Dokumen tersebut membahas sejarah proses pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia, standar ideal pemilu, potret penyelenggaraan pemilu kada tahun 2010, permasalahan yang dihadapi, dan karakteristik pemilu kada. Pemilu kada memiliki tingkat kompetisi yang tinggi antar calon dengan potensi konflik yang besar antara pendukung calon.

1. GAMBARAN PELAKSANAAN PEMILU KADA
DI INDONESIA
Ahsanul Minan
Disampaikan dalam acara
Sosialisasi Peraturan Pemilu Kada Tahun 2012 bagi Komponen Masyarakat oleh Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta,
Puncak 28 September 2011

2. Pokok Bahasan
Bagaimana sejarah proses dan mekanisme pengisian
jabatan Kepala Daerah di Indonesia ?
Bagaimana standard ideal pemilu ?
Bagaimana potret penyelenggaraan Pemilu Kada tahun
2010 ?
Apa permasalahan utama yang dihadapi ?
Apa yang perlu diwaspadai dalam penyelenggaraan
Pemilu Kada di DKI ?
Bagaimana karakter konflik dalam Pemilu Kada ?

3. Sekilas Sejarah Pemilu Kada-1
Dalam rentang sejarah Indonesia, proses pengisian jabatan politik kepala daerah sudah
berlangsung sejak zaman colonial. Pemerintahan Hindia Belanda menjalankan system rekrutmen
kepala daerah dengan sistem penunjukan atau pengangkatan oleh penguasa kolonial atau
tepatnya gubernur jenderal, dengan kewajiban pribumi yang menduduki jabatan memberikan
kompensasi ekonomi (upeti). Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, sistem rekrutmen kepala
daerah juga tidak demokratis karena kepala daerah diangkat atau ditunjuk oleh penguasa Jepang ¹.
Setelah Indonesia merdeka, beberapa peraturan perundang-undangan yang menyinggung
kedudukan kepala daerah dibuat antara lain adalah undang - undang nomor 1 tahun 1945 ², UU
nomor 22/1948 tentang pemerintahan di daerah ³. Sehubungan dengan adanya perubahan bentuk
negara menjadi negara serikat dengan ditetapkannya Undang - Undang Dasar Sementara Tahun
1950 terjadi pula perubahan pada undang - undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah,
yaitu undang - undang nomor 1 tahun 1957. UU ini pada dasarnya mulai mengintrodusir system
pemilihan kepala daerah secara langsung, namun karena situasi politik yang belum kondusif, UU
ini belum dapat dilaksanakan hingga selanjutnya keluar UU undang - undang nomor 18/1965
tentang pokok - pokok pemerintahan daerah, dimana UU ini kembali mempertegas peran
pemerintah pusat dalam proses rekrutmen kepala daerah. Pemerintahan Orde Baru menerbitkan
undang - undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok - pokok pemerintahan di daerah fengan
nuansa yang masih sama. Bahkan dalam beberapa kasus, kepala daerah yang dipilih bukanlah
pilihan nomor 1 yang diusulkan DPRD setempat. Pada tahun 1985, kandidat nomor 1 gubernur
Riau, Ismail Suko dikalahkan oleh Imam Munandar yang merurpakan kandidat nomor 2. pada
pemilihan bupati Sukabumi, calon nomor 2 Ragam Santika juga akhirnya dipilih sebagai bupati.
1. Ari Barata, Sejarah Pemilu Kepala Daerah di Indonesia, http://politik.kompasiana.com/2010/11/30/sejarah-pemilu-kepala-daerah-di-indonesia/
2. Dalam undang - undang tersebut dinyatakan bahwa kepala daerah menjalankan fungsi eksekutifnya sebagai pemimpin komite nasional daerah, juga menjadi anggota dan ditetapkan sebagai ketua legislatif dalam badan
perwakilan daerah. Pada masa undang -undang nomor 1 tahun 1945, kepala daerah yang diangkat adalah kepala daerah pada masa sebelumnya, hal itu dilakukan karena situasi politik, keamanan, dan hukum ketatanegaraan
pada saat itu tidak baik.
3. Dalam UU ini, Kepala daerah propinsi (gubernur) diangkat oleh presiden dari calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi. Untuk kepala daerah kabupaten, diangkat oleh menteri dalam negeri dari calon
yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Demikian juga untuk kepala daerah desa (kota kecil) yang diangkat oleh kepala daerah propinsi dari calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Desa
(kota kecil).
4. Dalam undang - undang ini, kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau menteri dalam negeri melalui calon - calon yang diajukan oleh DPRD.

4. Sekilas Sejarah Pemilu Kada-2
Seiring dengan dimulainya era reformasi, terjadi sedikit pergeseran system pemilihan kepala
daerah. Melalui undang - undang nomor 22 tahun 1999, diatur bahwa pemilihan kepala daerah
yang dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini berbeda dengan di masa -
masa sebelumnya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya mengusulkan nama - nama
calon kepala daerah dan kemudian kepala daerah tersebut dipilih oleh presiden dari calon -
calon tersebut. Artinya, system yang diintrodusir dalam UU ini sudah mulai mengarah kepada
system demokrasi perwakilan, di mana hal ini konsisten dengan kehendak politik saat itu yang
mulai memberlakukan system desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Transformasi system pemilihan kepala daerah ini semakin berkembang dengan disahkannya
undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya
memandatkan pemberlakuan system pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara
langsung. Implementasi Pemilu Kada secara langsung sesuai dengan Undang - undang ini
terlaksana pertama kali pada tanggal 1 juni 2005. Tidak berhenti di sini, perbaikan system
Pemilu Kada kembali terjadi dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 5/PUU-
V/2007 yang menganulir UU 32/2004 pasal 56, 59 dan 60 tentang persyaratan pencalonan
kepala daerah, sehingga memberikan ruang kepada calon perseorangan (independen) untuk
turut berkompetisi menjadi kontestan dalam Pilkada. Dalam kerangka penyesuaian terhadap
putusan MK tersebut, dilakukan perubahan atas UU nomor 3 tahun 2004 melalui pengesahan
UU nomor 12 tahun 2008, dimana di dalamnya diatur persyaratan dan prosedur pencalonan
bagi calon perseorangan dalam Pemilu Kada.

5. STANDARD IDEAL
PEMILU

6. 15 Standard Internasional Pemilu-1*
1. Penyusunan kerangka hokum, Kerangka hukum pemilu harus disusun sedemikian rupa sehing-ga tidak bermakna
ganda, mudah dipahami, dan harus dapat menyo-roti semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk
memastikan pemilu yang demokratis;
2. Pemilihan sistem pemilu, di dalam sistem pemilu ha-rus terdapat badan-badan yang dipilih, frekuensi pemilu, dan
lemba-ga penyelenggara pemilu;
3. Penetapan daerah pemilihan, dimana Daerah pemi- lihan dibuat sedemikian rupa sehingga setiap suara setara
untuk mencapai derajat keterwakilan yang efektif;
4. Hak untuk memilih dan dipilih, Semua warga negara yangmemenuhi syarat dijamin bisa ikut dalam pemilihan
tanpa diskriminasi;
5. Badan penyelenggara pemilu harus dijamin bisa bekerja indepen-den. Hal ini merupakan persoalan penting
karena mesin-mesin pe- laksana pemilu membuat dan melaksanakan keputusan yang dapatmempengaruhi hasil
pemilu. Oleh karena itu, badan tersebut harus bekerja dalam kerangka waktu yang cukup, memiliki
sumberdaya yang mumpuni, dan tersedia dana yang memadai. Kerangka hukum harus membuat ketentuan
tentang me-kanisme untuk memproses, memutuskan, dan menangani keluhandalam pemilu secara tepat waktu;
6. Pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, Kerangka hukum harus mewajibkan penyimpanan daftar pemilihsecara
transparan dan akurat, melindungi hak warga negara yang me-menuhi syarat untuk mendaftar, dan mencegah
pendaftaran orangsecara tidak sah atau curang;
7. Akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat, Semua partai politik dan kandidat dijamin dapat bersaing
dalampemilu atas dasar perlakuan yang adil. Pendaftaran partai politik danketentuan akses kertas suara pada
waktu pemilu perlu diatur secara berbeda;
8. Kampanye pemilu yang demokratis, Kerangka hukum harus menjamin setiap partai politik dan kandi-dat
menikmati kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berkumpul, serta memiliki akses terhadap para
pemilih dan semua pihak yang terkait (stakeholder ) dalam proses pemilihan;
5. International Idea, Standard-standard Internasional untuk Pemilihan Umum, http://www.idea.int/publications/ies/upload/STANDAR-STANDAR_INTERNASIONAL_UNTUK_PEMILU.pdf

7. 15 Standard Internasional Pemilu-2
9. Akses ke media dan kebebasan berekspresi, Semua partai politik dan kandidat memiliki akses ke media. Ke-
rangka hukum harus menjamin mereka diperlakukan secara adil olehmedia yang dimiliki atau dikendalikan oleh
negara;
10. Pembiayaan dan pengeluaran, semua partai politik dankandidat diperlakukan secara adil oleh ketentuan hukum
yang meng-atur pembiayaan dan pengeluaran kampanye;
11. Pemungutan suara, Kerangka hukum harus memastikan tempat pemungutan suara dapat diakses semua pemilih.
Terdapat pencatatan yang akurat ataskertas suara dan jaminan kerahasiaan kertas suara;
12. Penghitungan dan rekapitulasi suara, Penghitungan suara yang adil, jujur, dan terbuka merupakan da-sar dari
pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, kerangka hukumharus memastikan agar semua suara dihitung dan
ditabulasi atau di-rekapitulasi dengan akurat, merata, adil, dan terbuka;
13. Peranan wakil partai dan kandidat, Guna melindungi integritas dan keterbukaan pemilu, perwakilanpartai dan
kandidat harus dapat mengamati semua proses pemungu- tan suara. Kerangka hukum harus menjelaskan hak
dan kewajibanperwakilan partai dan kandidat di tempat pemungutan suara danpenghitungan suara;
14. Pemantauan pemilu, Untuk menjamin transparansi dan meningkatkan kredibilitas, ke-rangka hukum harus
menetapkan bahwa pemantau pemilu dapatmemantau semua tahapan pemilu;
15. Kepatuhan terhadap hukum; dan penegakan peraturan pemilu, Kerangka hukum pemilu harus mengatur
mekanisme dan penye- lesaian hukum yang efektif untuk menjaga kepatuhan terhadap un-dang-undang pemilu.

8. Standard Pemilu Demokratis
Ketentuan-ketentuan yang mengatur setiap tahapan pemilu dirumuskan
berdasarkan asas-asas pemilu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil, akuntabel, dan edukatif.
Ketentuan-ketentuan yang mengatur setiap tahapan pemilu terdapat
kepastian hukum (predictable procedures), yaitu: mengatur semua hal
yang perlu diatur (tidak ada kekosongan hukum), ketentuan yang satu
dengan ketentuan yang lain tidak saling bertentangan (konsisten), dan
ketentuan yang mengandung makna tunggal (tidak multitafsir).
Ketentuan-ketentuan yang mengatur setiap tahapan pemilu dan sistem
pendukungnya bersifat efektif (mencapai tujuan yang ditetapkan), dan
efesien (baik dalam prosedur, jangka waktu, sarana, tenaga, dan biaya).
Ketentuan-ketentuan yang mengatur setiap tahapan terdapat sistem
pengawasan guna menjamin pemilu berjalan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, sehingga proses dan hasil pemilu mencapai
integritas tinggi.
Ramlan Surbakti dalam Buku Panduan Komisi Pemilihan Umum, Partnership for Governance Reform.

9. Asas Pemilu di Indonesia
UU nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala
daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara
demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
UU nomor 22 tahun 2007 Pasal 2 menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu
berpedoman kepada asas:
a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. kepastian hukum;
e. tertib penyelenggara Pemilu;
f. kepentingan umum;
g. keterbukaan;
h. proporsionalitas;
i. profesionalitas;
j. akuntabilitas;
k. efisiensi; dan
l. efektivitas

10. POTRET PEMILU KADA

11. PEMILU KADA memiliki karakteristik yang berbeda
dengan Pemilu Legislatif dan Pilpres, yang dapat
dilihat dari indikator:
• Tingkat kompetisi dan kontestasi antar pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sangat besar. Hal ini disebabkan karena terjadinya kristalisasi kepentingan dan
dukungan politik kepada 2 (dua) hingga 10 (sepuluh) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.
• Besarnya potensi konflik antar pendukungan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, yang dipicu oleh dekatnya jarak dan ikatan kepentingan dan ikatan emosional
pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan pendukung mereka.
• Besarnya potensi ketidaknetralan dan parsialitas penyelenggara PemiluKada maupun pengawas
PemiluKada, mengingat pengalaman empiric selama ini menunjukkan bahwa arena kompetisi
antar pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga merambah kepada wilayah
pemasangan “orang” mereka dalam institusi penyelenggara PemiluKada.
• Tingginya potensi pelanggaran terutama menyangkut isu-isu spesifik, antara lain politik uang,
abuse of power, dan manipulasi dana kampanye.

12. Statistik Penyelenggaraan Pemilukada 2010
• 244 Pemilukada direncanakan, 224
terlaksana
• 230 PHPU Daerah masuk ke MK, 26
dikabulkan, tolak 149, tidak diterima
45, tarik kembali 4
• Jumlah Putusan 224, sisa 6
• 22 daerah yang melaksanakan
pemungutan suara 2 putaran
• 103 daerah calon incumbent menang
Pemilu Kada; 4 daerah diusung dari
unsur perseorangan, & 209 daerah yg
calon diusung dari partai politik; 3
daerah incumbent diusung dari unsur
perseorangan.

13. PERMASALAHAN
DALAM PEMILU KADA

14. Problematika dalam Penyelenggaraan Pemilukada
Problem perundang-undangan
Problem Penyelenggaraan
Problem di tingkat Penyelenggara
Problem di tingkat Kontestan
Problem di tingkat masyarakat

15. Problem di Ranah Peraturan
Peraturan tentang Pemilu Kada tidak terkodifikasi
dan tersebar ke dalam banyak peraturan perundang-
undangan. Hal ini menyulitkan dan berpotensi
menimbulkan overlapping.
Terdapat beberapa kontradiksi antar pengaturan
dalam beberapa peraturan yang menyangkut Pemilu
kada, misalnya yang menyangkut penggunaan NIK
dalam pendaftaran pemilih.
Tersebarnya kewenangan dalam penegakan hukum
Pemilu Kada ke dalam banyak institusi sehingga
menyebabkan proses penegakan hukum menjadi
lebih rumit.

16. Problem di Ranah Penyelenggaran
• Sumber data yang dipergunakan dalam pemutakhiran daftar
pemilih.
• Konflik internal parpol pengusung pasangan calon
• Pembuktian keterpenuhan persyaratan calon.
• Ketersediaan anggaran Pemilu Kada
• Netralitas PNS
• Penyelahgunaan anggaran APBD untuk kampanye Pemilu
Kada
• Intimidasi, teror dan konflik

17. Problem di Ranah Penyelenggara
Ketidaknetralan penyelenggara Pemilu
Ketidakprofessionalan penyelenggara Pemilu
Bersikap diskriminatif
Bersikap tertutup (tidak membuka akses informasi)
Bersikap tidak transparan
Bersikap pasif dalam menindaklanjuti laporan
pelanggaran administratif
Konflik antar institusi penyelenggara Pemilu Kada
Keterlambatan pembentukan Panwaslu Kada
Sistem koordinasi KPU dan KPU Provinsi/KPU
Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kada yang tidak jelas
dan terkesan saling lempar tanggung jawab.

18. KENDALA DI RANAH PESERTA PEMILU KADA
• Kompetisi yang tidak fair
• Abuse of power
• Vote buying (Money politics)
• Praktek penyuapan terhadap penyelenggara pemilu untuk
melakukan manipulasi hasil perolehan suara
• Rendahnya kepercayaan peserta Pemilu Kada terhadap
integritas penyelenggara
• Keterbatasan jumlah saksi
• Penggunaan tim sukses illegal/bayangan
• Kecenderungan untuk “menyimpan” dugaan pelanggaran
Pemilu Kada untuk dibongkar di MK.

19. KENDALA DI TINGKAT MASYARAKAT
Meningkatnya apatisme dan skeptisisme masyarakat
Meningkatnya pragmatisme masyarakat
Lemahnya kesadaran partisipatif masyarakat untuk
terlibat dalam pemantauan Pemilu Kada.

20. TITIK RAWAN DALAM
PEMILU KADA

21. TITIK RAWAN PELANGGARAN DALAM PEMILU KADA
PENDAFTARAN PEMILIH
Titik rawan antara lain:
warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
warga negara yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
pemilih terdaftar lebih dari satu kali dengan modus antara lain:
nama sama, tempat/tanggal lahir sama, alamat sama, nomor identitas kependudukan sama;
nama sama, tempat/tanggal lahir berbeda, alamat berbeda, nomor identitas kependudukan sama;
nama sama, tempat/tanggal lahir sama, alamat berbeda, nomor identitas kependudukan sama;
nama berbeda, tempat/tanggal lahir berbeda, alamat berbeda, nomor identitas kependudukan sama;
dan
nama dan identitas pemilih yang sama, tetapi terdaftar di TPS berbeda;
pemilih sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
pemilih belum memenuhi persyaratan domisili sekurang-kurangnya 6 bulan di wilayah penyelenggaraan
Pemilu Kada;
calon pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
anggota TNI/Polri aktif yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
pemilih yang tidak memiliki nomor identitas kependudukan;
pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
pemilih tidak dikenal karena terjadi mobilisasi pemilih dari daerah yang bukan melaksanakan Pemilu
Kada;
selisih jumlah pemilih yang terlalu mencolok antara Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kada;
data pemilih tertukar dengan data pemilih dari TPS lain;
pemilih yang tidak dicantumkan tanggal lahirnya dalam Daftar Pemilih Tetap.

22. TITIK RAWAN PELANGGARAN DALAM
PEMILU KADA
TAHAPAN PENCALONAN
Dualisme kepengurusan dalam tubuh partai politik.
Sistem rekrutmen calon di internal partai dan konflik internal parpol
(Kasus Pati).
Pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu dalam pemenuhan
persyaratan calon (ijazah, surat keterangan sehat, dll)
Tidak ada ruang untuk mengajukan keberatan dari pasangan
calon/Parpol terhadap penetapan pasangan calon yang ditetapkan
oleh KPU.
Dalam hal terjadi konflik internal Parpol, KPU berpihak kepada
salah satu pasangan calon/pengurus parpol tertentu sehingga
parpol yang sebenarnya memenuhi syarat namun gagal
mengajukan pasangan calon. Akibat lebih lanjut, partai politik
maupun konstituen kehilangan kesempatan untuk mendapatkan
kepala daerah yang merupakan preferensi merek

23. TITIK RAWAN PELANGGARAN DALAM
PEMILU KADA
TAHAPAN KAMPANYE
a. Pelanggaran ketentuan masa cuti
b. Manuver politik incumbent untuk menjegal lawan politik
c. Care taker yang memanfaatkan posisi untuk memenangkan PILKADA
d. Money politics
e. Pemanfaatan fasilitas negara dan pemobilisasian birokrasi
f. Kampanye negative
g. Pelanggaran etika dalam kampanye
h. Curi start kampanye, kampanye terselubung, dan kampanye di luar waktu yang telah
ditetapkan
MASALAH DANA KAMPANYE
1. Manipulasi laporan dana kampanye
2. Keterlambatan dalam penyampaian laporan dana kampanye
3. Penggunaan dana APBD oleh calon incumbent
4. Sumbangan dari pihak-pihak yang dilarang
5. Pelanggaran ambang batas penerimaan sumbangan

24. TITIK RAWAN PELANGGARAN DALAM PEMILU KADA
TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA
Belum terwujudnya transparansi mengenai hasil penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara.
Manipulasi penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan oleh PPK, KPU Kab/kota, dan
KPU Provinsi.
Belum lengkapnya instrument untuk mengontrol akuntabilitas PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU
Provinsi.
Keterbatasan saksi-saksi yang dimiliki oleh para pasangan calon.
Keterbatasan anggota Panwas mengontrol hasil penghitungan dan rekapitulasi hasil
penghitungan suar

25. KONFLIK/SENGKETA
PEMILU KADA

26. JENIS SENGKETA PEMILU KADA
Sengketa Wewenang
Panwaslu
Proses Kada
Sengketa Wewenang
Mahkamah
Hasil Konstitusi

27. KONFLIK PEMILU KADA

28. JENIS KONFLIK DALAM PEMILUKADA
Konflik yang berbasis tahapan dalam Pemilukada.
Konflik jenis ini antara lain mencakup konflik yang
terjadi pada tahapan penetapan pasangan calon,
kampanye, penghitungan dan rekapitulasi suara.
Konflik yang berbasis non-tahapan pemilukada.
Konflik jenis ini kebanyakan berakar dari residu
konflik di masa lalu, misalnya konflik antar etnis,
perebutan sumber daya ekonomi, dan lain-lain yang
muncul kembali dalam proses penyelenggaraan
tahapan Pemilukada.

29. KARAKTERISITIK KONFLIK DALAM
PEMILUKADA
Konflik yang muncul karena adanya perbedaan pemahaman terhadap
ketentuan perundang-undangan Pemilu atau keputusan penyelenggara
Pemilukada. Konflik jenis ini biasanya terjadi sesaat dan hanya pada
tahapan pemilukada yang sedang/telah berlangsung.
Konflik yang berakar dari residu konflik sebelumnya dan muncul kembali
dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilukada karena dipicu oleh
provokasi dari pihak-pihak tertentu. Sifat konflik ini biasanya akan
berlangsung secara lebih panjang.
Konflik yang muncul karena adanya masalah dalam proses penyelenggaran
Pemilukada dan masih terkait dengan residu konflik sebelumnya. Misalnya
konflik yang melibatkan dua kelompok yang sama yang sebelumnya pernah
terlibat dalam konflik di masa lalu, misalnya kejadian konflik di Kab. Gowa
dimana konflik melibatkan dua calon kepala daerah yang pada pemilukada
sebelumnya juga sama-sama berkompetisi.

30. IDENTIFIKASI KONFLIK DALAM PEMILU KADA TAHUN 2010
Structure Factor:
Temperamen dan Tradisi (Kabupaten Bima);
Relasi Peta Kekuatan Pada Pemilu Kada Sebelumnya (Kabupaten Soppeng);
Konflik Internal Dalam Kelompok Tertentu (Kabupaten Maros, Humbang Hasudutan);
Konflik Antara Penguasa (Incumbent) dan Keturunan Raja (Kabupaten Gowa);
Kekecewaan Paslon Yang Kalah Dalam Pemilu Kada (Kabupaten Gowa);
Kekecewaan Paslon Yang Tidak Lolos Seleksi (Kabupaten Kebumen, Sumbawa Barat, Mojokerto);
Kekecewaan Masyarakat Terhadap Kepala Daerah Yang Tidak Netral Dalam Pemilu Kada (Kabupaten Tana Toraja);
Kekecewaan Masyarakat Terhadap Kinerja KPU dan Pengawas Pemilu Kada Kabupaten (Kabupaten Tana Toraja,
Humbang Hasudutan);
Issu SARA (Kabupaten Bengkayang);
Konflik Berbasis Kultur Sosial Masyarakat Lokal (Kabupaten Bengkayang).
Accelerator:
Kebijakan Pemerintah Daerah;
Pasangan Calon Incumbent Non Acceptable Dan Memiliki Track Record Buruk;
Sikap Dan Kebijakan KPU;
Kebijakan Aparat Penegak Hukum;
Kohesi Kepentingan Dengan Pilgub;
Pemberitaan Media;
Tim Kampanye Paslon;
LSM, Preman , dan Ormas;
Keterlibatan “Orang Asing” (Penyusup).

31. IDENTIFIKASI KONFLIK DALAM PEMILU KADA TAHUN 2010
Trigger:
No Tahapan No Non Tahapan
1 Tahapan Pencalonan 1 Quick Count
2 Kampanye (Black Campaigne) 2 Netralitas
3 Money Politik
4 Rekapitulasi
5 Pemutakhiran Data
Securitizing Agent:
Pemerintah;
KPU;
Aparat Penegak Hukum;
Kontraktor/Botoh;
Tim Kampanye/Konsultan.

32. PERAN PANWASLUKADA DALAM
PENCEGAHAN KONFLIK PEMILUKADA
UU nomor 32 tahun 2004, pasal 66 ayat (4) huruf d memberikan
mandat kepada Panwaslukada untuk menyelesaikan sengketa
Pemilukada. Sengketa Pemilukada ini mencakup sengketa yang
muncul dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilukada,
bukan menyangkut sengketa hasil Pemilukada yang menjadi
ranah kewenangan MK.
Mandat peran penyelesaian konflik ini lebih bersifat pasif, artinya
panwaslukada berperan menyelesaikan sengketa yang dilaporkan
kepadanya.
Meskipun bersifat pasif, namun karena sengketa/konflik dalam
Pemilukada memiliki dimensi yang luas dan rumit, maka sejalan
dengan tugas Panwaslukada untuk mengawasi tahapan
pemilukada, Panwaslukada belum tampak mampu
mengoptimalkan kinerjanya untuk mendeteksi secara dini potensi
konflik yang ada sehingga tidak membesar dan pecah.

33. SENGKETA HASIL
PEMILU KADA

34. LINGKUP KEWENANGAN MK DALAM
PHPU
• Memeriksa dan memutus sengketa hasil Pemilu Kada terkait dengan
perbedaan hasil penghitungan perolehan suara, yang mempengaruhi
hasil Pemilu Kada. Obyek perselisihan yang dapat digugat adalah
Keputusan KPUD tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan
suara Pemilu Kada di daerah bersangkutan.
• Memeriksa dan memutus merupakan pelanggaran yang terjadi
dalam proses penyelenggaraan Pemilu Kada yang mempengaruhi
hasil Pemilu Kada. Bentuk pelanggaran ini dirumuskan oleh MK
sebagai pelanggaran yang massif, terstruktur, dan sistematis, yakni
melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang,
dan melibatkan pejabat dan/atau penyelenggara Pemilu secara
berjenjang (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor
41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008)

35. PUTUSAN MK DALAM PHPU PEMILU KADA 2010
Keterlibatan birokrasi/
PNS (9 daerah)
Faktor Paslon/Pihak
Terkait/Incumbent Praktik politik uang
(19 daerah) (14 daerah)
Intimidasi, tekanan atau
kekerasan (1 daerah)
Permohonan Pemohon Faktor Petugas/ DPT atau surat
yang dikabulkan Penyelenggara Pemilu pemberitahuan
(25 daerah) (6 daerah) (2 daerah)
Pencalonan
(3 daerah)
Pemungutan/
penghitungan suara
Faktor (3 daerah)
Pengawas Pemilu
(4 daerah)
EVALUASI PEMILUKADA 2010 PERLUDEM

36. KARAKTER PUTUSAN MK TERKAIT
PELANGGARAN M-S-T
No. Bentuk Pelanggaran M-S-T Daerah
1. Syarat Administrasi Pencalonan Kota Tebing tinggi
2. Politik uang Kabupaten Konawe Selatan
Politisasi Birokrasi
3. Kelalaian Petugas Penyelenggara Pemilu (coblos tembus) Kabupaten Lamongan
4. Memanipulasi Suara Kabupaten Sintang
Kelalaian Petugas Penyelenggara Pemilu
Politik Uang
5. Politik Uang Kabupaten Gresik
Politisasi Birokrasi
6. Kelalaian Petugas Penyelenggara Pemilu Kota Surabaya
7. Politik Uang Mandailing Natal
8. Politik Uang Kotawaringin Barat
Intimidasi
9. Politisasi Birokrasi Kota Tanjungbalai
Politik Uang
10. Politisasi Birokrasi Kabupaten Sumbawa
Politik Uang

37. TERIMA KASIH

38. Ahsanul Minan
Ahsanul Minan lahir pada bulan April 1976, di Tuban, Jawa Timur.
Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama di Tuban, lalu melanjutkan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri Program
Khusus di Solo, Jawa Tengah.
Pendidikan tingginya ditempuh di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta.
Saat ini sedang menempuh studi magister hukum di Universitas Indonesia, jurusan Hukum Tata Negara.
Selama kuliah, ia aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Solo.
Di samping menempuh pendidikan formal, Minan juga beberapa kali mengikuti short-term training di beberapa negara, antara lain di Australia,
Jerman, Malaysia, Srilangka.
Mendirikan Institute for Research and Empowering Society (INRES), sebuah NGO yang bergerak di bidang community organizing untuk isu
penguatan local autonomy dan public services.
Pada tahun 2003-2004, menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah.
Sempat 2 tahun menjadi staf ahli DPR RI, lalu bekerja pada Asean Inter-parliamentary Myanmar Caucuss (AIPMC).
Pada tahun 2008-2009, Minan menjadi Project Officer untuk Program Election Support di kantor Partnership for Governance Reform. Pada saat yang
sama, Minan bekerja sebagai staf ahli Bawaslu RI.
Pertengahan 2009-2011, menjadi Consultant UNDP untuk Electoral Dispute Setllement dengan penugasan untuk memberikan konsultansi kepada
Badan Pengawas Pemilu RI, dan Consultant UNDP untuk program Electoral Resources and Information Centre (ERIC) dengan penugasan untuk
memberikan asistensi kepada KPU dalam membangun sistem pelayanan informasi publik.
Di samping itu, Minan juga aktif memberikan pelatihan dalam berbagai bidang antara lain capacity development untuk anggota parlemen, partai
politik, dan community development
Saat ini bekerja sebagai program manager untuk program anti money politic di Management System International (MSI).