Download to read offline
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
- 2. Pengertian SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL SistemHk. Internasional Hk. Internasional Hukum Internasional Asal Mula Arti Modern Asas-asas Sumber Hukum Subjek Hukum Hub. Hukum Internasional dgn Hk. Nasional Proses ratifikasi Hk. Int menjadi Hk. Nasional Peradilan Internasional
- 4. 1. Sistem HukumInternasional • Kata sistem dalam KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA mengandung arti susunan kesatuan- kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri- sendiri,tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruan. • Sistem Hukum Internasional adalah satu keatun hukum yang berlaku untuk komunitas internasional yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap negara
- 5. 2. Pengertian HukumInternasional • Hugo de groot (grotius) dalam bukunya De Jure Belli ac Pacis (Perihal Perang dan Damai) mengemukakan bahwa hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. • Sam Suhedi berpendapat bahwa Hukum Internasional merupakan himpunan aturan,norma,dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat internasional.
- 6. • Hukum Internasionaladalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. • J.G Starke – Hukum Internasioanal adalah sekumpulan hukum(body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya diataati dalam hubungan antarnegara. • Wirjono Prodjodikoro – Hukum Internasional adalahhkum yang mengatur antara berbagai bangsa diberbagai negara.
- 7. 1. Sistem hukuminternasional 2. Pengertian hukum internasional 3. asal mula hukum internasional 4. hukum internasional dalam arti modern Sistem Hukum dan Peradilan International
- 8. • Mochtar Kusumaatmadja –Hubungan Internasional adalah keseluruan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara • Negara dan negara • Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.
- 9. 3. Asal MulasHukum Internasional • Bangsa Romawi sudah mengenal hukum internasional sejak tahun 89 SM.Hukum tersebut lebih dikenal dengan nama ius civile (hukum sipil) dan ius gentium (hukum antar bangsa). • Ius civile merupakan hukum nasional yang berlaku bagi warga Romawi dimanapun mereka berada. • Ius Gentium yang kemudian berkembang menjadi ius inter gentium ialah hukum yang merupakan bagian dari hukum romawi dan diterpkan bagi kaula negara (orang asing) yang bukan orang romawi,yaitu orang-orang jajahan atau orang- orang asing
- 10. • Hukum inibeerkembang menjadi volkernrecht,droit des gens, dan law of nations atau international law. • Pengertian volkernrecht dan ius gentium sebenarnya tidak sama.Dalam Hukum Romawi,istilah ius gentium mempunyai pengertian sebagai berikut: – Hukum yang mengatur hubungan antara 2 orang warga kota Roma dan Orang asing – Hukum yang diturunkan dari tata tertib alam yang mengatur masyarakat segala bangsa,yaitu hukum alam yang menjadi dasar perkembangan hukum internasional di eropa pada abad ke-15 sampai abad yang ke-19.
- 11. • Dalam perkembanganberikutnya,pemahaman tentang hukum internasional dapat dibedakan menjadi @ hal,yaitu: – Hukum perdata internasional, yaitu hukum internasional yang mengatur hubungan hukum anatarwarga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain. – Hukum publik internasional yaitu hukum internasional yang mengatur negara yang satu dan negara yang lain dalam hubungan internasional
- 12. 4. Hukum Internasionaldalam Arti Modern • Hukum Tertulis • Hukum Tidak Tertulis
- 13. Hukum Tertulis • Ruanglingkup hukum internasional hanya berlaku untuk perjanjian-perjanjian antar negara • Menghasilkan suatu perjanjian tertulis yang dikenal dengan nama Vienna Convention on the Law of Treaties • Perjanjian internasional tertulis tunduk pada ketentuan hukum kebiasaan internasional dan yurisprudensi atau prinsip-prinsip hukum umum.
- 14. Hukum Tidak Tertulis Masih terdapat hukum kebiasaan internasional (hukum tidak tertulis) yg ruang lingkupnya hanya utk perjanjian antar negara. Perjanjian-perjanjian antar negara dengan subjek hukum lain, ada pengaturan tersendiri seperti perjanjian antar negara dan organisasi-organisasi internasional. Dalam perjanjian tidak tertulis (International Agreement Not in Written Form), contohnya adalah Prancis (1973) mengadakan percobaan nuklir di Atol Aruboa yg banyak menuai protes dari negara lain bahkan, masalahnya diajukan kepada Mahkamah Internasional di Den Haag. Selanjutnya negara Prancis tidak lagi melakukan percobaan sejenis dan bila ingkar janji, negara lain dapat menuduh, memprotes dan mengadakan tuntutan.
- 15. • Asas Teritorial Asasyang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. • Asas Kebangsaan Asas yang didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. • Asas Kepentingan Umum Asas yang didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat.
- 16. Menurut Mochtar Kusumaatmadja,sumber hukum dapat dibedakan antara sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal. Dalam arti Material Sumber hukum yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara Dalam arti Formal Sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. 6. Sumber Hukum Internasional
- 17. 7. Subjek HukumInternasional Subjek hukum internasional adalah orang atau badan tertentu yang dapat melakukan tindakan tertentu sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dalam bidang internasional. Pihak yang dapat disebut sebagai subjek hukum internasional adalah : • Negara • Takhta Suci • Palang Merah Internasional • Organisasi Internasional • Orang Perseorangan • Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa
- 18. 8. Hubungan HukumInternasional dan Hukum Nasional Terdapat dua aliran yang memberikan gambaran bagaimana keterkaitan hukum internasional dan hukum nasional, yaitu : • Aliran Monoisme menurut aliran ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan karena mengikat subjek hukum yang sama, yaitu individu-individu dalam suatu negara. • Aliran Dualisme menurut aliran ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem terpisan dan berbeda satu sama lain yang ditinjau dari perbedaan sumber hukum, subjek, dan kekuatan hukumnya.
- 19. 9. Proses RatifikasiHukum Internasional menjadi Hukum Nasional Dalam UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, saling menguntungkan dan memperhatikan hukum nasional atau hukum internasional yang berlaku. Harus didahului dengan konsultasi dan koordinasi dengan menteri luar negeri, dan posisi pemerintah harus dituangkan dalam suatu pedoman delegasi.
- 20. Tahap-tahap Dalam PembuatanPerjanjian Internasional Negara A Negara B,C,D dst. Penjajakan Perundingan Perumusan naskah Penerimaan Penandatanganan Penandatanganan suatu perjanjian internasional dapat merupakan persetujuan atas naskah yang dihasilkan dan merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif.
- 21. Pengesahan perjanjian internasionalmrp tahap penting dalam proses pembuatan perjanjian internasional, karena suatu negara telah menyatakan diri untuk terikat secara definitif. Tentang pengesahan perjanjian internasional, dapat dibedakan antara pengesahan dengan undang-undang dan pengesahan dengan keputusan presiden.
- 22. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DENGAN UNDANG- UNDANG DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN Apabilaberkenaan dengan : a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah; c. Kedaulatan negara; d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e. Pembentukkan kaidah hukum baru; f. Pinjaman atau hibah luar negeri. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk atau nama perjanjian. Jenis-jenis perjanjian yang pengesahannya melalui keputusan presiden pada umumnya memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional, di antaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerjasama di bidang Iptek, ekonomi dan teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, kerjasama penghindaran pajak berganda, dll.
- 23. Suatu perjanjian internasionaldapat berakhir bila : 1. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yg ditetapkan dalam perjanjian; 2. Tujuan perjanjian tersebut telah dicapai; 3. Terdapat perubahan dasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian; 4. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam perjanjian; 5. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; 6. Munculnya norma-norma baru dalam hukum internasional; 7. Hilangnya objek perjanjian 8. Terdapat hal-hal yg merugikan kepentingan nasional.
- 24. Pasal 11 UUD1945 menyatakan bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain”. Bahwa perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan sebelum disahkan oleh presiden ialah perjanjian-perjanjian yang lazimnya berbentuk treaty dan mengandung materi : 1. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik negara (perjanjian persahabatan, perubahan wilayah, atau penetapan tapal batas. 2. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya dapat mempengaruhi haluan politik negara, perjanjian kerjasama ekonomi, atau pinjaman uang. 3. Soal-soal yang menurut UUD atau menurut sistem perundangan harus diatur dengan undang-undang, seperti soal-soal kewarganegaraan dan soal-soal kehakiman.
- 25. Komponen-komponen Lembaga PeradilanInternasional 1) Mahkamah Internasion al (The Internation al Court of Justice) 10. Peradilan Internasional
- 26. Mahkamah Internasional dalammengadili suatu perkara, berpedoman pada perjanjian-perjanjian internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasaan internasional) sebagai sumber hukum. Keputusan Mahkamah Internasional, merupakan keputusan terakhir walaupun dapat diminta banding. Di samping pengadilan Mahkamah Internasional, terdapat juga pengadilan arbitrasi internasional. Arbitrasi internasional hanya untuk perselisihan hukum, dan keputusan para arbitet tidak perlu berdasarkan peraturan hukum.
- 27. Komposisi adalah 18 oranghakim yang masa jabatannya 9 tahun. Dipilih berdasarkan 2/3 suara Majelis Negara Pihak. 4 Jenis Kejahatan (Pasal 5-8 Statuta Mahkamah) Yurisdiksi adalah kewenangan untuk menegakkan aturan hukum internasional terhadap pelaku kejahatan berat. Kejahatan Genosida Kejahatan terhadap kemanusiaan Kejahatan perang Kejahatan agresi
- 28. 3)Panel Khusus danSpesial Pidana Internasional ( The International Criminal Tribunals/ICT) Berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen, artinya setelah selesai mengadili, peradilan dibubarkan Contoh : • International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia • Special Court for cambodia
- 29. Sengketa internasional danfaktor penyebabnya SENGKETA INTERNASIONAL DAN MAHKAMAH INTERNASIONAL Peran Mahkamah Internasional Penyelesaian Sengketa Prosedur Penyelesaian Keputusan Sengketa Menjaga Perdamaian Dunia Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai Menghargai Keputusan Mahkamah Internasional
- 30. 1. Penyebab TimbulnyaSengketa Internasional oleh Mahkamah Internasional a. Sengketa Internasional dan Faktor Penyebabnya Sengketa internasional adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi antar negara baik yang berupa masalah : Wilayah, Warganegara, Hak Asasi Manusia, Terorisme, dll. Faktor politis atau perbatasan wilayah, mrp faktor potensial timbulnya ketegangan dan sengketa internasional yg dapat memicu terjadi perang terbuka.
- 31. 1. Segi Politis(Adanya Pakta Pertahanan atau Pakta Perdamaian) 2. Hak Atas Suatu Wilayah Teritorial 3. Pengembangan Senjata Nuklir atau Senjata Biologi 4. Permasalahan Terorisme 5. Ketidakpuasan Terhadap Rezim Yang Berkuasa. 6. Adanya Hegemoni (pengaruh kekuatan) Amerika. Beberapa Faktor Penyebab :
- 32. Dalam prosedur penyelesaiansengketa internasional melalui Mahkamah Internasional, dikenal dengan istilah Adjudication, yaitu suatu teknik hukum untuk menyelesaikan persengkataan internasional dengan menyerahkan putusan kepada lembaga peradilan. Adjudikasi berbeda dari arbitrase, karena adjudikasi mencakup proses kelembagaan yang dilakukan oleh lembaga peradilan tetap, sementara arbitrase dilakukan melalui prosedur ad hoc.
- 33. Wewenang rationepersonae, yaitu siapa-siapa saja yang dapat menga- jukan perkara ke mahkamah, dan Wewenang ratione materiae, yaitu mengenai jenis sengketa-sengketa yang dapat diajukan. Mahkamah Internasional Wewenang wajib (compulsory jurisdiction), yaitu hanya dapat terjadi jika negara-negara sebelumnya dalam suatu persetujuan menerima wewenang tsb. Berdasarkan Ketentuan Konvensional Klausula Opsional
- 34. Mahkamah Internasional Fungsi konsultatif, yaitumemberikan pendapat-pendapat yang tidak mengikat atau apa yang disebut advisory opinion : 1. Natur Yuridik Pendapat Hukum (Advisory Opinion) 2. Permintaan Pendapat Mahkamah Internasional : Badan yang dapat meminta pendapat mahkamah Pemberian pendapat oleh mahkamah
- 35. Beberapa istilah pentingyang berhubungan dengan upaya-upaya penyelesaian Internasional. 1. Advisory Opinion, suatu opini hukum yang dibuat oleh pengadilan dalam melarasi permasalahan yang diajukan oleh lembaga berwenang. 2. Compromis, suatu kesepakatan awal di anatara pihak yang bersengketa yang menetapkan ketentuan ihwal persengketaan yang akan diselesaikan, melalui : Penetapan ihwal persengketaan, Menetapkan prinsip untuk memandu peradilan, dan Membuat aturan prosedur yang harus diikuti dalam menentukan kasus. Suatu putusan dapat bersifat nihil bila peradilan melampaui otoritasnya seperti yang ditentukan oleh pihak yang bersangkutan dalam compromis. 3. Ex Aequo Et Bono, asas untuk menetapkan keputusan oleh pengadilan internasional atas dasar keadilan dan keterbukaan.
- 36. Telah Terjadi Pelanggaran HAM Ada Pengaduan DariNegara Yang Dirugikan Komisi Tinggi HAM PBB/ Lembaga HAM Internasional Pemeriksaan Dan Penyeledikan Proses Peradilan s.d. Pemberian Sanksi MAHKAMAH INTERNASIONAL Negara-Negara Anggota/Buka n PBB Terjadi Sengketa/ Konflik A B C D E
- 37. Beberapa hal terkaitdengan prosedur penyelesaian sengketa Internasional melalui Mahkamah Internasional. Wewenang Mahkamah, yaitu dapat mengambil tindakan sementara dalam bentuk ordonasi (melindungi hak-hak dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa sambil menunggu keputusan dasar atau penyelesaian lainnya secara defenitif. Penolakan Hadir di Mahkamah, bahwa sikap salah satu pihak tidak muncul di mahkamah atau tidak mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta mahkamah mengambil keputusan untuk mendukung tuntutannya. Jika negara bersengketa tidak hadir di mahkamah, tidak menghalangi organ tersebut untuk mengambil keputusan.
- 38. 4. Kep MahkamahInternasional dlm Menyelesaikan Sengketa Internasional Keputusan Mahkamah Internasional diambil dengan suara mayo ritas dari hakim-hakim yang hadir. Jika suara seimbang, suara ketua atau wakilnya yg menentukan. Terdiri dari 3 bagian : Pertama berisikan komposisi mahkamah, informasi mengenai pihak-pihak yang bersengketa, serta wakil-wakilnya, analisis mengenai fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihak yang bersengketa. Kedua berisikan penjelasan mengenai motivasi mahkamah yang merupakan suatu keharusan karena penyelesaian yuridiksional sering merupakan salah satu unsur dari penyelesaian yang lebih luas dari sengketa dan karena itu, perlu dijaga sensibilitas pihak- pihak yang bersengketa. Ketiga berisi dispositif, yaitu berisikan keputusan mahkamah yang mengikat negara-negara yang bersengketa.
- 39. 5. Peranan HukumInternasional Dalam Menjaga Perdamaian Dunia Berikut ini ada beberapa contoh mengenai peranan hukum internasional (berdasarkan sumber-sumbernya) dalam menjaga perdamaian dunia : 1. Perjanjian pemanfaatan Benua Antartika secara damai (Antartika Treaty) pada tahun 1959. 2. Perjanjian pemanfaatan nuklir untuk kepentingan perdamaian (Non-Proliferation Treaty) tahun 1968. 3. Perjanjian damai Dayton (Ohio- AS) tahun 1995 yang mengharuskan pihak Serbia, Muslim Bosnia, dan Kroasia untuk mematuhinya. Untuk itu, NATO menempatkan pasukannya guna meneggakkan hukum internasional yang telah disepakati.
- 40. 6. Prinsip HidupBerdampingan Secara Damai Berdasarkan Persamaan Derajat Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai dida- sarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara universal : 1. Bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB. 2. Non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara. 3. Persamaan hak menentukan nasib sendiri bg setiap bangsa. 4. Persamaan kedaulatan negara. 5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara. 6. Itikad baik dalam hubungan internasional. 7. Keadilan dan hukum internasional.
- 41. D. Menghargai KeputusanInternasional No Pihak-Pihak Yang Terlibat Uraian Kasus atau Kejadian Keterangan 1. Amerika Serikat di Filipina, Indo China & Jepang Tahun 1906, tentara Amerika telah melakukan kejahatan perang dengan membunuh warga Filipina (moro massacre). Tahun 1968, peristiwa yang lebih dikenal dengan My Lai Massacre, sebuah kompi Amerika menyapu warga desa dengan senjata otomatis hingga menewaskan sekitar 500 korban. Pada tahun 1945, lebih dari 40.000 rakyat Jepang yang tidak berdosa telah terpanggang dengan dijatuhkannya bom atom di Hirosima dan Nagasaki (Jepang). Para pelaku ke- jahatan perang telah diajukan ke pengadilan mili- ter, namun tidak lama kemudian banyak yang di- bebaskan. (Mah- kamah interna- sional belum dapat berbuat banyak).
- 42. 2. Jerman & Jepangdalam aksinya di Eropa dan Asia. Periode antara tahun 1933 s.d. 1939 Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler telah melakukan pembasmian terhadap lawan politik maupun orang-orang Yahudi serta penyerbuan terhadap negara Austria, Polandia dan Cekoslowakia dengan cara- cara yang sangat biadab (holocaust). Pasukan Jepang baik di Indonesia, Korea maupun di China yang sangat kejam selama pendudukan. Di Indonesia, selama pendudukan Jepang Tidak kurang dari 10.000 rakyat hilang dan tidak pernah kembali selama berlangsungnya romusha tersebut. Sebelum Perang Dunia II, kolonia- lisme Barat de- ngan jutaan kor- ban tidak tersen- tuh. Baru setelah sekutu membuka Pengadilan Nu- remberg (1945- 1946) untuk Nazi dan Jepang, di- mulailah proses pelembagaan untuk kejahatan perang melalui empat Konvensi Geneva tahun 1949.
- 43. 3 Serbia diKroasia dan Bosnia Herzegovina (Yugoslavia) Kurun waktu antara tahun 1992-1995, pasukan Serbia telah melakukan pemmbersihan etnik (etnic cleansing) terutama terhadap warga sipil muslim Bosnia (di Sarajevo) dan daerah-daerah lain serta di Kroasia yang ingin melepaskan diri dari Serbia setelah bubarnya negara federasi Yugoslavia. Tidak kurang 700.000 warga sipil telah disiksa dan dibunuh dengan kejam. Beberapa nama yang harus bertanggungjawab atas perbuatan kejahatan perang tersebut antara lain : Stanislav Galic, Gojko Jankovic, Janco Janjic, Dragon Zelenovic, Karadzic, Mladic, dan lain-lain. Tahun 1994 pe- ngadilan terhadap para penjahat pe- rag telah terbukti di Den Haag (Belanda). Proses pengadilan terus berlangsung, namun hasilnya belum sesuai harapan. Banyak yang masih gagal ditangkap.
- 44. 4 Pemerintah Rwanda terhadap etnis Hutudan Tutsi Dalam waktu tiga bulan di tahun 1994, tidak kurang 500.000 etnis Hutu dan Tutsi telah terbunuh. Pemerintah Rwanda bertanggung-jawab atas kasus terbunuhnya kedua etnis tersebut. PBB menggelar pengadilan keja- hatan perang yang digelar di Arusha (Tan-zania), namun hanya mampu menyerat 29 orang yang diadilli. Catatan : Berdasarkan modal Pengadilan Rwanda ini, akhirnya PBB menggelar pengadilan untuk penjahat-penjahat perang. Internasionalisasi pengadilan penjahat perang semakin menjadi penting dengan disetujuinya oleh 91 negara sebuah Statuta Roma 1998, sebuah langkah untuk membentuk ICC (International Criminal Court) yang permanen. Namun, banyak pengamat mengkritik pengadilan di Den Haag saja, lebih banyak gagal daripada suksesnya, apalagi model ICC.