Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111

PENILAIAN ASET DAERAH
PERSPEKTIF STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
Presented by: Dwi Martani
Anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Anggota Tim Implementasi IFRS
Ketua Departemen Akuntansi FEUI

Agenda
Standar Akuntansi Pemerintah1
Aset Tetap Pemerintah2
Penilaian Aset Tetap Pemerintah3
Aset Tetap Umum4

3
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
 Akuntansi proses
bukti  mengidentifikasi – mencatat –
melaporkan  laporan keuangan
 Laporan keuangan merupakan output proses
akuntansi, yang akan menjadi informasi bagi
para pemakainya dalam pengambilan
keputusan.

4
JENIS - JENIS LAPORAN KEUANGAN
 DISAJIKAN UNTUK TUJUAN UMUM
Laporan yang menyajikan informasi yang digunakan oleh
pihak pengguna laporan keuangan di luar managemen
dalam mengambil keputusan  memerlukan standar
akuntansi
PSAK  Komersial, BUMN/D, BLU
SAP  Instansi Pemerintah
 DISAJIKAN UNTUK TUJUAN KHUSUS
Laporan yang menyajikan informasi yang digunakan
manajemen dalam mengambil keputusan  tidak
memerlukan standar akuntansi, disesuikan dengan
kebutuhan mis: LK untuk merger/akuisisi.

Standar Akuntansi Pemerintahan
Sistem Akuntansi
LPJ Keuangan
Standar Akuntansi
Internasional
Standar Akuntansi
Internasional
Masyarakat InternasionalPemerintah
Peraturan
Perundang-undangan
DPR
Stakeholders/Pengguna
PENGEMBANGAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

6
SAP DALAM KEUANGAN NEGARA
PERENCANAAN
PERTANGGUNG
-JAWABAN
PEMERIKSAANSAP
PELAKSANAAN/
PERBENDAHARAAN

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
• Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
• Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) PP71/2010:
1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.
7

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN
 Secara Umum :
 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi
anggaran, arus kas dan kinerja keuangan;
 mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan
informasi untuk prediksi sumber daya yang dibutuhkan untuk
operasi yang berkelanjutan serta risiko dan ketidakpastian yang
terkait;
 pelaporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna
mengenai:
• Indikasi penggunaan sumber daya apakah sesuai anggaran
• Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan
ketentuan

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN
 Secara Spesifik :
 menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan
penggunaan sumber daya ekonomi;
 menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggarannya;
 menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan
mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

10
ASUMSI DASAR
 Asumsi kemandirian entitas
 setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan
mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan
sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah
dalam pelaporan keuangan.
 Asumsi kesinambungan entitas
 Entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya.
 Pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas
entitas pelaporan dalam jangka pendek.
 Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary
measurement)
 entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang
diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.
 Agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam
akuntansi.

11
KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN
KEUANGAN
 Relevan;
 Andal;
 Dapat dibandingkan; dan
 Dapat dipahami

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN
KEUANGAN
Tanggung jawab penyusunan dan penyajian
laporan keuangan berada pada pimpinan
entitas

13
PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN
 Basis akuntansi;
 Prinsip nilai historis;
 Prinsip realisasi;
 Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
 Prinsip periodisitas;
 Prinsip konsistensi;
 Prinsip pengungkapan lengkap; dan
 Prinsip penyajian wajar.

BASIS AKUNTANSI
 BASIS KAS: untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;
 BASIS AKRUAL: untuk pengakuan aset, kewajiban, dan
ekuitas;
 Entitas diperkenankan menggunakan basis akrual sepenuhnya,
namun tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran
berdasarkan basis kas.
“Cash towards Accrual”
14

15
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
2. NERACA
3. LAPORAN ARUS KAS
4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UU 17 psl 30 dan 31
PSAP 01
 Komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas
pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas hanya disajikan oleh unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum
Negara/Daerah)
 Selain menyajikan laporan keuangan pokok, entitas pelaporan
diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis
akrual dan Laporan Perubahan Ekuitas

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan
penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola
oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode
pelaporan
 Laporan realisasi anggaran mengungkapkan
kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang
menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD

17
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LRA (Paragraf 32 s.d. 37)
Diatur khusus dalam PSAP Nomor 2
 LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur :
1. pendapatan; PAD, transfer, pendapatan lain-lain yang syah
2. belanja;  operasional, modal, tak tersangka
3. transfer;
4. surplus/defisit;
5. pembiayaan;
6. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

NERACA
Neraca menggambarkan posisi
keuangan pemerintah mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas dana pada
tanggal tertentu.

19
ISI SINGKAT NERACA
• Aset Lancar
 Kas dan Setara Kas
 Investasi Jangka
Pendek
 Piutang
 Persediaan
• Aset Non Lancar:
 Investasi Jangka
Panjang
 Aset Tetap
 Dana Cadangan
 Aset Lainnya
• Kewajiban Jangka
Pendek
• Kewajiban Jangka
Panjang
• Ekuitas Dana
 Ekuitas Dana Lancar
 Ekuitas Dana Investasi
 Ekuitas Dana
Cadangan

20
LAPORAN ARUS KAS
Menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara
kas pada tanggal pelaporan.
Laporan Arus Kas
diatur dalam PSAP 03

21
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK) diatur pada PSAP 04
 Berisikan :
 Informasi umum
 Kebijakan akuntansi
 Penjelasan item dalam laporan
 Informasi lain

22
SISTEM AKUNTANSI
SKPD LRA
Neraca
CaLK
LRA
Neraca
CaLK
LAK
LRA
Neraca
CaLK
LAK
PPKD
Sistem
Akuntansi
Satker
Sistem
Akuntansi
BUD
BUD/SKPKD
di
se
rah
kan
KepalaDaerah

23
PEMERIKSAAN & PERTANGGUNGJAWABAN
BPK DPR/DPRD Pres/Kdh
Pemeriksa
LK
(unaudited)
LK
(unaudited)
LK
(audited)
LK
(audited)
Raperda
LPJ-LK
Raperda
LPJ-LK
Bahas
Perda
LPJ-LK
LK
(audited)

PERMASALAHAN LK DAERAH
 Opini Audit dari BPK belum mencapai 10% yang
mendapatkan WTP.
 Kurang sinkronnya regulasi pemerintah sehingga
menimbulkan permasalahan di lapangan.
 Inkonsistensi penyusun, pendapat Auditor, konsultan
saat menghadapi permasalahan.
 Hasil audit menunjukkan, permasalah terkait aset tetap
sangat banyak.
 Kekurangan SDM yang memahami akuntansi
24

ASET TETAP DI DAERAH
 Aset tetap merupakan komponen terbesar dalam
Laporan Keuangan Pemda.
 Permasalahan aset tetap
 Pengadaan
 Aset tidak jelas surat
 Aset belum dinilai
 Rekonsilisasi data inventaris aset dan data akuntansi
 Penganggaran yang kurang tepat  menimbulkan aset tetap
 Inventarisir aset yang kurang rapi
 Penilaian aset tetap dilakukan oleh penilai internal atau
eksternal
25

ASET TETAP PEMERINTAH
PSAP NO. 07
AKUNTANSI ASET TETAP
BULTEK NO. 11: ASET TETAP
BULTEK : NO. 05 PENYUSUTAN

PERAN ASET TETAP
 Bagian utama aset pemerintah, dan signifikan
dalam penyajian Neraca
 Pencatatan hasil terutama dari Belanja Modal
(capital expenditures)

DEFINISI ASET TETAP
 Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 Termasuk : aset tetap yang dimiliki oleh entitas
pelaporan tetapi dimanfaatkan oleh pihak lain dan
hak atas tanah
 Tidak termasuk : aset yang dikuasai untuk
dikonsumsi dalam operasi pemerintah
(Persediaan)

KLASIFIKASI ASET TETAP
 Tanah
 Peralatan dan Mesin
 Gedung dan Bangunan
 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 Aset Tetap Lainnya
 Konstruksi dalam Pengerjaan

PENGAKUAN ASET TETAP
 Harus berwujud dan memenuhi kriteria :
 Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan;
 Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi
normal entitas;
 Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk
digunakan.
 Telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya,
dan atau pada saat penguasaannya berpindah

PENGAKUAN ASET TETAP (1-2)
Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada
umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan
mengurangi Kas Umum Negara/Daerah.
Jurnal pengakuan belanja modal tersebut adalah:
Satuan Kerja
Dr. Belanja Modal Tanah XXX
Cr. Piutang dari KUN XXX
BUN
Dr. Belanja Modal TanahXXX
Cr. Kas Umum Negara XXX

PENGAKUAN ASET TETAP (2-2)
Jurnal standar pada saat pengakuan suatu aset tetap di neraca
adalah sbb:
Dr. Tanah xxx
Peralatan dan Mesin xxx
Gedung dan Bangunan xxx
Jalan, Irigasi, dan jaringan xxx
Aset Tetap Lainnya xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan xxx
Cr. Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx
Jurnal ini merupakan jurnal korolari atau ikutan pada saat mengakui
belanja modal untuk mengakui penambahan aset tetap yang
bersangkutan.

PENGUKURAN ASET TETAP
 Aset tetap yang diperoleh atau dibangun dinilai
dengan biaya perolehan
 Aset tetap yang tidak diketahui harga
perolehannya disajikan dengan nilai wajar

KOMPONEN BIAYA
 Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga
belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan
setiap biaya yang dapat diatribusikan secara
langsung yang membuat aset tersebut dapat
bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya Diatribusikan Langsung
 Biaya persiapan tempat
 Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya
simpan dan bongkar muat (handling cost)
 Biaya pemasangan (instalation cost)
 Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur
 Biaya konstruksi

Biaya aset tetap yang dibangun
secara swakelola (1-2)
Biaya Langsung:
• Tenaga kerja
• Bahan baku
Biaya Tidak Langsung:
• Biaya perencanaan dan pengawasan
• Perlengkapan
• Tenaga listrik
• Sewa peralatan
• dll

Biaya aset tetap yang dibangun
secara swakelola (2-2)
 Biaya Administrasi dan biaya umum lainnya bukan
merupakan suatu komponen biaya aset tetap
sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan
secara langsung pada biaya perolehan aset atau
membawa aset ke kondisi kerjanya.
 Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi
serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset
kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke
kondisi kerjanya.

PENYUSUNAN NERACA AWAL
 Untuk pemerintah yang baru pertama kali akan
menyusun neraca, nilai aset tetap di neraca
menggunakan nilai wajar aset tetap pada saat neraca
tersebut disusun
 Aset tetap yang diperoleh setelah neraca awal disajikan
dinilai dengan harga perolehannya

CONTOH KASUS
PEROLEHAN TANAH
Satuan Kerja A membeli tanah dengan harga Rp30 M,
dimana di atasnya berdiri bangunan senilai Rp10 M. Untuk
membuat tanah tersebut siap digunakan maka harus
dikeluarkan lagi biaya untuk pembongkaran bangunan
sebesar Rp2 M, pematangan tanah Rp1 M, dan balik nama
Rp1 M. Atas transaksi ini nilai tanah yang harus diakui di
neraca adalah sebesar Rp34 M (30+2+1+1)

PEROLEHAN SECARA GABUNGAN
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang
diperoleh secara gabungan ditentukan dengan
mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan
perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang
bersangkutan.

CONTOH KASUS PEROLEHAN
SECARA GABUNGAN
• Satuan Kerja A membeli 1 set furnitur ruangan
rapat yang terdiri 1 set meja rapat dan lemari
buku dengan harga Rp15 jt. Harga pasar 1 set
meja rapat Rp12 jt, sedangkan 1 buah lemari
buku Rp8 jt.
• Atas transaksi ini harga perolehan 1 set meja
dicatat dengan nilai sebesar 12/20 x 15 jt = Rp9
jt, sedangkan lemari buku dengan nilai sebesar
8/20 x 15 jt = Rp 6 jt.

PERTUKARAN ASET (1-2)
Apabila aset tetap ditukar dengan aset tetap yang
tidak serupa atau aset lainnya, maka aset tetap
yang baru diperoleh tersebut dinilai berdasarkan
nilai wajarnya, yang terdiri atas nilai aset tetap yang
lama ditambah jumlah uang yang harus diserahkan
untuk mendapatkan aset tetap baru tersebut

PERTUKARAN ASET (2-2)
• Apabila suatu aset tetap ditukar dengan aset yang
serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan
memiliki nilai wajar yang serupa, atau kepemilikan
aset yang serupa, maka tidak ada keuntungan dan
kerugian yang diakui dalam transaksi ini.
• Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar
nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang
dilepas.

ASET DONASI
• Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan
(donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada
saat perolehan.
• Donasi akan dicatat sebagai pendapat
hibah/pendapatan lain-lain (konsep ini
menjadikan LRA tidak konsisten, dengan
akrual basis dapat dicatat sebagai pendapatan
–LO.

ASET BERSEJARAH
 Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau
dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya
aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang
berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset
tetap tersebut
 Diungkapkan dalam CaLK saja tanpa nilai
 Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat
lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya
untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan
diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN
 Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat
dibedakan menjadi dua:
 Belanja untuk pemeliharaan  untuk mempertahankan kondisi
aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal
 Belanja untuk peningkatan  memberi manfaat ekonomik di
masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas,
masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja 
harus dikapitalisasi
 Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan dilakukan
dengan memperhatikan kebijakan nilai satuan minimum
kapitalisasi (capitalization thresholds) yang ditetapkan oleh
pemerintah.

PENYUSUTAN
 Penyusutan : penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset 
bukan alokasi biaya
 Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh
aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan
karakteristik aset tersebut
 Jurnal standar untuk penyusutan adalah sbb:
Dr Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx
Cr Akumulasi Penyusutan xxx

PRASYARAT PENYUSUTAN
 Diketahui nilai buku yang dapat disusutkan
 Identifikasi aset yang nilainya menurun.
 Harus diketahui masa manfaatnya
 Kondisi yang menyebabkan penurunan aset
tetap (misalnya yang mudah obsolet)

METODE PENYUSUTAN
 Metode garis lurus (straight line method); atau
 Metode saldo menurun ganda (double declining
method); atau
 Metode unit produksi (unit of production method)
Pemilihan metode penyusutan tergantung dari sifat
dan karakteristik aset tetap masing-masing

PENILAIAN KEMBALI (REVALUATION)
 Pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut
penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan
ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional
 Dalam hal terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah
dapat melakukan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki
agar nilai aset tetap pemerintah yang ada saat ini mencerminkan
nilai wajar sekarang. SAP mengatur bahwa pemerintah dapat
melakukan revaluasi sepanjang revaluasi tersebut dilakukan
berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional
 Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat dibukukan dalam
ekuitas dana pada akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

PENGHENTIAN
Untuk aset tetap yang karena kondisinya atau karena
alasan lain dihentikan dari penggunaan aktif maka aset
tetap tersebut dipindahkan ke pos aset lainnya.
Jurnal standar untuk mencatat transaksi ini adalah sbb:
Dr. Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx
Cr. Peralatan dan Mesin xxx
Dr. Aset Lainnya xxx
Cr. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya xxx

PELEPASAN
 Suatu aset tetap yang secara permanen
dihentikan/dilepas harus dieliminasi dari neraca dan
diungkapkan dalam CaLK
 Jurnal standar untuk mencatat transaksi tersebut
adalah sbb:
Dr. Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx
Cr. Peralatan dan Mesin xxx

PENYAJIAN
Penyajian aset tetap dalam lembar muka neraca adalah sebagai berikut:
Aset
Aset Tetap
Tanah xxx
Peralatan dan Mesin xxx
Gedung dan Bangunan xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx
Aset Tetap Lainnya xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan xxx
Akumulasi Penyusutan (xxx)
Total Aset Tetap xxx
Ekuitas Dana
Ekuitas Dana Investasi
Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx
Total Ekuitas Dana Investasi xxx

PENGUNGKAPAN
Diungkapkan dalam CaLk untuk masing-masing jenis aset tetap :
 Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai
tercatat;
 Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan: penambahan, pelepasan, akumulasi
penyusutan dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset
tetap lainnya.
 Informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode
penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif
penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan
akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

LAMPIRAN
• Nilai aset tetap yang ada dalam neraca merupakan
gabungan dari seluruh aset tetap yang dimiliki atau
dikuasai oleh suatu pemerintah. Apabila pembaca
laporan keuangan ingin mengetahui rincian aset tetap
tersebut, maka laporan keuangan perlu lampiran
tentang
• Daftar Aset yang terdiri dari nomor kode aset tetap,
nama aset tetap, kuantitas aset tetap, dan nilai aset
tetap

AKUNTANSI ASET TETAP
(BULETIN TEKNIS 09)

KLASIFIKASI ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
57
KEMENTERIAN
KEUANGAN
DITJEN
PERBENDAHARAAN

• Biaya Perolehan
. .
..
Definisi Pengakuan
Pengukuran Pengungkapan
• Dasar penilaian
untuk
menentukan nilai
tercatat;
• Rekonsiliasi jumlah
tercatat pada awal dan
akhir periode
• Termasuk tanah
untuk gedung,
bangunan, jalan,
irigasi, dan jaringan
• Tanah Aset Tetap yang
diperoleh dengan maksud untuk
dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah dan
dalam kondisi siap dipakai.
• Mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 bulan
• Aset telah diterima atau
diserahkan hak
kepemilikannya
• Didasarkan bukti
kepemilikan yang
sah

KASUS-KASUS KEPEMILIKAN TANAH
Dikuasai dan/atau digunakan
oleh pemerintah namun belum
ada bukti kepemilikan yang sah
 Tanah tersebut tetap harus dicatat dan
disajikan sebagai aset tetap tanah pada
neraca pemerintah.
 Diungkapkan secara memadai dalam CaLK
Tanah dimiliki oleh pemerintah,
namun dikuasai dan/atau
digunakan oleh pihak lain
 Tanah tersebut tetap harus dicatat dan
disajikan sebagai aset tetap tanah pada
neraca pemerintah
 Diungkapkan secara memadai dalam CaLK
bahwa tanah tersebut dikuasai pihak lain
Tanah dimiliki oleh suatu entitas
pemerintah, namun dikuasai
dan/atau digunakan oleh entitas
pemerintah yang lain
 Dicatat dan disajikan pada neraca entitas
pemerintah yang mempunyai bukti
kepemilikan, serta diungkapkan di CaLK.
 Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau
menggunakan tanah cukup mengungkapkan
tanah tersebut secara memadai dalam CaLK
Perlakuan tanah yang masih
dalam sengketa atau proses
pengadilan
= dan
2
3
4
1
1 2

TANAH WAKAF
 Tanah yang digunakan/dipakai oleh
instansi pemerintah yang berstatus tanah
wakaf tidak disajikan dan dilaporkan
sebagai aset tetap tanah pada neraca
pemerintah, melainkan cukup diungkapkan
secara memadai pada CaLK.

PERALATAN DAN MESIN
61
• Biaya Perolehan
. .
..
61
Definisi Pengakuan
Informasi penyusutan  :
nilai, metode, masa
manfaat, serta nilai tercatat
bruto
• Dasar penilaian
untuk menentukan
nilai tercatat;
• Rekonsiliasi awal
dan akhir periode
• Mencakup mesin-mesin dan
kendaraan bermotor, alat
elektonik, dan seluruh
inventaris kantor, dan peralatan
lainnya.
• Nilainya signifikan
• Masa manfaatnya
>12 bulan dan
dalam kondisi siap
pakai.
• Terdapat bukti
hak/kepemilikan telah
berpindah, misalnya
ditandai dengan berita
acara serah terima
pekerjaan, dan dilengkapi
dengan bukti kepemilikan
kendaraan.

.
GEDUNG DAN BANGUNAN
62
• Biaya Perolehan
• diterima atau
diserahkan hak
kepemilikannya
dan/atau pada saat
penguasaannya
berpindah serta telah
siap dipakai.
• Mencakup seluruh gedung dan
bangunan yang dipakai dalam
kegiatan operasional pemerintah
dan dalam kondisi siap dipakai
• Termasuk gedung perkantoran,
rumah dinas, bangunan tempat
ibadah, bangunan menara,
monumen/bangunan bersejarah,
gudang, gedung museum, dan
rambu-rambu.
.
..
Definisi Pengakuan
• Dasar penilaian
untuk menentukan
nilai tercatat;
dan akhir periode
• Informasi penyusutan :
nilai, metode, masa
bruto

PEROLEHAN GEDUNG DAN BANGUNAN
MELALUI PEMBELIAN ANGSURAN
 Penyerahan kepemilikan (transfer of title) dapat
dilakukan pada saat perjanjian jual beli
ditandatangani atau pada saat pembayaran
terakhir.
 Apabila gedung tersebut langsung dapat dipakai
untuk operasional perkantoran, maka pengakuan
gedung dan bangunan dan sekaligus utang,
dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian
yang disertai dengan penyerahan hak pemakaian
dan pembayaran uang muka.

.
• Biaya perolehan untuk
jalan, irigasi dan jaringan
yang diperoleh melalui
kontrak meliputi biaya
perencanaan dan
pengawasan, biaya
perizinan, jasa konsultan,
biaya pengosongan,
pajak, kontrak konstruksi,
dan pembongkaran.
.
AKUNTANSI JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
• Perolehannya pada
umumnya dengan
pembangunan baik
swakelola) maupun
kontrak konstruksi.
• Mencakup jalan, irigasi, dan jaringan
yang dibangun oleh pemerintah serta
dimiliki dan/atau dikuasai oleh
pemerintah dan dalam kondisi siap
dipakai.
• Digunakan dlm kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
• Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi,
dan jaringan adalah jalan raya,
jembatan, bangunan air, instalasi air
bersih, instalasi pembangkit listrik,
jaringan air minum, jaringan listrik, dan
jaringan telepon
.
.
Pengakuan
PengungkapanPengukuran
• Dasar penilaian
untuk menentukan
nilai tercatat;
dan akhir periode
• Informasi penyusutan :
nilai, metode, masa
bruto
• telah diterima atau diserahkan
hak kepemilikannya dan/atau
pada saat penguasaannya
berpindah serta telah siap
dipakai.
Definisi

AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA
• Dasar penilaian;
• Rekonsiliasi jumlah tercatat
pada awal dan akhir periode
• Informasi penyusutan
meliputi: nilai, metode, masa
bruto
• Aset Tetap Lainnya dinilai
dengan biaya perolehan.
Biaya perolehan Aset
Tetap Lainnya yang
diperoleh melalui kontrak
meliputi pengeluaran nilai
kontrak, biaya
perencanaan dan
pengawasan, pajak, serta
biaya perizinan.
• diakui pada saat Aset
Tetap Lainnya telah
diterima atau diserahkan
hak kepemilikannya
dan/atau pada saat
penguasaannya
berpindah serta telah
siap dipakai
• mencakup aset tetap yang tidak
dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok aset tetap di atas, yang
diperoleh dan dimanfaatkan untuk
kegiatan operasional pemerintah
dan dalam kondisi siap dipakai.
• 15
. .
..
Definisi Pengakuan
• Contohnya koleksi
perpustakaan/buku dan
non buku, barang
bercorak
kesenian/kebudayaan/
olah raga, hewan, ikan,
tanaman.
• Termasuk Aset Tetap-
Renovasi

AKUNTANSI KDP
• Besar kemungkinan bahwa
manfaat ekonomi masa yang
akan datang berkaitan dengan
aset tersebut akan diperoleh.
• Biaya perolehan aset tersebut
dapat diukur dengan handal.
• Aset tersebut masih dalam
proses pengerjaan.
• aset-aset yang dalam
proses pembangunan.
• mencakup ASET TETAP
yang proses perolehannya
dan/atau pembangunannya
membutuhkan suatu periode
waktu tertentu dan belum
selesai.
.
.
.
.
Definisi Pengakuan
 Rincian kontrak konstruksi
dalam pengerjaan berikut
tingkat penyelesaian dan
jangka waktu penyelesaian
 Nilai kontrak dan sumber
pembiayaannya
 Jumlah biaya yang telah
dikeluarkan
 Uang muka kerja yang
diberikan
 Retensi
Pengungkapan
Secara Swakelola, al:
biaya langsung;
biaya tidak langsung;
biaya lain yang secara khusus
dibayarkan sehubungan konstruksi
ybs.
Secara Kontrak:
Termin yang telah dibayarkan;
Kewajiban yang msh harus dibayar;
Pembayaran klaim kepada
kontraktor/pihak ketiga, misalnya klaim
karena keterlambatan yang disebabkan
oleh pemberi kerja
Pengukuran

PENYELESAIAN KDP
 KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang
bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah
selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat
memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan
 Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu
KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
(BAPP).

PENGHENTIAN KDP
No.
Pembangunan
Aset
Berita Acara
Penyelesaian
Pekerjaan (BAPP)
Pemanfaatan
Aset
Penyajian
1. Selesai Sudah diperoleh Sudah
dimanfaatkan
Aset Tetap
2. Selesai Sudah diperoleh Belum
dimanfaatkan
Aset Tetap
3. Selesai Belum diperoleh Sudah
dimanfaatkan
KDP
4. Selesai sebagian Belum diperoleh Sebagian sudah
dimanfaatkan
KDP
5. Selesai sebagian, karena sebab tertentu (misalnya terkena
bencana alam/force majeur) aset tersebut hilang, maka
penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan
hilang
KDP dapat
dihapuskan
6. Belum selesai BAST sudah ada - KDP

PENGHENTIAN KDP
 Apabila dihentikan pembangunannya untuk
sementara waktu, maka KDP tersebut tetap
dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini
diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
 KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya
secara permanen maka KDP tersebut harus
dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan
secara memadai calam CaLK.

PENGUKURAN KDP
 KDP dicatat dengan biaya perolehan.
 Seluruh biaya langsung dan tidak
langsung yang dikeluarkan sampai KDP
tersebut siap untuk digunakan.

• Merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan satuan kerja pada K/L yang
memenuhi syarat kapitalisasi.
• Dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait.
• Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai
dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum
diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP
Renovasi
aset tetap
milik sendiri
• Apabila renovasi telah selesai sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan
sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai
kelompok aset tetap.
diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.
• Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada
pemilik
Renovasi aset
tetap bukan
milik-dalam
lingkup
entitas
pelaporan
• Apabila renovasi telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan
dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca
sebagai kelompok aset tetap.
diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.
• Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini
seyogyanya diserahkan pada pemilik
Renovasi aset
tetap bukan
milik-di luar
lingkup
entitas
pelaporan

REKLASIFIKASI ASET TETAP
 Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan
aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset
tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya
sesuai dengan nilai tercatatnya.
 Contoh: Aset Tetap yang rusak berat dan
akan dihapuskan
 Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat
dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung
periode laporan.

ASET TETAP KERJASAMA
 Aset tetap dapat dikerjasamakan dengan pihak
lain.
 Dipengaruhi bentuk kontrak, aset diakui jika
sudah diserahterimakan, diberikan penjelasan
jika aset tersebut dalam kerjasama.
 Kerjasama dalam bentuk pemakaian aset,
operasi bersama atau pengelolaan entitas.
 Terkait aset  aset tetap,
pengelolaan entitas  investasi

ASET TETAP KERJASAMA
 Bentuk kerjasama:
 BOT  Built Transfer Operate
• Dibangun mitra, setelah selesai aset diserahkan,
• Mitra atau pemerintah mengoperasikan
• Aset diakui saat penyerahan, diberikan klasifikasi khusus aset
kerjasama dan dicatat utang sebesar nilai kini pembayaran di masa
depan .
• Setelah kontrak selesai, dikembalikan menjadi aset tetap
 BTO  Built Operate Transfer
• Dibangun mitra, setelah selesai digunakan sampai akhir kontrak, baru
diserahkan
• Mitra mengoperasikan, pemerintah mendapatkan pendapatan
• Aset diakui setelah penyerahan,, selama kontrak bangunan tidak diakui,
tanah diklasifikasi aset kerjasama,.
• Setelah kontrak selesai tanah dan bangunan yang diserahkan akan
menjadi aset tetap.

PP 38 tahun 2008
Pengelolaan Barang Milik Negara
 Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian
secara independen berdasarkan kompetensi
yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan
penilai eksternal.
 Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan
oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai
atas suatu obyek penilaian pada saat tertentu
dalam rangka pengelolaan barang milik negara/
daerah.
76

Penilaian Tanah dan Bangunan
 Penilaian barang milik negara berupa
tanah dan/atau bangunan dalam rangka
pemanfaatan atau pemindahtanganan
dilakukan oleh penilai internal yang
ditetapkan oleh pengelola barang, dan
dapat melibatkan penilai eksternal yang
ditetapkan oleh pengelola barang.
77

Penilaian
 Penilaian barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan
atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai
internal yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/
walikota, dan dapat melibatkan penilai eksternal
yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
 Penilaian barang milik negara/daerah
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar,
dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.
78

Penilaian
 Penilaian barang milik negara/daerah diperlukan
dalam rangka mendapatkan nilai wajar atau nilai
pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 Nilai wajar atau nilai pasar atas barang milik
negara/daerah yang diperoleh dari penilaian ini
merupakan unsur penting dalam rangka
penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan
dan pemindahtanganan barang milik
negara/daerah.
79

Penilai
 Yang dimaksud dengan "penilai internal" adalah
penilai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah yang diangkat oleh kuasa Menteri
Keuangan yang diberi tugas, wewenang, dan
tanggung jawab untuk melakukan penilaian
secara independen.
 Yang dimaksud dengan "penilai eksternal"
adalah penilai selain penilai internal yang
mempunyai izin praktek penilaian dan menjadi
anggota asosiasi penilaian yang diakui oleh
Departemen Keuangan.
80

Penilaian – PMK Nomor 179/PMK_6 thn 2009
 Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan
oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai
atas suatu objek Penilaian pada saat tertentu
dalam rangka pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.
81

Penilai
 Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara
independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri
dari Penilai Internal dan Penilai Eksternal.
 Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara, selanjutnya disebut Penilai Direktorat Jenderal,
adalah penilai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat
Jenderal yang diangkat oleh kuasa Menteri yang diberi tugas,
wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian
secara independen.
 Penilai Eksternal adalah penilai selain Penilai Direktorat
Jenderal yang mempunyai izin praktek Penilaian dan menjadi
anggota asosiasi Penilaian yang diakui oleh Departemen
Keuangan.
82

NILAI WAJAR
 Nilai Pasar yang dalam ilmu akuntansi disebut
sebagai Nilai Wajar, adalah perkiraan jumlah
uang pada tanggal penilaian, yang dapat
diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil
penukaran suatu properti, antara pembeli yang
berminat membeli dan penjual yang berminat
menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan,
yang penawarannya dilakukan secara layak
dalam waktu yang cukup, dimana kedua pihak
masing-masing mengetahui kegunaan properti
tersebut bertindak hati-hati, dan tanpa paksaan.
83

Tujuan Penilaian
 Penilaian Barang Milik Negara dilakukan
dalam rangka:
 Penyusunan neraca pemerintah pusat;
 Pemanfaatan; dan/atau
 Pemindahtanganan.
 Penerbitan SBSN
 Penilaian dilakukan dengan tujuan
menentukan Nilai Wajar.
84

Penilai Internal
 Penilai Internal diangkat oleh atau atas kuasa Menteri.
 Untuk dapat diangkat menjadi Penilai Internal, seorang
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 a. Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal;
 b. sehat jasmani dan rohani;
 c. memiliki integritas yang tinggi;
 d. pendidikan formal serendah-rendahnya Diploma III; dan
 e. lulus pendidikan dan pelatihan penilaian dengan lama
pendidikan paling singkat 200 (dua ratus) jam latihan.
 Ketentuan pendidikan dikecualikan untuk lulusan
pendidikan formal dengan materi penilaian paling singkat
200 (dua ratus) jam latihan.
85

Penilai Eksternal
 Penggunaan jasa Penilai Eksternal dalam pemberian bantuan teknis
Penilaian dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari
Direktur Jenderal.
 Penggunaan jasa Penilai Eksternal dituangkan dalam perjanjian.
 Penggunaan Penilai Eksternal dapat dilaksanakan dalam hal:
 berdasarkan kajian teknis dari Kantor Pusat, jasa Penilai
Eksternal dibutuhkan untuk melakukan bantuan teknis Penilaian;
dan
 terdapat anggaran untuk menggunakan jasa Penilai Eksternal.
 Tata cara penunjukan Penilai Eksternal dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Penilai Eksternal melaksanakan Penilaian berdasarkan surat
perintah kerja dari pemberi tugas.
86

Proses penilaian
a. mengidentifikasi permohonan/ penugasan
Penilaian;
b. menentukan tujuan Penilaian;
c. mengumpulkan data awal;
d. melakukan survei lapangan;
e. menganalisis data;
f. menentukan pendekatan Penilaian;
g. menyimpulkan nilai; dan
h. menyusun laporan Penilaian.
87

Pendekatan Penilaian
 Penilaian dilakukan dengan menggunakan:
 a. pendekatan data pasar;
 b. pendekatan biaya; dan/atau
 c. pendekatan pendapatan.
88

Pendekatan Penilaian 1
 Pendekatan data pasar  dilakukan untuk mengestimasi
nilai objek Penilaian dengan cara mempertimbangkan
data penjualan dan/atau data penawaran dari objek
pembanding sejenis atau pengganti dan data pasar yang
terkait melalui proses perbandingan.
89

Pendekatan Data Pasar
 mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan
terkait objek Penilaian dan objek pembanding;
 membandingkan objek Penilaian dengan objek
pembanding dengan menggunakan faktor-faktor
pembanding yang sesuai dan melakukan penyesuaian;
dan
 melakukan pembobotan terhadap indikasi nilai dari hasil
penyesuaian untuk menghasilkan Nilai Pasar.
90

 Pendekatan biaya dilakukan untuk
mengestimasi nilai objek Penilaian dengan
cara menghitung seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk membuat/memperoleh
objek Penilaian atau penggantinya pada
waktu Penilaian dilakukan kemudian
dikurangi dengan penyusutan fisik atau
penyusutan teknis, keusangan fungsional,
dan/atau keusangan ekonomis.
91

Pendekatan Biaya
 Penilaian dengan menggunakan
pendekatan biaya dilakukan dengan tahap:
 menghitung biaya pembuatan baru atau biaya
penggantian baru objek Penilaian;
 menghitung besarnya penyusutan dan/atau
keusangan objek Penilaian; (fisik/teknis,
funsgsional, ekonomis) dan
 mengurangkan biaya pembuatan baru atau
penggantian baru dengan penyusutan
dan/atau keusangan objek Penilaian.

 Pendekatan pendapatan dilakukan untuk
mengestimasi nilai objek Penilaian dengan
cara mempertimbangkan pendapatan dan
biaya yang berhubungan dengan objek
Penilaian melalui proses kapitalisasi
langsung atau pendiskontoan.

Pendekatan Pendapatan
 Penilaian dengan menggunakan endekatan
pendapatan dilakukan dengan tahapan:
 a. mengestimasi pendapatan kotor efektif per tahun
yang dihasilkan oleh objek Penilaian;
 b. mengestimasi pendapatan bersih per tahun yang
dihasilkan oleh objek Penilaian;
 c. menentukan tingkat kapitalisasi dan/atau tingkat
diskonto yang sesuai; dan
 d. menghitung nilai kini dari pendapatan bersih
sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan tingkat
kapitalisasi dari/atau tingkat diskonto sebagaimana
dimaksud pada huruf c.

Laporan Penilaian
 Hasil Penilaian dituangkan dalam laporan
penilaian.
 Laporan penilaian sekurang-kurangnya memuat:
a. uraian objek Penilaian; b. tujuan penilaian; c.
tanggal survei lapangan; d. tanggal penilaian; e.
hasil analisis data; f. pendekatan penilaian; dan
g. kesimpulan nilai.
 Laporan penilaian direview pada penilai di
atasnya
 Laporan penilaian berlaku 6 bulan setelah
tanggal penilaian

ASET TETAP
Presented by: Dwi Martani
Anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Anggota Tim Implementasi IFRS
Ketua Departemen Akuntansi FEUI

Aset Tetap
 Aset tetap merupakan
komponen signifikan dalam
Neraca.
 Aset Tetap bersifat tangible.
 Masa manfaat jangka panjang
(lebih dari satu tahun)
 Digunakan dalam operasi :
produksi, disewakan,
administrasi, dll
 Pembebanan melalui
depresiasi
97
CONTOH
• Tanah
• Bangunan
• Gedung Kantor
• Gedung Pabrik
• Land improvement
• Peralatan
• Kendaraan
• Mesin
• Peralatan kantor

Perspektif Pengguna Informasi
98
Pengakuan aset
Penilaian aset dalam laporan keuangan
Pembebanan dalam depresiasi
Pengungkapan informasi yang relevan
Kualitas aset yang dimiliki
Penentuan nilai jaminan
Penilaian tingkat efisiensi perusahaan
Kepemilikan, keberadaan (sewa, jaminan kredit)
Penilaian dengan harga perolehan  Acc. Analysis

Hubungan PSAK 16 dan PSAK Lain
PSAK
16
PSAK
26
PSAK
48
PSAK
58
PSAK
30
PSAK - Terkait
PSAK
13 & 19
47
Penurunan
Aset
Aset Tidak Lancar yang
Dimiliki untuk Dijual dan
Operasi yang Dihentikan
Investasi Properti
Aset tidak berwujud
Tanah
Sewa
Aset Tetap
Bunga
Pinjaman
99

Pengertian Aset Tetap
 Definisi  Aset tetap adalah aset berwujud yang: (par 6)
1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau
penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan
kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu
periode.
100
 Tidak berlaku untuk
1. Hak penambangan
2. Reservasi tambang
 Ciri
► “Used in operations” and not
for resale.
► Long-term in nature and
usually depreciated.
► Possess physical substance.

Pengakuan Aset Tetap
Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai
aset jika dan hanya jika : (par 7)
a) Besar kemungkinan manfaat ekonomis
di masa depan berkenaan dengan aset
tersebut akan mengalir ke entitas; dan
b) Biaya perolehan aset dapat diukur
secara andal.
101
 Tidak membedakan kriteria pengakuan pada
saat pengakuan awal dan untuk biaya setelah
perolehan awal

Pengakuan Aset Tetap
102
 Suku cadang utama dan peralatan siap pakai
termasuk aset tetap jika
 digunakan lebih dari satu periode
 hanya digunakan untuk aset tertentu
 komponen yang diganti tidak diakui lagi.
 Unit ukuran dalam pengakuan sesuai kondisi
entitas. Kriteria agregasi atau invidual.
 Mempengaruhi nilai aset
 Mempengaruhi biaya depresiasi atau biaya operasi
 Laba (potensi earning management)
 Evaluasi prinsip pengakuan 
 Biaya awal memperoleh aset
 Biaya selanjutnya untuk menambah, mengganti,
memperbaiki

Biaya Perolehan awal
 Seluruh biaya terkait aset yang memiliki manfaat di
masa mendatang.
 Aset lain yang berfungsi agar suatu aset dapat
memiliki manfaat di masa mendatang.
 Alat yang dipasang agar pabrik dapat berjalan
sesuai dengan ketentuan pengolahan limbah industri.
103

Biaya Setelah Perolehan Awal
 Biaya pemeliharaan dan perbaikan  diakui beban di
laporan laba rugi periode berjalan
 Perawatan
 Suku cadang kecil
 Penggantian aset akan menambah aset jika:
 Memenuhi kriteria aset (Memiliki masa manfaat lebih dari
satu periode dan diukur dengan andal)
 Komponen yang diganti tidak lagi dicatat sebagai aset
 Inspeksi yang signifikan dapat diakui sebagai jumlah
tercatat aset jika:
 Memenuhi kriteria aset
 Nilai inspeksi terdahulu (dibedakan dari fisik) dihentikan
pencatatanya
104

Komponen biaya Perolehan
a) Harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian
yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon
pembelian dan potongan lain;
b) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk
membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset
siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud
manajemen
c) Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap
dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul
– ketika aset tersebut diperoleh, atau
– karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode
tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan.
105

Pertukaran Aset
 Biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat
dari aset yang diserahkan.
Substansi
Komersial
Nilai wajar
Aset dipertukarkan
Biaya perolehan aset tetap dari suatu pertukaran diukur
sebesar nilai wajar
kecuali:
– Tidak memiliki substansi komersial,
atau
– Nilai wajar aset yang diterima dan
diserahkan tidak dapat diukur
secara andal
106

Pengukuran setelah Pengakuan Awal
Entitas harus memilih antara:
Cost Model
Revaluation Model
 Sebagai kebijakan
akuntansinya, dan
 Menerapkan kebijakan
tersebut terhadap seluruh
aset tetap dalam kelompok
yang sama.
107

Cost Model
Revaluation Model
Setelah diakui sebagai aset, aset tetap
dicatat sebesar :
 Biaya perolehan dikurangi
 Akumulasi penyusutan dan Akumulasi
rugi penurunan nilai aset
Setelah diakui sebagai aset, aset tetap
dicatat sebesar :
– Jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar
pada tanggal revaluasi, dikurangi
– Akumulasi penyusutan dan
Akumulasi rugi penurunan nilai aset
yang terjadi setelah tanggal revaluasi.
108

Nilai Wajar
Nilai di mana suatu aset dapat
dipertukarkan atau suatu kewajiban
diselesaikan antara pihak yang
memahami dan berkeinginan untuk
melakukan transaksi wajar (arm’s
length transaction)
Bukan nilai yang akan diterima atau
dibayarkan entitas dalam suatu transaksi
yang dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan,
atau penjualan akibat kesulitan keuangan.
109

Hirarki Penentuan Nilai Wajar
 Kuotasi harga di pasar aktif;
 Jika pasar tidak aktif, maka menggunakan
teknik penilaian yang meliputi:
 penggunaan transaksi-transaksi pasar wajar yang
terkini antara pihak-pihak yang mengerti,
berkeinginan, jika tersedia;
 referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain
yang secara substansial sama;
 analisis arus kas yang didiskonto (discounted cash
flow analysis); dan
 model penetapan harga opsi (option pricing model)
110

Penentuan Nilai Wajar
111
 Nilai wajar tanah dan bangunan biasanya
ditentukan melalui penilaian yang
dilakukan oleh penilai yang memiliki
kualifikasi professional berdasarkan bukti
pasar.
 Nilai wajar pabrik dan peralatan biasanya
menggunakan nilai pasar yang ditentukan
oleh penilai.

Tidak ada nilai wajar
112
 Jika tidak ada pasar yang dapat dijadikan dasar
penentuan nilai karena sifat aset yang khusus dan jarang
diperjualbelikan, maka
 Entitas perlu mengestimasi nilai wajar menggunakan
pendekatan
 penghasilan atau
 depreciated replacement cost.

Frekuensi Penilaian
113
 Frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari
suatu asset tetap yang direvaluasi.
 Jika nilai wajar dari asset yang direvaluasi berbeda
secara material dari jumlah tercatatnya, maka revaluasi
lanjutan perlu dilakukan.
 Beberapa asset tetap mengalami perubahan nilai wajar
secara signifikan dan fluktuatif, sehingga perlu
direvaluasi secara tahunan.
 Revaluasi tahunan seperti itu tidak perlu dilakukan
apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan.
 Namun demikian, asset tersebut mungkin perlu
direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali.

4. Pengukuran setelah Pengakuan Awal
Revaluation Model Revaluasi harus dilakukan secara
reguler
– Untuk memastikan jumlah tercatat
tidak berbeda secara material dengan
nilai wajar pada tanggal neraca.
Akumulasi penyusutan pada
tanggal revaluasi diperlakukan
dengan metode:
proporsional, atau eliminasi.
114

Revaluation Model
 Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka
 seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama
harus direvaluasi
 Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat
revaluasi, kenaikan tersebut langsung
dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus
revaluasi.
 Diakui dalam L/R sejumlah penurunan akibat
revaluasi terdahulu (jika ada).
 Jika jumlah tercatat aset menurun akibat
revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam
laporn laba rugi.
 Didebit ke ekuitas – sejumlah saldo kredit surplus
revaluasi (jika ada).
Entire
class
To Equity
directly
Negative
to P/L
115

Revaluation Model
 Surplus revaluasi yang disajikan di ekuitas dapat dipindahkan
langsung ke sado laba pada saat aset tersebut dihentikan
penggunaannya.
 Namun, pemindahan ke saldo laba dapat dilakukan seiring dengan
penggunaan aset oleh entitas. (partially realized)
 Dipindahkan sebesar perbedaan penyusutan dengan revaluasian
dan penyusutan dengan biaya perolehan. (atau nilai surplus
revaluasi dibagi sisa manfaat ekonomis)
Pemindahan surplus revaluasi tidak dilakukan melalui
Laporan Laba Rugi.
Dr Surplus Revaluasi
Cr Saldo Laba
116

Penyusutan
Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat
disusutkan (depreciable amount) dari suatu aset selama
umur manfaatnya (useful life).
Penyusutan
Cost Model
Revaluation Model
117

Penyusutan
Setiap bagian aset tetap yang
memiliki biaya perolehan cukup
signifikan terhadap total biaya
perolehan seluruh aset harus
disusutkan secara terpisah.
 Contoh : rangka dan mesin
pesawat
Beban penyusutan untuk setiap
periode harus diakui dalam
laporan laba rugi kecuali jika
beban tersebut dimasukkan
dalam jumlah tercatat aset lain.
Penyusutan
118

Penyusutan
 Penyusutan aset dimulai pada saat
aset tersebut siap digunakan
– Pada saat aset berada di lokasi dan
kondisi yang diinginkan agar aset
siap digunakan sesuai dengan
keinginan dan maksud manajemen.
 Penyusutan aset dihentikan lebih
awal ketika:
– Diklasifikasikan sebagai aset dimiliki
untuk dijual; dan
– Aset dihentikan pengakuannya.
 Tanah dan bangunan diperlakukan
sebagai aset terpisah walaupun
diperoleh sekaligus.
Implikasinya,
penyusutan tidak
dihentikan sekalipun
aset:
–sedang tidak
digunakan atau
–dihentikan
penggunaannya
Penyusutan
119

Penyusutan
Nilai residu dan umur manfaat
suatu aset harus di-review
minimum setiap akhir tahun buku
 Jika hasil review berbeda dengan
estimasi sebelumnya maka
perbedaan tersebut harus
diperlakukan sebagai perubahan
estimasi akuntansi.
120

Penyusutan
Faktor yang harus diperhitungkan dalam
menentukan umur manfaat.
• Prakiraan daya pakai aset;
• Prakiraan tingkat keausan fisik;
• Keusangan teknis dan keusangan komersil;
• Pembatasan penggunaan aset karena aspek hukum
(misal : sewa).
Umur Manfaat
121

Penyusutan
Metode penyusutan yang
digunakan:
 Harus mencerminkan ekspektasi
pola konsumsi manfaat ekonomis
masa depan atas aset oleh
entitas.
 Harus di-review minimum setiap
akhir tahun buku, dan
 Perubahan metode diperlakukan
sebagai perubahan estimasi.
Metode Penyusutan
122

Penyusutan
Garis Lurus
Saldo Menurun
Jumlah Unit
Menghasilkan pembebanan yang tetap
sepanjang umur manfaat selagi nilai residu
tidak berubah
Menghasilkan pembebanan yang menurun
sepanjang umur manfaat
Menghasilkan pembebanan berdasarkan
penggunaan
Metode Penyusutan
123

Penurunan Nilai – PSAK 48
 PSAK 48 tentang Penurunan Nilai Aset, yang membahas:
1. Bagaimana entitas melakukan review atas nilai tercatat aset,
2. Bagaimana menentukan recoverable amount suatu aset, dan
3. Kapan mengakui atau membalik rugi penurunan nilai.
 Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat aset lebih tinggi
dibandingkan nilai terpulihkan (recoverable amount)
 Recoverable amount adalah nilai tertinggi antara nilai wajar
dikurangi biaya penjualan dengan nilai kini penggunaan aset.
 Penurunan nilai diakui di laporan laba rugi
 Revew penurunan nilai dilakukan setiap pelaporan
 Penurunan boleh dapat dibalikkan sebesar yang telah terjadi
124

Setiap tanggal pelaporan perusahaan harus menguji
apakah terdapat indikasi (external or internal)
penurunan nilai, jika ada maka dilakukan pengujian
berikut:
Penurunan Nilai
125

Penghentian Pengakuan
 Jumlah tercatat aset tetap dihentikan
pengakuannya pada saat:
a)dilepaskan; atau
b)Tidak ada manfaat ekonomis masa
depan yang diharapkan dari
penggunaan atau pelepasannya.
 Laba atau rugi yang timbul dari penghentian
pengakuan aset tetap harus dimasukkan dalam
laporan laba rugi pada saat aset tersebut
dihentikan pengakuannya (kecuali transaksi jual-
sewa balik).
 Laba tidak boleh diklasifikasikan sebagai
pendapatan.
126

Penghentian Pengakuan
 Penghentian pengakuan pada saat penggantian sebagian aset
tetap
 Entitas mengakui biaya perolehan dari penggantian dalam jumlah
tercatat aset,
 Kemudian menghentikan pengakuan jumlah tercatat bagian yang
digantikan tanpa memperhatikan bagian yang digantikan telah
disusutkan secara terpisah. Jika tidak praktis, biaya perolehan
penggantian = biaya perolehan yang digantikan .
 Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan suatu
aset tetap harus ditentukan sebesar perbedaan antara :
 Jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dan
 Jumlah tercatat dari aset.
127

Pengungkapan
128
 Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah
tercatat bruto
 Metode penyusutan yang digunakan
 Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
 Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan
akhir periode.
 Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode
 Keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik karena
penjaminan utang
 Jumlah pengeluaran yang diakui dalam pembangunan
 Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan
 Jumlah kompensasi pihak ketiga untuk aset yang
mengalami penurunan nilai, hilang / dihentikan.
 Pemilihan metode akuntansi
 Perubahan estimasi

 Dasar yang digunakan untuk menilai kembali
aktiva
 Tanggal efektif penilaian
 Nama penilai independen, bila ada
 Hakekat setiap petunjuk yang digunakan untuk
menentukan biaya pengganti
 Jumlah tercatat setiap jenis aktiva tetap
 Surplus penilaian kembali neraca
Pengungkapan Revaluasi
129

Tanah dan Bangunan  Investasi Properti
 Properti Investasi menurut PSAK 13 adalah:
 properti (tanah atau bangunan—atau bagian dari
bangunan—atau keduanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau
lessee melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental
atau untuk kenaikan nilai, atau kedua-duanya, dan tidak
untuk:
1. Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau
jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.
 Kriteria Pengakuan Sama dengan PSAK 16
 Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya
perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran
awal tersebut.
 Setelah pengukuran awal perusahaan dapat memilih
menggunakan metode biaya atau nilai wajar
130

Pengukuran Awal
 Sama dengan PSAK 16
 Biaya perolehan awal hak atas properti yang
dikuasai secara sewa dan dikelompokkan
sebagai properti investasi mengacu pada
PSAK 30 Sewa, dimana aset diakui pada
jumlah mana yang lebih rendah antara:
– Nilai wajar properti, dan
– Nilai kini dari pembayaran sewa
minimum.
131

Properti yang dikuasai dalam sewa operasi
yang diklasifikasikan sebagai properti Investasi
Properti investasi yang menjadi agunan kewajiban
yang menghasilkan imbalan yang terkait langsung
dengan nilai wajar dari, atau imbalan dari, aset
tertentu termasuk properti investasi
Properti investasi yang nilai wajarnya tidak
dapat ditentukan secara andal atas dasar
berkelanjutan
Tidak ada pilihan,
haya fair value model
Pilih salah satu
model untuk semua
properti
Tidak ada pilihan,
hanya cost model
132

Fair Value Model
Nilai wajar properti investasi harus mencerminkan
kondisi pasar pada tanggal neraca
Properti investasi tidak disusutkan.
Laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar atas
properti investasi harus diakui dalam laporan laba rugi
pada periode terjadinya.
133

Fair value model (PSAK 13)
• Menggunakan nilai wajar • Menggunakan nilai wajar
Revaluation model (PSAK 16)
• Perubahan nilai wajar diakui dalam
laporan laba rugi pada periode
terjadinya.
• Perubahan nilai wajar diakui dalam
laporan laba rugi atau ekuitas.
• Tidak ada penyusutan. • Penyusutan.
• Mencerminkan kondisi pasar pada
tanggal neraca.
• Tidak spesifik, hanya
mengharuskan secara reguler.
Example
134

Pelepasan
 Properti investasi harus dihentikan pengakuannya
(dikeluarkan dari neraca) pada saat:
1.Pelepasan atau
2. Ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen
dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat
diharapkan pada saat pelepasan.
 Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau
pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih
antara:
1.Hasil neto dari pelepasan dan
2. Jumlah tercatat aset,
dan diakui dalam laporan laba rugi (kecuali sale and leaseback)
dalam priode terjadinya.
135

8. Pengungkapan
 jumlah yang diakui dalam Iaporan laba rugiuntuk:
 penghasilan rental dari properti investasi;
 beban operasi langsung yang timbul dari properti investasi yang
menghasilkan rental
 beban operasi Iangsung investasi yang tidak menghasilkan pendapatan
rental selama periode tersebut; dan
 perubahan kumulatif dalam nilai wajar yang diakui dalam laporan laba
rugi atas penjualan properti investasi
 eksistensi dan jumlah pembatasan atas realisasi dari
properti investasi atau pembayaran penghasilan dan
hasil pelepasan;
 kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau
mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan,
pemeliharaan atau peningkatan.
136

Pengungkapan
Mengungkapkan rekonsiliasi antara jumlah tercatat properti investasi
pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan hal-hal berlkut:
 penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang
dihasilkan dari akuisisi dan penambahan yang dihasilkan dari
pengeluaran setelah perolehan yang diakui dalam jumlah tercatat aset;
 penambahan yang dihasilkan dari akuisisi melalui penggabungan usaha;
 aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau masuk
dalam kelompok aset yang akan dilepaskan yang diklasifikasikan
sebagai dimlliki untuk dijual dan pelepasan lain;
 laba atau rugi neto dari penyesuaian terhadap nilai wajar;
 perbedaan nilai tukar neto yang timbul pada
 penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional
 transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 perubahan lain.
137
Nilai Wajar

8. Pengungkapan
 Ketika suatu penilaian terhadap properti investasi disesuaikan secara
signifkan untuk tujuan pelaporan keuangan, maka entitas tersebut
mengungkapkan rekonsiliasi antara penilaian tersebut dan penilaian yang
telah disesuaikan yang dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan
menunjukkan seeara terpisah jumlah agregat dari pengakuan
kewajibansewayang telah ditambahkan kembali, dan penyesuaian
signijikan lain.
 Pengungkapan tambahan :
 uraian mengenai properti investasi tersebut;
 penjelasan mengapan nilai wajar tidak dapat ditentukan secaraandal;
 apabila mungkin, kisaranestimasidi mananilai wajar kemungkinan besar berada
dan
 untuk pelepasan properti .investasiyang tidak dicatat dengan nilai wajar:
• fakta bahwa entitas tersebut telah melepaskan properti investasiyang
tidakdicatat dengan nilai wajar;
• jumlah tercatatproperti investasipada saat dijual; dan
• jum/ah .Iaba ataurugi yang dlakui:
138
Nilai Wajar

Pengungkapan
 Metode penyusutan yang digunakan;
 masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan
akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal danakhir.periode;
 Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan. akhir
periode, yang menunjukkan:
 Penambahan
 Penambahan dari akuisisi dan penggabungan usaha
 Aset diklasifikasikan untuk dijual
 Penyusutan
 Penurunan nilai
 Transfer ke klasifikasi lain
 Nilai wajar properti investasi dalam kasus dikecualikan
139
Nilai Biaya

 Pengungkapan yang lebih ekstensif disyaratkan
 Pengungkapan tambahan utama termasuk:
 Informasi yang mendalam untuk setiap UPK
(atau kelompok UPK) yang memiliki nilai
tercatat goodwill atau aset tidak berwujud
dengan masa manfaat tidak terbatas,
termasuk
• Asumsi utama dan pendekatan manajemen
yang digunakan untuk mengukur nilai
terpulihkan
• Periode dimana manajemen telah
memproyeksikan arus kas, tingkat
pertumbuhan, tingkat diskonto, ....
Pengungkapan
PSAK 48
Par 121-130
140

SEKIAN DAN TERIMA KASIH
MOHON MAAF BILA ADA TUTUR
KATA ADA YANG KURANG
BERKENAN
WASS.

TERIMA KASIH
Dwi Martani
Departemen Akuntansi FEUI
martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com
08161932935 atau 081318227080
http://staff.blog.ui.ac.id/martani
142

Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (12)

Similar to Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111

Similar to Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111