IPSAS 22 Sektor Pemerintahan Umum (Government General Sector)Puput Waryanto
1. IPSAS 22 menetapkan persyaratan pengungkapan informasi keuangan sektor umum pemerintah (GGS) dalam laporan keuangan konsolidasi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman antara laporan keuangan dan statistik keuangan.
2. GGS terdiri atas entitas nonlaba pemerintah yang menjalankan aktivitas nonpasar dan tergantung pada anggaran pemerintah, tidak termasuk perusahaan milik negara yang lebih beroperasi
Dokumen tersebut membahas konsep dasar dan kerangka konseptual akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Termasuk pengguna laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, asumsi dasar, karakteristik kualitatif, unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan dan pengukuran.
1. Dokumen tersebut membahas kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang mencakup dasar hukum, lingkungan, tujuan, entitas akuntansi dan pelaporan, serta tujuan pelaporan keuangan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Kerangka konseptual ini menjelaskan konsep dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah dan merupakan acuan bagi penyusun standar akuntansi, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan. Kerangka konseptual ini juga mendefinisikan entitas akuntansi dan entitas pelaporan
IPSAS 22 Sektor Pemerintahan Umum (Government General Sector)Puput Waryanto
1. IPSAS 22 menetapkan persyaratan pengungkapan informasi keuangan sektor umum pemerintah (GGS) dalam laporan keuangan konsolidasi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman antara laporan keuangan dan statistik keuangan.
2. GGS terdiri atas entitas nonlaba pemerintah yang menjalankan aktivitas nonpasar dan tergantung pada anggaran pemerintah, tidak termasuk perusahaan milik negara yang lebih beroperasi
Dokumen tersebut membahas konsep dasar dan kerangka konseptual akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Termasuk pengguna laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, asumsi dasar, karakteristik kualitatif, unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan dan pengukuran.
1. Dokumen tersebut membahas kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang mencakup dasar hukum, lingkungan, tujuan, entitas akuntansi dan pelaporan, serta tujuan pelaporan keuangan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Kerangka konseptual ini menjelaskan konsep dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah dan merupakan acuan bagi penyusun standar akuntansi, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan. Kerangka konseptual ini juga mendefinisikan entitas akuntansi dan entitas pelaporan
Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang Berlaku secara InternasionalDeady Rizky Yunanto
Berikut ringkasan dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut membahas tentang penyajian laporan keuangan berbasis akrual menurut standar akuntansi internasional untuk sektor publik (IPSAS). IPSAS menetapkan komponen-komponen laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dokumen tersebut juga membandingkan penyajian laporan keuangan menurut standar
Dokumen tersebut membahas tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan bagian penting dari laporan keuangan untuk memberikan penjelasan dan pengungkapan lebih lanjut mengenai pos-pos yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. CaLK harus mengungkapkan kebijakan akuntansi, rekonsiliasi antara basis kas dan akrual, serta informasi penting lainnya seperti p
Dokumen tersebut membahas tentang standar akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai dasar kebutuhan standar akuntansi publik, perumusan standar, tujuan penyusunan, dan perkembangannya di Indonesia.
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi PemerintahEnvaPya
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mengatur penyajian laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuannya adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah.
Tugas teori akuntansi tentang review standar akuntansiAnisa Muvit
Standar akuntansi merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan yang mengatur definisi, pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan elemen laporan keuangan secara jelas, konsisten, dan dapat dipercaya untuk memberikan informasi kepada pemakai laporan. Terdapat empat jenis standar akuntansi di Indonesia yaitu SAK, SAK ETAP, SAK Syariah, dan SAP.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi akuntansi menurut beberapa lembaga akuntansi dan pandangan berbagai ahli. Ia juga menjelaskan sifat dasar, persamaan, siklus, tujuan, dan bidang spesialisasi akuntansi serta lembaga yang mengatur akuntansi di Indonesia.
Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual menjelaskan tujuan, lingkungan, pengguna, entitas pelaporan, tujuan pelaporan keuangan, asumsi dasar, karakteristik, prinsip-prinsip akuntansi dan komponen laporan keuangan pemerintah. Dokumen ini memberikan panduan bagi penyusun standar, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan.
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian aset daerah dari perspektif standar akuntansi pemerintahan. Secara garis besar membahas tentang standar akuntansi pemerintahan, pengakuan, pengukuran, dan klasifikasi aset tetap pemerintah menurut standar tersebut.
Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang Berlaku secara InternasionalDeady Rizky Yunanto
Berikut ringkasan dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut membahas tentang penyajian laporan keuangan berbasis akrual menurut standar akuntansi internasional untuk sektor publik (IPSAS). IPSAS menetapkan komponen-komponen laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dokumen tersebut juga membandingkan penyajian laporan keuangan menurut standar
Dokumen tersebut membahas tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan bagian penting dari laporan keuangan untuk memberikan penjelasan dan pengungkapan lebih lanjut mengenai pos-pos yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. CaLK harus mengungkapkan kebijakan akuntansi, rekonsiliasi antara basis kas dan akrual, serta informasi penting lainnya seperti p
Dokumen tersebut membahas tentang standar akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai dasar kebutuhan standar akuntansi publik, perumusan standar, tujuan penyusunan, dan perkembangannya di Indonesia.
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi PemerintahEnvaPya
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mengatur penyajian laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuannya adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah.
Tugas teori akuntansi tentang review standar akuntansiAnisa Muvit
Standar akuntansi merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan yang mengatur definisi, pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan elemen laporan keuangan secara jelas, konsisten, dan dapat dipercaya untuk memberikan informasi kepada pemakai laporan. Terdapat empat jenis standar akuntansi di Indonesia yaitu SAK, SAK ETAP, SAK Syariah, dan SAP.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi akuntansi menurut beberapa lembaga akuntansi dan pandangan berbagai ahli. Ia juga menjelaskan sifat dasar, persamaan, siklus, tujuan, dan bidang spesialisasi akuntansi serta lembaga yang mengatur akuntansi di Indonesia.
Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual menjelaskan tujuan, lingkungan, pengguna, entitas pelaporan, tujuan pelaporan keuangan, asumsi dasar, karakteristik, prinsip-prinsip akuntansi dan komponen laporan keuangan pemerintah. Dokumen ini memberikan panduan bagi penyusun standar, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan.
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian aset daerah dari perspektif standar akuntansi pemerintahan. Secara garis besar membahas tentang standar akuntansi pemerintahan, pengakuan, pengukuran, dan klasifikasi aset tetap pemerintah menurut standar tersebut.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang Pengantar Akuntansi Pemerintahan di Universitas Pakuan, mencakup dasar hukum, pengertian, sistem, karakteristik, peranan, dan perbandingan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi swasta menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.
Akuntansi adalah kegiatan yang menyediakan data keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan perusahaan kepada investor dan kreditur. Laporan keuangan berbeda dengan pelaporan keuangan karena ruang lingkup pelaporan keuangan lebih luas.
NDAMPAK PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-ETAP DALAM PELAPORAN...NormaSelestia
Abstrak
Rumah Sakit Pusdikkes Puskesad sebagai entitas pelayanan kesehatan yang dibawah naungan TNI Angkatan Darat, memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi keuangan secara transparan dan akurat. Untuk memenuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, Rumah Sakit Pusdikkes Puskesad mengadopsi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK).
SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang diringkas dari IFRS for SMEs. SAK ETAP berlaku sejak 1 Januari 2011 untuk perusahaan menengah ke bawah dan memberikan panduan penyajian laporan keuangan yang lebih sederhana.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan regulasi akuntansi pemerintah daerah di Indonesia. Tujuan kegiatan antara lain adalah agar peserta didik dapat menjelaskan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan menjelaskan regulasi akuntansi pemerintah daerah di Indonesia.
Akuntansi sebagai sistem informasi keuangan yang menyediakan laporan aktivitas ekonomi perusahaan kepada pemangku kepentingan. Dokumen ini menjelaskan akuntansi mencakup pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Dibahas pula kualitas informasi akuntansi, pengguna informasi, bidang-bidang akuntansi, etika profesi, dan standar akuntansi.
Dokumen tersebut membahas tentang standar akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas (1) dasar akuntansi berbasis kas dan akrual, (2) standar akuntansi pemerintahan yang mencakup penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, serta (3) akuntansi aset tetap, persediaan, dan investasi.
Analisis swot by diahadani.blogspot.comAndani Abayz
Analisis SWOT digunakan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman. Hasil analisis SWOT kemudian digunakan untuk merumuskan strategi organisasi.
hukum administrasi negara by diahandani.blogspot.comAndani Abayz
Hukum Administrasi Negara membahas berbagai aspek seperti hukum tata pemerintahan, tata usaha negara, administrasi, administrasi pembangunan, dan administrasi lingkungan. Dokumen ini juga menjelaskan pengertian, peran, tujuan, dan cakupan Hukum Administrasi Negara serta membedakannya dengan Hukum Tata Negara. Selain itu, dibahas pula sumber hukum administrasi negara dan peran Hukum Administrasi Negara sebagai alat
Transparan akuntansi 3 by diahandani.blogspot.comAndani Abayz
Dokumen tersebut membahas mengenai peran akuntansi manajemen dalam perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Akuntansi manajemen berperan memberikan informasi untuk perencanaan strategis, penganggaran, penilaian investasi, penentuan biaya pelayanan, dan penilaian kinerja di organisasi sektor publik.
2. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada pelaksana
Transparan akuntansi 1 by diahandani.blogspot.comAndani Abayz
Akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan pesat dalam waktu relatif singkat. Ruang lingkupnya mencakup berbagai organisasi publik seperti pemerintah, perusahaan milik negara, yayasan, dan organisasi nirlaba lainnya. Akuntansi sektor publik diperlukan untuk mengelola urusan publik secara transparan dan akuntabel.
3. POSISI KERANGKA KONSEPTUAL
Kerangka Konseptual bukan standar akuntansi
Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika
terdapat masalah akuntansi yg belum dinyatakan
dalam SAP
Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual
dan standar akuntansi, maka ketentuan standar
akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka
konseptual
3
4. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh
terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan
keuangannya
a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan
Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaaan
Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar
pemerintahan
adanya pengaruh proses poltik
Hub. Antara pembayar pajak dgn pelayanan pem.
a. Ciri keuangan pemerintah
Anggaran sbg pernyatan publik, target fiskal dan sebagai alat
pengendalian
Investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan
Kemungkinan Penggunaan akuntansi dana
4
5. PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN
Masyarakat;
Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan
lembaga pemeriksa;
Pihak yang memberi atau berperan dalam
proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan
Pemerintah.
5
6. ENTITAS PELAPORAN
Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri
dari:
Pemerintah pusat;
Pemerintah daerah;
Satuan organisasi di lingkungan pemerintah
pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut
peraturan perundang-undangan satuan organisasi
dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan
6
7. PERANAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
Akuntabilitas
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan
sumber daya dalam mencapai tujuan
Manajemen
memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas
aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
Transparansi
memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada
stakeholders
Keseimbangan Antargenerasi
memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk
membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung
beban pengeluaran tersebut
7
8. TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi
para pengguna dalam menilai akuntabilitas
dan membuat keputusan ekonomi, sosial
maupun politik.
8
9. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN KEUANGAN POKOK
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan
9
10. ASUMSI DASAR
Asumsi kemandirian entitas
Asumsi kesinambungan entitas
Asumsi keterukuran dalam satuan uang
(monetary measurement)
10
12. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Basis akuntansi;
Prinsip nilai historis;
Prinsip realisasi;
Prinsip substansi mengungguli bentuk
formal;
Prinsip periodisitas;
Prinsip konsistensi;
Prinsip pengungkapan lengkap; dan
Prinsip penyajian wajar.
12
13. BASIS AKUNTANSI
BASIS KAS: untuk pengakuan pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;
BASIS AKRUAL: untuk pengakuan aset,
kewajiban, dan ekuitas;
Entitas diperkenankan menggunakan basis
akrual sepenuhnya, namun tetap menyajikan
Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis
kas.
“Cash towards Accrual”
13
14. PRINSIP NILAI HISTORIS (HISTORICAL COST)
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara
kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari
imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada
saat perolehan.
Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara
kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk
memenuhi kewajiban di masa yang akan datang.
Nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada
penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat
diverifikasi.
14
15. PRINSIP REALISASI
Pendapatan yang tersedia yang telah
diotorisasikan melalui anggaran pemerintah
selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk
membiayai belanja yang terjadi dalam periode
tersebut.
Prinsip penandingan pendapatan-belanja tidak
mendapat penekanan seperti dalam akuntansi
komersial.
15
16. SUBSTANCE OVER FORM
Peristiwa harus dicatat dan disajikan
sesuai dengan substansi dan realitas
ekonomi, bukan hanya mengikuti
aspek formalitas.
16
17. PERIODISITAS
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan
entitas pemerintah perlu dibagi menjadi
periode-periode pelaporan sehingga
kinerja entitas dapat diukur dan posisi
sumber daya yang dimilikinya dapat
ditentukan
17
18. KONSISTENSI
Perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan
pada kejadian yang serupa dari periode ke periode
oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal).
Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan
syarat metode yang baru diterapkan menunjukkan
hasil yang lebih baik dari metode yang lama.
Pengaruh atas perubahan penerapan metode harus
diungkapkan dalam laporan keuangan.
18
19. PENGUNGKAPAN LENGKAP (FULL DISCLOSURE)
Laporan keuangan harus menyajikan secara
lengkap informasi yang dibutuhkan oleh
pengguna.
Informasi tersebut dapat ditempatkan pada
lembar muka laporan keuangan atau catatan
atas laporan keuangan.
19
20. PENYAJIAN WAJAR (FAIR PRESENTATION)
Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja,
dan perubahan posisi keuangan suatu entitas, diperlukan
pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur
kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam
kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan
tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak
dinyatakan terlalu rendah
20
21. KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN
MATERIALITAS
PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT
KESEIMBANGAN ANTAR KARKETRISTIK
KUALITATIF
21
22. PENGAKUAN
Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa
depan diperoleh dan mempunyai nilai yang
dapat diukur dengan andal;
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman
diterima atau pada saat kewajiban timbul;
Pendapatan diakui pada saat kas diterima di
Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau
entitas pelaporan;
Belanja diakui pada saat terjadinya
pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah atau entitas pelaporan.
22
23. TERIMA KASIH
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
(KSAP)
Gedung Perbendaharaan II, Lt. 3, Departemen Keuangan
Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta
Telepon/Fax (021) 352 4551,
website : www.ksap.org
Email: webmaster@ksap.org
23