Dokumen tersebut membahas tentang penerapan good governance di sektor publik untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga publik. Good governance mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum guna meningkatkan kinerja lembaga publik."
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses auditDian Rahmah
1. Konsep Materialitas dan Penerapan Materialitas Terhadap Proses Audit
2. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu.
3. Konsep materialitas berkaitan dengan seberapa salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh audiotr agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut.
Konsep risiko audit berkaitan dengan risiko kegagalan auditor dalam mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.
4. MENGAPA KONSEP MATERIALITAS PENTING dalam AUDIT atas LAPORAN KEUANGAN ??
5. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan berikut ini : (1) Bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diingkas, digolongkan, dan dikompilasi. (2) Bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. (3) Dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi, dalam hal terdapat perkecualian), bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan.
6. Dua konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor: (1) Konsep materialitas menunjukan seberapa besar salah saji yangdapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. (2) Konsep risiko audit menunjukan tingkat risiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.
7. Pertimbangan Awal tentang Materialitas
Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif.
- Pertimbangan Kuantitatif : Berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan.
- Pertimbangan Kualitatif : Berkaitan dengan penyebab salah saji.
8. Materialitas dibagi menjadi 2 golongan : (1) Materialitas pada tingkat laporan keuangan. (2) Materialitas pada tingkat saldo akun.
9. Materialitas pada Tingkat Laporan Keuangan
Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas :
Pertama, auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit.
10. Kedua, pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanan audit.
11. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampuradukkan dengan istilah saldo akun material.
12. Alokasi Materialitas Laporan Keuangan ke Akun
13. Hubungan Antara Materialitas Dengan Bukti Audit
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses auditDian Rahmah
1. Konsep Materialitas dan Penerapan Materialitas Terhadap Proses Audit
2. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu.
3. Konsep materialitas berkaitan dengan seberapa salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh audiotr agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut.
Konsep risiko audit berkaitan dengan risiko kegagalan auditor dalam mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.
4. MENGAPA KONSEP MATERIALITAS PENTING dalam AUDIT atas LAPORAN KEUANGAN ??
5. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan berikut ini : (1) Bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diingkas, digolongkan, dan dikompilasi. (2) Bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. (3) Dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi, dalam hal terdapat perkecualian), bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan.
6. Dua konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor: (1) Konsep materialitas menunjukan seberapa besar salah saji yangdapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. (2) Konsep risiko audit menunjukan tingkat risiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.
7. Pertimbangan Awal tentang Materialitas
Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif.
- Pertimbangan Kuantitatif : Berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan.
- Pertimbangan Kualitatif : Berkaitan dengan penyebab salah saji.
8. Materialitas dibagi menjadi 2 golongan : (1) Materialitas pada tingkat laporan keuangan. (2) Materialitas pada tingkat saldo akun.
9. Materialitas pada Tingkat Laporan Keuangan
Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas :
Pertama, auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit.
10. Kedua, pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanan audit.
11. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampuradukkan dengan istilah saldo akun material.
12. Alokasi Materialitas Laporan Keuangan ke Akun
13. Hubungan Antara Materialitas Dengan Bukti Audit
Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya
Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya
Bab 1 ASP : Karakteristik dan Lingkungan Sektor PublikPutri Yulia
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik itu sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berbeda di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang memengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
Sejarah dan kajian empiris membuktikan bahwa dinamika geoekonomi dan geopolitik global berpengaruh kuat terhadap kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan serta perang dagang antara kedua negara, konflik berkelanjutan di Timur Tengah, ketegangan politik Amerika Serikat dan Rusi a, isu climate change, sampai dengan merebaknya Covid-19 di berbagai belahan dunia dan ketidakberimbangan distribusi vaksin, merupakan contoh berbagai dinamika geoekonomi dan geopolitik. Bank Indonesia menyadari bahwa berbagai dinamika tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perekonomian dan politik di domestik. Untuk itu, pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dinamika geoekonomi dan geopolitik global sangat dibutuhkan, khususnya bagi para pengambil kebijakan publik, termasuk di bank sentral.
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
This extensively revised edition of the authors' successful textbook Governance, Administration and Development updates its framework and analysis in light of the changed context of the twenty-first century. It continues to provide a comprehensive introduction to public policy and management in developing countries and transitional economies while also taking account of changes in the theory and practice of development management since the first edition. The authors emphasize the role of the state within development, paying careful attention to contemporary approaches and to changing attitudes towards the state. This involves examining the nature of the policy process, civil service reform, planning and decentralization, as well as showing the changing nature of the state's involvement in promoting economic development and its engagement with civil society.
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
Ahmad Wahib meninggal dalam usia yang masih muda. Sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi telah menabraknya dipersimpangan jalan Senen Raya-Kalilio. Peristiwa itu terjadi tanggal 31 Maret malam tahun 1973. Ketika itu Wahib baru saja keluar dari kantor Majalah Tempo, tempat ia bekerja sebagai calon reporter.
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
Man of Contradictions, the first English-language biography of Jokowi, argues that the president embodies the fundamental contradictions of modern Indonesia. He is caught between democracy and authoritarianism, openness and protectionism, Islam and pluralism. Jokowi’s incredible story shows what is possible in Indonesia – and it also shows the limits.
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
Jakarta, 10 Desember 2018
Kronologis suatu proses pertumbuhan Perguruan Tinggi Swasta Universitas Darma Persada yang dalam jangka pendek ternyata bisa dipacu untuk melejit mengangkasa, namun dalam perjalanannya justru dihalang-halangi untuk maju dan mendapat hambatan yang keras dari yayasan sebagai badan penyelenggaranya, sehingga dikhawatirkan akan jatuh tersungkur berkeping-keping.
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2018
Pada hari yang penuh kegembiraan ini, Unsada menggelar Wisuda ke-28 di Balai Sudirman Jl. Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk Wisuda kali ini, Unsada meluluskan 598 Wisudawan yang terdiri dari Sastra Jepang S1 sebanyak 164 Wisudawan, Sastra Cina S1 sebanyak 30 Wisudawan, Sastra Inggris S1 sebanyak 57 Wisudawan, Bahasa Jepang D3 sebanyak 14 Wisudawan, Bahasa Inggris D3 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Elektro S1 sebanyak 11 Wisudawan, Teknik Industri S1 sebanyak 15 Wisudawan, Teknik Informatika S1 sebanyak 52 Wisudawan, Sistem Informasi S1 sebanyak 32 Wisudawan, Teknik Mesin S1 sebanyak 35 Wisudawan, Teknik Perkapalan S1 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Sistem Perkapalan S1 sebanyak 4 Wisudawan, Manajemen S1 sebanyak 96 Wisudawan, Akuntansi S1 sebanyak 65 Wisudawan, dan Energi Terbarukan S2 sebanyak 7 Wisudawan.
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
Jakarta, 28 September 2018
Untuk mengingatkan kita semua bahwa status tanah kampus Unsada sampai saat ini masih dimiliki oleh pihak lain, yaitu PT. Danayasa Arthatama Tbk (PTDA). Oleh karena itu, seluruh jajaran kampus Unsada supaya memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang tidak boleh dianggap enteng ini yang kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan mala petaka.
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2017
Belum genap dua tahun menjabat sebagai Rektor Unsada, pada tanggal 31 Mei 2017 Yayasan Melati Sakura sudah mengeluarkan review/evaluasi kinerja Rektor yang dikenal sebagai Review Tim Tiga. Bahkan sudah disiapkan calon pengganti Rektor, yaitu Sdr. Agus Salim Dasuki.
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
SBY: Saya ikut tertarik untuk bicara soal “cawe-cawenya Pak Jokowi” dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Nampaknya masyarakat kita terbelah memaknai istilah cawe-cawe.
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
Capacity Building DPRD Provinsi Lampung di Holiday Inn Gajah Mada-Jakarta, 27 Februari 2024
- Apa Itu RPJPD dan RPJMD?
- Apa Itu Pembangunan?
- Visi Indonesia Emas 2045
- 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045
- 8 Misi Pembangunan
- 17 Arah Pembangunan
- 45 Indikator Utama Pembangunan
- Penyusunan RPJPD 2025-2045
- Evaluasi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik
1. Penerapan Good Governance
di Sektor Publik untuk Meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik
Drs. H. Dadang Solihin, MA
Bintek dan Orientasi Nasional
Penguatan Kedudukan/Fungsi DPRD dan Pemda pada
Pelaksanaan Sistem Pengawasan, Budgeting dan
Legislasi Berbasis Kinerja
g j
Hotel Jayakarta-Legian, 26 April 2007
3. Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (
g g (Economics), University of
) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-
Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
He got various training around the globe included Advanced International
globe,
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala
Managers,
Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training
os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g
Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books
regarding local autonomous.
You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202
dadang-solihin.blogspot.com 3
4. Materi
Pergeseran Paradigma: From Government to Governance
Apa itu Governance?
Good Governance
Prinsip-prinsip Good Governance
Stakeholders
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah Dunia Usaha Swasta
Pemerintah, Swasta,
dan Masyarakat
Manfaat Good Governance
Tanggung Gugat (Accountability)
Beberapa Pengertian Akuntabilitas
Akuntabilitas Kinerja
Indikator Minimal Akuntabilitas
I dik t Mi i l Ak t bilit
Perangkat Pendukung Indikator
Penerapan Akuntabilitas
Isu Strategis Penerapan Prinsip Akuntabilitas
Rencana Tindak
Bagaimana Mewujudkan Good Governance?
g j
dadang-solihin.blogspot.com 4
5. Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
Memberikan hak ekslusif bagi Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
p
publik, p
pemerintah, civil society dan
y
sementara aktor di luarnya, dunia usaha sebagai tiga aktor
hanya dapat disertakan sejauh utama.
negara mengijinkannya.
g gj y
dadang-solihin.blogspot.com 5
6. From Government to Governance
Pada
P d awal t h 1970an
l tahun 1970 Overall administrative reform- secara bertahap
Pembangunan administrasi sebagai suatu
keharusan, bagian dari pembangunan nasional
Aparatur yang bersih dan berwibawa
Administrasi pembangunan
Dekade 1970an Pemerintah sebagai agent of
(development administration)
change
- steering rather rowing
- Reinventing Government - leveraging changes through market
Dekade 1980an
- Banishing bureaucracy - empowering people
-90an
90
- work better, cost less
- putting costumers first, etc
- transparansi
Good governance Akhir 1990an
- partisipasi
hingga sekarang
- rule of law law enforcement
law,
Pemerintah- birokrasi- manajemen - akuntabilitas
dadang-solihin.blogspot.com 6
- dsb
7. Apa itu Governance?
p
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb
transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha
Swasta
Pemerintah Masyarakat
Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
dadang-solihin.blogspot.com 7
8. Good Governance
Mengandung makna t t kepemerintahan yang b ik
M d k tata k i t h baik,
pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan
p
pemerintahan y g baik, p y
yang , penyelenggaraan negara y g
gg g yang
baik ataupun administrasi negara yang baik.
Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan
akuntabilitas di k i sebagai l d
k t bilit diakui b i landasan awal b i
l bagi
terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara
u u
umum.
Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan
antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan
masyarakat.
k t
dadang-solihin.blogspot.com 8
9. Prinsip-
Prinsip-prinsip Good Governance
1. Wawasan ke Depan 9. Keefisienan & Keefektifan
(Visionary) (Efficiency & Effectiveness)
2. Keterbukaan & Transparansi 10. Desentralisasi
(Openness &Transparency) (Decentralization)
3.
3 Partisipasi Masyarakat 11.
11 Kemitraan dengan Dunia
(Participation) Usaha Swasta dan
4. Tanggung Gugat Masyarakat (Private Sector &
(Accountability) Civil Society Partnership)
y p)
5. Supremasi Hukum (Rule of 12. Komitmen pada Pengurangan
Law) Kesenjangan (Commitment to
6.
6 Demokrasi (Democracy) Reduce Inequality)
7. Profesionalisme & Kompetensi 13. Komitmen pada Perlindungan
(Profesionalism & Lingkungan Hidup
p
Competency) y) (Commitment to
Environmental Protection)
8. Daya Tanggap 14. Komitmen pada Pasar yang
(Responsiveness) Fair (Commitment to Fair
Market )
dadang-solihin.blogspot.com 9
10. Stakeholders
STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary
d Community-based organizations
C it b d i ti
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
dadang-solihin.blogspot.com 10
11. Troika:
Pola Hubungan antara Pemerintah Dunia
Pemerintah,
Usaha Swasta, dan Masyarakat
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
g Masyarakat
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
dadang-solihin.blogspot.com 11
12. Manfaat Good Governance
1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi.
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan,
profesional d akuntabel.
f i l dan k t b l
3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang
bersifat diskriminatif terhadap warga negara kelompok
negara, kelompok,
atau golongan masyarakat.
4. Meningkatnya p
g y partisipasi masyarakat dalam
p y
pengambilan kebijakan publik.
5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh
peraturan per ndang ndangan
perat ran perundang-undangan, baik di tingkat p sat
pusat
maupun daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 12
13. Tanggung Gugat (Accountability)
(Accountability)
Lembaga-lembaga pemerintahan dan para aparaturnya
harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan
kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Demikian haln a dengan kebijakan program dan
halnya kebijakan, program,
kegiatan yang dilakukannya.
dadang-solihin.blogspot.com 13
14. Beberapa Pengertian Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan
organisasi k
i i kepada pihak yang memiliki h k atau
d ih k iliki hak t
kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau
keterangan.
Melalui penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan
keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan
d
dikritisi.
s
Akuntabilitas juga menunjukkan adanya traceableness
yang berarti dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya,
serta reasonableness yang berarti dapat diterima secara
logis.
dadang-solihin.blogspot.com 14
15. Lanjutan . . .
Akuntabilitas Eksplisit
Pertanggungjawaban seorang pejabat publik manakala
ia diharuskan untuk menjawab atau memikul
j
konsekuensi atas cara-caranya dalam melaksanakan
tugas-tugas kedinasan.
Akuntabilitas Implisit
Segenap aparatur publik secara implisit
bertanggungjawab atas setiap pengaruh yang tak
b j b i h k
terduga dari akibat-akibat keputusan yang dibuat.
dadang-solihin.blogspot.com 15
16. Akuntabilitas Kinerja
Perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran
yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik
periodik.
Inpres 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara:
• PP N 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I t
No. t t P l K d Ki j Instansi Pemerintah.
iP i t h
UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara:
• RPP tentang Sistem Pengendalian Intern
Intern.
UU No. 25/2004 tentang SPPN:
• PP No 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan.
g
UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah:
• RPP tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
• PP No 3/2007 t t
N tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan D
L P l P i t h Daerah
h
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
dadang-solihin.blogspot.com 16
17. Indikator Minimal Akuntabilitas
Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar
prosedur pelaksanaan;
Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau
kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;
Adanya output dan outcome yang terukur.
dadang-solihin.blogspot.com 17
18. Perangkat Pendukung Indikator
Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam
penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan;
Mekanisme pertanggungjawaban;
Laporan tahunan;
Laporan pertanggungjawaban;
Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara;
S s e pengawasan;
Sistem pe ga asa ;
Mekanisme reward and punishment.
dadang-solihin.blogspot.com 18
19. Penerapan Akuntabilitas
p
Pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban program
pembangunan yang dilakukan baik di pusat maupun di
daerah secara berkala;
Pelaksanaan kegiatan p g
g pengendalian dan evaluasi;
Menerapkan reward and punishment secara konsisten
baik terhadap institusi maupun individu;
Memperbaiki f
M b iki format l
t laporan akuntabilitas;
k t bilit
Menerapkan standar kompetensi jabatan;
Menyusun dan memperbaiki sistem pengaduan
masyarakat;
Mengembangkan sistem informasi y g akurat, y g
g g yang , yang
mencakup informasi masa lalu,masa kini dan masa
depan.
dadang-solihin.blogspot.com 19
20. Isu Strategis Penerapan Prinsip Akuntabilitas
1. Belum jelasnya tupoksi lembaga untuk menjabarkan
1 B l j l t k il b t k j b k
indikator kinerja.
2. Lemahnya komitmen aparat untuk membuat laporan
y p p
akuntabilitas.
3. Belum terbangunnya etika pemerintahan (government
ethic) terhadap pertanggungjawaban publik
publik.
4. Sistem dan pelaporan akuntabilitas yang dikembangkan
belum memuat penghargaan dan sanksi.
5. Belum memadainya tingkat pemahaman dan kesadaran
masyarakat untuk mendorong pelaksanaan akuntabilitas
oleh pemerintah.
p
dadang-solihin.blogspot.com 20
21. Rencana Tindak
1. Belum jelasnya tupoksi lembaga untuk menjabarkan indikator
kinerja
Institusi
Rencana Tindak Indikator
Pelaksana
Kelembagaan
g Menyusun tupoksi
y p Tersusunnya tupoksi beserta
y p Semua
sekaligus indikator indikator kinerja yang terukur instansi
kinerja yang Tersusunnya SOP
terukur unit/lembaga sesuai dengan
• Menyusun SOP tupoksi
unit/ lembaga
Ketata- • Menerapkan • Diterapkannya standar Semua
laksanaan standar kompetensi jabatan instansi
kompetensi
jabatan
SDM • Meningkatkan • Meningkatnya kompetensi Semua
kompetensi untuk SDM aparatur instansi
melaksanakan
tupoksinya
dadang-solihin.blogspot.com 21
22. 2. Lemahnya komitmen aparat untuk membuat laporan
akuntabilitas
Institusi
Rencana Tindak Indikator
Pelaksana
Kelembagaan Membentuk Terbentuknya serta • MenPAN dan LAN
lembaga pemantau berfungsinya lembaga • BPK,
dan penilai pemantau dan penilai • BPKP
independen independen • Inspektorat
Memperkuat Meningkatnya kredibilitas dan Jenderal
lembaga audit kemampuan lembaga audit
Ketata- Menerapkan reward Dilaksanakannya reward dan • Semua instansi
laksanaan dan punishment punishment secara konsisten • MenPAN dan LAN
Memperbaiki format Tersusunnya format laporan
laporan akuntabilitas yang mudah
akuntabilitas dipahami dan dilaksanakan
SDM • Meningkatkan • Meningkatnya kemampuan • LAN
kemampuan SDM SDM aparatur dalam • semua instansi
aparatur dalam penyusunan laporan
penyusunan laporan akuntabilitas
akuntabilitas
dadang-solihin.blogspot.com 22
23. 3. Belum terbangunnya etika pemerintahan (government ethic)
terhadap pertanggungjawaban publik
Institusi
I tit i
Rencana Tindak Indikator
Pelaksana
Kelembagaan Pengembangan dan Dikembangkannya dan LAN dan
penerapan ‘corporate diterapkannya corporate semua instansi
culture’ pada instansi culture pada instansi
pemerintah pemerintah
Ketata- Menerapkan reward and Diterapkannya reward and MenPAN dan
laksanaan punishment secara punishment secara konsisten semua instansi
konsisten baik terhadap baik terhadap institusi maupun
institusi maupun individu individu
SDM Meningkatkan Meningkatnya pemahaman MenPAN dan
pemahaman tentang terhadap etika pemerintahan semua instansi
etika pemerintahan yang berlanjut pada upaya
penerapannya
dadang-solihin.blogspot.com 23
24. 4. Sistem dan pelaporan akuntabilitas yang dikembangkan belum
memuat penghargaan dan sanksi
Institusi
I tit i
Rencana Tindak Indikator
Pelaksana
Kelembagaan Melengkapi sistem dan Tersusunnya sistem dan • LAN
pelaporan akuntabilitas pelaporan akuntabilias yang • BPKP
dengan aturan mengenai dilengkapi dengan aturan
reward and punishment reward and punishment
Ketata- Menerapkan reward and Terlaksananya reward and • MenPAN
laksanaan punishment secara konsisten punishment secara konsisten • semua
baik terhadap institusi baik terhadap institusi instansi
maupun individu maupun individu
SDM Meningkatkan kemampuan Meningkatnya kemampuan • LAN
SDM aparatur dalam SDM aparatur dalam • semua
penyusunan laporan penyusunan laporan instansi
akuntabilitas
k bl akuntabilitas
k bl
dadang-solihin.blogspot.com 24
25. 5. Belum memadainya tingkat pemahaman dan kesadaran
masyarakat untuk mendorong pelaksanaan akuntabilitas oleh
pemerintah
Institusi
I tit i
Rencana Tindak Indikator
Pelaksana
Kelembagaan Menyusun dan Terlaksananya kegiatan • LAN
melaksanakan kegiatan sosialisasi • semua
sosialisasi untuk Meningkatnya instansi
meningkatkan pemahaman pemahaman dan
dan kesadaran masyarakat
y kesadaran terhadapp
dalam menuntut akuntabilitas pemerintah
akuntabilitas pemerintah
Ketata- Menyusun dan memperbaiki Tersusun dan diperbaikinya • LAN
laksanaan sistem pengaduan sistem pengaduan • semua
masyarakat masyarakat instansi
SDM Meningkatkan kemampuan Bertambahnya tingkat • LAN
responsivitas SDM aparatur kepuasan masyarakat atas
k k • semua
terhadap pengaduan respon SDM aparatur instansi
masyarakat terhadap berbagai
pengaduan masyarakat
dadang-solihin.blogspot.com 25
26. Bagaimana Mewujudkan
Good Governance?
Membutuhkan komitmen kuat daya tahan dan waktu
kuat,
yang tidak singkat, diperlukan
pembelajaran,pemahaman, serta implementasi nilai-nilai
kepemerintahan yang b ik pada seluruh stakeholder.
k i t h baik d l h t k h ld
Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik
y g gg
yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa
p g
kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi
mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih
ba
baik.
dadang-solihin.blogspot.com 26