1. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PP 24/2005: SAP
Kerangka Konseptual
SAP 1: Penyajian LK
SAP 2: LRA
SAP 3: LAK
SAP 4: CALK
SAP 5: Akt Persediaan
SAP 6: Akt Investasi
SAP 7: Akt Aset Tetap
SAP 8: Akt Kons Dlm Pengj
SAP 9: Akt Kewajiban
SAP 10: Koreksi Kesalahan
SAP 11: LK Konsolidasi
Bultek 1: Peny Neraca Awal PP
Bultek 2: Peny Neraca Awal Pemda
Bultek 3:
Bultek 4: Penya & Pengung Bel Pmrth
1

2. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
KERANGKA KONSEPTUAL
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
2

3. TUJUAN
Sebagai acuan bagi :
 Penyusun standar
 Penyusun laporan keuangan
 Pemeriksa
 Para pengguna laporan
3

4. POSISI KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka Konseptual bukan standar akuntansi

Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika
terdapat masalah akuntansi yg belum dinyatakan
dalam SAP

Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual
dan standar akuntansi, maka ketentuan standar
akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka
konseptual
4

5. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh
terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan
keuangannya
a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan
 Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaaan
 Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar
pemerintahan
 adanya pengaruh proses poltik
 Hub. Antara pembayar pajak dgn pelayanan pem.
a. Ciri keuangan pemerintah
 Anggaran sbg pernyatan publik, target fiskal dan sebagai alat
pengendalian
 Investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan
 Kemungkinan Penggunaan akuntansi dana
5

6. PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN
Masyarakat;
 Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga
pemeriksa;
 Pihak yang memberi atau berperan dalam proses
donasi, investasi, dan pinjaman, dan
 Pemerintah.

6

7. ENTITAS PELAPORAN
Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri
dari:



Pemerintah pusat;
Pemerintah daerah;
Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau
organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan
satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan
7

8. PERANAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Akuntabilitas
 mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan
sumber daya dalam mencapai tujuan

Manajemen
 memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas
aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah

Transparansi
 memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada
stakeholders

Keseimbangan Antargenerasi
 memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk
membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung
beban pengeluaran tersebut
8

9. TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
Menyajikan info. yang bermanfaat bagi para pengguna
dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan
ekonomi, sosial maupun politik.
9

10. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN KEUANGAN POKOK
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan
10

11. ASUMSI DASAR
 Asumsi kemandirian entitas
 Asumsi kesinambungan entitas
 Asumsi keterukuran dalam satuan uang ( monetary
measurement)
11

12. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN
 Relevan;
 Andal;
 Dapat dibandingkan; dan
 Dapat dipahami
12

13. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
 Basis akuntansi;
 Prinsip nilai historis;
 Prinsip realisasi;
 Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
 Prinsip periodisitas;
 Prinsip konsistensi;
 Prinsip pengungkapan lengkap; dan
 Prinsip penyajian wajar.
13

14. BASIS AKUNTANSI
 BASIS KAS: untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;
 BASIS AKRUAL: untuk pengakuan aset, kewajiban, dan
ekuitas;
 Entitas diperkenankan menggunakan basis akrual sepenuhnya,
namun tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran
berdasarkan basis kas.
“Cash towards Accrual”
14

15. PRINSIP NILAI HISTORIS (HISTORICAL COST)



Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang
dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk
memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.
Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang
diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di
masa yang akan datang.
Nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada penilaian
yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi.
15

16. PRINSIP REALISASI

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan
melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun
fiskal akan digunakan untuk membiayai belanja yang
terjadi dalam periode tersebut.

Prinsip penandingan pendapatan-belanja tidak
mendapat penekanan seperti dalam akuntansi
komersial.
16

17. SUBSTANCE OVER FORM
Peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai
dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan
hanya mengikuti aspek formalitas.
17

18. PERIODISITAS
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan
entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periodeperiode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat
diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya
dapat ditentukan
18

19. KONSISTENSI

Perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada
kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu
entitas (prinsip konsistensi internal).

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat
metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih
baik dari metode yang lama.

Pengaruh atas perubahan penerapan metode harus
diungkapkan dalam laporan keuangan.
19

20. PENGUNGKAPAN LENGKAP (FULL DISCLOSURE)

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar
muka laporan keuangan atau catatan atas laporan
keuangan.
20

21. PENYAJIAN WAJAR (FAIR PRESENTATION)
Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja,
dan perubahan posisi keuangan suatu entitas, diperlukan
pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur
kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam
kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan
tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak
dinyatakan terlalu rendah
21

22. KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN



MATERIALITAS
PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT
KESEIMBANGAN ANTAR KARKETRISTIK
KUALITATIF
22

23. PENGAKUAN
 Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan
diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan
andal;
 Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau
pada saat kewajiban timbul;
 Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening
Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan;
 Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas
pelaporan.
23

24. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
MODUL PSAP NO. 01
PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN
24

25. MATERI





Tujuan Pernyataan
Tujuan Laporan Keuangan
Tanggung jawab Pelaporan Keuangan
Komponen-Komponen Laporan Keuangan
Struktur dan Isi Laporan Keuangan
25

26. TUJUAN
Mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan
umum (general purpose financial statements) dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan
keuangan baik terhadap anggaran, antar periode,
maupun antar entitas.
26

27. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan umum laporan keuangan
adalah menyajikan informasi mengenai posisi
keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan
kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat
dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi
sumber daya.
27

28. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan khusus pelaporan keuangan pemerintah
adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk
menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya,
dengan:
 menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas
dana pemerintah;
 menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,
dan ekuitas dana pemerintah;
 menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya
ekonomi;
 menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan
memenuhi kebutuhan kasnya;
 menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas
pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
28

29. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN
Tanggung jawab penyusunan dan penyajian
laporan keuangan berada pada pimpinan entitas
29

30. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN



Komponen laporan keuangan pokok:
• Laporan Realisasi Anggaran;
• Neraca;
• Laporan Arus Kas; dan
• Catatan atas Laporan Keuangan.
Komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas
pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit
yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum
Negara/Daerah).
Selain menyajikan laporan keuangan pokok, entitas pelaporan
diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis
akrual dan Laporan Perubahan Ekuitas
30

31. PERIODE PELAPORAN
 Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya
sekali dalam setahun.
 Apabila laporan keuangan tahunan disajikan dengan
suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek
dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan
informasi berikut :
 Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
 Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan
tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak
dapat diperbandingkan.
31

32. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan
penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola
oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode
pelaporan
 Laporan realisasi anggaran mengungkapkan
kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang
menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD
32

33. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur :
1. pendapatan;
2. belanja;
3. transfer;
4. surplus/defisit;
5. pembiayaan;
6. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
LRA (Paragraf 32 s.d. 37)
Diatur khusus dalam PSAP Nomor 2
33

34. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan
pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu.
34

35. NERACA SKPD
Neraca SKPD disusun oleh setiap SKPD
menggambarkan posisi keuangan SKPD
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana
pada tanggal tertentu sebagai bahan
penyusunan Neraca Pemerintah Daerah .
35

36. ISI SINGKAT NERACA DAERAH

Aset Lancar
•
•
•
•


Kas dan Setara Kas
Investasi Jangka Pendek
Piutang
Persediaan


•
•
•
Aset Non Lancar:
•
•
•
•
Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Panjang
Ekuitas Dana
Investasi Jangka Panjang
Aset Tetap
Dana Cadangan
Aset Lainnya
36
Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas Dana Cadangan

37. ISI SINGKAT NERACA SKPD

Aset Lancar
•
•
•
•


• Uang Muka dari BUD
• Pendapatan yang
Ditangguhkan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Piutang
Persediaan
Aset Non Lancar:

• Investasi Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Pendek
Ekuitas Dana
•
•
Dana Bergulir
• Aset Tetap
• Aset Lainnya
37
Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Investasi

38. ASET




sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah.
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu.
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun
masyarakat.
dapat diukur dalam satuan uang,
(termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber
daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya).
38

39. ASET LANCAR
Diharapkan segera untuk direalisasikan,
dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu
12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan,
atau
 Berupa kas dan setara kas

39

40. ASET LANCAR
 Aset lancar meliputi: kas, dan setara kas, investasi jangka
pendek, piutang, dan persediaan.
 Akuntansi Persediaan diatur dalam PSAP Nomor 05
 Akuntansi Investasi diatur dalam PSAP Nomor 06
40

41. ASET NONLANCAR
Aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak
berwujud.
 Digunakan secara langsung atau tidak
langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang
digunakan masyarakat umum.

41

42. ASET NONLANCAR
 Aset non lancar meliputi: investasi jangka panjang, aset
tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
 Akuntansi Investasi diatur dalam PSAP Nomor 06
 Akuntansi Aset Tetap diatur dalam PSAP Nomor 07
 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan diatur dalam PSAP
Nomor 08
42

43. KEWAJIBAN

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran
keluar sumber daya ekonomi pemerintah

Akuntansi Kewajiban diatur dalam PSAP
Nomor 09
43

44. EKUITAS DANA
Kekayaan bersih pemerintah yang
merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah.
44

45. EKUITAS DANA
Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset
lancar dan kewajiban jangka pendek.
 Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan
pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka
panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi
dengan kewajiban jangka penjang.
 Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan
pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

45

46. 46

47. 47

48. 48

49. 49

50. 50

51. LAPORAN ARUS KAS
Menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas
pada tanggal pelaporan.
Laporan Arus Kas
diatur dalam PSAP 03
51

52. LAPORAN KINERJA KEUANGAN


Disajikan oleh entitas pelaporan yang
menerapkan basis akrual.
Laporan Kinerja Keuangan sekurangkurangnya menyajikan pos-pos sebagai
berikut:
1. Pendapatan dari kegiatan operasional;
2. Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan
klasifikasi ekonomi;
3. Surplus atau defisit.
52

53. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Dalam Laporan Perubahan Ekuitas sekurangkurangnya harus disajikan pos-pos:
1. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;
2. Setiap pos pendapatan dan belanja beserta
totalnya seperti diisyaratkan dalam standarstandar lainnya, yang diakui secara langsung
dalam ekuitas;
3. Efek kumulatif atas perubahan kebijakan
akuntansi dan koreksi kesalahan yang
mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.
53

54. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
MODUL PSAP NO. 02
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
54

55. RUANG LINGKUP






Penyajian pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan
basis kas.
Berlaku untuk setiap entitas pelaporan yang memperoleh
alokasi APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negara
Entitas yang menyusun laporan berbasis accrual, tetap
wajib menyusun Laporan Realisasi Anggaran
Penyandingan realisasi pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dengan anggarannya;
Akuntansi Anggaran dalam APBD:
 Belanja: appropriasi;
 Pendapatan: estimasi.
Penjabaran APBD oleh Kepala Daerah di DPA SKPD.
55

56. LAPORAN KEUANGAN POKOK
Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah
setidak-tidaknya terdiri dari
 Laporan Realisasi Anggaran
 Neraca
 Laporan Arus Kas
 Catatan atas Laporan Keuangan
Yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan
negara/daerah dan badan lainnya (BLU)
56

57. PENGERTIAN
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah
satu komponen laporan keuangan pemerintah yang
menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran
entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu
periode tertentu.
57

58. BASIS AKUNTANSI




“BASIS KAS”
Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas
Umum Negara/Kas Umum Daerah
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening
Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima kas pada
rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan kas
dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah
58

59. STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi
realisasi disandingkan dgn anggaran mengenai:
 pendapatan,
 belanja,
 transfer,
 surplus/defisit dan
 pembiayaan.
 dalam satu periode.
59

60. STRUKTUR APBN/D DAN REALISASINYA
APBD
REALISASI
APBD
A
B
Pendapatan
Belanja (Termasuk Transfer)
900,00
1.000,00
950,00
1.100,00
C
D
Surplus/Defisit (A - B)
Penerrimaan Pembiayaan
(100,00)
300,00
(150,00)
350,00
E
Pengeluaran Pembiayaan
(200,00)
(150,00)
F
G
Pembiayaan Neto (D - E)
SILPA (F - C)
100,00
200,00
50,00
60

61. PERBEDAAN PERLAKUAN APBN/APBD
APBN
APBD
SILPA/SIKPA pada akhir TA
dipindahkan ke Ekuitas Dana –
Akumulasi SILPA (RE)
SILPA APBD akan menjadi sumber
pembiayaan pada TA berikutnya
(tidak ada RE)
Saldo Kas Umum Negara =
Akumulasi SILPA
Saldo Kas Daerah = SILPA =
Ekuitas Dana SILPA
Transfer Out dicatat sebagai
Pengeluaran (above the line)
 Bagian Anggaran sendiri
Transfer in dicatat sebagai
Pendapatan Dana Perimbangan
Belanja Tak Terduga ditampung
pada Bagian Anggaran tersendiri
Belanja Tak Terduga untuk
membiayai pengeluaran mendesak
dan pengembalian pendapatan
tahun lalu yang sudah ditutup. (tidak
sesuai dengan PSAP 10 Koreksi
Kesalahan)
61

62. ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos
sebagai berikut:
(a) Pendapatan
(e) Penerimaan Pembiayaan
(b) Belanja
(f) Pengeluaran Pembiayaan
(c) Transfer
(g) Pembiayaan Neto
(d) Surplus atau Defisit
(h) SILPA/SIKPA

Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran apabila diwajibkan oleh PSAP ini, atau apabila penyajian tsb
diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.
62

63. AKUNTANSI ANGGARAN




Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban
dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk
membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan
pembiayaan.
Anggaran pendapatan disebut estimasi pendapatan yang
dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan.
Anggaran belanja disebut apropriasi yang dijabarkan
menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment).
Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan
dan pengeluaran pembiayaan
63

64. DEFINISI PENDAPATAN
Semua penerimaan Rekening Kas Umum
Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah.
64

65. AKUNTANSI PENDAPATAN
Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan
jenis pendapatan
 Transfer masuk adalah penerimaan dana dari entitas
pelaporan lain, misal DAU dan DBH
 Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan
azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan
bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran)

65

66. AKUNTANSI PENDAPATAN

Dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
66

67. KOREKSI DAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN
Normal &
Berulang
Normal &
Tidak Berulang
Atas Penerimaan
Pendapatan
Periode
Berjalan
Atas Penerimaan
Pendapatan
Periode
sebelumnya
Dicatat sebagai
Pengurang
Pendapatan
Dicatat sebagai
Pengurang
Ekuitas dana
Lancar
67

68. Koreksi atas Pengeluaran Belanja
Atas Pengeluaran
Belanja
Periode
Berjalan
Dicatat sebagai
Pengurang
Belanja
Atas Pengeluaran
Belanja
Periode
sebelumnya
Dicatat sebagai
Pendapatan
Lain-lain
Penerimaan
Kembali
Belanja
68

69. DEFINISI BELANJA
Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.
69

70. AKUNTANSI BELANJA
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
Rekening Kas umum Negara/Daerah
 Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, penga
kuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawab
an atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan.
 Belanja BLU diakui dengan mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur BLU

70

71. AKUNTANSI BELANJA
Pembayaran belanja dapat dilakukan secara
langsung (LS) atau melalui dana kas kecil (Uang
Persediaan) yang diberikan kepada para bendahara
pengeluaran.
 Pada saat kas dibelanjakan oleh Bendahara
Pengeluaran belum diakui sebagai belanja. Pada
saat dipertanggungjawabkan (penerbitan SP2D GU/
GU NIHIL) baru diakui sebagai belanja.

71

72. PENTINGNYA SISTEM KLASIFIKASI BELANJA PEMERINTAH
 Memformulasikan kebijakan dan mengalokasikan
sumber-sumber daya kepada sektor-sektor
 Mengidentifikasi tingkatan kegiatan pemerintah
dimana kinerja akan dinilai
 Membangun akuntabilitas atas ketaatan otorisasi
yang diberikan oleh legislatif, kebijakan, kinerja,
analisa ekonomi dan administrasi anggaran sehari
hari
(Campo dalam bukunya Managing Government
Expenditure)
72

73. KLASIFIKASI BELANJA PEMERINTAH
Klasifikasi menurut ketentuan UU Bidang Keuangan
Negara;
 Klasifikasi menurut PP 58/2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
 Klasifikasi menurut Permendagri 13/2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 Klasifikasi menurut PP 24/2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.

73

74. KLASIFIKASI BELANJA MENURUT UU KN/PN



ekonomi (jenis belanja)
organisasi
fungsi
74

75. KLASIFIKASI MENURUT PP NO 58 TAHUN 2005
 Klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program dan
kegiatan serta jenis belanja
 Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan
dengan susunan organisasi pemerintahan
 Klasifikasi menurut fungsi terdiri dari :
a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan dan
b. Klasifikasi untuk tujuan keselarasan dan keterdu
an dalam rangka pengelolaan keuangan negara
75

76. KLASIFIKASI MENURUT PERMENDAGRI NO. 13/2006
 Klasifikasi belanja dalam rangka mendanai
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota,
yang terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja
urusan pilihan;
 Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk
tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan
keuangan negara;
 Klasifikasi menurut kelompok belanja langsung dan
belanja tak langsung.
76

77. SISTEM KLASIFIKASI BELANJA
Tujuan
Memberikan kerangka dasar
dalam pengambilan keputusan
Akuntabilitas
Oleh karena itu, belanja harus diklasifikasikan untuk
berbagai tujuan yang berbeda, misalnya:
 Untuk penyajian laporan yang sesuai kebutuhan user.
 Untuk administrasi dan akuntansi anggaran
 Untuk penyajian LRA kepada DPR
77

78. KLASIFIKASI MENURUT JENIS DAN OBYEK
Klasifikasi menurut jenis dan obyek (Object – line item
classification), sangat penting untuk digunakan dalam
pengendalian anggaran (budgetary control) dan untuk
monitoring anggaran.
78

79. SURPLUS/DEFISIT
Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan
belanja selama satu periode pelaporan dicatat
dalam pos Surplus/Defisit
79

80. PEMBIAYAAN
Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun
tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam
penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan
untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus
anggaran
80

81. AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima
pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah
 Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

81

82. AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat
dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah
82

83. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING
Transaksi dalam mata uang asing dibukukan
dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan
jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs
tengah bank sentral pada tanggal transaksi
83

84. TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
BERBENTUK BARANG DAN JASA



Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam
bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam LRA dengan
cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal
transaksi.
Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan
pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi
yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan
pembiayaan yang diterima.
Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah
dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi
84

85. 85

86. 86

87. 87

88. 88

89. JURNAL DALAM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
 Jurnal Pengesahan APBD
 Jurnal Otorisasi Kredit Anggaran/Alokasi
Estimasi Pendapatan &Allotment
 Jurnal Realisasi Anggaran
 (Termasuk Jurnal Korolari)
 Jurnal Penyesuaian
 Jurnal Penutup
89

90. JURNAL DALAM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
 Jurnal untuk pengesahan anggaran dan otorisasi kredit
anggaran, implementasinya disesuaikan dengan struktur
entitas pelaporan dan kebutuhannya.
 Misalnya pada Pemerintah Pusat, jurnal anggaran tersebut
diperlukan karena merupakan gabungan dari entitas-entitas
pelaporan, sehingga pada Central Accounting Officenya
memerlukan Sistem Akuntansi Pusat
 Pada pemerintah daerah entitas pelaporannya hanya satu
yaitu Pemerintah Daerah sendiri.
90

91. SALDO NORMAL ANGGARAN
Perkiraan
Tambah
Kurang
Saldo Normal
Pendapatan
K
D
K
Belanja
D
K
D
91

92. JURNAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA – APBD
(Pada saat anggaran disahkan – above the line)
Db. Estimasi Pendapatan
Cr. Apropriasi Belanja
Cr. Surplus/Defisit
xxx
xxx
xxx
 Dicatat oleh BUD
Tujuan jurnal tersebut untuk mengontrol
anggaran apakah telah dicatat seluruhnya
dalam catatan akuntansi
92

93. JURNAL ANGGARAN PEMBIAYAAN –APBD
(Pada saat anggaran disahkan – below the line)
Db. Estimasi Penerimaan Pembiayaan
xxx
Db. Pembiayaan Neto
xxx
Cr. Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
xxx
 Dicatat oleh BUD
93

94. OTORISASI ANGGARAN
BUD
Db. Alokasi Estimasi Pendapatan
Cr. Alokasi Apropriasi Belanja
Cr. Surplus/Defisit
SKPD
Db. Estimasi Pendapatan yg Dialokasikan
Cr. Utang kepada BUD
Db. Piutang kepada BUD
Cr. Allotment Belanja
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
94

95. REALISASI PENDAPATAN
SKPD
Db. Utang kepada BUD
Cr. Pendapatan ….
XXX
BUD
Db. Kas di Kas Daerah
Cr. Pendapatan ….
XXX
XXX
XXX
95

96. PENGEMBALIAN PENDAPATAN
1. Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan
SKPD
Db. Pendapatan ….
XXX
Cr. Utang kepada BUD
BUD
Db. Pendapatan ….
Cr. Kas di Kas Daerah
XXX
XXX
XXX
96

97. PENGEMBALIAN PENDAPATAN
2. Pengembalian atas Pendapatan Tahun
Anggaran yang Lalu
SKPD
-- Tidak ada Jurnal -BUD
Db. SiLPA (Pengembalian Pendapatan)
Cr. Kas di Kas Daerah
XXX
XXX
97

98. REALISASI BELANJA
SKPD
Db. Belanja ....
Cr. Piutang dari BUD
XXX
BUD
Db. Belanja …
Cr. Kas di Kas Daerah
XXX
XXX
XXX
98

99. REALISASI BELANJA MODAL
SKPD
Belanja Modal
Piutang dari BUD
xxx
xxx
Jurnal Korolari di Neraca:
Aset Tetap
xxx
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
xxx
BUD
Belanja Modal
Kas di Kas Daerah
xxx
xxx
99

100. BELANJA DENGAN UP
1. PEMBERIAN UP/TUP
SKPD
Kas di Bendahara Pengeluaran
Uang Muka dari BUD
xxx
BUD
Uang Muka kepada SKPD
Kas di Kas Daerah
xxx
xxx
xxx
100

101. BELANJA DENGAN UP
2. PERTANGGUNGJAWABAN UP (SP2D GU)
SKPD
Belanja …
Piutang dari BUD
xxx
BUD
Belanja …
Kas di Kas Daerah
xxx
xxx
xxx
101

102. BELANJA DENGAN UP
3. PERTANGGUNGJAWABAN UP (SP2D GU-NIHIL)
SKPD
Belanja …
xxx
Piutang dari BUD
Uang Muka dari BUD
xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran
BUD
Belanja …
Uang Muka kepada SKPD
xxx
xxx
xxx
xxx
102

103. Pengembalian Sisa UP
SKPD
Uang Muka dari BUD
Kas di Bendahara Pengeluaran
xxx
BUD
Kas di Kas Daerah
Uang Muka Kepada SKPD
xxx
xxx
xxx
103

104. PENGEMBALIAN BELANJA
1. Pengembalian Belanja TA Berjalan
SKPD
Db. Piutang dari BUD
Cr. Belanja ....
XXX
BUD
Db. Kas di Kas Daerah
Cr. Belanja …
XXX
XXX
XXX
104

105. PENGEMBALIAN BELANJA
2. Pengembalian atas Belanja TA yang Lalu
SKPD
Db. Utang kepada BUD
Cr. Pendapatan Lain-lain PAD
XXX
BUD
Db. Kas di Kas Daerah
Cr. Pendapatan Lain-lain PAD
XXX
XXX
XXX
105

106. Realisasi Pembentukan Dana Cadangan
Jurnal Realisasi Anggaran:
Pembentukan Dana Cadangan
Kas di Kas Daerah
xxx
Jurnal Korolari:
Dana Cadangan
xxx
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
xxx
xxx
106

107. Realisasi Pencairan Dana Cadangan
Realisasi Belanja:
Kas di Kas Daerah
Pencairan Dana Cadangan
xxx
Jurnal Korolari:
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
Dana Cadangan
xxx
xxx
xxx
107

108. Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Jurnal Realisasi Penerimaan Utang Jk. Panjang:
Kas di Kas Daerah
xxx
Penerimaan Pembiayaan
xxx
Jurnal Korolari di Neraca:
Dana YHD utk Pembayaran Utang Jk. Pjg
Kewajiban Jangka Panjang
xxx
xxx
108

109. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Jurnal Realisasi Anggaran Untuk Investasi Jk. Panjang:
Pengeluaran Pembiayaan
xxx
Kas di Kas Daerah
xxx
Jurnal Korolari di Neraca:
Investasi Jangka Panjang
Diinvestasikan dalam Investasi Jk. Panjang
xxx
xxx
109

110. JURNAL PENUTUP REALISASI PENDAPATAN BELANJA
SKPD
Db. Pendapatan
xxx
Db. Utang kepada BUD
xxx
Cr Estimasi Pendapatan yg dialokasikan
xxx
Db Allotment Belanja
Cr Belanja
Cr Piutang dari BUD
xxx
xxx
xxx
110

111. JURNAL PENUTUP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BUD
Db. Alokasi Estimasi Pendapatan
Cr. Estimasi Pendapatan
xxx
xxx
Db. Appropriasi belanja
Cr. Alokasi Appropriasi Belanja
xxx
Db. Pendapatan …
Cr. Belanja …
Cr. Surplus/Defisit
xxx
xxx
xxx
xxx
111

112. Transaksi Aset Tetap







Pembelian
Pembangunan sendiri
Penambahan
Pengurangan
Penghapusan
Pemeliharaan
Hibah
112

113. Pembelian/Penambahan Aset Tetap
Realisasi Belanja:
Belanja Aset Tetap
Kas di Kas Daerah
xxx
xxx
Jurnal Korolari di Neraca:
Aset Tetap
xxx
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
xxx
113

114. PEMBELIAN/PENAMBAHAN ASET TETAP
SKPD
Realisasi pembelian aset tetap
Belanja Modal
Piutang dari BUD
xxx
xxx
Jurnal Korolari di Neraca:
Aset Tetap
xxx
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
xxx
BUD
Belanja Modal
Kas di Kas Daerah
xxx
xxx
114

115. PENJUALAN/PELEPASAN ASET TETAP
SKPD
Realisasi Pendapatan (hasil penjualan):
Utang kepada BUD
xxx
Pendapatan Asli Daerah Lainnya
xxx
Jurnal Korolari:
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Aset Tetap
xxx
xxx
BUD
Db. Kas di Kas Daerah
Cr. Pendapatan Asli Daerah Lainnya
xxx
xxx
115

116. PENGHAPUSAN ASET TETAP
SKPD
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Aset Tetap
xxx
xxx
116

117. PENYUSUTAN ASET TETAP
 Penyusutan Aset Tetap dianjurkan dalam PSAP No 07
tentang Akuntansi Aset Tetap
 Penyusutan dimaksudkan agar diperoleh nilai wajar dari aset
tetap, jadi bukan alokasi belanja untuk memupuk dana
penggantian aset.
 Jurnal penyusutan :
Db. Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Cr. Akumulasi Penyusutan
 Untuk memperoleh nilai wajar penyajian di Neraca, Aset tetap
dikurangi akumulasi penyusutan.
117

118. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
MODUL PSAP NO. 03
LAPORAN ARUS KAS
118

119. Arti Penting LAK
Laporan Arus Kas (LAK):
 Memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas
baik yang dianggarkan/tidak dianggarkan;
 Hanya disajikan unit yang memiliki fungsi
perbendaharaan;
119

120. Tujuan Pelaporan Keuangan
memberikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas;
 pertanggungjawaban;
 pengambilan keputusan

120

121. Pengertian LAK
Laporan yang memberi informasi:
 Arus masuk kas (pendapatan, penerimaan
pembiayaan, penerimaan PFK);
 Arus keluar kas (belanja, pengeluaran pembiayaan,
pengeluaran PFK);
 Saldo awal kas;
 Saldo akhir kas.
121

122. Manfaat LAK
Indikator yang akan datang;
 Alat menilai kecermatan estimasi penerimaan kas;
 Alat pertanggungjawaban;
 Bahan evaluasi aktiva bersih/ekuitas.

122

123. Struktur LAK
Penyajian berdasarkan aktivitas:
 operasi;
 investasi aset nonkeuangan;
 pembiayaan;
 nonanggaran.
123

124. Arus Masuk Aktivitas Operasi







Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah
Dana Perimbangan (DBH Pajak, SDA, DAU, DAK, Dana
Otsus, Dana Penyesuaian)
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
124

125. Arus Keluar Aktivitas Operasi








Belanja Pegawai
Belanja Barang
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Belanja Tak Terduga
Bagi Hasil Pajak, Retribusi, dan Hasil Lainnya
125

126. Arus Masuk/Keluar Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

Arus Masuk:



Penjualan Aset Tetap;
Penjualan Aset Lainnya
Arus Keluar:


Perolehan Aset Tetap;
Perolehan Aset Lainnya.
126

127. Arus Masuk/Keluar Aktivitas Pembiayaan
 Arus masuk:
•
•
•
Penerimaan pinjaman;
Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan;
Pencairan dana cadangan.
 Arus Keluar:
•
•
•
Pemberian pinjaman;
Penyertaan modal;
Pembentukan cadangan.
127

128. Arus masuk/keluar Aktivitas Nonanggaran
 Arus Masuk:
•
•
Penerimaan PFK;
Penerimaan Kiriman Uang.
 Arus Keluar
• Pengeluaran PFK;
• Pembayaran Kiriman Uang.
128

129. Penyajian LAK
Hanya dibuat oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan;
 Metode: Langsung dan tidak langsung;
 Hubungan antara saldo-saldo awal dan akhir di LAK
sama dengan yang ada dalam akun yang sama di
Neraca.

129