Paper tentang Penagihan Pajak Ardiansyah 1201112521 Adm. Bisnis

1. PAPER
PRAKTIKUM KOMPUTER
&
ADM. PERPAJAKAN
Judul :
“PENAGIHAN PAJAK”
ARDIANSYAH
1201112521
ADMINISTRASI BISNIS
i

2. DAFTAR ISI
Daftar Isi
..........................................................................................................
ii
BAB 1
..........................................................................................................
1
Pendahuluan ..................................................................................
1
..........................................................................................................
2
Pembahasan ..................................................................................
2
..........................................................................................................
20
Kesimpulan
..................................................................................
20
Daftar Pustaka..........................................................................................................
21
BAB 2
BAB 3
ii

3. BAB 1
Pendahuluan
Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang tidak bisa hanya
menggantungkan dana dari pinjaman luar negeri saja, untuk itu Negara harus
menggali sumber-sumber dana lain terutama dari kemampuan sendiri. Di dalam
GBHN ditegaskan bahwa pembangunan nasional memerlukan investasi dalam
jumlah yang sangat besar, yang pelaksanaannya harus dilandaskan oleh kemampuan
sendiri, un tuk bantuan (pinjaman) luar negeri hanya merupakan cara terakhir
apabila kemampuan sendiri tidak mencukupi.
Hal semacam itu merupakan keinginan seluruh rakyat Indonesia demi mewujudkan
kemandirian bangsa dan Negara dalam membiayai kebutuhan pembangunan
nasional dan juga pembiayaan rutin pemerintah berdasarkan kemampuan sendiri.
Oleh karena itu peran aktif masyarakat harus selalu ditumbuhkan dengan
mendorong kesadaran pemahaman bahwa pembangunan adalah hasil kewajiban
dan tanggung jawab seluruh rakyat Negara ini.
Penerimaan pajak sebagai sumber dana utama dalam melaksanakan pembangunan.
Dimana penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan
Nilai (PPN), Pajak penjualan atas barang mewah(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan cukai,
pencairan tunggakan pajak, maupun pajak lain-lainnya.
Pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Semakin hari
peranan penerimaan pajak bagi pembiayaan pengeluaran umum/negara semakin
besar.
Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian
hak kepada Negara dalam memungut pajak, teori-teori tersebut antara lain adalah :
1. Teori asuransi : Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak
rakyatnya.oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai
suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori kepentingan : pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada
kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap,
makin tinggi pajak harus dibayar.
Dengan berdasarkan teori-teori tersebut maka Negara berhak untuk memungut
pajak dari masyarakat, dengan hasil dari pemungutan pajak tersebut maka Negara
mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan
pelayanan public sebagai timbal balik dari pajak yang dibayar oleh masyarakat.
1

4. BAB 2
Pembahasan
Direktorat Jenderal Pajak adalah lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk
melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap masyarakat
Wajib Pajak. Penagihan Pajak adalah salah satu fungsi penegakan hukum yang diberi
kewenangan oleh undang-undang perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Tujuan penagihan pajak adalah agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi
utang pajak dan biaya penagihan pajak. Agar tujuan penagihan pajak tersebut tercapai,
maka diperlukan serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh Jurusita Pajak mulai dari
tindakan penerbitan Surat Teguran atau sejenisnya,kemudian penyampaian surat paksa,
penyampaian surat perintah melakukan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan, penjualan
barang hasil penyitaan, sampai dengan tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri dan
penyanderaan.
Tindakan penagihan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan
perpajakan tidaklah harus tuntas dilakukan seluruhnya, namun urutanurutan tindakan
hanya dilanjutkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya. Misalnya saja
atas suatu utang pajak telah dilakukan tindakan penagihan sampai dengan penyampaian
Surat Paksa dan kemudian Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihannya,
maka kegiatan penagihan selesai sampai pada tindakan penyampaian Surat Paksa dan
tindakan penagihan selanjutnya yaitu penyampaian Surat Perintah Melakukan Penyitaan
tidak perlu dilakukan.
Serangkaian tindakan penagihan pajak telah diatur dengan prosedur dan urutan jangka
waktu yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila salah
satu prosedur penagihan pajak tidak dilalui sesuai peraturan perundang-undangan
perpajakan akan menimbulkan masalah berupa gugatan yang diajukan oleh Wajib Pajak
atau Penanggung Pajak terhadap tindakan penagihan pajak. Walaupun sesungguhnya,
gugatan dari pihak Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap tindakan penagihan pajak
yang telah dilakukan.
Direktorat Jenderal Pajak tidak akan mengganggu tindakan penagihan pajak
tersebut, namun akan berakibat bertambahnya beban pekerjaan yang harus diselesaikan
oleh seorang juru sita.Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), terdapat perubahan
signifikan terkait dengan tindakan penagihan pajak menyangkut utang pajak tahun 2008 dan
seterusnya. Sedangkan untuk utang pajak tahun 2007 dan sebelumnya masih berlaku
ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.
Perubahan mendasar terkait tindakan penagihan adalah tentang penentuan saat jatuh
tempo pembayaran utang pajak.
2

5. Saat Jatuh tempo pembayaran utang pajak adalah saat dimulainya tindakan
penagihan aktif yaitu dengan penerbitan Surat Teguran. Surat Teguran diterbitkan selambatlambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran utang
pajak. Sejalan dengan perubahan UU KUP terakhir melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, jatuh tempo
pembayaran utang pajak tidak lagi dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal ketetapan pajak
diterbitkan, tetapi tergantung dengan upaya penyelesaian sengketa dalam penetapan pajak
tersebut.
Surat Paksa diterbitkan dan disampaikan setelah 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat
Teguran. Jika Penanggung tidak melunasi utang pajak maka dilanjutkan penyampaian Surat
Perintah melakukan penyitaan dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam
dan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang harta milik Penanggung Pajak. Dalam
pemilihan objek sita terdapat berbagai kebijakan dan prosedur yang harus diikuti
tergantung dari jenis dan karakteristik objek sita tersebut.
Setelah Penyitaan dan Wajib Pajak tidak melunasi seluruh utang pajak dan biaya
penagihan pajak, maka dilanjutkan dengan penjualan objek sita, baik secara langsung
maupun melalui lelang. Apabila penjualan yang dilakukan melalui lelang adalah barang tidak
bergerak maka diperlukan pengumuman lelang setelah jangka waktu 14 hari sejak tanggal
penyitaan dan dilakukan pengumuman ke dua dalam jangka waktu setelah 10 (sepuluh) hari
kemudian. Kemudian setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari lelang dapat dilaksanakan.
Surat Perintah Penyitaan Seketika dan Sekaligus diterbitkan jika ada indikasi tertentu
sehingga Penanggung Pajak menghindari pembayaran utang pajak. Demikian juga upayaupaya lain dilakukan untuk memaksa Penanggung Pajak seperti Pencegahan dan
Penyanderaan.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah baik UU KUP dan Undang-Undang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa tidak hanya mengatur mengenai dasar penagihan pajak maupun
tindakan penagihan pajak. Namun, kedua undang-undang tersebut mengatur pula
mengenai hak Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan
Pajak apabila terdapat kesalahan dalam prosedur penagihan pajak dan mengatur pula
mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga apabila barang miliknya dilakukan
penyitaan oleh Jurusita dengan mengajukan sanggahan ke Pengadilan Negeri.
Dasar Penagihan Pajak
Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU KUP, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan
Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan
dasar penagihan pajak. Termasuk dalam pengertian ini adalah Surat Tagihan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan (STPPBB), untuk Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Ketetapan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea
3

6. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), serta Surat
Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB).
Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa disebutkan
pengertian Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi
berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat
sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan surat ketetapan pajak atau keputusan di atas
terdapat satu kesamaan yaitu adanya jumlah pajak yang masih harus di bayar. Jumlah yang
masih harus dibayar tersebut ditetapkan jatuh tempo pembayarannya. Jika sampai dengan
tanggal jatuh temponya jumlah pajak yang masih harus dibayar tersebut belum dilunasi oleh
penanggung pajak, maka akan menjadi tunggakan Pajak. Tunggakan pajak inilah yang
menjadi dasar penagihan pajak.
Jatuh Tempo pembayaran Pajak adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU KUP,
Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan,Surat Keputusan Pembetulan,
Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang
harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan. Dan bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka
waktu pelunasan tersebut dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Pengertian Penagihan Pajak
Penagihan Pajak menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:
”Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya
penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan
seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah
disita.”
istilah - istilah dalam penagihan pajak :
1.
Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan
seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 6 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2.
Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita
Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus,Surat Paksa, Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita,Pengumuman Lelang, Surat
Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain
yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak
melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
3.
Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang
diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk
melunasi utang pajaknya.
4

7. 4.
Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang
dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh
tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak,
dan Tahun Pajak.
5.
Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak
6.
Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya
lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
7.
Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung
Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundangundangan.
8.
Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang
pajak.
9.
Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
10.
Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga
secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
11.
Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
12.
Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat
Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangundangan lelang.
13.
Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak
tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
14.
Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak
dengan menempatkannya di tempat tertentu.
15.
Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi
tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
16.
Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi
berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat
sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
17.
Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan
pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan
yang bersangkutan.
PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS
Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan
Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan
Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
85/PMK.03/2010 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penagihan Seketika dan
Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada
Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh
utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
Penagihan Seketika dan Sekaligus diatur dalam Pasal 20 UU KUP, Pasal 6 UndangUndang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
5

8. 24/PMK.03/2008 tanggal 2 Februari 2008. Penagihan Seketika dan Sekaligus artinya adalah
tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak
tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari
semua jenis pajak, Masa Pajak,dan Tahun Pajak. Dalam kondisi normal, Penagihan
dilaksanakan setelah jatuh tempo pembayaran, didahului dengan penerbitan Surat Teguran,
dilanjutkan tindakan penagihan lainnya, namun dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut:
a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat
untuk itu;
b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam
rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang
dilakukannya di Indonesia;
c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha, atau
menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan
yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak ketiga atau terdapat tandatanda kepailitan, maka pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan
Sekaligus.
Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan secara
langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak. Dalam hal diketahui oleh Jurusita
Pajak bahwa barang milik Penanggung Pajak akan disita oleh pihak ketiga atau terdapat
tanda-tanda kepailitan, atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya,
memekarkan usaha, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya,
Jurusita Pajak segera melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus dengan melaksanakan
penyitaan terhadap sebagian besar barang milik Penanggung Pajak setelah Surat Paksa
diberitahukan.
Surat Teguran
Surat Teguran atau dapat juga disebut Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada
Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar
penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya
tindakan penagihan. Surat Teguran juga dimaksudkan agar Penanggung Pajak mempunyai
kesempatan sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari, sebelum dilakukan upaya
paksa dengan diterbitkannya Surat Paksa.
Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah
Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diatur bahwa
dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih dibayar dalam jangka waktu
yang telah ditentukan, pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih
dahulu menerbitkan Surat Teguran.
6

9. Penerbitan Surat Teguran dilakukan pada Seksi Penagihan, dengan prosedur sebagai
berikut:
1. Pelaksana pada Seksi Penagihan meneliti Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak
(STP)/ Surat Tagihan Bea (STB) yang harus diterbitkan Surat Teguran dalam Sistem
Administrasi Perpajakan dan meminta persetujuan Kepala Seksi dan kemudian diteruskan
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui Sistem Informasi DJP;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memeriksa usulan penerbitan Surat Teguran dan
memberikan persetujuan penerbitan melalui Sistem Informasi DJP
3. Pelaksana melihat Sistem Informasi DJP dan memeriksa persetujuan penerbitan Surat
Teguran dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak, mencetak Surat Teguran dan
menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan;
4. Kepala Seksi Penagihan meneliti, memaraf Surat Teguran, dan menugaskan kepada
Pelaksana untuk menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
5. Kepala kantor Pelayanan Pajak meneliti, menandatangani Surat Teguran, dan meneruskan
kepada pelaksana untuk disampaikan kepada Wajib Pajak;
6. Pelaksana meneliti Surat Teguran yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan
Pajak, menatausahakan, dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Subbag Umum.
Surat Paksa
Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak. Surat
Paksa diterbitkan dalam hal:
a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
surat lain yang sejenis;
b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan
persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
Dalam Surat Paksa terdapat 2 (dua) perintah. Perintah pertama ditujukan kepada
Penanggung Pajak agar melakukan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan dalam
jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam. Dan kepada Jurusita yang
melaksanakan Surat Paksa atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan
Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barangbarang milik Wajib Pajak/Penanggung
Pajak apabila dalam waktu 2 X 24 jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak.
Surat Paksa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2009
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010
dapat diterbitkan dalam hal:
a. Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau
b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan
persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Surat
Paksa kepada Penanggung Pajak. Dengan pernyataan artinya Surat Paksa harus dinyatakan
dengan cara dibacakan di depan Penanggung Pajak,dan Salinan Surat Paksa tersebut
diserahkan kepada Penanggung Pajak. Tata cara
7

10. ini sama seperti tata cara penyampaian putusan Hakim Pengadilan yang memiliki kekuatan
eksekutorial. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang
sama dengan grosse akta, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, maka pemberitahuan kepada Penanggung Pajak oleh Jurusita Pajak
dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak
menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
Selanjutnya salinan Surat Paksa diserahkan kepada Penanggung Pajak, sedangkan asli Surat
Paksa disimpan di kantor Pejabat
Beberapa Pengertian Terkait Penyitaan
Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa disebutkan bahwa
penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak guna
dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Tujuan dari tindakan penyitaan sesungguhnya tidak untuk melakukan
penjualan Barang Milik Penanggung Pajak, melainkan hanya untuk menguasai barang
Penanggung Pajak
sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Dengan demikian, sampai dengan saat
dilakukannya Penyitaan Wajib Pajak masih diberikan kesempatan untuk melakukan
pelunasan utang pajak dan secara persuasif dihimbau untuk melakukan pelunasan untuk
utang pajak dan biaya penagihan pajak.Akibat hukum dari penyitaan adalah beralihnya hak
kepemilikan atas barang Penanggung Pajak kepada Negara, sehingga selama dalam masa
penyitaan hak-hak kepemilikan barang Penanggung Pajak menjadi hilang. Karena penyitaan
berkaitan dengan pengurangan hak-hak asasi maka untuk melaksanakan penyitaan barang
milik Penanggung Pajak tersebut diperlukan suatu prosedur yang mengatur secara rinci,
jelas dan tegas yang meliputi status, nilai, serta tempat penyimpanan atau penitipan barang
sitaan milik Penanggung Pajak dengan tetap memberikan perlindungan kepentingan pihak
ketiga maupun masyarakat Wajib Pajak. Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Pajak
berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) yang diterbitkan oleh Pejabat
penerbit Surat Paksa.
Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan dilakukan apabila utang pajak tidak dilunasi
dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal Surat
Paksa diberitahukan kepada wajib Pajak.
Barang-barang yang dapat dijadikan objek sita dapat berupa:
a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito, tabungan,saldo
rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,obligasi, saham,
atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor
tertentu.Kapal dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak jika minimum isi kotor 20 M3
(dua puluh meter kubik).
Terkait objek sita atas barang-barang tertentu karena sifatnya yang khusus,diberikan
pengaturan tersendiri terkait tata cara penyitaannya. Barang-barang tersebut adalah:
- perhiasan emas, permata dan sejenisnya
8

11. - uang tunai termasuk mata uang asing
- kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank
- surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek
- surat berharga yang tidak diperdagangkan di bursa efek
- piutang
- penyertaan modal pada perusahaan lain
- Penyitaan Barang Tidak Bergerak Tanah dan bangunan
Barang-barang yang dikecualikan dari penyitaan
Pasal 15 ayat (1) UU PPSP mengatur mengenai barang bergerak milik Penanggung Pajak
yang dikecualikan dari penyitaan yaitu:
a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung
Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan
memasak yang berada di rumah, termasuk obat-obatan yang dipergunakan Penanggung
Pajak beserta keluarganya.
c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak alat-alat
yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan
atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah) atau jumlah lain yang ditetapkan Menteri Keuangan atau Kepala Daerah;
atau
f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang
menjadi tanggungannya.
Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. (SPMP) dan SPMP adalah
surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan. Apabila utang
pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat)
jam. Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat
waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan. Jangka
waktu ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Penanggung Pajak melunasi
utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa yang bersangkutan.
Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2
(dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat
dipercaya. Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan
penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuanyang berlaku. Untuk mempermudah tugas
Jurusita pemilihan saksi telah disiapkan sejak dari rencana melakukan penyitaan. Saksi yang
dipilih boleh sesama Jurusita, atasan atau Kepala Seksi Penagihan, atau dapat orang lain
yang ada di Seksi Penagihan. Selain untuk memudahkan koordinasi, saksi tersebut dapat
membantu kelancaran tugas penyitaan.
Sesuai Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 135 Tahun 2000 diatur bahwa dalam melaksanakan
penyitaan, Jurusita Pajak harus :
a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan
Ketentuan ini dimaksudkan agar memberikan kepastian bagi Penanggung Pajak bahwa
9

12. Jurusita memang benar-benar menjalankan penugasan yang berasal dari Pejabat, dan
Penanggung pajak dapat diyakinkan bahwa maksud dan tujuan penyitaan adalah untuk
pelunasan Utang Pajak Penanggung Pajak. Dalam kesempatan ini juga dijelaskan hak dan
kewajiban Penanggung Pajak sehubungan dengan kegiatan penyitaan ini, serta masih ada
kesempatan untuk Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan.
Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang
ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi. Berita Acara
Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada Penanggung Pajak dan masyarakat
bahwa penguasaan barang Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak
kepada Pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat
Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap.
Pengertian Pencegahan dan Penyanderaan
Pengertian Pencegahan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa dan kemudian ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor
137 Tahun 2000 adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak
tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam Pasal 1 angka
21 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan ditegaskan dalam Pasal 1
angka 4 yang dimaksud dengan Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu
kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
Syarat Pencegahan
Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diatur bahwa
Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah
utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan
diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
Dengan demikian, Pencegahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan
yang diterbitkan oleh Menteri atas permintaan Pejabat atau atasan Pejabat yang
bersangkutan.Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
menegaskan bahwa Pencegahan diperlukan sebagai salah satu upaya penagihan pajak.
Namun, agar pelaksanaan pencegahan tidak sewenang-wenang, maka pelaksanaan
pencegahan sebagai upaya penagihan pajak diberikan syarat-syarat,baik yang bersifat
kuantitatif, yakni harus memenuhi utang pajak dalam jumlah tertentu, maupun yang
bersifat kualitatif, yakni diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak sehingga
pencegahan hanya dilaksanakan secara sangat selektif dan hati-hati.
Syarat Penyanderaan.
Pasal 33 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan diatur lebih lanjut dalam
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 diatur mengenai persyaratan
penyanderaan yaitu:
- Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang
pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan
itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- Penyanderaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang
diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I.
10

13. D. Tata Cara Pencegahan dan Penyanderaan
1. Pencegahan
Pencegahan dilakukan berdasarkan permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri dari
Pejabat di tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Direktur Jenderal cq.
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan menyampaikan data-data sebagai berikut:
a. Data Penanggung Pajak
- Nama Wajib Pajak
- NPWP
- Alamat
- Nama Penanggung Pajak
- NPWP
- Alamat
- Jabatan
- Umur/Tanggal Lahir
- Jenis Kelamin
- Kewarganegaraan
- Nomor Identitas (Passport/KTP)
b. Pertimbangan/alasan dilakukannya pencegahan
c. Data pendukung, yaitu:
- Daftar kelengkapan data pencegahan
- Ikhtisar pencegahan ke luar negeri
- Fotokopi Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak (print out data tunggakan
pajak)
- Akta pendirian badan usaha dan perubahannya (khusus Wajib Pajak
Badan)
- Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan/Orang Pribadi terakhir Fotokopi permohonan NPWP
Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan
dicegah
Perpanjangan dilakukan berdasarkan permintaan perpanjangan pencegahan bepergian ke
luar negeri dari Kepala KPP/KPPBB di tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Direktur Jenderal
cq. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pencegahan
berakhir, dengan menyampaikan data-data
pendukung sebagai berikut:
a. ikhtisar pencegahan ke luar negeri
b. Fotokopi Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak (print out data tunggakan
pajak)
Pencabutan dilakukan berdasarkan permintaan pencabutan pencegahan bepergian ke luar
negeri dari Pejabat di tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Direktur Jenderal Pajak. Apabila
terdapat pembayaran oleh Wajib Pajak, maka segera dilakukan konfirmasi atas SSP lembar
ke-3 yang diterima KPP kepada Kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi atau Kantor
Pos). Hasil konfirmasi tersebut langsung diinformasikan ke Direktorat Pemeriksaan dan
Penagihan Pajak. Surat permintaan pencabutan pencegahan dibuat dengan menyertakan
data-data pendukung sebagai berikut:
a. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Pencegahannya
b. Fotokopi SSP/Bukti Pbk/Putusan Keberatan dan/atau Banding
c. Fotokopi MPN/MP3
11

14. d. Fotokopi Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak (print out data tunggakan
pajak)
Penyanderaan
a. Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh Kepala Kantor kepada Menteri Keuangan
melalui Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak
dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan
dengan memuat:
1) Identitas Penanggung Pajak yang akan disandera
2) Jumlah utang pajak yang belum dilunasi, disertai Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak
Penanggung Pajak yang bersangkutan sampai dengan tanggal usulan penyanderaan
(KP.RIKPA 4.3.1) dan upaya hukum yang
ditempuh Wajib Pajak/Penanggung Pajak (Keberatan/Peninjauan Kembali, Banding,
Gugatan, Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung).
3) Tindakan penagihan pajak, meliputi penagihan pajak persuasif dan represif, yang telah
dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak/Pajak Bumi dan Bangunan dan melampirkan
fotokopi Surat Paksa dan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa.
4) uraian tentang adanya petunjuk bahwa Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya dalam
pelunasan utang pajak, meliputi:
1. Penanggung Pajak tidak merespons himbauan untuk melunasi utang pajak;
2. Penanggung Pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi utang pajak baik sekaligus
maupun angsuran;
3. Penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk melunasi utang pajak;
4. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya atau berniat untuk
itu;
5. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam
rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang
dilakukannya di Indonesia;
.a. Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya,
atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
b. Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak
setelah menerima izin tertulis dari Menteri Keuangan,segera mengirimkan izin tertulis
tersebut kepada Kepala Kantor yang bersangkutan dengan kurir atau pos kilat tercatat atau
pos kilat khusus.
c. Kepala Kantor menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan seketika setelah diterimanya
izin tertulis dari Menteri Keuangan yang dikirim melalui Direktur Pemeriksaan, Penyidikan
dan Penagihan Pajak Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dengan menggunakan formulir
Surat Perintah Penyanderaan.
d. Jurusita Pajak menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan langsung kepada Penanggung
Pajak dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal
oleh Jurusita Pajak dan dapat
dipercaya.
e. Dalam melaksanakan penyanderaan Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian
atau Kejaksaan.
f. Dalam hal Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan,bersembunyi
12

15. atau melarikan diri, Jurusita Pajak melalui Kepala Kantor atau atasannya, dapat meminta
bantuan Kepolisian atau Kejaksaan untuk menghadirkan Penanggung Pajak yang tidak dapat
ditemukan tersebut.
g. Dalam hal Penanggung Pajak yang akan disandera berada di luar wilayah kerja Kepala
Kantor yang menerbitkan Surat Paksa, atau Penanggung Pajak yang akan disandera tersebut
melarikan diri atau bersembunyi ke luar wilayah kerja Kepala Kantor yang menerbitkan
Surat Paksa, maka Kepala Kantor dimaksud tetap dapat menerbitkan Surat Perintah
Penyanderaan, dan memerintahkan Jurusita Pajak untuk melaksanakan penyanderaan
terhadap Penanggung Pajak yang berada di luar wilayah kerjanya.
h. Dalam hal Penanggung Pajak yang akan disandera berada di luar wilayah kerja Kepala
Kantor yang menerbitkan Surat Paksa, Kepala Kantor dimaksud dapat meminta bantuan
kepada Kepala Kantor yang wilayah kerjanya merupakan tempat kedudukan, tempat
keberadaan, atau tempat persembunyian Penanggung Pajak yang akan disandera.
Jangka Waktu Pencegahan dan Penyanderaan
1. Pencegahan
Jangka waktu pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk
selama-lamanya 6 (enam) bulan.
2. Penyanderaan
Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Penanggung Pajak
ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6
(enam) bulan.
Penentuan lamanya penyanderaan didasarkan pada:
- perhitungan besarnya utang pajak
- besarnya jumlah harta yang disembunyikan
- hubungan harta yang disembunyikan tersebut dengan itikad tidak baik
Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya Izin perpanjangan jangka waktu
penyanderaan dapat sekaligus diberikan oleh Menteri Keuangan yang berwenang pada
waktu memberikan izin penyanderaan.Apabila izin perpanjangan penyanderaan sekaligus
diberikan maka tidak diperlukan permohonan izin baru.
Lelang
Dalam penjelasan pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa tindakan penagihan selanjutnya
setelah dilakukan penyitaan terhadap asset Wajib Pajak atau Penanggung Pajak adalah
pelaksanaan lelang. Terhadap asset Penanggung Pajak yang telah dilakukan Penyitaan
berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita, apabila telah melampaui waktu 14 (empat belas)
hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak
dan biaya Penagihan Pajak,Pejabat melakukan penjualan barang sitaan. Penjualan barang
sitaan pada dasarnya dilakukan dengan melalui lelang di muka umum.
Lelang menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan
dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Sementara
pelaksanaan penjualan lelang dilakukan oleh Kantor Lelang.
13

16. Syarat-syarat Lelang
Syarat lelang adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan lelang, hal tersebut
diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 diatur bahwa
Penjual/Pemilik Barang dapat mengajukan syarat-syarat lelang tambahan sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. jangka waktu bagi peserta lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan
dilelang;
b. jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; dan/atau
c. jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang (aanwijzing).
Pelaksanaan Lelang
Adapun pelaksanaan lelang dilakukan dengan uraian sebagai berikut:
a. Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14
(empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
b. Kepala Kantor bertindak sebagai penjual barang yang disita mengajukan permohonan
lelang kepada Kantor Lelang sebelum pelaksanaan lelang.
c. Kepala Kantor menentukan nilai limit dan diserahkan kepada Pejabat Lelang selambatlambatnya pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang.
d. Kepala Kantor atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk:
- menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang apabila harga penawaran yang
diajukan oleh calon pembeli lebih rendah dari harga limit yang ditentukan,
- menghentikan lelang apabila hasil lelang sudah cukup untuk melunasi utang pajak dan atau
biaya penagihan pajak,
- menandatangani asli Risalah Lelang
e. Kepala Kantor, Kepala Seksi Penagihan dan Jurusita Pajak, termasuk istri,keluarga sedarah
dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat; tidak diperbolehkan membeli
barang sitaan yang dilelang.
f. Lelang tetap dapat dilaksanakan meskipun:
- Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan keberatan,
- Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak hadir.
g. Lelang tidak dilaksanakan dalam hal:
- Wajib Pajak/ Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak
- Terdapat putusan pengadilan
- Objek lelang musnah
h. Pejabat harus menghentikan pelaksanaan lelang meskipun barang yang akan dilelang
masih ada apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya
penagihan pajak dan utang pajak. Sisa barang dan kelebihan hasil lelang harus dikembalikan
kepada Penanggung Pajak paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan lelang.
i. Penggunaan hasil lelang terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan
sisanya untuk membayar utang pajak.
j. Biaya penagihan pajak ditambah 1% dari:
- Hasil penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang
- Pokok lelang dari penjualan secara lelang.
14

17. Pembatalan Lelang
Pembatalan lelang berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
174/PMK.06/2010 diatur bahwa lelang hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual
atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum. Pembatalan lelang
dengan putusan/penetapan pengadilan disampaikan secara tertulis dan harus sudah
diterima oleh Pejabat Lelang paling lama sebelum lelang dimulai. Dalam hal terjadi
pembatalan sebelum lelang, Penjual dan Pejabat Lelang harus mengumumkan kepada
Peserta Lelang pada saat pelaksanaan lelang. Pembatalan lelang atas permintaan Penjual
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi
Penjual.
Pembatalan lelang disampaikan secara tertulis dan sudah harus diterima oleh Pejabat Lelang
paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi pembatalan sebelum lelang, Penjual
harus mengumumkan pembatalan pelaksanaan, paling lama 2 (dua) hari sebelum
pelaksanaan lelang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Pengumuman pembatalan pelaksanaan lelang harus diumumkan dalam surat kabar harian
yang sama dalam hal Pengumuman Lelang dilakukan melalui surat kabar harian. Pembatalan
lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal:
a. SKT untuk pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan belum ada;
b. barang yang akan dilelang dalam status sita pidana, khusus Lelang Eksekusi;
c. terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT
dari pihak lain selain debitor/suami atau istri debitor/tereksekusi;
d. barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi/sita pidana, khusus
Lelang Noneksekusi;
e. tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data
pada dokumen persyaratan lelang;
f. Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada
Pejabat Lelang;
g. Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan lelang, kecuali lelang yang dilakukan melalui
internet;
h. Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan;
i. keadaan memaksa (force majeur)/kahar;
j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan surat
penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atau
k. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang.
15

18. Pengertian Penghapusan Piutang Pajak
Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan. Sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.03/2002 mengatur
mengenai piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah:
1. piutang pajak yang tercantum dalam:
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT),
b. Surat Ketetapan Pajak (SKP),
c. Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT),
d. Surat Tagihan Pajak (STP),
e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
f. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),
g. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB),
h. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan
(SKBKBT),
i. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB),dan
j. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding,yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
2. Piutang pajak yang menurut data administrasi tidak dapat atau tidak mungkin
ditagih lagi, disebabkan karena:
a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan
tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan,
b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi,
c. hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa; atau
d. sebab lain sesuai hasil penelitian.
3. Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi Kantor Pelayanan Pajak
atau Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih
lagi, disebabkan karena:
a. Wajib Pajak bubar, likuidasi , atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris,pemegang
saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau
likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa
kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau
Pemerintah Daerah setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada
papan pengumuman atau media massa;
d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau
e. sebab lain sesuai hasil penelitian
16

19. E. Syarat-syarat Penghapusan Piutang Pajak
Penghapusan piutang pajak dapat dilakukan dalam hal hak menagih Direktorat Jenderal
Pajak telah melampaui jangka waktu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.
Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak
mungkin ditagih lagi, Direktorat Jenderal Pajak wajib dilakukan penelitian setempat atau
penelitian administrasi dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian. Laporan
Hasil Penelitian tersebut harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak
yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak
dapat ditagih lagi sehingga diusulkan untuk dihapus.
Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil
Penelitian dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak setiap akhir tahun takwim menyusun Daftar
Usulan Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian. Usulan
Penghapusan Piutang Pajak setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya. Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang
telah diteliti kepada Direktur Jenderal Pajak.
STP bunga penagihan
Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga/Denda Penagihan bisa dikatakan sebagai bunga atas bunga,
kenapa? karena dasar pengenaan STP adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang dalam nilai ketetapan
tersebut telah mengandung unsur sanksi administrasi berupa bunga.
STP Bunga/Denda Penagihan adalah timbul apabila : i) pajak yang masih harus dibayar pada
saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, ii) Wajib Pajak diperbolehkan
mengangsur atau menunda pembayaran/pelunasan utang pajak, iii) Dalam hal keberatan
Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan iv) Dalam hal permohonan banding ditolak
atau dikabulkan sebagian.
Dasar hukum pengenaan STP Bunga/Denda Penagihan
1. Pasal 19 Ayat (1)
“Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih
harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas
jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh
tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak,
dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”
2. Pasal 19 Ayat (2)
“Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga
dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah
pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”
17

20. 3. Pasal 25 ayat (9)
“Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai
sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan”
4. Pasal 27 Ayat (5d)
“Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai
sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan”
Berdasarkan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 25/PJ/2008 Tentang Bentuk
Dan Isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak, bagian petunjuk
pengisian nota perhitungan STP Bunga/Denda Penagihan, peruntukan Pasal 19 ayat (1) KUP
dan Pasal 19 Ayat (2) KUP adalah untuk menghitung STP Bunga Penagihan dari SKPKB atau
SKPKBT yang terlambat dan/atau kurang bayar atau mendapat ijin untuk mengangsur atau
menunda pembayaran/pelunasan utang pajak atau SK Keberatan, Put.Banding dan
Put.Peninjauan Kembali tahun pajak sebelum tahun 2008. Sedangkan Pasal 25 Ayat (9) KUP
dan Pasal 27 Ayat (5d) KUP adalah untuk mengenakan denda atas Surat Keputusan
Keberatan tahun pajak 2008 dst. atau Putusan Banding tahun pajak 2008 dst. yang ditolak
atau diterima sebagian.
Saat jatuh tempo pembayaran pajak adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKPKB
atau SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan
Kembali. Tarif sanksi bunga adalah 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang
dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal
diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Jika jumlah bulan untuk menghitung sanksi bunga dalam SKP/STP adalah maksimal 24
bulan, maka dalam menghitungan sanksi bunga penagihan jumlah bulan yang dapat
diperhitungkan tidak dibatasi, artinya dapat lebih dari 24 bulan tergantung kapan Wajib
Pajak melunasi utang pajaknya atau kapan pengenaan sanksi bunga tersebut dibuat. Saat
pembuatan STP Bunga Penagihan adalah Bulan Juni dan Desember dalam setiap satu tahun
dua kali.
Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU No. Tahun 2009 tentang KUP pengenaan sanksi bunga
penagihan hanya dapat dikenakan kepada SKPKB atau SKPKBT, SK Keberatan, SK
Pembetulan, Put. Banding dan Put. Peninjauan Kembali, sedangkan atas STP (misal atas STP
Pasal 25) tidak dapat dikenakan sanksi bunga penagihan.
contoh :
Apabila Wajib Pajak Kurang/Tidak membayar tagihan pajak pada waktunya, mengangsur
atau menunda pembayaran, maka dikenakan bunga sebesar 2 persen sebulan
Contoh : NEXT PAGE
18

21. -
Atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Surat Ketetapan Pajak Penghasilan ( SKP PPh )
Pajak yang terutang atau ditagih sebesar Rp 200.000 . SKP diterbitkan tanggal 10
Oktober 1996. Harus dilunasi paling lambat tanggal 10 November 1996, tetapi baru
dibayar sejumlah Rp 120.000 pada tanggal 1 November 1996 Sampai tanggal batas
waktu pembayaran ( 10 November 1996 ) terakhir sisa tagihan tidak dibayar lagi oleh
Wajib Pajak
Pada tanggal 18 November 1996 diterbitkan Surat Tagihan Pajak oleh Direktur Jenderal
Pajak
( Kepala KPP ) sebagai berikut:
Pajak terutang
200.000
Dibayar pada waktunya120.000
---------Kurang dibayar
80.000
-
Bunga :
Dihitung satu bulan = 1 x 2% x Rp 80.000 = Rp 1.600
Bunga tersebut ditagih dengan STP.
-
Atas jumlah pajak yang terlambat dibayar
Dasarnya sama dengan contoh diatas ( a )
Dibayar penuh tapi terlambat , misalnya dibayar tanggal 20 November 1996 . Tanggal 24
November 1996 diterbitkan STP. Bunga terutang dalam Surat Tagihan Pajak dihitung
satu bulan.
= 1 x 2 % x 200.000 = 4.000
-
Atas jumlah pajak yang kurang dan terlambat dibayar
Dasarnya sama dengan contoh ( a )
Dibayar sejumlah 120.000 pada tanggal 20 November 1996 . tanggal 24 November 1996
diterbitkan STP. Bunga terhitung satu bulan = 1 x 2 % x 200.000 = 4.000
-
Dalam hal Wajib Pajak mengangsur jumlah pajaknya juga dikenakan bunga sebesar 2 %
sebulan.
-
Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT dan ternyata
perhitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat
(5) kurang dari jumlah pajak sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran
pajak tersebut dikenakan bunga 2 % sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya
kewajiban menyampaikan SPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b
sampai dengan hari dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.
19

22. BAB 3
Kesimpulan
Pajak merupakan sumber dana Negara yang bersumber dari dalam negeri, berbagai macam
pajak yang terdapat saat ini mulai dari pajak penghasilan/pendapatan, pajak bumi dan
bangunan dan lain sebagainya, namun dari sekian banyak itu juga menyisakan banyak
kendala terutama di dalam pelaksanaan penagihannya.
Macam-macam kendala itu terdapat di kedua belah pihak antara penagih dan si tertagih,
agar semua kendala itu dapat teratasi maka diharapkan Negara lebih memaksimalkan
kinerja pihak penagih pajak dalam hal ini pemerintah melalui KPP, selain itu juga peraturan
yang ada seperti undang-undang yang berlaku harus benar-benar di tegakkan dan jangan
berat sebelah, dengan demikian harapan akan terjadinya perubahan dari cara pandang
masyarakat terhadap pemerintah akan terwujud, jika itu sudah terjadi maka dengan
sendirinya mayarakat akan timbul kesadaran untuk membayar pajak.
20

23. Daftar Pustaka
http://www.google.co.id
http://satudpajak2011.blogspot.com/2012/06/penagihan-pajak.html
sumber : Bahan ajar Sistem Aplikasi Perpajakn Modern
UU KUP No. 28 tahun 2007
21