Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
•Download as PPTX, PDF•
4 likes•1,451 views
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mencakup tahapan pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP), penyusunan spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta ketentuan-ketentuan terkait jaminan pengadaan dan sertifikat garansi.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Similar to Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1 (20)
More from Massaputro Delly TP
More from Massaputro Delly TP (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (15)
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
- 1. PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA 1 VERSI9.2 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya 1
- 2. DAFTAR ISI: • Pengkajian Ulang RUP • Spesifikasi • HPS • Bukti Perjanjian • Jenis Kontrak • Jaminan Pengadaan • Sertifikat Garansi 2
- 3. TUJUAN PELATIHA N • Memahami tahapan persiapan dalam PBJ • Memahami proses kaji ulang RUP • Memahami proses penyusunan spesifikasi dan HPS • Memahami pemilihan jenis kontrak • Memahami ketentuan jaminan pengadaan & sertifikat garansi Setelah Materi Ini Disampaikan, Diharapkan Peserta Mampu Memahami : 3
- 4. 4 • Pengkajian Ulang RUP • Spesifikasi • HPS • Bukti Perjanjian • Jenis Kontrak • Jaminan Pengadaan • Sertifikat Garansi
- 5. LANGKAH MENYUSUN RUP1. Identifikasi Kebutuhan 3. Kebijakan Umum : 1. Pemaketan; 2. Cara Pengadaan; 3. Pengorganisasian; 4. PPDN. 4. KAK 1. Uraian Kegiatan; 2. Waktu pelaksanaan; 3. Spek teknis; 4. Total perkiraan biaya. Pasal 22 Ayat 3 2. Rencana peganggaran 5. Penetapan RUP 6. Kaji Ulang 1. Kebijakan umum (pemaketan dan PPDN) 2. Rencana penganggaran 3. KAK 7. Penetapan apabila ada perubahan dari Kaji Ulang Pengkajian Ulang RUP 5 RUP
- 6. Apa yang Anda ketahui tentang tahapan persiapan pengadaan ? 6
- 7. Tahap Persiapan Pengadaan RENCANA UMUM PENGADAAN (PA/KPA) PASAL 22 - 25 RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN (PPK) RENCANA PEMILIHAN (POKJA ULP/PP) PENGADAAN MELALUI PENYEDIA Identifikasi Kebutuhan Rencana Anggaran Kebijakan Umum Pemaketan, Cara Pelaksanaan, Pengorganisasian & Penetapan Produk dalam Negeri Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kaji Ulang RUP (Pasal 24) Spesifikasi Teknis (Pasal 11 & 22) Harga Perkiraan Sendiri (Pasal 11 & 66 (1) Rancangan Kontrak (Pasal 11, 28 (2), 50- 55 & 64-65) Metode Pemilihan (Pasal 35-46) Metode Pemasukan Dokumen Penawaran (Pasal 47) Metode Evaluasi Penawaran (Pasal 48-49) Metode Kualifikasi (Pasal 56) 7Pengkajian Ulang RUP
- 8. 8 PROSES PBJ MELALUI PENYEDIA RENCANA UMUM PENGADAAN (PA/KPA) PASAL 22 - 25 Identifikasi Kebutuhan Rencana Anggaran Kebijakan Umum Pemaketan, Cara Pelaksanaan, Pengorganisasian & Penetapan Produk dalam Negeri Kerangka Acuan KerjaGambaran Umum PBJP
- 9. 9 PROSES PBJ MELALUI PENYEDIA RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN (PPK) Kaji Ulang RUP (Pasal 24) Spesifikasi Teknis (Pasal 11 & 22) Harga Perkiraan Sendiri (Pasal 11 & 66 (1) Rancangan Kontrak (Pasal 11, 28 (2), 50-55 & 64-65) Gambaran Umum PBJP
- 10. 10 PROSES PBJ MELALUI PENYEDIA RENCANA PEMILIHAN (POKJA ULP/PP) PENGADAAN MELALUI PENYEDIA Metode Pemilihan (Pasal 35-46) Metode Pemasukan Dokumen Penawaran (Pasal 47) Metode Evaluasi Penawaran (Pasal 48-49) Metode Kualifikasi (Pasal 56) Gambaran Umum PBJP
- 11. Pasal 22 Ayat 3 RUP merupakan Rencana Umum Pengadaan Tahap awal dalam kegiatan PBJP yang disusun oleh PA/KPA dan diumumkan oleh PA pada K/L/D/I Berperan menjadi acuan kegiatan pengadaan Memberikan informasi mengenai target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya dan manfaat pengadaan. 11 RUP Pengkajian Ulang RUP RUP
- 12. LANGKAH PENGKAJIAN ULANG RUP 1. PPK dapat mengundang ULP/PP dan Tim Teknis 3. Berita Acara Hasil Kaji Ulang 4. PPK mengajukan usulan perubahan RUP kepada PA/KPA2. Hal-hal yang dikaji ulang: • Rencana Pengganggaran • Kebijakan umum pengadaan (hanya pemaketan) • KAK 5. PA/KPA menetapkan RUP yang sudah dikaji ulang 12Pengkajian Ulang RUP
- 13. KETENTUAN DALAM KAJI ULANG RENCANA PENGANGGARAN Materi yang dikaji : Pengkajian Ulang Rencana Pembiayaan Pengadaan dilakukan untuk memastikan : Rencana biaya paket pekerjaan Rencana biaya pendukung pelaksanaan pengadaan Kode akun sesuai; Perkiraan jumlah anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan; Biaya pendukung pelaksanaan pekerjaan Pasal 23 Apabila kurang dianggarkan dan atau terdapat kesalahan administrasi dalam dokumen anggaran, maka PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi dokumen anggaran, dokumen kaji ulang RUP ditanda tangani oleh pihak yang membahas. 13Pengkajian Ulang RUP
- 14. KETENTUAN DALAM KAJI ULANG PROSEDUR PEMAKETAN Pasal 24 Ayat 2 dan Pasal 100 ayat 3 “Menetapkan sebanyak- banyaknya paket yang bisa dilaksanakan untuk Usaha Mikro & Usaha Kecil serta koperasi kecil dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.” “Nilai paket pekerjaan Pengadaan B/PK/JL ≥ Rp2.500.000.000,00 Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi Merujuk pasal 24 ayat 2 Merujuk pasal 100 ayat 3 14Pengkajian Ulang RUP
- 15. LARANGAN PEMAKETAN Pasal 24 Ayat 3 • Menyatukan Beberapa Kegiatan yang Tersebar • Menyatukan Beberapa Paket Pengadaan • Memecah PBJ menjadi beberapa paket untuk menghindari pelelangan • Menentukan PBJ menjadi beberapa paket untuk menghindari pelelangan 15Pengkajian Ulang RUP
- 16. KETENTUAN DALAM KAJI ULANG KAK Dokumen yang memuat uraian tentang acuan- acuan PBJ. Kerangka Acuan Kerja Uraian kegiatan Yang akan dilaksanakan Waktu Pelaksanaan Yang diperlukan Spesifikasi teknis Barang/jasa Besarnya total Perkiraan biaya pekerjaan 16Pengkajian Ulang RUPPasal 22 Ayat 4
- 17. PENETAPAN RUP SETELAH DIKAJI ULANG Pasal 34 TAHAPAN OUTPUT Apabila PPK dan ULP/PP sepakat untuk mengubah RUP Apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP/PP terkait RUP maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan Berita Acara rapat koordinasi antara PPK dengan ULP/PP dalam rangka mengkaji ulang RUP. Usulan PPK kepada PA/KPA tentang perubahan terhadap RUP. Putusan PA/KPA bersifat Final Ketetapan PA/KPA terhadap usulan perubahan RUP 18Pengkajian Ulang RUP
- 18. Apa Saja Ketentuan dalam Mengumumkan RUP ? 19Pengkajian Ulang RUP
- 19. KETENTUAN PENGUMUAN RUP Bab IV Pasal 25 ayat 1 dan 1a APBDAPBN Setelah Rencana Kerja & Anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR, kemudian PA mengumumkan RUP Barang/Jasa pada masing- masing K/L/D/I Pada Pemerintah Daerah, setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD, PA mengumumkan RUP Barang/Jasa 20Pengkajian Ulang RUP
- 20. MEDIA PENGUMUMAN RUP Bab IV Pasal 25 ayat 3 Website K/L/D/I Tujuan di umumkan melalui media ini : “Mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan” Papan Pengumuman Resmi Portal Pengadaan Nasional (INAPROC) 21Pengkajian Ulang RUP
- 21. MEDIA PENGUMUMAN – SIRUP Bab IV Pasal 25 22Pengkajian Ulang RUP
- 22. MEDIA PENGUMUMAN RUP Bab IV Pasal 25 23Pengkajian Ulang RUP
- 23. CONTOH PENGUMUMAN RUP Merujuk pasal 25 ayat 2 yaitu pengumuman, paling kurang berisi : 1. Nama dan Alamat PA 2. Paket Pekerjaan 3. Lokasi Pekerjaan 4. Perkiraan Besaran Biaya 24Pengkajian Ulang RUP
- 24. 25 • Pengkajian Ulang RUP • Spesifikasi • HPS • Bukti Perjanjian • Jenis Kontrak • Jaminan Pengadaan • Sertifikat Garansi
- 25. 29 • Pengkajian Ulang RUP • Spesifikasi • HPS • Bukti Perjanjian • Jenis Kontrak • Jaminan Pengadaan • Sertifikat Garansi
- 26. KETENTUAN UMUM HPS Pasal 66 HPS ditetapkan oleh PPK ULP/PP mengumumkan Nilai HPS Nilai HPS Bersifat Terbuka HPS Disusun max 28 hari kerja Bukan sbg Menentukan Kerugian Negara Riwayat HPS harus didokumentasikan 30Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- 27. Apa fungsi Harga Perkiraan Sendiri ? 31Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- 28. FUNGSI 1. Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga termasuk rinciannya 2. batas tertinggi penawaran yang sah. 3. Besaran Jaminan Pelaksanaan nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS 4. Harga timpang dan KD 5. Negosiasi Harga 32Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 80% HPS Pasal 66 Ayat 5
- 29. DATA & INFORMASI PENYUSUNAN HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri Pasal 66 ayat (7) 33Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Harga pasar setempat ; biaya satuan oleh Badan Pusat Statistik (BPS); biaya satuan oleh asosiasi terkait; Daftar biaya/tarif B/J Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang; Inflasi tahun sebelumnya; Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis; Perkiraan perhitungan biaya; Norma indeks; Informasi lain.
- 30. KETENTUAN Pasal 66 Ayat (7) Telah memperhitungkan ppn Telah memperhitungkan overhead + profit yang wajar TIDAK BOLEH memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan PPh penyedia b/j Harga Optimal/ Wajar dan TIDAK MARK UP 34Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- 31. Tahap Penyusunan HPS (Barang/Jasa Lainnya) Mengecek besarnya pagu dana dari DIPA/PO Mempelajari Dokumen Perencanaan Umum (DIPA/DPA, KAK dan RAB) Menghitung/ menetapkan harga satuan Menghitung jumlah biaya untuk setiap mata pembayaran Menjumlahkan semua biaya untuk seluruh mata pembayaran Menghitung PPN Menentukan besarnya HPS Jika HPS lebih besar dari Pagu Dana, maka dapat dilakukan: 1. Perubahan spesifikasi teknis 2. Revisi Anggaran (jumlah atau biaya) 35Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- 32. Tahap Penyusunan HPS (Jasa Konstruksi) Mengecek besarnya pagu dana dari DIPA/PO Mempelajari Dokumen Perencanaan Umum Hitung analisa harga untuk setiap mata pembayaran (pay-item) Menghitung/ menetapkan harga satuan Menjumlahkan jumlah biaya untuk setiap mata pembayaran Menjumlahkan semua biaya untuk seluruh mata pembayaran Menghitung PPN Menentukan besarnya HPS Jika HPS lebih besar dari Pagu Dana, maka dapat dilakukan: 1. Perubahan spesifikasi teknis 2. Revisi Anggaran (jumlah atau biaya) 36Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- 33. Tahap Penyusunan HPS (Jasa Konsultansi) Mengecek besarnya pagu dana dari DIPA/PO Mempelajari Dokumen Perencanaan Umum antara lain: KAK dan RAB Menghitung Komponen Biaya (Biaya Langsung Personil/Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) Menghitung jumlah biaya untuk setiap item pengeluaran Menjumlahkan semua biaya untuk seluruh item pembayaran Menghitung PPN Menentukan besarnya HPS Biaya langsung non-personil tidak melebihi 40% dari biaya total, kecuali untuk pekerjaan yang bersifat khusus 37Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- 34. 38 • Pengkajian Ulang RUP • Spesifikasi • HPS • Bukti Perjanjian • Jenis Kontrak • Jaminan Pengadaan • Sertifikat Garansi
- 35. TANDA BUKTI PERJANJIAN Pasal 55 Bukti Pembelian (s/d 10 juta) Kuitansi (s/d 50 juta) Surat Perintah Kerja (SPK) • JK s.d Rp 50 juta • B/PK/JL s.d Rp 200 juta Surat Perjanjian • JK > Rp 50 Juta • B/PK/JL > Rp 200 juta Surat Pesanan • E-Purchasing • Pembelian Secara Online 39Bukti Perjanjian
- 36. Tanda Bukti Perjanjian paling sedikit berisi : Bukti Pembelian Kuitansi Surat Perintah Kerja (SPK) • Identitas penyedia • Nilai pembelian • Jenis dan jumlah barang/jasa • Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui • Identitas para pihak • Nilai pembelian • Jenis dan jumlah barang/jasa • Tanda tangan penyedia di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku • Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui • Identitas para pihak • Nilai pembelian/nilai kontrak • Jenis dan jumlah barang/jasa • Hak dan kewajiban melekat dalam surat perjanjian • Kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku Pasal 55 40Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- 37. Tanda Bukti Perjanjian paling sedikit berisi : Pasal 55 Surat Perjanjian Surat Pesanan • Identitas para pihak • Nilai pembelian/nilai kontrak • Jenis dan jumlah barang/jasa • Hak dan kewajiban menjadi lampiran dari surat perjanjian dalam bentuk yang lebih rinci (SSUK, SSKK, Spesifikasi, dan Dokumen lain) • Kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku • Identitas para pihak • Nilai pembelian • Jenis dan jumlah barang/jasa • Hak dan kewajiban 41Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- 38. 42 • Pengkajian Ulang RUP • Spesifikasi • HPS • Bukti Perjanjian • Jenis Kontrak • Jaminan Pengadaan • Sertifikat Garansi
- 39. Pemilihan Jenis Kontrak LANGKAH- LANGKAH PEMILIHAN JENIS KONTRAK Mengidentifikasikan barang/jasa yang akan diadakan Mengenali masing-masing jenis kontrak Memilih dan menetapkan salah satu jenis kontrak 43Jenis Kontrak
- 40. JENIS KONTRAK Pasal 50 - 54 CARA PEMBAYARAN JENIS PEKERJAAN PEMBEBANAN TAHUN ANGGARAN SUMBER PENDANAAN Lump sum Harga Satuan Gabungan lump sum & Harga satuan Terima jadi/Turnkey presentase Tahun Tunggal Tahun Jamak Kontrak Pengadaan Tunggal Kontrak Pengadaan Bersama Kontrak Payung Pekerjaan Tunggal Pekerjaan Terintegrasi 44Jenis Kontrak
- 41. 45 • Pengkajian Ulang RUP • Spesifikasi • HPS • Bukti Perjanjian • Jenis Kontrak • Jaminan Pengadaan • Sertifikat Garansi
- 42. JAMINAN PBJ SURAT JAMINAN PENERBIT SURAT JAMINAN (Pasal 1 ayat 35) (Pasal 67 ayat 5,6, dan 7) Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi. Jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan & tidak bersyarat (unconditional), 46Jaminan Pengadaan
- 43. JENIS JAMINAN PBJ Jaminan Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Jaminan Uang Muka 47Jaminan PengadaanPasal 67 ayat 2
- 44. JAMINAN PELAKSANAAN & PENGEMBALIAN Jaminan Pelaksanaan Pasal 70 Surat Jaminan Pelaksanaan harus diberikan setelah SPPBJ dan sebelum kontrak ditandatangani Nilainya 5% dari kontrak atau 5% x HPS jika kontrak dibawah 80% HPS Masa berlaku s.d. tanggal serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi Untuk kontrak diatas 200 juta, kecuali untuk Pekerjaan Tertentu Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan Pengembalian Jaminan Pelaksanaan • Penyerahan B/JL dan Sertifikat Garansi; atau • Penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak khusus bagi Penyedia PK/JL 48Jaminan Pengadaan
- 45. PEMILIHAN PENYEDIA Yang tidak memerlukan Jaminan Pelaksanaan Pasal 70 ayat (2) Pengadaan B/PK/JL Metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Penunjukan Langsung Pengadaan JL Untuk Penanganan Darurat, Konter atau Sayembara Dalam Katalog Elektronik Pengadaan B/J E-Purchasing Aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna 49Jaminan Pengadaan
- 46. JAMINAN PEMELIHARAAN Pasal 71 Jaminan Pemeliharaan dibutuhkan untuk: Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Jasa Lainnya Diberikan dalam meminta pembayaran 100% karena ada pekerjaan pemeliharaan Nilainya 5% dari kontrak Jaminan pemeliharaan atau retensi pembayaran. 50Jaminan Pengadaan
- 47. JAMINAN UANG MUKA Jaminan Uang Muka harus diberikan sebesar uang muka yang disetujui : Pasal 69 Pengembalian uang muka diperhitungkan secara proporsional pada setiap tahapan pembayaran Diberikan bila dicantumkan di kontrak 51Jaminan Pengadaan
- 48. 52 • Pengkajian Ulang RUP • Spesifikasi • HPS • Bukti Perjanjian • Jenis Kontrak • Jaminan Pengadaan • Sertifikat Garansi
- 49. SERTIFIKAT GARANSI Pengadaan Barang Penyedia menyerahkan Sertifikat Garansi Diberikan terhadap kelayakan penggunaan barang hingga jangka waktu dalam kotrak Diterbitkan oleh Produsen atau Pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen 53Sertifikat GaransiPasal 72
- 50. 54 TERIMA KASIH
Editor's Notes
- Persiapan : Rencana umum oleh PA/KPA merujuk pada pasal 22-25 meliputi kegiatan : 1) mengidentifikasi kebutuhan 2) menyusun dan menetapkan rencana anggaran 3) menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan, cara pelaksanaan, pengorganisasian dan penetapaan produk dalam negeri 4) menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK). b. Rencana pelaksanaan pengadaan meliputi : 1) melakukan kaji ulang RUP oleh PPK dan ULP merujuk pada pasal 24 2) menetapkan spesifikasi teknis oleh PPK merujuk pada pasal 11 dan pasal 22 3) menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) oleh PPK merujuk pada pasal 11 dan pasal 66 ayat 1 4) menetapkan rancangan kontrak merujuk pada pasal 11, 28 ayat 2, 50-55 dan pasal 64-65 Rencana Pemilihan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan (PP) untuk pengadaan melalui penyedia (jika melalui swakelola akan dibahas pada slide selanjutnya) merujuk pada pasal 33 meliputi menyusun dan menetapkan : 1) metode pemilihan merujuk pada pasal 35-46 2) metode penyampaian atau pemasukan dokumen penawaran merujuk pada pasal 47 3) metode evaluasi penawaran merujuk pada pasal 48-49 4) metode penilaian kualifikasi merujuk pada pasal 56 selain 4 hal tersebut dalam rencana pemilihan dilakukan pula hal sebagai berikut : 1) kaji ulang harga perkiraan sendiri (HPS), KAK (uraian kegiatan,anggaran/komponen biaya pelaksanaan pemilihan, spesifikasi teknis dan jadwal/waktu kegiatan pengadaan), dan paket pekerjaan (merujuk pada pasal 34) 2) Penyusunan tahapan dan jadwal merujuk pada pasal 57-58 3) Penyusunan dokumen pengadaan merujuk pada pasal 64
- Persiapan : Rencana umum oleh PA/KPA merujuk pada pasal 22-25 meliputi kegiatan : 1) mengidentifikasi kebutuhan 2) menyusun dan menetapkan rencana anggaran 3) menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan, cara pelaksanaan, pengorganisasian dan penetapaan produk dalam negeri 4) menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK). b. Rencana pelaksanaan pengadaan meliputi : 1) melakukan kaji ulang RUP oleh PPK dan ULP merujuk pada pasal 24 2) menetapkan spesifikasi teknis oleh PPK merujuk pada pasal 11 dan pasal 22 3) menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) oleh PPK merujuk pada pasal 11 dan pasal 66 ayat 1 4) menetapkan rancangan kontrak merujuk pada pasal 11, 28 ayat 2, 50-55 dan pasal 64-65 Rencana Pemilihan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan (PP) untuk pengadaan melalui penyedia (jika melalui swakelola akan dibahas pada slide selanjutnya) merujuk pada pasal 33 meliputi menyusun dan menetapkan : 1) metode pemilihan merujuk pada pasal 35-46 2) metode penyampaian atau pemasukan dokumen penawaran merujuk pada pasal 47 3) metode evaluasi penawaran merujuk pada pasal 48-49 4) metode penilaian kualifikasi merujuk pada pasal 56 selain 4 hal tersebut dalam rencana pemilihan dilakukan pula hal sebagai berikut : 1) kaji ulang harga perkiraan sendiri (HPS), KAK (uraian kegiatan,anggaran/komponen biaya pelaksanaan pemilihan, spesifikasi teknis dan jadwal/waktu kegiatan pengadaan), dan paket pekerjaan (merujuk pada pasal 34) 2) Penyusunan tahapan dan jadwal merujuk pada pasal 57-58 3) Penyusunan dokumen pengadaan merujuk pada pasal 64
- Persiapan : Rencana umum oleh PA/KPA merujuk pada pasal 22-25 meliputi kegiatan : 1) mengidentifikasi kebutuhan 2) menyusun dan menetapkan rencana anggaran 3) menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan, cara pelaksanaan, pengorganisasian dan penetapaan produk dalam negeri 4) menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK). b. Rencana pelaksanaan pengadaan meliputi : 1) melakukan kaji ulang RUP oleh PPK dan ULP merujuk pada pasal 24 2) menetapkan spesifikasi teknis oleh PPK merujuk pada pasal 11 dan pasal 22 3) menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) oleh PPK merujuk pada pasal 11 dan pasal 66 ayat 1 4) menetapkan rancangan kontrak merujuk pada pasal 11, 28 ayat 2, 50-55 dan pasal 64-65 Rencana Pemilihan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan (PP) untuk pengadaan melalui penyedia (jika melalui swakelola akan dibahas pada slide selanjutnya) merujuk pada pasal 33 meliputi menyusun dan menetapkan : 1) metode pemilihan merujuk pada pasal 35-46 2) metode penyampaian atau pemasukan dokumen penawaran merujuk pada pasal 47 3) metode evaluasi penawaran merujuk pada pasal 48-49 4) metode penilaian kualifikasi merujuk pada pasal 56 selain 4 hal tersebut dalam rencana pemilihan dilakukan pula hal sebagai berikut : 1) kaji ulang harga perkiraan sendiri (HPS), KAK (uraian kegiatan,anggaran/komponen biaya pelaksanaan pemilihan, spesifikasi teknis dan jadwal/waktu kegiatan pengadaan), dan paket pekerjaan (merujuk pada pasal 34) 2) Penyusunan tahapan dan jadwal merujuk pada pasal 57-58 3) Penyusunan dokumen pengadaan merujuk pada pasal 64
- Pasal Perka lkpp 14/2012
- Kompetensi teknis adalah memiliki kemampuan sumber daya manusia teknis, modal dan peralatan yang cukup, contohnya pengadaan kendaraan, peralatan elektronik presisi tinggi, percetakan dengan security paper, walaupun nilainya dibawah Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang bukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta koperasi kecil)
- a. Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing b. Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil c. Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket untuk menghindari pelelangan d. Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif
- Pasal? Perka 14 th 2012
- PA mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA
- pasal belum ada Digunakan oleh: Penyedia barang/jasa sebagai acuan dalam menyampaikan penawaran ULP dalam menyusun dokumen pengadaan dan mengevaluasi penawaran
- pasal belum ada
- pasal belum ada Perubahan terhadap spesifikasi harus dengan persetujuan PPK
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan oleh PPK, kecuali untuk kontes/sayembara dan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian. ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, sedangkan rinciannya bersifat rahasia HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran (untuk pasca kualifikasi) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara Riwayat HPS harus didokumentasikan
- pasal Menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, kecuali dalam seleksi dengan evaluasi kualitas, kualitas dan biaya serta biaya terendah Harga satuan timpang dan kd, dan negosiasi harga tidak ada di pasal 66 ayat 5
- Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa; Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); Norma indeks; dan/atau Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
- pasal belum ada
- pasal belum ada
- pasal belum ada
- pasal belum ada
- Penjelasan pasal 51 jenis kontrak berdasarkan cara pembayaran : Ayat (1) Contoh pengadan yang dilakukan dengan kontrak lumpsum antara lain : pengadaan kendaraan bermotor, patung, konstruksi bangunan sederhana seperti ruanag kelas, pembuatan aplikasi komputer Ayat (3) Untuk pekerjaan yang sebagian bisa mempergunakan Lumpsum kemudian sebagian yag lain harus menggunakan harga satuan, misalnya pengadaaan bangunan yang menggunakan pondasi pancang (bangunan atas menggunakan lumpsum, pondasi menggunakan harga satuan. Ayat (4) Kontrak presentase digunakan untuk pekerjaan yang sudah memiliki acuan presentase, misalnya perencanaan dan pengawasan pembangunan gedung pemerintah,advokat, konsultan penilai. Ayat (5) Kontrak terima jadi digunakan untuk membeli suatu barang atau instalasi jadi yang hanya diperlukan sekali saja dan tidak mengutamakan kepentingan untuk alih (transfer) teknologi selanjutnya. Penjelasan pasal 52 jenis kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran : Ayat (1) Kontrak tahun tunggal : pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran. Ayat (2) Kontrak tahun jamak : pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran. Persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga, kontrak sampai dengan Rp.10 Milyar untuk penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di LP, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan jasa cleaning service. Kontrak tahun jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 jenis kontrak berdasarkan sumbe pendanaan : Ayat (1) Kontrak pengadaan tunggal merupakan kontrak dibuat 1 PPK dengan 1 penyedia barang/jasa tertentu untuk pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. Ayat (2) Kontrak pengadaan bersama merupakan kontrak antar beberapa PPK dengan 1 penyedia barang/jasa untuk pekerjaan dalam waktu tertentu dengan kebutuhan masing-masing PPK. Dalam rangka pelaksanaan PBJ yang sumber dana dari beberapa K/L/D/I (co-financing) oleh beberapa PPK dengan sumber dana berbeda. Penjelasan pembagian tanggungjawab diatur pada kontrak. Bertujuan untuk efisiensi pelaksanaan atau anggaran. Contohnya pengadaaan ATK, obat, peralata kantor dan komputer. Pasal 54 jenis kontrak berdasarkan jenis pekerjaan : Ayat (1) Kontrak tunggal merupakan kontrak PBJ HANYA terdiri dari 1 pekerjaan perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan Ayat (2) Kontrak Terintegrasi merupakan kontrak pekerjaan konstruksi bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan. Model kontrak Terintegrasi dapat berbentuk : Kontrak berbasis kinerja (performance based contract) yaitu mencapai suatu tingkat pelayanan tertenti dengan menggabungkan paket pekejaan yang terpisah Kontrak rancang dan bangun (Dsign & Bulid) merupakan kontrak meliputi desain dan pembangunan Kontrak rancang bangun konstruksi (Engineering Procurement Construction/EPC) merupakan kontrak meliputi desain, pengadaan dan konstruksi Kontrak rancang-bangun-operasi-pemeliharaan (Desaign-Build-operate-maintain) merupakan kontrak meliputi desain, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan. Kontrak jasa pelayanan (service contract) merupakan kontrak untuk melayani kebutuhan tertentu. Kontrak pengelolaan aset merupakan kontrak untuk mengelola aset sehingga dapat dioptimalkan. Kontrak operasi dan pemeliharaan merupakan kontrak meliputi pengoperasian dan pemeliharaan atas suatu aset
- Note : 1) Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan. 2) Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan SURAT JAMINAN : Jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. (Pasal 1 ayat 35) PENERBIT SURAT JAMINAN Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asurans. (Pasal 67 ayat 5,6, dan 7)
- Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: a. Jaminan Penawaran; b. Jaminan Pelaksanaan; c. Jaminan Uang Muka; d. Jaminan Pemeliharaan; dan e. Jaminan Sanggahan Banding.
- Dapat berbentuk Jaminan pemeliharaan atau retensi pembayaran. Retensi dapat diberikan apabila masa pemeliharaan tidak melebihi tahun anggaran berjalan.