Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual menjelaskan tujuan, lingkungan, pengguna, entitas pelaporan, tujuan pelaporan keuangan, asumsi dasar, karakteristik, prinsip-prinsip akuntansi dan komponen laporan keuangan pemerintah. Dokumen ini memberikan panduan bagi penyusun standar, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan.

1. KERANGKA KONSEPTUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2. RUANG LINGKUP KERANGKA KONSPETUAL
1. Tujuan Kerangka Konseptual
2. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan
3. Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para
Pengguna
4. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
5. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan
serta Komponen Laporan Keuangan
6. Asumsi Dasar, Karakteristik Kualitatif,
Prinsip-prinsip serta Kendala Informasi
Akuntansi
7. Unsur Laporan Keuangan, Pengakuan dan
pengukurannya
2

3. TUJUAN KERANGKA KONSEPTUAL
Sebagai acuan bagi:
 Penyusun standar;
 Penyusun laporan keuangan;
 Pemeriksa;
 Para pengguna laporan.

4. POSISI KERANGKA KONSEPTUAL
 Kerangka Konseptual bukan standar akuntansi
 Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika
terdapat masalah akuntansi yg belum dinyatakan
dalam SAP
 Jika terjadi pertentangan antara kerangka
konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan
standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap
kerangka konseptual

5. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
a.Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan
 Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan
kekuasaaan
 Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan
antar pemerintahan
 adanya pengaruh proses poltik
 Hub. Antara pembayar pajak dgn pelayanan
pemerintahan.
b.Ciri keuangan pemerintah
 Anggaran sbg pernyatan publik, target fiskal dan
sebagai alat pengendalian
 Investasi aset tidak langsung menghasilkan
pendapatan
 Kemungkinan Penggunaan akuntansi dana

6. PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN
 Masyarakat;
 Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan
lembaga pemeriksa;
 Pihak yang memberi atau berperan
dalam proses donasi, investasi, dan
pinjaman
 Pemerintah

7. ENTITAS AKUNTANSI VS ENTITAS PELAPORAN
NO INDIKATOR ENTITAS AKUNTANSI ENTITAS PELAPORAN
1 Definisi Unit pemerintahan
pengguna
anggaran/pengguna
barang dan oleh
karenanya wajib
menyelenggarakan
akuntansi dan
menyusun laporan
keuangan untuk
digabungkan pada
entitas pelaporan
Unit pemerintahan
yang terdiri dari satu
atau lebih entitas
akuntansi atau entitas
pelaporan yang
menurut ketentuan
peraturan perundang-
undangan wajib
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban
berupa laporan
keuangan
7

8. ENTITAS AKUNTANSI VS ENTITAS PELAPORAN
NO INDIKATOR ENTITAS AKUNTANSI ENTITAS PELAPORAN
2 Komponen 1. KPA-K/L yang mempunyai
dokumen anggaran
tersendiri
1. Pemerintah Pusat
2. Bendahara Umum Daerah
(BUD)
2. Pemerintah Daerah
3. Kuasa Pengguna
Anggaran di lingkungan
Pemda bila mempunyai
dokumen pelaksanaan
anggaran yang terpisah
3. Kementerian
Negara/lembaga di
lingkungan Pemerintah
Pusat
4. Satuan organisasi di
lingkungan pusat/daerah
atau organisasi lainnya,
jika menurut peraturan
perundang-undangan
satuan organisasi
dimaksud wajib
menyajikan laporan
keuangan
8

9. PERANAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
9
• mempertanggungjawabkan pengelolaan dan
pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam
mencapai tujuan
Akuntabilitas
• memudahkan fungsi perencanaan,
pengelolaan dan pengendalian atas aset,
kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
Manajemen
• memberikan informasi keuangan yang
terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders
Transparansi
• mengevaluasi kinerja entitas pelaporan,
terutama dalam menggunakan sumber daya
ekonomi untuk mencapai kinerja Transparansi
Evaluasi Kinerja
• memberikan informasi mengenai kecukupan
penerimaan pemerintah untuk membiayai
seluruh pengeluaran, dan apakah generasi
y.a.d ikut menanggung beban pengeluaran
tersebut
Keseimbangan
Antargenerasi

10. TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
Menyajikan informasi yang
bermanfaat bagi para pengguna
dalam menilai akuntabilitas dan
membuat keputusan ekonomi,
sosial maupun politik.
10

11. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN POKOK
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan
Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

12. ASUMSI DASAR
 Asumsi kemandirian entitas
 Asumsi kesinambungan entitas
 Asumsi keterukuran dalam satuan
uang (monetary measurement)
12

13. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN
 Relevan;
 Andal;
 Dapat dibandingkan; dan
 Dapat dipahami

14. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
 Basis akuntansi;
 Prinsip nilai historis;
 Prinsip realisasi;
 Prinsip substansi mengungguli
bentuk formal;
 Prinsip periodisitas;
 Prinsip konsistensi;
 Prinsip pengungkapan lengkap; dan
 Prinsip penyajian wajar.
14

15. BASIS AKUNTANSI
 Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan
keuangan pemerintah entitas adalah Basis Akrual
 Basis akrual digunakan untuk pengakuan pendapatan-
LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas
 Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan
berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan
basis kas

16. PRINSIP NILAI HISTORIS
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara
kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari
imbalan (consideration) untuk memperoleh aset
tersebut pada saat perolehan.
Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan
setara kas yang diharapkan akan dibayarkan
untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan
datang.
Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada
penilaian yang lain karena lebih obyektif dan
dapat diverifikasi.
16

17. PRINSIP REALISASI
 Pendapatan basis kas yang tersedia yang
telah diotorisasikan melalui anggaran
pemerintah selama suatu periode akuntansi
akan digunakan untuk membiayai utang
dan belanja yang terjadi dalam periode
tersebut.
 Prinsip penandingan pendapatan-belanja
tidak mendapat penekanan seperti dalam
akuntansi komersial.
17

18. SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL
Peristiwa harus dicatat dan disajikan
sesuai dengan substansi dan realitas
ekonomi, bukan hanya mengikuti
aspek formalitas.

19. KONSISTENSI
 Perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan
pada kejadian yang serupa dari periode ke periode
oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal).
 Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan
syarat metode yang baru diterapkan menunjukkan
hasil yang lebih baik dari metode yang lama.
 Pengaruh atas perubahan penerapan metode harus
diungkapkan dalam laporan keuangan.
19

20. PERIODISITAS
Kegiatan akuntansi dan pelaporan
keuangan entitas pemerintah perlu
dibagi menjadi periode-periode
pelaporan sehingga kinerja entitas
dapat diukur dan posisi sumber
daya yang dimilikinya dapat
ditentukan
20

21. PENGUNGKAPAN LENGKAP
 Laporan keuangan harus menyajikan
secara lengkap informasi yang
dibutuhkan oleh pengguna.
 Informasi tersebut dapat ditempatkan
pada lembar muka laporan keuangan
atau catatan atas laporan keuangan.
21

22. PENYAJIAN WAJAR
Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan,
kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu
entitas, diperlukan pertimbangan sehat yang
mengandung unsur-unsur kehati-hatian pada
saat melakukan prakiraan dalam kondisi
ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan
tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban
tidak dinyatakan terlalu rendah
22

23. KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN
 MATERIALITAS
 PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT
 KESEIMBANGAN ANTAR KARAKTIRISTIK
KUALITATIF
23

24. PENGAKUAN ASET
 Aset diakui pada saat potensi
ekonomi masa depan diperoleh dan
mempunyai nilai yang dapat diukur
dengan andal;
 Aset dalam bentuk piutang diakui
ketika hak klaim untuk mendapatkan
arus kas masuk atau manfaat
ekonomi lainnya dari entitas lainnya
telah atau tetap masih terpenuhi,dan
nilai klaim tersebut dapat diukur atau
diestimasi
 Aset dalam bentuk kas yang
diperoleh pemerintah titik
pengakuannya memerlukan 24

25. PENGAKUAN KEWAJIBAN
 Kewajiban diakui pada saat dana
pinjaman diterima atau pada saat
kewajiban timbul
25

26. PENGAKUAN PENDAPATAN
 Pendapatan-LO diakui pada saat
timbulnya hak atas pendapatan
tersebut atau ada aliran masuk
sumber daya ekonomi
 Pendapatan-LRA diakui pada saat kas
diterima di Rekening Kas Umum
Negara/Daerah
26

27. PENGAKUAN BEBAN DAN BELANJA
 Beban diakui pada saat timbulnya
kewajiban, terjadinya konsumsi aset,
atau terjadinya penurunan manfaat
ekonomi atau potensi jasa
 Belanja diakui berdasarkan terjadinya
pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Negara/Daerah.
27

28. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
 Pengukuran adalah proses penetapan
nilai mata uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan menggunakan nilai perolehan
historis
 Aset dicatat sebesar pengeluaran/
penggunaan sumber daya ekonomi
atau sebesar nilai wajar dari imbalan
yang diberikan untuk memperoleh aset
tersebut
 Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar
sumber daya ekonomi yang digunakan
pemerintah untuk memenuhi kewajiban
yang bersangkutan
28

29. PSAP NO. 01
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

30. POKOK BAHASAN
1. Tujuan
2. Ruang Lingkup
3. Definisi Unsur Laporan Keuangan
4. Basis Akuntansi
5. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan
6. Informasi Laporan Keuangan
7. Komponen-Komponen Laporan Keuangan
8. Struktur dan Isi Laporan Keuangan

31. TUJUAN PSAP 01
 Tujuan PSAP 01 adalah untuk mengatur
penyajian laporan keuangan untuk tujuan
umum.
 Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah
laporan keuangan yang ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar
pengguna laporan termasuk lembaga legislatif
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan
31

32. RUANG LINGKUP
 Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun
dan disajikan dengan basis akrual
 Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas
pelaporan dalam menyusun laporan keuangan
suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah
daerah dan laporan keuangan konsolidasian,
tidak termasuk perusahaan negara/daerah
32

33. Pendatapan-LRA: semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara /Daerah yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali
oleh pemerintah.
Pendapatan-LO: hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali.
Belanja: semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Beban: penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan
yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset
atau timbulnya kewajiban.
33
DEFINISI

34. Surplus/Defisit-LRA:selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja
selama satu periode pelaporan.
Surplus/Defisit-LO: selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode
pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional
dan pos luar biasa.
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat
disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
Pos luar biasa: pendapatan luar biasa/ beban luar biasa yg terjadi karena kejadian
atau transaksi yg bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau
rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi
SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta
penyesuaian lain yang diperkenankan
DEFINISI
34

35. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN
Tanggung jawab penyusunan dan
penyajian laporan keuangan berada
pada pimpinan entitas

36. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai
entitas pelaporan dalam hal:
• Aset;
• Kewajiban;
• Ekuitas;
• Pendapatan-LRA;
• Belanja;
• Transfer;
• Pembiayaan;
• Saldo anggaran lebih
• Pendapatan-LO;
• Beban; dan
• Arus kas.
36

37. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
Komponen laporan keuangan pokok:
 Laporan Realisasi Anggaran
 Laporan Perubahan SAL
 Neraca
 Laporan Operasional (LO)
 LAK
 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 CaLK
(Par 14)
Setiap entitas menyajikan komponen-komponen laporan keuangan tersebut
kecuali :
• LAK yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan
umum;
• Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum
Negara/Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan
konsolidasiannya.

38. LAPORAN KEUANGAN
• Tetap diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang
diatur dalam peraturan perundangan (statutory)
• Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode
sebelumnya pos-pos berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih awal;
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
e. Lain-lain;
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
• Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

39. LAPORAN ARUS KAS
 Menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas
pada tanggal pelaporan.
 Disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi
perbendaharaan umum
 Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi, investasi,
pendanaan, dan transitoris

40. LAPORAN OPERASIONAL
 Merupakan Laporan yang menyajikan pos-pos
sebagai berikut:
a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
b) Beban dari kegiatan operasional ;
c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
d) Pos luar biasa, bila ada;
e) Surplus/defisit-LO.
• Kegiatan dapat dianalisis menurut klasifikasi
ekonomi atau fungsi.

41. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
• Merupakan Laporan yang menyajikan pos-pos:
a) Ekuitas awal;
b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi
ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif
yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi
dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: koreksi
kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset
tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas akhir.
• Rincian dari unsur dalam LPE disajikan dalam CALK

42. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
• Disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Laporan
Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE harus mempunyai
referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.
• Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar
terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,
Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.
• Catatan atas laporan keuangan terdiri dari:
– Informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi
– Informasi tentang kebijakan fisal / keuangan
– Ikhtisar pencapaian target keuangan
– Dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi
– Informasi yang diharuskan PSAP yang belum disajikan
– Informasi lainnya untuk penyajian yang wajar

43. 43
PSAP 11
LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

44. RUANG LINGKUP
 Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit
pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas
pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut
Pernyataan Standar ini agar mencerminkan satu
kesatuan entitas.
 Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah
pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan
keuangan semua entitas pelaporan, termasuk
laporan keuangan badan layanan umum.
44

45. RUANG LINGKUP
 Laporan keuangan konsolidasian pada
Kementerian/Lembaga/ pemerintah daerah sebagai
entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua
entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan
layanan umum.
 Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah
pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan
keuangan semua entitas pelaporan, termasuk laporan
keuangan badan layanan umum.
45

46. STANDAR TIDAK MENGATUR
 Laporan keuangan konsolidasian perusahaan
negara/perusahaan daerah;
 Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan
asosiasi;
 Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan
(joint venture); dan
 Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah
46

47. PENYAJIAN LAPORAN KONSOLIDASIAN
 Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan.
 Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk
periode pelaporan yang sama dengan periode
pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi
jumlah komparatif dengan periode sebelumnya
 Proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun
timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian,
apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan,
maka hal tersebut diungkapkan dalam CaLK.
47

48. ENTITAS PELAPORAN
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan
yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan.
48

49. CIRI-CIRI ENTITAS PELAPORAN
 Dibiayai oleh APBN/APBD atau mendapat
pemisahan kekayaan dari anggaran;
 Dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
 Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat
pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang
ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
 Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban
baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil
rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.
49

50. ENTITAS PELAPORAN (PP 8/2006)
Terdiri dari:
1) Pemerintah Pusat.
2) Pemerintah Daerah.
3) Kementerian negara/lembaga (KL).
4) Bendahara Umum Negara (BUN).
50

51. ENTITAS AKUNTANSI (par 6)
Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai
entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi
dan menyampaikan laporan keuangan
sehubungan dengan anggaran/barang yang
dikelolanya yang ditujukan kepada entitas
pelaporan.
51

52. ENTITAS AKUNTANSI (PP 8/2006)
Terdiri dari:
1) Setiap kuasa pengguna anggaran di lingkungan suatu
K/L yang mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran
tersendiri.
2) Bendahara Umum Daerah (BUD).
3) Kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemda bila
mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran yang
terpisah, jumlah anggarannya relatif besar, dan
pengelolaan kegiatannya dilakukan secara mandiri.
52

53. PENGERTIAN KONSOLISASI
Konsolidasi adalah proses penggabungan
antara akun-akun yang diselenggarakan oleh
suatu entitas pelaporan dengan entitas
pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan
entitas akuntansi lainnya, dengan
mengeliminasi akun-akun timbal balik agar
dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan
konsolidasian.
53

54. BLU/BLUD
• Selaku penerima anggaran belanja pemerintah
(APBN/APBD) BLU/BLUD adalah entitas akuntansi,
yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada
entitas pelaporan yang secara organisatoris
membawahinya.
• Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan,
walaupun bukan berbentuk badan hukum yang
mengelola kekayaan Negara yang dipisahkan,
BLU/BLUD adalah entitas pelaporan.
54

55. PROSEDUR KONSOLIDASI (par 22)
 Menggabungkan dan menjumlahkan akun yang
diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas
pelaporan lainnya atau entitas akuntansi dengan
entitas akuntansi lainnya dengan atau tanpa
mengeliminasi akun timbal balik.
 Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan
dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh
entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di
bawahnya.
 Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi
akun-akun yang timbal-balik, maka nama-nama akun
yang timbal balik dan estimasi besaran jumlah dalam
akun yang timbal balik dicantumkan dalam CaLK.
55

56. KONSOLIDASI DAN PENGGABUNGAN
56
EA EA EA
EA
EA EA
EP EP EP
EP
PENGGABUNGAN PENGGABUNGAN
PENGGABUNGAN
KONSOLIDASI
LK
LKK
LK= LAPORAN KEUANGAN, LKK=LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI,
EP=ENTITAS PELAPORAN, EA=ENTITAS AKUNTANSI

57. KONSOLIDASI DITINGKAT PEMERINTAH DAERAH
• Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang
mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang harus
menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset,
utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan
belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya guna
menghasilkan laporan keuangan yang akan disampaikan
kepada entitas pelaporan.
• Penyelenggaran akuntansi mengacu kepada Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.
57

58. KONSOLIDASI DITINGKAT PEMERINTAH DAERAH
• Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan
gabungan dari satuan kerja yang berada dilingkup SKPD dan
menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota melalui Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah selaku entitas pelaporan untuk dilakukan proses
konsolidasian.
• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD menyusun laporan keuangan
sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah yang
selanjutnya akan digabungkan dengan laporan keuangan yang berasal dari
SKPD.
• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku entitas pelaporan melakukan
proses konsolidasian dan menyusun laporan keuangan PEMDA berdasarkan
laporan keuangan SKPD serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan
perbendaharaan daerah dan disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota
untuk selanjutnya disampaikan ke BPK dan DPRD.
58

59. CONTOH JURNAL AKT
PEMERINTAHAN

60. LRA DALAM AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL
 LRA dihasilkan dari siklus anggaran yang
sebaiknya tidak disatukan dengan siklus
akuntansi.
 Untuk siklus anggaran, yang dicatat hanyalah
transaksi anggaran dan harus sesuai dengan
pos anggarannya
 LRA hanya berfokus pada transaksi dengan
basis kas, sehingga untuk penerimaan dan
pengeluaran yang tidak terkait dengan kas
tidak dicatat dalam LRA. Jika ditambahkan
boleh dimasukkan dalam informasi tambahan
LRA. 60
Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

61. TRANSAKSI ANGGARAN
 Transaksi belanja
61
Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010
Belanja xxxx
Perubahan SAL xxxx
 Transaksi pendapatan
Perubahan SAL xxxx
Pendapatan xxxx
 Jurnal penutup
Pendapatan xxxx
Belanja xxxx
Perubahan SAL xxxx
SAL
xxxx
Akun
Perantara

62. TRANSAKSI BELANJA ASET TETAP & PERSEDIAAN
Pemda pada 5 Desember membayar 500.000.000 untuk
membeli peralatan melalui pengeluaran LS
Tanggal Finansial Anggaran
5 Des Aset tetap – peralatan 500.000.000 Belanja Modal 500.000.000
R/K PPKD 500.000.000 Perubahan SAL 500.000.000
Pemda pada 15 Desember membayar 40.000.000 untuk
membeli persediaan dengan pengeluaran LS
Tanggal Finansial Anggaran
15 Des Persediaan 40.000.000 Belanja Barang 40.000.000
R/K PPKD 40.000.000 Perubahan SAL 40.000.000

63. TRANSAKSI PENERIMAAN
Pada tanggal 7 Januari, SKPD A mengeluarkan SKP atas restoran Lazata sebesar
10.000.000 dan hotel Melati 300.000.000. Pada tanggal 16 Februari restoran Lazata
membayar ke bendahara penerimaan SKPD A dan pada hari yang sama bendahara
penerimaan menyetorkan ke rekening kas daerah. Pada 25 Februari Hotel Melati
membayar pajak hotel ke kas umum daerah.
Tanggal Finansial Anggaran
7 jan Piutang Pendapatan
Pendapatan Pajak – LO
310.000.000
310.000.000
Tidak dicatat
16 Feb Kas di Bendahara Penerimaan
Piutang Pendapatan
10.000.000
10.000.000
Perubahan SAL
Pendapatan Pajak – LRA
10.000.000
10.000.000
16 Feb R/K PPKD
Kas Dibendahara Pe
nerimaan
10.000.000
10.000.000
Tidak dicatat
25 Feb R/K PPKD
Piutang Pendapatan
300.000.000
300.000.000
Perubahan SAL
Pendapatan Pajak – LRA
300.000.000
300.000.000

64. TRANSAKSI BELANJA
Pada tanggal 30 Januari, SKPD A membayar gaji pegawai dengan LS
sebesar 80.000.000
Tanggal Finansial Anggaran
30 Jan Beban Gaji
R/K PPKD
80.000.000
80.000.000
Belanja Gaji
Perubahan SAL
80.000.000
80.000.000
Pada tanggal 3 Maret, SKPD A membayar biaya pemeliharaan dengan
kas sebesar 10.000.000
Tanggal Finansial Anggaran
30 Jan Beban pemeliharaan
Kas Bendahara pengeluaran
10.000.000
10.000.000
Belanja Gaji
Perubahan SAL
10.000.000
10.000.000

65. TRANSAKSI PERSEDIAAN
Saldo persediaan 31 Des 20X1 sebesar 30.000.000.
Entitas pada 1 Feb 20X2 melakukan belanja persediaan
sebesar 200.000.000. Pada 31 Des 20X2 saldo persediaan
50.000.000
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 65
Tanggal Finansial Anggaran
1 Feb Persediaan 200.000.000 Belanja Barang 200.000.000
Kas 200.000.000 Perubahan SAL 200.000.000
31 Des Beban Persediaan 180.000.000 Tidak ada jurnal
Persediaan 180.000.000

66. JURNAL INVESTASI JANGKA
PENDEK
Pada 30 Maret 20X2, Pemerintah Kota Bengawan menempatkan
dananya sebesar 200.000.000 pada deposito berjangka 6 bulan dapat
diperpanjang (ARO) di Bank Amarta, bunga 5%. Pada 30 September
20X2 diterima bunga deposito 5.000.000. Deposito ini sampai akhir
tahun belum dicairkan.
Tanggal Finansial Anggaran
30 Mar Invesasi jangka pendek 200.000.000 Tidak ada jurnal
20X2 Kas 200.000.000
30 Sep Kas 5.000.000 Perubahan SAL 5.000.000
20X2 Pendapatan bunga –
LO
5.000.000 Pendapatan bunga –
LRA
5.000.000
31 Des Piutang Bunga 2.500.000
20X2 Pendapatan bunga –
LO
2.500.000
30 Mar Ksd 5.000.000 Perubahan SAL 5.000.000
20X3 Pendapatan bunga –
LO
2.500.000 Pendapatan bunga –
LRA
5.000.000
Piutang bunga 2.500.000

67. JURNAL INVESTASI JANGKA PANJANG-Alternatif
Pada 1 Jan 20X2, Pemerintah Kota Bengawan mengambilalih investasi sebuah
perusahaan swasta (PT. Lawu) menjadi BUMD dengan nilai investasi 8.000.000.000
dengan kepemilikan Pemda sebesar 60%. Selama tahun 20X2 PT. Lawu menghasilkan
laba sebesar 800.000.000, hak Pemda 480.000.000 dan membagikan dividen pada 25
Des sebesar 500.000.000 juta, yagn menjadi hak Pemda 300.000.000
Tanggal Finansial Anggaran
1 Jan Invesasi jangka panjang 8.000.000.000 Pengeluaran Pembiayaan 8.000.000.00
0
Kas 8.000.000.000 Perubahan SAL 8.000.000.00
0
31 Des Investasi jangka panjang 480.000.000 Tidak ada jurnal
Pendapatan investasi –
LO
480.000.000
15 Maret Kas 300.000.000 Perubahan SAL 300.000.000
Investasi jangka
panjang
300.000.000 Pendapatan dividen -
LRA
300.000.000
Saldo akhir investasi mencerminkan 8.000 + 480 – 300 = 8.180 terjadi
kenaikan investasi 180 karena laba 480 yang menjadi hak Pemda baru 300 yang
dibagikan dalam bentuk dividen

68. JURNAL INVESTASI JANGKA PANJANG-
pelepasan
Pada 1 Juli 20X5 nilai investasi di BUMD di neraca sebesar
5.000.000.000. Pemda menjual 20%nya dengan harga 1.750.000.000.
(asumsi telah dilakukan pencatatan atas pengakuan laba sampai dengan
semester tersebut.
Tanggal Finansial Anggaran
1 Juli Kas 1.750.000.000 Perubahan SAL 1.750.000.000
Investasi jangka
panjang
1.000.000.000 Penerimaan
pembiayaan
dari penjualan
investasi
1.750.000.000
Surplus penjualan
investasi
750.000.000

69. JURNAL PEROLEHAN ASET
Pada 1 Juli 20X2 SKPD ABC membeli tanah dengan harga 850juta ditambah
biaya untuk pengurusan surat-surat kepemilikan sebesar 50juta, LS.
Pada 1 Juli 20X2 SKPD ABC membeli tanah dan bangunan dengan harga
1.000juta. Nilai tanah dan bangunan jika dijual terpisah nilai tanah 480juta dan
bangunan 720 juta, LS.
Tanggal Finansial Anggaran
1 Juli Tanah 850.000.000 Belanja modal 850.000.000
R/K PPKD 850.000.000 Perubahan SAL 850.000.000
1 Juli Tanah 400.000.000 Belanja modal 1.000.000.000
Bangunan 600.000.000 Perubahan SAL 1.050.000.000
Pendapatan bunga –
LO
10.000.000
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 69
Nilai tanah 480 / (480+720) x 1.000 = 400juta
Nilai bangunan 720 / (480+720) x 1.000 = 600 juta

70. JURNAL DEPRESIASI ASET
Pada 1 Juli 20X2 SKPD ABC mengakui dan menghitung depresiasi.
Bangunan nilai perolehan 6.000 juta disusutkan 20 tahun. Kendaraan
800 juta disusutkan 8 tahun, peralatan A 400juta disusutkan 8 tahun dan
peralatan B 200 juta disusutkan 4 tahun. Penyusutan dengan
menggunakan metode garis lurus
Tanggal Finansial Anggaran
1 Juli Beban depresiasi 140.000.000 Tidak ada jurnal
Akumulasi
Depresiasi
140.000.000
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 70
Bangunan 6.000 / 20 x 6/12 = 30juta
Kendaraan 800 / 8 x 6/12 = 50
Peralatan A 480 / 8 x 6/12 = 30
Peralatan B 240 / 4 x 6/12 = 30
TOTAL 140juta

71. JURNAL PENJUALAN ASET
Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC menjual
kendaraan dengan harga 40 juta. Kendaraan tersebut
dibeli 10 tahun yang lalu dengan harga 200juta, telah
disusutkan semua sehingga nilai buku 0.
Tanggal Finansial Anggaran
30 Des Kas 40.000.000 Perubahan SAL 40.000.000
Akumulasi Depresiasi 200.000.000 Pendapatan lain-lain 40.000.000
Kendaraan 200.000.000
Surplus penjualan
kendaraan
40.000.000
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 71
Kendaraan nilai buku 0, 40 juta adalah surplus penjualan kendaraan.

72. JURNAL PENJUALAN ASET
Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC menjual
peralatan dengan harga 30 juta. Peralatan harga
perolehan 80juta, telah didepresiasikan 4 tahun (dari
8 tahun masa mafaat), nilai buku tersisa 40 juta.
Tanggal Finansial Anggaran
30 Des Kas 30.000.000 Perubahan SAL 10.000.000
Akumulasi Depresiasi 40.000.000 Pendapatan lain-lain 10.000.000
Defisit penjualan
peralatan
10.000.000
Peralatan 80.000.000
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 72
Peralatan nilai buku 20 juta. Defisit penjualan peralatan 30 – 40 = (10)

73. JURNAL PENGHAPUSAN ASET
Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC melakukan penghapusan
peralatan yang hilang karena banjir besar yang terjadi pada
tahun tersebut. Nilai aset yang dihapuskan sebesar 400juta
dengan akumulasi depreasiasi 300juta. Penghapusan aset
dilakukan dengan mengikuti prosedur penghapusan sesuai
dengan regulasi yang berlaku.
Tanggal Finansial Anggaran
30 Des Akumulasi Depresiasi 300.000.000 Tidak ada jurnal
Defisit penghapusan
peralatan
100.0000.000
Peralatan 400.000.000
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 73

74. JURNAL PENERIMAAN HIBAH ASET
Pada 30 Juni 20X2 SKPD ABC menerima kendaraan
senilai 200juta hibah dari sebuah perusahaan.
Kendaraan tersebut didepresiasikan selama 8 tahun.
Tanggal Finansial Anggaran
30 Juni Kendaraan 200.000.000 Tidak ada jurnal
Pendapatan hibah
LO
200.000.000
31 Des Beban Depresiasi 12.500.000 Tidak ada jurnal
Akumulasi
Depresiasi
12.500.000
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 74

75. JURNAL PENYELESAIAN KDP
Pada 30 Juni 20X2 SKPD ABC menyelesaikan KDP berbentuk gedung
yang telah dibangun mulai tahun 20X0. Saldo KDP pada 1 Januari
20X2 sebesar 800juta. Penyelesaian KDP di tahun 20X2 sebesar
200juta. Gedung didepresiasikan 20 tahun.
Tanggal Finansial Anggaran
30 Juni KDP 200.000.000 Belanja Modal 200.000.000
Kas 200.000.000 Perubahan SAL 200.000.000
30 Juni Bangunan 1.000.000.000 Tidak ada jurnal
KDP 1.000.000.000
31 Des Beban Depresiasi 25.000.000 Tidak ada jurnal
Akumulasi
Depresiasi
25.000.000
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 75

76. JURNAL REVALUASI ASET
Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC melakukan revaluasi bangunan
karena berdasarkan hasil pemeriksaan, bangunan tersebut nilainya tidak
mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Nilai bangunan tersebut saat ini
400juta dan akumulasi depresiasi 400juta. Hasil penilaian menyatan nilai
bangunan tersebut 200juta. Bangunan hasil revaluasi diyakini masih
memiliki masa manfaat 10 tahun ke depan
Tangg
al
Finansial Anggaran
30 Des Akumulasi depresiasi 200.000.000 Tidak ada jurnal
Ekuitas 200.000.000
METODE Eliminasi
30 Des Akumulasi depresiasi 400.000.000 Tidak ada jurnal
Bangunan 400.000.000
Bangunan 200.000.000
Ekuitas 200.000.000
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 76

77. PENGHENTIAN KDP
No.
Pembangunan
Aset
Berita Acara
Penyelesaian
Pekerjaan (BAPP)
Pemanfaatan
Aset
Penyajian
1. Selesai Sudah diperoleh Sudah
dimanfaatkan
Aset Tetap
2. Selesai Sudah diperoleh Belum
dimanfaatkan
Aset Tetap
3. Selesai Belum diperoleh Sudah
dimanfaatkan
KDP
4. Selesai sebagian Belum diperoleh Sebagian sudah
dimanfaatkan
KDP
5. Selesai sebagian, karena sebab tertentu (misalnya terkena
bencana alam/force majeur) aset tersebut hilang, maka
penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan
hilang
KDP dapat
dihapuskan
6. Belum selesai BAST sudah ada - KDP

78. JURNAL PENGELUARAN & PENYELESAIAN KDP
Pada 30 Desember 20X0 SKPD ABC melakukan pengeluaran untuk KDP berbentuk
gedung sebesar 700juta. Pada 30 Desember 20X1 pengeluaran untuk pembangunan
sebesar 500juta. Pada 30 Juni pengeluaran 300 juta dan gedung diserahterimakan
dan mulai digunakan. Depresiasi 20 tahun.
Tanggal Finansial Anggaran
30/12/20X0 KDP 700.000.000 Belanja Modal 700.000.000
Kas 700.000.000 Perubahan SAL 700.000.000
30/12/20X1 KDP 500.000.000 Belanja Modal 500.000.000
Kas 500.000.000 Perubahan SAL 500.000.000
30/6/20X2 KDP 300.000.000 Belanja Modal 300.000.000
Kas 300.000.000 Perubahan SAL 300.000.000
30/6/20X2 Aset Tetap 1.400.000.000 Tidak ada jurnal
KDP 1.400.000.000
31/12/20X2 Beban dep. 75.000.000 Tidak ada jurnal
Ak. Dep 75.000.000
ILUSTRASI JURNAL KDP

79. ILUSTRASI
• Kota Bengawan mengadakan suatu kontrak konstruksi bangunan
dengan PT AK pada tahun 20X2 dengan nilai kontrak
Rp1.000.000.000 dan diperkirakan akan diselesaikan
pembangunannya pada 31 Nopember 20X2 dengan 2 termijn
pembayaran. Tanggal 30 Nopember 20X2 pembangunan termin
pertama telah selesai dan telah diserahterimakan senilai Rp
300.000.000, tetapi dikarenakan sesuatu hal, Pemerintah Kota
Bengawan belum membayar tagihan PT AK. Pada 31 Desember 20X2
dicapai kesepakatan antara Pemerintah Kota Bengawan dengan PT
AK, pembayaran termin pertama dilakukan pada 1 Maret 20X2 dan
termin kedua akan dibayar 1 Maret 20X3. Misal tgl 1 Maret 20X3 dan
20X4 pembayaran dilakukan tepat waktu dan penyelesaian termin
kedua terjadi 30 Desember 20X3. Bangunan disusutkan 20 tahun.
79

80. ILUSTRASI
80
Tanggal Finansial Anggaran
30 Nop
20X2
KDP 300.000.000 Tidak ada jurnal
Utang 300.000.000
1 Mar 20X3 Utang 300.000.000 Belanja Modal 300.000.000
Kas 300.000.000 Perubahan SAL 300.000.000
30 Des
20X3
KDP 700.000.000 Tidak ada jurnal
Utang 700.000.000
30 Des
20X3
Bangunan 1.000.000.000 Tidak ada jurnal
KDP 1.000.000.000
1 Mar 20X4 Utang 700.000.000 Belanja Modal 700.000.000
Kas 700.000.000 Perubahan SAL 700.000.000
31 Des
20X4
Beban Depresiasi 50.000.000 Tidak ada jurnal
Akumulasi 50.000.000

81. ILUSTRASI UTANG
Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC menerima penagihan atas
kegiatan pemeliharaan rutin AC 10.000.000. Kegiatan telah
diselesaikan Namun tagihan diterima setelah tutup anggaran sehingga
tidak dapat dikeluarkan kas untuk membayar kegiatan tersebut. Kas
baru dibayarkan pada 13 Januari 20X3
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 81
Tanggal Finansial Anggaran
30 Des Beban pemeliharaan 200.000.000 Tidak ada jurnal
Utang 200.000.000
13 Jan Utang 10.000.000 Belanja pemeliharaan 10.000.000
Kas 10.000.000 Perubahan SAL 10.000.000

82. ILUSTRASI UTANG
Pada 1 April 20X2 Kota Bengawan menerima utang dari Luar Negeri
5.000.000.000 untuk pengembangan jaringan transportasi yang dapat
menunjang industri di kota tersebut. Utang tersebut berbunga rendah
4% per tahun. Bunga dibayar setiap tanggal 1 April dan pembayaran
akan dilakukan setelah 5 tahun selama 5 kali angsuran.
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 82
Tanggal Finansial Anggaran
1 April 20X2 Kas 5.000.000.000 Perubahan SAL 5.000.000.000
Utang 5.000.000.000 Penerimaan
pembiayaan
- utang jangka panjang
5.000.000.000
31 Des
20X3
Beban bunga 150.000.000 Tidak ada jurnal
Utang bunga 150.000.000
1 Des 20X3 Utang bunga 150.000.000 Belanja bunga 200.000.000
Beban bunga 50.000.000 Perubahan SAL 200.000.000
Kas 200.000.000

83. ILUSTRASI UTANG
Pada 30 September 20X2 Kota Bengawan menerima kas sebesar 40.000.000
akibat kelebihan pembayaran gaji untuk tahun anggaran 20X1.
Pada 30 Septermber 20X2 Kota Bengawan harus membayar kas sebesar
10.000.000 untuk membayar kekurangan pembayaran biaya pemeliharaan
tahun 20X1 kepada salah seorang rekanan.
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 83
Tangga
l
Finansial Anggaran
30 Sep Kas 40.000.000 Perubahan SAL 40.000.000
Pendapatan lain-lain -
LO
40.000.000 Pendapatan lain -
LRA
40.000.000
30 Sep Ekuitas 10.000.000 Koreksi SAL 10.000.000
Kas 10.000.000 Perubahan SAL 10.000.000

84. ILUSTRASI UTANG
Pada 30 September 20X2 Kota Bengawan menerima kas sebesar
100.000.000 akibat kelebihan pembayaran belanja modal (gedung)
untuk tahun anggaran 20X1.
Pada 30 Septermber 20X2 Kota Bengawan harus membayar kas
sebesar 20.000.000 untuk membayar kekurangan pembayaran belanja
modal tahun 20X1 kepada salah seorang rekanan.
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 84
Tangga
l
Finansial Anggaran
30 Sep Kas 40.000.000 Perubahan SAL 40.000.000
Gedung 40.000.000 Pendapatan lain -
LRA
40.000.000
30 Sep Peralatan 20.000.000 Koreksi SAL 20.000.000
Kas 20.000.000 Perubahan SAL 20.000.000

85. 85
PSAP 12
LAPORAN OPERASIONAL
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

86. LINGKUP DAN MANFAAT
RUANG LINGKUP
Berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi,
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam
menyusun laporan operasional yang menggambarkan
pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam
suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan
negara/daerah.
• MANFAAT LAPORAN OPERASIONAL
• Menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan
dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya.

87. KONSEPSI BASIS
87
LRA
Ada
pemisahan
kegiatan non
operasional
dan pos luar
biasa
Pendapatan
dan belanja
akrual
Pemisahan
laporan
pertanggung
jawaban
anggaran dan
laporan finansial
Surplus/defisit
akrual yang
menambah/
mengurangi
ekuitas
LRA & LO
PP 71/2010

88. KONSEPSI BASIS
• Pendapatan LO dan beban dalam bentuk
barang/jasa harus dilaporkan berdasarkan nilai
wajarnya pada tanggal transaksi dan diungkap
dalam CaLK
• Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk
barang/jasa antara lain hibah dalam wujud
barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi
• Pembiayaan tidak diperhitungkan dalam
perhitungan surplus/defisit LO karena transaksi
pembiayaan tidak terkait dengan operasi pada
periode pelaporan.

89. KONSEPSI BASIS
89
Besarnya beban yang harus ditanggung oleh
pemerintah dalam menjalankan pelayanan
Operasi keuangan secara menyeluruh yang
berguna dalam mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas dan
kehematan perolehan dan penggunaan
sumber daya ekonomi
Memprediksi pendapatan LO yang akan
diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah
dalam periode mendatang dengan menyajikan
laporan secara komparatif
Peningkatan ekuitas (bila surplus operasional)
dan penurunan ekuitas (bila defisit operasional)
COST
Performace
Estimation
Equity
LO menyediakan
informasi mengenai
seluruh kegiatan
operasional
keuangan entitas
pelaporan yang
penyajiannya
disandingkan dengan
periode sebelumnya
PP 71/2010 AKRUAL
Laporan pendapatan
dan beban akrual
PP 24/2005 CTA
Opsional (Laporan
Kinerja Keuangan)
KONSEPSI BASIS

90. • Laporan Operasional menyajikan informasi beban akrual
yang dapat digunakan untuk menghitung cost per
program/kegiatan pelayanan
COST untuk
setiap
program/
kegiatan
Laporan Operasional
Beban pegawai
Beban belanja barang
Beban bunga
Beban subsidi
Beban hibah
Beban bantuan sosial
Beban penyusutan
Beban transfer
Beban lain-lain
Perhitungan Cost
Labor cost
Material cost
Overhead cost
PERANAN LAPORAN OPERASIONAL