Perencanaan dan Pelaku Pembangunan

Perencanaan dan Pelaku
Pembangunan
g

Drs. H. Dadang Solihin, MA

Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana
Tingkat Pertama-Bappenas
Pertama-

LPEM-FEUI
Jakarta, 22 Agustus 2007

dadang-solihin.blogspot.com 2

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (
g g (Economics), University of
) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-
Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe included Advanced International
globe,
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala
Managers,
Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training
os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g
Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books
regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202

Materi
 Pola Perubahan yang Sedang Terjadi
 Pergeseran Paradigma: From Government to Governance
 Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance
 Pelaku Pembangunan: Stakeholders
 Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha
Swasta,
Swasta dan Masyarakat
 Perencanaan
 Fungsi/Manfaat Perencanaan
 Syarat Perencanaan
S tP
 Tujuan dan Rencana
 Sifat Perencanaan
 Kegagalan Perencanaan
 Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan
 Sistem Perencanaan yang Berhasil
y g
 Perencanaan yang Ideal
 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)


Pola Perubahan yang Sedang Terjadi
y g g j

 Proses transformasi struktural dari masyarakat
tradisional ke masyarakat modern dan dari
ekonomi agraris ke ekonomi industri.
industri
 Proses transformasi dari sistem ekonomi yang
didominasi oleh pemerintah ke arah sistem
ekonomi pasar yang masyarakatnya makin
pasar,
berperan sebagai pelaku utama pembangunan.
 Kedua proses internal tersebut didorong dan
p g
dipengaruhi oleh proses eksternal, yaitu proses
globalisasi perekonomian dunia, dengan dua ciri
dan faktor pendorongnya y
p g y yaitu pperdagangan
g g
bebas dan kemajuan teknologi.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
 sementara aktor di luarnya, hanya dunia usaha sebagai tiga aktor
dapat disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
iji k

Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Swasta
Pemerintah Masyarakat

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good

Pelaku Pembangunan: Stakeholders

STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary
d Community-based organizations
C it b d i ti
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange


Troika:
Pola Hubungan antara Pemerintah Dunia
Pemerintah,
Usaha Swasta, dan Masyarakat

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
g Masyarakat

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Perencanaan

• Suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
• Proses pengambilan keputusan dari sejumlah
pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang
dikehendaki.


Fungsi/Manfaat Perencanaan

 Sebagai penuntun arah
 Minimalisasi Ketidakpastian
 Minimalisasi inefisiensi sumber daya
 Penetapan Standar dalam Pengawasan Kualitas


Syarat Perencanaan

Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran d prioritas untuk mewujudkannya (
2 S dan i it t k j dk (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
pengalokasiannya
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.


Syarat Perencanaan

 Faktual dan Realistis
 Logis dan Rasional
 Fleksibel
Fl k ib l
 Komitmen
 Komprehensif atau menyeluruh


Tujuan dan Rencana

Tujuan (Goals)
 Pada dasarnya adalah hasil akhir yang
y y g
diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh
individu, kelompok atau seluruh organisasi.
Rencana (Plans)
 Segala bentuk konsep dan dokumentasi yang
menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai
dan bagaimana sumber daya akan dialokasikan,
penjadualan dari proses pencapaian tujuan
tujuan,
hingga segala hal yang terkait dengan
p
pencapaian tujuan.
p j

Sifat Perencanaan

• Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya,
perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan
spasial.
spasial
• Perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif
atau komprehensif dan parsial.
• Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada
perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah.
• Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat
jangka panjang, menengah, atau jangka pendek.


Sifat Perencanaan

• Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat
bersifat dari atas ke bawah (top down), dari bawah
ke t (bottom up), atau kedua-duanya.
k atas (b tt ) t k d d
• Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke
depannya,
depannya perencanaan dapat indikatif atau
preskriptif.
• Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat
bersifat alokatif, inovatif dan radikal.
• Produk perencanaan dapat berbentuk rencana
(plan), kebijakan, peraturan,
(plan) kebijakan peraturan alokasi anggaran
anggaran,
program, atau kegiatan (d/h proyek).


Kegagalan Perencanaan

1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin
karena:
 informasinya kurang lengkap,
 metodologinya belum dikuasai,
 perencanaannya tid k realistis sehingga tidak mungkin
tidak li ti hi tid k ki
pernah bisa terlaksana
 pengaruh p
p g politis terlalu besar sehingga p
gg pertimbangan-
g
pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.



2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi
pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
 kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan
dengan pelaksanaannya.
 aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten
kompeten,
 masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi
sehingga tidak mendukungnya.



3. perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata
tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan
serta tidak d
t tid k dapat mengatasi masalah mendasar
t t i l h d
negara berkembang.
 Misalnya, orientasi semata-mata pada p
y , p pertumbuhan
yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.
 Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata
perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik
perencanaan itu.



4. karena perencanaan diartikan sebagai
pengaturan total kehidupan manusia sampai yang
paling k il sekalipun.
li kecil k li
 Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan
berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan
kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.
 Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan
p
permintaan karena p pemerintah mengatur semuanya.
g y
 Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem
perencanaan terpusat (centrally planned system).


Bias Bias
Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan

Bias pertama
 Adanya kecenderungan berpikir bahwa:
– dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari
dimensi moralnya,
– dimensi material lebih penting daripada dimensi
kelembagaannya, dan
– dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya.
 Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber
daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan
p
pikiran y g demikian.
yang


Bias Bias

Bias kedua
 Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas
lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi
pembangunan di tingkat bawah (grass-root).
 Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi
kurang efektif karena kurang mempertimbangkan
kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat.


Bias Bias

Bias ketiga
 Pembangunan masyarakat banyak di tingkat
bawah lebih memerlukan bantuan material
daripada keterampilan teknis dan manajerial.
 Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan
sumber daya dan dana, karena:
– kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan
manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia,
dan
– mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di
g gg y y
lapisan bawah.


Bias Bias

Bias keempat
 Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh
lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari
masyarakat itu sendiri.
 Anggapan demikian dapat menyebabkan
pendekatan pembangunan yang:
 terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu
untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang
sangat luas d b
tl dan beragam t h perkembangannya i i
tahap k b ini.
 pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi
teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan
dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif
untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi
impor.


Bias Bias

Bias kelima
 Lembaga-lembaga yang telah berkembang di
kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan
kurang efektif bahkan menghambat proses
pembangunan.
 Anggapan ini membuat lembaga-lembaga
masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan
dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui,
g p
memperkuat serta memberdayakannya.
 Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk
memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang
lembaga lembaga
asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan
norma masyarakat.


Bias Bias

Bias keenam
 Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang
diperlukannya atau bagaimana memperbaiki
nasibnya.
 Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi
petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam
perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya
sendiri.
 Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek
pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi
salah alamat tidak memecahkan masalah dan
alamat, masalah,
bahkan merugikan rakyat.
 Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan
bukan subjek pembangunan.
pembangunan

Bias Bias

Bias ketujuh
 Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan
malas. Dengan demikian, cara menanganinya
haruslah bersifat paternalistik seperti
memperlakukan orang bodoh dan malas dan
malas,
bukan dengan memberi kepercayaan.
 Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan
dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan
bukan usaha penguatan ekonomi.


Bias Bias

Bias kedelapan
 Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan,
misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu
y ,
diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi
pertumbuhan.
 Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan
menghasilkan pertumbuhan, b hk
h ilk t b h bahkan merupakan sumber
k b
pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable), tetapi
umumnya dalam kerangka waktu (time frame) yang lebih
panjang.
panjang
 Anggapan yang demikian beranjak dari konsep
pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak
memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan
y p g
potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan
pembangunan.


Bias Bias

Bias kesembilan
• Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor
tradisional,
tradisional kurang produktif dan memiliki masa
produktif,
investasi yang panjang, karena itu kurang menarik
untuk melakukan investasi modal besar-besaran di
sektor itu.
itu
• Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan
usaha kecil di sektor pertanian dan p
p perdesaan
dipandang tidak menguntungkan dan memiliki
risiko tinggi.
• Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka
dan menghambat upaya untuk secara sungguh-
sungguh membangun usaha pertanian dan usaha
kecil di perdesaan
perdesaan.

Bias Bias

Bias kesepuluh
 Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di
perkotaan, di sektor industri yang justru banyak
disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga
mendorong urbanisasi.
urbanisasi
 Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan
bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat
meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus
pemerataan yang menyebabkan ekonominya
menjadi kukuh
kukuh.


Sistem Perencanaan yang Berhasil

• Sistem perencanaan yang mendorong
berkembangnya mekanisme pasar dan peran
serta masyarakat.
t k t
• Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan
menentukan sasaran-sasaran secara garis besar
sasaran sasaran besar,
baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan
pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha
swasta.
t


Perencanaan yang Ideal

Interactive Planning
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh
manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam
prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
p
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
p; p j gg j
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tid k d
l k tidak dapat h
t hanya dilih t d i satu sisi ( t
dilihat dari t i i (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN)


Apa itu SPPN?

SPPN adalah
 satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka
j k j j k
menengah, dan tahunan
 yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat
dan daerah
daerah.


Tujuan SPPN
j
Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan
sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu,
antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan
Daerah.
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan
pengawasan.
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan.

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan
rencana pembangunan hasil proses politik (public choice
theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi
dalam RPJM/D
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
gg g p
oleh lembaga atau satuan kerja yang secara
fungsional bertugas untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh
stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Tahapan Perencanaan
p

1. Penyusunan Rencana
 Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah
 Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD
 Musyawarah Perencanaan Pembangunan
 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
2. Penetapan Rencana
 RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
 RPJM dengan Keputusan Presiden / Kepala Daerah
 RKP / RKPD dengan Kep. Presiden / Kepala Daerah
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
g
4. Evaluasi Kinerja


Alur Perencanaan dan Penganggaran
20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan

Pedoman Pedoman
Renstra Renja - Rincian
RKA-KL

Pemer
KL KL APBN

Pusat
Pedoman Diacu

rintah
Dijabar
Pedoman Pedoman
RPJP RPJM kan
RKP RAPBN APBN
Nasional Nasional

Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang

Pedoman Pedoman
RPJP RPJM Dijabar RKP
kan
RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah

Pemerint
Daerah
Pedoman Diacu

tah
h
Pedoman Pedoman
Renstra Renja - RKA - Rincian
SKPD SKPD SKPD APBD

UU SPPN UU KN

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)

NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
(RPJP D h)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
(RPJM D h)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps.
( 26 Ayat 1)
y ) Daerah (RKPD) (
(Ps. 26 Ayat 2)
y )
Rencana Kerja Kementerian / Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renja KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Ps.
( 21 Ayat 1)
y ) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)
y )


<Satu Tahun Sebelum Berakhir RPJP Yang Berlaku>
g

Ditetapkan
DPR

Dengan Undang-
Undang
esiden

Diajukan
sebagai RUU
RPJP Inisiatif
Pre

Pemerintah

Dihimpun dan
Menteri PPN

Dikaji Rancangan Rancangan Akhir
Musrenbang
Awal RPJP RPJP Nas RPJP Nasional
Jangka Panjang
Evaluasi Pemikiran
RPJP(-1) Visioner
Penyelenggara

Aspirasi
p
Negara

Evaluasi Pemikiran Pemangku Acuan bagi
RPJP(-1) Visioner Kepentingan RPJP Daerah
Masyarakat

Aspirasi
Evaluasi Pemikiran Pemangku
RPJP(-1) Visioner Kepentingan


K
KEMENTERIA /
AN KEMEN
NTERIAN
DAERA
AH MASYARAKAT PRESIDEN
LEMBAGA
A P
PPN

dadang-solihin.blogspot.com
41

Penyusunan dan Penetapan RPJPD

Penetapan
Penyusunan Rancangan
Rancangan Musrenbang
Rancangan RPJPD
RPJPD RPJPD
Akhir menjadi
Perda
 Bahan
Proses Rancangan
oleh oleh
Teknokratik RPJP
Bappeda DPRD
oleh Bappeda  Melibatkan
Masyarakat


Isi RPJP
NASIONAL DAERAH

Penjabaran Tujuan Mengacu pada RPJP
Nasional kedalam: Nasional dan memuat:
 Visi dan Penjabarannya;  Visi dan Penjabarannya;
 Misi;  Misi;
 Arah Pembangunan Nasional  Arah Pembangunan Daerah
• Kewilayahan • Kewilayahan
• Sarana – Prasarana • Sarana Prasarana
• Bidang Kehidupan • Urusan Wajib
• Urusan Pilihan


Penyusunan dan Penetapan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih

Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c)
) Kebijakan Umum
j
d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD

(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerah (7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e) Program SKPD Rancangan RKPD

(8)
Penyusunan dan Penetapan RKPD
Bappeda menyusun (9)
Rancangan Awal RKPD SKPD Menyusun Renja SKPD
(10)
a) P i it P b
) Prioritas Pembangunan D
Daerah
h Program SKPD
b) Kebijakan Umum
c) Kerangka Ekonomi Daerah 
Pagu Indikatif MUSRENBANG
d) Program SKPD Desa/Kelurahan/Kecamatan
D /K l h /K t
(11.b)
(11.a)
Maret
MUSRENBANG Kab/Kota
a. Sinkronisasi Program SKPD
Rancangan Akhir RKPD
b. Harmonisasi Dekon dan TP
a) Prioritas Pembangunan (12)
b)
) Kebijakan Umum
j
c) Kerangka Ekonomi Daerah MUSRENBANG Prov Sbg April
A il

d) Program SKPD Wakil Pemerintah Pusat
a. Harmonisasi Dekon dan TP
(15)
(13)
Mei
Penetapan RKPD (14) Bappenas menyelenggarakan
(4) April

Sebagai pedoman penyusunan MUSRENBANGNAS
Rancangan APBD a.
a Sinkronisasi Program KL/SKPD
b. Harmonisasi Dekon dan TP

Isi RPJM
RPJM NASIONAL RPJM DAERAH
Penjabaran visi, misi program Presiden;
visi misi, Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah;
visi misi
Berpedoman pada RPJP Nasional Berpedoman pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJM Nasional

1. Strategi Pemb. Nasional 1. Strategi Pemb. Daerah
2. Kebijakan Umum 2. Kebijakan Umum
3. Kerangka Ekonomi Makro 3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
4. Program – program 4. Program –program
• Kementerian, • SKPD,
• Lintas kementerian
kementerian, • Lintas SKPD
SKPD,
• Kewilayahan, dan • Kewilayahan,
• Lintas kewilayahan • Lintas kewilayahan
yang memuat kegiatan pokok dalam: yang memuat kegiatan pokok dalam:
 K
Kerangka R l i
k Regulasi  Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran  Kerangka Anggaran


Isi RKP/D

RKP RKP Daerah
Penjabaran RPJM Nasional Penjabaran RPJM Daerah;
Mengacu pada RKP

1. Prioritas Pembangunan Nasional 1. Prioritas Pembangunan Daerah
2. Rancangan Kerangka Ekonomi 2. Rancangan Kerangka Ekonomi
Makro MakroDaerah
3. Arah Kebijakan Fiskal 3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
4. Program – program 4. Program –program
• Kementerian, • SKPD,
• Lintas kementerian
kementerian, • Lintas SKPD
SKPD,
• Kewilayahan, dan • Kewilayahan,
• Lintas kewilayahan • Lintas kewilayahan
yang memuat kegiatan dalam: yang memuat kegiatan dalam:
 Kerangka Regulasi  Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran  Kerangka Anggaran

Proses Penyusunan RKPD

Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD

Renstra-KL Renstra-SKPD
Berpedoman pada RPJM
B d d Berpedoman pada RPJM
B d d
Nasional Daerah

Isi: Isi:
1. Visi-Misi 1. Visi-Misi
2.
2 Tujuan, St t i d Kebijakan
T j Strategi, dan K bij k 2.
2 Tujuan, St t i d Kebijakan
T j Strategi, dan K bij k
3. Program-program 3. Program-program
4. Kegiatan Indikatif
g 4. Kegiatan Indikatif
g


Terima kasih


Perencanaan dan Pelaku Pembangunan

More Related Content

What's hot

Viewers also liked

Similar to Perencanaan dan Pelaku Pembangunan

More from Dadang Solihin

Perencanaan dan Pelaku Pembangunan