Dokumen tersebut membahas perkembangan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia secara historis mulai dari masa kolonial hingga reformasi, termasuk dampaknya terhadap sistem pemerintahan dan otonomi daerah."

1. Dinamika Pemilihan Kepala Daerah
dan Pengaruhnya Terhadap Sistem
Pemerintahan di Indonesia
Disampaikan oleh
H. Mustafa Kamal, S.S.
Wakil Ketua FPKS MPR RI

2. Outline
Pertanyaan yang ingin dijawab dari Paparan Ini adalah
• Bagaimana perkembangan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di
Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan
• Bagaimana pemilihan Kepala Daerah langsung sebagai wujud
demokrasi dan kedaulatan rakyat?
• Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah terhadap Pengaruh Sistem
Pemerintahan di Indonesia (Demokrasi, Pembagian Kekuasaan dan
Kesejahteraan)

3. Masa Pemerintahan Belanda dan Jepang
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda berlaku ketentuan
Decentralisatie 1903 dan Koninklijk Desluit.  Hindia Belanda dibagi
dalam dua system pemerintahan yaitu daerah administrative dalam
rangka dekonsentrasi yang disebut gewesten, afdelingan dan
onderafdelingan yang dipimpin oleh Gubernur, Residen, Asisten
Residen, Wedana, Asisten Wedana yang dipilih oleh Gubernur Jendral.
Pada masa pemerintahan Jepang dibagi menjadi kareisdenan yang
disebut syuu dan residenya disebut syuutyo. Keresidenan dibai menjadi
dua yang disebut sebagai ken dan si . Kepala daerah pada masa Jepang
disebut Guntyoo, Sotyo dan Kutyoo ditunjuk langsung oleh Pemerintah
Jepang

4. Pasca Kemerdekaan
Ketentuan mengenai pemerintahan daerah diatur dalam sejumlah UU yaitu
• UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan mengenai Kedudukan Komite
Nasional Daerah  Pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat
• UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah
Provinsi diangkat oleh Presiden dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD.
• UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Kepala
Daerah dipilih oleh DPRD, Kepala Daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden
• UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Kepala
Daerah dipilih oleh DPRD, Kepala Daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden
• UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah  Kepala
Daerah dipilih oleh DPRD, Kepala Daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden

5. Era Reformasi (1)
• UU Nomor 22 Tahun 1999 :
• Pilkada dilakukan dengan system demokrasi tidak langsung  Kepala Daerah
dan Wakilnya dipilih oleh DPRD dengan penegasan asas desentralisasi yang
kuat
• Rekrutmen Kepala Daerah Sepenuhnya kekuasaan DPRD
• Pemerintah Pusat hanya menetapkan dan melantik Kepada Daerah
• Tidak ada campur tangan Pemerintah Pusat dalam Pemilihan Kepala Daerah
• UU ini hanya menekankan kepada desentralisasi tanpa demokrasi secara
langsung. Cenderung untuk menghasilkan otonomi pemerintahan dan bukan
otonomi masyarakat di daerah.
• Desentralisasi tanpa dibarengi dengan demokratisasi menjadi tidak berarti
secara utuh

6. Era Reformasi (2)
• UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah
• UU ini membawa perubahan fundamental dalam pemilihan kepala daerah
• Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara
langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan
• Pasangan calon kepala daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta Pemilu yang memperoleh sejumlah kursi
tertentu dalam DPRD

7. Era Reformasi (3)
• UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
• Pilkada Langsung dianggap memunculkan korupsi biaya politik tinggi
• UU ini mengubah mekanisme Pilkada langsung oleh rakyat menjadi tidak langsung
melalui DPRD
• Menurut Pasal 3 UU ini Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi dan Bupati serta
Walikota dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota
• Pilkada dilakukan serentak secara nasional dan calon gubernur, calon bupati dan calon
walikota harus mengikutu uji public
• Kelemahan
• Pilkada melalui DPRD dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Kepala
Daerah dan wujud kemunduran Indonesia sebagai negara Demokrasi
• Pilkada Tidak Langsung inkonsisten terhadap UUD 1945 yaitu Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang
menegaskan bahwa Kepala Daerah dipilih secara demokratis. Dimana demokratis berarti
pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.

8. Era Reformasi (4)
• UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
• UU Nomor 1 Tahun 2014 mendapatkan penolakan secara luas oleh
masyarakat kemudian dicabut dengan keluarnya Perpu Nomor 1 Tahun 2014
dan Perpus tersebut disahkan menjadi UU
• Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat
• Pilkada dilaksanakan secara secara demokratis berdasarkan asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

9. Era Reformasi (5)
• UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang.  Undang-Undang ini yang saat ini berkalu untuk
Pelaksanaan Pilkada

10. Era Reformasi (6)
• UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Pertimbangan mengapa ada UU 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
• bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan
mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk
dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
• bahwa ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi,
kabupaten/kota perlu dilakukan penyesuaian dengan undang-undang yang mengatur
pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota;
• bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ketentuan
tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah perlu dilakukan perubahan;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

12. Pilkada EraNormalvsEraPandemi (New Norma)
Normal
Standar Electoral
Pandemi Covid-19
Standar Electoral
Standar Kesehatan

13. 1. PASAL 18 AYAT (4) UUD 1945
2. UU 1/2015
3. UU 8/2015
4. UU 10/2016
5. PUTUSAN MK No. 48/PUU-XVII/2019
1. PASAL 22 AYAT (1) UUD 1945
2. PERPPU 1/2020
3. UU 4/ 1984 Wabah Penyakit
Menular
4. UU 6/2018  Karantina Kesehatan
5. PP 21/2020  PSBB
6. KEPPRES 11/2020  Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Covid-19
7. INPRES 6/2o2o  Peningkatan
Disiplin & Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Pencegahan Cobiv-19
8. PERMENKES 9/2020  Pedoman
PSBB
PILKADA
PANDEMI
COVID-19
NORMAL DARURAT
1. PASAL 18 AYAT (4) UUD 1945
2. PASAL 22 AYAT (1) UUD 1945
3. UU 6 TAHUN 2020
4. PKPU 5/2020
5. PKPU 6 Jo PKPU 10 Jo PKPU 13/2020
6. Perbawaslu 4/2020
PILKADA DI TENGAH
PANDEMI COVID-19
LANDASAN KONSTITUSIONAL
(DASAR HUKUM DAN PRINSIP YANG BERLAKU )
Vox Populi Vox Dei (Suara Rakyat Suara Tuhan) &
Salus Populi Suprema Lex Esto
(Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi)

14. Peran Pilkada Langsung Sebagai Wujud
Kedaulatan Rakyat
• Mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan publik
(public policy). Dalam demokrasi kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi sehingga
dikenal spirit dari, oleh dan untuk rakyat
• Pemilihan umum juga merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan (conflict
of interest) dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil
yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan
masyarakat terjamin.
• Pemilihan umum merupakan sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang
dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam
proses politik.
• Kepala daerah yang terpilih akan memiliki mandat serta legitimasi kuat karena didukung
oleh suara rakyat yang memberikan suaranya secara langsung.
• Pikada secara langsung memungkinkan proses yang lebih partisipatif, dengan melibatkan
partisipasi masyarakat konstituen yang lebih luas

15. fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan
dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus-nya dalam rangka
melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
PEMERINTAHAN DAERAH
KEPALA DAERAH DPRD
WAJIB/OBLIGATORY
(Pelayanan Dasar dan
Non Pelayanan Dasar)
PILIHAN/OPTIONAL
(Sektor Unggulan)
32 urusan
Merupakan perwujudan dari pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke
Daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional
PEMBANGUNAN
DAERAH
Pembagian Urusan Pemerintahan

16. URUSAN WAJIB terkait Pelayanan Dasar
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat &kawasan pemukiman
5. Ketentraman, ketertiaban & perlindungan
Masyarakat
6. Sosial
URUSAN WAJIB tdk terkait Pelayanan Dasar
1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan & perlindungan
Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi kependudukan & catatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat & Desa
8. Pengendalian penduduk & keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, usaha kecil & menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan & Olah raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan dan
18. Kearsipan
URUSAN PILIHAN
1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan Sumberdaya Mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan Perikanan
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi
U R U S A N P E M E R I N T A H A N
KONKUREN
ABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL
PILIHAN
(8)
WAJIB
(24)
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
PELAYANAN
DASAR
NON PELAYANAN
DASAR

17. DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah
tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wa1i kota sebagai
penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
umum.
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada
daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah
daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
provinsi.
Tugas Pembantuan
(Hanya untuk urusan pemerintahan konkuren)
Tugas Pembantuan Pusat kpd
Prov/Kab/Kota
Tugas Pembantuan Pusat
kpd Kab/Kota
APBN APBD
bentuk
Didanai melalui Didanai melalui
Dekonsentrasi
Dekonsentrasi kpd
GWPP
Dekonsentrasi kpd Instansi Vertikal
(berkoordinasi dengan GWPP
(Gubernur Wakil Pemerintah Pusat)
APBN
bentuk
Didanai melalui

18. TERIMA KASIH