Bahan Kemendagri

1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 21 Juli 2020
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
STRATEGI INTEGRASI PERENCANAAN DALAM
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
PERAIRAN INDONESIA 2020-2030
---BISIKBISIKPENGELOLAANRUANGLAUT #3---

2. KEWENANGAN Siapa?
Melakukan Apa?
Siapa?
Melakukan Apa?
Siapa?
Melakukan Apa? Target Pembangunan
Nasional
(RPJMN/Kinerja Urusan)
UU NO. 27 TAHUN 2007 jo. UU NO. 1 TAHUN
2014 TENTANG PENGELOLAAN WP-3-K
Konservasi ditujukan untuk menjamin
keberadaan, ketersediaan, dan
kesinambungan sumber daya pesisir dan
pulau-pulau kecil (kualitas nilai dan
keanekaragaman)
UU NO. 31 TAHUN 2004 JO. UU NO. 45
TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN
UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
Pemberian kewenangan untuk mengelola
sumber daya alam di laut sejauh 12 mil laut
kepada Provinsi, salah satunya eksplorasi,
eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan
kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi
Konservasi merupakan bagian dari
pengelolaan sumber daya ikan
(perlindungan, pelestarian, dan
pemanfaatan sumber daya ikan)
KERANGKA REGULASI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
LANDASAN HUKUM
Pasal 258 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014
Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

3. Kewenangan Daerah provinsi
untuk mengelola sumber daya alam
di laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling jauh 12 (dua belas)
mil laut diukur dari garis pantai ke
arah laut lepas dan/atau ke arah
perairan kepulauan.
Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya
alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan
kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
b. pengaturan administratif;
c. pengaturan tata ruang;
d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
Daerah provinsi diberi
kewenangan untuk mengelola
sumber daya alam di laut yang
ada di wilayahnya
Pasal 27 ayat (1) Pasal 27 ayat (2) Pasal 27 ayat (3)
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUSAT
(Kewenangan Pusat)
DAERAH PROVINSI
(Kewenangan Provinsi)
DAERAH KAB/KOTA
(Kewenangan Kab/Kota)
1. KELAUTAN,
PESISIR,
DAN
PULAU-
PULAU
KECIL
dst
A. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis
nasional.
B. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional.
C. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma
nutfah) ikan antarnegara.
D. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur
perdagangannya secara internasional.
E. Penetapan kawasan konservasi.
F. Database pesisir dan pulau-pulau kecil.
A. Pengelolaan ruang laut
sampai dengan 12 mil di
luar minyak dan gas bumi.
B. Penerbitan izin dan
pemanfaatan ruang laut di
bawah 12 mil di luar minyak
dan gas bumi.
C. Pemberdayaan masyarakat
pesisir dan pulau-pulau kecil.
-

4. Menyelenggarakan
perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di
bidang urusan
pemerintahan dan
pembinaan
pembangunan daerah
sesuai dengan ketentuan
peraturan peundang-
undangan
T U G A S
Perpres No. 11 Tahun 2015
tentang
Kementerian Dalam Negeri
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah,
sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan
sistem informasi pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat.
01
Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria (NSPK) serta standar pelayanan minimal urusan pemerintahan.
02
Pelaksanaan pembinaan umum serta koordinasi di bidang fasilitasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan
daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi
pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat.
03
Bimtek, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan
daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan
sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat.
04
F U N G S I
TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

5. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,
dengan satu diantara tujuannya adalah:
integrasi, sinkronisasi antara Pusat
dan Daerah dalam kerangka
Pembangunan Nasional yang meliputi
Pembangunan Pusat dan Daerah.
UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, norma
pengaturan tentang pembangunan
daerah memberikan penegasan bahwa
Pembangunan Daerah sebagai
bagian integral (tidak
terpisahkan/terpadu) dari
pembangunan nasional.
UU No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, bahwa penyusunan
Rancangan APBN berpedoman
kepada rencana kerja Pemerintah
dalam rangka mewujudkan tercapainya
tujuan bernegara (Pasal 12).
PERENCANAAN PUSAT - DAERAH PENGANGGARAN
Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun
2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional
Peratuan Pemerintah No. 17 Tahun 2017
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan
dan Penganggaran Pembangunan Nasional
RPJMD RKPD RENSTRA PD RENJA PD
DOKRENDA DOKREN PD
Permendagri 86/2017
SINKRONISASI
Permendagri 90/2019
Permendagri 70/2019
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PUSAT-DAERAH (NASIONAL)

6. SISTEMATIKA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PUSAT – DAERAH
(NASIONAL)
5 TAHUN
DIJABARKAN
DIJABARKAN
DIACU
RPJMN RKP
RPJMD
PROV
RKPD
PROV
RENSTRA PD
PROV
RENJA
PD PROV
DIACU
DAN
DISERASIKAN
DIJABARKAN
PEDOMAN
1 TAHUN
DIACU
RPJMD
K/K
RKPD
K/K
RENSTRA PD
K/K
RENJA
PD K/K
RENSTRA K/L RENJA
K/L
PEDOMAN
PEDOMAN
DIACU
DAN
DISERASIKAN
PEDOMAN DIACU
PEDOMAN
RAPBN
RAPBD
PROV
RAPBD
K/K
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
DIPEDOMANI
DIPEDOMANI
PEDOMAN
PUSAT
DAERAH

7. Desember
2019
Januari
2020
Februari
2020
Maret
2020
April 2020 Mei 2020 Juni 2020 Juli 2020
Ranwal Renja
dan RKPD
Konsultasi Publik, Penyelarasan,
Penyempurnaan Ranwal
Kortek
Ran Renja dan
RKPD Prov
Ran RKPD
Kab/Kota
Musrenbang Prov
Musrenbang
Kab/Kota
Musrenbang
Kecamatan
Rankhir Renja
dan RKPD
Fasilitasi dan
Penetapan
Penganggaran
APBD
Ran Renja PD
Kab/Kota
Momen internalisasi dukungan
Pemda terhadap pencapaian
target pembangunan nasional
Bulan Januari sampai Februari
merupakan masa yang tepat untuk
Sinkronisasi, hasil sinkronisasi dapat
ditampung dalam penyempurnaan
rancangan awal Renja dan RKPD
PERAN DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI
DALAM PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL

8. PROFIL ANGGARAN URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
MENURUT RANKHIR RKPD PROVINSI TAHUN 2021
0
50.000.000.000
100.000.000.000
150.000.000.000
200.000.000.000
250.000.000.000
300.000.000.000
Anggaran KP
Anggaran KKPD
Sumber: Rankhir RKPD Tahun 2021 dalam SIPD, diolah
Bali
Anggaran KP 8.001.088.800
Anggaran KKPD
700.000.000
(8,75%)
DIY
Anggaran KP 72.020.400.000
Anggaran KKPD
947.000.000
(1,31%)
Jawa Tengah
Anggaran KP 175.956.688.000
Anggaran KKPD
2.655.333.000
(1,51%)
Jawa Timur
Anggaran KP 274.744.192.805
Anggaran KKPD
5.450.000.000
(1,98%)
Kalimantan Barat
Anggaran KP 37.817.837.312
Anggaran KKPD
559.023.500
(1,48%)
Kalimantan Tengah
Anggaran KP 129.073.131.200
Anggaran KKPD
1.100.000.000
(0,85%)
Kalimantan Timur
Anggaran KP 40.680.000.000
Anggaran KKPD
950.000.000
(2,34%)
Kalimantan Utara
Anggaran KP 29.209.716.000
Anggaran KKPD
1.650.000.000
(5,65%)
Lampung
Anggaran KP 30.990.231.000
Anggaran KKPD
1.200.000.000
(3,87%)
Sumatera Barat
Anggaran KP 93.126.000.000
Anggaran KKPD
5.453.000.000
(5,86%)
Sumatera Selatan
Anggaran KP 36.597.000.000
Anggaran KKPD
200.000.000
(0,55%)
Sumatera Utara
Anggaran KP 87.375.446.735
Anggaran KKPD
1.179.673.580
(1,35%)
Terdapat 12 Provinsi yang telah mengalokasikan program dan kegiatan untuk Kawasan
Konservasi Perairan Daerah (KKPD) namun dengan proporsi pembiayaan yang masih
kecil, jika dibandingkan dengan total anggaran untuk urusan kelautan dan perikanan.

9. Peningkat
an peran
aktif
masyarak
at
100%
Sumatera Utara
Rp. 1.179.673.580
Perencan
aan KK
3%
Penyedia
an
sarpras
dasar
pengelola
an
36%
Penyedia
an SDM
pengelola
3%
Penguata
n fungsi
pengawa
san
22%
Pengelola
an
(global)
36%
Sumatera Barat
Rp. 5.453.000.000
Pengelola
an (global)
100%
Lampung
Rp. 1.200.000.000
Penyedia
an data
series
100%
Sumatera Selatan
Rp. 200.000.000
Perencan
aan KK
41%
Mitigasi
dan
rehabilita
si
ekosistem
59%
Jawa Tengah
Rp. 2.655.333.000
Perencan
aan KK
33%
Penguatan
fungsi
pengawasan
67%
DI Yogyakarta
Rp. 947.000.000
Mitigasi
dan
rehabilitasi
ekosistem
100%
Jawa Timur
Rp. 5.450.000.000
DUKUNGAN DAERAH DALAM PENGANGGARAN PROGRAM DAN
KEGIATAN TERKAIT KKPD

10. Penguata
n fungsi
pengawa
san
43%
Penyedia
an data
series
36%
Pengelola
an
(global)
21%
Bali
Rp. 700.000.000
Mitigasi
dan
rehabilitas
i
ekosistem
100%
Kalimantan Timur
Rp. 950.000.000
DUKUNGAN DAERAH DALAM PENGANGGARAN PROGRAM DAN
KEGIATAN TERKAIT KKPD
Penyediaa
n SDM
pengelola
37%
Peningkat
an peran
aktif
masyarak
at
Pengelola
an (global)
27%
Kalimantan Tengah
Rp. 1.100.000.000
Mitigasi
dan
rehabilita
si
ekosistem
32%
Peningkat
an peran
aktif
masyarak
at
45%
Pengelola
an
(global)
23%
Kalimantan Barat
Rp. 559.023.500
Perencan
aan KK
55%
Mitigasi
dan
rehabilita
si
ekosistem
45%
Kalimantan Utara
Rp. 1.650.000.000

11. SKEMA PEMBAGIAN PERAN (ROLE SHARING MODEL) DALAM
PENGELOLAAN KKPD
DINAS KP
DINAS LH
DISHUT
KEMENPAR
KEMEN PUPR
KEMEN KP
 Pengembangan ekowisata dan jasa
lingkungan
 Pengendalian dampak perubahan iklim
 Peningkatan kapasitas kelembagaan
pengelola kawasan pemeliharaan
lingkungan
 Pengawasan KKPD
 Pengelolaan kawasan
konservasi laut
 Pengelolaan KKPD
 Penyediaan sarpras KKPD
 Rehabilitasi mangrove
 Forum koordinasi mitra
konservasi dan peningkatan
kelembagaan
AKADEMISI
(PERGURUAN TINGGI)
SWASTA ??
??
Dukungan
Infrastruktur??
Marine Tourism??
Sumatera
Barat
PEMPUS
PEMKAB
Pemberdayaan
nelayan??
PEMPROV
 Pemulihan pencemaran dan kerusakan SDA
dan LH
 Rehabilitasi hutan mangrove dan konservasi
 padang lamun
 Pemulihan kerusakan ekosistem
 Perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan
kawasan konservasi dan keanekaragaman
hayati laut
 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarpras
KKP/KKP3K
PIHAK
LAIN
Sumber: Rankhir RKPD 2021
Sumber: Rankhir RKPD 2021
Sumber: RPJMN 2020-2024

12. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Akademisi
(Academic)
Penelitian dan pengembangan
(research and development)
Bisnis/Korporasi
(Bussiness)
Investasi
Komunitas
(Community)
Peran Serta Masyarakat
(participatory approach)
Pemerintah
(Government)
Regulator/Kebijakan
Afirmasi
+
Millenial
Bonus Demografi (Usia Kerja Produktif)
Diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mendukung
tercapainya target nasional dan Daerah terkait kawasan konservasi
perairan, melalui skema ABCG yang mengelaborasi:
Pencapaian target nasional kawasan konservasi
perairan dilakukan melalui sinkronisasi perencanaan
dan penganggaran Pusat-Daerah untuk menjaga
keberlanjutan program yang telah direncanakan.
Concern Daerah dalam pengelolaan kawasan
konservasi perairan masih kurang, terlihat dari
penganggaran yang cenderung kecil jika
dibandingkan dengan anggaran urusan bidang
kelautan dan perikanan.
2
1
3

13. TERIMA KASIH