Presentasi Agraria

2. 
 A. HAK MILIK
Hak milik adakah hak
turun temurun, dengan mengingat
ketentuan dalam pasal 6.
- Lahirnya hak milik
Pewarisan, jual beli, hibah,
pemberian, hukum adat minsalnya
melalui pembukaan tanah.
Ketentuan undang-undang yaitu
atas dasar ketentuan.
- Hapusnya hak milik
Pencabutan hak, penyerahan
dengan suka rela oleh pemiliknya,
dan ditelantarkan.
- Subyek hak milik
Hanya WNI mempunyai hak milik.
Oleh pemerintah, ditetapkan pula
badan-badan hukun yang dapat
mempunyai hak milik dan syarat-
syaratnya.
Orang asing yang memperoleh hak
milik karna pewarisan tanpa wasiat
atau percampuran harta karna
perkawinan, demikian pula warga
negara indonesia yang mempunyai
hak milik dan kehilangan
kewarganegaraannya wajib
melepaskan hak itu di dalam
jangka waktu satu tahun sejak di
perolehnya hak tersebut.

3. 
B. HAK GUNA USAHA
HGU adalah hak untuk
mengusahakan tanah yang di
kuasai langsung oleh negara, dalam
jangka waktu paling lama 25 tahun.
- Lahirnya HGU.
HGU terjadi karna penetapan
pemerintah yaitu melalui pejabat
yang ditunjuk. Pemberian HGU
wajib didaftarkan di buku tanah
pada kantor pertanahan. Adapun
tanah yang dapat di berikan
dengan HGU adalah tanah negara.
Apabila tanah tersebut berupa
kawasan hutan, maka pemberian
HGU dapat dilakukan setelah tanah
tersebut dikeluarkan dari status
kawasan hutan.
- Hapusnya HGU
Apabila jangka waktunya
berakhir, dilepaskan oleh
pemegang haknya sebelum
jangka waktu berakhir, dicabut
untuk kepentingan umum.
- Subyek HGU
WNI, badan hukum yang
didirikan menurut hukum
indonesia dan berkedudukan di
indonesia.

4. 
C. HAK GUNA USAHA
Hak guna bangunan
adalah hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan-bangunan
atas tanah yang bukan miliknya
sendri, dengan jangka waktu
paling lama 30 tahun.
- Lahirnya hak guna bangunan
Adalah pada saat perjanjian di
tandatangani oleh para pihak
dihaapan pejabat yang
berwenang.
- Hapusnya hak guna bangunan
Apabila jangka waktu berakhir,
ditelantarkan , dicabut untuk
kepentingan umum, tanahnya
musnah.
- Subyek hak guna bangunan
WNI, badan hukum yang
didirikan menurut hukum
indonesia dan berkedudukan di
indonesia.

5. 
D. HAK PAKAI
Hakpakai adakah hak
untuk menggunakan atau
memungut hasil dari: 1. tanah
yang dikuasai langsung oleh
negara, yang memberi wewenang
dan kewajiban yang ditentukan
dalam keputusan pemberiannya
oleh pejabat yang berwenang, 2.
tanah milik orang lain dalam
perjanjian dengan pemilik
tanahnya, yang bukan perjanjian
sewa menyewa atau perjanjian
pengolahan tanah.
- Lahirnya hak pakai
Terjadinya hak pakai atas tanah
negara adalah melalui keputusan
pemberian hak oleh mentri atau
pejabat yang ditunjuk. terjadinya
hak pakai atas hak pengelolaan
adalah melalui keputusan
pemberian hak oleh mentri atau
pejabat yang ditunjuk berdasarkan
usul pemegang hak pengelolaan.
Sedangkan untuk hak pakai atas
tanah hak milik terjadi melalui
pemberian tanah oleh pemegang
hak milik dengan akta yang di buat
oleh pejabat pembuat akta tanah.

6. 
- Hapusnya hak pakai
Dicabut untuk kepentingan
umum, dihentikan sebelum
jangka waktu berakhir karna
suatu syarat yang tidak
terpenuhi, tanahnya musnah.
- Subyek hak pakai
WNI, badan hukum yang
didirikan menurut hukum
indonesia dan berkedudukan di
indonesia, orang asing yang
berkedudukan di indonesia.

7. 
E. HAK SEWA
Hak sewa dapat di artikan
bahwa seseorang atau badan
hukum dapat menggunakan hak
milik tanah orang lain dengan
perjanjian sewa, dan juga dengan
membayarkan uang sewa sesuai
dengan perjanjian kepada pemilik
tanah.
- Lahirnya hak sewa
Lahir atau terjadinya hak sewa
dikarenakan konversi dan
perjanjian, menurut uupa hak sewa
hanya dapat diberikan oleh pihak
pemilik tanah, untuk itu diperlukan
suatu perjanjian antara pihak
pemilik dan penyewa.
- Berakhirnya hak sewa
Sewa menyewa dapat berakhir
jika waktu yang telah ditentukan
dan disepakati telah habis. Meski
begitu, dalam perjanjian sewa
menyewa dapat diperpanjang
sesuai dengan ketentuan dan
kesepakatan bersama.
- Subyek hak sewa
Adalah warganegara indonesia,
badan hukum asing yang
mempunyai perwakilan di
indonesia.

8. 
F. HAK PENGELOLAAN
Hak pengelolaan adalah
hak menguasai dari negara atas
tanah yang kewenangan
pelaksanaannya sebagian
dilimpahkan kepada pemegang hak
nya untuk merencanakan
peruntukan dan penggunaan tanah.
- lahirnya hak pengelolaan
Hak pengelolaan berasal dari hak
penguasaan atas tanah negara.
Semula hak pengelolaan terjadi
melalui penegasan konversi dari
hak penguasaan atas tanah negara.
Dalam perkembangannya hak
pengelolaan terjadi melalui
permohonan pemberian hak atas
tanah negara.
- Hapusnya hak pengelolaan
Karena dilepaskan oleh
pemegang haknya, dibatalkan
karnatanahnya tidak
dipergunakan sesuai dengan
pemberian haknya, dicabut untuk
kepentingan umum.