1. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "Demos" yang berarti rakyat dan kratos yang
berarti kekuasaan. Secara bahasa Demokrasi adalah kekuasaan yang berada ditangan
rakyat(pemerintahan rakyat). Maksud dari pemerintahan rakyat adalah pemegang kekuasaan
tertinggi dipenggang oleh rakyat. Jadi demokrasi adalah sebuah bentuk sistem pemerintahan
dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah.
Pegertian Demokrasi menurut Ahli

2. Budaya Demokrasi
Kata budaya berasal dari kata budi/akal dan daya/kemampuan maka budaya adalah
kemampuan akal manusia. Secara bahasa budaya demokrasi berarti kemampuan akal
manusia tentang berdemokrasi.
Pengertian Budaya Demokrasi dapat dilihat dari tiga sudut. Yang pertama adalah budaya
demokrasi formal, yaitu suatu sistem pemerintahan yg hanya dilihat dari ada atau tidaknya
lembaga politik demokrasi seperti perwakilan rakyat .
Yang kedua adalah budaya demokrasi wajah(permukaan), yaitu demokrasi yang hanya
tampak dari luar, sedangkan di dalamnya tidak ada sama sekali unsur demokrasi.
Yang ketiga demokrasi substantif, yaitu demokrasi yang memberikan kesempatan(hak
suara) untuk menentukan kebijakan kepada seluruh golongan masyarakat tanpa memandang
kedudukan atau apapun dengan tujuan menjalankan agenda kerakyatan.
Budaya Demokrasi pada intinya adalah budaya yang menomorsatukan kepentingan
masyarakat dalam pembuatan keputusan mengenai kebijakan negara.
Kelebihan dan Kekurangan Budaya Demokrasi
Kelebihan
+ Demokrasi memberi kesempatan untuk perubahan di tubuh pemerintahan tanpa
menggunakan kekerasan.
+ Adanya pemindahan kekuasaan yang dapat dilakukan melalui pemilihan umum
+ Sistem demokrasi mencegah adanya monopoli kekuasaan

3. + Dalam budaya demokrasi, pemerintah yang terpilih melalui pemilu akan memiliki rasa
berutang karena
rakyat yang memilihnya, oleh karena itu hal ini akan menimbulkan
pemicu untuk bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat
+ Masyarakat diberi kebebasan untuk berpartisipasi yang menimbulkan rasa memiliki
terhadap negara.
Kekurangan
- Masyarakat bisa salah dalam memilih dikarenakan isu-isu politik
- Fokus pemerintah akan berkurang ketika menjelang pemilu masa berikutnya
- Massa dapat memengaruhi orang
Jenis-jenis Demokrasi
> dilihat dari cara penyaluran aspirasi rakyat;
Demokrasi Langsung
Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh
warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara
atau undang-undang. Bisa dikatakan demokrasi langsung adalah demokrasi yang bersih
karena rakyat diberikan hak mutlak untuk memberikan aspirasinya.
Demokrasi Tidak Langsung
Demokrasi tidak langsung adalah sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem
perwakilan.
> dilihat dari dasar yang dijadikan prioritas atau titik perhatian;
Demokrasi Material
Demokrasi Formal
Demokrasi Campuran
> dilihat dari prinsip ideologi;
Demokrasi Rakyat
Demokrasi rakyat(proletar) adalah sistem demokrasi yang tidak mengenal kelas sosial dalam
kehidupan. Tidak ada pengakuan hak milik pribadi tanpa ada paksaan atau penindasan tetapi
untuk mencapai masyarakat yang dicita-citakan tersebut dilakukan dengan cara kekerasan
atau paksa atau dengan kata lain negara adalah alat untuk mencapai cita-cita kepentingan
kolektif. Demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang berdasarkan paham marxisme atau
komunisme.
Demokrasi Konstitusional
Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang dilandaskan kebebasan setiap orang atau
manusia sebagai makhluk sosial. Hobbe, Lockdan Rousseaue mengemukakan pemikirannya
tentang negara demokrasi bahwa negara terbentuk disebabkan oleh benturan kepentingan
hidup orang yang hidup bermasyarakat. Ini mengakibatkan terjadinya penindasan diantara
mereka. Oleh sebab itu kumpulan orang tersebut membentuk komunitas yang dinamakan

4. negara atas dasar kepentingan bersama. Akan tetapi fakta yang terjadi kemudian adalah
munculnya kekuasaan berlebih atau otoriterianisme.
Hal inilah yang menjadi pemicu pemikiran baru yakni demokrasi liberal. Setiap individu
dapat berpartisipasi melalui wakil yang dipilih melalui pemilihan sesuai ketentuan.
Masyarakat harus dijaminan dalam hal kebebasan individual(politik, sosial, ekonomi, dan
keagamaan).
> dilihat dari kewenangan dan hubungan antara alat kelengkapan negara;
Demokrasi Sistem Parlementer
Indonesia pernah menerapkan demokrasi parlementer yaitu pada tahun 1945-1959. Dalam
sistem demokrasi parlementer, Indonesia memiliki kepala negara dan kepala pemerintahan
sendiri. Selama periode ini konstitusi yang digunakan adalah Konstitusi RIS dan UUDS 1950.
BAnyak kelebihan yang dirasakan ketika Indonesia menerapkan sistem demokrasi
parlementer antara lain:
1. Parlemen menjalankan peran yang sangat baik
2. Akuntabilitas pemengang jabatan tinggi
3. Partai plitik diberi kebebasan dan peluang untuk berkembang
4. Hak dasar setiap individu tidak dikurangi
5. Pemilihan umum dilaksanakan benar2 dengan prinsip demokrasi (Pemilu 1955)
6. Daerah diberikan otonomi dalam mengembangkan daerahnya sesuai dengan asas
desentralisasi
Meskipun banyak sekali kelebihan yang dirasakan, demokrasi parlementer dianggap gagal
karena beberapa alasan yang dikemukakan para ahli sebagai berikut:
1. Usulan Presiden(Konsepsi Presiden) tentang Pemerintahan yang berasaskan gotongroyong( berbau komunisme)
2. Dewan Konstituante yang bertugas menyusun Undang-undang(konstitusi) mengalami
kegagalan dalam merumuskan ideologi nasional.
3. Dominan sekali politik aliran yang memicu konflik
4. Kondisi ekonomi pasca kemerdekaan masih belum kuat.
Demokrasi Sistem Presidensial
Sejarah Demokrasi
Kata demokrasi berasal dari Athena,Yunani Kuno sekitar abad ke-5SM. Yunani merupakan
salah satu negara yang ilmu pengetahuan dan peradabannya maju pada zamannya. Dari
sinilah awal perkembangan tentang hukum demokrasi modern. Seiring berjalannya waktu
hingga sekitar abad ke-18 terjadilah revolusi-revolusi termasuk perkembangan demokrasi di
berbagai negara. Konsep demokrasi menjadi salah satu indikator perkembangan sistem
politik sebuah negara. Prinsip Trias politica yang diterapkan oleh negara demokrasi menjadi
sangat utama untuk memajukan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Fakta sejarah
juga memeri bukti bahwa kekuasaan eksekutif yang terlalu besar tidak menjamin dalam
pembentukan masyarakat yang adil dan beradab.

5. Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menjelaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara
demokrasi. Presiden dalam menjalankan kepemimpinannya harus memberikan
pertanggungjawaban kepada MPR sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu secara hierachy
rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi melalui sistem perwakilan dengan cara
pemilihan umum. Pada era Presiden Soekarno, Indonesia sempat menganut demokrasi
terpimpin tahun 1956. Indonesia juga pernah menggunakan demokrasi semu(demokrasi
pancasila) pada era Presiden Soeherto hingga tahun 1998 ketika Era Soeharto digulingkan
oleh gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa yang telah memakan banyak sekali harta dan
nyawa dibayar dengan senyum gembira dan rasa syukur ketika Presiden Soeharto men
gumumkan "berhenti sebagai Presiden Indonesua" pada 21 Mei 1998. Setelah era Seoharto
berakhir Indonesia kembali menjadi negara yang benar-benar demokratis mulai saat
itu. Pemilu demokratis yang diselenggarakan tahun 1999 dimenangkan oleh Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Pada tahun 2004 untuk pertama kali Bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum
presiden. INi adalah sejarah baru dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
Pengertian demokrasi
Secar etimologis, demokrasi berasal dari bahasa yunani, yaitu dari kata demos yang berarti
rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kratein yang berarti memerintah.
Demokrasi dapat diterjemahkan sebagai “ Rakyat berkuasa “. Dengan kata lain demokrasi
adalah pemerintahan yang dijalan kan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak
langsung ( melalui perwakilan ). Dengan demikian dalam suatu Negara yang
menganut sistem pemerinthan demokrasi, kekuasaan tertinggi nyaada ditangan rakyat
sebagaimana pengertian demokrasi yang diucapkan oleh Abraham Lincoln “the goverment
from the people, by the people and for the people “ ( suatu pemerinthan dari rakyat, oleh
rakyat untuk rakya)
Jadi demokrasi berarti kekuasaan berarti kekuasaan dari rakyat. Demokrasi adalah sebuah
bentuk pemerintahan rakyat yang berkuasa sekaligus diperintah pemerintahan dalam Negara
demokrasi pada dasarnya adalah pilihan rakyat yang berdaulat dan diberi tugas untuk
menyelenggarakan pemerintahan Negara serta mempertanggung jawabkan pada rakyat
demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat
dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat.
Dewasa ini , bentuk demokrasi paling umum dengan jumlah penduduk kota ratusan ribu
bahkan jutaan orang adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan dalam
demokrasi tidak langsung, para pejabat membuat UU dan menjalan kan program untuk
kepentingan umum atas nama rakyat. Hak – hak rakyat dihormati dan dijunjung tinggi,
karena pejabat itu dipilih dan diangkt oleh rakyat.
2. Pengertian pendidikan demokrasi
Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan Negara dan
masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami, meghayati,
megamall kan dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status
dan peran nya dalam masyarakat ( winataputra, 2006 : 12)

6. Demokrasi memang tidak diwarisi , tetapi ditangkap dan dicerna melalui proses belajar oleh
karena itu untuk memahaminya diperlukan suatu proses pendidikan demokrasi. Pendidikan
demokrasi dalam nerbagai konteks, dalam hal ini untuk pendidikan formal ( disekolah dan
perguruan tinggi), non formal ( pendidikan diluar sekolah dan informal ( pergaulan dirumah
dan masyarakat kulturaluntuk membangun cita – cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan
keterampilan demokrasi dalam berbagai konteks(Winaputra,2006:19)
System pemerintahan demokrasi demokrasi sebanyak cita – cita kan oleh berbagai Negara.
Namun upaya untuk menuju kehidupan demokrasi yang ideal tidak lah mudah. Proses
mengimplementasikan demokrasi inilah sebagai system politik dalam kehidupan bernegara.
Demokrasi bertujuan menghasilkan demokrasi yang mengaju pada cirri – cirri sebagai
berikut :
a. Proses yang tak pernah selesai, dalam arti bertahap, berkesinambungan terus –
menerus.
b. Bersifat evolusioner dalam arto dilakukan secara berlahan.
c. Perubahan bersifat damai dalam arti tanpa kekerasan ( anarkis)
d. Berjalan melalui cara musyawarah; dalam arti pebedaan yang ada siselesaikan
dengan cara musyawarah.
Jadi, budaya demokrasi dimasyarakat akan terbentuk bialmana nilai – nilai
demokrasi itu sudah berkembang luas, merata, dihayati dan dijalankan sebagai
sikap dan prilaku hidup pada hakikat nya budaya demokrasi akan
mengembangkan nilai – nilai demokrasi
3. Sejarah pertumbuhan demokrasi
Pada awal nya di era yunani kuno abad ke 6-3 SM dilaksanakan demokrasi dengan system
demokrasi langsung yaitu suatu bentuk proses pemerintahan dimana hak untuk membuat
keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara berdasarkan
procedure mayoritas sistem demokrasi langsung ini efektif dalam sederhana wilayah nya
terbatas, jumlah penduduk nya sedikit dan bahkan tidak semua warga Negara mempunyai
hak untuk ikut menentukan keputusan – keputusan politik.
Pada awal pertengahan ini masyarakat bercirikan feodal dan dualisme kekuasaan antara
kekuasaan antara paus dan para pejabat keagamaanlain nya dalam politik kenegaraan sering
terjadi pertikaian antara kedua pusat kekuasaan tersebut.
Tokoh tokoh terkenal dalam konteks adalah john locke and property dan montesquiew (1689
– 1755) dari perancis denan gagasan tias politika yang membagi kekuasaan mengadili
( yudikatif)
Demokrasi mempunyai wujud konkret sebagai program dan system politika pada akhir abad
pertengahan yang merupakan wujud pemikiran akan adanya hak – hak politik rakyat agar ada
jaminan hak – hak politik rakyat tersebut berjalan lebih efektif, munculah gagasan untuk

7. membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang – wenang melalui kontitusi baik yang
besifat tertulis maupun tidak tertulis ( konvensi) gagasan in disebut sebagai kontitualisme.
Gagasan ini dikenal sebagai Negara konstitusional ( constitutional sate) atau dalam
pembahasan UUD 1945 disebut sebagai Rechtstaab atau Negara hokum. Menurut stahl ada
emapat unsure Negara hokum (Re chtss taat) dalam arti klasik, yaitu adanya :
1. Hak – hak manusia
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak itu;
3. Pemerintahan berdasarkan aturan atau UU;
4. Peradilan Administrasi.
Dari praktik demokrasi abad ke 19 yang menekan kan pada paham liberalism dan
akses –aksesnya mengubah pikiran para ahli menandai wajah baru constitutional abad
ke – 20
4. Teori dan konsep demokrasi
Menurut Torres demokrasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu pertama, Formal democratif dan
yang kedua, substance democracy yaitu menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu
dilakukan ( Winataputra, 2006)
System presidensial : system ini menekankan penting nya pemilihan presiden secara langsung
dari rakyat. Dalam system ini kekuasaan eksekutif ( kekuasaan menjalankan pemerintah)
sepenuh nya berada ditangan presiden.
System parlementer : system ini menerapkan model hubungan yang menyatu antara
kekuasaan eksekutif dan legislative. Kepala eksekutif (head of government) adalah berada
ditanga seseorang perdana mentri.
1. Demokrasi Perwakilan Liberal
Prinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manuisa
adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu dalam system
demokrasi ini kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan
demokrasi
Menurut Held (2004:10), bahwa demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu
pembaharuan kelembagaan pokok untuk mengatasi problema keseimbangan
antara kekuasaan memaksa dan kebebasab. Namun demikian perlu disadari bahwa
dalam prinsip demokrasi ini apapun yang dikembangkan melalui kelembagaan
serta jaminan atas kebebasan individu dalam hidup bernegara.
2. Demokrasi satu partai dan komunisme
Demokrasi satu partai ini lazim nya dilaksankan dinegara – Negara komunitas
seperti , rusia, china, Vietnam, dan lain nya. Kebebasan formal berdasarkan

8. demokrasi liberal akan menghasilkan kesenjangan kelas yang semakin lebar
dalam masyarakat, dan akhirnya kapitalislah yang emnguasai Negara.
Dalam hubungan ini Marx mengembangkan pemikiran system demokrasi
“ commune structure”(struktur persekutuan ). Memnurut system demokrasi ini
masyarakat tersusun atas komunitas – komunitas yang terkecil. Oleh karena itu
menurut komunis, Negara post kapitalis tidak akan melahirkan kemiripan apapun
dengan suatu rezim liberal, yakni rezim perlementer. Semua perwakilan atau agen
Negara akan dimasukkan kedalam lingkungan seperangkat institusi – institusi
tunggal yang bertanggung jawab secara langsung.
Menurut pandangan kaum Marxis-Leninis, system demokrasi delegatif harus
dilengkapi, pada prinsipnya dengan suatu system yang terpisah tetapi sama pada
tingkat partai komunis.
5. Kaitan Demokrasi dan Bentuk Pemerintahan
Rumuan kedaulatan ditangan Rakyat menunjuk kan bahwa kedudukan rakyatlah yang
tertinggi dan paling sentral. Rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan Negara dan sebagai
tujuan kekuasaan Negara. Oleh karena itu “rakyat” adalah merupakan paradigm sentral
kekuasaan Negara. Adapun rincian structural ketentuan – ketentuan yang berkaitan dengan
demokrasi sebagai terdapat dalam UUD 1945 sebagai berikut :
a. Konsep kekuasaan
Konsep kekuasaan Negara menurut demokrasi sebagai terdapat dalam UUD 1945
sebagai berikut :
1. Kekuasaan ditangan Rakyat.
a. Pembukaan UUD 1945 alinia IV
b. Pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945
c. Undang – Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (1)
d. Undang – Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2)
2. Pembagian kekuasaan
3. Pembatasan Kekuasaan
b. Konsep Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan menurut UUD 1945 dirinci sebagai berikut :
1. Penjelasan UUD 1945 tentang pokok pikiran ke III, yaitu “..Oleh karena itu
system negara yang terbentuk dalam UUD 1945, harus berdasar atas
kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan/perwakilan. Memang
aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia

9. 2. Putusan majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara
terbanyak, misalnya pasal 7B ayat 7
Ketentuan-ketentuan tersebut diatas mengandung pokok pikiran bahwa konsep
pengambilan keputusan yang dianut dalam hokum tata Negara Indonesia
adalah berdasarkan:
a) Keputusan didasarkan pada suatu musyawarah sebagai azasnya, artinya
segala keputusan yang diambil sejauh mungkin diusahakan dengan
musyawarah untuk mencapai mufakat.
b) Namun demikian, jikalau mufakat itu tidak tercapai,maka
dimungkinkan pengambilan keputusan itu melalui suara terbanyak
c. Konsep pengawasan
Konsep pengawasan menurut UUD 1945 ditentukan sebagai berikut:
1) Pasal 1 ayat 2, “ Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan
menurut Undang-Undang Dasar”.
2) Pasal 2 ayat 1, “ Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas DPR dan
anggota DPD. Berdaarkan ketentuan tersebut, maka menurut UUD 1945
hasil amandemen, MPR hanya dipilih melalui Pemilu.
3) Penjelasan UUD 1945 tentang kedudukan DPR disebut, “…kecuali itu
anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. Oleh karena itu, DPR
dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka konsep kekuasaan menurut
demokrasi Indonesia sebagai tercantum dalam UUD 1945 pada dasarnya
adalah:
a) Dilakukan oleh seluruh warga Negara. Karena kekuasaan di
dalam system ketatanegaraan Indonesia adalah di tangan rakyat.
b) Secara formal ketatanegaraan pengawasan ada di tangan DPR
d. Konsep Partisipasi
Konsep partisipasi menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut:
1) Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang dasar 1945
“ Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hokum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hokum dan pemerintahan itu dengan
tiada kecualinya”.
2) Pasal 28 UUD 1945

10. “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”
3) Pasal 30 ayat 1 UUD 1945
Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pembelaan Negara.
6. Implementasi Pendidikan Demokrasi
Pembahasan tentang peranan Negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah
tentang demokrasi dan hal ini karena dua alasan yaitu:
a. Hamper semua Negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai
asasnya yang fundamental sebagai telah ditunjukkan oleh studi UNESCO pada
awal 1950-an yang mengumpulkan lebihd ari 100 sarjana barat dan timur,
sementaa Negara-negara demokrasi itu pemberian peranan kepada Negara dan
masyarakat hidup dalam porsi yang berbeda-beda.
b. Demikrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah
bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi
tertinggi tetapi ternyata berjalan dalam jalur yang berbeda-beda.
Dalam hubungannya dengan implementasi ke dalam system pemerintahan, demokrasi
juga melahirkan system yang bermacam-macam seperti:
a. Sistem presidensial yang menyejajarkan antara parlemen dan presiden
dengan member dua kedudukan kepada presiden yakni sebagai kepala Negara
dan kepala pemerintahan.
b. Sistem Parlementer yang meletakkan pemerintahan dipimpin oleh perdana
menteri yang hanya berkedudukan sebagai pemerintahan dan bukan kepala
Negara sebab kepala Negara bias diduduki oleh raja atau presiden yang hanya
sebagai symbol kedaulatan dan persatuan.
c. Sistem referendum yang meletakkan pemerintah sebagai bagian dari
parlemen. Di beberapa Negara ada yang menggunakan system campuran
antara presidensial dengan parlementer, yang antara lain dapat dilihat dari
system ketatanegaraan di Prancis atau Indonesia berdasar UUD 1945
7. Esensi Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sejak diproklamasikan kemerdekaan RI dan disyahkan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara
pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI ( Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ).
Secara formal Indonesia menganut demokrasi konstitusional. Namin sejak proklamasi
kemerdekaan sampai sekarang telah terjadi perubahan konstitusi Negara sebagai berikut:
a. Periode 1945-1949 menggunakan UUD 1945
b. Periode 1949-1950 menggunakan UUD RIS

11. c. Periode 1950-1959 menggunakan UUDS
d. 1959-sekarang menggunakan UUD 1945
Perubahan penggunaan UUD ini berimplikasi pada system pemerintahan, begitu pula
praktik pemerintahannya tidak jarang menyimpang dari landasan dasarnya. Sistem
pemerintahan adalah presidential namun dalam prakteknya parlementer, sampai
digunakan UUD RIS dan UUDS bentuk pemerintahan menggunakan system
parlementer. Jadi system presidensil murni dapat dilakukan setelah dekrit presiden
1959. Maka untuk melihat perkembangan demokrasi di Indonesia secara sederhana,
kita dapat membagi menjadi 3 periode yaitu:
a. Masa demikrasi parlementer tahun 1945-1959
b. Masa demikrasi terpimpin tahun 1959-1965
c. Maa demokrasi pancasila tahun 1965 sampai sekarang
Dalam pelaksanan pemilu meskipun dirasakan kekurangan, namun kalau kita lihat
dari proses perkembangan tampak adanya kemajuan. Beberapa pelanggaran terjfadi
oleh peserta pemilu sebagai akibat dari upaya masing-masing peserta pemilu untuk
memperoleh dukungan masyarakat. Hal yang perlu dicatat pada masa orde baru
adalah adalah adanya upaya pengembangan demokrasi Pancasila yaitu demokrasi
yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Dalam Demokrasi Pancasila ada dua nilai dasar
yang dikembangkan sebagai budaya politik yaitu tidak dikenalnya istilah oposisi dan
nilai musyawarah untuk mencapai mufakat. Budaya politik oposisi sebagai wujud
budaya barat tidak dikenal atau sekurang-kurangnya belum dapat diaplikasikan dalam
masyarakat Indonesia