Bab ini membahas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung dimaksudkan untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, memberikan legitimasi yang sama antara kepala daerah dengan DPRD, dan mencegah terjadinya politik uang. Namun demikian, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung seperti lemahnya kelembaga
Dokumen tersebut membahas kondisi umum politik dalam negeri Indonesia, termasuk penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden, pemilu kepala daerah, dan perkembangan partai politik. Secara umum demokrasi Indonesia mengalami kemajuan dengan berlangsungnya pemilu secara aman dan damai meskipun masih terdapat tantangan seperti rendahnya partisipasi politik masyarakat dan lemahnya sistem administrasi kependudukan.
slide singkat ini menjelaskan tentang posisi kelembagaan pengawas pemilihan di Aceh, dengan memperbandingkan antara UU Pemilu, UU PA dan UU Pemerintahan Daerah
Undang-undang ini mengatur tentang pembagian wilayah negara Republik Indonesia menjadi provinsi dan kabupaten/kota, serta mendefinisikan berbagai istilah terkait pemerintahan daerah seperti otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bagaimana posisi dan kedudukan peran serta masyarakat dengan segala unsurnya dalam rangka percepatan pembangunan nasional di segala bidang dan segala sektor demi mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia...
Undang-undang ini mengatur tentang pembagian wilayah negara Republik Indonesia menjadi provinsi dan kabupaten/kota, serta mendefinisikan berbagai istilah terkait pemerintahan daerah seperti otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
LAHIRNYA UU 23/2014 DITINJAU DARI PERSPEKTIF OTDA DAN PENGELOLAAN SDA 01112015
UU 23/2014 memberikan perubahan besar terhadap pengelolaan sumber daya alam di tingkat daerah. Kewenangan pengelolaan sektor kehutanan, pertambangan, dan kelautan dialihkan dari kabupaten/kota ke tingkat provinsi dan pemerintah pusat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar daerah dan mendorong praktik tata kelola sumber daya alam yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan ter
Uu no.10 ttg pemilu anggota dpr, dpd, dprdihsan ch
[Ringkasan]
Undang-undang ini mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan diselenggarakan oleh KPU dengan pengawasan dari Bawaslu. Peserta pemilu untuk DPR dan DPRD adalah partai polit
Dokumen tersebut membahas kondisi umum politik dalam negeri Indonesia, termasuk penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden, pemilu kepala daerah, dan perkembangan partai politik. Secara umum demokrasi Indonesia mengalami kemajuan dengan berlangsungnya pemilu secara aman dan damai meskipun masih terdapat tantangan seperti rendahnya partisipasi politik masyarakat dan lemahnya sistem administrasi kependudukan.
slide singkat ini menjelaskan tentang posisi kelembagaan pengawas pemilihan di Aceh, dengan memperbandingkan antara UU Pemilu, UU PA dan UU Pemerintahan Daerah
Undang-undang ini mengatur tentang pembagian wilayah negara Republik Indonesia menjadi provinsi dan kabupaten/kota, serta mendefinisikan berbagai istilah terkait pemerintahan daerah seperti otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bagaimana posisi dan kedudukan peran serta masyarakat dengan segala unsurnya dalam rangka percepatan pembangunan nasional di segala bidang dan segala sektor demi mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia...
Undang-undang ini mengatur tentang pembagian wilayah negara Republik Indonesia menjadi provinsi dan kabupaten/kota, serta mendefinisikan berbagai istilah terkait pemerintahan daerah seperti otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
LAHIRNYA UU 23/2014 DITINJAU DARI PERSPEKTIF OTDA DAN PENGELOLAAN SDA 01112015
UU 23/2014 memberikan perubahan besar terhadap pengelolaan sumber daya alam di tingkat daerah. Kewenangan pengelolaan sektor kehutanan, pertambangan, dan kelautan dialihkan dari kabupaten/kota ke tingkat provinsi dan pemerintah pusat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar daerah dan mendorong praktik tata kelola sumber daya alam yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan ter
Uu no.10 ttg pemilu anggota dpr, dpd, dprdihsan ch
[Ringkasan]
Undang-undang ini mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan diselenggarakan oleh KPU dengan pengawasan dari Bawaslu. Peserta pemilu untuk DPR dan DPRD adalah partai polit
Dinamika pemilihan kepala daerah menurut uu no 22acengrian
Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948, terdapat dua mekanisme pemilihan kepala daerah. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah diangkat oleh presiden atas rekomendasi DPRD, sehingga kekuasaan eksekutif lebih dominan. Sedangkan pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa kepala daerah diangkat dari keturunan ningrat berdasarkan nilai-nilai lokal, seperti di Daerah I
Dokumen tersebut membahas tentang elemen-elemen dasar yang membentuk entitas pemerintahan daerah yang terdiri atas anggota kelompok, urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan daerah, perwakilan daerah, pelayanan publik, dan pengawasan.
1. Kajian ini membahas penerapan larangan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara dan petahana selama proses pemilihan kepala daerah berdasarkan Pasal 71 UU No 1 Tahun 2015.
2. Terdapat beberapa persoalan hukum terkait ruang lingkup subyek hukum, definisi penggantian pejabat, dan unsur menguntungkan/merugikan.
3. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan kembali elemen pelang
UU Pemilu nomor 7/2017 membawa banyak perubahan penting, namun juga masih menyisakan beberapa permasalahan.
Slide ini menjelaskan secara singkat hal tersebut, dan diharapkan bermanfaat bagi aktifis partai, pengamat, masyarakat
Dokumen tersebut membahas perkembangan sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia selama dua dekade terakhir, yang antara lain mencakup perubahan undang-undang, ruang lingkup pelanggaran yang diatur, sanksi yang diberikan, dan kelembagaan yang menangani pemilu. Terdapat berbagai upaya perbaikan namun masih tersisa beberapa permasalahan seperti dominasi pendekatan sanksi pidana, keruwetan sistem penegakannya, keterbatasan
Undang-undang ini mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan daerah diberi otonomi yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi. Undang-undang ini juga mengatur tentang pembentukan daerah baru, hubungan antar pemerintah pusat dan daerah, serta wewenang dan tanggung jawab masing-masing unsur pemerintahan daerah.
Dokumen tersebut membahas sejarah proses pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia, standar ideal pemilu, potret penyelenggaraan pemilu kada tahun 2010, permasalahan yang dihadapi, dan karakteristik pemilu kada. Pemilu kada memiliki tingkat kompetisi yang tinggi antar calon dengan potensi konflik yang besar antara pendukung calon.
Dokumen tersebut membahas perkembangan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia secara historis mulai dari masa kolonial hingga reformasi, termasuk dampaknya terhadap sistem pemerintahan dan otonomi daerah."
Dinamika pemilihan kepala daerah menurut uu no 22acengrian
Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948, terdapat dua mekanisme pemilihan kepala daerah. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah diangkat oleh presiden atas rekomendasi DPRD, sehingga kekuasaan eksekutif lebih dominan. Sedangkan pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa kepala daerah diangkat dari keturunan ningrat berdasarkan nilai-nilai lokal, seperti di Daerah I
Dokumen tersebut membahas tentang elemen-elemen dasar yang membentuk entitas pemerintahan daerah yang terdiri atas anggota kelompok, urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan daerah, perwakilan daerah, pelayanan publik, dan pengawasan.
1. Kajian ini membahas penerapan larangan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara dan petahana selama proses pemilihan kepala daerah berdasarkan Pasal 71 UU No 1 Tahun 2015.
2. Terdapat beberapa persoalan hukum terkait ruang lingkup subyek hukum, definisi penggantian pejabat, dan unsur menguntungkan/merugikan.
3. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan kembali elemen pelang
UU Pemilu nomor 7/2017 membawa banyak perubahan penting, namun juga masih menyisakan beberapa permasalahan.
Slide ini menjelaskan secara singkat hal tersebut, dan diharapkan bermanfaat bagi aktifis partai, pengamat, masyarakat
Dokumen tersebut membahas perkembangan sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia selama dua dekade terakhir, yang antara lain mencakup perubahan undang-undang, ruang lingkup pelanggaran yang diatur, sanksi yang diberikan, dan kelembagaan yang menangani pemilu. Terdapat berbagai upaya perbaikan namun masih tersisa beberapa permasalahan seperti dominasi pendekatan sanksi pidana, keruwetan sistem penegakannya, keterbatasan
Undang-undang ini mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan daerah diberi otonomi yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi. Undang-undang ini juga mengatur tentang pembentukan daerah baru, hubungan antar pemerintah pusat dan daerah, serta wewenang dan tanggung jawab masing-masing unsur pemerintahan daerah.
Dokumen tersebut membahas sejarah proses pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia, standar ideal pemilu, potret penyelenggaraan pemilu kada tahun 2010, permasalahan yang dihadapi, dan karakteristik pemilu kada. Pemilu kada memiliki tingkat kompetisi yang tinggi antar calon dengan potensi konflik yang besar antara pendukung calon.
Dokumen tersebut membahas perkembangan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia secara historis mulai dari masa kolonial hingga reformasi, termasuk dampaknya terhadap sistem pemerintahan dan otonomi daerah."
Implementasi putusan mk atas pilkada gresikWishRoom
Tulisan ini membahas implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gresik tahun 2010. Putusan tersebut membatalkan kemenangan pasangan Husnul Quluk dan membuka kemungkinan kemenangan pasangan Sambari Halim Radianto. Implementasi putusan tersebut telah membuka diskusi publik tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan pemilu dan proses demokrasi di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang Daftar Pemilih Khusus dan potensi titik rawan yang dapat timbul dalam pelaksanaannya. Daftar Pemilih Khusus merupakan upaya untuk memastikan seluruh warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilih meski tidak terdata dalam daftar pemilih sebelumnya. Akan tetapi, daftar ini juga berpotensi disalahgunakan dan perlu pengawasan yang ketat.
Dokumen tersebut membahas tentang pemilihan umum (pemilu) di Indonesia khususnya pemilu presiden. Pemilu dilaksanakan untuk memilih pejabat politik tertentu secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh rakyat. Sistem pemilu presiden secara langsung telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan demokrasi langsung dan memberikan legitimasi yang kuat kepada presiden terpilih.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dokumen menjelaskan dasar pemikiran, tujuan, asas, dan penyelenggara pemilu menurut undang-undang tersebut. Juga dijelaskan secara singkat pasal-pasal dalam undang-undang terkait pelaksanaan pemilu.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Terdapat dua jenis sengketa yang dapat diselesaikan yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Sengketa antar-peserta pemilu diselesaikan secara cepat paling lambat 3 hari sejak permohonan diajukan.
Makalah ini membahas permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung pada tahun 2005, termasuk penyelewengan yang dilakukan oleh bakal calon dan KPUD serta solusi untuk mengatasinya."
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015Lesmana Putra
Dokumen tersebut merupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dokumen tersebut mengatur tentang ketentuan umum terkait pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat serta mendefinisikan istilah-istilah yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan terse
Tiga model pemilihan kepala daerah di Indonesia yaitu secara tidak langsung oleh pemerintah pusat, melalui DPRD, dan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan secara langsung dianggap paling demokratis namun rawan politik uang, sementara tidak langsung oleh pemerintah pusat dikhawatirkan kurang melibatkan rakyat.
Makalah ini membahas permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung pertama kali di Indonesia pada tahun 2005. Beberapa penyimpangan terjadi baik dari calon maupun penyelenggara pemilu, seperti money politik, intimidasi, dan pendahuluan kampanye. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta penegakan aturan yang tegas.
Dokumen tersebut membahas latar belakang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dokumen tersebut juga membahas peraturan KPU terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah seperti Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.
Dokumen tersebut menjelaskan struktur organisasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bekasi Barat yang terdiri dari Pleno, Panwaslu, Sekretariat, dan Pengamat Pemilu di kelurahan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan bagian penutup laporan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kecamatan Bekasi Barat.
2. Tingkat partisipasi pemilih hanya 43,81% dari total pemilih yang terdaftar.
3. Rendahnya minat pemilih disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya calon yang layak dan ketid
Organisasi pengawas pemilu di Kecamatan Bekasi Barat terdiri dari panitia pengawas yang berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Tugas panitia antara lain mengawasi proses pemilu di tingkat kecamatan dan melaporkan temuan pelanggaran ke panitia di tingkat kota.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut merupakan laporan akhir kegiatan pengawasan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Bekasi tahun 2012-2013 oleh Panwaslu Kecamatan Bekasi Barat.
2. Laporan tersebut mencakup hasil pengawasan, penanganan pelanggaran, dan kinerja organisasi pengawas selama proses pemilu.
3. Laporan dis
1. 22
PANITIA PENGAWAS PEMILUKADA
KECAMATAN BEKASI BARAT KOTA BEKASI
Jl. HARAPAN BARU REGENCY RAYA No1 Kotabaru-Bekasi Barat . Telp/ : (021) 92419942
BAB III
PENYELENGGARAAN PEMILU
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1.
Sebelum diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD). Namun sejak Juni 2005 Indonesia menganut system pemilihan Kepala Daerah secara
langsung.
Pada dasarnya daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu
pemilihan secara langsung. Menurut Rozali Abdullah, beberapa alasan mengapa diharuskan
pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung2, adalah:
III.1.1. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat
Warga masyarakat di daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari warga
masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang mereka juga berhak atas kedaulatan yang
merupakan hak asasi mereka, yang hak tersebut dijamin dalam konstitusi kita Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, warga masyarakat di daerah,
berdasarkan kedaulatan yang mereka punya, diberikan hak untuk menentukan nasib daerahnya
masing-masing, antara lain dengan memilih Kepala Daerah secara langsung.
III.1.2. Legitimasi yang sama antar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan DPRD
1
2
2. 23
Sejak Pemilu legislatif 5 april 2004, anggota DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat
melalui sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Apabila Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah tetap dipilih oleh DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat, maka tingkat
legitimasi yang dimiliki DPRD jauh lebih tinggi dari tingkat legitimasi yang dimiliki oleh
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
III.1.3. Kedudukan yang sejajar antara Kepala Daerah dan wakil daerah dengan DPRD
Pasal 16 (2) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa
DPRD, sebagai Badan Legislatif Daerah, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah
daerah. Sementara itu, menurut Pasal 34 (1) UU No. 22 Tahun 1999 Kepala Daerah dipilih
oleh DPRD dan menurut pasal 32 ayat 2 jo pasal 32 ayat 3 UU No.22 Tahun 1999, Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Logikanya apabila
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD maka kedudukan
DPRD lebih tinggi daripada Kepala Daerah. Oleh karena itu, untuk memberikan mitra sejajar
dan kedudukan sejajar antar Kepala Daerah dan DPRD maka keduanya harus sama-sama
dipilih oleh rakyat.
III.1.4. UU No.22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Dalam UU diatas, kewenangan DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sudah dicabut.
III.1.5. Mencegah politik uang
Sering kita mendengar isu politik uang dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah oleh DPRD. Masalah politik uang ini terjadi karena begitu besarnya
wewenang yang dimiliki oleh DPRD dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah. Oleh karena itu, apabila dilakukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung
kemungkinan terjadinya politik uang bisa dicegah atau setidaknya dikurangi.
Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum,
mengamanatkan bahwa Pilkada dibawa kedalam ranah Pemilihan umum. Sehingga secara
resmi dinamakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pilkada yang
pertama kali diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta.
Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi
3. 24
dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, Pilkada
diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia
Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56, peserta Pilkada adalah
pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta
pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah
orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang
membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004. Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, peserta Pilkada juga dapat diusulkan oleh
partai politik lokal.
Pilkada langsung sebagai pengejawantahan dari demokratisasi lokal telah dilaksanakan
di berbagai daerah di Indonesia. Banyak evaluasi dan dan analisa mengenai pelenggaraannya
menyimpulkan suatu kondisi yang sama, yaitu bahwa penyelengaraan Pilkada langsung
belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Penerapan di lapangan masih menyisakan
masalah yang mendasar. Pilkada langsung masih didominasi kelompok elitis tertentu melalui
oligarki politik, sehingga pilkada langsung menjadi proses demokratisasi semu. Partisipasi
masyarakat lebih bersifat di mobilisasi. Hal ini sama halnya dengan proses politik sebagai
suatu penguatan demokrasi lokal masih belum terjadi, justru konflik-konflik horizontal yang
mengarah kepada anarkisme cenderung sering terjadi, yang disinyalir sebagai akibat dari
adanya berbagai kelemahan dalam tata peraturan penyelenggaraannya, dan munculnya
berbagai manipulasi dan kecurangan.
Permasalahan – permasalahan yang timbul selama penyelenggaraan pilkada langsung, yaitu :
a. Permasalahan kelembagaan pilkada langsung
Permasalahan ini berkaitan erat dengan KPUD sebagai penyelenggara Pilkada,
pengawas ( PANWASLU ) serta dukungan pemerintah daerah selama pilkada
berlangsung.
b. Permasalahan dalam tahapan persiapan pilkada langsung
Permasalahan krusial yang kerap terjadi selama pilkada antara lain adalah sempitnya
masa pemberitahuan dari DPRD kepada Kepala Daerah dan KPUD tentang masa