DPJK For Bengkulu 16112017

1. Pengembangan Kawasan Ekonomi dalam
Upaya Mendorong Investasi
Fritz Horas Silalahi
Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan
Disampaikan dalam:
“Forum Investasi Bengkulu”
Hotel Santika – Bengkulu, Kamis, 16 November 2017

2. Outline
invest in
© 2017 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved
I. Target dan Realisasi Investasi Tahun 2015-2019
II. Program dan Sektor Prioritas Investasi
III. Pengembangan Investasi berbasis Kawasan
Ekonomi
- Kawasan Ekonomi Khusus
- Kawasan Ekonomi Lainnya
IV. Beberapa Isu Utama di Daerah

3. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
3Source: BKPM, 2015
2015 2016 2017 2018 2019
PMA 343.7 386.4 429.0 494.7 569.9
PMDN 175.8 208.4 249.8 297.8 363.0
Total 519.5 594.8 678.8 792.5 933.0
Growth 12.2% 14.5% 14.1% 16.8% 17.7%
Berdasarkan jenis
Investasi
PMA :
63.6%
PMDN :
36.4%
Berdasarkan SEKTOR
Primary :
15.7%
Secondary :
53.5%
Tertiary :
30.8%
 Target total realisasi penanaman modal
PMDN/PMA Tahun 2015 – 2019
mencapai Rp 3.518,6 Trn atau tumbuh
15,1% per tahunnya.
 Tahun 2019 Peranan PMDN/PMA
terhadap PMTB ditargetkan 13,1%.
Rp 1,629 Triliun
Rp 3,518 Triliun
+115%
Total PMA & PMDN
+15.1%
Pertumbuhan 5 tahun
Rata-rata
pertumbuhan
per tahun
In IDR Trillion
Note: Government has set investment target reach IDR 795 Trillion in 2018 in order to boost
economic growth in 5,6%.
Target Realisasi Investasi 2015-2019

4. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
4
Sumber: BKPM Strategic Plan 2015-2019
Region 2014
Year (IDR Trillion) Total
2015–2019
2015 2016 2017 2018 2019
JAVA 263.3 282.6 302.6 317.4 337.6 354.5 1,594.7
% total 56.9 54.4 50.9 46.8 42.6 38.0 46.5
SUMATRA 71.0 75.2 90.2 106.5 132.2 163.1 567.2
% total 15.3 14.5 15.2 15.7 16.7 17.5 15.9
KALIMANTAN 71.6 74.5 88.8 109.0 128.1 156.9 557.3
% total 15.5 14.3 14.9 16.1 16.2 16.8 15.7
SULAWESI 29.2 27.8 38.1 51.3 72.7 102.6 292.5
% total 6.3 5.3 6.4 7.6 9.2 11.0 7.9
BALI & NUSA TENGGARA 11.1 19.0 24.9 31.9 43.2 58.1 177.1
% total 2.4 3.7 4.2 4.7 5.5 6.2 4.8
MALUKU 1.4 7.3 9.5 13.4 16.1 18.7 65.0
% total 0.3 1.4 1.6 2.0 2.0 2.0 1.8
PAPUA & WEST PAPUA 15.5 33.2 40.8 49.3 62.6 79.1 265.0
% total 3.3 6.4 6.9 7.3 7.9 8.5 7.4
TOTAL 463.1 519.5 594.8 678.8 792.5 933.0 3,518.6
Catatat:
Pemerintah mendorong distribusi investasi ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya Luar Jawa.
Investasi di Wilayah Jawa akan fokus pada labor-intensive, high technology, services dan trade.
Sementara Luar Jawa akan fokus pada value-added industry, seperti natural resources-based industry (agriculture, mining, fishery and
livestock) dan turunannya.
Proporsi Target Investasi Per Wilayah

5. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
5
Berdasarkan Subsektor
Berdasarkan Wilayah
Sumatera
Rp 89,2
T(17,4%)
Kalimantan
Rp 49,1 T(9,6%)
Maluku, Papua
Rp 26,4 T(5,1%)
Sulawesi
Rp 47,4
T(9,2%)
Jawa Rp Rp 282,8
T (55,1%)
Berdasarkan Asal Negara
Realisasi Penanaman Modal
Realisasi investasi di luar jawa sebesar Rp 230,4 triliun (44,9%)
dan di jawa Rp 282,8 triliun (55,1%).
Bali dan Nusa Tenggara
Rp 18,4 T(3,6%)
Realisasi investasi Januari-September 2017 mencapai Rp 513,2
triliun (75,6% target 2017 sebesar Rp 678,8 triliun), meningkat
13,2% dari tahun sebelumnya yaitu Januari – September 2016
(Rp 453,4 T).
Realisasi Investasi Januari-September 2017
M= Miliar
T= Triliun

6. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
6
Upaya memastikan pertumbuhan investasi lebih tinggi dan jaminan kepastian investasi bagi investor
1. Membentuk PTSP Pusat di BKPM terintegrasi dengan Daerah, yang berfungsi:
 Mempercepat pelayanan perizinan dan non perizinan
 Bersama Kementerian/LPNK dan Pemerintah Daerah mengevaluasi seluruh perizinan dan non perizinan
terkait investasi:
a. Upaya harmonisasi perizinan/nonperizinan;
b. Upaya penyederhanaan perizinan/nonperizinan; dan
c. Upaya integrasi PTSP Pusat di BKPM dan PTSP di DPMPTSP Daerah.
2. Melakukan debottlenecking permasalahan eksekusi proyek PMA/PMDN
 Memastikan kehadiran Pemerintah memfasilitasi/membantu mencari jalan keluar dalam setiap
permasalahan investasi yang dialami oleh perusahaan/pengusaha
 Fasilitasi proyek-proyek sektor prioritas, yaitu:
(1) Infrastruktur, (2) Industri Manufaktur (padat karya, substitusi impor, orientasi ekspor, dan hilirisasi ) dan (3)
Industri Lifestyle, (4) Kemaritiman, dan (5) Pariwisata.
 Setiap proyek PMA/PMDN akan mempunyai timeline penyelesaian proyek, yang dimonitor dan
dievaluasi setiap tiga bulan.
3. Pengembangan Penananaman Modal Berbasis Wilayah:
 Mendorong percepatan pembangunan Kawasan/Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru (Kawasan Ekonomi
Khusus/KEK, Kawasan Industri/KI, Kawasan Pariwisata) serta revitalisasi KPBPB.
 Percepatan Penanaman Modal di Kawasan Timur Indonesia.
Kegiatan Prioritas BKPM 2015-2019

7. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
7
Pariwisata
10 Destinasi Pariwisata “Bali Baru”
Lifestyle Industry
e.g: creative industry, culinary, fashion
Kemaritim
Including fisheries and cold storage
Infrastruktur
Energy, transportaion, road, railway, airport,
seaport
Industri Manufaktur
Labor Intensive Industry, Export Orientation
Industry, Import Substitution Industry, and
Value added Industry
Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK)
Kawasan Industri (KI)
Termasuk :
5 Sektor Prioritas Investasi

8. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
8
Rencana Pembangunan KI Pengembangan KEK
Kawasan Ekonomi
Eksisting 2017 Target 2015-2019
Number Area (Ha) Number Area (Ha)
Kawasan Industri (KI) 74 36,295.5 14 28,854
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 12 16.085,72 17 -
National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2015-2019 :
 12 Kawasan Ekonomi Khusus Eksisting (Oktober
2017): KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung
Api-Api, KEK Morotai, KEK Mandalika, KEK Palu, KEK Bitung,
KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KEK Tanjung
Kelayang, KEK Sorong, KEK Arun-Lhokseumawe, dan KEK
Galang Batang
 Indikasi Lokasi Rencana Pengembangan KEK Tahun
2015-2019, yakni:
1. Papua: Merauke
2. Maluku
3. Nusa Tenggara Timur
4. Sulawesi Selatan
5. Kalimantan Utara
6. Kalimantan Barat
Indikasi Lokasi Rencana Pengembangan KI Tahun 2015-
2019, yakni:
1.Teluk Bintuni, Papua Barat,
2.Buli-Halmahera Timur, Maluku Utara,
3.Bitung, Sulawesi Utara,
4.Palu, Sulawesi Tengah,
5.Morowali, Sulawesi Tengah,
6.Konawe, Sulawesi Tenggara,
7.Bantaeng, Sulawesi Selatan,
8.Batulicin, Kalimantan Selatan,
9.Ketapang, Kalimantan Barat,
10.Landak, Kalimantan Barat,
11.Kuala Tanjung, Sumatra Utara,
12.Sei Mangkei, Sumatra Utara,
13.Tanggamus, Lampung,
14.Jorong, Tanah Laut, Kalimantan.
Source: RPJMN, 2015
Kawasan Ekonomi untuk Lokasi Investasi

9. invest in
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

10. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
10
 KEK merupakan sebuah terobosan yang didesain oleh
Pemerintah dalam rangka akselerasi pembangunan
ekonomi melalui dengan mendorong pengembangan “new
economic growth centres” (yang saat ini masih didominasi
Wilayah Jawa) .
 Memastikan efektifitas pemanfaatan dan pengelolaan
sumber daya alam (SDA).
 KEK ditetapkan dan dikembangkan berdasarkan potensi
geografis dan aksesibilitas ke pasar global.
 Menarik lebih banyak investasi, mengelola industri, ekspor-
impor dan aktifitas ekonomi lainnya yang bernilai tinggi dan
berdaya saing global, serta lapangan kerja yang berkualitas.
Region 2010 2015
Sumatera 22.4% 22.2%
Java 57.3% 58.3%
Bali & Nusa
Tenggara
3.0% 3.1%
Kalimantan 9.4% 8.1%
Sulawesi 5.2% 5.9%
Maluku & Papua 2.7% 2.4%
Region 2010 2015
Sumatera 5.3% 15.5%
Java 67.1% 54.4%
Bali & Nusa
Tenggara
3.2% 3.4%
Kalimantan 15.8% 17.1%
Sulawesi 5.8% 6.1%
Maluku & Papua 2.7% 3.6%
Regional Contribution to National GDP
Regional Investment Distribution to
National (IDR Trillion)
Sumatera
Java
Kalimantan Sulawesi Maluku
Papua
Bali
Nusa Tenggara
Jakarta
Latar Belakang Pengembangan KEK

11. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
11
Export Processing
Zone (EPZ)/Free
Trade Zone (FTZ)
Kawasan
Berikat
(KB)
Kawasan
Industri (KI)
Kawasan
Pengembangan
Ekonomi
Terpadu (KAPET)
1970s
Kawasan
Ekonomi
Khusus
(KEK)*
1980s 1990s 2000s
 A combination
of previous
initiatives,
namely to
enhance the
growth and
competitiveness
of export,
encourage
regional and
promote equitable
development.
To be the center
of regional
economic growth
for equitable
development.
 Increase the
growth and
competitiveness
of industry in
regions for export
and domestic
interest.
 Encouraging
highly
competitive
exports,
especially
manufacturing,
due to cheaper
input costs
 Developing trade
sector and
enhancing export
competitiveness
Source: Bappenas, 2015; CSIS, 2015 (processed)
*) UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Evolusi Pengembangan Kawasan Ekonomi di Indonesia

12. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
12
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia
KEK SEI MANGKEI
Kab. Simalungun;
Sumatera Utara
(2,022.77 Ha)
Pengelola: PTPN III
Industri, Logistik,
Pariwisata
KEK TANJUNG
API-API
Kab. Banyuasin;
Sumatera Selatan
(2,030 Ha)
Pengelola: PT
Belitung Pantai Intan
Industri, Logistik,
Pengolahan Ekspor
dan Energi
KEK MBTK
Kab. Kutai Timur,
Kalimantan Timur
(557.34 Ha)
Pengelola: PT MBTK
Industri, Logistik
dan Pengolahan
Ekspor
KEK PALU
Kota Palu, Sulawesi
Tengah (1,500 Ha)
Pengelola: PT.
Bangun Palu Sulawesi
Tengah
Industri, Logistik dan
Pengolahan Ekspor
KEK BITUNG
Kota Bitung.
Sulawesi Utara
(534 Ha)
Industri, Logistik dan
Pengolahan Ekspor
KEK TANJUNG
LESUNG
Kab. Pandeglang,
Banten (1,500 Ha)
Pengelola: BWJ
Corporation
Pariwisata
KEK TANJUNG
KELAYANG
Kab. Belitung,
Bangka Belitung
(324.4 Ha)
Pariwisata
KEK MANDALIKA
Kab. Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat (1,035.67 Ha)
Pengelola: PT. ITDC
Pariwisata
KEK MOROTAI
Kab. Pulau Morotai, Maluku
Utara (1,101.76 Ha)
Pengelola: PT. Jabebeka
Morotai
Pariwisata, Industri,
Pengolahan Ekspor dan
Logistic
Existing SEZs Total Area:
16,085.72 Ha
Operasional (4 KEK)
Konstruksi (8 KEK)
Keterangan:
Rencana
Pengembangan KEK
Baru 2015-2019
KEK SORONG
Kab. Sorong, Papua Barat
(523.7 Ha)
Industri, Pengolahan Ekspor
dan Logistik
Merauke, Papua
Kalimantan Barat
Kalimantan Utara
Sulawesi Selatan
Nusa Tenggara Timur
Maluku
KEK ARUN
LHOKSEUMAWE
Kota Lhokseumawe,
Aceh (2.622,48 Ha)
Pengolahan Ekspor,
Logistik, Industri,
Energy, dan
Pariwisata
KEK GALANG
BATANG
Kab. Bintan, Kep. Riau
(2,333.6 Ha)
Pengelola: PT Bintan
Alumina Indonesia
Industri Pengolahan
Ekspor, Logistik,
Energy

13. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
13
Dasar Hukum Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
• Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi
pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat
ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
• Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi
khusus.
• Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
undang-undang.
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 31UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 31
UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Keppres No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional KEKKeppres No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional KEK
Permenko Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengusulan KEKPermenko Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengusulan KEK
Permenko Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Usulan Pembentukan
KEK
Permenko Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Usulan Pembentukan
KEK
Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEKPeraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK
Perpres No. 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang
Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK
Perpres No. 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang
Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK
PP No. 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEKPP No. 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK
11
22
33
44
55
66
77
88 PP No. 100 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan KEK
PP No. 100 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan KEK
Permenkeu No. 104/PMK.010/2016 Tahun 2016 Tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan dan
Cukai Pada KEK
Permenkeu No. 104/PMK.010/2016 Tahun 2016 Tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan dan
Cukai Pada KEK
99
1010

14. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
14
Tahapan Penyelenggaraan KEK
Pasal 2 PP 2/2011
PengusulanPengusulanPengusulanPengusulan
PenetapanPenetapanPenetapanPenetapan
PembangunanPembangunanPembangunanPembangunan
PengelolaanPengelolaanPengelolaanPengelolaan
Evaluasi PengelolaanEvaluasi PengelolaanEvaluasi PengelolaanEvaluasi Pengelolaan
1
2
3
4
5
Kelembagaan
Fasilitas Fiskal
& Non Fiskal

15. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
15
Alur Pengusulan KEK
Untuk pengusulan, Menurut UU
39/2009, pasal 5, dan PP 2/2011,
pasal 4, Pengusulan KEK dapat
dilakukan oleh 3 (tiga) pihak yaitu
(1)badan usaha
(2)pemerintah kabupaten / kota
(3)pemerintah Provinsi.
(4)pemerintah pusat dapat juga
mengusulkan KEK (PP 2/2011, pasal
5), yang bisa diusulkan oleh
kementerian maupun oleh lembaga
pemerintah non kementerian.
Keterangan:
Pembentukan KEK harus diusulkan kepada Dewan Nasional KEK. Usulan tersebut dilakukan secara tertulis sesuai format
yang ditentukan oleh Dewan Nasional KEK dan (1) Ditandatangani oleh pimpinan badan usaha jika yang mengusulkan
adalah badan usaha (2) Ditandatangai oleh bupati / walikota jika yang mengusulkan kabupaten / kota dan (3)
Ditandatangi oleh Gubernur jika yang mengusulkan adalah provinsi.
(PP 2/2011, pasal 4).

16. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
16
Kelembagaan KEK
NasionalNasional
ProvinsiProvinsi
Kabupaten/Kabupaten/
KotaKota
Dewan Nasional
Tim Pelaksana (Es 1) & Sekretariat (Es 2)
Ketua: Menko Perekonomian
Anggota *) : Para Menteri dan Kepala LPNK
Dewan Kawasan
Ketua: Gubernur
Wakil Ketua: Bupati/Walikota
Anggota: Aparat Pemerintah, Aparat Pemprov, Aparat
Pemkab/kot yang bersangkutan
Sekretariat
Dewan Kawasan
Ketua: Gubernur
Wakil Ketua: Bupati/Walikota
Anggota: Aparat Pemerintah, Aparat Pemprov, Aparat
Pemkab/kot yang bersangkutan
Sekretariat
PRESIDEN
Administrator
KEK A
Administrator
KEK B
Administrator
KEK C
Administrator
KEK D
Badan Usaha
KEK A
Badan Usaha
KEK B
Badan Usaha
KEK C
Badan Usaha
KEK D
*) Anggota Dewan Nasional KEK:
1. Menteri Keuangan
2. Menteri Perdagangan
3. Menteri Perindustrian
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri PU
6. Menteri Perhubungan
7. Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi
8. Menteri Bappenas
9. Kepala BPKM

17. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
17
Penyelengaraan PTSP Oleh Administrator KEK
Pelimpahan
Wewenang
Perizinan Penanaman
Modal dari Provinsi/
Kabupaten/Kota
Pelimpahan
Wewenang
Perizinan Penanaman
Modal, Izin Prinsip dan
Izin Usaha dari BKPM
Pelimpahan Wewenang
Perizinan dari
Kementerian Teknis
Administrator KEK/
PTSP
22
Pemasangan Sistem Pelayanan
Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE) di PTSP KEK
(Administrator)
11
33
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di dalam KEK dengan pelimpahan wewenang perizinan dari
Kementerian, BKPM, dan instansi teknis sektoral lainnya serta Pemerintah Daerah yang menjamin
efisiensi dan kemudahan perizinan sesuai UU 97 Tahun 2014.

18. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
18
Dokumen-dokumen yang Dipersyaratkan Dalam Pengusulan KEK
No Dokumen Badan Usaha Pemkab/kota Pemprov Kementerian/
Lembaga
1 Surat Kuasa otorisasi (jika pengusul merupakan
konsorsium)
V - - -
2 Akta pendirian Badan Usaha V - - -
3 Profil Keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit
(perusahaan eksisting), atau profil keuangan 3 tahun
terakhir para pemegang saham yang telah diaduit
(dalam hal perusahaan baru). Kecuali BUMN dan
BUMD
V - - -
4 Persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait
dengan lokasi KEK yang diusulkan
V - V -
5 Surat Pernyataan kepemilikan nilai ekuitas minimal
30% dari nilai investasi KEK yang diusulkan
V - - -
6 Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan
minimal memuat rencana dan sumber pembiayaan
serta jadwal pembangunan KEK
V V V V
7 Peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK
yang diusulkan
V V V V
8 Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang
dilengkapi dengan peraturan zonasi
V V V V
9 Studi kelayakan ekonomi dan finansial V V V V
10 AMDAL Kawasan V V V V
11 Usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan Renstra
Pengembangan KEK
V V V V
12 Izin Lokasi V - - -

19. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
19
Dokumen-dokumen yang Dipersyaratkan Dalam Pengusulan KEK (2)
No Dokumen Badan Usaha Pemkab/kota Pemprov Kementerian/
Lembaga
13 Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur
pendukung dalam hal untuk pengoperasian KEK
memerlukan dukungan infrastruktur lainnya
V V V -
14 Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan
dan pengelolaan KEK
V V V -
15 Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah - V V V
16 Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai
rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau
keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta
kemudahan
- V - -
17 Sumber pembiayaan V
Sumber: Sekdenas

20. invest in
Kawasan Ekonomi Lainnya

21. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
21
Smelter Ferronickel Industry,
Stainless Steel Industry,
Stainless Steel Downstream
Industry
There are at least 74 Existing Large
Scale IZs (36,295 ha), 72% located
in Java Island. 14 New IZs (28,854
ha) outside Java Island will be
developed in 2015-2019.
North Sumatra
Kuala Tanjung IZ
(1,000ha)
Aluminium Industry,
CPO
1
North Sumatra
Sei Mangkei IZ
(2,002ha)
CPO Processing
Industry
2
Lampung
Tanggamus IZ
(3,500ha)
Maritime Industry &
Logistic
3
West Kalimantan
Ketapang IZ
(1,000ha)
Aluminium Industry
4
West Kalimantan
Landak IZ
(306ha)
Rubber Industry, CPO
5
1
2
3
4
5
South
Kalimantan
Jorong IZ (6,370ha)
Bauxite Downstream
Industry, Palm Industry
6
7
South
Kalimantan
Batu Licin IZ (530ha)
Stainless Steel Industry
7
South Sulawesi
Bantaeng IZ
(3,000ha)
Smelter Ferronickel
Industry, Stainless Steel
Industry, Stainless Steel
Downstream Industry
8
8
9
10
11
12
13
14
Central Sulawesi
Palu IZ
(1,500ha)
Rattan Industry, Rubber
Industry, Cacao Industry,
Smelter Industry
9
Central Sulawesi
Morowali IZ
(3,000ha)
Smelter Ferronickel
Industry, Stainless Steel
Industry, Stainless Steel
Downstream Industry
10
Southeast
Sulawesi
Konawe IZ (5,500ha)
11
North Sulawesi
Bitung IZ
(534ha)
Agro Industry and Logistic
12
North Maluku
Buli IZ
(300ha)
Smelter Ferronickel Industry,
Stainless Steel Industry,
Stainless Steel Downstream
Industry
13
West Papua
Teluk Bintuni IZ
(2,112ha)
Fertilizer Industry,
Petroleum Industry
14
Based on National Medium Term
Development Plan, 2015-2019
Based on President Direction for
developing 2 industrial parks in Java:
1.JIIPE, Gresik, East Java
2.Kendal, Central Java
Remarks:
1
6
7
14 Kawasan Industri Prioritas Luar Jawa 2015 – 2019

22. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
22
FTZ BATAM
Penetapan:
PP No. 46/2007 sebagaimana diubah
dengan PP No. 5/2011
Luas Area: 41.500 Ha
Sektor Prioritas:
Perdagangan, maritim, industri (logam
dasar, barang logam, elektronik dan
farmasi), logistik, perhubungan,
perbankan, pariwisata dan bidang lainnya.
FTZ BINTAN
Penetapan:
PP No. 47/2007
Luas Area: 61.006 Ha
Sektor Prioritas:
Perdagangan, maritim, industri,
perhubungan, perbankan, pariwisata,
dan bidang lainnya.
FTZ KARIMUN
Penetapan:
PP No. 48/2007
Luas Area: 9.666 Ha
Sektor Prioritas:
Perdagangan, maritim, industri
(galangan kapal), perhubungan,
perbankan, pariwisata, dan
bidang lainnya.
FTZ SABANG
Penetapan:
UU No. 44/2007 pengganti PP
No. 1/2007
Luas Area: 15.300 Ha
Sektor Prioritas:
Perikanan, perdagangan,
industri, dan pariwisata.
Provinsi
Kepulauan Riau
Total Luas Area KPBPB/FTZ
di Indonesia sebesar
127.472 Ha
Provinsi Aceh
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
(KPBPB)/Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia

23. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
23
LAKE TOBA
(North Sumatra)
TANJUNG LESUNG
(Banten)
TANJUNG KELAYANG
(Belitung)
KEPULAUAN SERIBU
(DKI Jakarta)
BOROBUDUR
(Central Java)
Situs Sejarah/Tempat
Ibadah, Adat Tradisi,
Kawasan Olahraga,
Taman Bertema
BROMO TENGGER
SEMERU (East Java)
Bentang Alam, Situs
Sejarah/Tempat Ibadah,
Seni Kerajinan, Festival
Budaya, Flora-Fauna,
Taman Nasional,
Kawasan Olahraga
LABUAN BAJO
(East Nusa Tenggara)
MANDALIKA
(West Nusa Tenggara)
Bentang Alam, Wisata
Pantai/Bahari, Adat
Tradisi, Seni Kerajinan
WAKATOBI
(Southeast Sulawesi)
Bentang Alam, Wisata
Pantai/Bahari, Taman
Nasional, Taman
Nasional Laut
MOROTAI
(North Maluku)
Wisata Pantai/Bahari,
Taman Nasional
Tanjung Lesung,
Mandalika, Morotai, dan
Tanjung Kelayang telah
ditetapkan sebagai KEK
Pariwisata.
10 Destinasi Prioritas Pariwisata Nasional

24. IndonesiaInvestment Coordinating Board
24
Beberapa Isu Utama di Daerah
 Percepatan Pelayanan PM melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di
Daerah
 Penyediaan dan Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
 Percepatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja Terampil
(Skilled Labor)
 Peningkatan Iklim Investasi Daerah
 Pengawalan dan Fasilitasi Realisasi Investasi
 Penyediaan Lahan
 Dukungan Infrastruktur

25. Badan Koordinasi
Penanaman Modal
(BKPM)
Indonesia Investment
Coordinating Board
Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190 - Indonesia
t . +62 21 5292 1334
f . +62 21 5264 211 e .
info@bkpm.go.id
www.bkpm.go.id
Thank
You
Terima Kasih
Indonesia Investment Promotion Centre
(IIPC)

26. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
26
Keunggulan KEK
Beberapa keunggulan KEK di antaranya:
Keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan pelimpahan wewenang
perizinan dari Kementerian, BKPM, dan instansi teknis sektoral lainnya serta
Pemerintah Daerah yang menjamin efisiensi dan kemudahan perizinan;
1
Pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal khusus.3
Tidak berlakunya Daftar Negatif Investasi bagi penanam modal di dalam KEK, kecuali
bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal dan yang dicadangkan untuk
UMKM dan Koperasi; dan
2