Dokumen tersebut membahas tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di Indonesia dan negara lain. Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, AUPB terdiri atas 7 asas yaitu: 1) Asas Kepastian Hukum, 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, 3) Asas Kepentingan Umum, 4) Asas Keterbukaan, 5) Asas Proporsionalitas, 6) Asas Profesionalitas, 7) Asas Akuntabilitas
Politik hukum di Indonesia mengarah pada cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila untuk mencapai tujuan negara melindungi seluruh bangsa dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Kerangka dasar politik hukum nasional dipandu oleh nilai-nilai Pancasila dan sistem hukum Pancasila yang mengedepankan keseimbangan hukum. Prolegnas merupakan wadah perencanaan program pembentukan undang-undang.
1. Dokumen tersebut membahas tentang konsep hukum positivisme menurut John Austin dan Hans Kelsen, serta kritik terhadap pandangan positivis hukum.
2. Politik hukum dijelaskan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang dibentuk untuk mencapai tujuan negara.
3. Hubungan antara hukum dan politik dijelaskan sebagai saling mempengaruhi di mana politik dapat memp
Dokumen tersebut membahas tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di Indonesia dan negara lain. Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, AUPB terdiri atas 7 asas yaitu: 1) Asas Kepastian Hukum, 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, 3) Asas Kepentingan Umum, 4) Asas Keterbukaan, 5) Asas Proporsionalitas, 6) Asas Profesionalitas, 7) Asas Akuntabilitas
Politik hukum di Indonesia mengarah pada cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila untuk mencapai tujuan negara melindungi seluruh bangsa dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Kerangka dasar politik hukum nasional dipandu oleh nilai-nilai Pancasila dan sistem hukum Pancasila yang mengedepankan keseimbangan hukum. Prolegnas merupakan wadah perencanaan program pembentukan undang-undang.
1. Dokumen tersebut membahas tentang konsep hukum positivisme menurut John Austin dan Hans Kelsen, serta kritik terhadap pandangan positivis hukum.
2. Politik hukum dijelaskan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang dibentuk untuk mencapai tujuan negara.
3. Hubungan antara hukum dan politik dijelaskan sebagai saling mempengaruhi di mana politik dapat memp
Dokumen tersebut membahas tentang filsafat dan teori hukum. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas tentang konsep teori hukum sebagai konstruksi dari realitas sosial, serta berbagai pendekatan dan teori hukum seperti positivisme hukum, teori pertanggungjawaban hukum, dan perkembangan pikiran manusia menurut Comte.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari latar belakangnya, tujuan, komponen-komponen yang terlibat, model-model yang digunakan, serta perlindungan hak asasi manusia korban kejahatan dalam sistem tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
1. Sistem hukum adalah kesatuan hukum yang berlaku dan diikuti oleh warga negara tertentu.
2. Terdiri dari berbagai bidang hukum seperti perdata, pidana, tata usaha negara, dan hukum internasional.
3. Masing-masing bidang hukum memiliki lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara yang terkait.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai aspek upaya paksa dalam hukum pidana Indonesia, termasuk pengertian, jenis (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat), syarat pelaksanaan, dan batas waktu pelaksanaan untuk masing-masing upaya paksa.
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan hukum pidana dan menjelaskan perbedaan pandangan tentang kedudukan perbandingan hukum, keluarga-keluarga hukum di dunia, serta tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum."
Sumber hukum administrasi negara terdiri dari sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil meliputi faktor-faktor seperti sejarah, sosial, filsafat, ekonomi dan agama. Sumber hukum formil meliputi undang-undang, praktik administrasi, yurisprudensi, doktrin dan traktat. Praktik administrasi negara juga menjadi sumber hukum formil penting karena sering menghasilkan hukum kebiasaan untuk menyelesa
1. Produk hukum daerah adalah peraturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah.
2. Terdapat proses pembuatan yang harus dilalui mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan.
3. Peraturan daerah dan keputusan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan hukum pemerintahan daerah di Indonesia secara historis, mulai dari masa pemerintahan Hindia Belanda hingga masa reformasi. Dibahas pula periode-periode penting dan peraturan-peraturan yang mengatur pemerintahan daerah."
Konstitusi pada hakikatnya adalah kontrak sosial yang membatasi kekuasaan dalam negara dan menjamin hak asasi manusia sebagai hukum dasar tertinggi menurut teori hukum Hans Kelsen.
Dokumen tersebut membahas tentang filsafat dan teori hukum. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas tentang konsep teori hukum sebagai konstruksi dari realitas sosial, serta berbagai pendekatan dan teori hukum seperti positivisme hukum, teori pertanggungjawaban hukum, dan perkembangan pikiran manusia menurut Comte.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari latar belakangnya, tujuan, komponen-komponen yang terlibat, model-model yang digunakan, serta perlindungan hak asasi manusia korban kejahatan dalam sistem tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
1. Sistem hukum adalah kesatuan hukum yang berlaku dan diikuti oleh warga negara tertentu.
2. Terdiri dari berbagai bidang hukum seperti perdata, pidana, tata usaha negara, dan hukum internasional.
3. Masing-masing bidang hukum memiliki lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara yang terkait.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai aspek upaya paksa dalam hukum pidana Indonesia, termasuk pengertian, jenis (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat), syarat pelaksanaan, dan batas waktu pelaksanaan untuk masing-masing upaya paksa.
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan hukum pidana dan menjelaskan perbedaan pandangan tentang kedudukan perbandingan hukum, keluarga-keluarga hukum di dunia, serta tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum."
Sumber hukum administrasi negara terdiri dari sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil meliputi faktor-faktor seperti sejarah, sosial, filsafat, ekonomi dan agama. Sumber hukum formil meliputi undang-undang, praktik administrasi, yurisprudensi, doktrin dan traktat. Praktik administrasi negara juga menjadi sumber hukum formil penting karena sering menghasilkan hukum kebiasaan untuk menyelesa
1. Produk hukum daerah adalah peraturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah.
2. Terdapat proses pembuatan yang harus dilalui mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan.
3. Peraturan daerah dan keputusan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan hukum pemerintahan daerah di Indonesia secara historis, mulai dari masa pemerintahan Hindia Belanda hingga masa reformasi. Dibahas pula periode-periode penting dan peraturan-peraturan yang mengatur pemerintahan daerah."
Konstitusi pada hakikatnya adalah kontrak sosial yang membatasi kekuasaan dalam negara dan menjamin hak asasi manusia sebagai hukum dasar tertinggi menurut teori hukum Hans Kelsen.
Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di IndonesiaKurniawan Saputra
Tiga poin utama:
1. Birokrasi di Indonesia cenderung dipolitisasi, di mana politisi dapat memanipulasi pelaksanaan peraturan untuk kepentingan pribadi.
2. Survei ahli menunjukkan bahwa politisi sering mendukung calon dan memberi kontrak pemerintah kepada pendukung mereka.
3. Politisasi birokrasi berdampak buruk pada kepercayaan masyarakat, kinerja PNS, dan efektivitas pemerintahan.
Skripsi kualitas layanan (inovasi listrik prabayar) pt. pln (persero) di wila...Rohmat Sholeh
Skripsi ini membahas tentang kualitas layanan inovasi listrik prabayar PT PLN di wilayah Makassar Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas layanan listrik prabayar PT PLN berdasarkan 5 dimensi yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan sampel 50 responden. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas layanan listrik prabayar PT PLN di Makassar Timur
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukadaNovita Pratiwi
Dokumen tersebut membahas kerangka kerja penanganan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah antara Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kerangka kerja ini mencakup penandatanganan nota kesepahaman, pembentukan satuan tugas terpadu, tugas masing-masing lembaga, alur penanganan pelanggaran, dan peran Kejaksaan dalam memberikan dukungan hukum maupun intelijen.
Penerapan Prinsip Governance pada PEMILUEnchink Qw
Dokumen tersebut membahas tentang teori governance dan penyelenggaraan pemilu. Governance didefinisikan sebagai proses perumusan dan implementasi kebijakan publik oleh berbagai aktor untuk mencapai tujuan bersama dengan nilai-nilai kepublikan. Pemilu merupakan sarana penting demokrasi untuk memilih perwakilan rakyat, meski menghadapi berbagai tantangan pelaksanaannya. Masyarakat memiliki peran kunci dalam proses pem
Dokumen tersebut membahas revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi dan evaluasi pelaksanaan Pilkada 2015. UU revisi ini mempertegas tugas penyelenggara pemilu, memasukkan putusan MK, dan mengatur sanksi pelanggaran dalam kampanye pemilu.
Dokumen tersebut membahas sejarah proses pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia, standar ideal pemilu, potret penyelenggaraan pemilu kada tahun 2010, permasalahan yang dihadapi, dan karakteristik pemilu kada. Pemilu kada memiliki tingkat kompetisi yang tinggi antar calon dengan potensi konflik yang besar antara pendukung calon.
Dokumen tersebut membahas perkembangan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia secara historis mulai dari masa kolonial hingga reformasi, termasuk dampaknya terhadap sistem pemerintahan dan otonomi daerah."
Bab ini membahas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung dimaksudkan untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, memberikan legitimasi yang sama antara kepala daerah dengan DPRD, dan mencegah terjadinya politik uang. Namun demikian, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung seperti lemahnya kelembaga
Tiga model pemilihan kepala daerah di Indonesia yaitu secara tidak langsung oleh pemerintah pusat, melalui DPRD, dan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan secara langsung dianggap paling demokratis namun rawan politik uang, sementara tidak langsung oleh pemerintah pusat dikhawatirkan kurang melibatkan rakyat.
Dokumen tersebut membahas kondisi umum politik dalam negeri Indonesia, termasuk penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden, pemilu kepala daerah, dan perkembangan partai politik. Secara umum demokrasi Indonesia mengalami kemajuan dengan berlangsungnya pemilu secara aman dan damai meskipun masih terdapat tantangan seperti rendahnya partisipasi politik masyarakat dan lemahnya sistem administrasi kependudukan.
Undang-undang ini mengatur tentang pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) secara langsung oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali melalui tahapan persiapan dan pelaksanaan. Panitia pemilihan dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah untuk menyelenggarakan proses pemilihan.
Dokumen tersebut membahas tentang pemerintahan di Indonesia yang menerapkan sistem pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal terbagi menjadi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota. Secara horizontal terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dokumen ini juga membahas tentang otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kewenangan masing-masing lemb
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945Titania Intan Permatasari
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945. Secara garis besar diatur bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi atas daerah-daerah yang mempunyai otonomi luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah dalam kerangka NKRI, mulai dari pemilihan kepala daerah, kewenangan kepala daerah, kesalahpahaman tentang otonomi daerah, contoh penerapan otonomi daerah dalam pembangunan, dan kelemahan dan kelebihan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.
Dinamika pemilihan kepala daerah menurut uu no 22acengrian
Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948, terdapat dua mekanisme pemilihan kepala daerah. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah diangkat oleh presiden atas rekomendasi DPRD, sehingga kekuasaan eksekutif lebih dominan. Sedangkan pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa kepala daerah diangkat dari keturunan ningrat berdasarkan nilai-nilai lokal, seperti di Daerah I
Dokumen tersebut membahas tentang filsafat sejarah dalam pemikiran Alvin Toffler. Toffler membagi perkembangan masyarakat menjadi tiga gelombang, yaitu gelombang agraria, industri, dan informasi. Setiap gelombang memiliki ciri khas tersendiri pada sistem produksi, alat pembayaran, infrastruktur, komunikasi, dan sistem pemerintahan.
Masyarakat Konsumen dalam Analisa Hyperreality Jean BaudrillardAgus Widiyanto
Dokumen tersebut membahas pandangan Jean Baudrillard mengenai masyarakat konsumen dalam era postmodern yang didominasi oleh tanda dan kode. Masyarakat kini hidup dalam simulasi dan hiperrealitas di mana citra dan tanda lebih penting daripada realitas. Komoditas bukan lagi barang tetapi menjadi tanda yang dipertukarkan dan menentukan hubungan sosial.
Filsafat ketuhanan melalui kacamata saintifik membahas perkembangan pemahaman tentang Tuhan dalam berbagai peradaban sejarah melalui pendekatan ilmu pengetahuan. Dokumen ini menjelaskan perjalanan sains dari zaman Yunani Kuno, Abad Pertengahan, Renaisans, hingga modern dengan berbagai tokoh pentingnya. Dokumen ini juga membahas bagaimana sains di dunia Islam berkembang dan berbagai alirannya, serta fakta-fak
Dokumen tersebut membahas konsep filsafat pendidikan menurut Pancasila. Filsafat pendidikan Pancasila adalah pendidikan kepribadian seluruhnya yang menciptakan keseimbangan antara rohani dan intelektual untuk membentuk manusia bijak. Filsafat pendidikan Pancasila didasarkan pada nilai-nilai dasar kemanusiaan seperti persatuan antara jiwa dan raga, individu dan sosial, serta hubungan manusia den
Refleksi filosofis sila kelima dalam kehidupan berbangsa & bernegaraAgus Widiyanto
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang refleksi filosofis terhadap sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Konsep keadilan sosial telah berkembang sejak zaman Plato hingga John Rawls dengan berbagai pendekatan.
3. Sosialisme Indonesia menurut Mohammad Hatta bersumber dari ajaran Marx, Islam, dan gotong royong masyar
Dokumen tersebut membahas tentang filsafat ketuhanan menurut sains, mulai dari pengertian sains, syarat-syarat pengetahuan sebagai sains, perkembangan pemikiran sains sejak zaman klasik hingga modern, serta kesimpulan bahwa dalam peradaban pra-modern sains tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan spiritual, sedangkan dengan kemajuan sains masalah ketuhanan bisa dijelaskan secara lebih saintifik. D
2. PENDAHULUAN
Amandeman UUD 1945
membawa perubahan besar
pada sistem ketatanegaraan
Indonesia.
Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 :
“Gubernur, Bupati dan Walikota
masing-masing sebagai kepala
pemerintahan provinsi,
kabupaten dan kota dipilih
secara demokratis”.
3. Perkembangan
ketatanegaraan ini
terkait dengan nilai-
nilai dasar
Demokrasi Indonesia
yang berlandaskan
Pancasila.
Indonesia mengalami
transisi demokrasi.
Sebuah era yang
menentukan perjalanan
bangsa ini, untuk tetap
bertahan dengan jati diri
atau larut dengan
globalisasi,
Dibalik itu adalah liberalisasi
di semua bidang termasuk
Tata Negara dan politik
dalam negeri.
PENDAHULUAN
4. Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Yang Dimaksud :
Gubernur dan wakil
gubernur untuk provinsi.
Bupati dan wakil bupati
untuk kabupaten.
Wali kota dan wakil wali
kota untuk kota.
5. Tugas dan Wewenang Kepala
Daerah :
1.Mengajukan rancangan Perda.
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat
persetujuan bersama DPRD.
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang
APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan
bersama.
4. Mengupayakan terlaksananya kewajiban
daerah.
5. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan,
dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
6. Memilih kepala daerah tidak lagi
menjadi tugas dan wewenang DPRD
Pasal 62 Ayat 1 dan Pasal 78 ayat 1 UU N.
22 th. 2003 tentang Susunan dan kedudukan
MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dijelaskan
bahwa DPRD hanya diberi peran minimal
yaitu sebatas mengusulkan pengangkatan
dan pemberhentian kepala daerah
Pasca reformasi, salah satu aspek penting dalam
penyelenggaraan otonomi daerah adalah
semakin sentralnya peran kepala daerah dalam
penyelengaraan pemerintahan.
7. Sistem PILKADA langsung dibawah UU
No. 32 th. 2004 & UU No. 22 th.2007
Lazim digunakan
di negara-negara
yang menganut
sistem federasi
atau federal
murni, seperti :
- Amerika Serikat.
- Australia.
- Kanada.
Di dalam negara
federal terdapat 2
macam
pemerintahan :
1. Negara
Federal.
2. Negara
Bagian.
Ini contoh konkrit untuk menjelaskan pandangan
kebijakan desentralisasi di Indonesia merupakan
FEDERAL ARRANGEMENT
8. Khusus Aceh memiliki UU No. 11 Th. 2006
tentang Pemerintahan Aceh sebagai acuan
dan pedoman Pilkada.
1) Keberadaan partai politik
lokal.
2) Keberadaan calon
perseorangan yang dibatasi
hanya untuk satu kali
Pilkada (ketentuan ini lalu
dibatalkan oleh Putusan MK
No. Nomor 35/PUU-
vIII/2010 yang tidak
membatasi keikutsertaan
calon perseorangan dalam
Pemilukada di Aceh).
3) Persyaratan calon kepala
daerah dan wakil kepala
daerah (menjalankan
syari’at agama-mampu
baca Al Qur’an),
4) Mekanisme pembentukan
dan komposisi
penyelenggara dan
pengawas Pilkada,
5) Masa tugas pengawas
Pilkada.
9. Sistem PEMILUKADA dalam perspektif
filosofis pada dasarnya merupakan proses
lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki
kualitas demokrasi di daerah-daerah,
memiliki sejumlah unggulan dibanding :
UU No. 5 th 1974 :
Dengan sistem
recruitment politik
yang ditawarkan
oleh model
sentralistik.
UU No. 22 th. 1999 :
Demokrasi
Perwakilan
10. MANFAAT DAN HARAPAN PILKADA
LANGSUNG :
I. Membuka ruang partisipasi yang lebih luas.
• Dalam proses demokrasi.
• Menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal.
II. Kompetisi Politik.
• Memungkinkan munculnya preferensi kandidat.
• Mengeliminasi kompetisi yang tidak fair.
III. Aktualisasi hak-hak politik.
• Tanpa direduksi oleh elit-elit partai.
• Posisi yang setara dalam pengembilan keputusan politik.
IV. Mendapat figur pemimpin yang aspiratif & kompeten.
• Kepala Daerah lebih berorientasi pada warga.
V. Memiliki Legitimasi politik yang kuat.
• Akan terbangun perimbangan kekuatan dengan DPRD.
• Meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan
12. D I N A M I K A
Berdasarkan UU No. 1
th 1945 PILKADA
dilakukan oleh Dewan.
Menurut UU N. 22 th
1948 Kepala Daerah
dipilih oleh Pemerintah
Pusat.
Sejak UU No. 1 th 1957
hingga UU No. 5 th.
1974 tidak mengalami
perubahan.
Ketentuan PILKADA :
1. Kepala Daerah dipilih
oleh DPRD.
2. Kepala Daerah tk. I
diangkat dan
diberhentikan oleh
Presiden.
3. Kepala Daerah tk. II
diangkat dan
diberhentikan oleh
Menteri Dalam Negeri
dari calon-calon yang
diajukan oleh DPRD.
13. R E G U L A S I
Pemilihan sistem
PILKADA merupakan
perjalanan politik panjang
yang diwarnai tarik-
menarik antara
kepentingan :
Elit & kehendak publik.
Pusat & Daerah.
Nasional &
Internasional.
Ketentuan mengenai
Pemerintah daerah,
termasuk mekanisme
PILKADA :
UU No. 1 th. 1945.
UU No. 22 th. 1948.
UU No. 1 th. 1957.
UU No. 18 th. 1965.
UU No. 5 th. 1974.
UU No. 22 th. 1999.
14. B. Makna PILKADA menurut Pasal
18 UUD 1945.
1. Prinsip daerah mengatur
dan mengurus sendiri
urusan Pemerintahan
menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan.
2. Prinsip menjalankan
otonomi seluas-luasnya.
3. Prinsip kekhususan dan
keragaman daerah.
4. Prinsip mengakui dan
menghormati kesatuan
masyarakat hukum adat
beserta hak-hak
tradisionalnya.
5. Prinsip mengakui dan
menghormati
pemerintahan daerah
yang bersifat khusus &
istimewa.
6. Prinsip badan perwakilan
dipilih langsung dalam
pemilu.
7. Prinsip hubungan pusat
dan daerah dilaksanakan
secara selaras dan adil.
15. C. PILKADA Langsung menurut UU
No. 32. th. 2004.
29 September 2004
DPR menyetujui RUU
pengganti UU No. 22 th
1999.
Salah satu materinya
adalah tentang PILKADA
langsung.
Ketentuan peralihannya
akan dilaksanakan mulai
Juni 2005.
PILKADA sebagai
jawaban atas hiruk-
pikuk, kegaduhan dan
jeleknya proses maupun
hasil PILKADA lewat
DPRD.
PILKADA untuk
menegakkan kedaulatan
rakyat / menguatkan
demokrasi lokal, baik
governance & society.
17. D. PILKADA Menurut UU No. 8
th. 2005
Mengubah beberapa
ketentuan pada UU No. 32
th. 2004.
Misalnya : jumlah pemilih
di TPS sebanyak 300
diubah menjadi 600 orang.
Ada penyisipan tentang
force majeur sehingga
tertunda, maka pemilihan
tunda diatur melalui
Peraturan Pemerintah.
Pemerintah juga
mengeluarkan PP No.
17 th 2005, yang
menyebutkan bahwa
KPUD berkewajiban
menyampaikan laporan
kepada DPRD dan
memberikan informasi
pada masyarakat.
18. Peran Sentral (Dominasi)
Partai politik
a. Dominasi PARPOL pada setiap tahapan PILKADA
Pross pengajuan calon, membentuk panitia pengawas, sulitnya
pengajuan calon perseorangan.
b. Recruitment Calon di tingkat PARPOL
Sistem seleksi, panitia seleksi, standar penilaian, hak-hak calon
perseorangan yang diabaikan.
c. Koalisi PARPOL yang tidak permanen
PARPOL tidak mempunyai ideologi dan platform politik yang jelas.
19. Tingkat Partisipasi Pemilih yang Rendah
dan Legitimasi Kepala daerah Terpilih.
Penyebab tingginya
warga yg tidak
menggunakan hak pilih :
1. Ketidak percayaan
pada para kandidat.
2. Kejenuhan terhadap
hiruk pikik politik.
3. Kurangnya
sosialisasi.
Isu-isu calon sangat
abstrak, tidak terukur
dan tidak spesifik.
Isu mendompleng isu
nasional.
Para kontestan lebih
suka menghadirkan
vote-getter dari politisi
nasional dan artis
daripada membangun
komitmen dengan
rakyat.
20. IMPLIKASI PEMILUKADA
1. Memunculkan Pemerintahan yang terbelah
(devided government).
2. Pencapaian Tujuan Otonomi daerah.
3. Akuntabilitas Kepala daerah.
4. Fluktuasi (keseimbangan) hubungan Kepala
Daerah dan DPRD.
5. Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Disharmoni Hubungan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.
Terhadap
Jalannya
Pemerintah
Daerah
21. 1. Penguatan
Demokrasi Lokal.
2. Hubungan Kepala Daerah
dan Masyarakat: tidak ada
pola tunggal.
3. Konflik Sosial dan
Konflik Kelembagaan.
IMPLIKASI PEMILUKADA
PADA PERTUMBUHAN DEMOKRASI DI DAERAH
22. EVALUASI PILKADA LANGSUNG
Catatan Kemendagri 2014
dari 524 kepala daerah yang
dihasilkan lewat Pilkada
langsung, ternyata 322
pejabat divonis terlibat
korupsi .
Hasil penyelidikan dan
penyidikan KPK atas skandal
korupsi yang melibatkan
kepala daerah, perilaku
korup yang dilakukan
sebagai salah satu cara,
untuk mengembalikan
anggaran yang dikeluarkan
saat mengikuti Pilkada.
Peneliti pada Pusat Penelitian
Politik LIPI, penyelenggaraan
Pilkada langsung
menghasilkan fakta dinamika
politik lokal yang cenderung
ektrem: Munculnya
perseteruan antara pejabat
gubernur dan bupati/walikota.
Kondisi itu terjadi, karena
pejabat bupati/walikota
merasa dirinya memiliki
privilage politik yang sama
dengan gubernur. Rasa itu
muncul, karena mereka sama-
sama dipilih oleh rakyat
secara langsung.
23. EVALUASI PILKADA LANGSUNG
Banyak bupati/walikota yang mengabaikan posisi
gubernur, bahkan berambisi untuk segera
mengakhiri masa jabatan gubernur di
wilayahnya.
Sebaliknya, banyak gubernur mengeluarkan
kebijakan diskriminatif terhadap kabupaten/kota
saat pejabat bupati/walikota-nya memiliki sikap
politik yang berseberangan.
Bentuk diskriminasi yang terjadi, adalah
pembagian dana otonomi khusus, seperti di
Daerah Istimewa Aceh dan Papua.
24. EVALUASI PILKADA LANGSUNG
I.
Permasalahan dari kerangka hukum yang masih
menyisakan berbagai kesimpangsiuran maupun
ketidakjelasan bagi penyelenggara, peserta,
maupun pemilih dalam pemaknaannya, yang tak
jarang berakibat pada konflik dan gangguan
keamanan di lapangan.
• Aturan yang ambigu dan multitafsir akhirnya berkontribusi
pada rentetan persoalan dalam menyelenggarakan tahapan
Pemilukada,
• Masalah karut marutnya daftar pemilih,
• Kisruh pencalonan,
• Kampanye yang tidak terkontrol,
• Pemungutan dan penghitungan suara yang bermasalah.
25. II.
Masalah sistem pemilihan dan metode pencalonan.
• Sistem pencalonan memberikan ruang bagi partai politik,
gabungan partai politik, dan calon perseorangan
untuk memajukan calon melahirkan begitu banyak
kandidat yang lantas diikuti dengan problematika berikut
biaya penyelenggaraan yang mahal dan politik biaya
tinggi (atau politik uang).
• Ruang bagi parpol non-kursi di DPRD untuk mencalon -
kan kandidat, sepanjang memperoleh 15% suara sah
dalam Pemilu Legislatif terakhir, lebih banyak membawa
masalah ketimbang manfaat bagi Pemilukada.
• Melahirkan banyaknya dukungan ganda dalam
pencalonan, dan maraknya politik transaksional jual
beli dukungan.
EVALUASI PILKADA LANGSUNG
26. III.
Masalah dalam penyelenggaraan tahapan yang diakibatkan oleh
ketidaksiapan penyelenggara, kematangan kandidat, maupun
akseptabilitas pemilih atas proses penyelenggaraan tahapan
yang ada.
• Masih ditemui banyak penyelenggara yang tidak profesional
dan mumpuni dalam menyelenggarakan Pemilukada (walau
harus diakui hal ini juga terjadi karena adanya kontribusi dari
kerangka hukum yang bermasalah tersebut).
• Penyelenggaraan Pemilukada biasanya tidak bermasalah
(atau tidak dipermasalahkan) pada tahapan-tahapan
awalnya, sampai kemudian diketahui hasil penghitungan
suara. Barulah para kandidat dan masa pendukungnya
beraksi melakukan protes dan penolakan yang tidak
jarang berakhir pada kerusuhan dan konflik horizontal antar
masyarakat.
EVALUASI PILKADA LANGSUNG
27. IV.
Masalah penegakan hukum dan penanganan
pelanggaran. Aturan yang ada belum bisa
merespon persoalan riel dan kompleks yang
terjadi di lapangan.
• Ketentuan hukum acara penanganan pelanggaran
Pemilukada diatur secara belum terperinci dalam undang-
undang yang ada (dan ujungnya lagi-lagi menyebabkan
kebingungan dalam penerapannya di lapangan).
• Kapasitas penegak hukum pun banyak menyisakan bahkan
menimbulkan masalah baru. Hal ini bisa dipahami
karena masih minimnya program untuk peningkatan
pemahaman dan kapasitas dalam menangani berbagai
pelanggaran Pemilukada.
EVALUASI PILKADA LANGSUNG
28. V.
Tersebarnya waktu penyelenggaraan
• Pemilukada melahirkan kompleksitas dalam
pelaksanaannya yang pada akhirnya juga berujung
pada pembengkakan dan pemborosan anggaran.
• Muncul fakta sampai ada daerah yang mengambil
anggaran pendidikan dan kesehatannya untuk
memenuhi alokasi anggaran penyelenggaraan
Pemilukada.
• Pemilih akhirnya bosan dan kehabisan energi karena
terus-terusan harus ‘ber-Pemilu ria”. Tak heran jika dari
Pemilu Legislatif ke Pemilu Presiden sampai ke
Pemilukada grafik partisipasi pemilih terus menurun.
EVALUASI PILKADA LANGSUNG
29. EVALUASI PILKADA LANGSUNG
Hubungan dengan
DPRD mengalami
perubahan mendasar
dalam konteks
perimbangan dan proses
legislasi daerah.
Diwarnai dengan
munculnya pejabat-
pejabat lama.
Tidak efektif menjadi
sarana pergantian
kekuasaan
DPD RI
merekomendasikan :
1. Essensi PILKADA perlu
diubah ke arah
peningkatan kualitas
demokrasi lokal.
2. Masalah regulasi :
dilakukan pemisahan
antara materi kebijakan
pemerintah daerah dan
materi kebijakan tentang
PILKADA.