ARAH KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DIY

ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PENATAAN RUANG
MELALUI DANA KEISTIMEWAAN TAHUN
ANGGARAN 2023
0 7 J A N U A R I 2 0 2 2
disampaikan oleh:
Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang
Kementerian ATR/BPN

2
OUTLINE
3
Rancangan Rencana Kerja
Tahunan
Tahun Anggaran 2023
1
Tata Ruang dan Agenda
Pembangunan Nasional
2 Arah Kebijakan Penataan Ruang
DIY
4
Sinergi Rencana Kerja Tahunan
Keistimewaan DIY dengan
Kebijakan Nasional

Tata Ruang dan
Agenda
Pembangunan
Nasional
1

4
 Demand lahan permukiman
 Peningkatan demand kawasan industri &
zonasi industri yang aman
 Peningkatan demand akomodasi, sistem
transportasi, dan konservasi lingkungan
 Penyediaan ruang usaha yang inklusif
POTENSI PENGEMBANGAN EKONOMI
BONUS DEMOGRAFI HILIRISASI INDUSTRI
PARIWISATA &
EKONOMI KREATIF
UMKM IKLIM INVESTASI
 Komitmen terhadap lingkungan hidup
 Mitigasi terhadap kerawanan bencana
TANTANGAN PENATAAN RUANG
SUPPLY SIDE:
DAYA DUKUNG WILAYAH
DEMAND SIDE:
DAYA SAING WILAYAH
Potensi dan Tantangan Penataan Ruang
Sumber: Bappenas, 2021

5
RPJMN 2020-2024
Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
“Penurunan kesenjangan antarwilayah dan isu-isu
pengembangan wilayah dapat diatasi melalui
pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana
tata ruang”
Namun, kondisi saat ini belum tercapai, karena:
(1) baru sekitar 3 persen dari target 1.838 RDTR yang
telah ditetapkan sebagai acuan perizinan dan
pengendalian pemanfaatan ruang sepanjang 2015-
2019;
(2) belum tersedianya peta dasar skala 1:5.000
sebagai dasar penyusunan RDTR;
(3) belum berjalannya pengendalian pemanfaatan
ruang secara konsisten; serta
(4) masih adanya tumpang tindih perizinan
pemanfaatan ruang.
SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH YANG
TERINTEGRASI

6
Percepatan penyelesaian RDTR:
 kepastian hukum
 reduksi waktu perizinan
 akselerasi realisasi investasi
 serap tenaga kerja, kurangi
pengangguran
 tingkatkan kesejahteraan
masyarakat
IKLIM INVESTASI
Percepatan dan kualitas produk RTR:
 zona industri yang aman
 perencanaan aktivitas perkotaan yang efisien
Implementasi RTR:
 peningkatan investasi sektor manufaktur
 peningkatan produktivitas
 aktivitas perkotaan yang efisien
 konektivitas dan pergerakan manusia-barang-
jasa yang luas
 kualitas lingkungan hidup yang lebih baik
INDUSTRI berbasis inovasi
 kawasan pariwisata yang berdaya saing
 perencanaan aktivitas perkotaan yang efisien
Implementasi RTR:
 peningkatan investasi sektor pariwisata
 aktivitas kawasan yang efisien
 konektivitas dan pergerakan manusia-barang-jasa
 infrastruktur pendukung pariwisata
 pengelolaan wisata dan keberlanjutan daya dukung
lingkungan
 dukungan riset & TIK
 aktivitas wisata
PARIWISATA
 perlindungan lahan pertanian
 kawasan agrowisata
 pengaturan insentif kawasan pertanian
 perlindungan DAS dan SDEW
Implementasi RTR:
 kesejahteraan petani
 peningkatan investasi pertanian
 peningkatan produktivitas pertanian
 dukungan riset dan TIK
 pemerataan infrastruktur pertanian
 pengelolaan terpadu DAS dan SDEW
 rehabilitasi hulu DAS prioritas
 pembangunan infrastruktur SDA
PERTANIAN
Daya saing wilayah Daya dukung wilayah
Percepatan pemenuhan dan peningkatan
kualitas produk RTR:
 kawasan lindung
 pengaturan RTH dan RTB
 Pengaturan/mitigasi kawasan rawan
bencana
 perencanaan aktivitas perkotaan dan
transportasi yang efisien
 perlindungan fungsi DAS dan SDEW yang
berkelanjutan
 mitigasi krisis iklim
Implementasi RTR:
 pemenuhan RTH
 transportasi masal di perkotaan
 pengelolaan sampah
 implementasi insentif/disinsentif
 aktivitas perkotaan yang efisien
 pembangunan rendah karbon
 pengelolaan terpadu DAS dan SDEW
 rehabilitasi hulu DAS prioritas
 investasi teknologi hijau
 infrastruktur hijau
 restorasi gambut dan reforestasi melalui
penanaman kembali lahan hutan yang telah
rusak
Komitmen terhadap keberlanjutan
LINGKUNGAN HIDUP
Penataan Ruang: Pengembangan Wilayah Menuju Indonesia Maju 2045
Sumber: RPJMN 2020-2024
*) Aspek yang berkaitan dengan DIY

7
Kebijakan Pengembangan Wilayah di D.I. Yogyakarta
Koridor Pemerataan DIY
1. Kabupaten Sleman
2. Kota Yogyakarta
3. Kabupaten Bantul
Pendekatan melalui koridor pemerataan mengutamakan pengembangan wilayah
penyangga (hinterland) yang berada di sekitar pusat pertumbuhan, serta daerah dan
kawasan tertinggal untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-
hak dasar rakyat sesuai dengan kaidah tujuan pembangunan berkelanjutan.
Proyek Prioritas Nasional Tahun 2020-
2024
Program Lokasi
Pengembangan Kawasan Perkotaan Elektrifikasi jalur KA Jogja-Solo Kota Yogyakarta
Pengembangan KA akses Bandara
Internasional Yogyakarta
Provinsi DIY, Kota Yogyakarta
Pengembangan Bandara Kulon Progo Kota Yogyakarta
Jalan tol non trans Jawa Tol Bawen-Yogya dan tol Solo-Yogya
Pengembangan Kawasan Strategis Perbaikan jalan akses KSPN Borobudur Yogyakarta
Pengembangan Sektor Unggulan Pengembangan komoditas unggulan tebu Provinsi DIY, Kab. Kulon Progo, Kab.
Sleman, Kab. Gunung Kidul, Kab. Bantul
Pengembangan komoditas unggulan
perikanan budidaya
Provinsi DIY, Kab. Sleman, Kab. Bantul
Penyelenggaraan Penataan Ruang Peninjauan Kembali/Penyusunan RTR
Prov/Kab/Kota (Bimtek RTR, Bimtek RDTR,
dan Persub RTR Prov/Kab/Kota)
Yogyakarta

2 Arah Kebijakan
Penataan Ruang D.I. Yogyakarta

9
Amanat Penggunaan Dana Keistimewaan
UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY
(Pasal 42 ayat 2)
Dana Keistimewaan digunakan untuk mendanai:
1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan
wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Kelembagaan pemerintah daerah DIY;
3. Kebudayaan;
4. Pertanahan; dan
5. Tata Ruang.
UU 6/2021 tentang APBN TA 2022
(Pasal 14 Ayat 3)
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yograkarta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp1.320.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus dua
puluh miliar rupiah) yang digunakan untuk mendanai
kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yograkarta
serta dapat mendanai kegiatan prioritas nasional yang
diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Keuangan.
Tujuan
1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
2. Mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman
masyarakat;
3. Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang
menjamin kebhineka-tunggal-ikaan dalam kerangka NKRI;
4. Menciptakan pemerintahan yang baik; dan
5. Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan
Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya
Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

10
Arahan Pelaksanaan Daerah Khusus/Daerah Istimewa
Pemberdayaan masyarakat
DIY dengan berlandaskan
pada budaya, adat istiadat dan
keistimewaan DIY
Penguatan tata kelola
pemerintahan yang partisipatif,
transparan, akuntabel, dan adil
dengan mengutamakan pelayanan
prima
Peningkatan kapasitas aparatur
dan pengembangan
manajemen berbasis kinerja
Optimalisasi pengelolaan Dana
Keistimewaan bagi penguatan
ketahanan sosial dan budaya dan
pengembangan ekonomi rakyat
untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat dan kemajuan daerah
1 2
4
3
1. Meningkatkan pemanfaatan dana untuk penguatan dan
pemberdayaan rakyat berlandaskan budaya dan adat; penguatan
tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel,
dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; penguatan
ketahanan sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi
rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan
daerah; dan peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan
manajemen berbasis kinerja
1 2
Pelaksanaan UU 13/2012
Penggunaan Dana
Keistimewaan DIY
2. Memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan antara
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota dan K/L dalam perencanaan,
pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan,
pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana

11
1 Tata cara pengisian jabatan,
kedudukan, tugas, dan wewenang
Gubernur dan Wakil Gubernur
2 Kelembagaan Pemerintah
Daerah DIY
3 Kebudayaan
4 Pertanahan
5 Tata Ruang
Kewenangan Kasultanan dan
Kadipaten terbatas pada
pengelolaan dan pemanfaatan
tanah Kasultanan dan tanah
Kadipaten
Kewenangan DIY
UU No. 13 Tahun 2012
Tujuan pengaturan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah
Kadipaten
1. Pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan
masyarakat
2. Kelestarian lingkungan serta dipergunakan untuk membangun
harmonisasi dengan Satuan Ruang lainnya
Sumber: UU 13/2012 Pasal 7 dan Perdais 2/2017 Pasal 7 dan 8
Kewenangan D.I. Yogyakarta Amanah UU 13/2012 tentang Keistimewaan
DIY dan Perdais 2/2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah
Kadipaten
Satuan Ruang Strategis
1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan
prasarana
2. Pengembangan jaringan sarana dan prasarana
Strategi Pengembangan Pola Ruang
1. Penetapan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan
Ruang Strategis Kadipaten yang mempunyai pengaruh terhadap
kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan/atau kelestarian
lingkungan
2. Harmonisasi Satuan Ruang Strategis Kasultanan atau Satuan
Ruang Strategis Kadipaten dengan Satuan Ruang lainnya dalam
membentuk zona inti dan zona penyangga
Perdais 2/2017

12
Arahan Tata Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan
Kadipaten
Sumber: Perdais 2/2017 Pasal 11-30
Satuan Ruang
Strategis
Kasultanan
Tanah
Keprabon
Tanah Bukan
Keprabon
Kegiatan ekonomi dan wisata, industri rumah tangga/ekonomi
skala kecil, budi daya hutan dan pertanian, budi daya
permukiman, pembangunan pelindung pantai, pembuatan jalan
sebagai pembatas sempadan pantai, penangkapan hasil laut,
pangkalan pendaratan ikan
Wisata budaya dan sejarah, ruang terbuka hijau, permukiman,
perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, budi daya
hutan, permukiman pedesaan, pertanian, pembangunan
pelindung pantai, konservasi ekosistem karst, penangkapan
hasil laut, pangkalan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan,
pelabuhan, permukiman pedesaan
Karaton, Makan Raja Mataram
(Imogiri dan Kotagede), Sumbu
Filosofi (Tugu Pal Putih-Panggung
Krapyak), Masjid Pathok Nagoro,
Gunung Merapi, dan Pantai
Samas-Prangtritis
Kerto-Pleret, Kotabaru, Candi
Prambanan-Candi Ijo, Sokoliman,
Perbukitan Menoreh, Karst
Gunungsewu, dan Pantai Selatan
Gunungkidul
Satuan Ruang
Strategis
Kadipaten
Kegiatan ekonomi kerakyatan, permukiman, ruang terbuka
hijau, pasar modern, industri yang berupa pabrik, permukiman
budaya, pariwisata, budi daya pertanian, perdagangan dan jasa
Ruang terbuka hijau, permukiman, pembangunan pelindung pantai,
pangkalan pendaratan ikan, penambangan pasir besi,
pembangunan fasilitas umum, pengembangan sistem mitigasi
bencana.
Tanah
Keprabon
Tanah Bukan
Keprabon
Puro Pakualaman dan Makam
Girigindo
Pusat Kota Wates dan Pantai
Selatan Kulon Progo

13
Pelaksanaan Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
Mengembalikan fungsi satuan ruang
Merupakan upaya untuk memulihkan fungsi satuan Ruang
yang mengalami kemerosotan nilai dan pergeseran fungsi.
Dilakukan dengan cara:
a. menata struktur ruang dan pola ruang
b. mengembalikan kondisi fisik
c. meningkatkan infrastruktur
Memperbaiki fungsi satuan ruang
Merupakan upaya untuk mempertahankan fungsi satuan
Ruang
yang mengalami penurunan nilai dan pergeseran fungsi.
b. melakukan pemeliharaan dan perawatan
Menguatkan fungsi satuan ruang
Merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas yang
berpotensi mengalami kemerosotan nilai dan pergeseran
fungsi.
b. melakukan pelindungan
Mengembangkan fungsi satuan ruang
Merupakan upaya untuk meningkatkan kemanfaatan
satuan Ruang yang masih lestari dan berpotensi
memberikan kemanfaatan.
b. melakukan revitalisasi kawasan

14
Arahan Tata Ruang Pada Satuan Ruang Bukan Strategis Kasultanan dan
Kadipaten
Satuan Ruang Kasultanan dan Kadipaten yang tidak memiliki kriteria aspek filosofis, historis, adat, saujana
dan/atau cagar budaya.
Perencanaan Tata Ruang pada Satuan
Ruang bukan strategis Kasultanan dan
Kadipaten dilakukan secara harmonis
dengan Rencana Umum Tata Ruang
dan Rencana Rinci Tata
Ruang/Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR).
Pengaturan Tata Ruang pada Satuan
Ruang bukan strategis Kasultanan dan
Kadipaten tidak boleh menyimpang
dari tujuan pengelolaan Tanah
Kasultanan dan/atau Tanah Kadipaten.

3
Rancangan Rencana Kerja
Tahunan
Direktorat Jenderal Tata Ruang
Tahun Anggaran 2023

16
Dasar Pertimbangan Rancangan Rencana Kerja Tahunan
(RKT) 2023
1
Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN Tahun
2020-2024
 Major Projects
 Koridor Pertumbuhan dan Koridor
Pemerataan
 Matriks Pembangunan K/L
 Arah Pembangunan Wilayah Pulau
 Arah Kebijakan dan Strategi
Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-
2024
 Program Prioritas Direktorat Jenderal
Tata Ruang Tahun 2020-2024
 Backlog Program Ditjen Tata Ruang
Tahun 2020-2021 dan Indikasi Renstra
Tahun 2023
 Program Anggaran Ditjen Tata Ruang
Tahun 2022
2

17
Target Prioritas Nasional Ditjen Tata Ruang TA 2023
Fasilitasi Penyusunan RTR di Daerah
(via Kanwil BPN) *) kegiatan amanat UUCK dan PP 21/2021
34
Dokumen Persetujuan/Rekomendasi KKPR *)
7
Matek dan Raperpers RTR Nasional (KSN Pulau dan
Kepulauan)
6
Dokumen Harmonisasi Raperpres RDTR IKN
1
Matek RDTR Kab/Kota Hasil Bimtek
189
Matek RDTR Kab/Kota Hasil Bantek
12
Persub RDTR Kab/Kota
132
Matek dan Ranperda (PK/Revisi) RTRW Prov/Kab/Kota
Hasil Bimtek
43
Persub RTRW Prov/Kab/Kota
43
Dokumen Harmonisasi Raperpres RDTR KPN
11
Matek RDTR Calon IKN
5
Matek RDTR KPN
8
Dokumen Harmonisasi (dan Integrasi RTR KSN-RZ KSN)
RTR Nasional
6
Sinergi Kegiatan DJTR 2022-2023 yang berlokasi di DIY
TA 2022
Bimtek RDTR RDTR Pansela dan RDTR Bantul
Persub RDTR RDTR sekitar NYIA
Bimtek RTRW RTRW Kulon Progo
TA 2023
Bimtek RTRW RTRW Provinsi DIY
Sesuai dengan usulan dari Dir. Industri, Pariwisata, dan Ekonomi
Kreatif kepada Dir. TRB Kementerian PPN/Bappenas, Gunungsewu
UNESCO Global Geopark direkomendasikan untuk mendukung
pengawasan tata ruang karena termasuk dalam 5 DSP. Oleh karena
itu, diusulkan penyusunan RDTR Gunungsewu segmen bagian
barat yang masuk dalam wilayah Kab. Gunungkidul dapat didanai
melalui dana Istimewa
Usulan Dana Is TA 2023

18
Status RTRW Prov/Kab/Kota di D.I. Yogyakarta Perda
Kab/Kota
5
Kab. Sleman
Perda No. 12 Tahun 2012
Kab. Kulon Progo
Kab. Gunung Kidul
Kota Yogyakarta
Perda Revisi No. 2 Tahun
2021
Kab. Bantul
Provinsi DIY
Perda Revisi No. 5 Tahun
2019
*) Perda yang sudah memasuki
waktu Peninjauan Kembali
Perda Prov
1
Update Desember 2021

19
Status RDTR Kab/Kota di D.I. Yogyakarta
Kab. Kulonprogo
Penyusunan Matek:
15
Penyusuna
n Matek
47
Proses
Persub
1
Perda/Perkad
a
5
Kab. Sleman
Penyusunan Matek:
16
Proses
Persub: 1
Perda/Perkada: 1
Kota Yogyakarta
Perda/Perkada: 1
Kab Gunung Kidul
Penyusunan Matek:
7
Perda/Perkada:
1
Kab Bantul
Penyusunan Matek:
9
Perda/Perkada: 2
Total RDTR
53

20
Status RDTR Kab/Kota di D.I. Yogyakarta yang Terintegrasi dengan OSS
Nama/Lokasi RDTR
1. RDTR Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta
2. RDTR Kawasan Sleman Timur, Kabupaten
Sleman
3. RDTR BWP Siung-Wediombo, Kabupaten
Gunungkidul
Total RDTR
Keseluruhan
yang
terintegrasi
OSS
56
Total RDTR
DIY
terintegrasi
OSS
3
Keterangan:
RDTR Perda Lama 58
37 RDTR Reguler

4
Sinergi Rencana Kerja
Tahunan Keistimewaan DIY
dengan Kebijakan Nasional

22
Target Outcome
Nasional/ Daerah
Kontribusi
Target Sektor
(nasional)
Indikator Sektor
(nasional)
Urusan Program/
Kegiatan
Danais
Indikator Output (daerah) Anggaran (Sinergis
Pendanaan)
OPD Dukungan
terhadap
Arah
Kebijakan
Danais
Dukungan
terhadap
Prioritas
Nasional
Dukungan
terhadap
Prioritas
Daerah
Indikator
Makro
Nilai
Tersedianya
rencana tata
ruang yang
berkualitas (PN
2)
1. Jumlah materi teknis
dan rancangan
peraturan daerah RDTR
Kab/Kota
Tata
Ruang
Penyelenggara
an
Keistimewaan
Yogyakarta
Urusan Tata
Ruang /
Perencanaan
Tata Ruang
Satuan Ruang
Strategis
Kasultanan
dan Kadipaten
dan rancangan
Kab/Kota
APBN:
- bimbingan teknis
penyusunan RTRW
dan RDTR melalui
sosialisasi, klinik,
asistensi/
pendampingan
- fasilitasi persetujuan
substansi RTRW dan
RDTR
- bantuan teknis
penyusunan RDTR
PN (PAD rendah/IPM
rendah/Investasi
tinggi/KRB rendah)
APBD:
- penyusunan materi
teknis, peta dan KLHS
- penyediaan tenaga
ahli
DANAIS:
- pendampingan
penyusunan dan
penetapan RTRW dan
RDTR
- Penyediaan tenaga
ahli
- bantuan teknis
penyusunan RTRW
dan RDTR
Dinas
Pertanahan
dan Tata
Ruang
Pro/Kab/
Kota
- Satuan
Ruang
Strategis
Kasultanan
dan
Kadipaten
- Satuan
Ruang
Bukan
Strategis
Kasultanan
dan
Kadipaten
PN 2
2. Jumlah persetujuan
substansi RDTR
Kab/Kota
2. Jumlah peraturan
kepala daerah RDTR
Kab/Kota
PN 2
dan rancangan
peraturan daerah RTRW
Prov/Kab/Kota
dan rancangan
peraturan daerah
RTRW Prov/Kab/Kota
*)termasuk amanat
integrasi RZWP3K
dengan RTRW
PN 2
substansi RTRW
Prov/Kab/Kota
4. Jumlah peraturan
daerah RTRW
Prov/Kab/Kota
PN 2
5. Jumlah kajian teknis
pengembangan
kawasan potensi
investasi (wisata,
pertanian, perikanan,
perdagangan,
industri,dll)
PN 2
Tersedianya
rencana tata
ruang yang
berkualitas (PN
6)
dan rancangan
Kab/Kota kawasan
rawan bencana
dan rancangan
Kab/Kota kawasan
rawan bencana
PN 6
substansi RDTR
Kab/Kota kawasan
rawan bencana
7. Jumlah peraturan
daerah RDTR Kab/Kota
kawasan rawan
bencana
PN 6
Kerangka Sinergi Dukungan Danais DIY terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional 2023

23
Masukan Sinergi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah
1
Ditjen Tata Ruang memberikan arahan perencanaan tata ruang SRS meliputi percepatan penyediaan RTRW dan RDTR yang
terkoneksi dengan OSS-RBA sebagai mandat memenuhi kemudahan perizinan berusaha, termasuk di dalamnya kegiatan integrasi
RZWP3K dengan RTRW
2
Sesuai dengan UUCK dan PP 21/2021, RTR KSP dan RTR KSK dihapus walaupun di Keistimewaan DIY menyusun Masterplan
Pengembangan Kawasan Wisata sebagai bridging rencana pembangunan kawasan yang lebih rinci
3
Dukungan pendanaan keistimewaan DIY dalam program percepatan penyediaan RTR Daerah sangat dibutuhkan mengingat APBD
dari kabupaten-kabupaten DIY masih terbatas dan bantuan teknis dari APBN juga terbatas pada kawasan-kawasan tertentu yang
sangat prioritas. Dukungan danais dapat berupa: 1) pendampingan penyusunan dan penetapan RTR Daerah, 2) penyediaan 69
database RTR, 3) penyediaan peta dasar, 4) penyusunan KLHS, 5) bantuan teknis penyusunan RTR Daerah, atau 6) bantuan
terhadap lokasi-lokasi yang tidak diakomodir dalam APBN 2022
4
Penyusunan RDTR tidak terpaku pada batasan administrasi, tetapi juga dapat berupa kawasan fungsional/kawasan-kawasan yang
memiliki ciri yang sama (misalkan: kawasan pariwisata, kawasan budaya, kawasan bencana, dst)
5
Pada program perencanaan tata ruang selain dari penyediaan rencana tata ruang yang diatur dalam perundang-undangan, DIY
dapat mengusulkan kegiatan Kajian Teknis Pengembangan Kawasan Potensi Investasi untuk mengakomodir kebutuhan
perencanaan kawasan yang lebih mikro dan teknis dari RDTR
6
Dalam hal program pemanfaatan ruang SRS perlu dikawal bagaimana perwujudan konsep pengembangan kawasan yang tertuang
dalam RTR Daerah dan komitmen seluruh stakeholders teknis baik di pusat dan daerah. Yang menjadi catatan sesuai dengan
amant RPJMN, meliputi pengembangan komoditas tebu/gula dan durian, pertanian, wisata terintegrasi, dan kemaritiman
7
Diperlukan komitmen dan alokasi anggaran Danais tahun 2023 yang memadai untuk aspek pemanfaatan ruang dalam hal
pengembangan komoditas unggulan berdaya saing yang merupakan strategi pengembangan ekonomi wilayah berbasis pertanian
terutama komoditas tebu/gula di wilayah selatan DIY dan durian menoreh kuning di kawasan Tonogoro dengan segera mewujudkan
startegi dan langkah tindaklanjut terhadap keseluruhan proses dari hulu sampai ke hilir dengan berbasis potensi dan daya saing
pemasaran

24
Rekap Usulan Dana Keistimewaan Tahun 2023 Urusan Tata Ruang
No. Sub Kegiatan
Pagu Anggaran
(Rupiah)
1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 208,393,554,000
2 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girigondo 203,899,000
3 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton 5,000,000,000
4 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi
Prambanan-Candi Ijo
210,318,000
5 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret 1,231,870,000
6 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-raja
Mataram di Imogiri
3,230,599,000
7 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kota Baru 20,350,000,000
8 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede 500,000,000
9 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi 1,761,832,000
10 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis 2,695,000,000
11 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 82,497,477,000
12 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan
Gunungkidul
5,558,079,000
13 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon
Progo
38,949,553,000
14 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok
Nagoro
600,000,000
15 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 44,152,261,000
16 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman 22,645,869,000
17 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pusat Kota Wates 22,000,354,000
18 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 102,888,957,000
19 Penyebarluasan Informasi Tata Ruang 160,880,000
20 Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang 420,897,000
21 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang 3,398,901,000
22 Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan
Kadipaten
1,100,000,000
23 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang
Strategis Kasultanan dan Kadipaten
700,000,000
24 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang 7,781,193,000
TOTAL 576,431,493,000
1. Penyusunan Rencana Induk SRS Kasultanan dan Kadipaten:
• Satuan Ruang Strategis Imogiri
• Satuan Ruang Strategis Kerto-Pleret
2. Perencanaan program/kegiatan urusan tata ruang:
• Penyusunan RTRW (P/K Revisi) DIY dengan sinergi pendanaan
melalui APBN untuk pelaksanaan bimtek TA 2023
• Penyediaan data update peta dasar tata ruang
• Pendampingan percepatan penetapan RDTR kabupaten
• Penyusunan Dokumen Materi Teknis, KLHS, dan Raperkada
RDTR Kawasan Paliyan-Saptosari-Tanjungsari-Tepus dan
RDTR Kawasan Panggang-Purwosari
• Dokumen kajian, Naskah Akademis, dan Raperbup penanganan
resiko bencana di kawasan SRS
• Penyusunan RDTR Kulon Progo Wilayah Utara
• KLHS RDTR Kulon Progo bagian Utara
• Peraturan Bupati RTBL Hargorejo
• Penyelesaian RDTR Bantul Timur: validasi peta dasar RDTR
oleh BIG, validasi peta tematik dan rencana serta persub oleh
Kementerian ATR/BPN, dan pengesahan Raperbup
• Dokumen RTBL Kawasan Panggungharjo
3. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten:
• Dokumen RTBL di Satuan Ruang Strategis Kawasan Karst
Gunungsewu (Nglanggeran) dan Kawasan Pantai Selatan(Pantai
Gesing)
Keluaran

25
Usulan Rencana Kerja Tahunan DanaIs 2023 dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan
Nasional (1)
KEBIJAKAN PUSAT KEBIJAKAN DAERAH
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)
Prioritas Nasional
(PN)
Kebijakan Sektor
(Nasional)
Target Kebijakan Sektor
(Nasional)
Program DAIS Kegiatan DAIS Alokasi Anggaran Indikator Output Target Output Sinergi Dengan Pendanaan
Lain (APBD, TKDD, Belanja
K/L)
OPD
Mengembangkan
wilayah untuk
mengurangi
kesenjangan dan
menjamin
pemerataan (PN 2)
Tersedianya
rencana tata
ruang yang
berkualitas
dan rancangan
Kab/Kota
substansi RDTR
Kab/Kota
dan rancangan
peraturan daerah
RTRW Prov/Kab/Kota
substansi RTRW
Prov/Kab/Kota
Program
Penyelenggaraan
Keistimewaan
Yogyakarta Urusan
Tata Ruang
Perencanaan Tata
Ruang Satuan Ruang
Strategis Kasultanan
dan Kadipaten
3,326,193,000Perencanaan
Program / Kegiatan
Urusan Tata Ruang
1. Bahan Berita Acara Penilaian Perubahan Pertama
dan Kedua TA 2023, Penilaian Kelayakan Usulan
TA 2024, dan Penilaian Kelayakan Usulan TA 2025
Urusan Tata Ruang (4 dokumen bahan Berita
Acara)
2. Bahan Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi
Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata
Ruang Tahap I, II, dan III ( 3 dokumen bahan
Berita Acara)
3. Updating database sistem informasi database
dana keistimewaan urusan tata ruang (1 aplikasi)
4. Dokumentasi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan
Keistimewaan Tata Ruang 2022-2023 (1
dokumentasi hasil evaluasi kinerja)
5. Tersedianya dokumen Raperda RTRW DIY (1
Dokumen Raperda RTRW DIY)
6. Tersedianya BA kesepakatan usulan
program/kegiatan tahun 2025 (5 Berita Acara
Kab/Kota)
7. Tersedianya data update peta dasar tata ruang (1
dokumen)
8. Pendampingan percepatan penetapan RDTR
Kabupaten (4 dokumen)
9. Pembinaan dan pendampingan Kalurahan Tertib
Tata Ruang dan Pertanahan (Kalurahan Istimewa)
4 kalurahan
APBN:
substansi RTRW dan RDTR
DAIS :
- pendampingan
penyusunan dan
penetapan RTRW dan
RDTR
DPTR DIY
Catatan:
1. Perbaikan pada kolom (a), (c) dan (i).
2. Output perencanaan program, monitoring evaluasi dan sistem informasi tidak berkaitan dengan target
kebijakan nasional, hanya poin 5,7 dan 8 yang berkaitan target kebijakan nasional percepatan RTR Daerah.
3. Output update peta dasar tata ruang perlu diperjelas lingkup lokasi dan diperhatikan aspek kewajaran alokasi
anggaran 363.080.000 terhadap lingkup lokasi.
4. Output dokumen Raperda RTRW DIY perlu diperjelas lingkup kegiatan dan kewajaran alokasi
anggaran, karena di DJTR juga termasuk target fasilitasi persetujuan substansi dengan anggaran
153.000.000.
5. Output pendampingan percepatan penetapan RDTR perlu diperjelas lokasi, lingkup kegiatan dan
kewajaran alokasi anggaran untuk 4 lokasi sebesar 878.750.000 karena di DJTR tidak ada RDTR
Kab/Kota DIY yang masuk dalam target fasilitasi persetujuan substansi RDTR.

26
Nasional (2)
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)
Prioritas Nasional
(PN)
Kebijakan Sektor
(Nasional)
(Nasional)
Program DAIS Kegiatan DAIS Alokasi Anggaran Indikator Output Target Output Sinergi Dengan Pendanaan Lain
(APBD, TKDD, Belanja K/L)
OPD
Mengembangkan
wilayah untuk
mengurangi
kesenjangan dan
menjamin
pemerataan (PN 2)
Tersedianya
rencana tata
ruang yang
berkualitas
dan rancangan
Kab/Kota
substansi RDTR
Kab/Kota
Program
Penyelenggaraan
Keistimewaan
Yogyakarta Urusan
Tata Ruang
Perencanaan Tata
Ruang Satuan Ruang
dan Kadipaten
Program/Kegiatan
Urusan Tata Ruang
1. Peta dasar RDTR Bantul Timur tervalidasi BIG
2. Peta tematik dan rencana RDTR Bantul
Timur tervalidasi Kementerian ATR/BPN
3. Materi teknis RDTR Bantul Timur
memperoleh persetujuan Substansi dari
Kementerian ATR/BPN
4. Raperbup RDTR Bantul Timur yang disahkan
APBN:
- fasilitasi persetujuan substansi
RTRW dan RDTR
APBD:
- Penyediaan Tenaga Ahli
DAIS:
- pendampingan penyusunan
dan penetapan RTRW dan RDTR
- bantuan teknis penyusunan
RTRW dan RDTR
DPTR Kab.
Bantul
KLHS yang
terjamin
kualitasnya
berbasis Daya
Dukung Daya
tampung
1. Jumlah Kajian
Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) yang
tervalidasi
kelayakannya dan
terjamin kualitasnya
berbasis Dokumen Daya
Dukung Daya tampung
(KLHS)
Program
Penyelenggaraan
Keistimewaan
Yogyakarta Urusan
Tata Ruang
Perencanaan Tata
Ruang Satuan Ruang
dan Kadipaten
500,000,000 1. Dokumen KLHS RDTR Kawasan Bantul Timur Dinas LH
Kab. Bantul
Mengembangkan
wilayah untuk
mengurangi
kesenjangan dan
menjamin
pemerataan (PN 2)
Tersedianya
rencana tata
ruang yang
berkualitas
dan rancangan
Kab/Kota kawasan
rawan bencana
substansi RDTR
Kab/Kota kawasan
rawan bencana
Program
Penyelenggaraan
Keistimewaan
Yogyakarta Urusan
Tata Ruang
Perencanaan Tata
Ruang Satuan Ruang
dan Kadipaten
300,000,000Perencanaan
Program/Kegiatan
Urusan Tata Ruang
1. Dokumen kajian penanganan resiko bencana
di kawasan SRS
2. Dokumen Naskah Akademis penanganan
resiko bencana di kawasan SRS
3. Dokumen Raperbup penanganan resiko
bencana di kawasan SRS
APBD DIY/Kab/Kota:
- Identifikasi kebutuhan
pengembangan destinasi
pariwisata
DAIS:
- fasilitasi penyusunan kajian
- fasilitasi penyediaan
infrastruktur sesuai hasil kajian
BPBD Kab.
Gunungkidul
Catatan:
2. Perlu konfirmasi urgensi penyusunan RDTR Bantul Timur dikarena tidak termasuk amanat penyusunan RDTR
dalam Perda 04/2011 tentang RTRW Kab. Bantul.
3. Perlu diperhatikan bahwa penyusunan materi teknis dan raperkada RDTR yang berasal dari bantuan teknis
DanaIs perlu dikawal sampai pemenuhan kelengkapan dokumen persetujuan substansi di tahun yang sama,
sehingga di tahun berikutnya dapat dilakukan fasilitasi persetujuan substansi dan penetapan perkada.
4. Perlu dipertimbangan aspek kewajaran alokasi anggaran pada penyusunan RDTR 1.000.000.000
yang penyusunan KLHS-nya dianggarkan tersendiri.
5. Perlu dipertimbangan aspek kewajaran alokasi anggaran pada penyusunan KLHS dan penajaman
target output sampai tervalidasinya KLHS.
6. Output dokumen penanganan resiko bencana di Kawasan SRS agar mengacu pada kebijakan
RTRW dan RDTR diatasnya.

27
Nasional (3)
Prioritas Nasional
(PN)
Kebijakan Sektor
(Nasional)
(Nasional)
Program DAIS Kegiatan DAIS Alokasi Anggaran Indikator Output Target Output Sinergi Dengan Pendanaan Lain
(APBD, TKDD, Belanja K/L)
OPD
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)
Mengembangkan
wilayah untuk
mengurangi
kesenjangan dan
menjamin
pemerataan (PN 2)
Tersedianya
rencana tata
ruang yang
berkualitas
dan rancangan
Kab/Kota
substansi RDTR
Kab/Kota
Program
Penyelenggaraan
Keistimewaan
Yogyakarta Urusan
Tata Ruang
Perencanaan Tata
Ruang Satuan Ruang
dan Kadipaten
Program/Kegiatan
Urusan Tata Ruang
Tersusunnya Dokumen Materi Teknis, KLHS, dan
Raperkada RDTR Kawasan Paliyan-Saptosari-
Tanjungsari-Tepus.
APBN:
RTRW dan RDTR
APBD:
DAIS :
RTRW dan RDTR
DPTR Kab.
Gunungkidul
Mengembangkan
wilayah untuk
mengurangi
kesenjangan dan
menjamin
pemerataan (PN 2)
Tersedianya
rencana tata
ruang yang
berkualitas
dan rancangan
Kab/Kota
substansi RDTR
Kab/Kota
Program
Penyelenggaraan
Keistimewaan
Yogyakarta Urusan
Tata Ruang
Perencanaan Tata
Ruang Satuan Ruang
dan Kadipaten
Program/Kegiatan
Urusan Tata Ruang
Tersusunnya Dokumen Materi Teknis, KLHS, dan
Raperkada RDTR Kawasan Panggang-Purwosari
APBN:
RTRW dan RDTR
APBD:
DAIS :
RTRW dan RDTR
DPTR Kab.
Gunungkidul
Catatan:
2. Pada database DJTR tercatat bahwa RDTR Tepus, RDTR Saptosari dam RDTR Tanjungsari berstatus
dalam penyusunan materi teknis sedangkan RDTR Paliyan belum pernah disusun namun termasuk
amanat Perda RTRW Kab. Gunungkidul No. 6/2011. Perlu konfirmasi apakah pekerjaan ini
termasuk updating materi teknis dan apakah 4 lokasi tersebut digabung menjadi 1 RDTR?
3. RDTR Kawasan Panggang-Purwosari termasuk amanat Perda RTRW Kab. Gunungkidul No. 6/2011
dan belum pernah dilakukan penyusunan RDTR.
4. Perlu dipertimbangan aspek kewajaran alokasi anggaran karena ditemukan perbedaan angka antara RDTR
Kawasan Paliyan-Saptosari-Tanjungsari-Tepus dengan RDTR Kawasan Panggang-Purwosari. Anggaran kedua
lokasi tersebut termasuk penyusunan KLHS dengan nilai kurang lebih 1.000.000.000 sedangkan RDTR Bantul
Timur tidak termasuk penyusunan KLHS.
5. Perlu diperhatikan bahwa penyusunan materi teknis dan raperkada RDTR yang berasal dari bantuan teknis
DanaIs perlu dikawal sampai pemenuhan kelengkapan dokumen persetujuan substansi di tahun yang sama,
sehingga di tahun berikutnya dapat dilakukan fasilitasi persetujuan substansi dan penetapan perkada.
6. Perlu dipertimbangan aspek kewajaran alokasi anggaran pada penyusunan KLHS dan penajaman target
output sampai tervalidasinya KLHS.

28
Nasional (4)
Prioritas Nasional
(PN)
Kebijakan Sektor
(Nasional)
(Nasional)
K/L)
OPD
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)
Mengembangkan
wilayah untuk
mengurangi
kesenjangan dan
menjamin
pemerataan (PN 2)
Tersedianya
rencana tata
ruang yang
berkualitas
dan rancangan
Kab/Kota
substansi RDTR
Kab/Kota
Program
Penyelenggaraan
Keistimewaan
Yogyakarta Urusan
Tata Ruang
Perencanaan Tata
Ruang Satuan Ruang
dan Kadipaten
Program/Kegiatan
Urusan Tata Ruang
Penyusunan RDTR Kulon Progo Wilayah Utara APBN:
substansi RTRW dan RDTR
APBD:
DAIS :
dan penetapan RTRW dan
RDTR
RTRW dan RDTR
DPTR Kab.
Kulon Progo
KLHS yang
terjamin
kualitasnya
berbasis Daya
Dukung Daya
tampung
1. Jumlah Kajian
Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) yang
tervalidasi
kelayakannya dan
terjamin kualitasnya
berbasis Dokumen Daya
Dukung Daya tampung
(KLHS)
Program
Penyelenggaraan
Keistimewaan
Yogyakarta Urusan
Tata Ruang
Perencanaan Tata
Ruang Satuan Ruang
dan Kadipaten
Program/Kegiatan
Urusan Tata Ruang
KLHS RDTR Kulon Progo bagian Utara Dinas LH
Kab. Kulon
Progo
- - - Program
Penyelenggaraan
Keistimewaan
Yogyakarta Urusan
Tata Ruang
Perencanaan Tata
Ruang Satuan Ruang
dan Kadipaten
1,000,000,000Penyusunan
Rencana Induk
Satuan Ruang
Strategis
Kasultanan dan
Kadipaten
1. Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang
Strategis Imogiri (1 dokumen rapergub)
2. Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang
Strategis Kerto-Pleret (1 dokumen rapergub)
DAIS :
- Penyusunan dokumen
rencana induk
APBD DIY/KAB/KOTA:
- Tindak lanjut rencana induk
(pengembangan sektoral
sesuai tema yang disepakati)
DPTR DIY
Catatan:
2. Kulon Progo Wilayah utara meliputi Kecamatan Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang dan Samigaluh dimana
pada database DJTR berstatus dalam penyusunan materi teknis. Perlu konfirmasi apakah pekerjaan ini
termasuk updating materi teknis dengan pedoman baru? dan apakah 4 lokasi tersebut digabung menjadi 1
RDTR?
3. Perlu dipertimbangan aspek kewajaran alokasi anggaran pada penyusunan KLHS dan penajaman target output
sampai tervalidasinya KLHS.
4. Perlu diperhatikan bahwa penyusunan materi teknis dan raperkada RDTR yang berasal dari
bantuan teknis DanaIs perlu dikawal sampai pemenuhan kelengkapan dokumen persetujuan
substansi di tahun yang sama, sehingga di tahun berikutnya dapat dilakukan fasilitasi persetujuan
substansi dan penetapan perkada.
5. Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis agar mengacu pada kebijakan RTRW dan
RDTR diatasnya. Jika pada SRS tersebut belum pernah disusun RDTR/tidak termasuk lingkup
kawasan yang disusun RDTR-nya maka disarankan lebih baik mendahulukan penyelesaian
penyusunan RDTR.

29
Nasional (5)
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)
Prioritas
Nasional (PN)
Kebijakan Sektor
(Nasional)
(Nasional)
K/L)
OPD
- - - Program
Penyelenggaraan
Keistimewaan
Yogyakarta Urusan
Tata Ruang
Perencanaan Tata
Ruang Satuan Ruang
dan Kadipaten
700,000,000Penyusunan Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan
Kasultanan dan Kadipaten
Dokumen RTBL dan Perbup RTBL di Satuan
Ruang Strategis
a. Kawasan Karst Gunungsewu (Nglanggeran)
b. Kawasan Pantai Selatan (Pantai Gesing)
DAIS :
- Penyusunan dokumen RTBL
- Tindak lanjut RTBL
APBD DIY/KAB/KOTA:
- Tindak lanjut RTBL
DPTR Kab.
Gunungkidul
- - - Program
Penyelenggaraan
Keistimewaan
Yogyakarta Urusan
Tata Ruang
Perencanaan Tata
Ruang Satuan Ruang
dan Kadipaten
55,000,000Penyusunan Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan
Dokumen RTBL Kawasan Panggungharjo DPTR Kab.
Bantul
- - - Program
Penyelenggaraan
Keistimewaan
Yogyakarta Urusan
Tata Ruang
Pemanfaatan Ruang
Satuan Ruang
dan Kadipaten
250,000,000 Penyusunan Masterplan
Pengembangan Kawasan
Masterplan Pengembangan Kawasan
Geoheritage Kali Ngalang
- - - Program
Penyelenggaraan
Keistimewaan
Yogyakarta Urusan
Tata Ruang
Pemanfaatan Ruang
Satuan Ruang
dan Kadipaten
275,000,000 Penyusunan Masterplan
Pengembangan Kawasan
Masterplan Pengembangan Kawasan
Sumber Air Beton di SRS Karst Gunung Sewu
Kapanewon Ponjong
Catatan:
1. Karst Gunungsewu (Nglanggeran): Sesuai usulan dari Dir. Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
kepada Dir. TRB Bappenas bahwa Gunungsewu UNESCO Global Geopark direkomendasikan untuk
mendukung pengawasan tata ruang karena termasuk dalam 5 DSP. Kawasan Gunungsewu mencakup
3 segmen yaitu bagian barat termasuk wilayah Kabupaten Gunungkidul Provinsi DIY, bagian tengah
termasuk Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah dan bagian timur termasuk wilayah Kabupaten
Pacitan Provinsi Jawa Timur. Tahun 2023 dalam rancangan RKP DJTR diusulkan bantuan teknis
penyusunan RDTR Gunungsewu dengan indikasi lokasi segmen bagian tengah termasuk Kabupaten
Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Diusulkan untuk penyusunan RDTR Gunungsewu Segmen Bagian
Barat yang termasuk wilayah Kab. Gunungkidul melalui DanaIs 2023.
2. Kawasan Panggungharjo merupakan Sub BWP I dari RDTR BWP Sewon yang telah terbit Perda RDTR
Sewon No. 8/2018. Sebelum dilakukan penyusunan RTBL perlu konfirmasi apakah RDTR Sewon perlu
dilakukan peninjauan kembali agar kompatibel dengan OSS-RBA?
3. Kawasan Geoheritage Kali Ngalang termasuk wilayah Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari
sedangkan RDTR Perkotaan Gedangsari merupakan amanat Perda RTRW Gunungkidul No. 6/2011.
Sebelum dilakukan penyusunan masterplan disarankan terlebih dahulu menyusun RDTR Perkotaan
Gedangsari.
4. Masterplan Pengembangan Kawasan Sumber Air Beton di SRS Karst Gunung Sewu Kapanewon Ponjong
dapat diintegrasikan dengan penyusunan RDTR Gunungsewu Segmen Bagian Barat.

30
Rp576,305,596,000
1 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Rp10,037,073,000
2 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Rp562,869,622,000
3 Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis Rp3,398,901,000
No. Nama Program/Kegiatan Pagu Anggaran
Total Pagu Usulan

31
2 Rp562.869.622.000
Pengadaan Tanah Akses
Penghubung Tempat Parkir
Beskalan dan Eks Bioskop Indra
1039 m2 Rp35.000.000.000
Pembebasan Lahan Jogja
Planning Gallery
1500 m2 Rp15.000.000.000
Pemanfaatan Ruang
Pantai Selatan
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
JJLS Simpang Bundaran Planjan
(Segmen Planjan - Kemadang)
Tersedianya Lahan untuk
Pembangunan JJLS Simpang
Bundaran Planjan (Segmen
Planjan - Kemadang)
Rp20.806.732.000
Pemanfaatan Ruang
Pantai Selatan Kulon
Progo
Pembangunan VIP Room Bandara
Baru Kulon Progo Lanjutan
4.155 m2
(Atsitektur, Struktur dan MEP)
Rp34.800.000.000
Pemanfaatan Ruang
Pusat Kota Wates
Peningkatan Jalan Ruas Sentolo -
Pengasih (2,55 km)
Terlaksananya Peningkatan
Jalan Ruas Sentolo - Pengasih
(2,55 km)
Rp17.850.000.000
Pembangunan Jalan dan
Jembatan Ruas Tawang - Ngalang
Segmen 2 (1,85 km)
Terlaksananya Pembangunan
Jalan dan Jembatan Ruas
Tawang - Ngalang Segmen 2
(1,85 km)
Pembangunan Jalan dan
Jembatan Ruas Tawang - Ngalang
Segmen 3 (0,98 km)
Terlaksananya Pembangunan
Jalan dan Jembatan Ruas
Tawang - Ngalang Segmen 3
(0,98 km)
Peningkatan Ruas Jalan Gading -
Playen (2,25 km)
Terlaksananya Peningkatan
Ruas Jalan Gading - Playen
(2,25 km)
Rp19.687.500.000
Pembebasan Tanah Akses
Kawasan Pendukung Karst
Gunung Sewu di ruas
Hargomulyo - Watugajah
Tersedianya Lahan untuk
Akses Kawasan Pendukung
Karst Gunung Sewu di ruas
Hargomulyo - Watugajah
seluas 56.689.34 m2 untuk
panjang jalan 2,20 Km
Rp43.795.184.000
Pemanfaatan Ruang
Sumbu Filosofis
Pemanfaatan Ruang
Karst Gunung Sewu
Rp106.027.500.000
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

32
2 Rp562.869.622.000
Pemanfaatan Ruang
Pantai Selatan
Pembangunan Jalan Sp. Kepek –
P.Ngobaran (1504) Segmen IV
Gebang - Pantai Ngobaran Sta
6+230 - Sta 8+500
2,27 Km Rp36.037.898.000
Pembangunan Jalan Sp. Kepek –
P.Ngobaran (1504) Segmen III
Mendak-Gebang Sta 4+325 - Sta
6+230
1,905 Km Rp18.687.705.000
Pemanfaatan Ruang
Perbukitan Menoreh
Rekonstruksi Jalan Slanden -
Bolon
1000 Meter Rp10.224.103.000
Pemanfaatan Ruang
Sumbu Filosofis
Penataan Pedestrian Jalan
Margo Utomo Sisi Timur
5000 m2 Rp25.000.000.000
Pemanfaatan Ruang
Kotabaru
Pembangunan SAH Galeria
Wahidin - SMP 5 - Code
1258 m Rp20.000.000.000
Pemanfaatan Ruang
Puro Pakualaman
Revitalisasi Pasar Sentul 1 lokasi Rp22.645.869.000
3 Rp3.398.901.000
Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

TERIMA KASIH
Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

ARAH KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DIY

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to ARAH KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DIY

Similar to ARAH KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DIY (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (12)

ARAH KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DIY