oleh Kades kepada bupati/walikota melalui camat utk
evaluasi
 Penetapan Perdes tentang APB Desa (31 Desember).

17. Pengelolaan Belanja
 Minimal 70% APB Desa utk penyelenggaraan
Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat (Psl 100 PP 43/2014)
 Maksimal 30% APB Desa utk
 penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan
perangkat Desa;
 operasional Pemerintah Desa;
 tunjangan dan operasional BPD; dan
 insentif RT & RW.

18. Sumber Pendapatan (Pemerintah) Desa
 Sumber Pendapatan (Pemerintah) Desa
a. Pendapatan Asli Desa (pendapatan dari kewenangan asal usul dan
kewenangan skala lokal Desa)
b. Alokasi APBN (Dana Desa) - 10% dari dan di luar dana Transfer
Daerah (on top) secara bertahap.
c. Bagian Pajak & Retribusi Daerah (min. 10%) – 60% dibagi rata –
40% proporsi pajak & retribusi desa
d. ADD (min. 10% Dana Perimbangan Daerah – DAK)
e. Bantuan keuangan dr APBD Provinsi & Daerah
f. Hibah & sumbangan yg tidak mengikat
g. Lain-lain
 Info ADD dan Bantuan Keuangan (Provinsi & Kab/Kota) harus
disampaikan paling lambat 10 Hari setelah kebijakan umum,
prioritas, serta plafon anggaran sementara disepakati bersama
DPRD.

19. Contoh Pendapatan Desa
 Perhitungan ADD Klaten (2013):
 DBH Kab Klaten : Rp42,610,173,638
 DAU: Rp1,066,318,427,000
 Jumlah Desa: 391
 RerataADD: Rp283,613,453
 Rerata DD (APBN 2014): Rp812,404,036
 Hak desa (DD+ADD): Rp 1,096,017,489

20. Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
 Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi
pelaksanaan APB Desa tiap semester kepada
bupati/walikota. (Juli & Januari)
 Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB
Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun
anggaran
 Pemdes wajib menginformasikan perencanaan
dan pelaksanaan RPJMDesa, RKP Desa, dan
APBDesa kepada masyarakat melalui layanan
informasi dan Musyawarah Desa (Ps 82 UU
6/2014)

21. Siklus Desa – Merintis Kemandirian
RPJMDes
6 tahun
RKPDes
Jun-Sept
APBDes
Okt-Des
Inklusi Gender
dan Sosial
Pelaksanaan
Pengawasan
Jan-Des th berj
Laporan &
Pertangjwbn
RKPDes & APBDes
Juli & Jan
Siklus Kab
APBDes – P

22. BUM Desa
 Desa dapat membentuk BUM Desa
 BUM Desa dibentuk untuk mendayagunakan potensi
ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi
sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 BUM Desa melaksanakan pelayanan jasa,
perdagangan, dan pengembangan ekonomi.
 Dibentuk melalui Musdes & ditetapkan dg Perdes
 Organisasi Pengelola terpisah dengan Organisasai
Pemdes
 Pengola berkewajiban mengurus BUMDesa sesuai
AD & ART

23. Modal & pertanggungjawaban
 Modal awal dari APB Desa
 Modal BUM Desa terdiri dari
 Penyertaan modal APB Desa
 Penyertaan modal masyarakat
 Penyertaan Modal APBDesa dapat bersumber dari
 Bantuan Pemerintah
 Bantuan Pemda
 Aset desa yg diserahkan
 Kekayaan BUM Desa adalah kekayaan desa yang
dipisahkan
 Pelaksana operasional wajib melaporkan
pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM
Desa kepada kepala Desa (dalam Musyawarah Desa)

24. Peran camat
 Peran Camat dalam penyelenggaraan desa
antara lain:
 Memfasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades
 Memfasilitasi administrasi desa
 Memfasilitasi pemilihan kepala desa
 Memfasilitasi sinkronisasi pembangunan kawasan
 Memfasilitasi batas desa
 Memfasilitasi kerjasama antar desa
 Memfasilitasi ketentraman dan ketertiban umum

25. APA YANG PERLU DISIAPKAN?
 Tercapainya UU Desa ini bergantung pada kualitas
perencanaan dan pengawasan implementasi agenda
pembangunan desa. Hal terpenting yang perlu
disiapkan adalah:
i. sosialisasi UU harus dilakukan kepada seluruh komponen
desa (Pemdes, BPD, OrganisasiWarga, Tokoh Adat;
ii. pendidikan politik warga agar UU Desa
diimplementasikan berbasis modal sosial yang
berkarakter saling percaya dan inklusif;
iii. pengelolaan anggaran desa harus diintervensi agar
akuntabel dan transparans mengarah pada good
governance; dan
iv. Capacity building kepada pemerintah desa, BPD, Kader,
dan SKPD Kabupaten.

26. “Desa Membangun” – Keluar dari
Ketergantungan
APBDes
Swadaya