dxfgngf

2. • Amanda Noviyanti
• Clarissa Juliana
• Gemi Kusmeinizy
• Gina Priyanggani
• Lisa Tri Setiawati
• Nita Ayuningtias
• Rizkiyanita Bintang

5. NKRI
Pembagian
Kekuasaan
Negara
Kesatuan
Pemerintahan
di Indonesia
FIN
IS
H

6. Menurut Mirriam Budiardjo dalam buku dasar-dasar ilmu politik
dikatakan bahwa pembagian kekuasaan dalam Negara dapat
dilakukan dengan dua cara, yakni:
Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang menganut
pembagian kekuasaan secara vertikal maupun secara horizontal.
Secara
Vertikal
Secara
Horizontal

7. Secara vertikal adalah pembagian kekuasaan
Negara atas beberapa tingkat pemerintah. Terbagi
menjadi:
a. Presiden
- Pemerintah Daerah Provinsi (Gub/DPRD)
- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Bup/Walkot/DPRD)
b. MA/MK
- Peradilan Umum, Agama,Militer dan TUN

8. Horizontal, pemerintah kekuasaan Negara
menurut fungsinya. Terdiri atas: BPK-
Presiden-DPR/MPR/DPD- MA/MK

9. Para pendiri bangsa Indonesia telah sepakat untuk memilih
bentuk Negara kesatuan, seperti dalam pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945
“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.
Ketentuan tersebut ditetapkan oleh MPR yang melakukan perubahan
UUD NRI 1945 pada 1999 hingga 2002.
Dalam perubahan UUD NRI 1945 juga dihasilkan ketentuan
yang menyatakan bahwa terdapat bentuk Negara Kesatuan tidak dapat
dilakukan perubahan. Pasal 37 ayat (5) 1945 menegaskan “khusus
mengenai bentuk Negara Republik Kesatuan Indonesia tidak dapat
dilakukan perubahan”.
Dalam suatu Negara kesatuan, pemerintahan dapat dijalankan
dengan cara sentralisasi atau desentralisasi.
Sentralisasi
Desentralis
asi
Otonomi
Daerah

10. Sentralisasi adalah proses menetapkan
pengambilan keputusan otoritas ke tingkat yang lebih
tinggi dari hirarki organisasi. Dalam sebuah organisasi
terpusat, keputusan-keputusan telah dipindahkan ke
tingkat yang lebih tinggi atau tingkatan organisasi,
seperti kantor pusat, atau pusat perusahaan.
Keuntungan
Kekurangan

11. 1. Lebih mudah untuk mengkoordinasikan dan
mengendalikan dari pusat
2. Lebih cepat pengambilan keputusan lebih mudah
untuk menunjukkan kepemimpinan yang kuat
3. Pertukaran data dan/ informasi dapat dilakukan
dengan mudah karena keseragaman teknologi
penyimpanan data primer maupun sekunder.
4. Jaminan terbentuknya sistem yang holistik dan
koheren di seluruh tataran organisasi karena sifatnya
yang standar dan terpusat.

12. 1. Manajer lokal cenderung jauh lebih dekat dengan
kebutuhan pelanggan.
2. Kurangnya otoritas turun hirarki mungkin mengurangi
motivasi manajer.
3. Layanan pelanggan tidak mendapat manfaat dari
fleksibilitas dan kecepatan dalam pengambilan
keputusan local.
4. Terbatas kemampuan untuk memenuhi kebutuhan
pengguna.
5. Karena biasanya akan mengarah pada satu standar
tertentu, kerap perlu dikeluarkan biaya yang relatif
jauh lebih mahal dibandingkan dengan nonstandar.

13. Desentralisasi adalah proses membuat
keputusan dan kebijakan kepada manajer atau
orang-orang yang berada pada level bawah
dalam suatu struktur organisasi.
Keuntungan
Kekurangan

14. 1. Peningkatan tanggung jawab terhadap
pengeluaran biaya.
2. Peningkatan kepuasaan pemakai.
• Keputusan yang dibuat lebih dekat dengan
pelanggan.
• Konsisten dengan bertujuan untuk menyanjung
hirarki.
• Penghematan biaya karena tidak semua unit yang
memerlukan komputasi membutuhkan perangkat
komputer dengan spesifikasi yang sama.

15. 1. Pengambilan keputusan tidak selalu
strategis.
2. Memungkinkan kekacauan kontrol terhadap
sistem komputer.
3. Kurangnya pengawasan dan pengendalian.
4. Keamanan dan berbagi informasi harus
diverifikasi (norma, indeksasi, dan lain-lain).

16. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundangundangan.
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
NE
XT

17. UUD NRI 1945 sebagai kontitusi bangsa indonesia sejak awal
telah menegaskan dianutnya prinsip otonomi daerah dalam
penyelenggaraan pemerintah . Hal itu tercermin dalam amanat pasal
18 UUD NRI 1945 sebelum perubahan yang menyatakan pembagian
daerah indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan
susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Walaupun secara tegas UUD NRI 1945 menghendaki adanya otonomi
daerah , namun praktik penyelenggaraanya mengalami pasang surut .
Diawal orde baru , pemikiran pentingnya otonomi daerah
sempat menguat dan menjadi salah satu kebijakan yang dituangkan
dalam ketetapan MPRS Nomor XXI/MPRS/1996 tentang pemberian
otonomi seluas luasnya kepada daerah. Agenda demokratisasi diera
reformasi hingga lahirlah UUD no.22 tahun 1999 yang selanjutnya
diganti dengan UU No.32 tahun 2004. Kembalinya otonomi daerah
tidak hanya diwujudkan dalam bentuk hukum undang-undang , tetapi
juga ditegaskan dalam UUD NRI 1945 melalui perubahan yang
dilakukan oleh MPR.
NE
XT

18. Prinsip-prinsip otonomi daerah :
1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan
aspek demokrasi , keadilan , pemrataan , potensi , dan keanekaragaman
daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas , nyata dan
bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada
kabupaten dan kota , sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan
otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan kontitusi negara
sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi anatara pusat dan daerah
serta antardaerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian
daerah otonomi , serta didalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah
adminitrasi.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih menigkatkan peranan dan fungsi
legislatif daerah , ataupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan
pemrintah daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi yang
kedudukannya sebagai wilayah adminitrasi untuk melaksanakan
kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah.

19. Pemerintahan
Pusat Pemerintahan
Daerah
Hubungan
Pengaturan
Kewenangan

20. Pemerintah pusat adalah perangkat Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri.
Presiden
Lembaga
Pusat

21. UUD
1945
Legislatif:
1. MPR
2. DPR
Eksekutif:
1. Presiden
2. Wakil
Presiden
Yudikatif
1. MK
2. MA
3. KY
BPK

22. MPR adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia, yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

23. Diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD
Tahun 1945, yaitu:
1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa
jabatannya menurut Undang-Undang Dasar
4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh
Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam
masa jabatannya
5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti
secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan
calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh
partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon
Presiden dan calon Wakil Presidennya meraih suara terbanyak
pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai
berakhir masa jabatannya.

24. Struktur MPR di bentuk berdasarkan pemilihan langsung
legislatif yang juga secara bersamaan dalam penetapan
anggota DPR. Berikut adalah struktur anggota MPR serta
fungsi MPR yang di atur oleh Undang Undang:
• Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah
yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut
dalam undang ¬undang.
• Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali
dalam lima tahun di ibu kota negara.
• Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan
dengan suara yang terbanyak.

25. DPR adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan
memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
Hak
Fungsi
Tugas dan
Wewenang

26. DPR mempunyai fungsi ; legislasi, anggaran, dan
pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi
rakyat.
1. Legislasi: Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai
perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan
membentuk undang-undang.
2. Anggaran: Fungsi anggaran dilaksanakan untuk
membahas dan memberikan persetujuan atau tidak
memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-
undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
3. Pengawasan: Fungsi pengawasan dilaksanakan
melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
dan APBN.

27. DPR mempunyai bebrapa hak, yaitu; hak interpelasi, hak
angket, dan hak menyatakan pendapat.
1. Hak interplasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan
kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang
penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan
terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau
kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting,
strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk
menyatakan pendapat atas: Kebijakan Pemerintah atau
mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di
dunia internasional

28. Tugas dan wewenang DPR adalah:
1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk
mendapat persetujuan bersama;
2. Membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan
pemerintah pengganti undang-undang;
3. Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang
diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu serta
mengikutsertakannya dalam pembahasan;
4. Memerhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang
APBN serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan,dan agama;
5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-
undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta
kebijakan pemerintah;

29. Presiden adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan
suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara.
Sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki kekuasaan
antara lain:
1. Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang
Dasar
2. Berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat
3. Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-
undang sebagaimana mestinya
4. Pada kondisi darurat dan terdesak presiden berhak menetapkan
peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang
5. Mengangkat dan memberhentikan menteri
NE
XT

30. Kepala Negara, presiden memiliki kekuasaan antara lain:
1. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat,
angakatan laut, dan angkatan udara termasuk kepolisian
Negara Republik Indonesia
2. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan
perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara
lain
3. Menyatakan keadaan bahaya
4. Mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan duta
Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat
5. Memberi grasi dan rehabilitas dengan memeperthatikan
pertimbahang Mahkamah Agung
6. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
7. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang
diatur

31. Wakil Presiden adalah jabatan pemerintahan yang
berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden.
Biasanya dalam urutan suksesi, wakil presiden akan
mengambil alih jabatan presiden bila ia berhalangan
sementara atau tetap.
Tugas wakil presiden adalah, yaitu:
1. mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan
tugas-tugas kenegaraan di negara lain
2. membantu dan/ atau mewakili tugas presiden di bidang
kenegaraan dan pemerintahan.
NE
XT

32. Wakil presiden juga memiliki wewenang, yaitu:
1. melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari
2. menyusun agenda kerja kabinet dan menetapkan fokus
atau prioritas kegiatan pemerintahan yang
pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada
presiden.
3. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

33. MK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang
kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah
Agung.
Kedudukan
dan Tugas
Wewenang
dan
Kewajiban

34. • Kedudukan
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang
melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan
keadilan
• Tugas Mahkamah Konstitusi ( MK )
Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap
Undang-Ungang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus
pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil
Pemilihan Umum.
Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat mengenai digaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil
Presiden Menurut UUD 1945.

35. Wewenang Mahkamah Konstitusi ( MK )
1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
2. Memutus sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga Negara, yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu
Kewajiban Mahkamah Konstitusi ( MK )
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:
Telah melakukan pelanggaran hukum berupa
a) penghianatan terhadap negara
b) korupsi
c) penyuapan
d) tindak pidana lainnya
atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

36. MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan
kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari
pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi
badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.
Tugas & Wewenang
Fungsi

37. 1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji
peraturan perundang-undangan dibawah Undang-
Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang
diberikan olehUndang-Undang
2. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden
membergrasi dan rehabilitasi.
4. Mengawasi dan memimpin jalannya perelihan
pemerintahan pada seluruh tingkat pengadilan
5. Menguji secara meteril perundang undangan dibawah
UU.

38. Fungsi Anggota MA :
• Fungsi peradilan
• Fungsi Pengawasan
• Fungsi Mengatur
• Fungsi Nasihat
• Fungsi Adminstratif
• Fungsi lain-lain

39. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk
berdasarkan UU no 22 tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku
hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung.
Tugas Wewenang

40. UU No. 22 Thn 2004 Pasal 14
Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung Komisi Yudisial mempunyai tugas:
• Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
• Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
• Menetapkan calon Hakim Agung;
• Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku
Hakim
Komisi Yudisial mempunyai tugas:
• Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim,
• Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan
• Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang
disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindasannya disampaikan
kepada Presiden dan DPR.

41. − UU NO. 22 Thn. 2004 Pasal 13
Komisi Yudisial mempunyai wewenang:
a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada
DPR; dan
b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat
serta menjaga perilaku hakim.
− UUD 1945 Pasal 24B ayat (1) “Komisi Yudisial
bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang
lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim

42. BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri
dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara. BPK berkedudukan di Ibukota negara, BPK memiliki
perwakilan di setiap provinsi.
Tugas
Wewenang

43. 1. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha
Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola
keuangan negara.
2. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
3. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD
sesuai dengan kewenangannya.
4. DPR, DPD, dan DPRD menindak lanjuti hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan
Tata Tertib masing-masing lembaga perwakilan.

44. 1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan
pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun
dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap
orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga
Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan
Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang
mengelola keuangan negara;
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik
negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha
keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan,
surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar
lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi
dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

45. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta
perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif
daerah.
DPD
DPRD
Pemerintah
Daerah

46. DPD memiliki fungsi:
• Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan
pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu
• Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.
Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan
demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah 132 orang. Masa
jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan
pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
NE
XT

47. • DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undangundang yang
berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah;
pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah; pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta yang
berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
• DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diajukan, baik oleh
DPR maupun oleh pemerintah.
• DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-
undang APBN, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan, dan agama. Pertimbangan tersebut diberikan dalam
bentuk tertulis sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR
dan pemerintah sehingga menjadi bahan bagi DPR dalam melakukan
pembahasan dengan pemerintah

48. DPRD adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah
(provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD
diatur dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2009
DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif, yaitu:
• Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi (DPRD provinsi), berkedudukan di
ibukota provinsi.
• Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten (DPRD kabupaten), berkedudukan
di ibukota kabupaten.
• Dewan perwakilan rakyat daerah kota (DPRD kota), berkedudukan di kota.
• DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota). Sejak
diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih
langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala
daerah
NE
XT

49. 1. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah
mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang
diajukan oleh kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan
APBD.
4. Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota)
dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
6. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang
dilakukan oleh pemerintah daerah.
7. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah
lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
NE
XT

50. 1. Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan
daerah
2. Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah
(APBD)
3. Pengawasan, Kewenangan mengontrol
pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta
kebijakan pemerintah daerah

51. Pemerintah
Daerah
Kepala
Daerah
Perangkat
Daerah

52. Kepala
Daerah
Gubernur
Bupati
Wali
Kota

53. Gubernur, adalah jabatan politik di Indonesia. Gubernur
merupakan kepala daerah untuk wilayah provinsi.
Gubernur bukanlah atasan bupati atau wali kota, namun hanya
sebatas membina, mengawasi, dan mengkoordinasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hubungan pemerintah provinsi
dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, dimana
masing-masing pemerintahan daerah tersebut mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.
Tugas
dan
Wewe
nang

54. 1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di
daerah provinsi dan kabupaten/kota;
3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah
provinsi dan kabupaten/kota.

55. Bupati, dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia adalah
kepala daerah untuk daerah kabupaten. Seorang bupati sejajar
dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kota. Pada
dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin
penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara
langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan
jabatan politis (karena diusulkan oleh partai politik), dan
bukan Pegawai Negeri Sipil.
Tugas
Pokok
Fungsi

56. • Menyusun rencana dan program kerja Bidang Kepegawaian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk bidang pengembangan pegawai, mutasi dan
kepangkatan, pembinaan dan pengawasan pegawai;
• Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan guna
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
• Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
• Merumuskan kebijakan teknis dan perencanaan program kerja bidang
pengembangan pegawai, mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan pengawasan
pegawai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
pengembangan pegawai, mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan pengawasan
pegawai dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah bidang kepegawaian;
• Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang pengembangan pegawai, mutasi dan
kepangkatan, pembinaan dan pengawasan pegawai lingkup kabupaten

57. • Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang
kepegawaian;
• Pengkoordinasian dan fasilitasi bidang kepegawaian;
• Pengarahan dan pemberian petunjuk teknis bidang kepegawaian;
• Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
kepegawaian;
• Pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian meliputi pengembangan
pegawai, mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan pengawasan
pegawai;
• Pengelolaan Tata Usaha Sekretariat BKD;
• Pengiventarisasian permasalahan dalam pelaksanaan tugas BKD dan
penyusunan alternatif penyelesaian masalah;
• Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian
dan kesekretariatan BKD;
• Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

58. Wali kota adalah Kepala Daerah untuk
daerah Kota. Seorang Wali Kota sejajar dengan Bupati,
yakni Kepala Daerah untuk daerah Kabupaten. Pada
dasarnya, Wali Kota memiliki tugas dan wewenang
memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama DPRD Kota. Wali kota dipilih
dalam satu paket pasangan dengan Wakil Wali Kota
melalui Pilkada. Wali kota merupakan jabatan politis, dan
bukan Pegawai Negeri Sipil.

59. Bentuk Negara RI sebagaimana ditegaskan di dalam pasal
1 ayat (1) UUD NKRI 1945 ialah negara kesatuan, yang berbentuk
republic. Perumusan dalam pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 pada
pasal 37 ayat (5) yang menyatakan khusus mengenai bentuk
Negara kesatuan RI tidak dapat dilakukan perubahan. Sedangkan
sisntem poemerintahan Indonesia dalam kaitan dengan hubungan
pousat dan daerah adalah sebagaimana ditegaskan di dalam pasl
18 dan 18a uud nri 1945 antara lain, yaitu:
• Pasal 18 ayat 1
• Pasal 18 ayat 2
• Pasal 18 ayat 5
• Pasal 18A ayat 1
• Pasal 18A ayat 2
• Pasal 18B ayat 1
• Pasal 18B ayat 2
NE
XT

60. “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan
daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

61. “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan
kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

62. “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,
kecuali urusan pemerintahan
yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat.”

63. “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau
antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan
Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah.”

64. “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan
sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil
dan selaras berdasarkan undang-undang.”

65. “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat
istimewa yang diatur dengan Undang-undang.”

66. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur
dalam undang-undang.”

67. Ditinjau dari sudut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dapat dilihat dari Adanya hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan,
Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada
daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan
negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahwa tanggung jawab akhir dari
penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah
adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional (Pusat) karena externalities
(dampak) akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung
jawab negara. Peran Pusat dalam kerangka otonomi Daerah akan banyak bersifat
menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol
dan pemberdayaan (capacity building) agar Daerah dapat menjalankan otonominya
secara optimal. Sedangkan peran daerah akan lebih banyak pada tataran
pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya Daerah
berwenang membuat kebijakan Daerah. Kebijakan yang diambil Daerah adalah
dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh
bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi yaitu norma,
standard dan prosedur yang ditentukan Pusat.
NE
XT

68. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan
pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi:
a. Hubungan wewenang
b. Keuangan
c. Pelayanan umum
d. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber
daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan
selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan
sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan
administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

69. Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah otonom dalam asas
desentralisasi diwujudkan dengan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya dasar
kewenangan yang sah maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang
dilakukan oleh setiap level pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindakan
dan perbuatan hukum yang sah. Sebaliknya, apabila tanpa ada dasar
kewenangan, maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh
setiap level pemerintah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap
asas-asas umum pemerintah yang baik.
Secara umum, kewengan pemerintahan dapat diperoleh melalui
atribusi, delegasi dan mandat, serta tugas pembantuan (medebewind). Secara
khusus, kewenangan pemerintaha juga berkaitan dengan hak, kewajiban, dan
tanggungjawab di antara berbagai level pemerintahan yang ada. Perbedaan
hak, kewajiban dan tanggungjawab dari berbagai level pemerintahan yang ada
merupakan suatu hal yang secara pokok menggambarkan secara nyata
kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing level pemerintahan yang ada di
suatu negara.
NE
XT

70. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah dan mengatur kewenangan daerah sebagai daerah otonom,
urusan wajib, dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan
pemerintah daerah.Dalam UU ini juga menegaskan kembali kedudukan
daerah otonom sebagaibagian integral dari Negara Kesatuan
Indonesia. Kedudukan pemerintahan daerah otonom adalah
melaksanakan berbagai kewenangan pemerintahan yang telah
didesentralisasikan oleh pemerintah pusat, dan kepemilikan
kewenangan tersebut tetap berada di tangan Pemerintah Pusat. Oleh
karena itu, dalam UU ini merupakan undang -undang yang mengatur
bagaimana suatu organisasi pemerintahan negara dijalankan
berdasarkan prinsip lokalitas dan kekhasan di daerah masing-masing.

71. THANK YOU!