Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
•Download as PPT, PDF•
3 likes•2,114 views
Politik hukum di Indonesia mengarah pada cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila untuk mencapai tujuan negara melindungi seluruh bangsa dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Kerangka dasar politik hukum nasional dipandu oleh nilai-nilai Pancasila dan sistem hukum Pancasila yang mengedepankan keseimbangan hukum. Prolegnas merupakan wadah perencanaan program pembentukan undang-undang.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
Similar to Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
- 1. POLITIK HUKUM Oleh : HENDRA KASIM Disadur dari Materi Kuliah PPS MH UII oleh Prof. DR. Moh. Mahfud MD. yang telah dilakukan penyesuaian oleh pemateri guna kepetingan perkuliaha ©2018
- 2. POLITIK HUKUM DALAM TAKSONOMI ➧ Obyek di luar ilmu hukum? Mahfud MD - 2 ➧ Resistensi pakar ilmu hukum ➧ Berkum Vs. Belinfante ➧ Pohon ilmiah hukum Akar = Falsafah Pancasila Batang = Subsistem kemasyarakatan Cabang = Hukum-hukum pokok = Perdata, pidana, HTN Ranting = Hukum-hukum khusus/spesifik ➧ Masuk kurikulum 1994, 1996. ©2018
- 3. MENGAPA PERLU POLITIK HUKUM? Hukum terkait perkembangan masyarakat ➨ Anglo Saxon = Common Law = Responsif ➨ Eropa Kontinental = Civil Law = Ortodox Mahfud MD - 3 Hukum tidak dalam vacuum Roscue Pound = alat (tool) Von Savigny = cermin John Henry Marryman = area Philip Nonet & Philippe Selznick: ➨ Represif = Poverty of power ➨ Otonom = Penguasa dipercaya , pembangkang kecil ➨ Responsif = Memenuhi aspirasi-aspirasi di masyarakat Hukum berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat, sekaligus mengubah masyarakat. ©2018
- 4. ARTI DAN CAKUPAN POLITIK Politik ➔ Taktik, Policy, Struggle ➨ Garis resmi (Propenas, Prolegnas, Prolegda) ➨ Latar belakang pembuatan hukum ➨ Implementasi hukum. Mahfud MD - 4 Legal Policy = “garis resmi” untuk mencapai tujuan negara melalui hukum Cakupan Studinya: ©2018
- 5. POLITIK HUKUM INDONESIA 1945 Perubahan➔ dari masyarakat kolonial Nasional➔ ➨ Semula spontan ➨ Orla + Orba ➔ GBHN ➨ Reformasi ➔ Prolegnas, Prolegnas. Prolegda Mahfud MD - 5 Cita-cita bangsa (dalam sanubari) Tujuan negara (dalam Pembukaan) Harus punya hukum sendiri Aturan Peralihan (ganti hukum-hukum lama) Penggarisan dalam penggalan-penggalan waktu ©2018
- 6. KONSTRUKSI/POLA PIKIR Cita-cita bangsa Tujuan negara Cita hukum Pancasila (kesatuan sila-sila) Mahfud MD - 6 Sistem hukum Pancasila ➨ Konsepsi Prismatika ➨ Kaidah penuntun Konstitusi (dasar aturan main) ➨ Filsafat Ideologi UUD➔ ➔ ➨ Perjanjian masyarakat Statu➔ s Naturalis Demokrasi UUD➔ ➔ ➨ Sociolegal = Sekularisasi ke demokrasi UUD➔ Propenas, Prolegnas & Prolegda Judicial review. ©2018
- 7. ALUR PIKIR POLITIK HUKUM Mahfud MD - 7 PIJAKAN DASAR POLITIK HUKUM Tujuan Negara : Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan Umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Melaksanakan ketertiban dunia Cita-cita Bangsa: Masyarakat Adil dan Makmur Berdasar Pancasila Cita Hukum Pancasila sebagai kaidah penuntun Melindungi segenap bangsa, menjaga integritas teritori dan ideologi Mewujudkan demokrasi dan Nomokrasi Mewujudkan toleransi beragama yang berkeadaban Mewujudkan keadilan sosial Sistem hukum nasional/hukum Pancasila (konsepsi prismatik dengan keseimbangan nilai baik) Individualisme dan kolektivisme Rechtsstaat & the rule of law Alat pembaharuan dan cermin keadaan masyarakat Negara agama dengan negara sekuler IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM ©2018
- 8. Mahfud MD - 8 POLITIK HUKUM Materi/Isi Terkonsep Prolegnas Mekanisme Produk UU Rencana Isi (Potret Isi Hukum) Judicial Review oleh MK Struktur/Aparat Budaya DLL PP, Perpres, Perda Prolegda Judicial Review oleh MA Problem Problem Ketegasan Propenas & PJPM ©2018
- 9. IHTISAR POLITIK HUKUM Mahfud MD - 9 Periode Politik Hukum 1) Transisi dari kolonial ke nasional (1945 – 1959) Tak ada kerangka yang jelas. Pemerintah belum menginventarisasi masalah hukum secara komprehensif; sifatnya spontan. Ada kodifikasi dalam beberapa bidang hukum tanpa ada perintah unifikasi hukum. Antara para lembaga hukum masih saling adu keutamaan. 2) Demokrasi Terpimpin (Orla) (1959 – 1966) MPR menetapkan GBHN (1961 – 1969) dengan nama Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (Tap MPR II/MPRS/60). Pengaktifan LPHN dengan wewenang merumuskan asas-asas pembenaran hukum dan merancang peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan politik revolusi. Orientasinya: unifikasi dan kodifikasi menurut sistem hukum Indonesia. 3) Era Orde Baru (Demokrasi Pancasila) 1973 – 1998) Ada rutinitas perumusan setiap lima tahun melalui pembuatan GBHN baru. Pembangunan hukum dijadikan bagian dari pembangunan bidang politik dan ekonomi. Tetapi dalam GBHN 1993 bidang hukum dijadikan bidang tersendiri. Pada GBHN 1998 sasaran pembangunan hukum sama dengan GBHN 1993 tapi ditambah dengan “budaya hukum” dan “penghormatan HAM” 4) Era Reformasi (1998 – sekarang) Tap II/MPR/1998 tentang GBHN dicabut dengan Tap IX/MPR/1998. GBHN 1999 menggariskan misi “menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM”. GBHN 1999 (GBHN terakhir) memuat: 1. Menempatkan pembangunan hukum dalam urutan pertama. 2. Arah kebijakan pembangunan hukum: a. Integritas dan profesionalisme aparat. b. Lembaga peradilan yang mandiri. c. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM Dikeluarkanlah UU No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas untuk menjabarkan GBHN Dikeluarkan pula (setelah Pilpres) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPN) ©2018
- 10. PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM( MACHFUD MD). Periode Rezim pemerintahan Sistem Politik Pemilu Pemda Agraria 1945 -1959 Demokrasi Liberal Demokratis Responsif Responsif Responsif 1959 - 1966 Demokrasi Terpimpin Orde Lama Otoriter -- Ortodoks/ Konservatif/E litis Responsif(De ngan alasan tertentu) 1966 - 1998 Demokrasi Pancasila Orde Baru Otoriter Ortodoks/ Konservatif/E litis Ortodoks Konservatif Elitis Ortodoks/Ko nservatif Elitis(parsial) 1998- sekarang Demokrasi konstitusional Reformasi Demokratis Responsif Responsif Responsif ©2018
- 11. Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukumnya menurut Machfud Md : Karakter hukum senantiasa berubah sejalan dengan perkembangan konfigurasi politik meskipun klasifikasinya tidak eksak. Ada konsistensi kecenderungan perubahan karakter itu : karakter responsif senantiasa muncul bersamaan dengan konfigurasi politik yang demokratis, sedangkan karakter konservatif /ortodok/elitis muncul dalam konfigurasi politik yang otoriter/birokratis. Pengecualan terhadap kesimpulan umum ini hanya terjadi dalam hukum agraria. Hukum agraria lahir pada masa demokrasi terpimpin yang otoriter berkarakter responsif. Tetapi hal ini disebabkan UUPA: 1. disahkan berdasarkan rancangan sebelumnya, 2. membongkar dasar-dasar kolonialisme yang tidak sesuai dengan alam kemerdekaan, dan 3. tidak menyangkut tentang hubungan kekuasaan . ©2018
- 12. 1.PHN mengarah pada cita-cita bangsa yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila; 2.PHN ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yakni: a.MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA b.MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM c.MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA d.MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI, DAN KEADILAN SOSIAL KERANGKA DASAR POLITIK HUKUM NASIONAL (PHN) ©2018
- 13. 3. PHN harus dipandu oleh nilai-nnilai Pancasila sebagai dasar negara yakni: a. Berbasis moral agama; b. Menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi; c. Mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya; d. Meletakkan kekuasaan dibawah kekuasaan rakyat; e. Membangun keadilan sosial KERANGKA DASAR POLITIK HUKUM NASIONAL (PHN) ©2018
- 14. 4. PHN dipandu oleh keharusan untuk: a. Melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori; b. Mewujudkan keadilan dalam ekonomi dan kemasyarakatan c. Mewujudkan demokrasi (keadilan sosial) dan nomokrasi (keadilan hukum) d. Menciptakan tolerannsi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaann KERANGKA DASAR POLITIK HUKUM NASIONAL (PHN) ©2018
- 15. 5. Sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai sosial, dan konnsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatik denga mengambil unsur-unsur baiknya KERANGKA DASAR POLITIK HUKUM NASIONAL (PHN) ©2018
- 16. A. KESEIMBANGAN ANTARA INDIVIDUALISME DAN KOLEKTIVISME B. KESEIMBANGAN ANTARA RECHTSTAAT DAN THE RULE OF LAW C. KESEIMBANGAN ANTARA HUKUM SEBAGAI ALAT UNTUK MEMAJUKAN DAN HUKUM SEBAGAI CERMIN NILAI-NILAI YG HIDUP DI DALAM MASYARAKAT D. KESEIMBANGAN ANTARA NEGARA AGAMA DAN NEGARA SEKULER (THEO- DEMOKRATIS) ATAU RELIGIOUS NATION STATE MEMPERTEMUKAN 3 SISTEM NILAI DAN MELETAKKAN DALAM HUBUNGAN KESEIMBANGAN: ©2018
- 17. POLITIK HUKUM YANG MENYANGKUT RENCANA PEMBANGUNAN MATERI HUKUM DI INDONESIA, PADA SAAT INI TERMUAT DI DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL (PROLEGNAS) PEMETAAN ATAU POTRET RENCANA TENTANG HUKUM-HUKUM APA YANG AKAN DIBUAT DALAM PERIODE TERTENTU SEBAGAI POLITIK HUKUM DAPAT DILIHAT PADA PROLEGNAS PROLEGNAS ©2018
- 18. PROLEGNAS DISUSUN OLEH DPR BERSAMA PEMERINTAH YANG DALAM PENYUSUNANNYA DIKOORDINASIKAN OLEH DPR (PSL 20 (1) UUD 1945) KEDUDUKAN PROLEGNAS SEBAGAI WADAH POLITIK HUKUM PROLEGNAS ADALAH INSTRUMEN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN UU YG DISUSUN SECARA BERENCANA, TERPADU DAN SISTEMATIS PROLEGNAS ©2018
- 19. PERKEMBANGAN PEMBUATAN HUKUMPERKEMBANGAN PEMBUATAN HUKUM DI EROPAHDI EROPAH 1. PADA AWALNYA PEMBENTUKAN HUKUM DIYAKINI PEMERINTAH HANYA MEREGISTRASI ATURAN-ATURAN YG ADA, RAJA MENETAPKAN HUKUM SECARA TERTULIS DAN DIA TAK DAPAT MENGUBAHNYA. 2. PADA ABAD PERTENGAHAN DIKENAL HUKUM RAJA. TITAH RAJA BERLAKU SBG UU. RAJA BERBUAT DEMIKIAN KARENA IA TELAH MEWAJIBKAN RAKYATNYA BERSUMPAH SETIA. KEADAAN INI SEMAKIN KUAT SETELAH ADA KEPERCAYAAN BAHWA RAJA SBG PENJELMAAN TUHAN. MASYARAKAT MENGHARAPKAN KESEJAHTERAAN DARI TUHAN. “REI DEI GRATIA”. AKHIRNYA HUKUM KEBIASAAN SEMAKIN MENGERUCUT. 3. PARA PENDUKUNG HKM ALAM MEMBUAT TEORI HKM MEBEDAKAN HUKUM YG DIPAKSAKAN (IUSTUM) DAN HUKUM SUKARELA (HONESTUM).IUSTUM BERFUNGSI MELAYANI KETENANGAN LAHIR, KARENA ITU SANKSINYA DAPAT DIPAKSAKAN. HONESTUM BERKAITAN DGN KESUSILAAN YG SEBAIKNYA DILAKSANAKAN TAPI BUKAN MERUPAKAN KEWAJIBAN. DGN DEMIKIAN IUSTUM SEMAKIN DIPERLUKAN SEHINGGA PEMBUATAN HUKUM MENEMPATI PERAN UTAMA. ©2018
- 20. 4. DLM KENYATAANNYA PENGUASA NEGARA (TRIAS POLITIKA) TDK MENGGUNAKAN KEKUASAAN SECARA MONOPOLI MEMBUAT HUKUM. HAL INI DISEBABKAN ANTARA LAIN: 1.KEPERCAYAAN KPD HUKUM ALAM, 2. FUNGSI NEGARA MEMELIHARA KETERTIBAN DAN 3.SISTEM POLITIK DI PARLEMEN. 5. MULAI ABAD KE XX PERAN PEMBUAT HUKUM (LEGISLATOR) BUKAN HANYA MENETAPKAN KEBIASAAN- KEBIASAAN SBG ALAT MENJAGA KETERTIBAN, TTP JUGA MELAKUKAN PERUBAHAN MASYARAKAT. RPSCO POUND MENYATAKAN LAW AS A TOOL SOCIAL ENGINEERING. MESKIPUN DEMIKIAN REGISTRASI MASIH DIPERLUKAN DISAMPING UNTUK MELAKUKAN KEBIJAKAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL. PERKEMBANGAN PEMBUATAN HUKUMPERKEMBANGAN PEMBUATAN HUKUM DI EROPAHDI EROPAH ©2018
- 21. Sekian …