3. Demokrasi Tidak Langsung atau
Demokrasi Perwakilan
Para pejabat membuat undang-undang dan
menjalankan program untuk kepentingan umum
atas nama rakyat
Hak-hak rakyat dihormati dan dijunjung tinggi
karena para pejabat dipilih dan diangkat oleh
rakyat.
Tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari
pejabat yang dapat merugikan hak-hak rakyat
Tidak dibenarkan adanya kebijakan yang bertujuan
untuk menindas rakyat demi kepentingan penguasa.
4. DEMOKRASI
BERARTI “PEMERINTAHAN RAKYAT”
SESUNGGUHNYA ADALAH SEPERANGKAT GAGASAN
DAN PRINSIP TENTANG KEBEBASAN, TETAPI JUGA
MENCAKUP SEPERANGKAT PRAKTEK DAN PROSEDUR YANG
TERBENTUK MELALUI SEJARAH PANJANG DAN BERLIKU-
LIKU.
MENGANDUNG MAKNA PENGHARGAAN TERHADAP
HAKEKAT DAN MARTABAT MANUSIA DAN MEMPUNYAI
TUJUAN MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN DAN KEBAHAGIAAN
BAGI UMAT MANUSIA.
5. HAKEKAT DEMOKRASI
a. KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT, BERKUMPUL,
BERORGANISASI, KEBEBASAN PERS (KEBEBASAN
INDIVIDU/KELOMPOK JUGA MENGAKIBATKAN KETERBATASAN
INDIVIDU/KELOMPOK YANG DIWUJUDKAN DALAM RAMBU-
RAMBU ETIKA DAN MORAL KEHIDUPAN).
b. KESEDERAJATAN, HAK DAN KEWAJIBAN YANG
SAMA, KEDUDUKAN YANG SAMA DIDEPAN HUKUM.
c. KETERBUKAAN, KEPEMERINTAHAN DAN LANGKAH-
LANGKAH PENGELOLAAN KEPUTUSAN HARUS DIKETAHUI DAN
DISETUJUI RAKYAT (TRANSPARANCY).
d. ETIKA DAN NORMA KEHIDUPAN, HARUS DIJUNJUNG
TINGGI.
6. Norma-norma yang menjadi pandangan
hidup demokratis:
1.Pentingnya kesadaran akan pluralisme
2.Musyawarah
3. Pertimbangan moral
4. Pemufakatan yang jujur dan sehat
5. Pemenuhan segi-segi ekonomi
6. Kerja sama antar warga masyarakat dan
sikap mempercayai itikad baik masing- masing
7. Pandangan hidup demokratis harus
dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem
pendidikan.
7. KOMPONEN PENEGAK DEMOKRASI
1. NEGARA HUKUM (Rechtsstaat dan The Rule Of
Law):
Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa
negara memberikan perlindungan hukum bagi warga
negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas
dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi
manusia.
Konsep rechtsstaat (Kant dan Stahl):
a. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan
negara untuk menjamin perlindungan HAM.
b. Adanya perlindungan terhadap HAM.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan.
d. Adanya peradilan administrasi.
8. Menurut Moh. Mahfud MD:
Sistem negara demokrasi mengandung pengertian 3 hal
penting yaitu :
1.Pemerintahan dari rakyat (Government Of The
People ).
Berhubungan erat dengan legitimasi
pemerintahan (Legitimate Government) dan tidak
legitimasi pemerintahan (Unligitimate Government ) di
mata rakyat.
Pemerintahan legitimasi berarti suatu
pemerintahan yang berkuasa mendapat pengakuan dan
dukungan rakyat.
Sebaliknya pemerintahan tidak legitimasi
berarti suatu pemerintahan yang sedang memegang
kendali kekuasaan tidak mendapat dukungan dan
pengakuan dari rakyat.
9. 2. Pemerintahan oleh rakyat (Government By The
People).
Berarti pemerintahan yang menjalankan
kekuasaan atas nama rakyat dan pengawasannya
dijalankan oleh rakyat atau lembaga kekuasaan
yang ditunjuk pemerintah.
3. Pemerintahan untuk rakyat (Government For
People).
Adalah suatu pemerintahan yang mendapat
mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat
digunakan untuk kesejahteraan mereka.
10. SYARAT DASAR PENYLENGGARA
PEMERINTAH YG DEMOKRATIS
BERDASAR RULE OF LAW
1. Perlindungan konstitusional menjamin
hak2 individu & menentukan prosedurnya.
2. Badan kehakiman bebas tdk memihak.
3. Pemilu bebas.
4. Kebebasan menyatakan pendapat.
5. Kebebasan berserikat & beroposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan (civic
education).
• Komisi Internasional Ahli Hukum, konferensi di Bangkok, 1965.
11. NILAI (KULTUR) DEMOKRASI
1. Menyelesaikan pertikaian damai &
sukarela.
2. Menjamin terjadinya perubahan damai.
3. Pergantian penguasa teratur.
4. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin.
5. Pengakuan & penghormatan nilai
keanekaragaman.
6. Menegakkan keadilan.
7. Memajukan iptek.
8. Pengakuan & penghormatan kebebasan.
• Henry B. Mayo dlm Miriam Budiardjo (1990)
12. LEMBAGA (STRUKTUR) DEMOKRASI
1. Pemerintahan yg bertanggungjawab.
2. DPR mewakili gol/kepentingan masy
dipilih mell pemilu bebas &
rahasia.
Dewan control thdp pemerintah.
3. Organisasi politik lbh dr 1 partai.
4. Pers bebas menyatakan pendapat.
5. Sistem peradilan bebas menjamin HAM
& memperthankan keadilan.
• Miriam Budiardjo (1997)
13. Suatu negara dapat dikatakan demokratis
apabila:
kekuasaan mayoritas digandengkan dengan
jaminan atas HAM.
Kelompok mayoritas dapat melindungi kaum
minoritas.
Hak-hak minoritas tidak dapat dihapuskan
oleh suara mayoritas
Semua kelompok, golongan atau warga
negara hendaknya mendapat perlindungan
hukum atau mendapat jaminan menurut
undang-undang
14. DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
Suatu gagasan pemerintahan demokratis yang
kekuasaannya terbatas dan pemerintahnya tidak
dibenarkan bertindak sewenang-wenang.
Dibatasi
KONSTITUSI
PEMERINTAHAN BERDASARKAN KONSTITUSI
(CONSTITUTIONAL GOVERNMENT, LIMITED
GOVERNMENT atau RESTRAINED
GOVERNMENT)
15. Pembatasan dalam sistem pemerintahan
(demokrasi konstitusional) sangat penting
mengingat sering kali makna demokrasi
diidentikkan dengan kebebasan.
Lord Acton : “Power tends to corrupt, but
absolute power corrupts absolutely”
Artinya
“Setiap orang yang mempunyai kekuasaan
cenderung untuk menyalahgunakan
kekuasaannya, tetapi orang yang mmepunyai
kekuasaan tak terbatas sudah pasti akan
menyalahgunakan kekuasaannya”
16. Awal pelaksanaan Demokrasi
Konstitusional:
Adanya pembatasan yuridis mengandung
prinsip-prinsip dan pelaksanaan yang kaku (rigid)
bukan hanya di bidang politik nelainkan pula dalam
bidang ekonomi.
Demokrasi konstitusional yang menjunjung
tinggi supremasi hukum ditafsirkan seolah-olah
negara hanya sebagai penjaga malam
(Nachtwachterstaat), negara tidak mau ikut
campur dalam urusan lain kecuali dalam bidang
ketertiban dan keamanan umum.
17. Nasionalisme:
Paham yang bersifat politik dan sosial dari suatu bangsa yang
menempatkan kesetiaan tertinggi dari rakyatnya kepada bangsa
dan negaranya.
Liberalisme:
Paham kebebasan yang menghendaki kebebasan Individu dalam
bidang politik, ekonomi dan agama.
Sosialisme :
Aliran yang digunakan sebagai dasar untuk menentang
kepemilikan secara individu atau paham yang bertujuan
membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif dan
membatasi milik perseorangan.
Demokrasi:
Suatu paham yang mengakui segenap rakyat dalam
pemerintahan rakyat.
18. Macam-macam demokrasi:
Demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat:
a) Demokrasi langsung
Dipraktikkan di negara-negara kota (polis, city state) pada zaman Yunani
Kuno. Pada masa itu, seluruh rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan
pandangannya secara langsung. Dengan demikian, pemerintah dapat
mengetahui secara langsung pula aspirasi dan persoalan-persoalan yang
sebenarnya dihadapi masyarakat. Tetapi dalam zaman modern,
demokrasi langsung sulit dilaksanakan karena:
sulitnya mencari tempat yang dapat menampung seluruh rakyat
sekaligus dalam membicarakan suatu urusan;
tidak setiap orang memahami persoalan-persoalan negara yang
semakin rumit dan kompleks;
musyawarah tidak akan efektif, sehingga sulit menghasilkan
keputusan yang baik.
19. b) Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan
Sistem demokrasi (menggantikan demokrasi langsung) yang dalam
menyalurkan kehendaknya, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk
dalam parlemen. Aspirasi rakyat disampaikan melalui wakil-wakil mereka
dalam parlemen. Tipe demokrasi perwakilan berlainan menurut konstitusi
negara masing-masing.
Sistem pemilihan ada dua macam, yaitu: pemilihan secara langsung dan
pemilihan bertingkat. Pada pemilihan secara langsung, setiap warga negara
yang berhak secara langsung memilih orang-orang yang akan duduk di
parlemen. Sedangkan pada pemilihan bertingkat, yang dipilih rakyat adalah
orang-orang di lingkungan mereka sendiri, kemudian orang-orang yang
terpilih itu memilih anggota-anggota parlemen.
20. c) Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum
Dalam sistem demokrasi ini rakyat memilih para wakil mereka untuk
duduk di parlemen, tetapi parlemen tetap dikontrol oleh pengaruh
rakyat dengan sistem referendum (pemungutan suara untuk
mengetahui kehendak rakyat secara langsung). Sistem ini digunakan di salah
satu negara bagian Swiss yang disebut Kanton.
Demokrasi ditinjau dari titik berat perhatiannya:
a) Demokrasi Formal (Demokrasi Liberal)
Demokrasi formal menjunjung tinggi persamaan dalam bidang
politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan
kesenjangan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam sistem
demokrasi yang demikian, semua orang dianggap memiliki derajat
dan hak yang sama. Namun karena kesamaan itu, penerapan
azas free fight competition (persaingan bebas) dalam bidang
ekonomi menyebabkan kesenjangan antara golongan kaya dan
golongan miskin kian lebar. Kepentingan umum pun diabaikan.
21. Demokrasi formal/ liberal sering pula disebut demokrasi Barat karena pada
umumnya dipraktikkan oleh negara-negara Barat. Kaum komunis bahkan
menyebutnya demokrasi kapitalis karena dalam pelaksanaannya kaum kapitalis
selalu dimenangkan oleh pengaruh uang (money politics) yang menguasai opini
masyarakat (public opinion).
b) Demokrasi Material (Demokrasi Rakyat)
Demokrasi material menitikberatkan upaya-upaya menghilangkan perbedaan
dalam bidang ekonomi sehingga persamaan dalam persamaan hak dalam bidang
politik kurang diperhatikan, bahkan mudah dihilangkan. Untuk mengurangi
perbedaan dalam bidang ekonomi, partai penguasa (sebagai representasi
kekuasaan negara) akan menjadikan segala sesuatu sebagai milik negara. Hak
milik pribadi tidak diakui. Maka, demi persamaan dalam bidang ekonomi,
kebebasan dan hak-hak azasi manusia di bidang politik diabaikan. Demokrasi
material menimbulkan perkosaan rohani dan spiritual.
Demokrasi ini sering disebut demokrasi Timur, karena berkembang di negara-
negara sosialis/ komunis di Timur, seperti Rusia, Cekoslowakia, Polandia dan
Hongaria.
22. c) Demokrasi Gabungan
Demokrasi ini mengambil kebaikan dan membuang keburukan demokrasi
formal dan material. Persamaan derajat dan hak setiap orang tetap diakui,
tetapi diperlukan pembatasan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh
rakyat. Pelaksanaan demokrasi ini bergantung pada ideologi negara masing-
masing sejauh tidak secara jelas kecenderungannya kepada demokrasi liberal
atau demokrasi rakyat.
Demokrasi ditinjau dari hubungan antar alat perlengkapan
negara:
• Demokrasi Parlementer, adalah suatu demokrasi yang
menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada
badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang
Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam
kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam
demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.
23. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, dianut sepenuhnya
oleh Amerika Serikat. Dalam sistem ini, kekuasaan legislatif dipegang oleh
Kongres, kekuasaan eksekutif dipegang Presiden, dan kekuasaan yudikatif
dipegang oleh Mahkamah Agung.
Demokrasi melalui Referendum
Yang paling mencolok dari sistem demokrasi melalui referendum adalah
pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan cara referendum. Sistem referendum
menunjukkan suatu sistem pengawasan langsung oleh rakyat. Ada 2 cara
referendum, yaitu referendum obligator dan fakultatif.
Referendum obligator atau wajib lebih menekankan pada pemungutan suara
rakyat yang wajib dilakukan dalam merencanakan pembentukan UUD negara,
sedangkan referendum fakultatif, menenkankan pada pungutan suara
tentang rencana undang-undang yang sifatnya tidak wajib.
27. DEMOKRASI MENGANDUNG NILAI-NILAI :
a. PENGAKUAN BAHWA DIDALAM MASYARAKAT TERDAPAT PERBEDAAN-2
PENDAPAT DAN KEPENTINGAN.
b. BAHWA PERLU DITEMUKAN CARA-2 PENYELESAIAN KONFLIK
KEPENTINGAN-2 YANG SALING BERTENTANGAN SECARA DAMAI.
c. PERLU CARA-2 PERGANTIAN KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT
SECARA TERATUR TANPA MENIMBULKAN GEJOLAK.
d. CARA-2 TIAP PENYELESAIAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN SECARA
TERTIB DAN ADIL HANYA DAPAT DICAPAI MELALUI HUKUM.
DEMOKRASI PANCASILA.
BERMAKNA “KETERPADUAN INDIVIDU DENGAN MASYARAKAT” SECARA
DINAMIS (HUMANIZATION OF THE PEOPLE AND THE PERSON) “.
a. HAKEKAT DEMOKRASI PANCASILA
1) KEDAULATAN ADA DITANGAN RAKYAT DAN DILAKUKAN SEPENUH-
NYA OLEH MPR
2) PENGERTIAN LAIN : KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DALAM ………… DAN SETERUSNYA.
28. b. ARTI DEMOKRASI PANCASILA
1) DEMOKRASI PANCASILA ADALAH DEMOKRASI ATAU KEDAULATAN RAKYAT
YANG DIDASARI DAN DIJIWAI OLEH SEGENAP SILA PANCASILA SECARA
INTEGRATIF.
2) DEMOKRASI PANCASILA ADALAH DEMOKRASI YANG BERDASARKAN
KEKELUARGAAN DAN KEGOTONG ROYONGAN YANG DITUJUKAN KEPADA
KESEJAHTERAAN RAKYAT.
3) DALAM DEMOKRASI PANCASILA SISTEM PENGORGANISASIAN NEGARA
DILAKUKAN OLEH RAKYAT SENDIRI ATAU DENGAN PERSETUJUAN RAKYAT.
4) DALAM DEMOKRASI PANCASILA, KEBEBASAN INDIVIDU TIDAK BERSIFAT
MUTLAK, TETAPI HARUS DISELARASKAN DENGAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL.
5) DALAM DEMOKRASI PANCASILA KEUNIVERSALAN CITA-2 DEMOKRASI
DIPADUKAN DENGAN CITA-2 HIDUP BANGSA INDONESIA YANG DIJIWAI
OLEH SEMANGAT KEKELUARGAAN (TIDAK ADA “DOMINASI MAYORITAS”).
c. ASPEK- ASPEK DEMOKRASI PANCASILA
1) ASPEK FORMAL
2) ASPEK MATERIL
3) ASPEK NORMATIF
4) ASPEK OTATIF (TUJUAN)
5) ASPEK ORGANISASI
6) ASPEK KEJIWAAN
29. d. POKOK-POKOK DEMOKRASI PANCASILA
1) SETIAP NEGARA MODERN YANG DEMOKRATIS ADALAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
2) KEKUASAAN TERTINGGI ADA PADA RAKYAT
3) PENYALURAN ASPIRASI RAKYAT MELALUI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
4) BERDASARKAN HUKUM
5) PEMERINTAH BERDASARKAN KONSTITUSI
6) KEPALA NEGARA, ATAS NAMA RAKYAT (MANDATARIS)
7) MENGAKUI HAK DAN KEWAJIBAN (HAK ASASI).
8) MEMILIKI KELEMBAGAAN DAN PENGATURAN WILAYAH NEGARA
9) MENGANGGAP BAHWA DEMOKRASI BUKAN TUJUAN TETAPI SARANA UNTUK
MENCAPAI TUJUAN
10) MEMILIKI TATA CARA UNTUK MELINDUNGI DARI RAGAM DEMOKRASI
LAIN YANGTIDAK SESUAI.
e. PERBEDAAN PENDAPAT
* DALAM DEMOKRASI PANCASILA, PERBEDAAN PENDAPAT DIHORMATI DAN
DIBENARKAN
* NAMUN UNSUR TANGGUNG JAWAB MENDAPAT KEDUDUKAN YANG SAMA
(PERLU MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN)
* YANG PALING PENTING ADALAH DALAM MENYALURKAN PENDAPAT DAN
KEINGINAN MELALUI WADAH YANG TELAH ADA DI PUSAT MAUPUN
DI DAERAH.
30. MASA REPUBLIK INDONESIA I 1945-1959
DEMOKRASI PARLEMENTER
MASA REPUBLIK INDONESIA II 1959-1965
DEMOKRASI TERPIMPIN
MASA REPUBLIK INDONESIA III
DEMOKRASI PARLEMENTER
BADAN EKSEKUTIF – PRESIDEN + PARA MENTERI
LEMBAGA PEMERINTAH BELUM TERBENTUK
KOALISI PARTAI TIDAK MANTAP
BEBERAPA KEKUATAN SOSPOL TIDAK
MEMPEROLEH SALURAN POLITIK
31. DOMINASI PRESIDEN
PENGARUH KOMUNIS BERKEMBANG
PENGANGKATAN PRESIDEN SEUMUR
HIDUP PEMBUBARAN DPR HASIL
PEMILU PEMBREDELAN PERS
PRESIDEN SBG
BADAN YUDIKATIF
PENCABUTAN TAP MPR NO III / 1963
UU NO 19/1964 DIGANTI UU NO
14/1970 DPR SBG ALAT KONTROL
TNI + POLRI ABRI
DFA PESTA DEMOKRASI
BERJALAN
32. DEMOKRASI APA ?
DIJIWAI & DITUNTUN NILAI2X PANDANGAN
HIDUP BANGSA INDONESIA
MERUPAKAN TRANSFORMASI NILAI
FALSAFAH BANGSA
PRASYARAT UTAMA
ADALAH PEMAHAMAN PENGHAYATAN &
PENGAMALAN NILAI2x PANCASILA
MENGAMALKAN PANCASILA MELALUI
POLITIK PEMERINTAHAN
33. CIRI POKOK D.P
MUSYAWARAH UNTUK
MUFAKAT TANGUNG JAWAB
CIRI PANCARAN MUSYAWARAH
UTK MUFAKAT
UTAMAKAN KEPENTINGAN NGR & MASY
HINDARI PEMAKSAAN KEHENDAK
KEPUTUSAN UTK BERSAMA
SEMANGAT KEKELUARGAAN
KEPUTUSAN HRS DIPERTANGGUNG
JWBKAN MUSYAWARAH DG AKAL SEHAT
LAKSANAKAN HSL
KEPTSAN MUSYAWARAH
34. REFORMASIREFORMASI
• PENGERTIAN REFORMASI
– BERASAL DARI KATA “TO REFORM” YANG BERARTI MEBENTUK
KEMBALI PADA KESEJATIAN, TIDAK ASAL BERUBAH, ASAL BERBEDA
(UMUM)
– PERUBAHAN RADIKAL UTK PERBAIKAN BID.SOSIAL, POLITIK, AGAMA
DI SUATU MASY. (KKBI-1991).
– SUATU LANGKAH PERUBAHAN TANPA MERUSAK ATAU PERUBAHAN
SERAYA MEMELIHARA YG DIPRAKARSAI OLEH MEREKA YG MEMIMPIN
SUSTU SISTEM (PROF.RYAAS RASYID)
– PERUBAHAN MENYELURUH ASPEK KEHIDUPAN SECARA
KONSEPTUAL KONSTITUSIONAL, BERTAHAP, SIMULTAN DAN
TERPADU BAIK STRUKTURAL MAUPUN KULTURAL DGN AGENDA
YANG JELAS MENCAKUP TUJUAN, SASARAN, TAHAPAN, URGENSI DAN
PRIORITAS (POKOK-POKOK PIKIRAN ABRI)
– REFORMASI “CHANGE” SUATU PERUBAHAN YANG TERJADI KAPAN
SAJA DAN MERUPAKAN HAL YANG TIDAK DAPAT DIHINDARI
• PENGERTIAN REFORMASI
– BERASAL DARI KATA “TO REFORM” YANG BERARTI MEBENTUK
KEMBALI PADA KESEJATIAN, TIDAK ASAL BERUBAH, ASAL BERBEDA
(UMUM)
– PERUBAHAN RADIKAL UTK PERBAIKAN BID.SOSIAL, POLITIK, AGAMA
DI SUATU MASY. (KKBI-1991).
– SUATU LANGKAH PERUBAHAN TANPA MERUSAK ATAU PERUBAHAN
SERAYA MEMELIHARA YG DIPRAKARSAI OLEH MEREKA YG MEMIMPIN
SUSTU SISTEM (PROF.RYAAS RASYID)
– PERUBAHAN MENYELURUH ASPEK KEHIDUPAN SECARA
KONSEPTUAL KONSTITUSIONAL, BERTAHAP, SIMULTAN DAN
TERPADU BAIK STRUKTURAL MAUPUN KULTURAL DGN AGENDA
YANG JELAS MENCAKUP TUJUAN, SASARAN, TAHAPAN, URGENSI DAN
PRIORITAS (POKOK-POKOK PIKIRAN ABRI)
– REFORMASI “CHANGE” SUATU PERUBAHAN YANG TERJADI KAPAN
SAJA DAN MERUPAKAN HAL YANG TIDAK DAPAT DIHINDARI
35. • HAKEKAT REFORMASI• HAKEKAT REFORMASI
MUNCULNYA TEKAD DAN SPIRIT UNTUK HILANGKAN DAN
BUANG JAUH-JAUH SEMUA SIKAP DAN PRILAKU DI MASA
LALU YANG TIDAK BAIK.
NILAI-NILAI LAMA YANG POSITIF DIPERTAHANKAN,
DITINGKATKAN DAN DIMANTAPKAN.
TEMUKAN NILAI-NILAI BARU YANG PALING COCOK DENGAN
KONDISI DAN TUNTUTAN ZAMAN UNTUK MAJU KEDEPAN
DENGAN PARADIGMA BARU
MUNCULNYA TEKAD DAN SPIRIT UNTUK HILANGKAN DAN
BUANG JAUH-JAUH SEMUA SIKAP DAN PRILAKU DI MASA
LALU YANG TIDAK BAIK.
NILAI-NILAI LAMA YANG POSITIF DIPERTAHANKAN,
DITINGKATKAN DAN DIMANTAPKAN.
TEMUKAN NILAI-NILAI BARU YANG PALING COCOK DENGAN
KONDISI DAN TUNTUTAN ZAMAN UNTUK MAJU KEDEPAN
DENGAN PARADIGMA BARU
36. HAL POSITIF DENGAN REFORMASI
YANG SUDAH BERJALAN
HAL POSITIF DENGAN REFORMASI
YANG SUDAH BERJALAN
TUMBUHNYA DEMOKRATISASI
KEBEBASAN PERS
(MASY,TDK TAKUT KONTROL SOSIAL EFEKTIF)
OTONOMI DAERAH
(PERUBAHAN SISTEM GAR PEM.NEG)
PERUBAHAN LAINNYA
(AMANDEMEN UUD 1945 1945, BEBERAPA PERATURAN
PERUNDANGAN S/D PEMILIHAN LANGSUNG).
TUMBUHNYA DEMOKRATISASI
KEBEBASAN PERS
(MASY,TDK TAKUT KONTROL SOSIAL EFEKTIF)
OTONOMI DAERAH
(PERUBAHAN SISTEM GAR PEM.NEG)
PERUBAHAN LAINNYA
(AMANDEMEN UUD 1945 1945, BEBERAPA PERATURAN
PERUNDANGAN S/D PEMILIHAN LANGSUNG).
37. EFEK NEGATIF REFORMASIEFEK NEGATIF REFORMASI
PRAKTEK KEBEBASAN & DEMOKRATIASI DIRASAKAN
MENYIMPANG, DOMINASI LEGISLATIF ATAS EKSEKUTIF DAN
YUDIKATIF.
KEKUASAAN LEGISLATIF CENDERUNG DIMANFAATKAN
UNTUK KEPENTINGAN-2 KELOMPOK SEHINGGA TIDAK
SEDIKIT PRODUK LEGISLATIF YANG DITOLAK MASY.
BERLAKUNYA SISTEM POLITIK MULTI PARTAI.
TERJADI PERPECAHAN DALAM TUBUH PARPOL BESAR DAN
MUNCULNYA RATUSAN PARPOL BARU.
TINGKAT KEPERCAYAAN RAKYAT TERHADAP PEMIMPIN
MEROSOT (SOCIAL DISTRUST)
PRAKTEK KEBEBASAN & DEMOKRATIASI DIRASAKAN
MENYIMPANG, DOMINASI LEGISLATIF ATAS EKSEKUTIF DAN
YUDIKATIF.
KEKUASAAN LEGISLATIF CENDERUNG DIMANFAATKAN
UNTUK KEPENTINGAN-2 KELOMPOK SEHINGGA TIDAK
SEDIKIT PRODUK LEGISLATIF YANG DITOLAK MASY.
BERLAKUNYA SISTEM POLITIK MULTI PARTAI.
TERJADI PERPECAHAN DALAM TUBUH PARPOL BESAR DAN
MUNCULNYA RATUSAN PARPOL BARU.
TINGKAT KEPERCAYAAN RAKYAT TERHADAP PEMIMPIN
MEROSOT (SOCIAL DISTRUST)
POLITIK
38. EFEK NEGATIF REFORMASIEFEK NEGATIF REFORMASI
INVESTASI MENURUT DAN TERJADI EXODUS INVESTOR
HUTANG LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI TAMBAH BESAR
PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH, PENGANGGURAN DAN
KEMISKINAN MELUAS.
KEBOCORAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA,
KKN DAN ISU SUAP MERAJALELA.
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MASIH TERSENDAT
INDONESIA SUBUR TAPI PENGIMPOR BERAS TERBESAR
DUNIA BAHAN KEBUTUHAN POKOK LAINNYA (IRONIS)
INVESTASI MENURUT DAN TERJADI EXODUS INVESTOR
HUTANG LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI TAMBAH BESAR
PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH, PENGANGGURAN DAN
KEMISKINAN MELUAS.
KEBOCORAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA,
KKN DAN ISU SUAP MERAJALELA.
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MASIH TERSENDAT
INDONESIA SUBUR TAPI PENGIMPOR BERAS TERBESAR
DUNIA BAHAN KEBUTUHAN POKOK LAINNYA (IRONIS)
EKONOMI
39. EFEK NEGATIF REFORMASIEFEK NEGATIF REFORMASI
GEJOLAK VERTIKAL (ACEH, PAPUA, MALUKU) DAN KONFLIK
HORIZONTAL (MALUKU, POSO. SAMBAS, SAMPIT),
FANATISME KEDAERAHAN DAN PRIMORDIAL SEMPIT.
LEPASNYA TIMTIM, PULAU SIPADAN DAN LIGITAN
(PIL PAHIT)
LEGAL ASPEK PELIBATAN TNI BANTU POLRI
(SIKAP RAGU, RANCU)
KRIMINALITAS MENINGKAT, MASY. MAKIN KHAWATIR
JAHTERA APARAT RENDAH, MORAL DAN PROF. MENURUN
GAKKUM DAN HAM MASIH LEMAH
GEJOLAK VERTIKAL (ACEH, PAPUA, MALUKU) DAN KONFLIK
HORIZONTAL (MALUKU, POSO. SAMBAS, SAMPIT),
FANATISME KEDAERAHAN DAN PRIMORDIAL SEMPIT.
LEPASNYA TIMTIM, PULAU SIPADAN DAN LIGITAN
(PIL PAHIT)
LEGAL ASPEK PELIBATAN TNI BANTU POLRI
(SIKAP RAGU, RANCU)
KRIMINALITAS MENINGKAT, MASY. MAKIN KHAWATIR
JAHTERA APARAT RENDAH, MORAL DAN PROF. MENURUN
GAKKUM DAN HAM MASIH LEMAH
HANKAM