Successfully reported this slideshow.
ByEddy Leks, SH., ACIArbManaging Partner of Leks&Co
• Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-  Pokok Agraria• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ...
Jenis-jenis Hak atas Tanah  Hak Milik  Hak Guna Usaha  Hak Guna Bangunan  Hak Pakai  Hak Sewa
Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.(Pasal 20 UUPA)
HAK PAKAI PEMEGANG HAK MILIKBERWENANGMEMBERIKAN             HAK GUNA             BANGUNAN
Hanya dapat dimiliki oleh                              Warga Negara Indonesia                               Tidak dapat di...
• Bank-bank yang                         didirikan oleh Negara                       • Perkumpulan Koperasi               ...
Peralihan Atas Hak Milik dapat terjadi karena:•Jual Beli•Tukar menukar•Penghibahan•Pemberian dengan wasiat:
Tanah jatuh kepada Negara:              Karena pencabutan hak untuk              kepentingan umum              Karena pe...
Hak yang diberikan oleh Negara kepada sebuah     badan usaha untuk   melakukan kegiatan usahanya di Indonesia
 Warga Negara Indonesia Badan hukum yang didirikan  menurut hukum Indonesia dan  berkedudukan di Indonesia
 Paling lama 25 tahun Perusahaan yang memerlukan waktu lebih  lama, diberikan waktu 35 tahun Atas permintaan pemegang h...
Diberikan dengan keputusan pemberian             hak oleh Menteri atau pejabat yang             ditunjuk              Dida...
Pembebanan Hak Guna Usaha   HGU dapat dijadikan jaminan uang dengan    dibebani Hak Tanggungan   Hak tanggungan hapus ke...
 Membayar uang pemasukan kepada Negara;             Melaksanakan usaha              pertanian, perkebunan, perikanan ata...
 Memelihara kesuburan tanah, mencegah              kerusakan sumber daya alam dan menjagaKewajiban     kelestarian lingku...
 Menguasai dan mempergunakan tanah             yang diberikan dengan HGU untuk   Hak       melaksanakan bidang usahaPemeg...
 Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan  dalam keputusan pemberian atau  perpanjangannya; Dibatalkan haknya ole...
DEFINISI
Yang dapat menjadi pemegang HGB Warga Negara Indonesia Badan hukum yang didirikan menurut hukum  Indonesia dan berkedudu...
Tanah Negara;   Tanah               Tanah Hakyang dapat               Pengelolaan diberikan    HGB             Tanah Hak M...
HGB atas tanah Negara diberikan dengan             keputusan pemberian hak oleh Menteri atau             pejabatTerjadinya...
HGB atas tanah Negara atau atas tanah Hak             Pengelolaan terjadi sejak didaftar oleh             Kantor Pertanaha...
Pemberian HGB atas tanah Hak Milik wajibTerjadinya   didaftarkan pada Kantor Pertanahan  HGB
Perpanjangan HGB atas tanah Negara dapat dilakukandengan syarat: Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai  dengan k...
Pembebanan Hak Guna Bangunan      Dibebani Hak TanggunganHak Tanggungan hapus dengan hapusnya         Hak Guna Bangunan
Jual beli             Tukar menukarPeralihan  HGB       Penyertaan dalam                 modal                 Hibah      ...
PERALIHAN          Wajib didaftarkan pada Kantor     HGB                      Pertanahan Peralihan HGB karena jual beli ke...
Harus dibuktikan  Peralihan HGB karena       dengan surat wasiat        pewarisan           atau surat keterangan         ...
Hapusnya Hak Guna Bangunan  Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam   keputusan pemberian atau perpanjangan...
Hapusnya Hak Guna Bangunan  Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak   Pengelolaan atau pemegang Hak Milik se...
Hapusnya Hak Guna Bangunan          Ditelantarkan (hak atas tanah tidak digunakan           sesuai dengan sifat, tujuan d...
Hak Pakai adalah Hak untuk menggunakan dan/ataumemungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung olehnegara atau tanah mili...
• Warga Negara Indonesia;Siapakah     • Orang asing yangyang dapat     berkedudukan di Indonesia;mempunyai    • Badan huku...
Tanah NegaraTanah yang   dapat             Tanah Hak Pengelolaan diberikanHak Pakai               Tanah Hak Milik
Terjadinya Hak Pakai                                      Keputusan pemberian hakAtas tanah Negara      diberikan      ole...
KAPANKAH HAK PAKAIATAS TANAH BERLAKU?
Tanah Negara &            Didaftar oleh Kantor  Tanah Hak       SEJAK   Pertanahan dalam buku  Pengelolaan             tan...
• Paling lama 25 tahun            • Perpanjangan paling lama Jangka       20 tahun, atau Waktu      • Diberikan untuk jang...
Hak Pakai untuk jangka waktu yang tidak tertentu diberikan kepadaDepartemen,                                              ...
• Tanahnya masihPerpanjangan atas     dipergunakan denganHak Pakai atas        baik sesuai dengan                      kea...
Kewajiban Pemegang Hak Pakai:Membayar uang pemasukanMenggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratannyaMem...
 Jual beli                       TukarPeralihan   Terjadi     menukarHak Pakai   karena     Penyertaan                 ...
Pembebanan Hak Pakai       Hak Pakai atas Tanah Negara dan Tanah Hak        Pengelolaan dapat dijadikan jaminan utang den...
Hak Kepemilikan atas Satuan Rumah Susun                Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun                yang bersifat peor...
Hak atas bagian   bersama                  Dihitung berdasarkanHak atas benda     Nilai Perbandingan  bersama          Pro...
Satuan Rumah Susun                                                              diatas   tanah   Hak                      ...
Sertifikat Hak Milik terdiri atas:   Salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah bersama;   Gambar denah lantai pad...
Diterbitkan oleh Badan                        Pertanahan Kabupaten/Kota Sertifikat Hak MilikSatuan Rumah Susun            ...
 Warganegara Indonesia;              Orang asing yang               berkedudukan di Siapakah      Indonesia;            ...
Penyewa harus membayar sejumlah uang sebagai sewaPembayaran uang sewa dapat dilakukan:   •   Satu kali atau pada tiap-ti...
Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 40 tahun 2007)
Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 40 tahun 2007)           Menurut     Pasal    7   Undang-Undang     Perseroan     ...
Ya.                      Hak Guna    Apakah       Bangunan, Hak Guna  Perusahaan            Usaha,dapat memiliki          ...
Yayasan (Undang-undang 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan)             Adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan           ...
Yayasan (Undang-undang 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan)           Yayasan memperoleh status Badan Hukum setelah akta        ...
Yayasan (Undang-undang 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan)            Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk            m...
Ya.                 Hak Guna Bangunan,Apakah Yayasan   Hak Guna Usaha,dapat memiliki   Hak Sewa , Hak PakaiHak atas tanah ...
Tanah Girik          Istilah popular dari tanah adat atau              tanah-tanah lain yang belum          dikonversi men...
Bagaimana sebenarnya status Tanah Girik?
Girik bukan merupakan bukti hak kepemilikan hak atastanah, tetapi hanya bukti penguasaan atas tanah dan pembayaranpajak at...
Bagaimana Dengan Hak atas Tanah pada jaman            Kolonial Belanda?
Konversi Tanah   Perubahan hak yang lama menjadi suatu hak   baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria.   Sejak berlakuny...
Bagaimana tanah girik dapat memperoleh sertifikat?   Mendapatkan Surat Rekomendasi dari Lurah/Camat;   Membuat surat tid...
“Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh                pemerintah secara terus menerus,Pendaftaran     berkesinambungan da...
Tujuan pendaftaran tanah Memberikan kepastian hukum kepada pemegang  hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun  dan...
• Bidang-bidang tanah yang                dipunyai dengan hak milik, hak                guna usaha, hak guna bangunan     ...
Kegiatan pendaftaran                    tanah untuk pertama                    kaliPelaksanaanpendaftaran tanahmeliputi   ...
Kegiatan pendaftaran tanah untukpertama kali meliputi: Pengumpulan dan pengolahan data fisik Pembuktian hak dan pembukua...
Kegiatan pemeliharaan datapendaftaran tanah meliputi: Pendaftaran peralihan dan pembebanan  hak; Pendaftaran perubahan d...
Perpanjangan Jangka Waktu Hak Atas TanahPendaftaran perpanjangan jangka waktu hak atas tanahdilakukan dengan mencatatnya p...
Bea Perolehan Hak atas           Tanah dan Bangunan           adalah Pajak yangDEFINISI           dikenakan atas BPHTB    ...
Objek BPHTB              Perolehan Hak atas Tanah dan atau              Bangunan
Pemindahan hak terjadi karena:• Jual beli;                • Penunjukan pembeli dalam• Tukar menukar;              lelang;•...
Subjek Pajak yang tidak dikenakan BPHTB      • Perwakilan diplomatik dan konsulat;      • Negara untuk pembangunan guna ke...
5% dari Tarif   Nilai PerolehanBPHTB     Objek Pajak           Kena Pajak
Dasar Pengenaan BPHTB•   Tukar menukar Hibah•   Hibah wasiat•   Waris•   Pemasukan dalam perseroan•   Pemisahan hak yang  ...
Dasar Pengenaan BPHTB•   Penggabungan usaha•   Peleburan usaha                                    Nilai Pasar•   Pemekaran...
Jika NJOP tidak diketahui atau lebih rendah daripadaNJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumidan Bangunan pada tahun ...
Saat terutangnya BPHTB   • Pemasukan dalam perseroan     atau badan hukum lainnya   • Hibah wasiat   • Hibah              ...
Saat terutangnya BPHTB   • Pemberian hak baru diluar    sejak tanggal     pelepasan hak               diterbitkannya   • P...
Saat terutangnya BPHTB                         Sejak tanggal yang bersangkutan Waris                         mendaftarkan ...
Pada saat terutangnya BPHTB oleh pembeli tanah, makapenjual     wajib   membayar   Pajak   Penghasilan    AtasPenghasilan...
If you have any legal concerns, please do not hesitate to contact ourlaw office at:Leks&CoJakartaMenara Palma 17 Floor, Su...
Hak-Hak Atas Tanah Terkait Aset Perusahaan dan Yayasan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hak-Hak Atas Tanah Terkait Aset Perusahaan dan Yayasan

21,712 views

Published on

Published in: Business

Hak-Hak Atas Tanah Terkait Aset Perusahaan dan Yayasan

  1. 1. ByEddy Leks, SH., ACIArbManaging Partner of Leks&Co
  2. 2. • Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah• Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas• Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan
  3. 3. Jenis-jenis Hak atas Tanah Hak Milik Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan Hak Pakai Hak Sewa
  4. 4. Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.(Pasal 20 UUPA)
  5. 5. HAK PAKAI PEMEGANG HAK MILIKBERWENANGMEMBERIKAN HAK GUNA BANGUNAN
  6. 6. Hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia Tidak dapat dimiliki oleh Warga Negara Asing dan badan hukumBadan Hukum yang dapat memegang Hak Milik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963
  7. 7. • Bank-bank yang didirikan oleh Negara • Perkumpulan Koperasi Pertanian; • Badan-badanBadan Hukum yang dapat keagamaan yangmemegang ditunjuk oleh Menteri Pertanahan atauHak Milik Agraria untuk keperluan keagamaan • Badan badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian atau Agraria
  8. 8. Peralihan Atas Hak Milik dapat terjadi karena:•Jual Beli•Tukar menukar•Penghibahan•Pemberian dengan wasiat:
  9. 9. Tanah jatuh kepada Negara: Karena pencabutan hak untuk kepentingan umum Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya Karena ditelantarkan (hak atas tanah tidak digunakan sesuai dengan Hak Milik sifat, tujuan dan keadaannya)dapat hapus Tanah jatuh ke tangan orang asing secara melawan hukum Tanahnya musnah
  10. 10. Hak yang diberikan oleh Negara kepada sebuah badan usaha untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia
  11. 11.  Warga Negara Indonesia Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
  12. 12.  Paling lama 25 tahun Perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama, diberikan waktu 35 tahun Atas permintaan pemegang hak, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 25 tahun.
  13. 13. Diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk Didaftarkan dalam buku tanah padaTerjadinya Kantor Pertanahan. HGU Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang HGU, diberikan sertifikat hak atas tanah
  14. 14. Pembebanan Hak Guna Usaha  HGU dapat dijadikan jaminan uang dengan dibebani Hak Tanggungan  Hak tanggungan hapus ketika HGU hapus.
  15. 15.  Membayar uang pemasukan kepada Negara;  Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakanKewajiban sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimanaPemegang HGU ditetapkan;  Mengusahakan sendiri tanah HGU dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis;  Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas yang ada di dalam areal HGU
  16. 16.  Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjagaKewajiban kelestarian lingkungan hidup;Pemegang  Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun HGU mengenai penggunaan HGU;  Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGU kepada Negara sesudah Hak Guna Usaha tersebut hapus;  Menyerahkan sertifikat HGU yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan
  17. 17.  Menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan HGU untuk Hak melaksanakan bidang usahaPemegang  Penguasaan dan penggunaan sumberHak Guna air dan sumber daya alam lainnya di Usaha atas tanah yang diberikan
  18. 18.  Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya; Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan
  19. 19. DEFINISI
  20. 20. Yang dapat menjadi pemegang HGB Warga Negara Indonesia Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
  21. 21. Tanah Negara; Tanah Tanah Hakyang dapat Pengelolaan diberikan HGB Tanah Hak Milik
  22. 22. HGB atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabatTerjadinya HGB atas tanah Hak Pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri HGB atau pejabat Pemberian HGB didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan
  23. 23. HGB atas tanah Negara atau atas tanah Hak Pengelolaan terjadi sejak didaftar oleh Kantor PertanahanTerjadinya Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang HGB HGB diberikan sertifikat hak atas tanah HGB atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
  24. 24. Pemberian HGB atas tanah Hak Milik wajibTerjadinya didaftarkan pada Kantor Pertanahan HGB
  25. 25. Perpanjangan HGB atas tanah Negara dapat dilakukandengan syarat: Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak Tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan
  26. 26. Pembebanan Hak Guna Bangunan Dibebani Hak TanggunganHak Tanggungan hapus dengan hapusnya Hak Guna Bangunan
  27. 27. Jual beli Tukar menukarPeralihan HGB Penyertaan dalam modal Hibah Pewarisan
  28. 28. PERALIHAN Wajib didaftarkan pada Kantor HGB Pertanahan Peralihan HGB karena jual beli kecuali jual beli Diaktakan oleh Pejabat melalui lelang, Pembuat Akta Tanah tukar menukar,penyertaan dalammodal dan hibah
  29. 29. Harus dibuktikan Peralihan HGB karena dengan surat wasiat pewarisan atau surat keterangan waris yang dibuat instansi berwenangPeralihan HGB atas tanah Harus dengan Hak Pengelolaan persetujuan tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan Harus dengan persetujuan tertulis dari Peralihan HGB atas tanah pemegang Hak Milik Hak Milik yang bersangkutan
  30. 30. Hapusnya Hak Guna Bangunan  Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan atau dalam perjanjian pemberiannya  Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir
  31. 31. Hapusnya Hak Guna Bangunan  Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktu berakhir, karena:  Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak  Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban- kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian HGB antara pemegang HGB dan Hak Milik  Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
  32. 32. Hapusnya Hak Guna Bangunan  Ditelantarkan (hak atas tanah tidak digunakan sesuai dengan sifat, tujuan dan keadaannya)  Tanahnya musnah  Pemegang HGB tidak lagi memenuhi syarat menjadi pemegang HGB
  33. 33. Hak Pakai adalah Hak untuk menggunakan dan/ataumemungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung olehnegara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenangdan kewajiban yang ditentukan dalam keputusanpemberiannya oleh pejabat yang berwenang atau dalamperjanjian tanahnya.
  34. 34. • Warga Negara Indonesia;Siapakah • Orang asing yangyang dapat berkedudukan di Indonesia;mempunyai • Badan hukum yang didirikanHak Pakai? menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; • Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
  35. 35. Tanah NegaraTanah yang dapat Tanah Hak Pengelolaan diberikanHak Pakai Tanah Hak Milik
  36. 36. Terjadinya Hak Pakai Keputusan pemberian hakAtas tanah Negara diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk Atas Hak diberikan Keputusan pemberian hak Pengelolaan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk
  37. 37. KAPANKAH HAK PAKAIATAS TANAH BERLAKU?
  38. 38. Tanah Negara & Didaftar oleh Kantor Tanah Hak SEJAK Pertanahan dalam buku Pengelolaan tanah Pemberian tanah oleh pemegang Hak MilikTanah Hak Milik SEJAK dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
  39. 39. • Paling lama 25 tahun • Perpanjangan paling lama Jangka 20 tahun, atau Waktu • Diberikan untuk jangkaHak Pakai waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.
  40. 40. Hak Pakai untuk jangka waktu yang tidak tertentu diberikan kepadaDepartemen, Badan PerwakilanLembaga Negara asing keagamaanPemerintah Non dan Perwakilan dan badanDepartemen dan badan sosialPemerintah internasionalDaerah
  41. 41. • Tanahnya masihPerpanjangan atas dipergunakan denganHak Pakai atas baik sesuai dengan keadaan, sifat dantanah Negara tujuan pemberian hakdapat dilakukan tersebut;jika memenuhi • Syarat-syaratsyarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan • Pemegang hak masih memenuhi syarat
  42. 42. Kewajiban Pemegang Hak Pakai:Membayar uang pemasukanMenggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratannyaMemelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada diatasnyaMenyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Pakai kepada Negara sesudah hak tersebut hapusMenyerahkan sertifikat Hak Pakai yang telah hapus ke Kantor Pertanahan.
  43. 43.  Jual beli  TukarPeralihan Terjadi menukarHak Pakai karena  Penyertaan dalam modal  Hibah  Pewarisan
  44. 44. Pembebanan Hak Pakai  Hak Pakai atas Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan.  Hak Tanggungan hapus dengan hapusnya Hak Pakai
  45. 45. Hak Kepemilikan atas Satuan Rumah Susun Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersifat peorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
  46. 46. Hak atas bagian bersama Dihitung berdasarkanHak atas benda Nilai Perbandingan bersama Proporsional (NPP)Hak atas tanah bersama
  47. 47. Satuan Rumah Susun diatas tanah Hak Milik, HGB atau Hak Pakai diatas Tanah Negara Sertifikat Hak Milik Tanda BuktiSatuan Rumah Susun Atas HGB atau Hak Pakai diatas Tanah Hak PengelolaanSertifikat Hak Milik tersebut hanya diterbitkan bagi setiaporang yang memenuhi syarat pemegang Hak Atas Tanah
  48. 48. Sertifikat Hak Milik terdiri atas:  Salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah bersama;  Gambar denah lantai pada tingkat rumah susun bersangkutan yang menunjukkan satuan rumah susun yang dimiliki;  Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama
  49. 49. Diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten/Kota Sertifikat Hak MilikSatuan Rumah Susun Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan
  50. 50.  Warganegara Indonesia;  Orang asing yang berkedudukan di Siapakah Indonesia;  Badan hukum yangyang dapat didirikan menurut menjadi hukum Indonesia danpemegang berkedudukan diHak Sewa? Indonesia;  Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
  51. 51. Penyewa harus membayar sejumlah uang sebagai sewaPembayaran uang sewa dapat dilakukan: • Satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu; • Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan
  52. 52. Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 40 tahun 2007)
  53. 53. Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 40 tahun 2007) Menurut Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebuah Perseroan memperoleh status Badan Hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan Perseroan
  54. 54. Ya. Hak Guna Apakah Bangunan, Hak Guna Perusahaan Usaha,dapat memiliki Hak Sewa , Hak Pakai.Hak atas tanah Dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
  55. 55. Yayasan (Undang-undang 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan) Adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota
  56. 56. Yayasan (Undang-undang 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan) Yayasan memperoleh status Badan Hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri
  57. 57. Yayasan (Undang-undang 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha
  58. 58. Ya. Hak Guna Bangunan,Apakah Yayasan Hak Guna Usaha,dapat memiliki Hak Sewa , Hak PakaiHak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
  59. 59. Tanah Girik Istilah popular dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum dikonversi menjadi salah satu tanah hak tertentu dan belum didaftarkan atau disertifikatkan pada Badan Pertanahan Nasional
  60. 60. Bagaimana sebenarnya status Tanah Girik?
  61. 61. Girik bukan merupakan bukti hak kepemilikan hak atastanah, tetapi hanya bukti penguasaan atas tanah dan pembayaranpajak atas tanah tersebut.
  62. 62. Bagaimana Dengan Hak atas Tanah pada jaman Kolonial Belanda?
  63. 63. Konversi Tanah Perubahan hak yang lama menjadi suatu hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah- Tanah Partikelir, hak-hak atas tanah partikelir tersebut hapus serentak menjadi tanah Negara.
  64. 64. Bagaimana tanah girik dapat memperoleh sertifikat?  Mendapatkan Surat Rekomendasi dari Lurah/Camat;  Membuat surat tidak sengketa dari RT/RW;  Meninjau dan mengukur tanah oleh Kantor Pertanahan;  Menerbitkan gambar situasi baru;  Membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan luas yang tercantum dalam gambar situasi;  Memproses pertimbangan kepada panitia A;  Membayar uang pemasukan ke Negara;  Memohon penerbitan Sertifikat Tanah
  65. 65. “Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus,Pendaftaran berkesinambungan dan teratur, meliputitanah menurut pengumpulan, pengolahan, pembukuan danPasal 1 penyajian serta pemeliharaan data fisik danPeraturan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftarPemerintah No mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-24 Tahun 1997 satuan rumah susun, termasuk pemberianadalah sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
  66. 66. Tujuan pendaftaran tanah Memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar mudah memberikan pembuktian dirinya sebagai pemegang hak Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar mudah memperoleh data yang diperlukan untuk melakukan perbuatan hukum mengenai bidang- bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun Agar terselenggara tertib administrasi pertanahan
  67. 67. • Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai ObyekPendaftaran • Tanah hak pengelolaan Tanah: • Tanah wakaf • Hak milik atas satuan rumah susun • Hak tanggungan • Tanah Negara
  68. 68. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kaliPelaksanaanpendaftaran tanahmeliputi Pemeliharaan data pendaftaran tanah
  69. 69. Kegiatan pendaftaran tanah untukpertama kali meliputi: Pengumpulan dan pengolahan data fisik Pembuktian hak dan pembukuannya Penerbitan sertifikat Penyajian data fisik dan data yuridis Penyimpanan daftar umum dan dokumen
  70. 70. Kegiatan pemeliharaan datapendaftaran tanah meliputi: Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak; Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.
  71. 71. Perpanjangan Jangka Waktu Hak Atas TanahPendaftaran perpanjangan jangka waktu hak atas tanahdilakukan dengan mencatatnya pada buku tanah dan sertifikathak yang bersangkutan berdasarkan keputusan Pejabat yangberwenang.
  72. 72. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak yangDEFINISI dikenakan atas BPHTB perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
  73. 73. Objek BPHTB Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan
  74. 74. Pemindahan hak terjadi karena:• Jual beli; • Penunjukan pembeli dalam• Tukar menukar; lelang;• Hibah; • Pelaksanaan putusan hakim• Hibah wasiat; yang mempunyai kekuatan• Waris; hukum tetap;• Pemasukan dalam • Penggabungan usaha; perseroan atau badan • Peleburan usaha; hukum lain; • Pemekaran usaha;• Pemisahan hak yang • Hadiah; mengakibatkan peralihan
  75. 75. Subjek Pajak yang tidak dikenakan BPHTB • Perwakilan diplomatik dan konsulat; • Negara untuk pembangunan guna kepentingan umum; • Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; • Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; • Orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  76. 76. 5% dari Tarif Nilai PerolehanBPHTB Objek Pajak Kena Pajak
  77. 77. Dasar Pengenaan BPHTB• Tukar menukar Hibah• Hibah wasiat• Waris• Pemasukan dalam perseroan• Pemisahan hak yang Nilai Pasar mengakibatkan peralihan• Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak• Pemberian hak baru atas tanah
  78. 78. Dasar Pengenaan BPHTB• Penggabungan usaha• Peleburan usaha Nilai Pasar• Pemekaran usaha• Hadiah• Jual beli Harga transaksi• Penunjukkan pembeli Harga transaksi dalam dalam lelang risalah lelang
  79. 79. Jika NJOP tidak diketahui atau lebih rendah daripadaNJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumidan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, makadasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PajakBumi dan Bangunan. Contoh: Wajib Pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan harga Rp. 3.000.000. NJOP Pajak Bumi dan Bangunan adalah Rp. 3.500.000, maka dasar pengenaan BPHTB adalah Rp. 3.500.000 dan bukan Rp. 3.000.000
  80. 80. Saat terutangnya BPHTB • Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya • Hibah wasiat • Hibah Sejak tanggal • Tukar menukar dibuat dan akta • Jual beli Ditandatangan • Peleburan usaha • Penggabungan usaha • Pemekaran usaha • Hadiah
  81. 81. Saat terutangnya BPHTB • Pemberian hak baru diluar sejak tanggal pelepasan hak diterbitkannya • Pemberian hak baru atas surat Tanah sebagai kelanjutan keputusan dari pelepasan hak pemberian hak
  82. 82. Saat terutangnya BPHTB Sejak tanggal yang bersangkutan Waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan Sejak tanggal putusan pengadilan Putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap Lelang Sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang
  83. 83. Pada saat terutangnya BPHTB oleh pembeli tanah, makapenjual wajib membayar Pajak Penghasilan AtasPenghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunansebagai syarat untuk membuat Akta. Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pelaksanapendaftaran tanah tidak boleh membuat Akta sebelum PajakPenghasilan dan BPHTB tersebut dibayarkan.
  84. 84. If you have any legal concerns, please do not hesitate to contact ourlaw office at:Leks&CoJakartaMenara Palma 17 Floor, Suite17-02BJl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav.6Kuningan, Jakarta 12950, IndonesiaTelephone:+62 21 5795 7550 @LeksncoFacsimile :+62 21 5795 7551 LeksncoWebsite :www.lekslawyer.com

×