Rakornis OPD Bidang Perumahan Permukiman

1. Jalan ADI SUCIPTO No. 50
PONTIANAK 78124
Telp. (0561) 762622 Fax. 769262
Email : Perkim@Kalbarprov.go.id
IG : disperkim.kalbar / FB : Disperkim ProvKalbar
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2. LANDASAN DASAR REGULASI PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Permendagri 90/2019
SINKRONISASI
Kepmendagri 050-37
08 Tahun 2020

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT
NOMOR 69 TAHUN 2019
1. Perumahan
2. Kawasan Permukiman
3. Cipta Karya
TUGAS POKOK YAITU MENYIAPKAN BAHAN DAN MERUMUSKAN
KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG :

4. FUNGSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN BERDASARKAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 69 TAHUN 2019 TAHUN 2019
a. Perumusan Program Kerja di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya
b. Perumusan Kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya
c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya
d. Pengkoordinasian dan Pembinaan Teknis di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya
e. Penyelenggara urusan pemerintah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya sesuai peraturan
perundang-undangan
f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di
lingkungan Dinas
i. Pelaksanaan administrasi Dinas
j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di Bidang Perumahan, Kawasan
Permukiman, serta Cipta Karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
a. Perumusan program kerja di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya

5. Mewujudkan
percepatan
pembangunan
infrastruktur
Mewujudkan tata
kelola pemerintahan
berkualitas dengan
prinsip-prinsip Good
Governance
Mewujudkan
masyarakat yang
sehat, cerdas,
produktif, dan
inovatif
Mewujudkan
masyarakat
sejahtera
Mewujudkan
masyarakat
yang tertib
Mewujudkan
pembangunan
berwawasan
lingkungan
“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”
INFRASTRUKTUR TATA KELOLA KESEJAHTERAAN

6. Minimnya ketersediaan
sarana dan prasarana
transportasi serta akses
infrastruktur dasar
Masih rendahnya kesejahteraan
penduduk
Terjadinya kesenjangan
ekonomi dimasyarakat
Mewujudkan
percepatan
pembangunan
infrastruktur
Mewujudkan masyarakat
sejahtera
Peningkatan kualitas dan
kwantitas serta pemerataan
infrastruktur termasuk daerah
perbatasan
( INDEKS INFRASTRUKTUR)
Peningkatan Kesejahteraan
masyarakat
(TINGKAT PENGANGGURAN
DAN KEMISKINAN)
Pemerataan Perekonomian
Masyarakat
(INDEKS GINI, PERTUMBUHAN
EKONOMI, DESA MANDIRI)
ISU STRATEGIS MISI TUJUAN

7. Luas Wilayah
147.307 km2
IPM 67,66
Gini Ratio
0.325
Jumlah Penduduk
5.472.310 jiwa
Pertumbuhan
Ekonomi -1,82
Luas Wilayah 147.307 km2
Penduduk (Dukcapil) Semester 2, 2020 5.472.310 Jiwa
Jumlah Kabupaten / Kota 12 Kab / 2 Kota
Jumlah Kecamatan 174 Kec.
Jumlah Desa / Kelurahan 2.031 Desa / 99
Jumlah Pulau 257 Pulau
Pertumbuhan Ekonomi 2020 -1,82 %
Laju Inflasi (jan -Des 2020) 2,46 %
Penduduk Miskin 2020 7,24%
Jumlah Penduduk Miskin 2020 370.710 jiwa
Gini Rasio 2020 0,325
Tingkat Pengangguran Terbuka 2020 5,81 %
T. Partisipasi Ang. Kerja (TPAK) 2020 70,28 %
HDI /IPM 2020 67,66
IDI (2019) 77,66
Kemiskinan 7,24 %

8. ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN
Add Text
Simple PowerPoint
Presentation
1.Tahun Pertama
(2019) : Tahap
Konsolidasi
(Penguatan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
Berkualitas dalam
meningkatan daya
saing daerah)
1.Tahun Kedua
(2020) : Tahap
Percepatan
(Pemerataan
infrastruktur dasar
dan aksesibilitas
antar wilayah
dalam rangka
percepatan
mewujudkan desa
mandiri)
1.Tahun Ketiga
(2021): Tahap
Pengembangan
(Optimalisasi
Infrastruktur Daerah
dan pelayanan publik
dalam mewujudkan
masyarakat
Kalimantan Barat
yang sejahtera)
1.Tahun Keempat
(2022) : Tahap
Penguatan
(Meningkatkan
Pembangunan
ekonomi yang inklusif,
mandiri dan berdaya
saing untuk
mengurangi
kemiskinan dan
perluasan lapangan
kerja)
1.Tahun Kelima
(2023): Tahap
Pemantapan
(Meningkatkan
kualitas hidup
manusia,
produktivitas
masyarakat dan daya
saing daerah)

9. BIDANG PERUMAHAN

10. Permasalahan di Bidang Perumahan
1. Masih Minimnya integrasi data Bidang Perumahan, diantaranya data Backlog Perumahan,
Data RTLH, data Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana, Data Rumah Susun, Rumah Khusus
dan Data Perumahan Yang dibangun oleh Pengembang Perumahan.
2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan belum sepenuhnya menjadi
perhatian pertimbangan dalam penetapan penganggaran.
3. Masih Tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun
2020 yaitu sekitar 217.745 unit rumah yang tersebar di 14 Kab/Kota.
4. Masih Minimnya Dokumen NSPK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, seperti
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP),
Dokumen perencanaan yang telah disusun perlu disinergikan baik secara program, kegiatan,
dan pendanaannya dengan melibatkan sektor dan pemangku kepentingan terkait
(pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat).

11. 11
NO KABUPATEN/KOTA STATUS RP3KP
1. KOTA PONTIANAK RP3KP (ADA)
2. KOTA SINGKAWANG RP3KP (PROSES PENYUSUNAN)
3. KABUPATEN BENGKAYANG PROSES REVIWU
4. KABUPATEN KAPUAS HULU BELUM ADA
5. KABUPATEN KAYONG UTARA RP3KP (ADA)
6. KABUPATEN KETAPANG RP3KP (ADA)
7. KABUPATEN KUBU RAYA RP3KP (ADA)
8. KABUPATEN LANDAK RP3KP (ADA)
9. KABUPATEN MELAWI RP3KP (PROSES PENYUSUNAN)
10. KABUPATEN MEMPAWAH RP3KP (ADA)
11. KABUPATEN SAMBAS RP3KP (PROSES PENYUSUNAN)
12. KABUPATEN SANGGAU BELUM ADA
13. KABUPATEN SEKADAU BELUM ADA
14. KABUPATEN SINTANG RP3KP (PROSES PENYUSUNAN)
STATUS PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN (RP3KP) PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

12. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
PROGRAM
PENGEMBANGAN
PERUMAHAN
1. Pendataan penyediaan dan
rehabilitasi rumah korban
bencana atau relokasi program
provinsi
• Identifikasi perumahan di lokasi rawan
bencana atau terkena relokasi program
provinsi
• Pengumpulam data rumah korban bencana
kejadian sebelumnya yang belum
tertangani
• Pendataan rumah sewa milik masyarakat,
rumah susun dan rumah khusus
2. Sosialisai dan persiapan
penyediaan dan rehabilitasi
rumah korban bencana atau
relokasi program provinsi
• Sosialisasi standar teknis penyediaan dan
rehabilitasi rumah kepada
masyarakat/sukarelawan tanggap bencana
3. Pembangunan dan Rehabilitasi
rumah korban bencana atau
relokasi program provinsi
• Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
• Pembangunan rumah khusus beserta PSU
bagi korban bencana atau relokasi program
provinsi

13. Pembangunan PSU Perumahan Relokasi
01
02
03
04
• Desa Dusun Kecil, Kecamatan Pulau Maya dan Desa Alur Bandung, Kecamatan Telok
Batang, Kabupaten Kayong Utara

15. DESA ALUR BANDUNG
DESA DUSUN KECIL
DOKUMENTASI SEBELUM PEKERJAAN

16. BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

17. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
PROGRAM KAWASAN
PERMUKIMAN
Penataan Kawasan
Permukiman dengan Luas
10 Ha sampai dengan
dibawah 15 Ha
1. Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di
Permukiman Kumuh
2. Penyususnan/Review/Legalisasi Kebijakan PKP
Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman
dengan Luas 10 Ha
sampai dengan di bawah
15 Ha
1. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail
Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran
Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai
dengan di bawah 15 Ha
2. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan
Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di
bawah 15 Ha
3. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan
Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai
dengan dibawah 15 Ha
PROGRAM PENINGKATAN
PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM
(PSU)
Urusan Penyelenggaraan
PSU Permukiman
1. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di
Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

18. Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Urusan Bidang Kawasan
Permukiman berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
 Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman di kawasan
strategis daerah provinsi
 Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima
belas) Ha
 Penyelenggaran PSU Permukiman

19. IndikatorPermukiman Kumuh
Pencegahan Terhadap Perumahan
Kumuh
dan Permukiman Kumuh
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Perizinan
Standar T
eknis
Kelaikan Fungsi
Pendampingan
Pelayanan Informasi
Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
Pengelolaan
Peremajaan
Pemukiman Kembali
1) Penetapan
Lokasi
2) Pola Penanganan
3)
a
.
b
c
Kriteria Bangunan
Gedung
Kriteria Jalan Lingkungan
Kriteria PenyediaanAir
Minum
Kriteria Drainase
Lingkungan
Kriteria PengelolaanAir
Limbah
Kriteria Pengelolaan
Persampahan
Kriteria Pengamanan
Kebakaran
1
4
5
6
7
2
3
Pemugaran
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
Terhadap PerumahanKumuh
dan Permukiman Kumuh
Ketentuanlebih lanjut dengan Peraturan Menteri
(Penjabaran UU No.1/2011
(Pasal 94-104)
PERMEN PUPR NOMOR 2/PRT/M/2016 TENTANG PENINGKATAN
KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

20. Permukiman KumuhAtas
Air
Permukiman Kumuh T
epi
Air
Permukiman Kumuh Rawan Bencana
Permukiman Kumuh Dataran
Rendah
1 2
4 5
3Permukiman Kumuh Perbukitan
KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN
KUMUH & PERMUKIMAN KUMUH

21. Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Rapermen PUPR dilakukan antara lain:
1.PENCEGAHAN (pasal 95)
Pola penanganan pencegahan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh
baru, terdiri atas:
a. Pengawasan dan Pengendalian : Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
b. Pemberdayaan Masyarakat : Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi
2.PENINGKATAN KUALITAS (pasal 97)
Pola penanganan peningkatan kualitas kawasan kumuh didahului dgn penetapan lokasi kumuh, tdd :
• Pemugaran : Dilakukan untuk memperbaiki dan atau pembangunan kembali agar menjadi permukiman yang layak huni;
memperbaiki dan atau memulihkan kembali rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, dengan status lahan legal.
• Peremajaan : Dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman dan lingkungan hunian yang lebih
baik guna melindungi keselamatan, keamanan penghuni dan masyarakat sekitar; melakukan perombakan dan penataan
mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, dengan status lahan legal ataupun
ilegal.
• Pemukiman kembali : Dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun
kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang
dan orang: melakukan pemindahan dan permukiman kembali dengan status lahan legal ataupun ilegal.
3. PENGELOLAAN
Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas permukiman secara berkelanjutan dilakukan
oleh masyarakat secara swadaya dan dapat juga difasilitasi oleh Pemerintah daerah:
Pemeliharaan dan atau perbaikan : untuk rumah dilakukan oleh setiap orang. Untuk prasarana, sarana dan utilitas
umum dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang
POLA PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

22. BIDANG CIPTA KARYA

23. MENINGKATNYA GIZI BURUK
MENINGKATNYA PENYAKIT MENULAR
PERMASALAHAN PERKEMBANGAN
TENTANG KESEHATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MENINGKATNYA PENYAKIT TIDAK MENULAR
Masalah ini paling fatal menyerang anak-anak, karena gangguan pertumbuhan yang serius ini bisa merusak
masa depan mereka. Apalagi, jika stunting terjadi lewat dari 1.000 hari, dampak buruknya bisa sangat sulit
diobati.
Masalah penyakit menular juga masih mendominasi dunia kesehatan Indonesia. Prioritas utama pemerintah
adalah membasmi HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, DBD, influenza, dan flu burung. Indonesia juga masih
belum sepenuhnya mampu mengendalikan penyakit seperti kusta, filariasis, dan leptospirosis
TERBARU VIRUS CORONA
Penyakit tidak menular yang paling banyak menyerang masyarakat Indonesia meliputi hipertensi, diabetes
mellitus, kanker, dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Selain itu, jumlah kematian akibat rokok juga ter
us meningkat.
DUNIA
STUNTING

24. UUD 1945 Pasal 28H
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan
Deklarasi Majelis Umum PBB Tahun 2010 Air bersih dan sanitasi sebagai Hak Asasi Manusia
6 Prinsip Dasar Pengelolaan SDA
(Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013)
Negara harus memenuhi Hak Rakyat Atas Air
Air Dan Hak Asasi
Manusia
DASAR KEBIJAKAN PENYELENGGARAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM :
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

25. CAKUPAN CAPAIAN AKSES AIR MINUM
PENGURANGAN KAWASAN KUMUH
CAKUPAN CAPAIAN AKSES SANITASI
UPAYA PENYEDIAAN UNTUK PENANGANAN
AIR MINUM, KAWASAN KUMUH DAN SANITASI
(PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
100 %
0 %
100 %

26. Pelaporan
Permasalahan
Latar Belakang Hasil Penerapan
“Menurunkan hingga setengahnya propo
rsi rumah tangga tanpa akses berkelanjut
an terhadap air minum layak dan sanitasi
layak hingga tahun 2015”
“pada tahun 2030, mencapai akses unive
rsal dan merata terhadap air minum yan
g aman dan terjangkau bagi semua”
(1)Proporsi Populasi yang menggunaka
n sumber air minum layak.
(2) Proporsi Populasi yang menggunaka
n sumber air minum aman.
Indikator:
Tingkatan yang perlu diukur dalam rangka pencapaian target 6.1 SDGs:
Tidak Ada Akses
(Surface Water)
Akses Tidak Layak
(Unimproved Water)
Akses Layak
(Limited & Basic Access )
Akses Aman
(Safely Managed)

27. Pembangunan embung-embung di
kawasan rawan air dan pulau-pulau k
ecil terluar.
Pemanfaatan embung sebagai
penampung hasil olahan air
limbah
Perlindungan air baku dari
limbah domestik dan sampah.
Pengembangan SPAM Regional Lintas K
abupaten/Kota dan Lintas Provinsi,
Pengembangan TPA/IPAL/IPLT
Pengembangan Rencana Pengamanan
Air Minum (RPAM) yang terpadu dari h
ulu s/d konsumen,
Pengembangan TPA/IPAL/IPLT
UPAYA PENYEDIAAN AIR UNTUK AIR MINUM DAN
SANITASI ( PENGOLAHAN AIR LIMBAH )
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MENDUKUNG
PROGRAM
KESEHATAN
KALIMANTAN
BARAT

28. Sistem
Setempat
(On-Site)
Sistem
Terpusat
(Off-Site)
PENGANGKUTAN PENGOLAHAN AKHIR
PENAMPUNGAN
Tangki Septik
Individual/Bersama
Motor dan Truk
Tinja
SR
MANHOLE
Skala Regional/Kota
Skala Kawasan
Skala Komunal
SR  JARINGAN PERPIPAAN AIR LIMBAH
Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT)
KONSEP PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN
28
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

29. RESIDU
PEMILAHAN,
PEWADAHAN &
3R
Kertas dll
Organik
Bahan
Beracun
Berbahay
a
Gelas dll
PENGOLAH
AN
PENGANGKUT
AN TPA
RUMAH
TANGG
A
PENGOLAHAN
AKHIR
KONSEP PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DI KAWASAN PERMUKIMAN
Pengelola
an B3
Resid
u
TPS
29
Methan
Energi
Waste to Energy
Plastik
Kompo
s
TPS 3R
SPA/IT
F
Pengompos
an
Pengangkutan
Langsung
Pengangkutan Tidak
Langsung
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

30. PENCEGAHAN
PENANGANA
N
SKALA PERSIL
SKALA
LINGKUNGAN
SKALA KAWASAN
• Rooftop Greening
• Penampungan Air
Hujan
• Sumur Resapan Air
Hujan
• Saluran Porous
• Grass Block
• Biopori
• Saluran Drainase
• Tanggul persil
darurat
• Subreservoir Air
Hujan
• Saluran Lingkungan
• Pompa dan pintu air
• Kolam retensi mini
• DRAINMAS
• Tanggul darurat
• Pompa mobile
• Pompa tetap
• Kolam Rentensi
• Saluran Utama
• Parit Tampungan
• Wet Land
• Kolam Detensi
Terpadu
• Tanggul darurat
• Pompa mobile
• Pompa tetap
BADAN AIR
SUNGAI
LAUT
SITU/DANA
U
KONSEP PENGELOLAAN DRAINASE DI KAWASAN
PERMUKIMAN
DRAINASE LINGKUNGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

31. NOMENKLATUR PERMENDAGRI
NOMOR 90/TAHUN 2019
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM
PROGRAM DAN
KEGIATAN
AIR MINUM DAN
SANITASI
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
AIR LIMBAH
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
DRAINASE
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
KEGIATAN : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
KEGIATAN : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
Persampahan Regional
KEGIATAN : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik Regional
KEGIATAN : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi

32. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
PENATAAN
BANGUNAN GEDUNG
DAN
LINGKUNGANNYA
1. Penyelenggaraan
Penataan Bangunan dan
Lingkungan di Kawasan
Strategi Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah
Kabupaten / Kota
Penataan Bangunan dan Lingkungannya :
 Renovasi Kawasan Waterfront Sambas
 Renovasi Kawasan Waterfront Sanggau Tahap 2
 Peningkatan Halaman Kantor Gubernur
 Pengurugan Jalan Akses Fasilitas Pemanfaat Oli Bekas
 Penataan Kawasan Pendopo/ Rumah Jabatan
Gubernur Tah 1
Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis
Sistem PBL :
 Perencanaan Penataan Koridor Kawasan Keraton
Sebagai Koridor Heritage
 Penyusunan RTBL Kawasan Taman Budaya Kota
Pontianak
 Perencanaan Penataan Kawasan Makam Pangsuma,
Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau

33. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
PENATAAN
BANGUNAN
GEDUNG
Penetapan dan
Penyelenggaraan
Bangunan Gedung untuk
Kepentingan Strategis
Daerah Provinsi
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
 Pembangunan Gedung Kantor Utama SPN Singkawang Tahap 2
 Pembangunan Parkir Polda Tahap 2
 Pembangunan Gedung Kantor Gubernur Lantai 6 Tahap 3
 Pembangunan Gedung Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi Kalbar
 Pembangunan Gedung RSUD Soedarso Tahap 3
 Pengadaan Sarana Pendukung Gedung RSUD Soedarso
 Site Development Gedung RSUD Soedarso
 Pembangunan Pos Jaga Kantor Gubernur Kalimantan Barat
 Pembangunan Pintu Gerbang Kantor Gubernur Kalimantan Barat

34. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
PENATAAN
BANGUNAN
GEDUNG
Penetapan dan
Penyelenggaraan Bangunan
Gedung untuk Kepentingan
Strategis Daerah Provinsi
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah sesuai Bangunan
Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi :
 Rehabilitasi Gedung Aula Dekranasda Provinsi
Kalimantan Barat
 Renovasi Gedung PKK Provinsi Kalimantan Barat
 Renovasi Kantor Gubernur eksisting Kalimantan
Barat
PENGELOLAAN
DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM AIR LIMBAH
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik Regional
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik :
 Penyusunan Review Masterplan Air Limbah Kota
Pontianak

35. DOKUMENTASI PEKERJAAN
BIDANG CIPTA KARYA
SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

37. • Luas Lahan : 13.351 m2
• Luas Lantai Dasar Bangunan : 3.225 m2
• Jumlah Lantai : 6 Lantai
• Luas Seluruh Lantai Bangunan : 17.898 m2
• Jumlah Tempat Tidur : 277 Bed
PEMBANGUNAN GEDUNG RSUD SOEDARSO

38. DOKUMENTASI
PEMBANGUNAN GEDUNG RSUD SOEDARSO
TAHAP 2

39. PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR GUBERNUR 6 LANTAI

40. PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR GUBERNUR 6
LANTAI
DOKUMENTASI

41. RENOVASI KAWASAN
WATERFRONT SANGGAU

42. DOKUMENTASI
RENOVASI KAWASAN WATERFRONT SANGGAU
TAHAP 1

43. PERENCANAAN
PENATAAN KAWASAN
PENDOPO / RUMAH JABATAN GUBERNUR

44. PERENCANAAN
RENOVASI KAWASAN WATERFRONT SAMBAS

45. TERIMAKASIH
TERIMAKASIH