Dadang Solihin, profile picture
Uploaded byDadang Solihin
PDF, PPTX5,321 views

Perencanaan Pembangunan

Dokumen ini menjelaskan tentang perencanaan pembangunan di Indonesia, termasuk tujuan, tantangan, serta kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan pembangunan. Terdapat analisis mengenai peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Penekanan pada pentingnya kolaborasi antar stakeholder untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien dalam pembangunan.

Embed presentation

Download as PDF, PPTX
1 / 150
2 / 150
3 / 150
4 / 150
5 / 150
6 / 150
7 / 150
Most read
8 / 150
9 / 150
10 / 150
11 / 150
12 / 150
13 / 150
14 / 150
15 / 150
Most read
16 / 150
17 / 150
18 / 150
19 / 150
20 / 150
21 / 150
22 / 150
23 / 150
24 / 150
25 / 150
26 / 150
27 / 150
28 / 150
29 / 150
30 / 150
31 / 150
32 / 150
33 / 150
34 / 150
35 / 150
36 / 150
37 / 150
38 / 150
39 / 150
40 / 150
41 / 150
42 / 150
43 / 150
44 / 150
45 / 150
46 / 150
47 / 150
48 / 150
49 / 150
50 / 150
51 / 150
52 / 150
53 / 150
54 / 150
55 / 150
56 / 150
57 / 150
58 / 150
59 / 150
60 / 150
Most read
61 / 150
62 / 150
63 / 150
64 / 150
65 / 150
66 / 150
67 / 150
68 / 150
69 / 150
70 / 150
71 / 150
72 / 150
73 / 150
74 / 150
75 / 150
76 / 150
77 / 150
78 / 150
79 / 150
80 / 150
81 / 150
82 / 150
83 / 150
84 / 150
85 / 150
86 / 150
87 / 150
88 / 150
89 / 150
90 / 150
91 / 150
92 / 150
93 / 150
94 / 150
95 / 150
96 / 150
97 / 150
98 / 150
99 / 150
100 / 150
101 / 150
102 / 150
103 / 150
104 / 150
105 / 150
106 / 150
107 / 150
108 / 150
109 / 150
110 / 150
111 / 150
112 / 150
113 / 150
114 / 150
115 / 150
116 / 150
117 / 150
118 / 150
119 / 150
120 / 150
121 / 150
122 / 150
123 / 150
124 / 150
125 / 150
126 / 150
127 / 150
128 / 150
129 / 150
130 / 150
131 / 150
132 / 150
133 / 150
134 / 150
135 / 150
136 / 150
137 / 150
138 / 150
139 / 150
140 / 150
141 / 150
142 / 150
143 / 150
144 / 150
145 / 150
146 / 150
147 / 150
148 / 150
149 / 150
150 / 150
dadang-solihin.blogspot.com 2
dadang-solihin.blogspot.com 3 3
Materi • Tujuan dan Permasalahan Pembangunan • Manajemen Pembangunan • UU 25/2004 tentang SPPN • Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 • Capaian RPJMN 2010-2014 • Lingkungan Strategis dan Tantangan Pembangunan • Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Umum • Agenda Pembangunan • Kaidah Pelaksanaan • Visi-Misi Pasangan Presiden Terpilih dadang-solihin.blogspot.com 4
Bahan Bacaan Wajib: Administrasi Pembangunan di Indonesia (Bab 5, hal 93-162) • Sistem Administrasi Negara di Indonesia • Perencanaan Pembangunan di Indonesia • Pembiayaan Pembangunan • Pelaksanaan Proyek Pembangunan • Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja • Pengawasan Pembangunan • Administrasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan ADMINISTRASI PEMBANGUNAN: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di dadang-solihin.blogspot.com 5 Indonesia oleh: Ginandjar Kartasasmita
dadang-solihin.blogspot.com 6
Apa Itu Pembangunan? dadang-solihin.blogspot.com 7 Pembangunan adalah:  proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik  melalui upaya yang dilakukan secara terencana. (Kartasasmita, 1997) Tujuan Pembangunan: 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. (Todaro, 2000)
How? 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 8
Tantangan dalam Pembangunan Daerah Sarana dan Prasarana yang memadai dan berkualitas Pemanfaatan sumber daya secara dadang-solihin.blogspot.com 9 Koordinasi yang semakin baik antar stakeholders berkualitas Dunia usaha yg kondusif Peningkatan kapasitas SDM • Mengurangi ketimpangan • Memberdayakan masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. • Menjaga kelestarian SDA
PEMBANGUNAN DAERAH Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah PEMBANGUNAN DI DAERAH Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:  Memberikan pelayanan kepada masyarakat,  Mengelola sumber daya ekonomi daerah. Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:  Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,  Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. dadang-solihin.blogspot.com 10
PEMBANGUNAN DAERAH Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat dadang-solihin.blogspot.com 11 Penguatan Otonomi Daerah Pengelolaan Sumberdaya Good Governance Keseimbangan Peran Tiga Pilar Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Dilaksanakan Melalui:
Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance  Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,  Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.  Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. dadang-solihin.blogspot.com 12
Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance  Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat  Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui Pelayanan Pasar dadang-solihin.blogspot.com 13
Model Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga GOVERNANCE Perusahaan transnasional Organisasi Antar Pemerintah LSM Internasional Perusahaan Lokal Pemerintah Lokal LSM Lokal Perusahaan Nasional Ormas/LSM Nasional Tingkat Supranasional Tingkat Nasional Tingkat Subnasional (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 14
Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE CITIZENS Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 15
Troika dadang-solihin.blogspot.com 16
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Masyarakat Pemerintah Good Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 17
Sinergi Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 18
Sinergi Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 19
dadang-solihin.blogspot.com 20
dadang-solihin.blogspot.com 21
UU25/2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) SPPN adalah  Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan  Untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan  Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 22
Tujuan SPPN 1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 23
Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 24
Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) dadang-solihin.blogspot.com 25
Fungsi/Manfaat Perencanaan • Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders • Sebagai penuntun arah • Minimalisasi ketidakpastian • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya • Penetapan standar dan pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com 26
d s t… d s t… dadang-solihin.blogspot.com 27
Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup. dadang-solihin.blogspot.com 28
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional dadang-solihin.blogspot.com 29
Sinergi RPJMN – Renstra K/L IMPACT INPUT OUTPUT OUTCOME OUTCOME OUTPUT INPUT dadang-solihin.blogspot.com 30 ABK AT KPJM Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Renstra K/L
dadang-solihin.blogspot.com 31
Proses Penyusunan RPJMN 2015-2019 Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019 Rancangan RPJMN 2015-2019 Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019 Visi – Misi Presiden terpilih Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet Arahan RPJPN 2005-2025 Evaluasi RPJMN 2010-2014 Isu Strategis Jangka Menengah 2015-2019 (background studies) Aspirasi Masyarakat dadang-solihin.blogspot.com 32
Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025 Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR dadang-solihin.blogspot.com 33
Kerangka Rancangan Teknokratis RPJMN 2015 – 2019 Amanat RPJP (untuk RPJMN III): Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan GEOPOLITIK, GEOEKONOMI, BONUS DEMOGRAFI, AGENDA PASKA 2015, PERUBAHAN IKLIM POLHUKA M EKONOMI KESRA SDA-LH DAERAH • RB • Tertib hukum • Anti korupsi • Demokrasi • Stabilitas DN • Tranformasi Struktur • Resiliensi: Pangan, Energi dan Air • Infrastruktur • Inovasi • Mutu SDM • Kemiskinan • Pemerataan • Kesempatan kerja • SJSN • Pengelolaan SDA dan biodiversity • Kelautan • Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim • Pemerataan • SPM terpenuhi • Perkotaan - Perdesaan • Pelaksanaan Desentralisasi KERANGKA PELAKSANAAN/DELIVERY MECHANISM Kerangka Pendanaan: APBN dan Non-APBN Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat 2025-2030 Landasan utk Menuju Negara Maju Tema RPJMN 2015-2019 Pembanguna n yang Kuat, Inklusif dan Berkelanjut an • Membutuhkan comprehensive reform • Not Business as Usual (out of the box) • Prinsip berkelanjutan • Terpadu, tidak sendiri-sendiri dadang-solihin.blogspot.com 34
Keterkaitan RPJMN 2015-2019 - RPJPN 2005-2025 dadang-solihin.blogspot.com 35
dadang-solihin.blogspot.com 36
dadang-solihin.blogspot.com 37
Outline RT-RPJMN 2015-2019(1) BAB I : PENDAHULUAN BAB II : PENCAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL Memaparkan hasil capaian kinerja pembangunan periode 2005-2014 untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang belum terselesaikan pada periode 2005- 2014 serta tindak lanjut yang direkomendasikan sebagai bahan untuk perbaikan kebijakan/program/kegiatan RPJMN 2015-2019. 2.1 Struktur Visi Misi RPJPN 2005-2025 2.2 Pencapaian RPJMN 2005-2009 2.3 Pencapaian RPJMN 2010-2014 BAB III : LINGKUNGAN STRATEGIS & TANTANGAN UTAMA PEMBANGUNAN 3.1 LINGKUNGAN STRATEGIS Memaparkan perkembangan dan analisis lingkungan strategis serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam menghadapinya 3.1.1. Geo-ekonomi 3.1.2. Geo-politik 3.1.3. Bonus Demografi 3.1.4. Agenda Paska 2015 dan Perubahan Iklim 3.2 TANTANGAN UTAMA PEMBANGUNAN Memberi penjelasan tentang tantangan utama pembangunan yang akan dihadapi dalam periode 5 tahun kedepan (2014-2019), meliputi Pertumbuhan Ekonomi 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Percepatan Pemerataan dan keadilan 3. Keberlanjutan Pembangunan 4. Stabilitas Politik dan Keamanan 5. Tata Kelola: Birokrasi Efektif dan Efisien 6. Pemberantasan Korupsi 7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8. Kesenjangan Antar Wilayah 9. Percepatan Pembangunan Kelautan dadang-solihin.blogspot.com 38
Outline RT-RPJMN 2015-2019(2) BAB IV : KERANGKA EKONOMI MAKRO Memberi penjelasan tentang Gambaran Umum Ekonomi Indonesia secara menyeluruh termasuk Kondisi Ekonomi 2014 dan gambaran ekonomi makro RPJMN periode sebelumnya, prospek ekonomi serta kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan pada RPJMN 2015-2019. 4.1. Kondisi Ekonomi Hingga Menjelang Akhir Tahun 2014 Merupakan gambaran kondisi ekonomi makro hingga menjelang akhir tahun 2014. 4.2. Prospek Ekonomi Tahun 2015-2019 Merupakan gambaran proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2015-2019. Bagian ini membahas hal-hal yang akan menjadi prospek dan hal-hal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015-2019. 4.3. Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan BAB V : TEMA, KERANGKA DAN SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 Menjelaskan tentang tema, Kerangka dan Sasaran Pokok Pembangunan Nasional yang merupakan sasaran yang ingin dicapai dari Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. 5.1 Tema Pembangunan RPJMN 2015-2019 5.2 Kerangka Pembangunan Jangka Menengah Ke-3 (RPJMN 2015-2019) 5.3 Keterkaitan RPJPN dan RPJMN 5.4 Sasaran Pokok Pembangunan 2015-2019 dadang-solihin.blogspot.com 39
Outline RT-RPJMN 2015-2019(3) BAB VI : AGENDA PEMBANGUNAN • Bab ini diawali tema pokok masing-masing Agenda Pembangunan. Selanjutnya diuraikan bidang pembangunan berdasarkan isu-isu strategis utama yang telah diidentifikasi dalam background study, evaluasi RPJMN 2010-2014, maupun berbagai diskusi dengan stakeholders pembangunan. • Bidang Pembangunan dikelompokkan ke dalam 4 agenda pembangunan, yaitu: Agenda Pembangunan Ekonomi, Agenda Pembangunan Polhukhankam, Agenda Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, dan Agenda Pembangunan Wilayah. 6.1. AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI Memuat bidang pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan Ekonomi. Masing-masing bidang pembangunan memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. A. Pembangunan Sektor-Sektor Ekonomi 6.1.1. Penguatan Sektor Primer  Sasaran (Impact)  Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan 6.1.2. Akselerasi Pertumbuhan Industri 6.1.3. Modernisasi Sektor Jasa B. Pengamanan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air 6.1.4. Ketahanan Pangan 6.1.5. Ketahanan Energi 6.1.6. Ketahanan Air dadang-solihin.blogspot.com 40
Outline RT-RPJMN 2015-2019(4) C. Percepatan Pembangunan Infrastruktur 6.1.7. Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan 6.1.8. Transportasi Massal Perkotaan 6.1.9. Pembangunan Infrastruktur/Prasarana Dasar 6.1.10 Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi Pembiayaan D. Penguatan Faktor Utama Pembangunan Ekonomi 6.1.11. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja 6.1.12. Peningkatan Investasi 6.1.13. Penguatan Sektor Keuangan 6.1.14. Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi 6.1.15. Peningkatan Daya Saing BUMN 6.1.16 Peningkatan Efisiensi Logistik dan Distribusi Nasional 6.2. AGENDA PEMBANGUNAN PELESTARIAN SUMBERDAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA 6.2.1. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan 6.2.2. Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup 6.2.3. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana 6.2.4. Penyediaan informasi iklim dan Kebencanaan dadang-solihin.blogspot.com 41
Outline RT-RPJMN 2015-2019(5) 6.3. AGENDA PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM 6.3.1. Percepatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 6.3.2. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan 6.3.3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 6.3.4. Pemantapan Politik Dalam Negeri 6.3.5. Peningkatan Peran Politik Luar Negeri 6.3.6. Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional 6.3.7. Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba 6.4. AGENDA PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.4.1. Kependudukan dan Keluarga Berencana 6.4.2. Kesehatan dan Gizi Masyarakat 6.4.3. Pendidikan 6.4.4. Kebudayaan 6.4.5. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 6.5. AGENDA PEMBANGUNAN WILAYAH 6.5.1. Pengembangan Wilayah Strategis 6.5.2. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan 6.5.3. Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan 6.5.4. Pembangunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pertanahan 6.5.5. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah 6.6. AGENDA PEMBANGUNAN KELAUTAN dadang-solihin.blogspot.com 42
Outline RT-RPJMN 2015-2019(6) BAB VII : KAIDAH PELAKSANAAN 7.1. KERANGKA PENDANAAN Kerangka pendanaan memuat kebijakan pendanaan secara umum, sumber-sumber pendanaan yang bisa digunakan dalam pembangunan, tata cara optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja termasuk didalamnya kebijakan transfer ke daerah. 7.2. KERANGKA REGULASI Kerangka Regulasi berisi tentang prinsip-prinsip/koridor kerangka regulasi dan cara penerapannya pada masing-masing bidang pembangunan. Pada prinsipnya bagian ini menjelaskan mengenai substansi kerangka regulasi dan tata cara untuk merumuskannya. 7.3 KERANGKA KELEMBAGAAN Berisi tentangprinsip-prinsip/koridor tentang tatanan kelembagaan yang efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan yang telah ditetapkan. 7.4. KERANGKA EVALUASI Berisi tentang prinsip-prinsip/koridor kerangka evaluasi dan penetapan indikator kinerja pembangunan. BAB VIII: PENUTUP dadang-solihin.blogspot.com 43
dadang-solihin.blogspot.com 44
Kerangka Evaluasi Capaian RPJMN 2010-2014 dadang-solihin.blogspot.com 45
Capaian RPJMN 2010-2014 MISI 1 Melanjutkan Pembangunan menuju Indonesia yang Sejahtera • Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari 4,6 persen (2009) meningkat menjadi 5,8 persen (2013) • Pada tahun 2013 neraca perdagangan nonmigas surplus sebesar USD8,6 milyar yang meningkat dari USD3,9 milyar tahun 2012 • Peningkatan produksi pertanian pada tahun 2013 dengan rata-rata peningkatan sebesar: tanaman bahan makanan (2%), perkebunan (4,4%), peternakan (4,5%) dan perikanan (6,5%) • Pada tahun 2013, surplus beras mencapai 8,9 juta ton • Angka kematian bayi mengalami penurunan dari 34 pada 2007 menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup (2012). • Angka kematian ibu meningkat dari 228 (2007) menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup (2012) • Menurunnya prevalensi anak baduta stunting (pendek dan sangat pendek) menjadi 32,9 persen (2013) • Meningkatnya angka partisipasi murni (APM) SD/MI/paket A dari 94,1 persen menjadi 95,8 persen, dan APM SMP/mts/paket B meningkat dari 65,2 menjadi 78,8 persen pada periode 2004-2012 • Tahun 2012, PISA Indonesia menempati urutan ke 64 dari 65 negara yang disurvey, dengan rata-rata nilai matematika, membaca, dan sains berturut-turut sebesar 375, 395, dan 382 (rata-rata nilai negara OECD adalah 500). dadang-solihin.blogspot.com 46
Capaian RPJMN 2010-2014 Misi 2 Memperkuat Pilar Demokrasi • Jika dilihat dari angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), kualitas demokrasi Indonesia cenderung menurun, yaitu dari 67,30 pada tahun 2009 menjadi 62,63 pada tahun 2014. Dari 3 indikator pembentuk IDI, 2 indikator yaitu hak-hak sipil dan kebebasan politik cenderung menurun, sementara kinerja lembaga demokrasi sedikit meningkat. • Angka Integritas Pelayanan Publik (Pusat) meningkat dari 6,64 pada 2009 menjadi 7,37 pada tahun 2014. • Opini WTP (K/L) meningkat dari 41% pada 2009 menjadi 74% pada tahun 2014. Angka Opini WTP (K/L) tertinggi adalah pada tahun 2013 yaitu 76%. dadang-solihin.blogspot.com 47
Capaian RPJMN 2010-2014 Misi 3 Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang • Skor Indeks Persepsi Korupsi adalah 32 pada tahun 2013, meningkat dari tahun 2009 yaitu 2,8. • Daya saing daerah dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu, 10 Provinsi dengan Daya saing tertinggi (seluruh provinsi di Jawa, Bali, Riau, dan Kaltim), 13 Provinsi dengan Daya saing menengah, dan 10 Provinsi dengan daya saing rendah (Sebagian besar seluruh Indonesia Timur). • Kontribusi PDRB masih didominasi oleh Provinsi-provinsi di Jawa, yaitu sebesar 58,87%, disusul provinsi di Sumatera sebesar 23,77%. • Pesentase kemiskinan di luar Jawa masih tinggi, tetapi jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Jawa dadang-solihin.blogspot.com 48
CAPAIAN MISI 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera dadang-solihin.blogspot.com 49
Indikator Ekonomi Tingkat pengangguran menurun, namun perlu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas untuk penyediaan lapangan kerja yang lebih besar a. Ada penurunan penciptaan lapangan kerja dalam 3 tahun terakhir (2011-2013) dibandingkan periode 2007-2010. b. Untuk tahun 2013, meskipun ekonomi tumbuh sekitar 5,9 persen, terdapat penurunan jumlah pekerja secara nasional, meskipun relatif kecil (10.000 pekerja), yang berimplikasi kepada tingkat pengangguran meningkat. c. Peningkatan pengangguran terjadi pada kelompok SMA (SMU dan SMK). 50
Indikator Ekonomi Neraca perdagangan nonmigas surplus sebesar USD8,6 milyar, sedangkan neraca perdagangan migas mengalami defisit sebesar USD4,1 milyar Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2004-2013 dadang-solihin.blogspot.com 51
Indikator Pertanian Perkembangan Produksi Komoditas Pangan Pokok Tahun 2004-2013 80.0 70.0 60.0 50.0 KIB I KIB II 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 2004 Juta Ton 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Produksi Padi Produksi Beras Produksi Jagung Produksi Kedelai Produksi Gula Produksi Daging Sapi dan Kerbau Perkembangan produksi komoditas utama meningkat, namun belum mampu memenuhi kebutuhan Perkembangan Impor Komoditi Pangan Utama Tahun 2004 – 2013 No Indikator Kinerja Satuan 2004 KIB I KIB II 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*) 1 Beras Ribu Ton 236,9 189,6 438,1 1.406,5 289,5 250,3 687,5 2.750,4 1.780,5 302,3 2 Cabe Ribu Ton 7,5 6,9 9,9 11,0 14,4 16,3 18,1 24,4 17,8 12,0 3 Daging Sapi Ribu Ton 11,8 19,9 24,1 39,4 45,6 67,9 90,5 65,0 33,5 23,2 4 Gula Juta Ton 1,2 2,1 1,6 3,1 1,2 1,7 2,0 2,7 3,1 2,5 5 Jagung Ribu Ton 1.089,6 186,1 1.776,0 702,5 276,3 339,5 1.528,3 3.208,7 1.694,1 1.805,3 6 Kedelai Juta Ton 1,1 1,1 1,1 1,4 1,2 1,3 1,7 2,1 1,9 1,2 7 Bawang Merah Ribu Ton 48,9 53,1 78,5 107,6 127,8 63,8 70,6 156,4 95,2 68,6 dadang-solihin.blogspot.com 52
Indikator Kesehatan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Kekurangan Gizi INDIKATOR STATU S AWAL TARGET 2014 1. Angka kematian Ibu (AKI) 228 118 2. Angka kematian bayi (AKB) 34 24 3. Prevalensi kekurangan gizi 18,4 15 Prevalensi kekurangan gizi pada balita masih tinggi, disparitas kekurangan gizi antar provinsi masih lebar 63 120 100 80 60 40 20 0 Sulawesi Barat Maluku Utara Maluku Papua Sulawesi Tenggara Kalimantan Tengah Sulawesi Tengah Bengkulu Kalimantan Barat Nusa Tenggara… Papua Barat Gorontalo Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan Sumatera Utara Jambi Banten Lampung INDONESIA Sumatera Selatan Sulawesi Utara Riau Aceh Jawa Barat Kep. Bangka… Nusa Tenggara… Sumatera Barat Jawa Tengah Kepulauan Riau Kalimantan Timur Jawa Timur DI Yogyakarta DKI Jakarta Bali Persalian di fasilitas kesehatan masih belum optimal; Disparitas Persalinan di Fasilitas Kesehatan cukup lebar dadang-solihin.blogspot.com 53
Indikator Pendidikan Angka Partisipasi sekolah membaik, namun perlu peningkatan akses pendidikan menengah dan tinggi serta kualitas pendidikan dan peningkatan akses bagi Perkembangan nilai PISA siswa Indonesia, 2003-2012 Sumber: PDSP (2009/2010) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 SMA SMK SMA SMK Public Private students Student Teacher Ratio Student Classroom Ratio Perbandingan jumlah siswa dan guru serta perbandingan siswa dan kelas • Program sertifikasi kompetensi guru berhasil meningkatkan kesejahteraan guru tetapi belum mampu meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran siswa. • Hasil PISA menunjukkan nilai sains dan membaca memburuk, sementara matematika mengalami perbaikan tapi tidak signifikan. Perkembangan APM dan APK menurut Jenjang Pendidikan, 2003-2012 KIB I KIB II Angka melanjutkan penduduk usia 16-18 tahun pada pendidikan 1 .8 .6 .4 .2 0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 Peluang untuk bertahan menengah masih rendah terutama pada quintil 1 16-18 Tahun 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lama sekolah (tahun) Q-1 Q-2 Q-3 Q-4 Q-5 112.5 117.0 116.2 94.1 95.2 95.8 81.2 98.1 103.9 65.2 74.2 78.8 48.3 69.6 78.7 14.6 18.4 27.9 - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APK SD/ sederajat APM SD/sederajat APK SMP/ sederajat APM SMP/sederajat APK SMA/sederajat APK PT masyarakat miskin
Capaian Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi dadang-solihin.blogspot.com 55
Sumber : idi 2009-2010-2011-2012 Indikator Politik Indeks Demokrasi Indonesia dadang-solihin.blogspot.com 56
Indikator Pelayanan Publik Kualitas pelayanan publik pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan Skor Integritas Pelayanan Publik 8% 19% 41% 57% 63% 76% 74% 0% 3% 0% 3% 18% 30% 61% 0,70% 0,69% 2,87% 2,97% 5,73% 11,61% 24,94% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 K/L Provinsi Kab/Kota Opini WTP BPK atas Laporan Keuangan 5,83 6,84 6,64 6,16 7,07 6,86 7,37 6,69 6,46 5,26 6,00 6,32 6,82 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 pusat daerah *skor: 1-10 C dadang-solihin.blogspot.com 57
Capaian Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang dadang-solihin.blogspot.com 58
Indikator Penegakan Hukum 2500 2000 1500 1000 Perkembangan Skor IPK Indonesia Tahun 2004-2013 KIB I KIB II 2 2.2 2.4 2.3 2.6 2.8 2.8 3 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 100 90 80 70 60 Series1 Series2 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 32 32 50 40 30 20 10 0 2012 2013 Keterangan: Keterangan: Skala 0 - 10, 0 (terkorup) - 10 (terbersih) Tahun 2012 terjadi perubahan skala Sumber: Transparency International, 2013 Skala 0 -100, 0 (terkorup) - 100 (terbersih) Penegakan anti korupsi membaik, namun perlu percepatan dadang-solihin.blogspot.com 59
Indikator Pembangunan Wilayah Peta Daya Saing Daerah* Sumber: Asia Competitiveness Institute. Tahun 2013 *) diukur dengan 91 indikator yang dikelompokkan dalam empat aspek: (i) macroeconomic stability, (ii) government and institutional setting, (iii) financial, business, and manpower condition, and (iv) quality of life and infrastructure development dadang-solihin.blogspot.com 60
Nasional 2012  Pertumbuhan Ekonomi = 6,23 %, Tingkat Kemiskinan 2012 (Februari) = 11, 96% Tingkat Pengangguran Terbuka 2012 (Agustus) = 6,80 % PDB/kapita: Rp 33,75 juta ; PDRB/kapita (33 prov): Rp 27,56 juta KESENJANGAN ANTARWILAYAH Wilayah Sumatera Share PDRB thdp 33 Prov 23,77% Pertumb. Ekonomi 8.21% PDRB/kapita (Juta Rp) 30,53 Tingkat Kemiskinan 12,07 % Jmlh penduduk miskin (ribu jiwa) 6.177,20 Tingkat Pengangguran 5,66% Wilayah Kalimantan Share PDRB thdp 33 Prov 9,30 % Pertumb. Ekonomi 4,83 % PDRB/kapita (Juta Rp) 43,70 Tingkat Kemiskinan 6,69 % Jmlh penduduk miskin (ribu jiwa) 932,90 Tingkat Pengangguran 5,30% Wilayah Sulawesi Share PDRB thdp 33 Prov 4,74 % Pertumb. Ekonomi 8,67% PDRB/kapita (Juta Rp) 17,86 Tingkat Kemiskinan 13,99 % Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 2.045,60 Tingkat Pengangguran 5,23 % Wilayah Papua Share PDRB thdp 33 Prov 1,79 % Pertumb. Ekonomi 6,38 % PDRB/kapita (Juta Rp) 30,43 Tingkat Kemiskinan 30,50% Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 1.199,6 0 Tingkat Pengangguran 3,97% Wilayah Maluku Share PDRB thdp 33 Prov 0,27 % Pertumb. Ekonomi 7,33 % PDRB/kapita (Juta Rp) 6,80 Tingkat Kemiskinan 16,42% Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 427,20 Tingkat Pengangguran 6,37 % Wilayah Nusa Tenggara Share PDRB thdp 33 Prov 1,26 % Pertumb. Ekonomi 1,54 % PDRB/kapita (Juta Rp) 8,97 Tingkat Kemiskinan 19,79% Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 828,30 Tingkat Pengangguran 4,06 % Sumber : BPS 2012 (diolah) Wilayah Jawa-Bali Share PDRB thdp 33 Prov 58,87% Pertumb. Ekonomi 6.58% PDRB/kapita (Juta Rp) 27,61 Tingkat Kemiskinan 11,36 % Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 15.983,60 Tingkat Pengangguran 6,65 %
dadang-solihin.blogspot.com 62
Share terhadap PDB Dunia (nominal) 65,9% 63,9% 62,5% 61,9% 62,0% 60,8% 59,6% 58,5% 57,3% 56,2% 34,1% 36,1% 37,5% 38,1% 38,0% 39,2% 40,4% 41,5% 42,7% 43,8% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Proyeksi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Advanced Economies Emerging and Developing Economies Negara berkembang akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dunia, dan kontribusi PDB negara berkembang akan terus meningkat dalam 5 tahun ke depan Sumber: Bappenas-Oxford Economics Model Kawasan dengan pertumbuhan ekonomi >6% pada tahun 2019 Sumber: IMF (2014) Geo-Ekonomi Perkembangan dan Proyeksi Ekonomi Dunia dadang-solihin.blogspot.com 63
Aliran Investasi Langsung Dunia akan Meningkat, Terutama ke Negara Berkembang • Perekonomian dunia diperkirakan akan menunjukkan perbaikan, tetapi masih terdapat risiko penurunan dari kenaikan suku bunga global dan volatilitas potensi aliran modal akibat tapering off AS yang dapat mengancam pemulihan ekonomi global. • Aliran Modal Asing ke Negara Berkembang Terus Meningkat Tajam. Seiring dengan terjadinya pemulihan negara-negara maju di tengah penarikan stimulus moneter bertahap yang luar biasa, sehingga kondisi global akan membaik secara signifikan. Perkiraan Aliran Net FDI tahun 2019 Sumber: Global Oxford Economic Model –Baseline Scenario Aliran FDI akan meningkat dengan kuat ke negara China, India, Indonesia, Australia, Brazil, Mexico, dan Chili dadang-solihin.blogspot.com 64
Indonesia sebagai Tujuan Investasi yang Paling Menarik: Hasil Survey terhadap MNCs Jepang Sumber: JBIC 2013 Hasil survei oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) pada tahun 2013 terhadap MNCs Jepang menempatkan Indonesia sebagai peringkat pertama negara tujuan investasi; dimana pada tahun 2004 Indonesia berada pada peringkat ke-7 dan pada tahun 2009 berada di peringkat ke-8 dadang-solihin.blogspot.com 65
ASEAN Economic Community 2015 AEC akan diimplementasikan pada tanggal 31 Desember 2015. ASEAN AKAN MENJADI PASAR TUNGGAL DAN KESATUAN BASIS PRODUKSI Sehingga akan terjadi aliran bebas: (1) barang; (2) jasa; (3) investasi; (4) modal; dan (5) tenaga kerja Perlu Meningkatkan: Awareness Dan Readiness, serta Pemanfaatan Peluang yang Lebih Optimal Langkah-Langkah Khusus untuk Persiapan Menuju AEC 2015: • Edukasi masyarakat tentang peluang AEC: – Menjadikan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan – Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang lebih terintegrasi dan komprehensif • Pengembangan AEC Center • Peningkatan Daya Saing Perekonomian Nasional • Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Indonesia, melalui: pelatihan dan sertifikasi kompetensi • Koordinasi lintas kementerian dan lintas pusat-daerah yang lebih terstruktur dadang-solihin.blogspot.com 66
Geopolitik Indonesia Posisi Geografi Indonesia (1) 1. NEGARA MARITIM dengan Luas Laut Indonesia: 5,5 juta km2 (luas laut seluruh dunia: 361 juta km2): • Laut 80% dan darat 20%. • Laut nasional yang mencapai 3,2 juta km2, • Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,3 juta km2. • Keunggulan Natural (Alamiah): amat subur dan nyaman iklimnya; amat kaya sumber daya alam (SDA); Kekayaan SDA alam khatulistiwa (berwujud: inersi matahari) terbesar, sebagai sumber inersi masa depan. SDA Alam Tropis (hutan tropis) sebagai Paru-paru Dunia, sumber O2 demi kehidupan dan kesehatan umat manusia. • SDA Kelautan menjadi Sumber Pangan dan Gizi serta Energi Umat Manusia yang tidak ternilai. PELUANG Menjadi Negara Maritim dan Pengembangan Ekonomi Berbasis SDA Kelautan dan Kehutanan, Pengembangan Ekonomi Pariwisata Tropis. ANCAMAN : Eksplorasi dan eksploitasi ilegal sumber daya alam oleh pihak asing jika Indonesia tidak mampu melindungi dan mengelolanya. Ancaman lainnya adalah terhadap kelestarian lingkungan hutan dan sumber daya alam Lainnya. dadang-solihin.blogspot.com 67
Posisi Geografi Indonesia (2) 2. JALUR PERDAGANGAN STRATEGIS Selat Malaka Pintu masuk Tunggal Jalan Laut Tersingkat antara Samudra Pasifik dan Bagian Utara Samudra Hindia dan Jalur Perdagangan Terpadat. Jaringan Strategis Lalu Lintas Perkapalan Internasional lainnya: (1) Jalur Selat Sunda dan Selat Karimata, ke arah utara, dengan Laut Cina Selatan (2) Selat Lombok, (3) Selat Makasar dadang-solihin.blogspot.com 68
Posisi Geografi Indonesia (3) 3. KAWASAN PERBATASAN DENGAN NEGARA TETANGGA • Tersebar di 12 provinsi. • Kawasan perbatasan darat tersebar berada di 5 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. • Kawasan perbatasan laut berada di 11 provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. • Garis batas antara RI-Malaysia di Pulau Kalimantan terbentang sepanjang 2004 Km, antara RI-PNG di Papua sepanjang 107 km, dan antara RI-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur sepanjang kurang lebih 263,8 km. dadang-solihin.blogspot.com 69
Kawasan Perbatasan Indonesia dengan 10 Negara Tetangga dadang-solihin.blogspot.com 70
Bonus Demografi : Perubahan Struktur Umur Penduduk • Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai dengan meningkatnya penduduk, terutama usia produktif dan lansia Proyeksi jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok umur 350 300 250 200 150 100 50 0 Jumlah Penduduk (juta) Usia 60+ Usia 15-59 Usia 0-14 Antara tahun 2010 - 2035, jumlah penduduk: - usia 0-14: Turun 2,4 juta jiwa - usia 15-59: Naik 39,4 juta jiwa - usia 60+ : Naik 30,1 juta jiwa Pertambahan proporsi penduduk usia kerja meningkat: sehingga rasio ketergantungan Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-3025 (dependency ratio) menurun dadang-solihin.blogspot.com 71
Indeks Pertumbuhan Penduduk 2010-2035 Terdapat perbedaan dalam pertumbuhan penduduk menurut kelompok umur, dengan pertumbuhan tertinggi pada kelompok lansia (60 tahun ke atas) Pertumbuhan penduduk menurut menurut kelompok umur. Antara tahun 2010–2035, penduduk:  usia 0-14: tumbuh (-3,6%)  usia 15-59: tumbuh 25,9%  usia 60+ (lansia): tumbuh 167,2% Indeks penduduk Indoneisa 2010-2035 (dengan indeks tahun 2010=100%) Catatan: Definsi lansia adalah penduduk usia 60+ (UU 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia ) dadang-solihin.blogspot.com 72
Bonus Demografi dan Implikasi Kebijakan • Terjadi penurunan dependency ratio dengan meningkatnya penduduk usia kerja yang memberi peluang terjadinya bonus demografi 50,5 Trend Rasio ketergantungan 2010-2035 48,6 47,7 47,2 46,9 47,3 51 50 49 48 47 46 45 Rasio Ketergantungan (%) 2028-2031: Dependency Ratio terendah (46,9%) 2011: Proporsi penduduk usia produktif >50% Bonus Demografi tidak otomatis, tetapi dapat diraih dg kebijakan tepat: - SDM sehat dan terdidik - Tenaga kerja produktif - Stabilitas ekonomi, meningkatnya lapangan kerja Jika tidak, terjadi dampak tidak baik: - tingginya penganguran - konflik sosial - tekanan pada pangan dan lingkungan Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-3025 *) Ket: Dependency ratio penduduk usia 0-14 th dan usia 65+ terhadap penduduk usia 15-64 th dadang-solihin.blogspot.com 73
Prasyarat Bonus Demografi BONUS DEMOGRAFI MERUPAKAN PELUANG •Meningkatnya Jumlah dan Proporsi Penduduk Usia Produktif memberikan Peluang untuk Pertumbuhan Ekonomi BEBERAPA KEBIJAKAN YAG PERLU DISIAPKAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG BONUS DEMOGRAFI : SDM: Menyiapkan Kualitas SDM yang akan masuk ke Angkatan Kerja melalui Kesehatan dan Pendidikan KEPENDUDUKAN: Menjaga Penurunan TFR TENAGA KERJA: Menyiapkan Keterampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja EKONOMI: Menyediakan Lapangan Kerja, Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja, Keterbukaan Perdagangan dan Saving dadang-solihin.blogspot.com 74
Turunnya Dependency Ratio Berkontribusi Bagi Pertumbuhan Ekonomi: Pengalaman Internasional 1960 - 2000 Pert. GDP/th (%) Kontribusi (%) Bonus Demografi thd Pertumbuhan Ekonomi Cina 7.0 9.2 Korsel 7.3 13.2 Singapura 8.2 13.6 Thailand 6.6 15.5 Sumber: 1. UN Population Prospect Rev. 10 dan Mawson & Kinugasa 2005 2. Mawson, A and Kinugasa T, 2005. East Asian Economic Development: Two Demographic Dividend dadang-solihin.blogspot.com 75
Agenda Pembangunan Paska 2015 dan Perubahan Iklim Agenda Paska 2015 Pandangan Masyarakat Internasional atas Post 2015: Prinsip-prinsip yang Disepakati dan Justifikasi Pentingnya SDGs (Dokumen ”Future We Want”)  Tidak bisa dipilah-pilah per para pihak. 1. NEGARA MAJU: i. tidak menyepakati pengintergasian konsep Common But Differentiated Responsibilities (CBDR) masuk dalam SDGs ii. mendorong fokus isu-isu unfinished business MDGs lebih menekankan pada aspek sustainability; iii. konsep inequality, negara maju merujuk pada mengatasi ketidakseimbangan akses antara kelompok masyarakat dalam negara. 2. NEGARA BERKEMBANG: i. konsep CBDR dan diferensiasi masuk dalam SDGs; ii. mendorong fokus isu-isu unfinished business MDGs lebih menekankan pada aspek availability dan fleksibilitas pada akses dan kesempatan, serta dukungan means of implementation termasuk pendanaan, dukungan teknologi dan peningkatan kapasitas; iii. konsep inequality, negara berkembang merujuk tidak hanya mengatasi ketidakseimbangan akses antara kelompok masyarakat dalam negara, namun ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam konteks hubungan antar negara di tingkat global, khususnya mengatasi ketimpangan pada pola hubungan antara negara maju dan negara berkembang. dadang-solihin.blogspot.com 76
SDG  Agenda Pembangunan Paska 2015 (1) FOCUS AREA (TENTATIVE GOAL) TENTATIVE TARGET 1 POVERTY ERADICATION, BUILDING SHARED PROSPERITY AND PROMOTING EQUALITY End poverty in all its forms everywhere 2 SUSTAINABLE AGRICULTURE, FOOD SECURITY AND NUTRITION End hunger and improve nutrition for all through sustainable agriculture and improved food systems 3 HEALTHY LIFE AT ALL AGES FOR ALL Healthy life at all ages for all 4 EDUCATION Provide quality education and life-long learning for all 5 GENDER EQUALITY Attain gender equality and women’s empowerment everywhere 6 WATER AND SANITATION Water and sanitation for a sustainable world 7 ENERGY Ensure access to affordable, sustainable, and reliable modern energy for all 8 ECONOMIC GROWTH, EMPLOYMENT AND INFRASTRUCTURE Promote sustainable, inclusive and sustained economic growth and decent jobs for all 9 INDUSTRIALIZATION AND PROMOTING EQUITY AMONG NATIONS Promote sustainable industrialization and equality among nations dadang-solihin.blogspot.com 77
SDG  Agenda Pembangunan Paska 2015 (2) FOCUS AREA (TENTATIVE GOAL) TENTATIVE TARGET 10 SUSTAINABLE CITIES AND HUMAN SETTLEMENTS Build inclusive, safe and sustainable cities and human settlements 11 SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION Promote sustainable consumption and production patterns 12 CLIMATE CHANGE Take urgent and significant action to mitigate and adapt to climate change : Build a climate change goal based on the outcome of COP21 of the UNFCCC 13 CONSERVATION AND SUSTAINABLE USE OF MARINE RESOURCES, OCEANS AND SEAS Take urgent and significant actions for the conservation and sustainable use of marine resources, oceans and seas 14 ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY Protect and restore terrestrial ecosystems and halt all biodiversity loss 15 MEANS OF IMPLEMENTATION/GLOBAL PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT Strengthened global partnership for sustainable development: trade, technology transfer, financing and debt sustainability, capacity building, partnership for sustainable development 16 PEACEFUL AND INCLUSIVE SOCIETIES, RULE OF LAW AND CAPABLE INSTITUTIONS Creating peaceful and inclusive societies, rule of law and capable institutions dadang-solihin.blogspot.com 78
Perubahan Iklim KOMITMEN INDONESIA: PENURUNAN EMISI •Tahun 2020 Emisi Turun Sebesar 26% dari BAU dengan Usaha Sendiri •Emisi Turun Sebesar 41% Jika Mendapatkan Dukungan Internasional UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN: PENURUNAN EMISI GRK: di 5 Sektor Prioritas (1) Kehutanan (2) Lahan Gambut (3) Pertanian (4) Energi dan trasnportasi, (5) Industri dan Limbah PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN IKLIM: Khususnya di 15 Daerah Rentan (percontohan RAN-API) Daerah Percontohan Kegiatan RAN-API : 1 Provinsi Bali 2 Kota Semarang 3 Kota Pekalongan 4 Provinsi Jawa Barat 5 Kota Blitar 6 Kota Bandar Lampung 7 Provinsi Jawa Timur 8 Kabupaten Malang 9 Kota Batu 10 Kota Malang 11 Provinsi Nusa Tenggara Barat 12 Pulau Lombok 13 K ota Tarakan 14 Provinsi Sumatera Selatan 15 Provinsi Sumatra Utara dadang-solihin.blogspot.com 79
Tantangan Utama (1) • Terbatasnya ketersediaan infrastruktur • Penguatan sektor primer, sekunder dan tersier secara terpadu • Harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi • Terbatasnya kemampuan untuk membiayai pembangunan • Pengaruh perekonomian global dan diberlakukannya AEC Pertumbuhan Ekonomi untuk dapat menjadi negara maju pada Tahun 2030 • Menciptakan pertumbuhan inklusif • Memperbesar investasi padat pekerja • Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil • Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal • Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian Percepatan Pemerataan dan Keadilan dadang-solihin.blogspot.com 80
Tantangan Utama (2) • Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan di seluruh aspek kehidupan • Pengembangan data dan ukuran pembangunan berkelanjutan • Mendorong penerapan kegiatan ramah lingkungan • Pengembangan kapasitas institusi untuk pengembangan tata kelola , pengendalian pencemaran dan penegakan hukum Keberlanjutan Pembangunan • Memelihara kebhinnekaan Indonesia dan konsolidasi demokrasi • Meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya terorisme • Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penegak hukum • Pemenuhan pemeliharaan dan perawatan bagi Alutsista Stabilitas Politik dan Keamanan dadang-solihin.blogspot.com 81
Tantangan Utama (3) • Meningkatkan integritas, akuntabilitas; efektifitas, dan efisiensi birokrasi • Mempercepat proses transformasi hubungan kelembagaan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi • Mengefektifkan penegakan hukum • Mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi • Meningkatkan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat luas melalui pendidikan antikorupsi Pemberantasan Korupsi • Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk • Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat • Mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta menurunkan kesenjangan. • Memperkukuh karakter dan jati diri bangsa Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dadang-solihin.blogspot.com 82
Tantangan Utama (4) • Meningkatkan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia (KTI) • Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan, antara lain melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar. • Mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa-kota Kesenjangan Antar Wilayah • Memperkuat penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional • Meningkatkan ekonomi kelautan melalui pengembangan industri kelautan, industri perikanan, dan wisata bahari • Menjaga daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut Percepatan Pembangunan Kelautan dadang-solihin.blogspot.com 83
dadang-solihin.blogspot.com 84
Sasaran Pokok RT-RPJMN 2015-2019 (1) • Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi EKONOMI yang tinggi • Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan LINGKUNGAN POLITIK • Meningkatnya kualitas demokrasi • Terwujudnya sistem peradilan pidana dan perdata yang efisien, efektif, dan akuntabel HUKUM dadang-solihin.blogspot.com 85
Sasaran Pokok RT-RPJMN 2015-2019 (2) • Meningkatnya kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional PERTAHANAN DAN KEAMANAN • Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif, dan efisien TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI • Menurunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar penduduk di berbagai wilayah KESEJAHTERAAN RAKYAT • Menurunnya tingkat kesenjangan antar- KEWILAYAHAN wilayah • Terwujudnya pengembangan ekonomi kelautan yang didukung pengembangan SDM dan Iptek PEMBANGUNAN KELAUTAN dadang-solihin.blogspot.com 86
Sasaran Pokok RT-RPJMN 2015-2019 (3) Sasaran Pokok /Indikator Baseline 2014 Sasaran 2019 1. EKONOMI Ekonomi Makro  Pertumbuhan ekonomi 5,5 %* 6-8 %  PDB per Kapita (ribu Rp) 40.560 72.444  Inflasi 5,3% 4,5%  Tingkat Kemiskinan 11,25% ** 6-8%  Tingkat Pengangguran Terbuka 5,6-5,9 5-5,5 Katahanan Pangan  Produksi Padi 69,9 juta ton 82,0 juta ton  Produksi Jagung 18,6 juta ton 23,4 juta ton  Produksi Kedelai 0,89 juta ton 1,02 juta ton Ketahanan Energi  Produksi Minyak Bumi 818 ribu SBM per hari 710 ribu SBM per hari  Produksi Gas Bumi 1224 ribu SBM per hari 1272 ribu SBM per hari  Produksi Batubara 397 Juta Ton 421 Juta Ton dadang-solihin.blogspot.com 87
Sasaran Pokok RT-RPJMN 2015-2019 (4) Sasaran Pokok /Indikator Baseline 2014 Sasaran 2019 Ketahanan Air  Kapasitas air baku nasional 51,44 m3/det 118,6 m3/det  Ketersedian air irigasi yang bersumber dari 11% 20% waduk Infrastruktur Dasar dan Konektivitas  Rasio elektrifikasi 81,5% 95,9%  Akses Air Minum Layak 70% 100%  Sanitasi Layak 60,5% 100%  Perkembangan jalan nasional 38.470 km 43.670 km  Kondisi mantap jalan nasional 94% 100%  Perkembangan panjang jalan Tol 784 km 1.979 km  Panjang Jalur Kereta Api 5.434 km 8.692 km  Perkembangan pelabuhan 33/217 39/240 utama/pengumpul  Dwelling Time Pelabuhan 6-7 hari 3-4 hari  Perkembangan jumlah bandara 237 252  On-time Performance Penerbangan 75% 95 %  Kab/Kota yang dijangkau broadband 82% 100% dadang-solihin.blogspot.com 88
Sasaran Pokok RT-RPJMN 2015-2019 (5) Sasaran Pokok Baseline 2014 Sasaran 2019 2. LINGKUNGAN  Emisi Gas Rumah Kaca 15,5% 26%  Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 63,0-64,0 66,5-68,5 3. POLITIK  Tingkat Partisipasi Politik Pemilu 75,11% 80%  Indeks Demokrasi Indonesia 62,63 * 75 4. PENEGAKAN HUKUM  Indeks Penegakan Hukum n.a. 75%  Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 32 65  Indeks Perilaku Anti Korupsi 3,63 4 5. TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI  Kualitas Pelayanan Publik - Integritas Pelayanan Publik (Pusat) 7,37 9 - Integritas Pelayanan Publik (Daerah) 6,82 8,0  Indeks Reformasi Birokrasi 33,48 83,48 6. PERTAHANAN DAN KEAMANAN  Persentase pemenuhan MEF 30% 60%  Persentase Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF 10% 20% dadang-solihin.blogspot.com 89
Sasaran Pokok RT-RPJMN 2015-2019 (6) Sasaran Pokok Baseline 2014 Sasaran 2019 7. KESEJAHTERAAN RAKYAT  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,83* meningkat  Indeks Gini 0,41 menurun Kependudukan dan Keluarga Berencana  Laju Pertumbuhan Penduduk 1,49%/tahun 1,19%/tahun  Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) 2,6 (2012) 2,3 Pendidikan  Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 8,1 (tahun)* 8,8 (tahun) tahun  Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun 94,1%* 96,1 (%)  Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B 50,4%* 68,4 (%) Kesehatan  Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 346** 306  Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32*** 24 dadang-solihin.blogspot.com 90
Sasaran Pokok RT-RPJMN 2015-2019 (7) Sasaran Pokok Baseline 2014 Sasaran 2019 8. PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN  Peran Luar Jawa dalam pembentukan PDRB 41 45-47%  Kabupaten Tertinggal yang dientaskan 133* 75 (Kumulatif 5 tahun) 9. PEMBANGUNAN KELAUTAN  Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB - Selesai tahun 2017  Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi nasional, a.l : Produksi perikanan tangkap dan budidaya (juta ton ) 22,4** 48  Terwujudnya pelayanan angkutan laut dalam rangka meningkatkan konektivitas laut (lihat sasaran infrastruktur)  Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut, a.l. melalui: - Peningkatan luas kawasan konservasi laut (%) 15,7 juta ha*** 20 juta ha - Peningkatan cakupan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan n.a. 53,4 % dadang-solihin.blogspot.com 91
Arah Kebijakan Umum Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah. Penegakan kedaulatan dan Yurisdiksi Nasional, serta Percepatan Pengembangan Ekonomi Kelautan dadang-solihin.blogspot.com 92
dadang-solihin.blogspot.com 93
Kerangka Pikir Pembangunan Bidang Ekonomi dadang-solihin.blogspot.com 94
Sasaran Pembangunan Ekonomi (1) INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019 A. PEMBANGUNAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI: Penguatan Sektor Primer  PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman (%) 2,4 2,6  Produksi Perkebunan (ribu ton) (i) Kelapa Sawit 29.513 36.420 (ii) Karet 3.204 3.810 (iii) Kakao 817 913  Pertumbuhan PDB perikanan (persen per tahun) n.a 7,1  Ekspor hasil perikanan (miliar USD) 5 9,5  Produk olahan hasil perikanan (juta ton) 5,2 6,8  Produksi kayu bulat HA*) (juta m3) 5,5 13  Produksi kayu bulat HT*) (juta m3) 26 35  Hutan Rakyat (juta m3) 3 22 dadang-solihin.blogspot.com 95
Sasaran Pembangunan Ekonomi (2) INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019 Akselerasi Pertumbuhan Industri  Pertumbuhan PDB (%) 5,50 7,90  Pertumbuhan Industri (%) 5,50 8,20 Modernisasi Sektor Jasa  Pertumbuhan ekspor produk non-migas (%) 11* Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Pertumbuhan PDB Pariwisata 6,2 % 7 %*  Jumlah Wisman 9,5 juta 8 %*  Wisnus (jumlah perjalanan, juta) 248,0 2 %*  Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif 6,0 % 7 %* *Pertumbuhan rata-rata per tahun selama 2015-2019 dadang-solihin.blogspot.com 96
Sasaran Pembangunan Ekonomi (3) INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019 B. PENGAMANAN KETAHANAN PANGAN, ENERGI, DAN AIR Ketahanan Pangan  Produksi - Padi (Juta Ton) 69,9 82,0 - Jagung (Juta Ton) 18,6 23,4 - Kedelai (Juta Ton) 0,89 1,02 - Gula (Juta Ton) 2,8 3,4 - Daging Sapi (Ribu Ton) 395,1 459,9 Ketahanan Energi  Produksi - Minyak Bumi (ribu BM per hari) 818 710 - Gas Bumi (ribu SBM per hari) 1.224 1.272 - Batubara (Juta Ton) 397 421  Rasio Elektrifikasi(%) 81,5 95,9 dadang-solihin.blogspot.com 97
Sasaran Pembangunan Ekonomi (4) INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019 Ketahanan Air  Kapasitas air baku nasional 51,44 m3/det 118,6 m3/det  Ketersedian air irigasi yang bersumber dari waduk (%) 11 20 C. PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  Rata-rata rasio biaya logistik terhadap PDB (%) 27 21  Perkembangan jalan nasional 38.470 km 43.670 km  Kondisi mantap - Jalan Nasional (%) 94 100 - Jalan Propinsi (%) 54 75 - Jalan Kabupaten /Kota (%) 45 60  Pembangunan Jalan Tol 784 km* 1.979 km  Panjang Jalur Kereta Api (kumulatif) 5.434 km 8.692 km  Perkembangan pelabuhan utama/pengumpul 33/217 39/240  Dwelling Time Pelabuhan (hari) 6-7 3-4 *Posisi s/d 2014 dadang-solihin.blogspot.com 98
Sasaran Pembangunan Ekonomi (5) INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019  Perkembangan jumlah bandara 237 252  On-time Performance Penerbangan (%) 75 95  Kab/Kota yang dijangkau broadband (%) 82 100  Hunian layak untuk rumah tangga berpenghasilan rendah (juta rumah tangga) n.a 18,6  Akses Air Minum Layak (%) 70 100  Sanitasi Layak (%) 60,5 100 D. PENGUATAN FAKTOR UTAMA PEMBANGUNAN EKONOMI  Tenaga kerja berkeahlian tinggi yang memiliki sertifikasi 8,4 14 (%)  Jumlah pekerja formal di sektor manufaktur (%) 40,5 51  Pertumbuhan investasi atau Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) n.a 11,3  Rata-rata rasio biaya logistik terhadap PDB (%) n.a 21,9 dadang-solihin.blogspot.com 99
Arah Kebijakan A. Pembangunan Sektor-Sektor Ekonomi (1) Penguatan Sektor Primer: Peningkatan Agroindustri • Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat • Peningkatan mutu, pengembangan standarisasi mutu hasil pertanian, dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati • Pengembangan agroindustri perdesaan • Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran • Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan, serta informasi pasar dan akses pasar • Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif Peningkatan Hasil Perikanan • Peningkatan Mutu, Nilai Tambah dan Inovasi Teknologi Perikanan • Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan • Penyempurnaan Kelembagaan • Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Peningkatan Hasil Hutan Dan Kayu • Meningkatkan tata kelola kehutanan (good forest governance) • Peningkatan produksi dan produktivitas sumber daya hutan • Pengembangan industri pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dadang-solihin.blogspot.com 100
Arah Kebijakan A. Pembangunan Sektor-Sektor Ekonomi (2) Peningkatan Pengolahan Hasil Tambang/Mineral • Meningkatkan Keterpaduan Pengembangan Industri • Penerapan Insentif Fiskal dan Non-Fiskal • Meningkatkan Kepastian Hukum Pengusahaan Pertambangan • Memperkuat Penanganan PETI dan Rehabilitasi Pasca-tambang Akselerasi Pertumbuhan Industri • Pengembangan Perwilayahan Industri • Penumbuhan Industri Pengolah Sumber Daya Alam, Penyedia Kebutuhan Domestik • Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas dadang-solihin.blogspot.com 101
Arah Kebijakan A. Pembangunan Sektor-Sektor Ekonomi (3) Modernisasi Sektor Jasa: Peningkatan Ekspor Nonmigas dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi • Meningkatkan ekspor barang bernilai tambah lebih tinggi • Memanfaatkan Rantai Nilai Global dan Jaringan Produksi Global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur • Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sektor jasa prioritas Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi • Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) UMKM dan koperasi; • Perluasan akses UMKM dan koperasi ke pembiayaan; • Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKM dan koperasi; • Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi; dan • Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dan koperasi Peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Pemasaran Pariwisata Nasional • Pembangunan Destinasi Pariwisata • Pembangunan Industri Pariwisata • Pembangunan Kelembagaan Pariwisata dadang-solihin.blogspot.com 102
Arah Kebijakan Ekonomi(4) B. Pengamanan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air Ketahanan Pangan • Meningkatkan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri • Meningkatkan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan • Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat • Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan • Meningkatkan layanan jaringan irigasi • Pengelolaan lahan rawa berkelanjutan Ketahanan Energi • Meningkatkan produksi energi primer • Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi • Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi • Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi • Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran • Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA Ketahanan Air • Menjamin pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. • Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif • Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim dadang-solihin.blogspot.com 103
Arah Kebijakan C. Percepatan Pembangunan Infrastruktur (1) Ekonomi(6) Penguatan Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan: • Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda • Mempercepat pembangunan transportasi dengan penguatan industri nasional • Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan • Mempercepat pembangunan sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi • Meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kesadaran dalam penyelengaraan transportasi • Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) menjadi broadband-ready • Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband termasuk di daerah perbatasan negara Transportasi Massal Perkotaan • Mengembangkan transportasi perkotaan dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan serta pemanfaatan Platform Intelligent Transport System • Pengembangan angkutan umum massal yang modern dan maju dengan berorinetasi berbasis kepada bus (BRT) maupun rel (LRT, tramway, MRT) dengan fasilitas alih moda terpadu • Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan Kota • Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan dadang-solihin.blogspot.com 104
Arah Kebijakan C. Percepatan Pembangunan Infrastruktur (2) Ekonomi(7) Pembangunan Infrastruktur/Prasarana Dasar • Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai • Menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi bauran sumber daya air domestik • Penyediaan infrastruktur produktif • Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat • Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi • Peningkatan pasokan energi listrik (sisi penyediaan) dengan memperhatikan jaminan pasokan energi primer dan bauran energi (diversifikasi energi) dan pengendalian pemanfaatan (sisi permintaan) yang sejalan dengan pelaksanaan konservasi energi • Penyempurnaan kelembagaan dan regulasi ketenagalistrikan TERBATAS: Internal Pemerintah dadang-solihin.blogspot.com 105
Arah Kebijakan D. Penguatan Faktor Utama Pembangunan Ekonomi (1) Ekonomi(8) Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja: • Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja • Memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan dan menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis Peningkatan Investasi • Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha • Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha di pusat dan daerah • Pengembangan layanan investasi • Pemberian insentif dan fasilitasi investasi • Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif • Peningkatan persaingan usaha yang sehat Penguatan Sektor Keuangan • Memantapkan stabilitas sistem keuangan Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi • Meningkatkan hasil-hasil riset • Layanan Perekayasaan dan Teknologi • Mengembangkan teknopreneur • Mengembangkan sumber daya hayatid (abdioarnegso-suorcliehsi)n .dbalno gnsirphoat.ycaotmi 106
Arah Kebijakan D. Penguatan Faktor Utama Pembangunan Ekonomi (2) Ekonomi(9) Peningkatan Daya Saing BUMN: • meningkatkan pelayanan publik BUMN kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan bahan kebutuhan pokok seperti pangan, energi, layanan perumahan/permukiman, dan layanan transportasi • meningkatkan daya saing BUMN dengan memantapkan struktur BUMN yang berdayaguna dan berhasil guna • membangun kapasitas dan kapabilitas BUMN Peningkatan Efisiensi Logistik dan Distribusi Nasional • Meningkatkan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis • Mengembangkan sistem logistik dan distribusi termasuk sistem informasinya • Meningkatkan ketersediaan dan kapasitas SDM dan pelaku jasa Logistik • Meningkatkan efisiensi logistik pelabuhan dadang-solihin.blogspot.com 107
Sasaran Pembangunan Pelestarian SDA, LH dan Pengelolaan Bencana INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019  Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan n.a 100%  Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi n.a 50.000km  Operasionalisasi KPH n.a 547  Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) 64,21 (2012) 66,5-68,5  Emisi gas rumah kaca n.a 26%  Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana  Meningkatnya sistem peringatan dini untuk pelayanan informasi cuaca dan iklim, serta penanganan bencana  Meningkatnya kecepatan dan akurasi data dan informasi MKG. dadang-solihin.blogspot.com 108
Arah Kebijakan Pembangunan Pelestarian SDA, LH dan Pengelolaan Bencana Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan • Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan melalui penataan batas, pemetaan dan penetapan, yang melibatkan berbagai pihak • Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal • Meningkatkan kapasitas pengelola KPH • Meningkatkan sarana dan prasarana KPH • Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup • Penguatan Sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup • Peningkatan kualitas lingkungan hidup • Penguatan sistem insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan hidup • Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan • Penguatanpendanaan lingkungan hidup dan kerjasama kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan swasta Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM penanggulangan bencana • Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana • Edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat tentang pengurangan risiko bencana; • Peningkatan partisipasi dan peran serta multi-pihak dalam penanggulangan bencana; Penyediaan informasi iklim dan kebencanaan • Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini, MKG dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesidnaamdabnungg-asnolihin.blogspot.com 109
Kerangka Pikir Kebijakan Pembangunan Bidang Polhukhankam Equity Growth Tujuan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pembukaan UUD 1945) Indonesia yg Mandiri, Maju, Adil dan Makmur Daya Saing Nasional (Berlandaskan SDA, SDM, IPTEK) PEMBANGUNAN SEKTOR DAN WILAYAH Pendidikan Kesehatan Ketahanan Pangan Ketahanan Energi Inovasi Teknologi Infrastruktur Sinergi Antar Daerah dan Antar Pusat- Daerah Pembangunan Bidang Polhukhankam sebagai pra kondisi bagi peningkatan daya saing nasional dan pencapaian keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang Demokratisasi Keadilan dan Kepastian Hukum Regulasi Berkualitas Birokrasi yang Profesional Kondisi Aman dan Damai BIDANG PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM PANCASILA - UUD 1945 - NKRI – BHINNEKA TUNGGAL IKA dadang-solihin.blogspot.com 110
Sasaran Polhukhankam (1) INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA  Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L (%) 74 95  Instansi Pemerintah yg Akuntabel (Skor B atas LAKIP) K/L (%) 39,3 85  Indeks Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional (%) 33,48 83,48  Indeks Profesionalitas ASN 76 86  Integritas Pelayanan Publik (Pusat) 7,37 9,0  Integritas Pelayanan Publik (Daerah) 6,82 8,0 PENEGAKAN HUKUM  Indeks Penegakan Hukum % n.a 75  Indeks Persepsi Korupsi 32 65  Indeks Perilaku Anti Korupsi 3.63 4 dadang-solihin.blogspot.com 111
Sasaran Polhukhankam (2) INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019 POLITIK DALAM NEGERI  Angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 62,63* 75  Tingkat Partisipasi Politik (%) 75,11 80 PERTAHANAN DAN KEAMANAN  Persentase pemenuhan MEF 30% 60%  Persentase Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF 10% 20% PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOBA  Pendidikan dan pencegahan  Penanganan terhadap pengguna narkoba (%) dadang-solihin.blogspot.com 112
ARAH KEBIJAKAN POLHUKHANKAM Reformasi Birokrasi & Tata Kelola: • Mewujudkan kelembagaan pemerintah efektif, efisien, dan sinergis • Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional • Mempercepat penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis merit • Meningkatkan kualitas pelayanan publik • Penerapane-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan • Mempercepat pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu • Menjamin terselenggaranya sistem hukum perdata yang mudah dan cepat Pemberantasan Korupsi • Menjamin Harmonisasi peraturan di bidang korupsi • Menjamin efektivitas kebijakan korupsi • Meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi Pemantapan Politik Dalam Negeri • Menjamin pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat • Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasand kaedbaijnagk-asno plihuibnl.ibklogspot.com 113
ARAH KEBIJAKAN POLHUKHANKAM Politik Luar Negeri • Meningkatkan kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN • Meningkatkan partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia • Menguatkan diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional, dan global • Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama selatan selatan dan triangular • Meningkatkan promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM • Meningkatkan kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional • Melanjutkan Pemenuhan MEF • Meningkatkan upaya Pemeliharaan dan Perawatan (harwat) • Meningkatkan Kontribusi Industri Pertahanan bagi Alutsita TNI Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba • Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba (demand side) • Meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dadang-solihin.blogspot.com 114
KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT LINGKUNGAN STRATEGIS ASEAN Economic Community (AEC) Bonus Demografi Geo Politik Geo-Ekonomi Post 2015 Development Agenda Peningkatan Kualitas SDM (HDI, GDI,NRR) serta Jati Diri dan Karakter Bangsa Peningkatan Jati Diri dan Karakter Bangsa KEBIJAKAN & STRATEGI SASARAN SUBBIDANG SASARAN BIDANG ISU STRATEGIS Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan dan Gizi Masyarakat Peningkatan Taraf Pendidikan Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat Pendidikan Kebudayaan Perubahan Iklim Middle Income Trap Peningkatan Derajat Kesehatan dan Status Gizi Masyarakat dadang-solihin.blogspot.com 115
Sasaran Kesejahteraan Rakyat(1) INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  Menurunnya angka kelahiran (Total Fertility Rate/TFR) per perempuan usia reproduktif 15-49 tahun 2,6 2,3  Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) semua cara 62% 66%  Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet needdengan perhitungan baru) 11,4 8,5  Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 18,3 23,5 KESEHATAN  AKI 346 306  AKB 32 24  Prevalensi kekurangan gizi pada balita (%) 19,6 15 (HI) 17 (MI)  Prevalensi HIV pada populasi dewasa (%) 0,43 < 0,5  Prevalensi tuberculosis (TB) 297 245  Persentase penduduk yang terdaftar pada Jaminan Kesehatan Nasional 64,7 95 dadang-solihin.blogspot.com 116
INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019 PENDIDIKAN  APM SD/MI (%) 91,3 94,8  APM SMP/MTs (%) 79,9 82,2  APK SMA/MA/SMK/ Paket C (%) 79,2 91,6  APK Perguruan Tinggi 28,4 36,7  Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B (%) 53,7 68,4 PENGURANGAN KEMISKINAN  Tingkat kemiskinan (%) 9 – 10,5 6,0 – 8,0  Penurunan TPT (%) 5,7 5,0-5,5  Asistensi sosial berbasis peningkatan kapasitas keluarga (PKH, anak dengan disabilitas, lanjut usia) 3.200.000 KSM (7 persentil) 6.200.000 KSM (10 persentil)  Penyediaan Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpenghasilan rendah (Raskin) 15.530.897 RTS 6.212.359 RTS Sasaran Kesejahteraan Rakyat(2) dadang-solihin.blogspot.com 117
Sasaran Kesejahteraan Rakyat(3) INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019  Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan 86.400.000 Jiwa (36 persentil) 62.994.462 Jiwa (25 persentil)  Jumlah KK transisi PKH yang mendapatkan akses berusaha melalui KUBE di Perdesaan 111.940 KK 555.450 KK  Jumlah Keluarga Miskin transisi PKH yang mendapatkan bantuan pemberdayaan melalui KUBE di Perkotaan 53.100 KK 266.500 KK  Terlaksananya pendampingan bagi pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan usaha mandiri -- 5.500 orang dadang-solihin.blogspot.com 118
ARAH KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kependudukan dan Keluarga Berencana • Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas, baik antar-sektor maupun antara pusat dan daerah serta dalam pelaksanaan SJSN bidang kesehatan; • Penyediaan sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan; • Peningkatan pendayagunaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pelayanan KB, dan peningkatan intensitas pelayanan KB statis dan pelayanan KB bergerak (mobile) khusus daerah sulit terjangkau; • Peningkatan pelayanan KB (MKJP dan Non MKJP) pasca persalinan, pasca keguguran dan efek samping; • Peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB dan pengembangan metoda baru obat kontrasepsi bagi pria; • Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB; • Peningkatan efektivitas advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)KB; dan • Penguatan peran dan fungsi keluarga. Kesehatan dan Gizi Masyarakat • Menjamin Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas • Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat • Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan • Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan • Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas • Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas • Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan • Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan • Meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan dadang-solihin.blogspot.com 119
ARAH KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pendidikan • Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas • Melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas • Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja • Meningkatkan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi • Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan • Mengembangkan kurikulum • Membangun sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel • Meningkatkan profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas guru • Meningkatkan kualitas LPTK • Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru • Meningkatkan akses, kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja • Meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan dan memperkuat mekanisme pembiayaannya Kebudayaan: • Memperkukuh karakter bangsa yang menghargai keragaman, bertoleran, berakhlak mulia, bermoral, beretika, bergotong royong • Meningkatkan apresiasi seni dan karya budaya • Meningkatkan kualitas pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya dadang-solihin.blogspot.com 120
ARAH KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Percepatan Pengurangan Kemiskinan • A. Perlindungan Sosial • Meningkatkan Penataan Asistensi Sosial • Meningkatkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional • Mengembangkan Lingkungan yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia • B. Pelayanan Dasar • Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan Publik • Meningkatkan Penjangkauan Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin dan Rentan • C. Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan • Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pengembangan Ekonomi Lokal bagi Masyarakat Miskin dan Rentan • Menjamin Perluasan Akses Permodalan dan Layanan Keuangan melalui Penguatan Layanan Keuangan Mikro bagi Masyarakat Miskin dan Rentan • Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Masyarakat Miskin dan Rentan dadang-solihin.blogspot.com 121
KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG Basis Data Dasar Perencanaan Pendekatan Kewilayahan Tujuan Akhir Informasi Geospasial Data Statistik Rencana Tata Ruang Pengelolaan Pertanahan Otonomi Daerah Pengembangan Wilayah Strategis Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Kesejahteraan Rakyat dadang-solihin.blogspot.com 122
Sasaran Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019  Jumlah daerah tertinggal yang dientaskan 133* 75  Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%) 6,16** 7,35  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal 67,48** 71,5 * Posisi s/d 2014 **2012 No. Wilayah Target Growth 2015- 2019 (%/th) Peran PDRB Wilayah (%) Kebutuhan Investasi (Trilyun Rp) Kebutuhan Investasi Infrastruktur (Triyun Rp) 1 Sumatera 8,1 – 8,6 25,6 6.020 – 6.403 766 – 785 2 Jawa 5,7 – 6,2 53,0 10.597 – 11.369 1.651 – 1.692 3 Bali Nustra 8,4 – 8,9 10,2 2.444 – 2.597 304 – 311 4 Kalimantan 9,8 – 10,3 3,0 778 – 824 88 – 90 5 Sulawesi 9,0 – 9,5 5,4 1.340 – 1.422 160 – 163 6 Maluku Papua 11,4 – 12,0 2,8 767 – 818 78 – 80 Keterangan:  Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 7,0 – 7,5 %/tahun  Kebutuhan investasi diestimasi dengan asumsi ICOR 3 dan laju depresiasi kapital 5 %  kebutuhan biaya infrastruktur dihitung dengan porsi 5 % dari PDRB dadang-solihin.blogspot.com 123
Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang (1) Pengembangan Wilayah Strategis •Mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, termasuk diantaranya di 10 KEK, 13 KAPET, 4 KPBPB, 169 KPI Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan •A. Pengembangan Daerah Tertinggal •Upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik •Pengembangan perekonomian masyarakat •B. Pengembangan Kawasan Perbatasan •mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan •A. Pembangunan Perkotaan •Mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) •Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) •mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni •mengembangkan kota hijau •Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing •meningkatkan kapasitas pengelolaan kota yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan profesional •B. Pembangunan Perdesaan •mewujudkan kemandirian masyarakat dan mewujudkan desa-desa berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi •membangun keterkaitan pembangunan ekonomi lokal antara perdesaan dan perkotaan dadang-solihin.blogspot.com 124
Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang(2) Pembangunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pertanahan • Meningkatkan Ketersediaan dan Efektifitas Regulasi Tata Ruang • Meningkatkan Kapasitas SDM dan Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang • Mengembangkan Rencana Tata Ruang yang Berkualitas, Tepat Waktu dan Serasi antardokumen Rencana melalui Penegakan Aturan Zonasi, Insentif dan Pemberian Sanksi secara Konsisten • Mengevaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang • Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif • Mendorong Reforma Agraria melalui Pemberian Tanah dan Bantuan Pemberdayaan Masyarakat • Mendorong Proporsi Kompetensi SDM Ideal Bidang Pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan • Pencadangan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah • Penguatan kelembagaan pemerintah daerah • Penguatan aparatur pemerintah daerah • Peningkatan kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah • Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Demokrasi Lokal dadang-solihin.blogspot.com 125
Sasaran Pembangunan Kelautan(1) 1. Terwujudnya kedaulatan atas wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi nasional: o Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB pada tahun 2017; o Penyelesaian/lanjutan perundingan batas laut dengan 9 negara tetangga; o Penyelesaian penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota; o Penyusunan rencana aksi Pembangunan Kelautan 2015-2019; o Penyerasian data dan informasi kelautan antar lembaga/pemangku kepentingan; dan o Penyusunan peta jalan (roadmap) pembangunan kelautan jangka panjang. 2. Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi nasional yang difokuskan pada: o Pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil, termasuk promosi, investasi di lokus andalan; o Peningkatan kesejahteraan masyarakat di 31 pulau-pulau kecil terluar, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas layanan dasar; o Peningkatan keamanan (eksistensi) di 61 pulau kecil terluar lainnya; o Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebesar 48 juta ton pada 2019 (termasuk rumput laut) untuk peningkatan ekonomi masyarakat (secara spesifik dijabarkan dalam Isu Strategis Ketahanan Pangan); dan o Pengembangan komoditas andalan kelautan lainnya, termasuk pengembangan energi laut (pilotting) di beberapa lokasi terpilih dadang-solihin.blogspot.com 126
Sasaran Pembangunan Kelautan(2) 3. Terwujudnya pelayanan angkutan laut dalam rangka meningkatkan konektivitas laut yang didukung oleh keselamatan maritim yang handal dan manajemen yang bermutu serta industri maritim yang memadai, yang difokuskan pada: o Peningkatan dan pengembangan jumlah kapal perintis 75 unit untuk menghubungkan pulau besar dan pulau-pulau kecil dan 100 lintas subsidi perintis angkatan laut; dan o Terwujudnya kemampuan industri maritim dan perkapalan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dalam negeri dan ekspor. 4. Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut melalui: o Kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang diutamakan pada: (i) Pengutuhan dan penambahan luasan kawasan konservasi laut dari 15,7 juta ha pada tahun 2013 menjadi 20 juta ha pada tahun 2019; (ii) Peningkatan pengelolaan efektif pada sebanyak 35 kawasan konservasi yang telah ditunjuk; dan (iii) Kawasan pesisir yang rusak pulih kembali sebanyak 85 kawasan o Percepatan pembentukan lembaga yang menangani keamanan laut secara terpadu; dan peningkatan cakupan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan menjadi 53,4 persen terhadap wilayah pengelolaan perikanan Indonesia 5. Terwujudnya SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari, difokuskan pada: o Peningkatan kapasitas SDM Perikanan dan Kelautan: dan o Peningkatan Iptek Kelautan dan diseminasi teknologi. dadang-solihin.blogspot.com 127
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN (1) Penegakan Kedaulatan dan Yurisdiksi Nasional • Menerapkan konvensi hukum laut internasional serta penetapan batas wilayah perairan Indonesia dan ZEE • Melakukan pengaturan, penetapan, dan pengendalian ALKI • Mengembangkan dan menerapkan Tata kelola dan Kelembagaan Kelautan • Meningkatkan keamanan laut dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan Percepatan Pengembangan Ekonomi Kelautan • Inventarisasi dan Evaluasi Potensi Sumber Daya Kelautanam • Pengembangan Industri Kelautan • Pengembangan Konektivitas dan Sistem Logistik • Pengembangan Kawasan dan Potensi Baru Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas, Daya Dukung dan Kelestarian Fungsi Lingkungan Laut • Penguatan koordinasi lintas sektor serta penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi • Memperkuat dan mengembangkan kerjasama regional maupun internasional dalam pengelolaan wilayah laut • Rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak dan pengendalian bencana alam dan dampak perubahan iklim • Meningkatkan upaya pembinaan, pengawasan, dan penegakan peraturan • Mengembangkan alternatif cara pemanfaatan potensi laut yang lebih akrab lingkungan dadang-solihin.blogspot.com 128
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN (2) Peningkatan Wawasan dan Budaya Bahari, Serta Penguatan Peran SDM dan Iptek Kelautan • Upaya Peningkatan Wawasan dan Budaya Bahari • Meningkatkan dan menguatkan peran SDM dan Iptek di bidang kelautan Peningkatan Harkat dan Taraf Hidup Nelayan dan masyarakat pesisir • Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha nelayan skala kecil dan membina industri kecil pengolahan hasil laut • Mengembangkan sentra produksi perikanan • Menyempurnakan pola hubungan kerja antara koperasi dan nelayan dengan pengusaha • Meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat desa pantai • Peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil dadang-solihin.blogspot.com 129
dadang-solihin.blogspot.com 130
KERANGKA PENDANAAN dadang-solihin.blogspot.com 131
KERANGKA REGULASI Perencanaan Pembentukan Regulasi dalam Rangka Memfasilitasi, Mendorong Maupun Mengatur Perilaku Masyarakat, Termasuk Swasta Dan Penyelenggara Negara dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Bernegara. Perencanaan Kerangka Regulasi Sejak Awal Perencanaan Dimaksudkan untuk :  Mengarahkan Proses Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Agar Sesuai Dengan Kebutuhan Pembangunan;  Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan dalam Rangka Mendukung Pencapaian Prioritas Pembangunan; dan  Meningkatkan Efisiensi Pengalokasian Anggaran Untuk Keperluan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. dadang-solihin.blogspot.com 132
PETA JALAN KERANGKA REGULASI 2015-2019 OUTCOME 2015 2016 2017 2018 2019 Tersimplifikasinya Penetapan baseline Kenaikan 15% dari Kenaikan 25% dari Kenaikan 30% dari 100% regulasi di baseline baseline baseline Bidang SDA, SDM dan IPTEK Kenaikan 30% dari baseline 100% pelaksanaan harmonisasi kebijakan dan regulasi Bidang SDA, SDM dan IPTEK Penetapan Baseline Kenaikan 25% dari baseline Kenaikan 40% dari baseline Kenaikan 20% dari baseline Kenaikan 15% dari baseline Terlaksananya pelatihan bagi 4000 orang para perumus kebijakan dan perancang regulasi 500 0rang 1000 orang 1000 orang 1000 orang 500 orang dadang-solihin.blogspot.com 133
Kerangka Kelembagaan • Menjadi Upaya untuk Melakukan Penataan Kelembagaan agar Pemerintah Memiliki Fungsi dan Kewenangan yang Tepat, Aturan Main dan Hubungan Kerja Inter dan antar Lembaga yang Sinergis, serta didukung oleh Kualitas Aparatur Sipil Negara yang Profesional dan Berintegritas. • Dengan Demikian Kelembagaan Pemerintah Akan sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional dan dapat Melaksanakan Kebijakan/Rencana Pembangunan dengan Efektif Dan Efisien. dadang-solihin.blogspot.com 134
LOKUS PENATAAN dadang-solihin.blogspot.com 135 PEMERINTAH DAERAH DENGAN SKPD-NYA
ALUR KERJA PENYUSUNAN RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, KEGIATAN) IDENTIFIKASI LEMBAGA YANG DIBUTUHKAN ASESMEN TERHADAP FUNGSI DAN KINERJA LEMBAGA YANG ADA LEMBAGA YANG ADA DIPANDANG MASIH RELEVAN DAN EFEKTIF TETAP MENGGUNAKAN LEMBAGA YANG SUDAH ADA PEMBAHASA BILA LEMBAGA YANG ADA DIPANDANG TIDAK RELEVAN DAN BELUM EFEKTIF ATAU TERDAPAT KEKOSONGAN KELEMBAGAAN, PERLU PERUBAHAN KELEMBAGAAN N DENGAN INSTANSI TERKAIT (KEMPAN DAN RB) LEMBAGA YANG DIBUTUHK AN ARAH PENATAAN/ KEBUTUHAN LEMBAGA MASUK DALAM RPJMN 2015-2019 IMPLEMENTASI PENATAAN: PENATAAN KELEMBAGAAN OLEH KEM PAN DAN RB BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT USULAN ARAH PENATAAN/ KEBUTUHAN LEMBAGA PERLU PEMBENTUKAN LEMBAGA BARU MERGE ATAU SPLIT FUNGSI/LEMBAGA YANG ADA PENAJAMAN ATAU PENAMBAHAN FUNGSI/ KEWENANGAN LIKUIDASI LEMBAGA YANG ADA (DUPLIKASI, FRAGMENTASI, DLL) PERBAIKAN HUBUNGAN KERJA INTER DAN ANTAR LEMBAGA PEMBENTUKAN ATAU PENGUATAN INSTITUSI KOORDINASI DAN MANAJEMEN KINERJA PENGUATAN APARATUR SIPIL NEGARA dadang-solihin.blogspot.com 136
Kerangka Evaluasi • Memberikan gambaran tata cara evaluasi kinerja pembangunan secara menyeluruh dalam rangka mengetahui dan menilai dengan pasti pencapaian rencana pembangunan, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana pembangunan serta tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan rencana pembangunan di masa yang akan datang. dadang-solihin.blogspot.com 137
dadang-solihin.blogspot.com 138
Pokok-pokok Arahan Presiden dadang-solihin.blogspot.com 139 RI 30 Oktober 2014: “Visi Presiden adalah Tri Sakti, Misinya adalah Nawa Cita dan motonya adalah Smart Work Tri Sakti 1. Berdaulat dalam Politik 2. Berdikari dalam Ekonomi 3. Berkepribadian dalam Kebudayaan Pidato Bung Karno, 17 Agustus 1964
dadang-solihin.blogspot.com 140
dadang-solihin.blogspot.com 141
dadang-solihin.blogspot.com 142
dadang-solihin.blogspot.com 143
dadang-solihin.blogspot.com 144
dadang-solihin.blogspot.com 145
dadang-solihin.blogspot.com 146
dadang-solihin.blogspot.com 147
dadang-solihin.blogspot.com 148
dadang-solihin.blogspot.com 149
dadang-solihin.blogspot.com 150

More Related Content

PDF
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya
byDadang Solihin
 
PPT
Mata kuliah perencanaan pembangunan daerah
byAbdulHakim337
 
PPT
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
bySonyGobang1
 
PDF
Manajemen Pembangunan
byDadang Solihin
 
PDF
Siklus Manajemen Pembangunan
byDadang Solihin
 
PPT
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
byDadang Solihin
 
PPTX
Unsur pokok perencanaan Pembangunan Daerah
byAnnisa Annisa
 
PDF
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
byDadang Solihin
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya
byDadang Solihin
 
Mata kuliah perencanaan pembangunan daerah
byAbdulHakim337
 
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
bySonyGobang1
 
Manajemen Pembangunan
byDadang Solihin
 
Siklus Manajemen Pembangunan
byDadang Solihin
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
byDadang Solihin
 
Unsur pokok perencanaan Pembangunan Daerah
byAnnisa Annisa
 
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
byDadang Solihin
 

What's hot

PPT
Konsep Dasar Perencanaan
byDadang Solihin
 
PDF
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
byDadang Solihin
 
PDF
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
byYuca Siahaan
 
PPT
Perencanaan Pembangunan Daerah
byDadang Solihin
 
PDF
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
byDadang Solihin
 
PDF
Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah
byDadang Solihin
 
PPS
Manajemen Pembangunan Indonesia
byRandy Wrihatnolo
 
PDF
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
byDadang Solihin
 
PPT
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
byDadang Solihin
 
PDF
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
byDadang Solihin
 
PPT
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
byDadang Solihin
 
PPTX
Pendekatan perencanaan pembangunan
byQiu El Fahmi
 
PPT
Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem Perencanaan
byDadang Solihin
 
PPTX
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
bySalma Van Licht
 
PPT
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
byDadang Solihin
 
PDF
Sistem Administrasi Negara RI
byTri Widodo W. UTOMO
 
PDF
Konsep, Sistem, dan Metode Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesua...
byDadang Solihin
 
PDF
Paradigma Pembangunan
byDadang Solihin
 
PDF
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
byJoy Irman
 
PPTX
Perencanaan Pembangunan
bySiti Sahati
 
Konsep Dasar Perencanaan
byDadang Solihin
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
byDadang Solihin
 
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
byYuca Siahaan
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
byDadang Solihin
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
byDadang Solihin
 
Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah
byDadang Solihin
 
Manajemen Pembangunan Indonesia
byRandy Wrihatnolo
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
byDadang Solihin
 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
byDadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
byDadang Solihin
 
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
byDadang Solihin
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
byQiu El Fahmi
 
Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem Perencanaan
byDadang Solihin
 
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
bySalma Van Licht
 
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
byDadang Solihin
 
Sistem Administrasi Negara RI
byTri Widodo W. UTOMO
 
Konsep, Sistem, dan Metode Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesua...
byDadang Solihin
 
Paradigma Pembangunan
byDadang Solihin
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
byJoy Irman
 
Perencanaan Pembangunan
bySiti Sahati
 

Viewers also liked

PDF
IAPD #1 Indonesia Economic Outlook Second Semester 2015 : An Early Warning on...
byIGIco Advisory
 
PPTX
Kemenkeu asumsi makro apbn 2013
byAbdul Hadi Ilman
 
PDF
rancangan rpjmn 2015 2019
byAsep Walandra
 
PDF
Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya
byMellianae Merkusi
 
PDF
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummit
byKurniawan Saputra
 
PDF
Indikator makroekonomi indonesia
byYuca Siahaan
 
PPT
Analisa dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
byDeddy Supriady Bratakusumah
 
PDF
Budaya bangka
byAgustina
 
PPTX
Perencanaan pembangunan ekonomi
byfiorenet
 
PPTX
Macro Economy Bab 5. Mengukur Aktivitas Ekonomi
bycollege
 
PPTX
Prospek Investasi di Kabupaten Belitung by BAPPEDA BELITUNG
byPrasetyo Djoko Sasongko,MAPPI(Cert)
 
PPTX
Perencanaan pembangunan dan penganggaran apbd
byQiu El Fahmi
 
PDF
Paparan mengenai perencanaan_pembangunan
byergi bari
 
PDF
02. mekanisme pelaksanaan program pisew 2016 edit perdesaan status 2016-04-11
bylihin01
 
PPTX
e-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesia
byDeddy Supriady Bratakusumah
 
PPTX
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infra...
byOswar Mungkasa
 
PDF
Manajemen & administrasi organisasi
byEDUCATIONAL TECHNOLOGY
 
PPT
Peraturan Zonasi
byPrasetyo Djoko Sasongko,MAPPI(Cert)
 
PDF
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
byRandy Wrihatnolo
 
PDF
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
byrizqialfadly
 
IAPD #1 Indonesia Economic Outlook Second Semester 2015 : An Early Warning on...
byIGIco Advisory
 
Kemenkeu asumsi makro apbn 2013
byAbdul Hadi Ilman
 
rancangan rpjmn 2015 2019
byAsep Walandra
 
Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya
byMellianae Merkusi
 
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummit
byKurniawan Saputra
 
Indikator makroekonomi indonesia
byYuca Siahaan
 
Analisa dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
byDeddy Supriady Bratakusumah
 
Budaya bangka
byAgustina
 
Perencanaan pembangunan ekonomi
byfiorenet
 
Macro Economy Bab 5. Mengukur Aktivitas Ekonomi
bycollege
 
Prospek Investasi di Kabupaten Belitung by BAPPEDA BELITUNG
byPrasetyo Djoko Sasongko,MAPPI(Cert)
 
Perencanaan pembangunan dan penganggaran apbd
byQiu El Fahmi
 
Paparan mengenai perencanaan_pembangunan
byergi bari
 
02. mekanisme pelaksanaan program pisew 2016 edit perdesaan status 2016-04-11
bylihin01
 
e-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesia
byDeddy Supriady Bratakusumah
 
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infra...
byOswar Mungkasa
 
Manajemen & administrasi organisasi
byEDUCATIONAL TECHNOLOGY
 
Peraturan Zonasi
byPrasetyo Djoko Sasongko,MAPPI(Cert)
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
byRandy Wrihatnolo
 
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
byrizqialfadly
 

Similar to Perencanaan Pembangunan

PDF
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...
byDadang Solihin
 
PDF
Administrasi Pembangunan di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan
byDadang Solihin
 
PDF
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
byDadang Solihin
 
PDF
Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Konstruksi Nawacita
byDadang Solihin
 
PDF
Pemahaman Perencanaan Pembangunan Daerah menuju Pilkada Serentak 2015
byDadang Solihin
 
PDF
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
byDadang Solihin
 
PDF
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
byDadang Solihin
 
PDF
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
byDadang Solihin
 
PDF
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
byDadang Solihin
 
PDF
Perencanaan Pembangunan Daerah
byDadang Solihin
 
PDF
Perencanaan Pembangunan di Indonesia
byDadang Solihin
 
PDF
Peranan DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
byDadang Solihin
 
PDF
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
byDadang Solihin
 
PDF
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
byDadang Solihin
 
PDF
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
byDadang Solihin
 
PDF
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU
byDadang Solihin
 
PDF
Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
byDadang Solihin
 
PDF
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
byDadang Solihin
 
PDF
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
byDadang Solihin
 
PDF
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
byDadang Solihin
 
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...
byDadang Solihin
 
Administrasi Pembangunan di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan
byDadang Solihin
 
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
byDadang Solihin
 
Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Konstruksi Nawacita
byDadang Solihin
 
Pemahaman Perencanaan Pembangunan Daerah menuju Pilkada Serentak 2015
byDadang Solihin
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
byDadang Solihin
 
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
byDadang Solihin
 
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
byDadang Solihin
 
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
byDadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
byDadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan di Indonesia
byDadang Solihin
 
Peranan DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
byDadang Solihin
 
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
byDadang Solihin
 
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
byDadang Solihin
 
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
byDadang Solihin
 
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU
byDadang Solihin
 
Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
byDadang Solihin
 
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
byDadang Solihin
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
byDadang Solihin
 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
byDadang Solihin
 

More from Dadang Solihin

PDF
Membangun Kemandirian Bangsa Menuju Pencapaian Asta Cita
byDadang Solihin
 
PDF
Mewujudkan Bengkulu Emas 2045: Integrasi Asta Cita dalam Pembangunan Kota
byDadang Solihin
 
PDF
Mendaratkan Asta Cita di Kota Rempah: Transformasi Ternate Menuju Indonesia E...
byDadang Solihin
 
PDF
Pertarungan Ideologi Global (Seri Arah Geopolitik Global)
byDadang Solihin
 
PDF
Ketegangan Kawasan Global (Seri Arah Geopolitik Global)
byDadang Solihin
 
PDF
Lanskap Geopolitik Global Abad ke-21 (Seri Arah Geopolitik Global)
byDadang Solihin
 
PDF
Kepemimpinan Nasional untuk Indonesia Emas 2045
byDadang Solihin
 
PDF
Mindset Strategis Pemimpin Abad ke-21 (Seri Arsitektur Kepemimpinan Nasional ...
byDadang Solihin
 
PDF
Pengembangan SDM Strategis dalam Mendukung Ketahanan Nasional
byDadang Solihin
 
PDF
Keberlanjutan Kepemimpinan Bangsa (Seri Arsitektur Kepemimpinan Nasional Masa...
byDadang Solihin
 
PDF
Ketahanan Negara melalui Manajemen Krisis dan Peluang
byDadang Solihin
 
PDF
Penetapan Prioritas Nasional dalam Konteks Geostrategis
byDadang Solihin
 
PDF
Diplomasi Kepemimpinan dan Manajemen Konflik Strategis
byDadang Solihin
 
PDF
Kepemimpinan Strategis dalam Eksekusi Pembangunan Nasional
byDadang Solihin
 
PDF
Materi Bahan Ajar Lemhannas RI Bidang Studi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
byDadang Solihin
 
PDF
Materi Bahan Ajar Lemhannas RI Bidang Studi Strategi
byDadang Solihin
 
PDF
Materi Bahan Ajar Lemhannas RI Bidang Studi Hubungan Internasional
byDadang Solihin
 
PDF
Materi Bahan Ajar Lemhannas RI Bidang Studi Hukum dan Hak Azasi Manusia
byDadang Solihin
 
PDF
Materi Bahan Ajar Lemhannas RI Bidang Studi Sosial Budaya
byDadang Solihin
 
PDF
Materi Bahan Ajar Lemhannas RI Bidang Studi Ekonomi
byDadang Solihin
 
Membangun Kemandirian Bangsa Menuju Pencapaian Asta Cita
byDadang Solihin
 
Mewujudkan Bengkulu Emas 2045: Integrasi Asta Cita dalam Pembangunan Kota
byDadang Solihin
 
Mendaratkan Asta Cita di Kota Rempah: Transformasi Ternate Menuju Indonesia E...
byDadang Solihin
 
Pertarungan Ideologi Global (Seri Arah Geopolitik Global)
byDadang Solihin
 
Ketegangan Kawasan Global (Seri Arah Geopolitik Global)
byDadang Solihin
 
Lanskap Geopolitik Global Abad ke-21 (Seri Arah Geopolitik Global)
byDadang Solihin
 
Kepemimpinan Nasional untuk Indonesia Emas 2045
byDadang Solihin
 
Mindset Strategis Pemimpin Abad ke-21 (Seri Arsitektur Kepemimpinan Nasional ...
byDadang Solihin
 
Pengembangan SDM Strategis dalam Mendukung Ketahanan Nasional
byDadang Solihin
 
Keberlanjutan Kepemimpinan Bangsa (Seri Arsitektur Kepemimpinan Nasional Masa...
byDadang Solihin
 
Ketahanan Negara melalui Manajemen Krisis dan Peluang
byDadang Solihin
 
Penetapan Prioritas Nasional dalam Konteks Geostrategis
byDadang Solihin
 
Diplomasi Kepemimpinan dan Manajemen Konflik Strategis
byDadang Solihin
 
Kepemimpinan Strategis dalam Eksekusi Pembangunan Nasional
byDadang Solihin
 
Materi Bahan Ajar Lemhannas RI Bidang Studi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
byDadang Solihin
 
Materi Bahan Ajar Lemhannas RI Bidang Studi Strategi
byDadang Solihin
 
Materi Bahan Ajar Lemhannas RI Bidang Studi Hubungan Internasional
byDadang Solihin
 
Materi Bahan Ajar Lemhannas RI Bidang Studi Hukum dan Hak Azasi Manusia
byDadang Solihin
 
Materi Bahan Ajar Lemhannas RI Bidang Studi Sosial Budaya
byDadang Solihin
 
Materi Bahan Ajar Lemhannas RI Bidang Studi Ekonomi
byDadang Solihin
 

Recently uploaded

PPT
-PPT-Materi-Olimpiade-IPS.ppt smp n osn 2026
bykatekichi
 
PDF
Modul Ajar Deep Learning Prakarya Budidaya Kelas 12 Kurikulum Merdeka
byModul Guruku
 
PDF
Modul Ajar Matematika Kelas 5 - Kurikulum Berbaasis Cinta
byvisipintarClass
 
PDF
Modul Ajar KBC Akidah Akhlak Kelas 5 MI [MODULKELAS.COM]
byModul Kelas
 
DOCX
Modul Ajar Deep Learning SBK Seni Musik Kelas 12 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
DOCX
Modul Ajar Deep Learning SBK Seni Tari Kelas 12 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
DOCX
Modul Ajar Deep Learning Pai & BP Kelas 12 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
DOCX
Modul Ajar Deep Learning SBK Seni Teater Kelas 12 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
PDF
Modul Ajar PJOK Kelas 2 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 11
byModul Guruku
 
PDF
Modul Ajar KBC Fikih Kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah
byModul Kelas
 
PDF
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Pengolahan Kelas 11 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
PDF
Modul Ajar KBC Akidah Akhlak Kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah
byModul Kelas
 
DOCX
Modul Ajar Deep Learning Prakarya Rekayasa Kelas 12 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
PDF
Modul Ajar KBC SKI Kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah
byModul Kelas
 
PDF
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Pengolahan Kelas 10 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
PDF
Modul Ajar Matematika Kelas 7 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
PDF
Modul Ajar PJOK Kelas 7 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
PDF
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Rekayasa Kelas 10 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
PDF
Modul Ajar PJOK Kelas 1 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
-PPT-Materi-Olimpiade-IPS.ppt smp n osn 2026
bykatekichi
 
Modul Ajar Deep Learning Prakarya Budidaya Kelas 12 Kurikulum Merdeka
byModul Guruku
 
Modul Ajar Matematika Kelas 5 - Kurikulum Berbaasis Cinta
byvisipintarClass
 
Modul Ajar KBC Akidah Akhlak Kelas 5 MI [MODULKELAS.COM]
byModul Kelas
 
Modul Ajar Deep Learning SBK Seni Musik Kelas 12 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
Modul Ajar Deep Learning SBK Seni Tari Kelas 12 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
Modul Ajar Deep Learning Pai & BP Kelas 12 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
Modul Ajar Deep Learning SBK Seni Teater Kelas 12 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
Modul Ajar PJOK Kelas 2 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 11
byModul Guruku
 
Modul Ajar KBC Fikih Kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah
byModul Kelas
 
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Pengolahan Kelas 11 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
Modul Ajar KBC Akidah Akhlak Kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah
byModul Kelas
 
Modul Ajar Deep Learning Prakarya Rekayasa Kelas 12 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
Modul Ajar KBC SKI Kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah
byModul Kelas
 
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Pengolahan Kelas 10 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
Modul Ajar Matematika Kelas 7 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
Modul Ajar PJOK Kelas 7 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Rekayasa Kelas 10 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
Modul Ajar PJOK Kelas 1 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 

Perencanaan Pembangunan

  • 2.
  • 3.
  • 4.
    Materi • Tujuandan Permasalahan Pembangunan • Manajemen Pembangunan • UU 25/2004 tentang SPPN • Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 • Capaian RPJMN 2010-2014 • Lingkungan Strategis dan Tantangan Pembangunan • Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Umum • Agenda Pembangunan • Kaidah Pelaksanaan • Visi-Misi Pasangan Presiden Terpilih dadang-solihin.blogspot.com 4
  • 5.
    Bahan Bacaan Wajib: Administrasi Pembangunan di Indonesia (Bab 5, hal 93-162) • Sistem Administrasi Negara di Indonesia • Perencanaan Pembangunan di Indonesia • Pembiayaan Pembangunan • Pelaksanaan Proyek Pembangunan • Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja • Pengawasan Pembangunan • Administrasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan ADMINISTRASI PEMBANGUNAN: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di dadang-solihin.blogspot.com 5 Indonesia oleh: Ginandjar Kartasasmita
  • 6.
  • 7.
    Apa Itu Pembangunan? dadang-solihin.blogspot.com 7 Pembangunan adalah:  proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik  melalui upaya yang dilakukan secara terencana. (Kartasasmita, 1997) Tujuan Pembangunan: 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. (Todaro, 2000)
  • 8.
    How? 1. Mengurangidisparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 8
  • 9.
    Tantangan dalam PembangunanDaerah Sarana dan Prasarana yang memadai dan berkualitas Pemanfaatan sumber daya secara dadang-solihin.blogspot.com 9 Koordinasi yang semakin baik antar stakeholders berkualitas Dunia usaha yg kondusif Peningkatan kapasitas SDM • Mengurangi ketimpangan • Memberdayakan masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. • Menjaga kelestarian SDA
  • 10.
    PEMBANGUNAN DAERAH Upayaterencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah PEMBANGUNAN DI DAERAH Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:  Memberikan pelayanan kepada masyarakat,  Mengelola sumber daya ekonomi daerah. Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:  Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,  Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. dadang-solihin.blogspot.com 10
  • 11.
    PEMBANGUNAN DAERAH PemerintahanDunia Usaha Masyarakat dadang-solihin.blogspot.com 11 Penguatan Otonomi Daerah Pengelolaan Sumberdaya Good Governance Keseimbangan Peran Tiga Pilar Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Dilaksanakan Melalui:
  • 12.
    Pergeseran Paradigma: FromGovernment to Governance Government Governance  Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,  Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.  Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. dadang-solihin.blogspot.com 12
  • 13.
    Pelaku Pembangunan: ParadigmaGovernance  Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat  Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui Pelayanan Pasar dadang-solihin.blogspot.com 13
  • 14.
    Model Governance SektorSwasta Sektor Publik Sektor Ketiga GOVERNANCE Perusahaan transnasional Organisasi Antar Pemerintah LSM Internasional Perusahaan Lokal Pemerintah Lokal LSM Lokal Perusahaan Nasional Ormas/LSM Nasional Tingkat Supranasional Tingkat Nasional Tingkat Subnasional (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 14
  • 15.
    Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE CITIZENS Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 15
  • 16.
  • 17.
    Troika: Pola Hubunganantara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Masyarakat Pemerintah Good Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 17
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
    UU25/2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) SPPN adalah  Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan  Untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan  Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 22
  • 23.
    Tujuan SPPN 1.Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 23
  • 24.
    Proses Perencanaan PendekatanPolitik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 24
  • 25.
    Status Hukum DokumenPerencanaan NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) dadang-solihin.blogspot.com 25
  • 26.
    Fungsi/Manfaat Perencanaan •Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders • Sebagai penuntun arah • Minimalisasi ketidakpastian • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya • Penetapan standar dan pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com 26
  • 27.
    d s t… d s t… dadang-solihin.blogspot.com 27
  • 28.
    Mampu mewujudkan kehidupansejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup. dadang-solihin.blogspot.com 28
  • 29.
    1. Mewujudkan masyarakatberakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional dadang-solihin.blogspot.com 29
  • 30.
    Sinergi RPJMN –Renstra K/L IMPACT INPUT OUTPUT OUTCOME OUTCOME OUTPUT INPUT dadang-solihin.blogspot.com 30 ABK AT KPJM Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Renstra K/L
  • 31.
  • 32.
    Proses Penyusunan RPJMN2015-2019 Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019 Rancangan RPJMN 2015-2019 Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019 Visi – Misi Presiden terpilih Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet Arahan RPJPN 2005-2025 Evaluasi RPJMN 2010-2014 Isu Strategis Jangka Menengah 2015-2019 (background studies) Aspirasi Masyarakat dadang-solihin.blogspot.com 32
  • 33.
    Pentahapan Pembangunan RPJPN2005-2025 Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR dadang-solihin.blogspot.com 33
  • 34.
    Kerangka Rancangan Teknokratis RPJMN 2015 – 2019 Amanat RPJP (untuk RPJMN III): Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan GEOPOLITIK, GEOEKONOMI, BONUS DEMOGRAFI, AGENDA PASKA 2015, PERUBAHAN IKLIM POLHUKA M EKONOMI KESRA SDA-LH DAERAH • RB • Tertib hukum • Anti korupsi • Demokrasi • Stabilitas DN • Tranformasi Struktur • Resiliensi: Pangan, Energi dan Air • Infrastruktur • Inovasi • Mutu SDM • Kemiskinan • Pemerataan • Kesempatan kerja • SJSN • Pengelolaan SDA dan biodiversity • Kelautan • Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim • Pemerataan • SPM terpenuhi • Perkotaan - Perdesaan • Pelaksanaan Desentralisasi KERANGKA PELAKSANAAN/DELIVERY MECHANISM Kerangka Pendanaan: APBN dan Non-APBN Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat 2025-2030 Landasan utk Menuju Negara Maju Tema RPJMN 2015-2019 Pembanguna n yang Kuat, Inklusif dan Berkelanjut an • Membutuhkan comprehensive reform • Not Business as Usual (out of the box) • Prinsip berkelanjutan • Terpadu, tidak sendiri-sendiri dadang-solihin.blogspot.com 34
  • 35.
    Keterkaitan RPJMN 2015-2019- RPJPN 2005-2025 dadang-solihin.blogspot.com 35
  • 36.
  • 37.
  • 38.
    Outline RT-RPJMN 2015-2019(1) BAB I : PENDAHULUAN BAB II : PENCAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL Memaparkan hasil capaian kinerja pembangunan periode 2005-2014 untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang belum terselesaikan pada periode 2005- 2014 serta tindak lanjut yang direkomendasikan sebagai bahan untuk perbaikan kebijakan/program/kegiatan RPJMN 2015-2019. 2.1 Struktur Visi Misi RPJPN 2005-2025 2.2 Pencapaian RPJMN 2005-2009 2.3 Pencapaian RPJMN 2010-2014 BAB III : LINGKUNGAN STRATEGIS & TANTANGAN UTAMA PEMBANGUNAN 3.1 LINGKUNGAN STRATEGIS Memaparkan perkembangan dan analisis lingkungan strategis serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam menghadapinya 3.1.1. Geo-ekonomi 3.1.2. Geo-politik 3.1.3. Bonus Demografi 3.1.4. Agenda Paska 2015 dan Perubahan Iklim 3.2 TANTANGAN UTAMA PEMBANGUNAN Memberi penjelasan tentang tantangan utama pembangunan yang akan dihadapi dalam periode 5 tahun kedepan (2014-2019), meliputi Pertumbuhan Ekonomi 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Percepatan Pemerataan dan keadilan 3. Keberlanjutan Pembangunan 4. Stabilitas Politik dan Keamanan 5. Tata Kelola: Birokrasi Efektif dan Efisien 6. Pemberantasan Korupsi 7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8. Kesenjangan Antar Wilayah 9. Percepatan Pembangunan Kelautan dadang-solihin.blogspot.com 38
  • 39.
    Outline RT-RPJMN 2015-2019(2) BAB IV : KERANGKA EKONOMI MAKRO Memberi penjelasan tentang Gambaran Umum Ekonomi Indonesia secara menyeluruh termasuk Kondisi Ekonomi 2014 dan gambaran ekonomi makro RPJMN periode sebelumnya, prospek ekonomi serta kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan pada RPJMN 2015-2019. 4.1. Kondisi Ekonomi Hingga Menjelang Akhir Tahun 2014 Merupakan gambaran kondisi ekonomi makro hingga menjelang akhir tahun 2014. 4.2. Prospek Ekonomi Tahun 2015-2019 Merupakan gambaran proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2015-2019. Bagian ini membahas hal-hal yang akan menjadi prospek dan hal-hal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015-2019. 4.3. Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan BAB V : TEMA, KERANGKA DAN SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 Menjelaskan tentang tema, Kerangka dan Sasaran Pokok Pembangunan Nasional yang merupakan sasaran yang ingin dicapai dari Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. 5.1 Tema Pembangunan RPJMN 2015-2019 5.2 Kerangka Pembangunan Jangka Menengah Ke-3 (RPJMN 2015-2019) 5.3 Keterkaitan RPJPN dan RPJMN 5.4 Sasaran Pokok Pembangunan 2015-2019 dadang-solihin.blogspot.com 39
  • 40.
    Outline RT-RPJMN 2015-2019(3) BAB VI : AGENDA PEMBANGUNAN • Bab ini diawali tema pokok masing-masing Agenda Pembangunan. Selanjutnya diuraikan bidang pembangunan berdasarkan isu-isu strategis utama yang telah diidentifikasi dalam background study, evaluasi RPJMN 2010-2014, maupun berbagai diskusi dengan stakeholders pembangunan. • Bidang Pembangunan dikelompokkan ke dalam 4 agenda pembangunan, yaitu: Agenda Pembangunan Ekonomi, Agenda Pembangunan Polhukhankam, Agenda Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, dan Agenda Pembangunan Wilayah. 6.1. AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI Memuat bidang pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan Ekonomi. Masing-masing bidang pembangunan memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. A. Pembangunan Sektor-Sektor Ekonomi 6.1.1. Penguatan Sektor Primer  Sasaran (Impact)  Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan 6.1.2. Akselerasi Pertumbuhan Industri 6.1.3. Modernisasi Sektor Jasa B. Pengamanan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air 6.1.4. Ketahanan Pangan 6.1.5. Ketahanan Energi 6.1.6. Ketahanan Air dadang-solihin.blogspot.com 40
  • 41.
    Outline RT-RPJMN 2015-2019(4) C. Percepatan Pembangunan Infrastruktur 6.1.7. Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan 6.1.8. Transportasi Massal Perkotaan 6.1.9. Pembangunan Infrastruktur/Prasarana Dasar 6.1.10 Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi Pembiayaan D. Penguatan Faktor Utama Pembangunan Ekonomi 6.1.11. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja 6.1.12. Peningkatan Investasi 6.1.13. Penguatan Sektor Keuangan 6.1.14. Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi 6.1.15. Peningkatan Daya Saing BUMN 6.1.16 Peningkatan Efisiensi Logistik dan Distribusi Nasional 6.2. AGENDA PEMBANGUNAN PELESTARIAN SUMBERDAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA 6.2.1. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan 6.2.2. Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup 6.2.3. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana 6.2.4. Penyediaan informasi iklim dan Kebencanaan dadang-solihin.blogspot.com 41
  • 42.
    Outline RT-RPJMN 2015-2019(5) 6.3. AGENDA PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM 6.3.1. Percepatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 6.3.2. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan 6.3.3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 6.3.4. Pemantapan Politik Dalam Negeri 6.3.5. Peningkatan Peran Politik Luar Negeri 6.3.6. Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional 6.3.7. Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba 6.4. AGENDA PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.4.1. Kependudukan dan Keluarga Berencana 6.4.2. Kesehatan dan Gizi Masyarakat 6.4.3. Pendidikan 6.4.4. Kebudayaan 6.4.5. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 6.5. AGENDA PEMBANGUNAN WILAYAH 6.5.1. Pengembangan Wilayah Strategis 6.5.2. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan 6.5.3. Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan 6.5.4. Pembangunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pertanahan 6.5.5. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah 6.6. AGENDA PEMBANGUNAN KELAUTAN dadang-solihin.blogspot.com 42
  • 43.
    Outline RT-RPJMN 2015-2019(6) BAB VII : KAIDAH PELAKSANAAN 7.1. KERANGKA PENDANAAN Kerangka pendanaan memuat kebijakan pendanaan secara umum, sumber-sumber pendanaan yang bisa digunakan dalam pembangunan, tata cara optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja termasuk didalamnya kebijakan transfer ke daerah. 7.2. KERANGKA REGULASI Kerangka Regulasi berisi tentang prinsip-prinsip/koridor kerangka regulasi dan cara penerapannya pada masing-masing bidang pembangunan. Pada prinsipnya bagian ini menjelaskan mengenai substansi kerangka regulasi dan tata cara untuk merumuskannya. 7.3 KERANGKA KELEMBAGAAN Berisi tentangprinsip-prinsip/koridor tentang tatanan kelembagaan yang efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan yang telah ditetapkan. 7.4. KERANGKA EVALUASI Berisi tentang prinsip-prinsip/koridor kerangka evaluasi dan penetapan indikator kinerja pembangunan. BAB VIII: PENUTUP dadang-solihin.blogspot.com 43
  • 44.
  • 45.
    Kerangka Evaluasi CapaianRPJMN 2010-2014 dadang-solihin.blogspot.com 45
  • 46.
    Capaian RPJMN 2010-2014 MISI 1 Melanjutkan Pembangunan menuju Indonesia yang Sejahtera • Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari 4,6 persen (2009) meningkat menjadi 5,8 persen (2013) • Pada tahun 2013 neraca perdagangan nonmigas surplus sebesar USD8,6 milyar yang meningkat dari USD3,9 milyar tahun 2012 • Peningkatan produksi pertanian pada tahun 2013 dengan rata-rata peningkatan sebesar: tanaman bahan makanan (2%), perkebunan (4,4%), peternakan (4,5%) dan perikanan (6,5%) • Pada tahun 2013, surplus beras mencapai 8,9 juta ton • Angka kematian bayi mengalami penurunan dari 34 pada 2007 menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup (2012). • Angka kematian ibu meningkat dari 228 (2007) menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup (2012) • Menurunnya prevalensi anak baduta stunting (pendek dan sangat pendek) menjadi 32,9 persen (2013) • Meningkatnya angka partisipasi murni (APM) SD/MI/paket A dari 94,1 persen menjadi 95,8 persen, dan APM SMP/mts/paket B meningkat dari 65,2 menjadi 78,8 persen pada periode 2004-2012 • Tahun 2012, PISA Indonesia menempati urutan ke 64 dari 65 negara yang disurvey, dengan rata-rata nilai matematika, membaca, dan sains berturut-turut sebesar 375, 395, dan 382 (rata-rata nilai negara OECD adalah 500). dadang-solihin.blogspot.com 46
  • 47.
    Capaian RPJMN 2010-2014 Misi 2 Memperkuat Pilar Demokrasi • Jika dilihat dari angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), kualitas demokrasi Indonesia cenderung menurun, yaitu dari 67,30 pada tahun 2009 menjadi 62,63 pada tahun 2014. Dari 3 indikator pembentuk IDI, 2 indikator yaitu hak-hak sipil dan kebebasan politik cenderung menurun, sementara kinerja lembaga demokrasi sedikit meningkat. • Angka Integritas Pelayanan Publik (Pusat) meningkat dari 6,64 pada 2009 menjadi 7,37 pada tahun 2014. • Opini WTP (K/L) meningkat dari 41% pada 2009 menjadi 74% pada tahun 2014. Angka Opini WTP (K/L) tertinggi adalah pada tahun 2013 yaitu 76%. dadang-solihin.blogspot.com 47
  • 48.
    Capaian RPJMN 2010-2014 Misi 3 Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang • Skor Indeks Persepsi Korupsi adalah 32 pada tahun 2013, meningkat dari tahun 2009 yaitu 2,8. • Daya saing daerah dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu, 10 Provinsi dengan Daya saing tertinggi (seluruh provinsi di Jawa, Bali, Riau, dan Kaltim), 13 Provinsi dengan Daya saing menengah, dan 10 Provinsi dengan daya saing rendah (Sebagian besar seluruh Indonesia Timur). • Kontribusi PDRB masih didominasi oleh Provinsi-provinsi di Jawa, yaitu sebesar 58,87%, disusul provinsi di Sumatera sebesar 23,77%. • Pesentase kemiskinan di luar Jawa masih tinggi, tetapi jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Jawa dadang-solihin.blogspot.com 48
  • 49.
    CAPAIAN MISI 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera dadang-solihin.blogspot.com 49
  • 50.
    Indikator Ekonomi Tingkatpengangguran menurun, namun perlu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas untuk penyediaan lapangan kerja yang lebih besar a. Ada penurunan penciptaan lapangan kerja dalam 3 tahun terakhir (2011-2013) dibandingkan periode 2007-2010. b. Untuk tahun 2013, meskipun ekonomi tumbuh sekitar 5,9 persen, terdapat penurunan jumlah pekerja secara nasional, meskipun relatif kecil (10.000 pekerja), yang berimplikasi kepada tingkat pengangguran meningkat. c. Peningkatan pengangguran terjadi pada kelompok SMA (SMU dan SMK). 50
  • 51.
    Indikator Ekonomi Neracaperdagangan nonmigas surplus sebesar USD8,6 milyar, sedangkan neraca perdagangan migas mengalami defisit sebesar USD4,1 milyar Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2004-2013 dadang-solihin.blogspot.com 51
  • 52.
    Indikator Pertanian PerkembanganProduksi Komoditas Pangan Pokok Tahun 2004-2013 80.0 70.0 60.0 50.0 KIB I KIB II 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 2004 Juta Ton 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Produksi Padi Produksi Beras Produksi Jagung Produksi Kedelai Produksi Gula Produksi Daging Sapi dan Kerbau Perkembangan produksi komoditas utama meningkat, namun belum mampu memenuhi kebutuhan Perkembangan Impor Komoditi Pangan Utama Tahun 2004 – 2013 No Indikator Kinerja Satuan 2004 KIB I KIB II 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*) 1 Beras Ribu Ton 236,9 189,6 438,1 1.406,5 289,5 250,3 687,5 2.750,4 1.780,5 302,3 2 Cabe Ribu Ton 7,5 6,9 9,9 11,0 14,4 16,3 18,1 24,4 17,8 12,0 3 Daging Sapi Ribu Ton 11,8 19,9 24,1 39,4 45,6 67,9 90,5 65,0 33,5 23,2 4 Gula Juta Ton 1,2 2,1 1,6 3,1 1,2 1,7 2,0 2,7 3,1 2,5 5 Jagung Ribu Ton 1.089,6 186,1 1.776,0 702,5 276,3 339,5 1.528,3 3.208,7 1.694,1 1.805,3 6 Kedelai Juta Ton 1,1 1,1 1,1 1,4 1,2 1,3 1,7 2,1 1,9 1,2 7 Bawang Merah Ribu Ton 48,9 53,1 78,5 107,6 127,8 63,8 70,6 156,4 95,2 68,6 dadang-solihin.blogspot.com 52
  • 53.
    Indikator Kesehatan AngkaKematian Ibu, Bayi dan Kekurangan Gizi INDIKATOR STATU S AWAL TARGET 2014 1. Angka kematian Ibu (AKI) 228 118 2. Angka kematian bayi (AKB) 34 24 3. Prevalensi kekurangan gizi 18,4 15 Prevalensi kekurangan gizi pada balita masih tinggi, disparitas kekurangan gizi antar provinsi masih lebar 63 120 100 80 60 40 20 0 Sulawesi Barat Maluku Utara Maluku Papua Sulawesi Tenggara Kalimantan Tengah Sulawesi Tengah Bengkulu Kalimantan Barat Nusa Tenggara… Papua Barat Gorontalo Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan Sumatera Utara Jambi Banten Lampung INDONESIA Sumatera Selatan Sulawesi Utara Riau Aceh Jawa Barat Kep. Bangka… Nusa Tenggara… Sumatera Barat Jawa Tengah Kepulauan Riau Kalimantan Timur Jawa Timur DI Yogyakarta DKI Jakarta Bali Persalian di fasilitas kesehatan masih belum optimal; Disparitas Persalinan di Fasilitas Kesehatan cukup lebar dadang-solihin.blogspot.com 53
  • 54.
    Indikator Pendidikan AngkaPartisipasi sekolah membaik, namun perlu peningkatan akses pendidikan menengah dan tinggi serta kualitas pendidikan dan peningkatan akses bagi Perkembangan nilai PISA siswa Indonesia, 2003-2012 Sumber: PDSP (2009/2010) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 SMA SMK SMA SMK Public Private students Student Teacher Ratio Student Classroom Ratio Perbandingan jumlah siswa dan guru serta perbandingan siswa dan kelas • Program sertifikasi kompetensi guru berhasil meningkatkan kesejahteraan guru tetapi belum mampu meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran siswa. • Hasil PISA menunjukkan nilai sains dan membaca memburuk, sementara matematika mengalami perbaikan tapi tidak signifikan. Perkembangan APM dan APK menurut Jenjang Pendidikan, 2003-2012 KIB I KIB II Angka melanjutkan penduduk usia 16-18 tahun pada pendidikan 1 .8 .6 .4 .2 0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 Peluang untuk bertahan menengah masih rendah terutama pada quintil 1 16-18 Tahun 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lama sekolah (tahun) Q-1 Q-2 Q-3 Q-4 Q-5 112.5 117.0 116.2 94.1 95.2 95.8 81.2 98.1 103.9 65.2 74.2 78.8 48.3 69.6 78.7 14.6 18.4 27.9 - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APK SD/ sederajat APM SD/sederajat APK SMP/ sederajat APM SMP/sederajat APK SMA/sederajat APK PT masyarakat miskin
  • 55.
    Capaian Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi dadang-solihin.blogspot.com 55
  • 56.
    Sumber : idi2009-2010-2011-2012 Indikator Politik Indeks Demokrasi Indonesia dadang-solihin.blogspot.com 56
  • 57.
    Indikator Pelayanan Publik Kualitas pelayanan publik pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan Skor Integritas Pelayanan Publik 8% 19% 41% 57% 63% 76% 74% 0% 3% 0% 3% 18% 30% 61% 0,70% 0,69% 2,87% 2,97% 5,73% 11,61% 24,94% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 K/L Provinsi Kab/Kota Opini WTP BPK atas Laporan Keuangan 5,83 6,84 6,64 6,16 7,07 6,86 7,37 6,69 6,46 5,26 6,00 6,32 6,82 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 pusat daerah *skor: 1-10 C dadang-solihin.blogspot.com 57
  • 58.
    Capaian Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang dadang-solihin.blogspot.com 58
  • 59.
    Indikator Penegakan Hukum 2500 2000 1500 1000 Perkembangan Skor IPK Indonesia Tahun 2004-2013 KIB I KIB II 2 2.2 2.4 2.3 2.6 2.8 2.8 3 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 100 90 80 70 60 Series1 Series2 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 32 32 50 40 30 20 10 0 2012 2013 Keterangan: Keterangan: Skala 0 - 10, 0 (terkorup) - 10 (terbersih) Tahun 2012 terjadi perubahan skala Sumber: Transparency International, 2013 Skala 0 -100, 0 (terkorup) - 100 (terbersih) Penegakan anti korupsi membaik, namun perlu percepatan dadang-solihin.blogspot.com 59
  • 60.
    Indikator Pembangunan Wilayah Peta Daya Saing Daerah* Sumber: Asia Competitiveness Institute. Tahun 2013 *) diukur dengan 91 indikator yang dikelompokkan dalam empat aspek: (i) macroeconomic stability, (ii) government and institutional setting, (iii) financial, business, and manpower condition, and (iv) quality of life and infrastructure development dadang-solihin.blogspot.com 60
  • 61.
    Nasional 2012 Pertumbuhan Ekonomi = 6,23 %, Tingkat Kemiskinan 2012 (Februari) = 11, 96% Tingkat Pengangguran Terbuka 2012 (Agustus) = 6,80 % PDB/kapita: Rp 33,75 juta ; PDRB/kapita (33 prov): Rp 27,56 juta KESENJANGAN ANTARWILAYAH Wilayah Sumatera Share PDRB thdp 33 Prov 23,77% Pertumb. Ekonomi 8.21% PDRB/kapita (Juta Rp) 30,53 Tingkat Kemiskinan 12,07 % Jmlh penduduk miskin (ribu jiwa) 6.177,20 Tingkat Pengangguran 5,66% Wilayah Kalimantan Share PDRB thdp 33 Prov 9,30 % Pertumb. Ekonomi 4,83 % PDRB/kapita (Juta Rp) 43,70 Tingkat Kemiskinan 6,69 % Jmlh penduduk miskin (ribu jiwa) 932,90 Tingkat Pengangguran 5,30% Wilayah Sulawesi Share PDRB thdp 33 Prov 4,74 % Pertumb. Ekonomi 8,67% PDRB/kapita (Juta Rp) 17,86 Tingkat Kemiskinan 13,99 % Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 2.045,60 Tingkat Pengangguran 5,23 % Wilayah Papua Share PDRB thdp 33 Prov 1,79 % Pertumb. Ekonomi 6,38 % PDRB/kapita (Juta Rp) 30,43 Tingkat Kemiskinan 30,50% Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 1.199,6 0 Tingkat Pengangguran 3,97% Wilayah Maluku Share PDRB thdp 33 Prov 0,27 % Pertumb. Ekonomi 7,33 % PDRB/kapita (Juta Rp) 6,80 Tingkat Kemiskinan 16,42% Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 427,20 Tingkat Pengangguran 6,37 % Wilayah Nusa Tenggara Share PDRB thdp 33 Prov 1,26 % Pertumb. Ekonomi 1,54 % PDRB/kapita (Juta Rp) 8,97 Tingkat Kemiskinan 19,79% Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 828,30 Tingkat Pengangguran 4,06 % Sumber : BPS 2012 (diolah) Wilayah Jawa-Bali Share PDRB thdp 33 Prov 58,87% Pertumb. Ekonomi 6.58% PDRB/kapita (Juta Rp) 27,61 Tingkat Kemiskinan 11,36 % Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 15.983,60 Tingkat Pengangguran 6,65 %
  • 62.
  • 63.
    Share terhadap PDBDunia (nominal) 65,9% 63,9% 62,5% 61,9% 62,0% 60,8% 59,6% 58,5% 57,3% 56,2% 34,1% 36,1% 37,5% 38,1% 38,0% 39,2% 40,4% 41,5% 42,7% 43,8% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Proyeksi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Advanced Economies Emerging and Developing Economies Negara berkembang akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dunia, dan kontribusi PDB negara berkembang akan terus meningkat dalam 5 tahun ke depan Sumber: Bappenas-Oxford Economics Model Kawasan dengan pertumbuhan ekonomi >6% pada tahun 2019 Sumber: IMF (2014) Geo-Ekonomi Perkembangan dan Proyeksi Ekonomi Dunia dadang-solihin.blogspot.com 63
  • 64.
    Aliran Investasi LangsungDunia akan Meningkat, Terutama ke Negara Berkembang • Perekonomian dunia diperkirakan akan menunjukkan perbaikan, tetapi masih terdapat risiko penurunan dari kenaikan suku bunga global dan volatilitas potensi aliran modal akibat tapering off AS yang dapat mengancam pemulihan ekonomi global. • Aliran Modal Asing ke Negara Berkembang Terus Meningkat Tajam. Seiring dengan terjadinya pemulihan negara-negara maju di tengah penarikan stimulus moneter bertahap yang luar biasa, sehingga kondisi global akan membaik secara signifikan. Perkiraan Aliran Net FDI tahun 2019 Sumber: Global Oxford Economic Model –Baseline Scenario Aliran FDI akan meningkat dengan kuat ke negara China, India, Indonesia, Australia, Brazil, Mexico, dan Chili dadang-solihin.blogspot.com 64
  • 65.
    Indonesia sebagai TujuanInvestasi yang Paling Menarik: Hasil Survey terhadap MNCs Jepang Sumber: JBIC 2013 Hasil survei oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) pada tahun 2013 terhadap MNCs Jepang menempatkan Indonesia sebagai peringkat pertama negara tujuan investasi; dimana pada tahun 2004 Indonesia berada pada peringkat ke-7 dan pada tahun 2009 berada di peringkat ke-8 dadang-solihin.blogspot.com 65
  • 66.
    ASEAN Economic Community2015 AEC akan diimplementasikan pada tanggal 31 Desember 2015. ASEAN AKAN MENJADI PASAR TUNGGAL DAN KESATUAN BASIS PRODUKSI Sehingga akan terjadi aliran bebas: (1) barang; (2) jasa; (3) investasi; (4) modal; dan (5) tenaga kerja Perlu Meningkatkan: Awareness Dan Readiness, serta Pemanfaatan Peluang yang Lebih Optimal Langkah-Langkah Khusus untuk Persiapan Menuju AEC 2015: • Edukasi masyarakat tentang peluang AEC: – Menjadikan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan – Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang lebih terintegrasi dan komprehensif • Pengembangan AEC Center • Peningkatan Daya Saing Perekonomian Nasional • Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Indonesia, melalui: pelatihan dan sertifikasi kompetensi • Koordinasi lintas kementerian dan lintas pusat-daerah yang lebih terstruktur dadang-solihin.blogspot.com 66
  • 67.
    Geopolitik Indonesia PosisiGeografi Indonesia (1) 1. NEGARA MARITIM dengan Luas Laut Indonesia: 5,5 juta km2 (luas laut seluruh dunia: 361 juta km2): • Laut 80% dan darat 20%. • Laut nasional yang mencapai 3,2 juta km2, • Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,3 juta km2. • Keunggulan Natural (Alamiah): amat subur dan nyaman iklimnya; amat kaya sumber daya alam (SDA); Kekayaan SDA alam khatulistiwa (berwujud: inersi matahari) terbesar, sebagai sumber inersi masa depan. SDA Alam Tropis (hutan tropis) sebagai Paru-paru Dunia, sumber O2 demi kehidupan dan kesehatan umat manusia. • SDA Kelautan menjadi Sumber Pangan dan Gizi serta Energi Umat Manusia yang tidak ternilai. PELUANG Menjadi Negara Maritim dan Pengembangan Ekonomi Berbasis SDA Kelautan dan Kehutanan, Pengembangan Ekonomi Pariwisata Tropis. ANCAMAN : Eksplorasi dan eksploitasi ilegal sumber daya alam oleh pihak asing jika Indonesia tidak mampu melindungi dan mengelolanya. Ancaman lainnya adalah terhadap kelestarian lingkungan hutan dan sumber daya alam Lainnya. dadang-solihin.blogspot.com 67
  • 68.
    Posisi Geografi Indonesia(2) 2. JALUR PERDAGANGAN STRATEGIS Selat Malaka Pintu masuk Tunggal Jalan Laut Tersingkat antara Samudra Pasifik dan Bagian Utara Samudra Hindia dan Jalur Perdagangan Terpadat. Jaringan Strategis Lalu Lintas Perkapalan Internasional lainnya: (1) Jalur Selat Sunda dan Selat Karimata, ke arah utara, dengan Laut Cina Selatan (2) Selat Lombok, (3) Selat Makasar dadang-solihin.blogspot.com 68
  • 69.
    Posisi Geografi Indonesia(3) 3. KAWASAN PERBATASAN DENGAN NEGARA TETANGGA • Tersebar di 12 provinsi. • Kawasan perbatasan darat tersebar berada di 5 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. • Kawasan perbatasan laut berada di 11 provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. • Garis batas antara RI-Malaysia di Pulau Kalimantan terbentang sepanjang 2004 Km, antara RI-PNG di Papua sepanjang 107 km, dan antara RI-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur sepanjang kurang lebih 263,8 km. dadang-solihin.blogspot.com 69
  • 70.
    Kawasan Perbatasan Indonesiadengan 10 Negara Tetangga dadang-solihin.blogspot.com 70
  • 71.
    Bonus Demografi : Perubahan Struktur Umur Penduduk • Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai dengan meningkatnya penduduk, terutama usia produktif dan lansia Proyeksi jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok umur 350 300 250 200 150 100 50 0 Jumlah Penduduk (juta) Usia 60+ Usia 15-59 Usia 0-14 Antara tahun 2010 - 2035, jumlah penduduk: - usia 0-14: Turun 2,4 juta jiwa - usia 15-59: Naik 39,4 juta jiwa - usia 60+ : Naik 30,1 juta jiwa Pertambahan proporsi penduduk usia kerja meningkat: sehingga rasio ketergantungan Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-3025 (dependency ratio) menurun dadang-solihin.blogspot.com 71
  • 72.
    Indeks Pertumbuhan Penduduk2010-2035 Terdapat perbedaan dalam pertumbuhan penduduk menurut kelompok umur, dengan pertumbuhan tertinggi pada kelompok lansia (60 tahun ke atas) Pertumbuhan penduduk menurut menurut kelompok umur. Antara tahun 2010–2035, penduduk:  usia 0-14: tumbuh (-3,6%)  usia 15-59: tumbuh 25,9%  usia 60+ (lansia): tumbuh 167,2% Indeks penduduk Indoneisa 2010-2035 (dengan indeks tahun 2010=100%) Catatan: Definsi lansia adalah penduduk usia 60+ (UU 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia ) dadang-solihin.blogspot.com 72
  • 73.
    Bonus Demografi danImplikasi Kebijakan • Terjadi penurunan dependency ratio dengan meningkatnya penduduk usia kerja yang memberi peluang terjadinya bonus demografi 50,5 Trend Rasio ketergantungan 2010-2035 48,6 47,7 47,2 46,9 47,3 51 50 49 48 47 46 45 Rasio Ketergantungan (%) 2028-2031: Dependency Ratio terendah (46,9%) 2011: Proporsi penduduk usia produktif >50% Bonus Demografi tidak otomatis, tetapi dapat diraih dg kebijakan tepat: - SDM sehat dan terdidik - Tenaga kerja produktif - Stabilitas ekonomi, meningkatnya lapangan kerja Jika tidak, terjadi dampak tidak baik: - tingginya penganguran - konflik sosial - tekanan pada pangan dan lingkungan Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-3025 *) Ket: Dependency ratio penduduk usia 0-14 th dan usia 65+ terhadap penduduk usia 15-64 th dadang-solihin.blogspot.com 73
  • 74.
    Prasyarat Bonus Demografi BONUS DEMOGRAFI MERUPAKAN PELUANG •Meningkatnya Jumlah dan Proporsi Penduduk Usia Produktif memberikan Peluang untuk Pertumbuhan Ekonomi BEBERAPA KEBIJAKAN YAG PERLU DISIAPKAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG BONUS DEMOGRAFI : SDM: Menyiapkan Kualitas SDM yang akan masuk ke Angkatan Kerja melalui Kesehatan dan Pendidikan KEPENDUDUKAN: Menjaga Penurunan TFR TENAGA KERJA: Menyiapkan Keterampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja EKONOMI: Menyediakan Lapangan Kerja, Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja, Keterbukaan Perdagangan dan Saving dadang-solihin.blogspot.com 74
  • 75.
    Turunnya Dependency RatioBerkontribusi Bagi Pertumbuhan Ekonomi: Pengalaman Internasional 1960 - 2000 Pert. GDP/th (%) Kontribusi (%) Bonus Demografi thd Pertumbuhan Ekonomi Cina 7.0 9.2 Korsel 7.3 13.2 Singapura 8.2 13.6 Thailand 6.6 15.5 Sumber: 1. UN Population Prospect Rev. 10 dan Mawson & Kinugasa 2005 2. Mawson, A and Kinugasa T, 2005. East Asian Economic Development: Two Demographic Dividend dadang-solihin.blogspot.com 75
  • 76.
    Agenda Pembangunan Paska2015 dan Perubahan Iklim Agenda Paska 2015 Pandangan Masyarakat Internasional atas Post 2015: Prinsip-prinsip yang Disepakati dan Justifikasi Pentingnya SDGs (Dokumen ”Future We Want”)  Tidak bisa dipilah-pilah per para pihak. 1. NEGARA MAJU: i. tidak menyepakati pengintergasian konsep Common But Differentiated Responsibilities (CBDR) masuk dalam SDGs ii. mendorong fokus isu-isu unfinished business MDGs lebih menekankan pada aspek sustainability; iii. konsep inequality, negara maju merujuk pada mengatasi ketidakseimbangan akses antara kelompok masyarakat dalam negara. 2. NEGARA BERKEMBANG: i. konsep CBDR dan diferensiasi masuk dalam SDGs; ii. mendorong fokus isu-isu unfinished business MDGs lebih menekankan pada aspek availability dan fleksibilitas pada akses dan kesempatan, serta dukungan means of implementation termasuk pendanaan, dukungan teknologi dan peningkatan kapasitas; iii. konsep inequality, negara berkembang merujuk tidak hanya mengatasi ketidakseimbangan akses antara kelompok masyarakat dalam negara, namun ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam konteks hubungan antar negara di tingkat global, khususnya mengatasi ketimpangan pada pola hubungan antara negara maju dan negara berkembang. dadang-solihin.blogspot.com 76
  • 77.
    SDG  AgendaPembangunan Paska 2015 (1) FOCUS AREA (TENTATIVE GOAL) TENTATIVE TARGET 1 POVERTY ERADICATION, BUILDING SHARED PROSPERITY AND PROMOTING EQUALITY End poverty in all its forms everywhere 2 SUSTAINABLE AGRICULTURE, FOOD SECURITY AND NUTRITION End hunger and improve nutrition for all through sustainable agriculture and improved food systems 3 HEALTHY LIFE AT ALL AGES FOR ALL Healthy life at all ages for all 4 EDUCATION Provide quality education and life-long learning for all 5 GENDER EQUALITY Attain gender equality and women’s empowerment everywhere 6 WATER AND SANITATION Water and sanitation for a sustainable world 7 ENERGY Ensure access to affordable, sustainable, and reliable modern energy for all 8 ECONOMIC GROWTH, EMPLOYMENT AND INFRASTRUCTURE Promote sustainable, inclusive and sustained economic growth and decent jobs for all 9 INDUSTRIALIZATION AND PROMOTING EQUITY AMONG NATIONS Promote sustainable industrialization and equality among nations dadang-solihin.blogspot.com 77
  • 78.
    SDG  AgendaPembangunan Paska 2015 (2) FOCUS AREA (TENTATIVE GOAL) TENTATIVE TARGET 10 SUSTAINABLE CITIES AND HUMAN SETTLEMENTS Build inclusive, safe and sustainable cities and human settlements 11 SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION Promote sustainable consumption and production patterns 12 CLIMATE CHANGE Take urgent and significant action to mitigate and adapt to climate change : Build a climate change goal based on the outcome of COP21 of the UNFCCC 13 CONSERVATION AND SUSTAINABLE USE OF MARINE RESOURCES, OCEANS AND SEAS Take urgent and significant actions for the conservation and sustainable use of marine resources, oceans and seas 14 ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY Protect and restore terrestrial ecosystems and halt all biodiversity loss 15 MEANS OF IMPLEMENTATION/GLOBAL PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT Strengthened global partnership for sustainable development: trade, technology transfer, financing and debt sustainability, capacity building, partnership for sustainable development 16 PEACEFUL AND INCLUSIVE SOCIETIES, RULE OF LAW AND CAPABLE INSTITUTIONS Creating peaceful and inclusive societies, rule of law and capable institutions dadang-solihin.blogspot.com 78
  • 79.
    Perubahan Iklim KOMITMENINDONESIA: PENURUNAN EMISI •Tahun 2020 Emisi Turun Sebesar 26% dari BAU dengan Usaha Sendiri •Emisi Turun Sebesar 41% Jika Mendapatkan Dukungan Internasional UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN: PENURUNAN EMISI GRK: di 5 Sektor Prioritas (1) Kehutanan (2) Lahan Gambut (3) Pertanian (4) Energi dan trasnportasi, (5) Industri dan Limbah PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN IKLIM: Khususnya di 15 Daerah Rentan (percontohan RAN-API) Daerah Percontohan Kegiatan RAN-API : 1 Provinsi Bali 2 Kota Semarang 3 Kota Pekalongan 4 Provinsi Jawa Barat 5 Kota Blitar 6 Kota Bandar Lampung 7 Provinsi Jawa Timur 8 Kabupaten Malang 9 Kota Batu 10 Kota Malang 11 Provinsi Nusa Tenggara Barat 12 Pulau Lombok 13 K ota Tarakan 14 Provinsi Sumatera Selatan 15 Provinsi Sumatra Utara dadang-solihin.blogspot.com 79
  • 80.
    Tantangan Utama (1) • Terbatasnya ketersediaan infrastruktur • Penguatan sektor primer, sekunder dan tersier secara terpadu • Harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi • Terbatasnya kemampuan untuk membiayai pembangunan • Pengaruh perekonomian global dan diberlakukannya AEC Pertumbuhan Ekonomi untuk dapat menjadi negara maju pada Tahun 2030 • Menciptakan pertumbuhan inklusif • Memperbesar investasi padat pekerja • Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil • Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal • Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian Percepatan Pemerataan dan Keadilan dadang-solihin.blogspot.com 80
  • 81.
    Tantangan Utama (2) • Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan di seluruh aspek kehidupan • Pengembangan data dan ukuran pembangunan berkelanjutan • Mendorong penerapan kegiatan ramah lingkungan • Pengembangan kapasitas institusi untuk pengembangan tata kelola , pengendalian pencemaran dan penegakan hukum Keberlanjutan Pembangunan • Memelihara kebhinnekaan Indonesia dan konsolidasi demokrasi • Meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya terorisme • Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penegak hukum • Pemenuhan pemeliharaan dan perawatan bagi Alutsista Stabilitas Politik dan Keamanan dadang-solihin.blogspot.com 81
  • 82.
    Tantangan Utama (3) • Meningkatkan integritas, akuntabilitas; efektifitas, dan efisiensi birokrasi • Mempercepat proses transformasi hubungan kelembagaan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi • Mengefektifkan penegakan hukum • Mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi • Meningkatkan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat luas melalui pendidikan antikorupsi Pemberantasan Korupsi • Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk • Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat • Mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta menurunkan kesenjangan. • Memperkukuh karakter dan jati diri bangsa Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dadang-solihin.blogspot.com 82
  • 83.
    Tantangan Utama (4) • Meningkatkan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia (KTI) • Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan, antara lain melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar. • Mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa-kota Kesenjangan Antar Wilayah • Memperkuat penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional • Meningkatkan ekonomi kelautan melalui pengembangan industri kelautan, industri perikanan, dan wisata bahari • Menjaga daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut Percepatan Pembangunan Kelautan dadang-solihin.blogspot.com 83
  • 84.
  • 85.
    Sasaran Pokok RT-RPJMN2015-2019 (1) • Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi EKONOMI yang tinggi • Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan LINGKUNGAN POLITIK • Meningkatnya kualitas demokrasi • Terwujudnya sistem peradilan pidana dan perdata yang efisien, efektif, dan akuntabel HUKUM dadang-solihin.blogspot.com 85
  • 86.
    Sasaran Pokok RT-RPJMN2015-2019 (2) • Meningkatnya kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional PERTAHANAN DAN KEAMANAN • Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif, dan efisien TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI • Menurunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar penduduk di berbagai wilayah KESEJAHTERAAN RAKYAT • Menurunnya tingkat kesenjangan antar- KEWILAYAHAN wilayah • Terwujudnya pengembangan ekonomi kelautan yang didukung pengembangan SDM dan Iptek PEMBANGUNAN KELAUTAN dadang-solihin.blogspot.com 86
  • 87.
    Sasaran Pokok RT-RPJMN2015-2019 (3) Sasaran Pokok /Indikator Baseline 2014 Sasaran 2019 1. EKONOMI Ekonomi Makro  Pertumbuhan ekonomi 5,5 %* 6-8 %  PDB per Kapita (ribu Rp) 40.560 72.444  Inflasi 5,3% 4,5%  Tingkat Kemiskinan 11,25% ** 6-8%  Tingkat Pengangguran Terbuka 5,6-5,9 5-5,5 Katahanan Pangan  Produksi Padi 69,9 juta ton 82,0 juta ton  Produksi Jagung 18,6 juta ton 23,4 juta ton  Produksi Kedelai 0,89 juta ton 1,02 juta ton Ketahanan Energi  Produksi Minyak Bumi 818 ribu SBM per hari 710 ribu SBM per hari  Produksi Gas Bumi 1224 ribu SBM per hari 1272 ribu SBM per hari  Produksi Batubara 397 Juta Ton 421 Juta Ton dadang-solihin.blogspot.com 87
  • 88.
    Sasaran Pokok RT-RPJMN2015-2019 (4) Sasaran Pokok /Indikator Baseline 2014 Sasaran 2019 Ketahanan Air  Kapasitas air baku nasional 51,44 m3/det 118,6 m3/det  Ketersedian air irigasi yang bersumber dari 11% 20% waduk Infrastruktur Dasar dan Konektivitas  Rasio elektrifikasi 81,5% 95,9%  Akses Air Minum Layak 70% 100%  Sanitasi Layak 60,5% 100%  Perkembangan jalan nasional 38.470 km 43.670 km  Kondisi mantap jalan nasional 94% 100%  Perkembangan panjang jalan Tol 784 km 1.979 km  Panjang Jalur Kereta Api 5.434 km 8.692 km  Perkembangan pelabuhan 33/217 39/240 utama/pengumpul  Dwelling Time Pelabuhan 6-7 hari 3-4 hari  Perkembangan jumlah bandara 237 252  On-time Performance Penerbangan 75% 95 %  Kab/Kota yang dijangkau broadband 82% 100% dadang-solihin.blogspot.com 88
  • 89.
    Sasaran Pokok RT-RPJMN2015-2019 (5) Sasaran Pokok Baseline 2014 Sasaran 2019 2. LINGKUNGAN  Emisi Gas Rumah Kaca 15,5% 26%  Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 63,0-64,0 66,5-68,5 3. POLITIK  Tingkat Partisipasi Politik Pemilu 75,11% 80%  Indeks Demokrasi Indonesia 62,63 * 75 4. PENEGAKAN HUKUM  Indeks Penegakan Hukum n.a. 75%  Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 32 65  Indeks Perilaku Anti Korupsi 3,63 4 5. TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI  Kualitas Pelayanan Publik - Integritas Pelayanan Publik (Pusat) 7,37 9 - Integritas Pelayanan Publik (Daerah) 6,82 8,0  Indeks Reformasi Birokrasi 33,48 83,48 6. PERTAHANAN DAN KEAMANAN  Persentase pemenuhan MEF 30% 60%  Persentase Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF 10% 20% dadang-solihin.blogspot.com 89
  • 90.
    Sasaran Pokok RT-RPJMN2015-2019 (6) Sasaran Pokok Baseline 2014 Sasaran 2019 7. KESEJAHTERAAN RAKYAT  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,83* meningkat  Indeks Gini 0,41 menurun Kependudukan dan Keluarga Berencana  Laju Pertumbuhan Penduduk 1,49%/tahun 1,19%/tahun  Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) 2,6 (2012) 2,3 Pendidikan  Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 8,1 (tahun)* 8,8 (tahun) tahun  Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun 94,1%* 96,1 (%)  Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B 50,4%* 68,4 (%) Kesehatan  Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 346** 306  Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32*** 24 dadang-solihin.blogspot.com 90
  • 91.
    Sasaran Pokok RT-RPJMN2015-2019 (7) Sasaran Pokok Baseline 2014 Sasaran 2019 8. PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN  Peran Luar Jawa dalam pembentukan PDRB 41 45-47%  Kabupaten Tertinggal yang dientaskan 133* 75 (Kumulatif 5 tahun) 9. PEMBANGUNAN KELAUTAN  Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB - Selesai tahun 2017  Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi nasional, a.l : Produksi perikanan tangkap dan budidaya (juta ton ) 22,4** 48  Terwujudnya pelayanan angkutan laut dalam rangka meningkatkan konektivitas laut (lihat sasaran infrastruktur)  Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut, a.l. melalui: - Peningkatan luas kawasan konservasi laut (%) 15,7 juta ha*** 20 juta ha - Peningkatan cakupan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan n.a. 53,4 % dadang-solihin.blogspot.com 91
  • 92.
    Arah Kebijakan Umum Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah. Penegakan kedaulatan dan Yurisdiksi Nasional, serta Percepatan Pengembangan Ekonomi Kelautan dadang-solihin.blogspot.com 92
  • 93.
  • 94.
    Kerangka Pikir Pembangunan Bidang Ekonomi dadang-solihin.blogspot.com 94
  • 95.
    Sasaran Pembangunan Ekonomi(1) INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019 A. PEMBANGUNAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI: Penguatan Sektor Primer  PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman (%) 2,4 2,6  Produksi Perkebunan (ribu ton) (i) Kelapa Sawit 29.513 36.420 (ii) Karet 3.204 3.810 (iii) Kakao 817 913  Pertumbuhan PDB perikanan (persen per tahun) n.a 7,1  Ekspor hasil perikanan (miliar USD) 5 9,5  Produk olahan hasil perikanan (juta ton) 5,2 6,8  Produksi kayu bulat HA*) (juta m3) 5,5 13  Produksi kayu bulat HT*) (juta m3) 26 35  Hutan Rakyat (juta m3) 3 22 dadang-solihin.blogspot.com 95
  • 96.
    Sasaran Pembangunan Ekonomi(2) INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019 Akselerasi Pertumbuhan Industri  Pertumbuhan PDB (%) 5,50 7,90  Pertumbuhan Industri (%) 5,50 8,20 Modernisasi Sektor Jasa  Pertumbuhan ekspor produk non-migas (%) 11* Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Pertumbuhan PDB Pariwisata 6,2 % 7 %*  Jumlah Wisman 9,5 juta 8 %*  Wisnus (jumlah perjalanan, juta) 248,0 2 %*  Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif 6,0 % 7 %* *Pertumbuhan rata-rata per tahun selama 2015-2019 dadang-solihin.blogspot.com 96
  • 97.
    Sasaran Pembangunan Ekonomi(3) INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019 B. PENGAMANAN KETAHANAN PANGAN, ENERGI, DAN AIR Ketahanan Pangan  Produksi - Padi (Juta Ton) 69,9 82,0 - Jagung (Juta Ton) 18,6 23,4 - Kedelai (Juta Ton) 0,89 1,02 - Gula (Juta Ton) 2,8 3,4 - Daging Sapi (Ribu Ton) 395,1 459,9 Ketahanan Energi  Produksi - Minyak Bumi (ribu BM per hari) 818 710 - Gas Bumi (ribu SBM per hari) 1.224 1.272 - Batubara (Juta Ton) 397 421  Rasio Elektrifikasi(%) 81,5 95,9 dadang-solihin.blogspot.com 97
  • 98.
    Sasaran Pembangunan Ekonomi(4) INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019 Ketahanan Air  Kapasitas air baku nasional 51,44 m3/det 118,6 m3/det  Ketersedian air irigasi yang bersumber dari waduk (%) 11 20 C. PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  Rata-rata rasio biaya logistik terhadap PDB (%) 27 21  Perkembangan jalan nasional 38.470 km 43.670 km  Kondisi mantap - Jalan Nasional (%) 94 100 - Jalan Propinsi (%) 54 75 - Jalan Kabupaten /Kota (%) 45 60  Pembangunan Jalan Tol 784 km* 1.979 km  Panjang Jalur Kereta Api (kumulatif) 5.434 km 8.692 km  Perkembangan pelabuhan utama/pengumpul 33/217 39/240  Dwelling Time Pelabuhan (hari) 6-7 3-4 *Posisi s/d 2014 dadang-solihin.blogspot.com 98
  • 99.
    Sasaran Pembangunan Ekonomi(5) INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019  Perkembangan jumlah bandara 237 252  On-time Performance Penerbangan (%) 75 95  Kab/Kota yang dijangkau broadband (%) 82 100  Hunian layak untuk rumah tangga berpenghasilan rendah (juta rumah tangga) n.a 18,6  Akses Air Minum Layak (%) 70 100  Sanitasi Layak (%) 60,5 100 D. PENGUATAN FAKTOR UTAMA PEMBANGUNAN EKONOMI  Tenaga kerja berkeahlian tinggi yang memiliki sertifikasi 8,4 14 (%)  Jumlah pekerja formal di sektor manufaktur (%) 40,5 51  Pertumbuhan investasi atau Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) n.a 11,3  Rata-rata rasio biaya logistik terhadap PDB (%) n.a 21,9 dadang-solihin.blogspot.com 99
  • 100.
    Arah Kebijakan A.Pembangunan Sektor-Sektor Ekonomi (1) Penguatan Sektor Primer: Peningkatan Agroindustri • Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat • Peningkatan mutu, pengembangan standarisasi mutu hasil pertanian, dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati • Pengembangan agroindustri perdesaan • Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran • Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan, serta informasi pasar dan akses pasar • Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif Peningkatan Hasil Perikanan • Peningkatan Mutu, Nilai Tambah dan Inovasi Teknologi Perikanan • Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan • Penyempurnaan Kelembagaan • Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Peningkatan Hasil Hutan Dan Kayu • Meningkatkan tata kelola kehutanan (good forest governance) • Peningkatan produksi dan produktivitas sumber daya hutan • Pengembangan industri pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dadang-solihin.blogspot.com 100
  • 101.
    Arah Kebijakan A.Pembangunan Sektor-Sektor Ekonomi (2) Peningkatan Pengolahan Hasil Tambang/Mineral • Meningkatkan Keterpaduan Pengembangan Industri • Penerapan Insentif Fiskal dan Non-Fiskal • Meningkatkan Kepastian Hukum Pengusahaan Pertambangan • Memperkuat Penanganan PETI dan Rehabilitasi Pasca-tambang Akselerasi Pertumbuhan Industri • Pengembangan Perwilayahan Industri • Penumbuhan Industri Pengolah Sumber Daya Alam, Penyedia Kebutuhan Domestik • Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas dadang-solihin.blogspot.com 101
  • 102.
    Arah Kebijakan A.Pembangunan Sektor-Sektor Ekonomi (3) Modernisasi Sektor Jasa: Peningkatan Ekspor Nonmigas dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi • Meningkatkan ekspor barang bernilai tambah lebih tinggi • Memanfaatkan Rantai Nilai Global dan Jaringan Produksi Global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur • Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sektor jasa prioritas Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi • Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) UMKM dan koperasi; • Perluasan akses UMKM dan koperasi ke pembiayaan; • Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKM dan koperasi; • Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi; dan • Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dan koperasi Peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Pemasaran Pariwisata Nasional • Pembangunan Destinasi Pariwisata • Pembangunan Industri Pariwisata • Pembangunan Kelembagaan Pariwisata dadang-solihin.blogspot.com 102
  • 103.
    Arah Kebijakan Ekonomi(4) B. Pengamanan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air Ketahanan Pangan • Meningkatkan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri • Meningkatkan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan • Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat • Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan • Meningkatkan layanan jaringan irigasi • Pengelolaan lahan rawa berkelanjutan Ketahanan Energi • Meningkatkan produksi energi primer • Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi • Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi • Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi • Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran • Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA Ketahanan Air • Menjamin pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. • Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif • Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim dadang-solihin.blogspot.com 103
  • 104.
    Arah Kebijakan C.Percepatan Pembangunan Infrastruktur (1) Ekonomi(6) Penguatan Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan: • Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda • Mempercepat pembangunan transportasi dengan penguatan industri nasional • Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan • Mempercepat pembangunan sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi • Meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kesadaran dalam penyelengaraan transportasi • Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) menjadi broadband-ready • Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband termasuk di daerah perbatasan negara Transportasi Massal Perkotaan • Mengembangkan transportasi perkotaan dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan serta pemanfaatan Platform Intelligent Transport System • Pengembangan angkutan umum massal yang modern dan maju dengan berorinetasi berbasis kepada bus (BRT) maupun rel (LRT, tramway, MRT) dengan fasilitas alih moda terpadu • Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan Kota • Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan dadang-solihin.blogspot.com 104
  • 105.
    Arah Kebijakan C.Percepatan Pembangunan Infrastruktur (2) Ekonomi(7) Pembangunan Infrastruktur/Prasarana Dasar • Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai • Menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi bauran sumber daya air domestik • Penyediaan infrastruktur produktif • Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat • Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi • Peningkatan pasokan energi listrik (sisi penyediaan) dengan memperhatikan jaminan pasokan energi primer dan bauran energi (diversifikasi energi) dan pengendalian pemanfaatan (sisi permintaan) yang sejalan dengan pelaksanaan konservasi energi • Penyempurnaan kelembagaan dan regulasi ketenagalistrikan TERBATAS: Internal Pemerintah dadang-solihin.blogspot.com 105
  • 106.
    Arah Kebijakan D.Penguatan Faktor Utama Pembangunan Ekonomi (1) Ekonomi(8) Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja: • Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja • Memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan dan menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis Peningkatan Investasi • Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha • Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha di pusat dan daerah • Pengembangan layanan investasi • Pemberian insentif dan fasilitasi investasi • Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif • Peningkatan persaingan usaha yang sehat Penguatan Sektor Keuangan • Memantapkan stabilitas sistem keuangan Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi • Meningkatkan hasil-hasil riset • Layanan Perekayasaan dan Teknologi • Mengembangkan teknopreneur • Mengembangkan sumber daya hayatid (abdioarnegso-suorcliehsi)n .dbalno gnsirphoat.ycaotmi 106
  • 107.
    Arah Kebijakan D.Penguatan Faktor Utama Pembangunan Ekonomi (2) Ekonomi(9) Peningkatan Daya Saing BUMN: • meningkatkan pelayanan publik BUMN kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan bahan kebutuhan pokok seperti pangan, energi, layanan perumahan/permukiman, dan layanan transportasi • meningkatkan daya saing BUMN dengan memantapkan struktur BUMN yang berdayaguna dan berhasil guna • membangun kapasitas dan kapabilitas BUMN Peningkatan Efisiensi Logistik dan Distribusi Nasional • Meningkatkan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis • Mengembangkan sistem logistik dan distribusi termasuk sistem informasinya • Meningkatkan ketersediaan dan kapasitas SDM dan pelaku jasa Logistik • Meningkatkan efisiensi logistik pelabuhan dadang-solihin.blogspot.com 107
  • 108.
    Sasaran Pembangunan PelestarianSDA, LH dan Pengelolaan Bencana INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019  Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan n.a 100%  Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi n.a 50.000km  Operasionalisasi KPH n.a 547  Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) 64,21 (2012) 66,5-68,5  Emisi gas rumah kaca n.a 26%  Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana  Meningkatnya sistem peringatan dini untuk pelayanan informasi cuaca dan iklim, serta penanganan bencana  Meningkatnya kecepatan dan akurasi data dan informasi MKG. dadang-solihin.blogspot.com 108
  • 109.
    Arah Kebijakan PembangunanPelestarian SDA, LH dan Pengelolaan Bencana Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan • Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan melalui penataan batas, pemetaan dan penetapan, yang melibatkan berbagai pihak • Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal • Meningkatkan kapasitas pengelola KPH • Meningkatkan sarana dan prasarana KPH • Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup • Penguatan Sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup • Peningkatan kualitas lingkungan hidup • Penguatan sistem insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan hidup • Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan • Penguatanpendanaan lingkungan hidup dan kerjasama kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan swasta Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM penanggulangan bencana • Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana • Edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat tentang pengurangan risiko bencana; • Peningkatan partisipasi dan peran serta multi-pihak dalam penanggulangan bencana; Penyediaan informasi iklim dan kebencanaan • Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini, MKG dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesidnaamdabnungg-asnolihin.blogspot.com 109
  • 110.
    Kerangka Pikir KebijakanPembangunan Bidang Polhukhankam Equity Growth Tujuan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pembukaan UUD 1945) Indonesia yg Mandiri, Maju, Adil dan Makmur Daya Saing Nasional (Berlandaskan SDA, SDM, IPTEK) PEMBANGUNAN SEKTOR DAN WILAYAH Pendidikan Kesehatan Ketahanan Pangan Ketahanan Energi Inovasi Teknologi Infrastruktur Sinergi Antar Daerah dan Antar Pusat- Daerah Pembangunan Bidang Polhukhankam sebagai pra kondisi bagi peningkatan daya saing nasional dan pencapaian keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang Demokratisasi Keadilan dan Kepastian Hukum Regulasi Berkualitas Birokrasi yang Profesional Kondisi Aman dan Damai BIDANG PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM PANCASILA - UUD 1945 - NKRI – BHINNEKA TUNGGAL IKA dadang-solihin.blogspot.com 110
  • 111.
    Sasaran Polhukhankam (1) INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA  Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L (%) 74 95  Instansi Pemerintah yg Akuntabel (Skor B atas LAKIP) K/L (%) 39,3 85  Indeks Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional (%) 33,48 83,48  Indeks Profesionalitas ASN 76 86  Integritas Pelayanan Publik (Pusat) 7,37 9,0  Integritas Pelayanan Publik (Daerah) 6,82 8,0 PENEGAKAN HUKUM  Indeks Penegakan Hukum % n.a 75  Indeks Persepsi Korupsi 32 65  Indeks Perilaku Anti Korupsi 3.63 4 dadang-solihin.blogspot.com 111
  • 112.
    Sasaran Polhukhankam (2) INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019 POLITIK DALAM NEGERI  Angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 62,63* 75  Tingkat Partisipasi Politik (%) 75,11 80 PERTAHANAN DAN KEAMANAN  Persentase pemenuhan MEF 30% 60%  Persentase Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF 10% 20% PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOBA  Pendidikan dan pencegahan  Penanganan terhadap pengguna narkoba (%) dadang-solihin.blogspot.com 112
  • 113.
    ARAH KEBIJAKAN POLHUKHANKAM Reformasi Birokrasi & Tata Kelola: • Mewujudkan kelembagaan pemerintah efektif, efisien, dan sinergis • Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional • Mempercepat penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis merit • Meningkatkan kualitas pelayanan publik • Penerapane-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan • Mempercepat pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu • Menjamin terselenggaranya sistem hukum perdata yang mudah dan cepat Pemberantasan Korupsi • Menjamin Harmonisasi peraturan di bidang korupsi • Menjamin efektivitas kebijakan korupsi • Meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi Pemantapan Politik Dalam Negeri • Menjamin pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat • Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasand kaedbaijnagk-asno plihuibnl.ibklogspot.com 113
  • 114.
    ARAH KEBIJAKAN POLHUKHANKAM Politik Luar Negeri • Meningkatkan kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN • Meningkatkan partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia • Menguatkan diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional, dan global • Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama selatan selatan dan triangular • Meningkatkan promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM • Meningkatkan kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional • Melanjutkan Pemenuhan MEF • Meningkatkan upaya Pemeliharaan dan Perawatan (harwat) • Meningkatkan Kontribusi Industri Pertahanan bagi Alutsita TNI Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba • Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba (demand side) • Meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dadang-solihin.blogspot.com 114
  • 115.
    KERANGKA PIKIR PEMBANGUNANBIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT LINGKUNGAN STRATEGIS ASEAN Economic Community (AEC) Bonus Demografi Geo Politik Geo-Ekonomi Post 2015 Development Agenda Peningkatan Kualitas SDM (HDI, GDI,NRR) serta Jati Diri dan Karakter Bangsa Peningkatan Jati Diri dan Karakter Bangsa KEBIJAKAN & STRATEGI SASARAN SUBBIDANG SASARAN BIDANG ISU STRATEGIS Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan dan Gizi Masyarakat Peningkatan Taraf Pendidikan Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat Pendidikan Kebudayaan Perubahan Iklim Middle Income Trap Peningkatan Derajat Kesehatan dan Status Gizi Masyarakat dadang-solihin.blogspot.com 115
  • 116.
    Sasaran Kesejahteraan Rakyat(1) INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  Menurunnya angka kelahiran (Total Fertility Rate/TFR) per perempuan usia reproduktif 15-49 tahun 2,6 2,3  Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) semua cara 62% 66%  Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet needdengan perhitungan baru) 11,4 8,5  Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 18,3 23,5 KESEHATAN  AKI 346 306  AKB 32 24  Prevalensi kekurangan gizi pada balita (%) 19,6 15 (HI) 17 (MI)  Prevalensi HIV pada populasi dewasa (%) 0,43 < 0,5  Prevalensi tuberculosis (TB) 297 245  Persentase penduduk yang terdaftar pada Jaminan Kesehatan Nasional 64,7 95 dadang-solihin.blogspot.com 116
  • 117.
    INDIKATOR 2014 (BASELINE)2019 PENDIDIKAN  APM SD/MI (%) 91,3 94,8  APM SMP/MTs (%) 79,9 82,2  APK SMA/MA/SMK/ Paket C (%) 79,2 91,6  APK Perguruan Tinggi 28,4 36,7  Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B (%) 53,7 68,4 PENGURANGAN KEMISKINAN  Tingkat kemiskinan (%) 9 – 10,5 6,0 – 8,0  Penurunan TPT (%) 5,7 5,0-5,5  Asistensi sosial berbasis peningkatan kapasitas keluarga (PKH, anak dengan disabilitas, lanjut usia) 3.200.000 KSM (7 persentil) 6.200.000 KSM (10 persentil)  Penyediaan Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpenghasilan rendah (Raskin) 15.530.897 RTS 6.212.359 RTS Sasaran Kesejahteraan Rakyat(2) dadang-solihin.blogspot.com 117
  • 118.
    Sasaran Kesejahteraan Rakyat(3) INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019  Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan 86.400.000 Jiwa (36 persentil) 62.994.462 Jiwa (25 persentil)  Jumlah KK transisi PKH yang mendapatkan akses berusaha melalui KUBE di Perdesaan 111.940 KK 555.450 KK  Jumlah Keluarga Miskin transisi PKH yang mendapatkan bantuan pemberdayaan melalui KUBE di Perkotaan 53.100 KK 266.500 KK  Terlaksananya pendampingan bagi pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan usaha mandiri -- 5.500 orang dadang-solihin.blogspot.com 118
  • 119.
    ARAH KEBIJAKAN KESEJAHTERAANRAKYAT Kependudukan dan Keluarga Berencana • Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas, baik antar-sektor maupun antara pusat dan daerah serta dalam pelaksanaan SJSN bidang kesehatan; • Penyediaan sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan; • Peningkatan pendayagunaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pelayanan KB, dan peningkatan intensitas pelayanan KB statis dan pelayanan KB bergerak (mobile) khusus daerah sulit terjangkau; • Peningkatan pelayanan KB (MKJP dan Non MKJP) pasca persalinan, pasca keguguran dan efek samping; • Peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB dan pengembangan metoda baru obat kontrasepsi bagi pria; • Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB; • Peningkatan efektivitas advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)KB; dan • Penguatan peran dan fungsi keluarga. Kesehatan dan Gizi Masyarakat • Menjamin Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas • Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat • Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan • Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan • Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas • Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas • Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan • Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan • Meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan dadang-solihin.blogspot.com 119
  • 120.
    ARAH KEBIJAKAN KESEJAHTERAANRAKYAT Pendidikan • Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas • Melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas • Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja • Meningkatkan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi • Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan • Mengembangkan kurikulum • Membangun sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel • Meningkatkan profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas guru • Meningkatkan kualitas LPTK • Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru • Meningkatkan akses, kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja • Meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan dan memperkuat mekanisme pembiayaannya Kebudayaan: • Memperkukuh karakter bangsa yang menghargai keragaman, bertoleran, berakhlak mulia, bermoral, beretika, bergotong royong • Meningkatkan apresiasi seni dan karya budaya • Meningkatkan kualitas pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya dadang-solihin.blogspot.com 120
  • 121.
    ARAH KEBIJAKAN KESEJAHTERAANRAKYAT Percepatan Pengurangan Kemiskinan • A. Perlindungan Sosial • Meningkatkan Penataan Asistensi Sosial • Meningkatkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional • Mengembangkan Lingkungan yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia • B. Pelayanan Dasar • Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan Publik • Meningkatkan Penjangkauan Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin dan Rentan • C. Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan • Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pengembangan Ekonomi Lokal bagi Masyarakat Miskin dan Rentan • Menjamin Perluasan Akses Permodalan dan Layanan Keuangan melalui Penguatan Layanan Keuangan Mikro bagi Masyarakat Miskin dan Rentan • Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Masyarakat Miskin dan Rentan dadang-solihin.blogspot.com 121
  • 122.
    KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG Basis Data Dasar Perencanaan Pendekatan Kewilayahan Tujuan Akhir Informasi Geospasial Data Statistik Rencana Tata Ruang Pengelolaan Pertanahan Otonomi Daerah Pengembangan Wilayah Strategis Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Kesejahteraan Rakyat dadang-solihin.blogspot.com 122
  • 123.
    Sasaran Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019  Jumlah daerah tertinggal yang dientaskan 133* 75  Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%) 6,16** 7,35  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal 67,48** 71,5 * Posisi s/d 2014 **2012 No. Wilayah Target Growth 2015- 2019 (%/th) Peran PDRB Wilayah (%) Kebutuhan Investasi (Trilyun Rp) Kebutuhan Investasi Infrastruktur (Triyun Rp) 1 Sumatera 8,1 – 8,6 25,6 6.020 – 6.403 766 – 785 2 Jawa 5,7 – 6,2 53,0 10.597 – 11.369 1.651 – 1.692 3 Bali Nustra 8,4 – 8,9 10,2 2.444 – 2.597 304 – 311 4 Kalimantan 9,8 – 10,3 3,0 778 – 824 88 – 90 5 Sulawesi 9,0 – 9,5 5,4 1.340 – 1.422 160 – 163 6 Maluku Papua 11,4 – 12,0 2,8 767 – 818 78 – 80 Keterangan:  Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 7,0 – 7,5 %/tahun  Kebutuhan investasi diestimasi dengan asumsi ICOR 3 dan laju depresiasi kapital 5 %  kebutuhan biaya infrastruktur dihitung dengan porsi 5 % dari PDRB dadang-solihin.blogspot.com 123
  • 124.
    Arah Kebijakan PembangunanWilayah dan Tata Ruang (1) Pengembangan Wilayah Strategis •Mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, termasuk diantaranya di 10 KEK, 13 KAPET, 4 KPBPB, 169 KPI Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan •A. Pengembangan Daerah Tertinggal •Upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik •Pengembangan perekonomian masyarakat •B. Pengembangan Kawasan Perbatasan •mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan •A. Pembangunan Perkotaan •Mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) •Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) •mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni •mengembangkan kota hijau •Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing •meningkatkan kapasitas pengelolaan kota yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan profesional •B. Pembangunan Perdesaan •mewujudkan kemandirian masyarakat dan mewujudkan desa-desa berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi •membangun keterkaitan pembangunan ekonomi lokal antara perdesaan dan perkotaan dadang-solihin.blogspot.com 124
  • 125.
    Arah Kebijakan PembangunanWilayah dan Tata Ruang(2) Pembangunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pertanahan • Meningkatkan Ketersediaan dan Efektifitas Regulasi Tata Ruang • Meningkatkan Kapasitas SDM dan Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang • Mengembangkan Rencana Tata Ruang yang Berkualitas, Tepat Waktu dan Serasi antardokumen Rencana melalui Penegakan Aturan Zonasi, Insentif dan Pemberian Sanksi secara Konsisten • Mengevaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang • Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif • Mendorong Reforma Agraria melalui Pemberian Tanah dan Bantuan Pemberdayaan Masyarakat • Mendorong Proporsi Kompetensi SDM Ideal Bidang Pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan • Pencadangan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah • Penguatan kelembagaan pemerintah daerah • Penguatan aparatur pemerintah daerah • Peningkatan kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah • Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Demokrasi Lokal dadang-solihin.blogspot.com 125
  • 126.
    Sasaran Pembangunan Kelautan(1) 1. Terwujudnya kedaulatan atas wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi nasional: o Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB pada tahun 2017; o Penyelesaian/lanjutan perundingan batas laut dengan 9 negara tetangga; o Penyelesaian penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota; o Penyusunan rencana aksi Pembangunan Kelautan 2015-2019; o Penyerasian data dan informasi kelautan antar lembaga/pemangku kepentingan; dan o Penyusunan peta jalan (roadmap) pembangunan kelautan jangka panjang. 2. Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi nasional yang difokuskan pada: o Pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil, termasuk promosi, investasi di lokus andalan; o Peningkatan kesejahteraan masyarakat di 31 pulau-pulau kecil terluar, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas layanan dasar; o Peningkatan keamanan (eksistensi) di 61 pulau kecil terluar lainnya; o Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebesar 48 juta ton pada 2019 (termasuk rumput laut) untuk peningkatan ekonomi masyarakat (secara spesifik dijabarkan dalam Isu Strategis Ketahanan Pangan); dan o Pengembangan komoditas andalan kelautan lainnya, termasuk pengembangan energi laut (pilotting) di beberapa lokasi terpilih dadang-solihin.blogspot.com 126
  • 127.
    Sasaran Pembangunan Kelautan(2) 3. Terwujudnya pelayanan angkutan laut dalam rangka meningkatkan konektivitas laut yang didukung oleh keselamatan maritim yang handal dan manajemen yang bermutu serta industri maritim yang memadai, yang difokuskan pada: o Peningkatan dan pengembangan jumlah kapal perintis 75 unit untuk menghubungkan pulau besar dan pulau-pulau kecil dan 100 lintas subsidi perintis angkatan laut; dan o Terwujudnya kemampuan industri maritim dan perkapalan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dalam negeri dan ekspor. 4. Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut melalui: o Kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang diutamakan pada: (i) Pengutuhan dan penambahan luasan kawasan konservasi laut dari 15,7 juta ha pada tahun 2013 menjadi 20 juta ha pada tahun 2019; (ii) Peningkatan pengelolaan efektif pada sebanyak 35 kawasan konservasi yang telah ditunjuk; dan (iii) Kawasan pesisir yang rusak pulih kembali sebanyak 85 kawasan o Percepatan pembentukan lembaga yang menangani keamanan laut secara terpadu; dan peningkatan cakupan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan menjadi 53,4 persen terhadap wilayah pengelolaan perikanan Indonesia 5. Terwujudnya SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari, difokuskan pada: o Peningkatan kapasitas SDM Perikanan dan Kelautan: dan o Peningkatan Iptek Kelautan dan diseminasi teknologi. dadang-solihin.blogspot.com 127
  • 128.
    ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNANKELAUTAN (1) Penegakan Kedaulatan dan Yurisdiksi Nasional • Menerapkan konvensi hukum laut internasional serta penetapan batas wilayah perairan Indonesia dan ZEE • Melakukan pengaturan, penetapan, dan pengendalian ALKI • Mengembangkan dan menerapkan Tata kelola dan Kelembagaan Kelautan • Meningkatkan keamanan laut dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan Percepatan Pengembangan Ekonomi Kelautan • Inventarisasi dan Evaluasi Potensi Sumber Daya Kelautanam • Pengembangan Industri Kelautan • Pengembangan Konektivitas dan Sistem Logistik • Pengembangan Kawasan dan Potensi Baru Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas, Daya Dukung dan Kelestarian Fungsi Lingkungan Laut • Penguatan koordinasi lintas sektor serta penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi • Memperkuat dan mengembangkan kerjasama regional maupun internasional dalam pengelolaan wilayah laut • Rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak dan pengendalian bencana alam dan dampak perubahan iklim • Meningkatkan upaya pembinaan, pengawasan, dan penegakan peraturan • Mengembangkan alternatif cara pemanfaatan potensi laut yang lebih akrab lingkungan dadang-solihin.blogspot.com 128
  • 129.
    ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNANKELAUTAN (2) Peningkatan Wawasan dan Budaya Bahari, Serta Penguatan Peran SDM dan Iptek Kelautan • Upaya Peningkatan Wawasan dan Budaya Bahari • Meningkatkan dan menguatkan peran SDM dan Iptek di bidang kelautan Peningkatan Harkat dan Taraf Hidup Nelayan dan masyarakat pesisir • Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha nelayan skala kecil dan membina industri kecil pengolahan hasil laut • Mengembangkan sentra produksi perikanan • Menyempurnakan pola hubungan kerja antara koperasi dan nelayan dengan pengusaha • Meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat desa pantai • Peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil dadang-solihin.blogspot.com 129
  • 130.
  • 131.
  • 132.
    KERANGKA REGULASI PerencanaanPembentukan Regulasi dalam Rangka Memfasilitasi, Mendorong Maupun Mengatur Perilaku Masyarakat, Termasuk Swasta Dan Penyelenggara Negara dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Bernegara. Perencanaan Kerangka Regulasi Sejak Awal Perencanaan Dimaksudkan untuk :  Mengarahkan Proses Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Agar Sesuai Dengan Kebutuhan Pembangunan;  Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan dalam Rangka Mendukung Pencapaian Prioritas Pembangunan; dan  Meningkatkan Efisiensi Pengalokasian Anggaran Untuk Keperluan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. dadang-solihin.blogspot.com 132
  • 133.
    PETA JALAN KERANGKAREGULASI 2015-2019 OUTCOME 2015 2016 2017 2018 2019 Tersimplifikasinya Penetapan baseline Kenaikan 15% dari Kenaikan 25% dari Kenaikan 30% dari 100% regulasi di baseline baseline baseline Bidang SDA, SDM dan IPTEK Kenaikan 30% dari baseline 100% pelaksanaan harmonisasi kebijakan dan regulasi Bidang SDA, SDM dan IPTEK Penetapan Baseline Kenaikan 25% dari baseline Kenaikan 40% dari baseline Kenaikan 20% dari baseline Kenaikan 15% dari baseline Terlaksananya pelatihan bagi 4000 orang para perumus kebijakan dan perancang regulasi 500 0rang 1000 orang 1000 orang 1000 orang 500 orang dadang-solihin.blogspot.com 133
  • 134.
    Kerangka Kelembagaan •Menjadi Upaya untuk Melakukan Penataan Kelembagaan agar Pemerintah Memiliki Fungsi dan Kewenangan yang Tepat, Aturan Main dan Hubungan Kerja Inter dan antar Lembaga yang Sinergis, serta didukung oleh Kualitas Aparatur Sipil Negara yang Profesional dan Berintegritas. • Dengan Demikian Kelembagaan Pemerintah Akan sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional dan dapat Melaksanakan Kebijakan/Rencana Pembangunan dengan Efektif Dan Efisien. dadang-solihin.blogspot.com 134
  • 135.
    LOKUS PENATAAN dadang-solihin.blogspot.com135 PEMERINTAH DAERAH DENGAN SKPD-NYA
  • 136.
    ALUR KERJA PENYUSUNANRENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, KEGIATAN) IDENTIFIKASI LEMBAGA YANG DIBUTUHKAN ASESMEN TERHADAP FUNGSI DAN KINERJA LEMBAGA YANG ADA LEMBAGA YANG ADA DIPANDANG MASIH RELEVAN DAN EFEKTIF TETAP MENGGUNAKAN LEMBAGA YANG SUDAH ADA PEMBAHASA BILA LEMBAGA YANG ADA DIPANDANG TIDAK RELEVAN DAN BELUM EFEKTIF ATAU TERDAPAT KEKOSONGAN KELEMBAGAAN, PERLU PERUBAHAN KELEMBAGAAN N DENGAN INSTANSI TERKAIT (KEMPAN DAN RB) LEMBAGA YANG DIBUTUHK AN ARAH PENATAAN/ KEBUTUHAN LEMBAGA MASUK DALAM RPJMN 2015-2019 IMPLEMENTASI PENATAAN: PENATAAN KELEMBAGAAN OLEH KEM PAN DAN RB BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT USULAN ARAH PENATAAN/ KEBUTUHAN LEMBAGA PERLU PEMBENTUKAN LEMBAGA BARU MERGE ATAU SPLIT FUNGSI/LEMBAGA YANG ADA PENAJAMAN ATAU PENAMBAHAN FUNGSI/ KEWENANGAN LIKUIDASI LEMBAGA YANG ADA (DUPLIKASI, FRAGMENTASI, DLL) PERBAIKAN HUBUNGAN KERJA INTER DAN ANTAR LEMBAGA PEMBENTUKAN ATAU PENGUATAN INSTITUSI KOORDINASI DAN MANAJEMEN KINERJA PENGUATAN APARATUR SIPIL NEGARA dadang-solihin.blogspot.com 136
  • 137.
    Kerangka Evaluasi •Memberikan gambaran tata cara evaluasi kinerja pembangunan secara menyeluruh dalam rangka mengetahui dan menilai dengan pasti pencapaian rencana pembangunan, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana pembangunan serta tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan rencana pembangunan di masa yang akan datang. dadang-solihin.blogspot.com 137
  • 138.
  • 139.
    Pokok-pokok Arahan Presiden dadang-solihin.blogspot.com 139 RI 30 Oktober 2014: “Visi Presiden adalah Tri Sakti, Misinya adalah Nawa Cita dan motonya adalah Smart Work Tri Sakti 1. Berdaulat dalam Politik 2. Berdikari dalam Ekonomi 3. Berkepribadian dalam Kebudayaan Pidato Bung Karno, 17 Agustus 1964
  • 140.
  • 141.
  • 142.
  • 143.
  • 144.
  • 145.
  • 146.
  • 147.
  • 148.
  • 149.
  • 150.