Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanYuca Siahaan
Dokumen tersebut membahas perbedaan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, dan perkembangan ekonomi. Juga membahas alasan mengapa suatu wilayah harus direncanakan dan komponen-komponen perencanaan strategis seperti visi, misi, tujuan, dan strategi. Termasuk contoh studi kelayakan investasi pembangunan pasar dan dokumen-dokumen perencanaan yang perlu disusun berdasarkan UU."
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi dan program prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan berdasarkan aspirasi masyarakat. Penyusunannya melibatkan berbagai pihak melalui serangkaian proses persiapan, penyusunan rancangan, konsultasi publik, hingga penetapan dengan peraturan daerah.
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanYuca Siahaan
Dokumen tersebut membahas perbedaan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, dan perkembangan ekonomi. Juga membahas alasan mengapa suatu wilayah harus direncanakan dan komponen-komponen perencanaan strategis seperti visi, misi, tujuan, dan strategi. Termasuk contoh studi kelayakan investasi pembangunan pasar dan dokumen-dokumen perencanaan yang perlu disusun berdasarkan UU."
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi dan program prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan berdasarkan aspirasi masyarakat. Penyusunannya melibatkan berbagai pihak melalui serangkaian proses persiapan, penyusunan rancangan, konsultasi publik, hingga penetapan dengan peraturan daerah.
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan partisipatif menurut Dadang Solihin. Secara singkat, perencanaan partisipatif adalah proses perencanaan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai tahapan perencanaan mulai dari perumusan, pelaksanaan hingga evaluasi."
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis KomparatifDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas beberapa teori pembangunan ekonomi utama meliputi:
1) Model pertumbuhan linier bertahap
2) Teori perubahan struktural dan pola pembangunan
3) Revolusi ketergantungan internasional
Teori-teori tersebut berkembang sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan sepanjang dekade 1950-an hingga 1990-an.
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATANDALAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAHSiti Sahati
Dokumen tersebut membahas sumber kegagalan dan hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk perencanaan yang tidak tepat, paradigma perencanaan yang tidak sesuai, dan kurangnya koordinasi. Dokumen ini juga menyajikan contoh kasus kegagalan proyek infrastruktur besar di Indonesia dan daftar proyek-proyek pembangunan yang mangkrak pada tahun 2015 dengan total nilai Rp143 triliun.
WORKSHOP FINAL FS SPAM KARIAN NON KPBU _PPC BANTEN_ BD_Update 05 APRIL 22_R01...heli supardi
Studi kelayakan ini mengevaluasi rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian Non KPBU di Provinsi Banten untuk meningkatkan akses air bersih di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang. Studi ini meliputi analisis teknis, lingkungan, sosial budaya, hukum dan kelembagaan, serta kelayakan ekonomi dan keuangan dari rencana pembangunan SPAM regional yang memanfaatkan Sungai Karian sebagai sum
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan partisipatif menurut Dadang Solihin. Secara singkat, perencanaan partisipatif adalah proses perencanaan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai tahapan perencanaan mulai dari perumusan, pelaksanaan hingga evaluasi."
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis KomparatifDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas beberapa teori pembangunan ekonomi utama meliputi:
1) Model pertumbuhan linier bertahap
2) Teori perubahan struktural dan pola pembangunan
3) Revolusi ketergantungan internasional
Teori-teori tersebut berkembang sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan sepanjang dekade 1950-an hingga 1990-an.
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATANDALAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAHSiti Sahati
Dokumen tersebut membahas sumber kegagalan dan hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk perencanaan yang tidak tepat, paradigma perencanaan yang tidak sesuai, dan kurangnya koordinasi. Dokumen ini juga menyajikan contoh kasus kegagalan proyek infrastruktur besar di Indonesia dan daftar proyek-proyek pembangunan yang mangkrak pada tahun 2015 dengan total nilai Rp143 triliun.
WORKSHOP FINAL FS SPAM KARIAN NON KPBU _PPC BANTEN_ BD_Update 05 APRIL 22_R01...heli supardi
Studi kelayakan ini mengevaluasi rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian Non KPBU di Provinsi Banten untuk meningkatkan akses air bersih di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang. Studi ini meliputi analisis teknis, lingkungan, sosial budaya, hukum dan kelembagaan, serta kelayakan ekonomi dan keuangan dari rencana pembangunan SPAM regional yang memanfaatkan Sungai Karian sebagai sum
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Dokumen tersebut membahas proposal pembangunan eco-lodge di tiga taman nasional di Indonesia yaitu Daintree Wilderness Lodge di Australia, Lodge di Taman Nasional Gunung Rinjani Lombok, dan eco-lodge di Taman Nasional Kerinci Seblat Sumatera. Eco-lodge diusulkan untuk menarik wisatawan menikmati keindahan alam dengan tetap memelihara lingkungan.
Peran Kelembagaan Dalam Investasi Daerahchocolate1990
Dokumen tersebut membahas peran kelembagaan dalam meningkatkan iklim investasi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kelemahan kelembagaan investasi berdampak pada kinerja investasi yang kurang jelas. Diperlukan reformasi kelembagaan dan penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan daya tarik investasi daerah. Faktor utama yang mempengaruhi daya tarik investasi daerah adalah kelembagaan, kondisi sos
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian aset daerah dari perspektif standar akuntansi pemerintahan. Secara garis besar membahas tentang standar akuntansi pemerintahan, pengakuan, pengukuran, dan klasifikasi aset tetap pemerintah menurut standar tersebut.
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas mengenai investasi dan upaya peningkatan investasi di daerah, dengan menekankan pentingnya deregulasi peraturan yang menghambat investasi serta pengembangan iklim investasi yang mendorong partisipasi investor lokal dan asing.
Dokumen tersebut membahas beberapa metode penilaian investasi seperti Net Present Value (NPV), Payback Period (PBP), Profitability Index (PI), dan Internal Rate of Return (IRR). Metode-metode tersebut digunakan untuk menganalisis kelayakan suatu proyek investasi.
Dokumen tersebut membahas penilaian implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pemerintahan elektronik (e-government) di Indonesia menggunakan PeGI (Pemeringkatan E-Government Indonesia). PeGI menilai lima dimensi yaitu kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Penilaian dilakukan untuk mengetahui kondisi saat ini, merencanakan pengembangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publ
Penanaman Investasi Daerah bagi Peningkatan PADDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya investasi bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta berbagai faktor yang mempengaruhi daya tarik investasi di daerah seperti infrastruktur, tenaga kerja, ekonomi daerah, kelembagaan, dan faktor sosial politik. Dokumen ini juga menyoroti permasalahan yang dihadapi investor seperti ketidakpastian berinvestasi di daerah dan usulan strategi peningk
Dokumen tersebut membahas mengenai investasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kesejahteraan masyarakat. Dibahas pula strategi untuk meningkatkan investasi daerah melalui deregulasi peraturan yang menghambat investasi, mempercepat perizinan, dan memberikan insentif bagi pengembangan investasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Strategi Menarik Investor dalam rangka Peningkatan PADDadang Solihin
Dokumen ini merangkum presentasi yang membahas strategi daerah dalam menarik investor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Presentasi menjelaskan analisis potensi PAD, daya tarik investasi, dan berbagai faktor yang mempengaruhi iklim investasi seperti infrastruktur, SDM, dan regulasi. Strategi yang disarankan antara lain mengidentifikasi potensi ekonomi, meningkatkan layanan investasi, dan menyelaraskan kebijakan antar pemer
Dokumen tersebut membahas strategi peningkatan investasi dan kerjasama daerah DIY. Keunggulan DIY adalah stabilitas politik, SDM berkualitas, lokasi strategis, dan biaya produksi rendah. Namun masih ada kelemahan seperti pelayanan masyarakat yang belum optimal, banyaknya keluarga miskin, dan kualitas data yang rendah. Dokumen ini juga membahas manfaat investasi, faktor penentu keberhasilan, dan cara membangun keung
Dokumen tersebut membahas strategi untuk meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan kapasitas inovasi, termasuk membangun sistem inovasi, memperkuat hubungan antar pelaku usaha, dan meningkatkan kolaborasi lintas lembaga.
Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat ...Dadang Solihin
1. Dokumen tersebut membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia (Sismennas) dan upaya peningkatan kualitas demokrasi serta perekonomian nasional yang unggul dan kompetitif.
2. Dibahas mengenai konsep Sismennas, implementasi saat ini, analisis SWOT, dan indikator untuk mengukur kualitas demokrasi dan peningkatan ekonomi.
3. Upaya yang diharapkan antara lain meningkatkan kualitas perencana
Regulasi fintech pada era Industri 4.0 membahas pengaturan fintech di Indonesia, termasuk definisi dan ruang lingkup fintech, tujuan pengaturan, pendekatan pengaturan, perkembangan ekosistem fintech, dan inisiatif OJK terkait regulasi dan pengawasan fintech.
Mendaratkan Pengembangan Potensi Lokal ke Tataran Internasional Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang visi program studi Ekonomi Pembangunan yang mengedepankan peningkatan martabat manusia dan kelestarian lingkungan, 23 soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, investasi dan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di daerah. "
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, meliputi tahapan perencanaan, permasalahan yang dihadapi, dan faktor-faktor kegagalan perencanaan. Dibahas pula konsep baru tentang good governance dan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk tujuan, proses, permasalahan, dan kegagalan perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, dibahas mengenai pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
Sejarah dan kajian empiris membuktikan bahwa dinamika geoekonomi dan geopolitik global berpengaruh kuat terhadap kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan serta perang dagang antara kedua negara, konflik berkelanjutan di Timur Tengah, ketegangan politik Amerika Serikat dan Rusi a, isu climate change, sampai dengan merebaknya Covid-19 di berbagai belahan dunia dan ketidakberimbangan distribusi vaksin, merupakan contoh berbagai dinamika geoekonomi dan geopolitik. Bank Indonesia menyadari bahwa berbagai dinamika tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perekonomian dan politik di domestik. Untuk itu, pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dinamika geoekonomi dan geopolitik global sangat dibutuhkan, khususnya bagi para pengambil kebijakan publik, termasuk di bank sentral.
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
This extensively revised edition of the authors' successful textbook Governance, Administration and Development updates its framework and analysis in light of the changed context of the twenty-first century. It continues to provide a comprehensive introduction to public policy and management in developing countries and transitional economies while also taking account of changes in the theory and practice of development management since the first edition. The authors emphasize the role of the state within development, paying careful attention to contemporary approaches and to changing attitudes towards the state. This involves examining the nature of the policy process, civil service reform, planning and decentralization, as well as showing the changing nature of the state's involvement in promoting economic development and its engagement with civil society.
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
Ahmad Wahib meninggal dalam usia yang masih muda. Sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi telah menabraknya dipersimpangan jalan Senen Raya-Kalilio. Peristiwa itu terjadi tanggal 31 Maret malam tahun 1973. Ketika itu Wahib baru saja keluar dari kantor Majalah Tempo, tempat ia bekerja sebagai calon reporter.
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
Man of Contradictions, the first English-language biography of Jokowi, argues that the president embodies the fundamental contradictions of modern Indonesia. He is caught between democracy and authoritarianism, openness and protectionism, Islam and pluralism. Jokowi’s incredible story shows what is possible in Indonesia – and it also shows the limits.
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
Jakarta, 10 Desember 2018
Kronologis suatu proses pertumbuhan Perguruan Tinggi Swasta Universitas Darma Persada yang dalam jangka pendek ternyata bisa dipacu untuk melejit mengangkasa, namun dalam perjalanannya justru dihalang-halangi untuk maju dan mendapat hambatan yang keras dari yayasan sebagai badan penyelenggaranya, sehingga dikhawatirkan akan jatuh tersungkur berkeping-keping.
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2018
Pada hari yang penuh kegembiraan ini, Unsada menggelar Wisuda ke-28 di Balai Sudirman Jl. Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk Wisuda kali ini, Unsada meluluskan 598 Wisudawan yang terdiri dari Sastra Jepang S1 sebanyak 164 Wisudawan, Sastra Cina S1 sebanyak 30 Wisudawan, Sastra Inggris S1 sebanyak 57 Wisudawan, Bahasa Jepang D3 sebanyak 14 Wisudawan, Bahasa Inggris D3 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Elektro S1 sebanyak 11 Wisudawan, Teknik Industri S1 sebanyak 15 Wisudawan, Teknik Informatika S1 sebanyak 52 Wisudawan, Sistem Informasi S1 sebanyak 32 Wisudawan, Teknik Mesin S1 sebanyak 35 Wisudawan, Teknik Perkapalan S1 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Sistem Perkapalan S1 sebanyak 4 Wisudawan, Manajemen S1 sebanyak 96 Wisudawan, Akuntansi S1 sebanyak 65 Wisudawan, dan Energi Terbarukan S2 sebanyak 7 Wisudawan.
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
Jakarta, 28 September 2018
Untuk mengingatkan kita semua bahwa status tanah kampus Unsada sampai saat ini masih dimiliki oleh pihak lain, yaitu PT. Danayasa Arthatama Tbk (PTDA). Oleh karena itu, seluruh jajaran kampus Unsada supaya memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang tidak boleh dianggap enteng ini yang kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan mala petaka.
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2017
Belum genap dua tahun menjabat sebagai Rektor Unsada, pada tanggal 31 Mei 2017 Yayasan Melati Sakura sudah mengeluarkan review/evaluasi kinerja Rektor yang dikenal sebagai Review Tim Tiga. Bahkan sudah disiapkan calon pengganti Rektor, yaitu Sdr. Agus Salim Dasuki.
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
SBY: Saya ikut tertarik untuk bicara soal “cawe-cawenya Pak Jokowi” dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Nampaknya masyarakat kita terbelah memaknai istilah cawe-cawe.
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
Capacity Building DPRD Provinsi Lampung di Holiday Inn Gajah Mada-Jakarta, 27 Februari 2024
- Apa Itu RPJPD dan RPJMD?
- Apa Itu Pembangunan?
- Visi Indonesia Emas 2045
- 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045
- 8 Misi Pembangunan
- 17 Arah Pembangunan
- 45 Indikator Utama Pembangunan
- Penyusunan RPJPD 2025-2045
- Evaluasi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
5. Materi
• Alur Pikir
• Investasi dan PAD untuk Kesejahteraan
Masyarakat
• Permasalahan Investasi yang Ditemukan
• Strategi Peningkatan Investasi Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 5
8. Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan
ekonomi karena mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan
ekonomi di masa yang akan datang.
Dengan melakukan investasi, kapasitas produksi dapat ditingkatkan, yang
berarti peningkatan output. Peningkatan output akan meningkatkan pendapatan.
Dalam jangka panjang akumulasi investasi mendorong perkembangan berbagai
aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.
Dengan demikian dampak dan keterkaitannya cukup besar, baik pada investor
sendiri, pemerintah daerah, maupun rakyat kecil.
Makin banyak dan tinggi nilai investasi, kian besar pula dampak dan manfaat
yang dipetik, seperti menyerap tenaga kerja, optimalisasi sumber daya alam,
serta yang paling utama meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat di
daerah tersebut.
INVESTASI
dadang-solihin.blogspot.com 8Sumber: KPPOD 2015
9. dadang-solihin.blogspot.com 9
Analisis Potensi PAD
1. Kenali setiap jenis Pajak Daerah,
2. Kenali setiap jenis Retribusi
Daerah,
3. Kenali indikator utama yang
mempengaruhi jenis Pajak Daerah
tersebut,
4. Kenali indikator utama yang
mempengaruhi jenis Retribusi
Daerah (kaitkan dengan pelayanan
publik yang diberikan),
5. Buat analisa potensi pajak dan
kaitkan dengan pertumbuhan
ekonomi daerah.
10. dadang-solihin.blogspot.com 10
PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH
Memberikan pelayanan kepada
masyarakat,
Mengelola sumber daya
ekonomi daerah.
Upaya untuk memberdayakan
masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu
lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
Menikmati kualitas kehidupan
yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.
12. dadang-solihin.blogspot.com 12
Keamanan, Politik dan Sosial Budaya (27,4%)
Politik
Hubungan Eksekutif-Legislatif
Hubungan antar Partai Politik
Politik
Hubungan Eksekutif-Legislatif
Hubungan antar Partai Politik
Sosial Budaya
Keterbukaan Masyarakat thd. Dunia Usaha
Keterbukaan Masyarakat thd. Tenaga Kerja dari Luar Daerah
Etos Kerja Masyarakat
Kemudahan Memperoleh Hak Penguasaan Tanah
Potensi Konflik di Masyarakat
Sosial Budaya
Keterbukaan Masyarakat thd. Dunia Usaha
Keterbukaan Masyarakat thd. Tenaga Kerja dari Luar Daerah
Etos Kerja Masyarakat
Kemudahan Memperoleh Hak Penguasaan Tanah
Potensi Konflik di Masyarakat
Keamanan
Kemanan Usaha
Keamanan Masyarakat
Dampak Unjuk Rasa
Keamanan
Kemanan Usaha
Keamanan Masyarakat
Dampak Unjuk Rasa
13. dadang-solihin.blogspot.com 13
Ekonomi Daerah (22,6%)
Struktur Ekonomi
Pertumbuhan Sektor Primer
Pertumbuhan Sektor Sekunder
Pertumbuhan Sektor Tersier
Struktur Ekonomi
Pertumbuhan Sektor Primer
Pertumbuhan Sektor Sekunder
Pertumbuhan Sektor Tersier
Potensi Ekonomi
PDRB Perkapita
Pertumbuhan Ekonomi
Indeks Kemahalan Konstruksi
Potensi Ekonomi
PDRB Perkapita
Pertumbuhan Ekonomi
Indeks Kemahalan Konstruksi
14. dadang-solihin.blogspot.com 14
Kelembagaan (15%)
Kebijakan Daerah dan Perda
Kejelasan Tarif
Kejelasan Prosedur
Proses Perumusan Perda
Kebijakan Ketenagakerjaan
Kebijakan Daerah dan Perda
Kejelasan Tarif
Kejelasan Prosedur
Proses Perumusan Perda
Kebijakan Ketenagakerjaan
Kepemimpinan Lokal
Kepemimpinan Kepala
Daerah
Inisiatif Kepala Daerah
Hubungan Kepala Daerah
dengan Pengusaha
Kepemimpinan Lokal
Kepemimpinan Kepala
Daerah
Inisiatif Kepala Daerah
Hubungan Kepala Daerah
dengan Pengusaha
Aparatur dan Pelayanan
Respon Pemda thd.
Permasalahan Dunia Usaha
Birokrasi Pelayanan Dunia
Usaha
Informasi Potensi Ekonomi
Daerah
Penyalahgunaan
Wewenang oleh Aparat
Aparatur dan Pelayanan
Respon Pemda thd.
Permasalahan Dunia Usaha
Birokrasi Pelayanan Dunia
Usaha
Informasi Potensi Ekonomi
Daerah
Penyalahgunaan
Wewenang oleh Aparat
Kepastian Hukum
Konsistensi Peraturan
Penegakan Keputusan
Peradilan
Kecepatan Aparat Keamanan
Pungutan Liar di Luar
Birokrasi
Kepastian Hukum
Konsistensi Peraturan
Penegakan Keputusan
Peradilan
Kecepatan Aparat Keamanan
Pungutan Liar di Luar
Birokrasi
15. dadang-solihin.blogspot.com 15
Tenaga Kerja (18,3%)
Biaya Tenaga Kerja
Biaya Tenaga Kerja Formal
Biaya Tenaga Kerja Aktual
Biaya Tenaga Kerja
Biaya Tenaga Kerja Formal
Biaya Tenaga Kerja Aktual
Kualitas Tenaga Kerja
Produktivitas Tenaga Kerja
Pendidikan Tenaga Kerja
Kualitas Tenaga Kerja
Produktivitas Tenaga Kerja
Pendidikan Tenaga Kerja
Ketersediaan Tenaga Kerja
Tenaga Kerja Usia Produktif
Tenaga Kerja Pencari Kerja
Ketersediaan Tenaga Kerja
Tenaga Kerja Usia Produktif
Tenaga Kerja Pencari Kerja
16. dadang-solihin.blogspot.com 16
Infrastruktur Fisik (13%)
Kualitas Infrastruktur Fisik
Kualitas Jalan Darat
Kualitas Pelabuhan Laut
Kualitas Pelabuhan Udara
Kualitas Sambungan Telepon
Kualitas Tegangan Listrik
Kualitas Infrastruktur Fisik
Kualitas Jalan Darat
Kualitas Pelabuhan Laut
Kualitas Pelabuhan Udara
Kualitas Sambungan Telepon
Kualitas Tegangan Listrik
Ketersediaan Infrastruktur Fisik
Ketersediaan Jalan Darat
Ketersediaan Pelabuhan Laut
Ketersediaan Pelabuhan Udara
Ketersediaan Sambungan Telepon
Ketersediaan Supply Listrik
Ketersediaan Infrastruktur Fisik
Ketersediaan Jalan Darat
Ketersediaan Pelabuhan Laut
Ketersediaan Pelabuhan Udara
Ketersediaan Sambungan Telepon
Ketersediaan Supply Listrik
19. dadang-solihin.blogspot.com 19
What are problems in Indonesia
for foreign investors?
Business-unfriendly labor
disputes,
Relatively bad socio-political
image,
Sharp increase of wages in the
past years with labor productivity
kept low,
Rampant KKN including non-
transparent legal/ judicial system,
Confusion related to the
‘decentralization’ policies,
Deteriorating social infrastructure.
20. dadang-solihin.blogspot.com 20
Why more FDI in China and other Asian
nations and less in Indonesia?
• Better Socio-Economic Situation and Less Labor Disputes
China, Thailand, Malaysia
• Bigger Market Potential by entrance to WTO China
• Good Social Infrastructure Singapore, Malaysia, China,
Thailand
• Better Rule of Law Singapore, Malaysia, Thailand
• Quickly Expanding Industrial Clusters China, Thailand (esp.
auto-related industries), Malaysia
• Qualified Human Capital China, India, Singapore, Vietnam
21. dadang-solihin.blogspot.com 21
All measures should be done at
the same time
• To call for Indonesian people to change mindset to really welcome
FDI.
• To improve labor issues and taxation.
• To improve social security
• To strengthen law and order including judicial reform.
• To avoid illegal taxation/ charges taken by many provinces
• To improve and set up social infrastructure
• To make ministers a good single team
• Most important thing: Political leadership or a strong will of the
government to realize the above
22. dadang-solihin.blogspot.com 22
Ketidakpastian Investasi di Daerah
• Daerah dengan potensi PAD rendah cenderung menerapkan Perda
distortif,
• Penyusunan Perda tidak partisipatif,
• Ketidakpastian pengelolaan daerah otorita, dan kawasan industry,
• Perebutan aset usaha di daerah,
• Perbedaan mencolok kebijakan antar daerah,
• Konflik pada usaha berbasis lahan luas,
• Kebimbangan tentang level pemerintahan yang harus diikuti dalam
pengelolaan aktivitas perekonomian (ketenagakerjaan, perijinan,
pungutan, dll.),
25. Three BKPM’s Priorities
dadang-solihin.blogspot.com 25
Source: BKPMN 2015
Improvements of Licensing:
Faster, Simpler, Transparent & Integrated
Debottlenecking of Investment Realization
Development of Investment Climate
1
2
3
26. Target Realisasi Investasi PMA dan PMDN
(Rp. Triliun)
Wilayah
Perkiraan
2014
Proyeksi Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
NASIONAL 456.6 519.5 594.8 678.8 792.5 933.0
Jawa 263.7 282.6 302.6 317.5 337.6 354.5
Sumatera 63.0 75.2 90.2 108.0 132.2 163.1
Kalimantan 62.9 74.5 88.8 105.4 128.1 156.9
Sulawesi 20.4 27.8 38.1 52.0 72.7 102.6
Bali dan Nusa
Tenggara
14.7 19.0 24.9 32.4 43.2 58.1
Maluku 4.8 7.3 9.5 13.6 16.1 18.7
Papua 27.2 33.2 40.8 50.0 62.6 79.1
dadang-solihin.blogspot.com 26
Source: RPJMN 2015-2019, Bappenas 2015
27. dadang-solihin.blogspot.com 27
Arah Kebijakan Investasi Nasional
• Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu:
1. Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan
efisiensi proses perijinan bisnis;
2. Peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik.
• Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat
pusat maupun daerah.
28. dadang-solihin.blogspot.com 28
Pillar 1: Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha
• Arah kebijakan yang ditempuh adalah menciptakan iklim investasi dan iklim
usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang
dapat:
1. Meningkatkan efisiensi proses perijinan,
2. Meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di indonesia, serta
3. Mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan.
Improving Investment Climate
and Business Climate
Licensing
Process
Infrastructure
Development
(including energy)
Labor
Policy
Land
Acquisition
Policy
National
Logistic
System
Incentive
and
Regulation
Fair
Competition
29. dadang-solihin.blogspot.com 29
Pillar 2: Peningkatan Investasi yang Inklusif
• Arah kebijakan yang ditempuh adalah mengembangkan dan memperkuat
investasi di sektor riil, terutama yang berasal dari sumber investasi domestik,
yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia
secara inklusif dan berkeadilan terutama pada sektor produktif yang
mengutamakan sumber daya lokal.
Peningkatan Investasi
yang Inklusif
kemitraan
antara PMA
dan UKM lokal
efektivitas
strategi dan
upaya promosi
investasi
Pengembangan
investasi lokal
Pengurangan
dampak negatif
dominasi PMA
penyebaran
investasi di
daerah yang
lebih berimbang
30. dadang-solihin.blogspot.com 30
Strategi Peningkatan Investasi Daerah
1. Deregulasi (debottlenecking) peraturan-peraturan yang
menghambat pengembangan investasi dan usaha di kawasan
pertumbuhan ekonomi, melalui:
a. Mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-
undang yang terkait dengan investasi,
b. Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada
baik di tingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga,
c. Merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan
untuk mendukung pengembangan wilayah strategis, dan
d. Menyusun peraturan untuk memberikan insentif bagi
pengembangan investasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
31. dadang-solihin.blogspot.com 31
Strategi Peningkatan Investasi Daerah
2. Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha di Kawasan Strategis,
melalui:
a. Penyederhanaan prosedur investasi dan prosedur berusaha di kawasan strategis,
b. Peningkatan efisiensi logistik di dalam kawasan strategis dan antar wilayah,
c. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kawasan strategis
dengan mempercepat pelimpahan kewenangan perijinan dari kepala daerah
kepada kepala PTSP,
d. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan KPS terutama dalam rangka penyediaan
infrastruktur dan energi untuk mendukung pengembangan kawasan strategis,
e. Meningkatkan dan menggali potensi investasi kawasan strategis,
f. Membatalkan perda bermasalah untuk meningkatkan kepastian berusaha di
kawasan strategis,
g. Menerapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dengan tetap
mempertimbangkan peningkatan produktivitas untuk menarik minat investor ke
kawasan strategis; dan
h. Memberikan insentif fiskal dan non fiskal khusus untuk kawasan strategis dalam
rangka yang dapat mendorong investasi sektor pengolahan yang memproduksi
bahan baku untuk industri domestik dan sektor industri yang mengolah sumber
daya alam.
32. dadang-solihin.blogspot.com 32
Perda yang Kondusif terhadap Iklim
Usaha dan Investasi
• Memiliki kesesuaian dengan Peraturan-Peraturan yang lebih tinggi yang
berlaku (UU, PP, Kepres, Kepmen, dll)
• Tidak mengakibatkan hambatan lalu-lintas distribusi barang dan atau jasa
yang bersifat tarif maupun non tarif (tidak bertentangan dengan free internal
trade principle).
• Tidak mengakibatkan pungutan berganda (Double Taxation) dengan Pajak
Pusat (PPh, PPN, PBB, dll)) atau dengan Pajak/ Retribusi Daerah lainnya.
• Besaran tarifnya berada dalam batas kewajaran sehingga tidak mengakibatkan
ekonomi biaya tinggi. Tidak diskriminatif. Perda yang tidak mengakibatkan
penguasaan ekonomi pada kelompok-kelompok orang (tidak berpotensi
menciptakan struktur pasar yang monopolis dan oligopolis).
• Menjamin kepastian standar pelayanan (Perda-Perda yang berkaitan dengan
perizinan), meliputi: kesederhanaan prosedur, kepastian atau batasan waktu
pelayanan, tarif, dan institusi yang berwenang.
• Tidak mengharuskan atau mewajibkan investor untuk menjalin kemitraan
dengan mitra lokal dari daerah yang bersangkutan.
33. dadang-solihin.blogspot.com 33
Strategi Daerah dalam Menarik Investasi
1. Identifikasi potensi ekonomi daerah
2. Restrukturisasi organisasi pemerintah daerah
3. Pelayanan investasi satu atap
4. Pengembangan situs potensi daerah
5. Keikutsertaan dalam pameran investasi
6. Studi banding pelayanan investasi
7. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan
8. Menggali peluang dan menetapkan unggulan daerah
9. Menyinergikan peluang dan kebijakan antar daerah
10. Membangun prasarana dasar dan SDM
11. Mengefektifkan promosi, pelayanan dan bimbingan pelaksanaan
penanaman modal
12. Menyinkronisasikan kebijakan antara Pusat dan Daerah
13. Kesediaan meninjau ulang Perda yang bermasalah