Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mencakup prinsip-prinsipnya seperti transparansi, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum serta bagaimana mengukur kemampuan pelaksanaannya di daerah-daerah."

1. Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional
Tata Kepemerintahan yang Baik - BAPPENAS
PENGUKURAN
GOOD GOVERNANCE INDEX
Drs. H. Dadang Solihin, MA
Bahan Diskusi Evaluasi Kemampuan
Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) -
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, DEPDAGRI
Jakarta,
Jakarta, 26 September 2007

2. dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 2

3. Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (
g g (Economics), University of
) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-
Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe included Advanced International
globe,
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala
Managers,
Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training
os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g
Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books
regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202 dadang-solihin.blogspot.com
dadang- 3

4. Materi
 Pergeseran Paradigma: From Government to Governance
 Apa itu Governance?
 Stakeholders
 Good Governance
 Manfaat Good Governance
 Prinsip-prinsip Good Governance
 Bagaimana Mewujudkan Good Governance?
 Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency)
 Partisipasi Masyarakat (Participation)
 Tanggung Gugat (Accountability)
 Supremasi Hukum (Rule of Law)
 Kebijakan Publik
 Kelemahan Manajemen Instansi Pemerintah
 Studi Pengukuran GGI
g
 Key Indicators
 Metodologi Penelitian
 Questioners
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 4

5. Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik adalah
negara untuk mengatur hal-hal urusan bersama pemerintah, civil
publik,
publik society dan dunia usaha sebagai
 sementara aktor di luarnya, hanya tiga aktor utama.
dapat disertakan sejauh negara
mengijinkannya.
mengijinkannya
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 5

6. Apa itu Governance?
p
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha
Swasta
Pemerintah Masyarakat
Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar
 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 6

7. Stakeholders
STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary
d Community-based organizations
C it b d i ti
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 7

8. Good Governance
 Mengandung makna t t kepemerintahan yang b ik
M d k tata k i t h baik,
pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan
p
pemerintahan y g baik, p y
yang , penyelenggaraan negara y g
gg g yang
baik ataupun administrasi negara yang baik.
 Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan
akuntabilitas di k i sebagai l d
k t bilit diakui b i landasan awal b i
l bagi
terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara
u u
umum.
 Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan
antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan
masyarakat.
k t
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 8

9. Manfaat Good Governance
1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi.
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan,
profesional d akuntabel.
f i l dan k t b l
3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang
bersifat diskriminatif terhadap warga negara
negara,
kelompok, atau golongan masyarakat.
4. Meningkatnya p
g y partisipasi masyarakat dalam
p y
pengambilan kebijakan publik.
5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh
peraturan per ndang ndangan
perat ran perundang-undangan, baik di tingkat p sat
pusat
maupun daerah.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 9

10. Prinsip-
Prinsip-prinsip Good Governance
1. Wawasan ke Depan (Visionary) 8. Daya Tanggap (Responsiveness)
2. Keterbukaan & Transparansi 9. Keefisienan & Keefektifan
(Openness &Transparency) (Efficiency & Effectiveness)
3. Partisipasi Masyarakat 10. Desentralisasi (Decentralization)
(
(Participation)
p )
4. Tanggung Gugat 11. Kemitraan dengan Dunia Usaha
(Accountability) Swasta dan Masyarakat (Private
Sector & Civil Society
Partnership)
5. Supremasi Hukum (Rule of 12. Komitmen pada Pengurangan
Law) Kesenjangan (Commitment to
Reduce Inequality)
5. Demokrasi (Democracy) 13. Komitmen pada Perlindungan
Lingkungan Hid
Li k Hidup (Commitment
(C it t
to Environmental Protection)
7. Profesionalisme & Kompetensi 14. Komitmen pada Pasar yang Fair
(Profesionalism & (Commitment to Fair Market )
Competency) dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 10

11. Bagaimana Mewujudkan
Good Governance?
 Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu
yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran,
pemahaman, serta implementasi nilai-nilai
nilai nilai
kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholder.
 Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik
yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa
kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi
mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih
baik.
baik
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 11

12. Transparansi
 Transparansi (keterbukaan) merujuk pada ketersediaan informasi
dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses
penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui
sebuah kebijakan p
j publik.
 Semua urusan tata kepemerintahan berupa kebijakan-kebijakan
publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik maupun
pembangunan di daerah harus diketahui publik.
 Isi keputusan dan alasan pengambilan kebijakan publik harus dapat
diakses oleh publik. Demikian pula informasi tentang kegiatan
pelaksanaan kebijakan tersebut beserta hasil-hasilnya harus
terbuka dan dapat diakses publik
publik.
 Aparatur pemerintahan harus bersedia secara terbuka dan jujur
memberikan informasi yang dibutuhkan publik.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 12

13. Keterbukaan & Transparansi (Openness &
Transparency)
T )
Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator
 Tersedianya informasi yang  Peraturan yang menjamin hak untuk
memadai pada setiap proses mendapatkan informasi;
penyusunan dan implementasi  Pusat/balai informasi;
kebijakan publik;  Website (e-government, e-
 Adanya akses pada informasi yang procurement, dsb);
siap, mudah dijangkau, bebas  Iklan layanan masyarakat;
diperoleh, dan tepat waktu.  Media cetak dan elektronik;
 Papan pengumuman;
 Pameran pembangunan.
P b
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 13

14. Partisipasi
 Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif
masyarakat dalam pengambilan keputusan yang
berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
 Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar
penyelenggara pemerintahan dapat lebih mengenal
warganya berikut cara p
g y pikir dan kebiasaan hidupnya,
p y ,
masalah yang dihadapinya, cara atau jalan keluar yang
disarankannya, apa yang dapat disumbangkan dalam
memecahkan masalah ya g d adap , da sebaga ya
e eca a asa a yang dihadapi, dan sebagainya.
 Dengan demikian kepentingan masyarakat dapat
tersalurkan di dalam penyusunan kebijakan sehingga
dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi dan
kepentingan masyarakat, serta mendapat dukungan
masyarakat luas.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 14

15. Partisipasi Masyarakat (Participation)
Indikator Mi i l
I dik t Minimal Perangkat P d k
P k t Pendukung I dik t
Indikator
 Adanya pemahaman  Pedoman pelaksanaan proses
penyelenggara negara tentang partisipatif;
proses/metode partisipatif;
/ t d ti i tif  Mekanisme/peraturan untuk
M k i / t t k
 Adanya pengambilan keputusan mengakomodasi kepentingan yang
yang didasarkan konsensus beragam
bersama.
bersama  Forum konsultasi dan temu publik,
publik
termasuk forum stakeholders;
 Media massa nasional maupun
media lokal sebagai sarana
penyaluran aspirasi masyarakat.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 15

16. Supremasi Hukum
 Supremasi hukum dalam konteks proses pembuatan
kebijakan publik adalah ketaatan (kepatuhan)
stakeholders terhadap hak dan kewajibannya dalam
mengawal proses perencanaan, pelaksanaan,
l l k
pengawasan dan evaluasi kebijakan publik. Ketaatan itu
sendiri berasal dari pemahaman yang komprehensif
terhadap
t h d peran masing-masing pemangku k
i i k kepentingan.
ti
 Supremasi hukum juga berarti adanya keputuhan
terhadap a u a ya g tersedia. Artinya kebijakan pub
e adap aturan yang e sed a ya eb ja a publik
yang ada tidak boleh bertentangan dengan aturan
hukum, baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah. Oleh karenanya, pelaksanaan
kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada para pemangku kepentingan.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 16

17. Supremasi Hukum (Rule of Law)
Indikator Mi i l
I dik t Minimal Perangkat P d k
P k t Pendukung I dik t
Indikator
 Adanya peraturan perundang-  Peraturan perundang-undangan;
undangan yang tegas dan  Sistem peradilan pidana yang
konsisten; terpadu/terintegrasi (kepolisian,
 Adanya penegakan hukum yang kejaksaan, pengadilan);
adil dan tidak diskriminatif;
;  Reward and punishment y g j
p yang jelas
 Adanya penindakan terhadap setiap bagi aparat penegak hukum
pelanggar hukum; (kepolisian, kehakiman, kejaksaan);
 Adanya kesadaran dan kepatuhan
y p  Sistem pemantauan dan
p
kepada hukum. pengawasan terhadap lembaga
penegak hukum yang dilakukan
secara obyektif, independen, dan
mudah diakses publik;
 Sosialisasi peraturan perundang-
undangan.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 17

18. Akuntabilitas
 Akuntabilitas blik d l h
Ak t bilit publik adalah suatu ukuran atau standar
t k t t d
yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian
p y
penyelenggaraan p y
gg penyusunan kebijakan p
j publik dengan
g
peraturan hukum dan perundang-undangan yang
berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan.
 Pada dasarnya, setiap pengambilan k bij k publik
P d d ti bil kebijakan blik
akan memiliki dampak tertentu pada sekelompok orang
a au seluruh asya a a , baik dampak yang
atau se u u masyarakat, ba da pa ya g
menguntungkan atau merugikan, maupun langsung atau
tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun kebijakan
publik harus dapat mempertanggungjawabkan setiap
kebijakan yang diambilnya kepada publik.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 18

19. Tanggung Gugat (Accountability)
gg g g ( y)
Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator
 Adanya kesesuaian antara
y  Adanya Standard Operating
y p g
pelaksanaan dengan standar Procedure (SOP) dalam
prosedur pelaksanaan; penyelenggaraan urusan
 Adanya sanksi yang ditetapkan atas pemerintahan atau dalam
kesalahan atau kelalaian dalam penyelenggaraan kewenangan/
pelaksanaan kegiatan; pelaksanaan kebijakan;
 Adanya output dan outcome yang  Mekanisme pertanggungjawaban;
terukur.  Laporan tahunan;
 Laporan pertanggungjawaban;
 Sistem pemantauan kinerja
penyelenggara negara;
l
 Sistem pengawasan;
 Mekanisme reward dan punishment.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 19

20. Kebijakan P blik
K bij k Publik
 Kebijakan publik adalah total kegiatan pemerintah,
baik yang dilakukan langsung atau melalui pihak lain
lain,
yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat
 Pemerintah harus mengambil keputusan atas dasar
kewenangannya.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 20

21. Kelemahan Manajemen Instansi
Pemerintah
P i t h
(Temuan Kajian Manajemen yang Berorientasi pada Peningkatan Kinerja Instansi
Pemerintah dari Survei terhadap 24 Instansi Pemerintah (IP) Pusat (Kementrian dan
LPND), 16 IP Provinsi, serta 173 IP Kabupaten / Kota)
1.
1 Manajemen yang diterapkan belum optimal untuk
mendorong terwujudnya etika kerja dan budaya
organisasi, khususnya yang berorientasi pada
peningkatan kinerja
kinerja.
2. Terdapat kelemahan yang terkait dengan kompetensi
individu.
3. Reward and punishment yang adil dan konsisten dalam
implementasinya masih bersifat parsial.
4.
4 Penerapan sistem pengendalian internal untuk
mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja pada IP
pusat memperlihatkan kelemahan (masih parsial dan
belum berjalan dengan baik)
baik).
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 21

22. Kelemahan Manajemen Instansi
Pemerintah
P i t h
5. Efektivitas pengawasan/monitoring atas pelaksanaan
program/kegiatan yang dilakukan dalam lingkungan IP unutk
mendorong peningkatan kinerja belum berjalan secara efektif
khususnya di IP kabupaten/kota dan IP pusat.
6. Upaya peningkatan k li
U i k kualitas d efektivitas ki j pada i
dan f k i i kinerja d instansii
pemerintah sebagian besar masih bersifat parsial dan belum
terwujudkan.
7.
7 Banyak instansi yang menyatakan bahwa antara perencanaan dan
penganggaran dengan implementasinya belum konsisten
khsusunya di IP pusat.
8.
8 Pada IP pusat masih memperlihatkan kelemahan pelaksanaan;
(i) evaluasi atas kondisi institusi,
(ii) evaluasi atas individu dalam unit organisasi berdasarkan prestasi
kerja, dan;
j , ;
(iii) pemanfaatan hasil evaluasi utk kepentingan perbaikan kinerja instansi
dan acuan program/kegiatan berikutnya.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 22

23. Studi Pengukuran GGI
DATA PROVIDER DATA SOURCE TYPE RESPONDENT
African Development Bank. Country Policy Expert African Development
and Institutional Assessment Bank country
Assessments economists, subject to
centralized review for
comparability
p y
OECD Development Center African Economic Expert OECD Development
African Economic Outlook Outlook Assessment Center Staff
(AEO)
Michigan State University; Afrobarometer Survey Households
Institute for Democracy surveys
(South Africa); Centre for
Democracy and
Development (Ghana)
Asian Development Bank Country Policy Expert Asian Development
and I tit ti
d Institutional
l Assessment
A t Bank
B k countryt
Assessments economists, subject to
centralized review for
p
comparabilityy
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 23

24. Studi Pengukuran GGI
DATA PROVIDER DATA SOURCE TYPE RESPONDENT
World Bank and Business Environment Survey Firms
European Bank for and Enterprise
Reconstruction and Performance Survey
Development
BERI S.A.
SA Political Ri k I d
P liti l Risk Index andd Expert
E t Permanent panel of
P t l f
Operational Risk Index assessments experts convened by
(BRI), Quantitative Risk BERI
Measure in Foreign
easu e o eg
Lending (QLM)
Bertelsmann Foundation Bertelsmann Expert Staff of Bertelsmann
Transformation Index Assessment Foundation
Global Insight Global Risk Service Expert Staff of Global Insight,
Assessment subject to regional
reviews
European Bank for Transition Report Expert EBRD staff
Reconstruction and Assessment
Development
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 24

25. Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pendidikan Kesehatan Infrastruktur Investasi
Proses Manajemen
P M j
Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Evaluasi
• Paham perencanaan • akses informasi • paham pengawasan • akses informasi evaluasi
• Tahu perencanaan • pengawasan • pengetahuan
Transparansi pelaksanaan pengawasan
• paham pelaksanaan • akses hasil pengawasan
• Terlibat dalam • keterlibatan dalam • keterlibatan dalam • akses penilaian
perencanaan pelaksanaan pengawasan
penga asan pelaksanaan
Partisipasi
• kualitas partisipasi • kualitas keterlibatan • umpan balik hasil • umpan balik hasil
perencanaan dalam pelaksanaan pengawasan evaluasi
• pemahaman hak & • pelaksanaan hak & • kepatuhan terhadap • Kesenjangan antara
kewajiban dalam kewajiban dalam aturan yang telah pencapaian dengan
perencanaan implementasi tersedia target
Supremasi • ketaatan hak & • ketaatan terhadap hak & • laporan hasil • pemberian sanksi &
Hukum kewajiban dalam kewajiban dalam pengawasan penghargaan
perencanaan pelaksanaan pelaksanaan • Tindak lanjut lewat
• k
kesesuaian
i • k bij k publik d
kebijakan blik dapatt • Ti d k l j t t h d
Tindak lanjut terhadap perbaikan ki j
b ik kinerja
perencanaan dengan dipertanggungjawabkan pelanggaran
aturan hukum
• konsistensi & • konsistensi & • tanggung jawab dalam • pertanggungjawaban
harmonisasi regulasi harmonisasi antar prosedur pengawasan terhadap pelaksanaan
dengan kebijakan kebijakan Publik • adanya instrumen kebijakan Publik
Publik • kesesuaian kebijakan pengawasan • adanya pemahaman
Akunta- • kesesuaian kebijakan Publik dengan yang sama terhadap
bilitas Publik dengan kebutuhan & SDM yang indikator evaluasi
kebutuhan & SDM yang ada dalam pelaksanaan
ada • adanya penerapan
• adanya indikator kinerja indikatordadang-solihin.blogspot.com
dadang-
kinerja 25
kebijakan Publik kebijakan Publik

26. Metode
Metode Penelitian (1)
Fokus K ji
F k Kajian: Partisipasi masyarakat d l
P i i i k dalam proses
pengambilan kebijakan publik.
Prinsip yang Diteliti: transparansi, partisipasi masyarakat, supremasi
hukum, dan akuntabilitas.
Evaluasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
Sistem Manajemen
Si t M j evaluasi.
l i
Kepemerintahan:
Investigasi: pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan
investasi.
Teknik Pengisian  Self-assessment (swa-penilaian).
Kuesioner:
K i  Kuesioner itu akan diisi oleh empat kepala
SKPD yang menjadi fokus kajian yaitu
Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan
, ,
Investasi.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 26

27. Metode
Metode Penelitian (2)
Kelebihan Kelemahan
 responden merepresentasikan  Timbul asumsi bahwa data hasil
p
pendapat dalam lingkungan instansi
p g g kajian ini adalah sepihak dari
j p
pemerintah dan pendapat yang internal birokrasi pemerintah saja.
disampaikannya setidaknya menjadi  Terhadap asumsi ini, maka
cerminan -meskipun tidak
p keberadaan kajian ini diharapkan
sepenuhnya- atas kondisi instansi akan memberikan perspektif lain
pemerintah dari sisi manajemen atau sebagai pembanding atas
pemerintahan. berbagai kajian y g telah dilakukan
g j yang
 Mengingat responden kajian yang oleh berbagai instansi/lembaga yang
memberikan pendapat melalui melakukan analisis atas manajemen
kuisioner merupakan pelaku birokrasi pemerintah, yang
(pejabat) yang secara langsung merepresentasikan pendapat
memiliki aktivitas atau tugas dalam eksternal.
lingkungan instansi pemerintah,
maka kajian ini berasumsi bahwa
data yang diberikan adalah data
yang memiliki validitas tinggi dengan
kondisi
k di i yang ada.d
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 27

28. Metode
Metode Penelitian (3)
(3
 Untuk
U t k meningkatkan validitas d t k
i k tk lidit data, kuesioner di
i disusun
berdasarkan pola yang memperdalam pertanyaan
p y
penyusunan indeks. Misalnya saja, untuk p
y j , pertanyaan
y
yang terkait dengan tingkat partisipasi stakeholders,
pertanyaan akan dimulai dengan ada atau tidak
partisipasi publik dalam manajemen kebijakan publik
publik,
bagaimana tingkat partisipasinya, dalam bentuk apa dan
disalurkan dalam media / badan apa saja.
 Untuk pemeringkatan daerah, hasil kuesioner dan data
pendukung tersebut diperiksa, dianalisis dan diberi skor
oleh panel ahli Tim PKNTKB-Bappenas dan LGSP-
PKNTKB Bappenas LGSP
USAID.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 28

29. Metode
Metode Penelitian (4)
(4
 Indeks Tata Kepemerintahan yang baik (Good Public Governance
Index / GPGI), dalam skala 0 sampai 10, disusun berdasarkan
rating untuk beberapa indikator yang dikelompokkan menjadi empat
kategori yaitu: transparansi, partisipasi, k t t pada h k
k t i it t i ti i i ketaatan d hukum, d dan
akuntabilitas.
 Setiap kategori memiliki rating antara 0 sampai 10.
 Sederhananya, kesel r han
Sederhanan a keseluruhan indeks tata kepemerintahan adalah
rata-rata dari empat indeks kategori.
 Indeks-indeks kategori didasarkan atas penjumlahan dari skor
indikator di dalam kategori dan dikonversi ke skala 0 sampai 10
10.
 Beberapa pertanyaan terbuka maupun setengah terbuka tidak
dijadikan alat untuk penyusunan indeks.
 Bagian tersebut hanya menjadi penjelas dari butir-butir pertanyaan
indeks saja.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 29

30. Metode
Metode Penelitian (5)
(5
 Nilai indeks digunakan untuk memeringkatkan suatu
daerah ke dalam salah satu kategori tata pemerintahan:
Tata Kepemerintahan Skor
SANGAT BAIK 8 sampai 10
BAIK 6 sampai 7.9
BURUK 4 sampai 5.9
SANGAT BURUK di bawah 4
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 30

31. Terima Kasih
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 31