sistem hukum internasional

2. Pengertian
SISTEM HUKUM
DAN PERADILAN
INTERNASIONAL
Sistem Hk.
Internasional
Hk. Internasional
Hukum
Internasional
Asal Mula
Arti Modern
Asas-asas
Sumber Hukum
Subjek Hukum
Hub. Hukum Internasional dgn Hk. Nasional
Proses ratifikasi Hk. Int menjadi Hk. Nasional
Peradilan Internasional

4. 1. Sistem Hukum Internasional
• Kata sistem dalam KAMUS BESAR BAHASA
INDONESIA mengandung arti susunan kesatuan-
kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-
sendiri,tetapi berfungsi membentuk kesatuan
secara keseluruan.
• Sistem Hukum Internasional adalah satu keatun
hukum yang berlaku untuk komunitas internasional
yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap negara

5. 2. Pengertian Hukum Internasional
• Hugo de groot (grotius) dalam bukunya De Jure
Belli ac Pacis (Perihal Perang dan Damai)
mengemukakan bahwa hukum dan hubungan
internasional didasarkan pada kemauan bebas dan
persetujuan beberapa atau semua negara.
• Sam Suhedi berpendapat bahwa Hukum
Internasional merupakan himpunan
aturan,norma,dan asas yang mengatur pergaulan
hidup dalam masyarakat internasional.

6. • Hukum Internasional adalah bagian hukum yang
mengatur aktivitas entitas berskala internasional.
• J.G Starke
– Hukum Internasioanal adalah sekumpulan hukum(body
of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan
karena itu biasanya diataati dalam hubungan
antarnegara.
• Wirjono Prodjodikoro
– Hukum Internasional adalahhkum yang mengatur
antara berbagai bangsa diberbagai negara.

7. 1. Sistem hukum internasional
2. Pengertian hukum internasional
3. asal mula hukum internasional
4. hukum internasional dalam arti modern
Sistem Hukum dan Peradilan International

8. • Mochtar Kusumaatmadja
– Hubungan Internasional adalah keseluruan
kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau
persoalan yang melintasi batas-batas negara
antara
• Negara dan negara
• Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau
subjek hukum bukan negara satu sama lain.

9. 3. Asal Mulas Hukum Internasional
• Bangsa Romawi sudah mengenal hukum
internasional sejak tahun 89 SM.Hukum tersebut
lebih dikenal dengan nama ius civile (hukum sipil)
dan ius gentium (hukum antar bangsa).
• Ius civile merupakan hukum nasional yang berlaku
bagi warga Romawi dimanapun mereka berada.
• Ius Gentium yang kemudian berkembang menjadi
ius inter gentium ialah hukum yang merupakan
bagian dari hukum romawi dan diterpkan bagi
kaula negara (orang asing) yang bukan orang
romawi,yaitu orang-orang jajahan atau orang-
orang asing

10. • Hukum ini beerkembang menjadi
volkernrecht,droit des gens, dan law of nations
atau international law.
• Pengertian volkernrecht dan ius gentium
sebenarnya tidak sama.Dalam Hukum
Romawi,istilah ius gentium mempunyai
pengertian sebagai berikut:
– Hukum yang mengatur hubungan antara 2 orang
warga kota Roma dan Orang asing
– Hukum yang diturunkan dari tata tertib alam yang
mengatur masyarakat segala bangsa,yaitu hukum
alam yang menjadi dasar perkembangan hukum
internasional di eropa pada abad ke-15 sampai abad
yang ke-19.

11. • Dalam perkembangan berikutnya,pemahaman
tentang hukum internasional dapat dibedakan
menjadi @ hal,yaitu:
– Hukum perdata internasional, yaitu hukum
internasional yang mengatur hubungan hukum
anatarwarga negara suatu negara dan warga negara
dari negara lain.
– Hukum publik internasional yaitu hukum
internasional yang mengatur negara yang satu dan
negara yang lain dalam hubungan internasional

12. 4. Hukum Internasional dalam Arti
Modern
• Hukum Tertulis
• Hukum Tidak Tertulis

13. Hukum Tertulis
• Ruang lingkup hukum internasional hanya berlaku
untuk perjanjian-perjanjian antar negara
• Menghasilkan suatu perjanjian tertulis yang
dikenal dengan nama Vienna Convention on the
Law of Treaties
• Perjanjian internasional tertulis tunduk pada
ketentuan hukum kebiasaan internasional dan
yurisprudensi atau prinsip-prinsip hukum umum.

14. Hukum Tidak Tertulis
 Masih terdapat hukum kebiasaan internasional (hukum tidak
tertulis) yg ruang lingkupnya hanya utk perjanjian antar
negara.
 Perjanjian-perjanjian antar negara dengan subjek hukum lain,
ada pengaturan tersendiri seperti perjanjian antar negara
dan organisasi-organisasi internasional.
 Dalam perjanjian tidak tertulis (International Agreement Not
in Written Form), contohnya adalah Prancis (1973)
mengadakan percobaan nuklir di Atol Aruboa yg banyak
menuai protes dari negara lain bahkan, masalahnya diajukan
kepada Mahkamah Internasional di Den Haag.
 Selanjutnya negara Prancis tidak lagi melakukan percobaan
sejenis dan bila ingkar janji, negara lain dapat menuduh,
memprotes dan mengadakan tuntutan.

15. • Asas Teritorial
Asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas
daerahnya.
• Asas Kebangsaan
Asas yang didasarkan pada kekuasaan negara untuk
warga negaranya.
• Asas Kepentingan Umum
Asas yang didasarkan pada wewenang negara untuk
melindungi dan mengatur kepentingan dalam
kehidupan masyarakat.

16. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, sumber hukum
dapat dibedakan antara sumber hukum dalam arti
material dan sumber hukum dalam arti formal.
Dalam arti Material
Sumber hukum yang membahas dasar berlakunya hukum
suatu negara
Dalam arti Formal
Sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan
ketentuan-ketentuan hukum internasional.
6. Sumber Hukum Internasional

17. 7. Subjek Hukum Internasional
Subjek hukum internasional adalah orang atau badan tertentu
yang dapat melakukan tindakan tertentu sehingga
menimbulkan hak dan kewajiban dalam bidang
internasional.
Pihak yang dapat disebut sebagai subjek hukum internasional
adalah :
• Negara
• Takhta Suci
• Palang Merah Internasional
• Organisasi Internasional
• Orang Perseorangan
• Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa

18. 8. Hubungan Hukum Internasional dan Hukum
Nasional
Terdapat dua aliran yang memberikan gambaran bagaimana
keterkaitan hukum internasional dan hukum nasional, yaitu :
• Aliran Monoisme
menurut aliran ini, hukum internasional dan hukum nasional
merupakan satu kesatuan karena mengikat subjek hukum yang
sama, yaitu individu-individu dalam suatu negara.
• Aliran Dualisme
menurut aliran ini, hukum internasional dan hukum nasional
merupakan dua sistem terpisan dan berbeda satu sama lain yang
ditinjau dari perbedaan sumber hukum, subjek, dan kekuatan
hukumnya.

19. 9. Proses Ratifikasi Hukum Internasional menjadi
Hukum Nasional
Dalam UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional, bahwa dalam pembuatan perjanjian
internasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip
persamaan, saling menguntungkan dan
memperhatikan hukum nasional atau hukum
internasional yang berlaku.
Harus didahului dengan konsultasi dan
koordinasi dengan menteri luar negeri,
dan posisi pemerintah harus dituangkan
dalam suatu pedoman delegasi.

20. Tahap-tahap Dalam Pembuatan Perjanjian Internasional
Negara
A
Negara
B,C,D
dst.
Penjajakan
Perundingan
Perumusan naskah Penerimaan
Penandatanganan
Penandatanganan suatu perjanjian internasional dapat
merupakan persetujuan atas naskah yang dihasilkan dan
merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara
definitif.

21. Pengesahan perjanjian internasional mrp tahap penting
dalam proses pembuatan perjanjian internasional, karena
suatu negara telah menyatakan diri untuk terikat secara
definitif.
Tentang pengesahan perjanjian
internasional, dapat dibedakan
antara pengesahan dengan
undang-undang dan pengesahan
dengan keputusan presiden.

22. PENGESAHAN
PERJANJIAN
INTERNASIONAL
DENGAN UNDANG-
UNDANG
DENGAN KEPUTUSAN
PRESIDEN
Apabila berkenaan dengan :
a. Masalah politik, perdamaian,
pertahanan, dan keamanan negara;
b. Perubahan wilayah atau penetapan
batas wilayah;
c. Kedaulatan negara;
d. Hak asasi manusia dan lingkungan
hidup;
e. Pembentukkan kaidah hukum baru;
f. Pinjaman atau hibah luar negeri.
Pengesahan perjanjian internasional
dilakukan berdasarkan materi perjanjian
dan bukan berdasarkan bentuk atau
nama perjanjian.
Jenis-jenis perjanjian yang
pengesahannya melalui keputusan
presiden pada umumnya memiliki
materi yang bersifat prosedural dan
memerlukan penerapan dalam
waktu singkat tanpa mempengaruhi
peraturan perundang-undangan
nasional, di antaranya adalah
perjanjian induk yang menyangkut
kerjasama di bidang Iptek, ekonomi
dan teknik, perdagangan,
kebudayaan, pelayaran niaga,
kerjasama penghindaran pajak
berganda, dll.

23. Suatu perjanjian internasional dapat berakhir bila :
1. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yg
ditetapkan dalam perjanjian;
2. Tujuan perjanjian tersebut telah dicapai;
3. Terdapat perubahan dasar yang mempengaruhi
pelaksanaan perjanjian;
4. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar
ketentuan dalam perjanjian;
5. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan
perjanjian lama;
6. Munculnya norma-norma baru dalam hukum
internasional;
7. Hilangnya objek perjanjian
8. Terdapat hal-hal yg merugikan kepentingan nasional.

24. Pasal 11 UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat
perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain”.
Bahwa perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk
mendapat persetujuan sebelum disahkan oleh presiden ialah
perjanjian-perjanjian yang lazimnya berbentuk treaty dan
mengandung materi :
1. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan
politik negara (perjanjian persahabatan, perubahan wilayah, atau
penetapan tapal batas.
2. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya dapat mempengaruhi
haluan politik negara, perjanjian kerjasama ekonomi, atau pinjaman
uang.
3. Soal-soal yang menurut UUD atau menurut sistem perundangan harus
diatur dengan undang-undang, seperti soal-soal kewarganegaraan dan
soal-soal kehakiman.

25.  Komponen-komponen Lembaga
Peradilan Internasional
1) Mahkamah
Internasion
al (The
Internation
al Court of
Justice)
10. Peradilan
Internasional

26. Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu
perkara, berpedoman pada perjanjian-perjanjian
internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasaan
internasional) sebagai sumber hukum.
Keputusan Mahkamah Internasional, merupakan
keputusan terakhir walaupun dapat diminta banding.
Di samping pengadilan Mahkamah Internasional,
terdapat juga pengadilan arbitrasi internasional.
Arbitrasi internasional hanya untuk perselisihan
hukum, dan keputusan para arbitet tidak perlu
berdasarkan peraturan hukum.

27. Komposisi adalah 18
orang hakim yang masa
jabatannya 9 tahun.
Dipilih berdasarkan 2/3
suara Majelis Negara
Pihak.
4 Jenis
Kejahatan
(Pasal 5-8
Statuta
Mahkamah)
Yurisdiksi adalah
kewenangan untuk
menegakkan aturan
hukum internasional
terhadap pelaku
kejahatan berat.
 Kejahatan Genosida
 Kejahatan terhadap
kemanusiaan
 Kejahatan perang
 Kejahatan agresi

28. 3)Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional ( The
International Criminal Tribunals/ICT)
Berwenang mengadili
para tersangka
kejahatan berat
internasional yang
bersifat tidak
permanen, artinya
setelah selesai
mengadili, peradilan
dibubarkan
Contoh :
• International Criminal
Tribunal for Former
Yugoslavia
• Special Court for
cambodia

29. Sengketa internasional dan faktor penyebabnya
SENGKETA
INTERNASIONAL DAN
MAHKAMAH
INTERNASIONAL
Peran
Mahkamah
Internasional
Penyelesaian
Sengketa
Prosedur
Penyelesaian
Keputusan Sengketa
Menjaga Perdamaian
Dunia
Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai
Menghargai Keputusan Mahkamah Internasional

30. 1. Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional oleh
Mahkamah Internasional
a. Sengketa Internasional dan Faktor Penyebabnya
Sengketa internasional adalah sengketa atau
perselisihan yang terjadi antar negara baik yang
berupa masalah :
 Wilayah,
 Warganegara,
 Hak Asasi Manusia,
 Terorisme, dll.
Faktor politis atau
perbatasan wilayah, mrp
faktor potensial timbulnya
ketegangan dan sengketa
internasional yg dapat
memicu terjadi perang
terbuka.

31. 1. Segi Politis (Adanya Pakta
Pertahanan atau Pakta
Perdamaian)
2. Hak Atas Suatu Wilayah Teritorial
3. Pengembangan Senjata Nuklir
atau Senjata Biologi
4. Permasalahan Terorisme
5. Ketidakpuasan Terhadap Rezim
Yang Berkuasa.
6. Adanya Hegemoni (pengaruh
kekuatan) Amerika.
Beberapa
Faktor
Penyebab :

32. Dalam prosedur penyelesaian sengketa internasional melalui
Mahkamah Internasional, dikenal dengan istilah Adjudication,
yaitu suatu teknik hukum untuk menyelesaikan
persengkataan internasional dengan menyerahkan putusan
kepada lembaga peradilan.
Adjudikasi berbeda dari arbitrase, karena adjudikasi
mencakup proses kelembagaan yang dilakukan oleh lembaga
peradilan tetap, sementara arbitrase dilakukan melalui
prosedur ad hoc.

33.  Wewenang ratione personae, yaitu
siapa-siapa saja yang dapat menga-
jukan perkara ke mahkamah, dan
 Wewenang ratione materiae, yaitu
mengenai jenis sengketa-sengketa yang
dapat diajukan.
Mahkamah
Internasional
Wewenang wajib (compulsory jurisdiction), yaitu
hanya dapat terjadi jika negara-negara sebelumnya
dalam suatu persetujuan menerima wewenang tsb.
 Berdasarkan Ketentuan Konvensional
 Klausula Opsional

34. Mahkamah
Internasional
Fungsi konsultatif, yaitu memberikan
pendapat-pendapat yang tidak mengikat
atau apa yang disebut advisory opinion :
1. Natur Yuridik Pendapat Hukum
(Advisory Opinion)
2. Permintaan Pendapat
Mahkamah Internasional :
 Badan yang dapat meminta
pendapat mahkamah
 Pemberian pendapat oleh
mahkamah

35. Beberapa istilah penting yang berhubungan dengan
upaya-upaya penyelesaian Internasional.
1. Advisory Opinion, suatu opini hukum yang dibuat oleh
pengadilan dalam melarasi permasalahan yang diajukan oleh
lembaga berwenang.
2. Compromis, suatu kesepakatan awal di anatara pihak yang
bersengketa yang menetapkan ketentuan ihwal persengketaan
yang akan diselesaikan, melalui :
 Penetapan ihwal persengketaan,
 Menetapkan prinsip untuk memandu peradilan, dan
 Membuat aturan prosedur yang harus diikuti dalam
menentukan kasus.
 Suatu putusan dapat bersifat nihil bila peradilan melampaui
otoritasnya seperti yang ditentukan oleh pihak yang
bersangkutan dalam compromis.
3. Ex Aequo Et Bono, asas untuk menetapkan keputusan oleh
pengadilan internasional atas dasar keadilan dan keterbukaan.

36. Telah Terjadi
Pelanggaran
HAM
Ada Pengaduan
Dari Negara
Yang Dirugikan
Komisi Tinggi
HAM PBB/
Lembaga HAM
Internasional
Pemeriksaan Dan
Penyeledikan
Proses
Peradilan s.d.
Pemberian
Sanksi
MAHKAMAH
INTERNASIONAL
Negara-Negara
Anggota/Buka
n
PBB
Terjadi
Sengketa/
Konflik
A
B
C
D E

37. Beberapa hal terkait dengan prosedur penyelesaian
sengketa Internasional melalui Mahkamah Internasional.
 Wewenang Mahkamah, yaitu dapat mengambil tindakan
sementara dalam bentuk ordonasi (melindungi hak-hak dan
kepentingan pihak-pihak yang bersengketa sambil menunggu
keputusan dasar atau penyelesaian lainnya secara defenitif.
 Penolakan Hadir di Mahkamah, bahwa sikap salah satu pihak
tidak muncul di mahkamah atau tidak mempertahankan
perkaranya, pihak lain dapat meminta mahkamah mengambil
keputusan untuk mendukung tuntutannya. Jika negara
bersengketa tidak hadir di mahkamah, tidak menghalangi organ
tersebut untuk mengambil keputusan.

38. 4. Kep Mahkamah Internasional dlm Menyelesaikan
Sengketa Internasional
Keputusan Mahkamah Internasional diambil dengan suara mayo
ritas dari hakim-hakim yang hadir. Jika suara seimbang, suara
ketua atau wakilnya yg menentukan. Terdiri dari 3 bagian :
 Pertama berisikan komposisi mahkamah, informasi mengenai
pihak-pihak yang bersengketa, serta wakil-wakilnya, analisis
mengenai fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihak yang
bersengketa.
 Kedua berisikan penjelasan mengenai motivasi mahkamah yang
merupakan suatu keharusan karena penyelesaian yuridiksional
sering merupakan salah satu unsur dari penyelesaian yang lebih
luas dari sengketa dan karena itu, perlu dijaga sensibilitas pihak-
pihak yang bersengketa.
 Ketiga berisi dispositif, yaitu berisikan keputusan mahkamah
yang mengikat negara-negara yang bersengketa.

39. 5. Peranan Hukum Internasional Dalam Menjaga
Perdamaian Dunia
Berikut ini ada beberapa contoh mengenai peranan
hukum internasional (berdasarkan sumber-sumbernya)
dalam menjaga perdamaian dunia :
1. Perjanjian pemanfaatan Benua Antartika secara
damai (Antartika Treaty) pada tahun 1959.
2. Perjanjian pemanfaatan nuklir untuk kepentingan
perdamaian (Non-Proliferation Treaty) tahun 1968.
3. Perjanjian damai Dayton (Ohio- AS) tahun 1995 yang
mengharuskan pihak Serbia, Muslim Bosnia, dan
Kroasia untuk mematuhinya. Untuk itu, NATO
menempatkan pasukannya guna meneggakkan
hukum internasional yang telah disepakati.

40. 6. Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai
Berdasarkan Persamaan Derajat
Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai dida-
sarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku
secara universal :
1. Bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang
bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan
politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya
yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB.
2. Non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri
suatu negara.
3. Persamaan hak menentukan nasib sendiri bg setiap bangsa.
4. Persamaan kedaulatan negara.
5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan,
kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara.
6. Itikad baik dalam hubungan internasional.
7. Keadilan dan hukum internasional.

41. D. Menghargai Keputusan Internasional
No
Pihak-Pihak
Yang Terlibat
Uraian Kasus atau Kejadian Keterangan
1. Amerika Serikat
di Filipina, Indo
China & Jepang
 Tahun 1906, tentara Amerika telah
melakukan kejahatan perang dengan
membunuh warga Filipina (moro
massacre).
 Tahun 1968, peristiwa yang lebih dikenal
dengan My Lai Massacre, sebuah kompi
Amerika menyapu warga desa dengan
senjata otomatis hingga menewaskan
sekitar 500 korban.
 Pada tahun 1945, lebih dari 40.000
rakyat Jepang yang tidak berdosa telah
terpanggang dengan dijatuhkannya bom
atom di Hirosima dan Nagasaki
(Jepang).
Para pelaku ke-
jahatan perang
telah diajukan ke
pengadilan mili-
ter, namun tidak
lama kemudian
banyak yang di-
bebaskan. (Mah-
kamah interna-
sional belum
dapat berbuat
banyak).

42. 2. Jerman &
Jepang dalam
aksinya di Eropa
dan Asia.
 Periode antara tahun 1933 s.d. 1939
Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler
telah melakukan pembasmian terhadap
lawan politik maupun orang-orang Yahudi
serta penyerbuan terhadap negara Austria,
Polandia dan Cekoslowakia dengan cara-
cara yang sangat biadab (holocaust).
 Pasukan Jepang baik di Indonesia, Korea
maupun di China yang sangat kejam selama
pendudukan. Di Indonesia, selama
pendudukan Jepang Tidak kurang dari
10.000 rakyat hilang dan tidak pernah
kembali selama berlangsungnya romusha
tersebut.
Sebelum Perang
Dunia II, kolonia-
lisme Barat de-
ngan jutaan kor-
ban tidak tersen-
tuh. Baru setelah
sekutu membuka
Pengadilan Nu-
remberg (1945-
1946) untuk Nazi
dan Jepang, di-
mulailah proses
pelembagaan
untuk kejahatan
perang melalui
empat Konvensi
Geneva tahun
1949.

43. 3 Serbia di Kroasia
dan Bosnia
Herzegovina
(Yugoslavia)
 Kurun waktu antara tahun 1992-1995,
pasukan Serbia telah melakukan
pemmbersihan etnik (etnic cleansing)
terutama terhadap warga sipil muslim
Bosnia (di Sarajevo) dan daerah-daerah
lain serta di Kroasia yang ingin melepaskan
diri dari Serbia setelah bubarnya negara
federasi Yugoslavia. Tidak kurang 700.000
warga sipil telah disiksa dan dibunuh
dengan kejam. Beberapa nama yang harus
bertanggungjawab atas perbuatan
kejahatan perang tersebut antara lain :
Stanislav Galic, Gojko Jankovic, Janco
Janjic, Dragon Zelenovic, Karadzic, Mladic,
dan lain-lain.
Tahun 1994 pe-
ngadilan terhadap
para penjahat pe-
rag telah terbukti
di Den Haag
(Belanda).
Proses pengadilan
terus berlangsung,
namun hasilnya
belum sesuai
harapan. Banyak
yang masih gagal
ditangkap.

44. 4 Pemerintah
Rwanda
terhadap etnis
Hutu dan Tutsi
 Dalam waktu tiga bulan di tahun 1994,
tidak kurang 500.000 etnis Hutu dan Tutsi
telah terbunuh. Pemerintah Rwanda
bertanggung-jawab atas kasus terbunuhnya
kedua etnis tersebut.
PBB menggelar
pengadilan keja-
hatan perang yang
digelar di Arusha
(Tan-zania),
namun hanya
mampu menyerat
29 orang yang
diadilli.
Catatan :
Berdasarkan modal Pengadilan Rwanda ini, akhirnya PBB menggelar pengadilan untuk
penjahat-penjahat perang. Internasionalisasi pengadilan penjahat perang semakin menjadi
penting dengan disetujuinya oleh 91 negara sebuah Statuta Roma 1998, sebuah langkah untuk
membentuk ICC (International Criminal Court) yang permanen. Namun, banyak pengamat
mengkritik pengadilan di Den Haag saja, lebih banyak gagal daripada suksesnya, apalagi model
ICC.