Makalah ini membahas tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk akuntabilitas, manajemen, transparansi, evaluasi kinerja, dan keseimbangan antargenerasi. BPK RI memberikan empat jenis opini atas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu pendapat wajar tanpa

1. MAKALAH AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PELAPORAN KEUANGAN
KELOMPOK 4
FLORA SIMANJUNTAK 8335145400
CYRENIA NESSA PUTRI DINI 8335145404
MARWAH CHISTIE AL BIRUNI 8335145418
EDWARD ZUFRI 8335145423
RISMA TAZKIA RAHMA 8335145442

2. PENYIAPAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
I. PENGERTIAN
Proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah saat ini secara teknis memiliki
kesamaan dengan
proses dalam akuntansi secara umum, seperti gambar dibawah ini.
Laporan Keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Khusus
CALK sementara ini belum dapat dihasilkan melalui aplikasi. Secara periode ketiga laporan
tersebut dapat dihasilkan sesuai kebutuhan yang diinginkan yaitu bulanan, triwulanan,
semesteran dan tahunan. Berikut penjelasan singkat dan formula dari Neraca, LRA dan LAK.
Peranan Pelaporan Keuangan
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu
periode pelaporan.
Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang
dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi
keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu
menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah
dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan
terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
1) Akuntabilitas : mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan secara periodik.
2) Manajemen : membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu
entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan,
pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk
kepentingan masyarakat.
3) Transparansi : memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan
sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
undangan.
Dokumen
Transaksi
Jurnal Buku Besar Laporan
Keuangan

3. 4) Evaluasi Kinerja : mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan
sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.
5) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode
pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang
akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
Tujuan Pelaporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.Tujuan umum laporan
keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus
kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam
membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan
pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk
pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber
daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas
dana pemerintah;
b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan
ekuitas dana pemerintah;
c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan
memenuhi kebutuhan kasnya;
f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan;
g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan
dalam mendanai aktivitasnya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai
peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi
besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya
yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang
terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
1. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk
batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.
Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai
entitas pelaporan dalam hal:
1) aset;
2) kewajiban;
3) ekuitas dana;
4) pendapatan;
5) belanja;
6) transfer;
7) pembiayaan; dan
8) arus kas.
Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah :

4. 1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi,
sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial
dan organisasional.
Secara khusus, tujuan khusus penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah :
1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas,
saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi
ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan
peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang
disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi
pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian
tujuan operasional.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional
Komponen – komponen dalam Laporan Keuangan
Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan
pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen
menjadi sebagai berikut:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Arus Kas hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum
dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum
Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Ada
berberapa hal yang berbeda dalam pelaporan keungan pemerintah dari PP No.24 Tahun 2005
ke PP 71 Tahun 2010, perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut:

5. PP 24 Tahun 2005 PP 71 Tahun 2010
LAPORAN PERUBAHAN SAL
Tidak ada laporan tersendiri
NERACA
Ekuitas Dana terbagi;
• Ekuitas Dana Lancar: selisih antara aset
lancar dan kewajiban jangka pendek, termasuk
sisa lebih pembiayaan anggaran/saldo
anggaran lebih
• Ekuitas Dana Investasi: mencerminkan
kekayaan pemerintah yang tertanam dalam
investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset
lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka
panjang
• Ekuitas Dana Cadangan: mencerminkan
kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk
tujuan tertentu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
LAPORAN ARUS KAS
• Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan (Par 15)
Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset
non keuangan, pembiayaan, dan non
anggaran
LAPORAN KINERJA KEUANGAN
• Bersifat optional
• Disusun oleh entitas pelaporan yang
menyajikan laporan berbasis akrual
• Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos :
a) Pendapatan dari kegiatan operasional;
b) Beban berdasarkan klasifikasi fungsional
dan klasifikasi ekonomi;
c) Surplus atau defisit.
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
LAPORAN PERUBAHAN SAL
Laporan Perubahan SAL menyajikan secara
komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos
berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih awal;
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
tahun berjalan;
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun
Sebelumnya; dan
e. Lain-lain;
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
NERACA
Hanya Ekuitas, yaitu kekayaan bersih
pemerintah yang merupakan selisih antara aset
dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir
ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas
LAPORAN ARUS KAS
• Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan umum (Par 15)
• Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi, investasi,
pendanaan, dan transitoris
LAPORAN OPERASIONAL
• Merupakan Laporan Keuangan Pokok
• Menyajikan pos-pos sebagai berikut:
a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
b) Beban dari kegiatan operasional ;
c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non
Operasional, bila ada;
d) Pos luar biasa, bila ada;
e) Surplus/defisit-LO.
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
• Merupakan Laporan Keuangan Pokok

6. • Bersifat optional
• Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:
a) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;
b) Setiap pos pendapatan dan belanja beserta
totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-
standa lainnya, yang diakui secara langsung
dalam ekuitas;
e) Efek kumulatif atas perubahan kebijakan
akuntansi dan koreksi kesalahan yang
mendasar diatur dalam suatu standar terpisah .
CALK
Pada dasarnya hampir sama dengan PP baru
• Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:
a) Ekuitas awal;
b) Surplus/defisit-LO pada periode
bersangkutan;
c) Koreksi-koreksi yang langsung
menambah/mengurangi ekuitas, misalnya:
koreksi kesalahan mendasar dari persediaan
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi
aset tetap.
d) Ekuitas akhir.
CALK
Perbedaan yang muncul hanya dikarenakan
komponen laporan keuangan yang berbeda
dengan PP lama.
2. OPINI ATAS LAPORAN KEUNGAN
Pemberian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah didasarkan pada pertimbangan
atas:
a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
b. Efektivitas Pengendalian Intern;
c. Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; dan
d. Pengungkapan yang Lengkap (Full Disclosure).
Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI
memberikanCempat jenis opini, yaitu :
1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion). Adalah pendapat yang
menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara
wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca
dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini
berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah daerah tersebut dianggap telah
menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada
kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap
pengambilan keputusan.
2. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion).
Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa
menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisas APBD, Laporan
Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang
dikecualikan. Sebagian Pemeriksa memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang

7. kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu,
namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan
secara keseluruhan.
3. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion).
Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa
tidak menyajikan secara wajar Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan
Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini
laporan keuangan pemerintah daerah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan
pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
4. Pernyataan Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion).
Adalah pendapat yang menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan
keuangan, jika bukti pemeriksaan/audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan. Opini ini bisa
diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh pemerintah
daerah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang
dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.
Kemudian didukung oleh salah satu kriteria pemeriksaan atas laporan keuangan, yang
dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan, yang
disajikan dalam laporan keuangan salah satunya berdasarkan pada pengungkapan yang
lengkap (full disclosure). Oleh karena itu pengungkapan ( disclosure) merupakan hal yang
sangat penting dalam pemeriksaan untuk mengeluarkan opini atas laporan keuangan tersebut.
Begitu pentingnya peran pengungkapan (disclosure) dalam laporan keuangan, pemeriksaan
laporan keuangan dilakukan oleh pihak yang independen dikarenakan informasi
pengungkapan dalam laporan keuangan memiliki konsekuensi ekonomis yang substansial
dalam pengambilan keputusan.Selain itu para pengguna laporan keuangan memerlukan pihak
yang independen, untuk mendapatkan penjelasan tentang informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan.
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
Format LRA yang disediakan terdiri dari 2 (dua) format, yaitu LRA format SAP dan LRA
format APBD. Kedua format ini hanya dibedakan pengelompokkan rekening-
rekeningnya, contohnya pada format LRA-SAP ada kelompok Belanja Operasi.
Sementara format LRA-APBD dibagi kelompok Belanja Tak Langsung dan Belanja
Langsung. Sedangkan untuk LAK rekening-rekening dikelompokkan pada kelompok arus
kas masuk dan arus kas keluar.
Formula untuk laporan LRA baik format SAP maupun APBD tetap sama, yaitu :
1. Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan :
REALISASI PENDAPATAN = TBP dan atau STS DIKURANG Pengembalian
Pendapatan (SP2D) BERTAMBAH/BERKURANG atas transaksi Jurnal Penyesuaian
melalui Jurnal Memorial.
TBP dan atau STS maksudnya adalah bahwa pengakuan atas pendapatan bisa
berdasarkan dokumen TBP dan bisa juga berdasarkan STS. Berikut Jurnal yang

8. terjadi di SKPD jika terjadi transaksi pendapatan.
a. Jurnal Pengakuan Pendapatan dengan dokumen TBP dan STS :
Saat Bendahara Penerimaan menerima uang tunai dari wajib bayar/wajib
pajak/petugas pemungut, maka selanjutnya bendahara membuat Tanda Bukti
Penerimaan (TBP) untuk mengakui ada penerimaa atas pendapatan yang
diterimanya.
Jurnal dokumen TBP (jenis transaksi : penerimaan tunai) sebagai berikut :
Rekening Debet Kredit
Kas Bendahara Penerimaan Xxxxxxx
Retribusi Administrasi Pelayanan
Kesehatan Xxxxxxx
Selanjutnya penerimaan tunai dari pendapatan yang masuk disetorkan dengan
membuat dokumen STS ke BPD (Kas Daerah) oleh Bendahara Penerimaan.

9. Jurnal dokumen STS (jenis transaksi : penerimaan tunai) sebagai berikut :
Rekening Debet Kredit
RK-PPKD Xxxxxxx
Kas Bendahara Penerimaan Xxxxxxx
Jika sampai akhir periode laporan ada TBP yang belum disetorkan ke Kas
Daerah dengan membuatkan dokumen STS nya, maka pada Neraca SKPD
akan ada saldo pada Rekening Kas Bendahara.
b. Jurnal Pengakuan Pendapatan/Penerimaan Pembiayaan dengan
dokumen STS (tanpa melalui TBP) :
Proses penerimaan atas pendapatan pemerintah daerah selain melalui
bendahara penerimaan juga bisa langsung disetorkan/ditransfer ke Kas
Daerah, contohnya Penerimaan Pembiayaan, Pendapatan Dana
Perimbangan dan Pendapatan yang dipotong melalui SP2D contohnya
Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan
Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga. Meskipun proses penerimaan jenis
pendapatan dan penerimaan pembiayaan tersebut langsung ke Kas Daerah,
Bendahara Penerimaan tetap harus membuatkan dokumen STS-nya untuk
selanjutnya dibukukan dalam Buku Penerimaan dan Penyetoran (BKU-
Bendahara Penerimaan).
Jurnal dokumen STS (jenis transaksi:penerimaan Rekening BUD) sebagai
berikut:
Rekening Debet Kredit
RK-PPKD Xxxxxxx
Pendapatan-Sumbangan Pihak Ketiga Xxxxxxx
Sementara Jurnal yang harus dibuat oleh Fungsi Akuntansi
pemerintah daerah atas penerimaan Pendapatan/Penerimaan
Pembiayaan hanya yang berdasarkan dokumen STS saja, sesuai yang
dibukukan pada BKU-BUD (validasi kas daerah). Adapun jurnalnya
adalah sebagai berikut :
Rekening Debet Kredit
Kas di Kas Daerah Xxxxxxx
RK-SKPD …………. Xxxxxxx
c. Jurnal Pengakuan Pengembalian Pendapatan/Penerimaan
Pembiayaan dengan dokumen SP2D :
Pengembalian Pendapatan memang sangat jarang terjadi, tetapi secara
sistem pengelolaan keuangan tetap diakomodir. Adapun Jurnal atas
transaksi ini adalah sebagai berikut :
Jurnal di SKPD : (contoh)

10. Rekening Debet Kredit
Pendapatan-Sumbangan Pihak Ketiga Xxxxxxx
RK-PPKD Xxxxxxx
Jurnal di SKPKD/PPKD : (contoh)
Rekening Debet Kredit
RK-SKPD …………. Xxxxxxx
Kas di Kas Daerah Xxxxxxx
2. Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan
REALISASI BELANJA = SP2S LS DITAMBAH SPJ DIKURANG
Pengembalian Belanja (STS) bukan UP/GU/TU DITAMBAH/DIKURANG
atas transaksi Jurnal Penyesuaian melalui Jurnal Memorial.
REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN = SP2S LS
DITAMBAH/DIKURANG atas transaksi Jurnal Penyesuaian melalui Jurnal
Memorial.
Berikut jurnal-jurnal yang terjadi pada proses belanja daerah.
SP2D UP/GU/TU belum membebani belanja sehingga jurnal yang harus dilakukan
atas pencairan SP2D
ini, adalah sebagai berikut :
a. SKPD
Rekening Debet Kredit
Kas Bendahara Pengeluaran Xxxxxxx
RK-PPKD Xxxxxxx
b. SKPKD/PPKD
Rekening Debet Kredit
RK-SKPD ……………. Xxxxxxx
Kas di Kas Daerah Xxxxxxx
SP2D LS sudah membebani belanja sehingga jurnal yang harus dilakukan atas
pencairan SP2D ini, adalah sebagai berikut :
a. SKPD
Rekening Debet Kredit
Belanja Modal …………….. Xxxxxxx
RK-PPKD Xxxxxxx
b. SKPKD/PPKD
Rekening Debet Kredit
RK-SKPD ……………. Xxxxxxx
Kas di Kas Daerah Xxxxxxx

11. Pengakuan Belanja selain terjadi pada dokumen SP2D LS, juga terjadi saat
Bendahara Pengeluran dan atau Bendahara Pengeluaran Pembantu membelanjakan
dana UP/GU/TU yang diterimanya. Pengakuan atas dasar dokumen SPJ bendahara
ini dilakukan jurnal hanya di SKPD. Adapun jurnal atas dokumen SPJ UP/GU/TU
adalah sebagai berikut :
Rekening Debet Kredit
Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Xxxxxxx
Kas Bendahara Pengeluaran Xxxxxxx
Selanjutnya SP2D UP/GU/TU yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran setelah
direalisasikan dengan dokumen SPJ, Jika terdapat sisa dana, maka Bendahara
Pengeluaran harus mengembalikan ke Kas Daerah. Untuk Sisa dana UP
dikembalikan pada akhir tahun, sedangkan sisa dana TU harus dikembalikan
bersamaan dengan penyampaian SPJ-TU. Adapun Transaksi Pengembalian
Belanja terdiri dari beberapa jenis transaksi dan harus dilakukan jurnal atas
pengakuan belanja tersebut, antara lain :
a. Pengembalian Sisa UP Tahun Lalu
Pengembalian Sisa UP tahun lalu merupakan sisa UP tahun lalu yang disetorkan
pada periode tahun berjalan dan biasanya tercermin pada Neraca SKPD yang
menyebutkan adanya Saldo pada Rekening Kas Bendahara. Proses
pengembalian sisa data UP ini tetap menggunakan dokumen STS. Pada konsep
pengelolaan keuangan daerah saat ini, pengembalian sisa UP tahun lalu
TIDAK lagi diakui sebagai Pendapatan Lain-lain, tetapi diakui sebagai
pengembalian Kas Bendahara
Pengeluaran dan Penerimaan Kas di Kas Daerah artinya transaksi
Pengembalian sisa UP tahun lalu hanya mempengaruhi Kas. Berikut Jurnal
atas STS-Pengembalian UP Tahun lalu :
Jurnal di SKPD :
Rekening Debet Kredit
RK-PPKD Xxxxxxx
Kas di Kas Daerah Xxxxxxx
Jurnal di SKPKD/PPKD :
Rekening Debet Kredit
Kas di Kas Daerah Xxxxxxx
RK- SKPD………………………. Xxxxxxx
b. Pengembalian Sisa UP Tahun berjalan
Jenis transaksi Pengembalian Sisa UP Tahun Berjalan artinya apabila proses
pengembalian sisa UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran secara tepat waktu

12. sebelum tutup buku pada akhir tahun. Pengembalian Sisa UP Tahun berjalan
secara teknis juga hanya mempengaruhi Kas dan tidak mempengaruhi Belanja.
Adapun Jurnal yang harus dilakukan atas STS-Pengembalian UP tahun
berjalan adalah sebagai berikut :
Jurnal di SKPD :
Rekening Debet Kredit
RK-PPKD Xxxxxxx
Kas di Kas Daerah Xxxxxxx
Jurnal di SKPKD/PPKD :
Rekening Debet Kredit
Kas di Kas Daerah Xxxxxxx
RK- SKPD………………………. Xxxxxxx
c. Pengembalian Kelebihan Belanja LS
Kelebihan Belanja LS dapat juga disebut Contra Pos (CP), hanya saja untuk
jenis pengembalian ini harus mempengaruhi realisasi belanja, contohnya
pengembalian atas kelebihan belanja Gaji. Adapun Jurnal yang harus dilakukan
atas STS-Pengembalian Belanja LS adalah sebagai berikut :
Jurnal di SKPD :
Rekening Debet Kredit
RK-PPKD Xxxxxxx
Belanja Gaji Pokok Xxxxxxx
Jurnal di SKPKD/PPKD :
Rekening Debet Kredit
Kas di Kas Daerah Xxxxxxx
RK- SKPD………………………. Xxxxxxx
d. Pengembalian atas temuan pemeriksaan pertanggungjawaban Bendahara
Kasus ini berawal adanya temuan dari hasil pemeriksaan atas laporan
pertanggungjawaban Bendahara. Perlakuan atas kejadian ini akan berbeda
tergantung pada periode pemeriksaan yang dilakukan atas laporan
pertanggungjawaban bendahara. Artinya perlakuannya akan berbeda jika proses
pemeriksaannya terjadi pada periode berjalan dengan perlakuan jika proses
pemeriksaannya terjadi pada periode tahun berikutnya (contoh: temuan atas
laporan TA. 2010 yang ditemukan pada TA. 2011).
• Jika temuan dilakukan/didapati pada periode tahun berjalan, contoh
pemeriksaan dilakukan pada Triwulan ke-4 atas Laporan pertanggungjawaban
Triwulan sebelumnya di tahun anggaran yang sama. Maka perlakuannya adalah
Bendahara harus menyetorkan uang sejumlah dana yang harus dikembalikan
sesuai besaran dari hasil temuan tersebut dan mengoreksi/mengurangi jumlah
realisasi belanja-nya. Proses pengembalian belanja yang dilakukan oleh

13. Bendahara atas temuan ini secara teknis dilapangan, bisa terjadi 2
kemungkinan, yaitu :
1. Pengembalian dilakukan pada periode yang sama atau pada tahun berjalan,
adapun jurnalnya adalah sebagai berikut :
Jurnal Memorial di SKPD :
Rekening Debet Kredit
RK-PPKD Xxxxxxx
Belanja Perjalanan Dinas luar daerah Xxxxxxx
Jurnal Memorial di SKPKD/PPKD
:
Rekening Debet Kredit
Kas di Kas Daerah Xxxxxxx
RK- SKPD………………………. Xxxxxxx
2. Pengembalian dilakukan pada periode tahun berikutnya, adapun jurnalnya
adalah sebagai berikut :
Jurnal di SKPD :
O Jurnal Memorial untuk mengoreksi/pengurangi realisasi belanja dan
menambah saldo kas bendahara pada Laporan Realisasi Anggaran
Tahun berjalan.
Rekening Debet Kredit
Kas Bendahara Pengeluaran Xxxxxxx
Belanja Perjalanan Dinas luar daerah Xxxxxxx
O Jurnal atas STS-Pengembalian saat bendahara menyetorkan
pengembalian hasil temuan tahun lalu pada tahun berikutnya. Perlakuan
pengembaliannya akan seperti proses pengembalian sisa dana UP, yaitu
:
Rekening Debet Kredit
RK-PPKD Xxxxxxx
Kas Bendahara Pengeluaran Xxxxxxx
Jurnal di SKPKD/PPKD :
SKPKD/PPKD hanya melakukan jurnal atas STS-Pengembalian saat
bendahara mengembalikan/menyetorkan hasil temuan tahun lalu pada tahun
berikutnya, perlakuan akan seperti proses pengembalian sisa dana UP, yaitu
:
Rekening Debet Kredit
Kas di Kas Daerah Xxxxxxx
RK- SKPD………………………. Xxxxxxx

14. • Jika temuan dilakukan/didapati pada periode tahun berikutnya, biasanya ada 2
rekomendasi yang diberikan oleh Tim Pemeriksa yaitu :
1. Hasil temuan diakui sebagai koreksi belanja tahun lalu sehingga ada
penyesuain atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Jurnal Memorial di SKPD :
Rekening Debet Kredit
RK-PPKD Xxxxxxx
Belanja Perjalanan Dinas luar daerah Xxxxxxx
Jurnal Memorial di SKPKD/PPKD :
Rekening Debet Kredit
Kas di Kas Daerah Xxxxxxx
RK-SKPD ……………………… Xxxxxxx
2. Hasil temuan diakui sebagai pendapatan lain-lain pada rincian objek
Pendapatan Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan.
Jurnal STS-Pendapatan di SKPD :
Rekening Debet Kredit
RK-PPKD Xxxxxxx
Pendapatan Hasil Temuan
pemeriksaan Xxxxxxx
Jurnal STS-Pendapatan di
SKPKD/PPKD :
Rekening Debet Kredit
Kas di Kas Daerah Xxxxxxx
RK-SKPD ……………………… Xxxxxxx
3. Penerimaan Pembiayan Khusus Rekening Silpa
Formula maupun proses perhitungan rekening Penerimaan Pembiayaan secara jelas
sudah disampaikan diatas, yaitu sama dengan Pendapatan yang menggunakan
mekanisme pencatatan STS tanpa TBP (jenis transaksi Penerimaan Rek.BUD).
Diantara Rekening Penerimaan Pembiayaan terdapat Rekening Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA). Khusus rekening ini
secara teknis tercantum dalam anggaran tetapi untuk memunculkan angka
realisasinya bukan lah didapat dari hasil sebuat transaksi di penatausahaan, melainkan
dimunculkan dengan mengunakan Jurnal Balik pada Memorial. Jurnal balik untuk
memunculkan realisasi rekeningi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun
Sebelumnya (SiLPA) adalah sebagai berikut :

15. Rekening Debet Kredit
3.1.1.01.01 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)... Xxxxxxx
6.1.1.01.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah
Tahun Xxxxxxx
Sebelumnya (SiLPA)
Jurnal diatas adalah jurnal pembalik untuk rekening SILPA Neraca dengan rekening
SiLPA APBD, nilainya adalah sebesar Nilai SiLPA yang telah dianggaran pada
rekening penerimaan pembiayaan.
B. LAPORAN ARUS KAS (LAK)
Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan mutasi kas di BUD, sehingga
laporan ini merupakan laporan yang hanya dibuat oleh PPKD selaku BUD. Proses
mutasi kas pada BUD secara prinsip pengelolaan keuangan daerah dikenal hanya
menggunakan 2 dokumen yaitu STS/Nota Kredit dan SP2D. Sehingga secara formula
seharusnya untuk LAK mengambil data dari kedua dokumen ini, akan tetapi jika kita
lihat format LAK, laporan ini harus menampilkan hingga level jenis belanja,
sementara SP2D UP dan SP2D GU tidak membebani belanja. Untuk itu Formula
LAK pada SIPKD tetap menggunakan formula yang sama yaitu menggunakan SPJ,
seperti yang dijelaskan pada formula LRA.
Perbedaannya hanya pada angka realisasi atas rekening Penerimaan Pembiayaan Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA). Jika di LRA
rekening tersebut ditampilkan melalui jurnal pembalik, sedangkan pada LAK tidak
ditampilkan sebagai realisasi akan tetapi dirinci sebagai Saldo awal Kas di BUD dan
Saldo awal Kas di Bendahara.
Pada Aplikasi SIPKD untuk mengatur rekening apa saja yang ditampilkan pada arus
kas masuk dan arus kas keluar, diatur dengan Menu Mapping Arus Kas dan Set Arus
Kas. Sehingga kita dapat mengatur agar Rekenig SiLPA (Penerimaan Pembiayaan)
tidak dimunculkan pada Laporan Arus Kas.
C. NERACA
Neraca dan LRA adalah laporan yang wajib disusun oleh SKPD, sedangkan PPKD
selaku BUD hanya menyusun LAK dan Konsolidasi Neraca SKPD dan LRA SKPD
menjadi Neraca Pemda dan LRA Pemda. Transaksi yang menjadi sumber dari mutasi
rekening-rekening Neraca adalah sebagai berikut :
1. Kas di Kas Daerah
Mutasi atas rekening ini didapatkan dari hasil STS yang telah di-validasi pada
BKU-BUD, baik STS Pendapatan, STS Pengembalian Belanja UP/GU/TU dan
STS Pengembalian LS.
Artinya seluruh transaksi STS akan mempengaruhi rekening Kas di Kas Daerah,
ditambah/dikurang jika terdapat penyesuaian yang diperlukan pada jurnal
memorial (jika ada).

16. 2. Kas di Bendahara Penerimaan
Mutasi atas rekening ini didapat dari hasil jurnal atas transaksi TBP dikurangi
transaksi STS yang telah di-BKU-kan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran dari
Bendahara Penerimaan masing-masing SKPD. Sehingga jika ada TBP yang belum
disetorkan dengan dokumen STS ke BUD/Kas Daerah, akan berdapak adanya
saldo atas rekening tersebut padan Neraca SKPD.
3. Kas di Bendahara Pengeluaran
Mutasi atas rekening ini didapat dari hasil jurnal atas transaksi SP2D UP/GU/TU
dikurangi SPJ dan juga dikurangi STS-Pengembalian Belanja. Jika Bendahara
belum menyetorkan saldo kas bendara dan kas hasil temuan pemeriksaan ke BUD,
hingga akhir periode APBD (31 Desember), maka pada Neraca SKPD akan diakui
sebagai Saldo pada rekening Kas di Bendahara Pengeluaran.
4. Aset untuk dikonsolidasikan
Rekening Aset untuk dikonsolidasikan adalah rekening RK-SKPD. Rekening ini
merupakan rekening ‘antara’ yang digunakan sebagai media konsolidasi antara
SKPD dengan PPKD untuk menghasilkan Neraca pemerintah daerah. Jika
pemerintah daerah memiliki 50 (lima puluh) SKPD maka rekening RK-SKPD nya
yang harus disiapkan pada kode rekening 1.1.9 , adalah sebanyak 50 (lima puluh)
rekening juga. Rekening ini nantinya akan muncul pada Neraca PPKD, sedangkan
pada Neraca SKPD yang muncul adalah RK-PPKD. Rekening RK-SKPD pada
Neraca PPKD harus sama dengan rekening RK-PPKD pada masing-masing
Neraca SKPD. Nilai RK-PPKD pada Neraca SKPD = Nilai SILPA + Kas di
Bendahara
5. Piutang dan Persediaan
Mutasi atas rekening ini didapat dari transaksi jurnal Memorial.
6. Aktiva Tetap
Mutasi atas rekening ini didapat dari transaksi Jurnal korolari dan Jurnal memorial
korolari.
7. Hutang jangka pendek dan jangka panjang
Mutasi atas rekening ini didapat dari transaksi jurnal Memorial.
8. Ekuitas Dana Lancar - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Mutasi atas rekening ini didapat dari hasil perhitungan transaksi APBD pada masing-
masing SKPD, yaitu atas transaksi STS, SP2D, SPJ dan Jurnal Memorial yang
diperlukan. Nilai rekening ini harus sama dengan nilai SURPLUS/DEFISIT pada LRA
masing-masing SKPD.
9. Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang
Mutasi atas rekening ini didapat dari transaksi jurnal Memorial, dan merupakan
pasangan jurnal untuk rekening Piutang.

17. 10. Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Persediaan
Mutasi atas rekening ini didapat dari transaksi jurnal Memorial, dan merupakan
pasangan jurnal untuk rekening Persediaan.
11. Ekuitas Dana Lancar – Dana yg harus disediakan utk pembayaran hutang jk.
Pendek
Mutasi atas rekening ini didapat dari transaksi jurnal Memorial, dan merupakan
pasangan jurnal untuk rekening Hutang Jangka Pendek.
12. Ekutas Dana Investasikan pada Aktiva tetap
Mutasi atas rekening ini didapat dari transaksi Jurnal korolari dan Jurnal memorial
korolari, dan merupakan pasangan jurnal untuk seluruh rekening aktiva tetap.
13. Ekuitas Dana yang harus disediakan utk pembayaran hutang jk. panjang
Mutasi atas rekening ini didapat dari transaksi jurnal Memorial, dan merupakan
pasangan jurnal untuk rekening Hutang Jangka Panjang.
14. Ekuitas untuk dikonsolidasikan
Ekuitas untuk dikonsolidasikan yang dimaksud adalah rekening RK-PPKD, mutasinya
didapat dari seluruh transaksi STS dan SP2D serta Jurnal Memorial yang diperlukan,
pada masing-masing SKPD.
II. Alur Penyiapan Laporan Keuangan pada Aplikasi SIPKD
Setelah pengertian dan formula laporan LRA, Neraca dan LAK telah dijelaskan
diatas, berikut kami jelaskan langkah-langkah yang harus disiapkan dan diperhatikan
pada Aplikasi SIPKD, dalam rangka menghasilkan ke tiga laporan tersebut. Tahapan
yang harus disiapkan dan diperhatikan adalah sebagai berikut :
1. Penyiapan Struktrur Rekening
Selain struktur rekening APBD yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, pada
Modul Data Master Pokok Rekening, kita juga harus menyiapkan struktur
Rekening NERACA. Tiap-tiap pemerintah daerah memiliki struktur rekening
standard sesuai pedoman regulasi dan sesuai kebutuhan daerah, termasuk struktur
rekening neraca. Ada beberapa rekening yang wajib ada disemua pemerintah
daerah, antara lain rekening sebagai berikut:
• Aset untuk dikonsolidasikan (kode Rekening 1.1.9 ) yang merupakan
Rekening RK-SKPD yang harus disiapkan sebanyak SKPD yang ada di
masing-masing pemerintah daerah.
• Ekuitas Dana Lancar - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
• Ekutas Dana Investasikan pada Aktiva tetap
• Ekuitas untuk dikonsolidasikan yaitu rekening RK-PPKD

18. 2. Set Data Pemda pada Modul Utility – DATA
Pada menu ini yang harus dipastikan sudah ter-setting adalah sebagai berikut :
• PPKD : …….disetting dengan 1.20.00 PPKD
• Kode Rekening SILPA : …..disetting kode rekening pada Neraca yang
digunakan sebagai rekening SILPA, dalam hal ini harus dipastikan
menunjuk pada 3.1.1.01.01. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)...
• RK PPKD : …..disetting dengan kode rekening 3.4.1.01.01. RK-PPKD.
• SKPKD : …… disetting Nama SKPD yang menjadi PPKD, bisa Sekretariat
Daerah (jika masing Biro/Bagian Keuangan), atau Dinas/Badan Pengelola
Keuangan, tergantung struktur yang digunakan oleh masing masing
pemerintah daerah.
• Rekening equitas dana yang diinvestasikan : ……..disetting dengan
3.2.2.01.01. Diinvestasikan dalam Aset Tetap ..., settingan ini sangat
berhubungan erat dengan jurnal korolari agar saat kita membuat jurnal
korolari, rekening pasangan yang otomatis muncul di posisi kredit adalah
rekening tersebut.
3. Set Rekening Kas Daerah
Pada Modul Data Master Menu Daftar Rekening Kas Daerah adalah tempat
untuk menentukan daftar rekening koran yang digunakan oleh BUD, Nilai Saldo
awal rekening koran dan menentukan rekening koran tersebut pada Rekening
Neraca, dalam hal ini pada Rekening Kas di Kas Daerah.
4. Set Jenis Bendahara
Pada Modul Data Master Menu Jenis Jenis Bendahara, adalah tempat
menentukkan posisi rekening neraca-nya untuk keempat jenis bendara yang ada.
5. Mapping SAP
Pada Modul Data Master Pokok Mapping SAP, adalah menu yang harus
dipastikan telah dilakukan mapping-nya untuk menghasilkan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) dengan format SAP.
6. Mapping Arus Kas
Pada Modul Data Master Pokok Mapping Arus Kas, adalah menu yang harus
dipastikan telah dilakukan mapping-nya untuk menghasilkan Laporan Arus Kas
(LAK).
7. Mapping Transaksi Bendahara
Pada Modul Data Master Pengaturan Mapping Transaksi Bendahara, adalah
menu yang digunakan untuk melakukan mapping antara rekening RK-SKPD
dengan seluruh nama bendahara baik penerimaan dan pengeluaran termasuk
bendahara pengeluaran pembantu dari masing masing SKPD.

19. 8. Set Korolari
Pada Modul Data Master Pengaturan Set Korolari, adalah menu yang digunakan
untuk melakukan setting (memasangkan) antara rekening Belanja Modal dengan
Rekening Aktiva tetap-nya. Menu ini sangat berhubungan dengan Jurnal Korolari –
pengeluaran, lebih tepatnya untuk menampilkan rekening aktiva tetap secara otomatis
berdasarkan belanja modal yang kita pilih dari nomor SP2D-LS.
9. Set Arus Kas
Pada Modul Data Master Pengaturan Set Arus Kas, adalah menu yang digunakan
untuk menentukan Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Kas di Bendahara yang
dimunculkan pada Laporan Arus Kas. Artinya menu ini juga terkait dengan menu
Mapping Arus Kas.
10. Pengisian Saldo Awal Neraca SKPD dan Saldo Awal Neraca PPKD
Saldo awal neraca tahun lalu harus diisi pada Modul Pertanggungjawaban Cetak
Setting Saldo Awal. Pastikan pengisian saldo awal harus dalam keadaan balance
antara posisi debet dan kredit nya. Berikut nilai saldo awal yang harus diperhatikan
harus ada, yaitu :
• Rekening Neraca 3.1.1.01.01. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)... pada
masing masing neraca SKPD merupakan nilai SURPLUS/DEFISIT dari LRA
SKPD tahun lalu.
• Rekening Neraca 3.4.1.01.01 RK-PPKD pada masing masing neraca SKPD
merupakan nilai SURPLUS/DEFISIT ditambah Nilai Kas di Bendahara tahun
lalu yang belum disetor.
• Rekening Neraca 1.1.1.03.01. Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing
masing SKPD harus diisi pada saldo awal meskipun nilainya NOL. Sedangkan
Rekening Kas di Bendahara Penerimaan harus diisi pada SKPD yang memiliki
Pendapatan saja, dan juga meskipun nilainya NOL.
• Rekening neraca 1.1.9.XX.XX. RK-SKPD ……. harus diisi pada Neraca Awal
PPKD. Nila RK-SKPD per masing masing SKPD harus sama dengan Saldo Awal
RK- PPKD pada Neraca Awal SKPD-nya.
• Perlu diingat Neraca PPKD tidak ada Rekening RK-PPKD atau RK-SKPD
PPKD, tetapi yang ada adalah Rekening Kas di Kas Daerah dan Kas di
Bendara dari Bendahara PPKD.
• Khusus RK-SKPD DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (atau
SEKRETARIAT DAERAH bagi Pemda yang masih Biro/Bagian Keuangan)
posisi saldo awalnya ada di KREDIT.

20. 11. Membuat Jurnal Pembalik
Setelah pengisian Saldo Awal Neraca SKPD dan PPKD, ada beberapa Rekening yang
harus dibuatkan Jurnal Pembalik dengan menggunakan Jurnal Memorial-jenis bukti
“pembalik”, yaitu :
Jurnal Pembalik untuk masing masing SKPD. Rekening Neraca SKPD yang
harus dibuatkan jurnal
pembalik adalah 3.1.1.01.01. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)... Nilai
yang harus diisi
pada jurnal pembalik ini adalah sejumlah Saldo Awalnya, yang dipasangkan
dengan Rekening
Neraca 3.4.1.01.01 RK-PPKD.
Contoh :
Rekening Debet Kredit
RK-PPKD Xxxxxxx
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SILPA) Xxxxxxx
Jurnal Pembalik pada PPKD adalah untuk Rekening neraca 1.1.9.XX.XX. RK-
SKPD ……. Untuk
semua rekening RK-SKPD. Nilai yang harus dibalik pada jurnal pembalik adalah
harus sejumlah
Nilai saldo awal RK-SKPD masing-masing SKPD, yang dipasangkan dengan
3.1.1.01.01. Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran (SILPA).
Contoh :
Rekening Debet Kredit
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SILPA) Xxxxxxx
RK-SKPD Dinas Pendidikan Xxxxxxx
RK-SKPD Dinas Kesehatan Xxxxxxx
RK-SKPD Dinas Pengelola
Keuangan Xxxxxxx
RK-SKPD Bappeda Xxxxxxx
RK-SKPD …… Xxxxxxx
12. Perhitungan dan Jurnal Otomatis
Setelah Setting, Mapping dan Pengisian Saldo Awal Neraca sudah dilakukan maka untuk
dapat menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, selanjutnya kita harus
lakukan proses Perhitungan pada Menu Cetak Setting Perhitungan. Pastikan Jenis
Perhitungan harus diawali dengan melakukan “Jurnal Otomatis” terlebih dahulu
selanjutnya baru “Perhitungan”. Selain itu untuk menghasilkan Laporan PPKD dan
Laporan Pemerintah Daerah, harus dilakukan “ Jurnal otomatis ALL” dan “Perhitungan
ALL” . Cara melakukan proses hitung keseluruhan ini adalah dengan tidak memilih
nama organisasi. (Jika proses hitung keseluruhan dengan menu bermasalah, gunakan
“SCRIPT HITUNG ALL” yang dijalankan dari SQL-hubungi servicesbu@gmail.com
untuk minta script tersebut).

21. Setiap kali ada revisi data transaksi baik di Modul Pertanggungjawaban dan Modul
Penatausahaan, maka proses perhitungan harus dilakukan lagi. Tanggal “jurnal otomatis”
dan “perhitungan” harus sama yaitu tanggal akhir bulan dari periode laporan yang akan
dibuat, sehingga secara teknis Aplikasi SIPKD dapat membuat laporan berdasarkan
periode bulan/triwulanan/semester/tahunan.