Sakd modul 4

791 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
791
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sakd modul 4

  1. 1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah BUKU 4 PROSEDUR AKUNTANSI Pokja IVEvaluasi Pembiayaan & Informasi Keuangan Daerah Tim Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
  2. 2. BUKU 4 PROSEDUR AKUNTANSI KATA PENGANTAR Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupapelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkanmanajemen keuangan yang sehat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor105 Tahun 2001, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkansistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk PeraturanDaerah. Sistem tersebut sangat diperlukan dalam memenuhi kewajjibanpemerintah daerah dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangandaerah yang bersangkutan. Dalam buku-2 Pos-Pos Neraca dan Buku-3 Pos-Pos Perhitungan Anggarantelah disebutkan bahwa pemahaman mengenai pedoman akuntansi pos-postersebut mencakup pengertian dari masing-masing pos neraca, prosespencatatan dan dokumen terkait, saldo normal (debet atau kredit), jurnal standaryang berkaitan dengan pos tersebut, pengukuran nilai, dan pengungkapan yangdiperlukan untuk kejelasan dari pos tersebut. Sebagai kelengkapan sistem yangterintegrasi diperlukan penggambaran bagan arus dokumen sumber (flowchart),yang akan membantu pemahaman penerapan sistem yang bersangkutan. Bagan arus dokumen sumber yang dimaksud meliputi penggambaranprosedur pencatatan beberapa transaksi yang berkaitan dengan pos-postertentu. Dengan adanya bagan arus tersebut maka diharapkan pelaksanamanajemen keuangan di daerah akan lebih mengerti mengenai penerapansistem secara visual. Bagan arus ini juga akan bermanfaat sebagai bimbinganpada tahap awal penerapan sistem dimana pada umumnya penerapan sistemkomputerasi masih berjalan secara paralel dengan penerapan secara manual. Buku-4 Prosedur Akuntansi ini diharapkan akan membantu penerapansistem akuntansi keuangan daerah sehingga untuk waktu yang tidak terlalulama, pemerintah daerah telah mampu menghasilkan LaporanPertanggungjawaban Keuangan. Penerapan Sistem Akuntansi KeuanganDaerah menuntut adanya pemahaman utuh dari pelaksana manajemenkeuangan daerah dan adanya penyempurnaan secara terus-menerus dariinstansi yang berkewenangan sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja instansipemerintah daerah sebagai bagian dari kepemerintahan yang baik (goodgovernance) dapat menjadi kenyataan. Jakarta, 9 Januari 2002 Tim PenyusunTim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: iDepkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
  3. 3. BUKU 4 PROSEDUR AKUNTANSI DAFTAR ISI halamanKATA PENGANTAR .................................................................................................... iDAFTAR ISI ................................................................................................................. iiSiklus Keuangan Daerah ............................................................................................. 1Siklus Keuangan Daerah (Terinci) ............................................................................... 3Kerangka Umum Sistem Informasi Keuangan Daerah ................................................ 6Kerangka Umum Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ............................................... 8Bagan Arus Prosedur Penyusunan Anggaran ............................................................. 10Bagan Arus Prosedur Akuntansi Anggaran (APBD) .................................................... 13Bagan Arus Prosedur Akuntansi Alokasi Anggaran..................................................... 15Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pendapatan.............................................................. 17Bagan Arus Prosedur Akuntansi Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).......... 19Bagan Arus Prosedur Akuntansi Belanja Operasional Beban Tetap ........................... 22Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pertanggungjawaban ............................................... 24Bagan Arus Prosedur Akuntansi Belanja Modal Beban Tetap..................................... 26Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)......... 28Bagan Arus Prosedur Akuntansi Penyertaan Modal Pemerintah/Invest Permanen .... 31Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pencatatan Aset Tetap ............................................ 34Bagan Arus Prosedur Akuntansi Penghapusan Aset Tetap ........................................ 36Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pembentukan Dana Cadangan................................ 38Bagan Arus Prosedur Akuntansi Pencairan Dana Cadangan...................................... 40Bagan Arus Prosedur Akuntansi Penerimaan Pembiayaan DariPenjualan Aset Daerah ................................................................................................ 42Bagan Arus Prosedur Pelaporan DAU & DAK Ke Menteri Keuangan ......................... 44Bagan Arus Prosedur Pelaporan APBD ke DPRD....................................................... 46Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: iiDepkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
  4. 4. SIKLUS KEUANGAN DAERAH (Anggaran) Penyusunan AnggaranPelaporan Penelaahan Otorisasi(Perhitungan Kredit AnggaranRealisasi Anggaran) Penerimaan Pendapatan Pembukuan dan Perhitungan Pelaksanaan Belanja Operasional dan Belanja Modal
  5. 5. BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI SIKLUS KEUANGAN DAERAH (ANGGARAN)1. Siklus keuangan daerah dimulai dengan penyusunan anggaran. Penyusunan Anggaran dimulai dengan menganalisis Laporan Pertanggungjawaban tahun lalu yang menghasilkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD akan dibahas dengan DPRD dan menjadi Perda APBD.2. Untuk merealisasi pelaksanaan APBD, maka dibuat Otorisasi Kredit Anggaran (OKA), Lembaran Kerja (LK) dan Petunjuk Operasional (PO) Penyusunan OKA ini dilakukan oleh Unit Anggaran dengan Saruan kerja berdasarkan usulan OKA, LK dan PO yang disampaikan oleh Satuan Kerja. OKA, LK, dan PO selanjutnya disahkan oleh Kepala Unit Anggaran.3. Satuan Kerja melakukan pemungutan pendapatan dan melakukan penyetoran dana ke kas daerah dengan STS dan melakukan realisasi pengeluaran dengan SPM . STS dan SPM tersebut akan menjadi dokumen sumber pembukuan pendapatan dan belanja.4. Unit Pembukuan akan menerima dokumen sumber pendapatan dan pengeluaran (APBD, OKA, STS, SPM) dan membukukannya secara periodik. Pada akhir tahun, Unit Pembukuan membuat Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Perhitungan APBD, Neraca dan Laporan Arus Kas yang selanjutnya diserahkan ke Unit Perhitungan Anggaran untuk dianalisis.5. Unit Perhitumgam Anggaran menganalisis Laporan Pertanggungjawaban dan melengkapi Laporan Pertanggungjawaban tersebut dengan Nota Perhitungan Anggaran. selanjutnya Laporan Pertanggungjawaban (Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Nota Perhitungan Anggaran) disampaikan ke pada Kepala Daerah.6. Kepala Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ke DPRD sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Laporan PertanggungjawabanTim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: 2Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
  6. 6. SIKLUS KEUANGAN DAERAH (TERINCI) UNIT ANGGARAN DAN UNITUNIT PERHITUNGAN UNIT PEMBUKUAN KAS DAERAH UNIT PERBENDAHARAAN SATKER PANITIA ANGGARAN DPRD PENDAPATAN DAERAHLaporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Penyusunan Usulan OKA Rancangan Rancangan APBD Aliran Kas, Nota Anggaran APBD Perhitungan Rancangan APBD Penelaahan Pembahasan RAPBD Lap. Perhitungan RAPBD dgn Perhitungan Anggaran, Neraca, Panitia Anggaran Anggaran APBD Aliran Kas APBD Pembuatan OKA- APBD OKA OKA OKA Buku Besar/ Rekening APBD OKA APBD Pelaksanaan OKA anggaran Pembuku an STS STS STS SPP SPP SPP Penerimaan dan Terbitkan Pembayaran Kas SPM APBD OKA Buku Kas Umum STS Daerah STS SPM SPM
  7. 7. BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI SIKLUS KEUANGAN DAERAH (TERINCI)1. Unit Anggaran bersama dengan Unit Bina Pendapatan Daerah, melakukan penyusunan anggaran dengan melihat masukan baik berupa data keuangan tahun sebelumnya (Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Aliran Kas, dan Nota Perhitungan) maupun berupa usulan Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) dari masing-masing Satuan Kerja.2. Penyusunan anggaran oleh Unit Keuangan menghasilkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang selanjutnya akan diserahkan ke Panitia Anggaran yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Unit Pengawasan Daerah, Unit-unit Keuangan, Unit Pembinaan Pendapatan Daerah, Unit Bina Program, Satuan Kerja yang bersangkutan, dan Satuan Kerja terkait untuk ditelaah.3. RAPBD yang telah ditelaah oleh Panitia anggaran selanjutnya dibahas oleh Panitia Anggaran dengan DPRD. DPRD lebih lanjut menyetujui RAPBD menjadi APBD dan menyerahkannya ke Unit Anggaran dan Unit Pendapatan Daerah.4. Sesudah Pemerintah Daerah mensahkan APBD menjadi Perda APBD, Unit Anggaran akan membuat OKA sesudah melakukan pembahasan dengan Satuan Kerja yang terkait. OKA-OKA tersebut diserahkan oleh Unit Anggaran ke Satuan Kerja yang terkait. Disamping itu Unit Anggaran juga menyerahkan APBD dan OKA ke Kas Daerah, Unit perbendaharaan dan Unit Pembukuan.5. Berdasarkan OKA yang diterima, Satuan Kerja mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk realisasi belanja dan Surat Tanda Setoran (STS) untuk penyetoran pendapatan ke Unit Perbendaharaan.6. Unit Perbendaharaan menerima SPP dan melakukan penelitian SPP tersebut dengan OKA, Lembar Kerja maupun Petunjuk Operasional yang ada di Unit Perbendaharaan dan selanjutnya menerbitkan Surat Pemerintah Membayar, Unit perbendaharaan juga mensahkan STS yang diserahkan oleh Satuan Kerja dengan mencap STS tersebut. SPM tersebut diserahkan oleh Unit Perbendaharaan ke Kas daerah dan Unit Pembukuan.7. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan belanja operasional, belanja modal, dan penerimaan pendapatan daerah, Kas Daerah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, pendapatan, pengeluaran, dan belanja berdasarkan SPM dan STS yang telah disahkan oleh Unit Perbendaharaan. Pelaksanaan kegiatan ini dicatat dalam Buku Besar Kas Umum.Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: 4Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
  8. 8. BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI8. Anggaran dan Realisasi APBD secara keseluruhan akan dibukukan secara computerized oleh Unit Pembukuan dan hasilnya dalam bentuk Buku Besar Pengeluaran. Pada akhir periode anggaran, sistem akuntansi berbasis komputer ini menghasilkan Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, dan Aliran Kas.9. Unit Perhitungan selanjutnya melakukan perhitungan anggaran yang akan menghasilkan Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Aliran Kas, dan Nota Perhitungan sebagai wujud Laporan Pertanggungjawaban Keuangan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada khususnya dan akuntabilitas publik pada umumnya.10. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan diatas akan menjadi umpan balik dalam penyusunan anggaran di tahun anggaran berikutnya.Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: 5Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
  9. 9. KERANGKA UMUM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAHUNIT PENDAPATAN DAERAH UNIT-UNIT KEUANGAN UNIT PERLENGKAPAN KEPALA DAERAH PC PC PC PC SERVER
  10. 10. BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI KERANGKA UMUM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAHSistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai karakteristik sbb:1. Centralized Database Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) merupakan sistem akuntansi yang berbasis relational database dengan pola database tersentralisir (centralized single database) yang dapat diakses oleh seluruh unit. Dengan digunakannya centralized single database maka pengelolaan database ini lebih mudah karena kesamaan master table referensi selalu terjamin dan database selalu dalam kondisi normal. Selain itu penggunaan single database ini tidak membutuhkan proses upload dan download karena seluruh user terhubung ke database melalui Local Area Network (LAN). Dengan centralized single database, maka para user dapat berbagi penggunaan data, sehingga untuk data yang sama, user tidak perlu menginput kembali. Namun demikian kewenangan user atas suatu data dalam tabel dibatasi sesuai dengan tugas pokok user tersebut, sehingga tidak seluruh user berhak mengubah record dalam suatu tabel.2. Distributed Access With Group of Users Database Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah tersentralisir di Unit- unit Keuangan, namun database ini dapat diakses oleh seluruh user yang punya otorisasi. Owner database ini adalah Unit Perbendaharaan, sehingga unit ini mempunyai privilege tertinggi. User yang lain diberi hak membaca atau mengupdate tabel-tabel tertentu. Misalkan Unit Perlengkapan diberi hak membaca tabel SPMU tapi tidak dapat mengupdatenya, namun Biro Perlengkapan ini diberi hak membaca dan mengupdate tabel rincian aset tetap. Dengan distributed access ini maka Kepala Daerah setiap saat dapat memantau perkembangan realisasi APBD.3. Wide Area Network (WAN) dan Local Area Network (LAN) Seluruh user atau pengguna Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhubung dalam suatu jaringan WAN. WAN merupakan jaringan yang menghubungkan antar LAN. Dengan WAN dan LAN ini seluruh user dapat mengakses Database SIAKD yang terletak di Server. Untuk kepentingan security maka seluruh transfer data antar LAN harus dalam kondisi encrypted. Untuk setiap koneksi antar LAN juga digunakan firewall sehingga hanya user yang punya otorisasi yang dapat masuk ke sistem.Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: 7Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
  11. 11. KERANGKA UMUM SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH SATKER UNIT PEMBUKUAN DAN UNIT PERHITUNGAN KEPALA DAERAHDokumen DokumenSumber Sumber Penjurnalan Jurnal Posting Pelaporan Buku Besar Buku PembantuLaporan Laporan LaporanKeuangan Keuangan Keuangan
  12. 12. BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI KERANGKA UMUM SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH1. Satuan Kerja memberikan dokumen-dokumen sumber (DS) seperti Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Tanda Setoran (STS) dari transaksi keuangannya kepada Unit Keuangan Pemerintah Daerah.2. Unit Pembukuan dan Unit Perhitungan melakukan pembukuan bulanan DS tersebut dengan menggunakan komputer akuntansi (komputer yang telah disiapkan untuk keperluan akuntansi) termasuk perangkat lunak (software) akuntansi.3. Dari proses akuntansi tersebut dihasilkan Jurnal yang sekaligus diposting kedalam Buku Besar dan Buku Pembantu secara otomatis untuk setiap Satuan Kerja.4. Bila dokumen di atas telah diverifikasi dan benar maka dilanjutkan dengan proses komputer untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).5. LPJ dikirimkan kepada Kepala Daerah sebagai pertanggung jawaban Satuan Kerja atas pelaksanaan anggaran, satu copy dikirim kepada Satuan Kerja yang bersangkutan untuk kebutuhan pertanggungjawaban dan manajemen, satu copy untuk arsip Unit Perhitungan. LPJ konsolidasi juga harus diberikan kepada Kepala Daerah agar dapat mengetahui keseluruhan realiasi APBD pada suatu periode.Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: 9Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
  13. 13. BAGAN ARUS PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARANSATUAN KERJA UNIT ANGGARAN PANITIA ANGGARAN DPRD UNIT PERBENDAHARAAN UNIT PEMBUKUAN Propeda Ptjk Operasional Draft RAPBD Repetada RAPBD Lembaran Kerja Renstra Usulan OKA Lap. Keu. Tahun lalu Rekam dan Penelaahan Pembahasan konsolidasi Usulan Draft RAPBD RAPBD OKA, LK, PO PenyusunanUsulan OKA, LK, PO. OKA Konsolid. OKA Konsolidasi RAPBD RAPBD RAPBD Ptjk Operasional Lembaran Kerja Usulan OKA Penyusunan Perevisian draft RAPBD RAPBD draft RAPBD RAPBD Hasil draft RAPBD RAPBD Hasil RAPBD Hasil Perbaikan Perbaikan Persetujuan APBD APBD yg APBD yg APBD yg disetujui disetujui disetujui APBD yg APBD yg Disetujui Disetujui Pengesahan APBD APBD APBD APBD Bahas & Rekam OKA, LK, PO dgn Sat. Kerja Ke Proses AkuntansiLK Anggaran PO LK OKA PO OKA LK LK PO PO OKA OKA Pembuatan Ke Proses SKO Akuntansi Alokasi Anggaran SKO
  14. 14. BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN1. Untuk menerapkan penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang menggambarkan klasifikasi anggaran berdasarkan kegiatan dan fungsi maka anggaran harus disusun oleh setiap Satuan Kerja yang mewakili fungsi pemerintahan daerah dengan mengacu pada Rencana Strategik (Renstra) masing-masing. Renstra ini harus disusun oleh Satuan Kerja dalam koherensi dengan Program Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Propeda). Berdasarkan Renstra, setiap Satuan Kerja menyusun usulan OKA yang mencakup OKA Pendapatan (dulu Daftar Isian Pendapatan Daerah), Belanja Operasi (dulu mirip dengan Daftar Usulan Kegiatan Daerah), Belanja Modal (dulu mirip dengan Daftar Usulan Pembangunan Daerah), usulan Lembaran Kerja (LK), Petunjuk Operasional (PO). Jika Pemerintah Daerah masih mengeluarkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), maka seluruh OKA yang disusun berdasarkan Renstra ini masih harus disesuaikan sedapat mungkin dengan Repetada.2. Setelah usulan OKA, LK dan PO disusun, masing-masing Satuan Kerja menyerahkan usulan OKA, LK dan OKA tersebut kepada Unit Anggaran untuk dikonsolidasikan menjadi OKA Konsolidasi Pemda secara keseluruhan. Pengkonsolidasian OKA oleh Unit Anggaran dimaksudkan tidak saja untuk merekam seluruh kegiatan dan dana yang diusulkan oleh masing-masing Satuan Kerja, melainkan yang lebih penting adalah untuk meyakinkan apakah usulan kegiatan telah sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan dalam renstra. Sesudah konsolidasi OKA, Unit Anggaran menyusun Draft RAPBD dan menyerahkan ke Panitia Anggaran3. Panitia Anggaran yang terdiri atas Bappeda, Unit Pengawasan Daerah, Unit- unit Keuangan, Unit Perlengkapan, Unit Pembinaan Pendapatan Daerah, melakukan penelahaan terhadap Draft RAPBD. Penelaahan anggaran oleh Panitia Anggaran ini jauh lebih mendalam dan mencakup pertimbangan yang lebih luas seperti kesesuaian dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas), Repetada, prediksi pendapatan daerah, evaluasi teknis pelaksanaan, dukungan kelembagaan dan sumber daya manusia, dan keselarasan antar regional serta arah pembangunan nasional.4. Hasil penelaahan oleh Panitia Anggaran berupa RAPBD diserahkan ke DPRD kepada Unit Anggaran untuk dibahas secara bersama antara Panitia Anggaran dnegan DPRD. Jika ada unsur-unsur dalam RAPBD yang perlu diperbaiki maka Panitia Anggaran memperbaiki RAPBD tersebut. Hasil perbaikan tersebut dibahas lagi untuk disetujui DPRD menjadi APBD. APBD yang telah disetujui oleh DPRD diserahkan ke Unit Anggaran.5. APBD selanjutnya disahkan oleh Pemerintah. APBD yang telah disahkan didistribusikan ke Unit Perbendaharaan sebagai acuan dalam penerbitanTim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: 11Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
  15. 15. BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI SPMU, Unit Pembukuan sebagai dokumen sumber untuk pembukuan APBD, dan Arsip di Unit Anggaran.6. Setelah APBD disahkan oleh pemerintah, Unit Anggaran melakukan pembahasan Otorisasi Kredit Anggaran, Lembaran Kerja, dan Petunjuk Operasi dengan Satuan Kerja. Selanjutnya OKA, LK, dan PO yang telah disetujui didistribusikan ke Satuan Kerja untuk pengajuan SPP, Unit Perbendaharaan untuk penerbitan SPMU, Unit Pembukuan sebagai dokumen sumber pembukuan alokasi anggaran dan satu Arsip di Unit Anggaran.7. Berdasarkan OKA, PO, dan LK Unit Perbendaharaan menyusun Surat Keputusan Otorisasi dalam rangka pengendalian Kas Daerah.8. Berdasarkan APBD Unit Pembukuan melakukan proses akuntansi anggaran. Sedangkan OKA, PO, dan LK digunakan oleh Unit Pembukuan sebagai dasar melakukan proses Akuntansi Alokasi Anggaran.Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: 12Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
  16. 16. BAGAN ARUS PROSEDUR AKUNTANSI ANGGARAN (APBD) UNIT PEMBUKUAN KEPALA DAERAH SATUAN KERJA APBD Posting Cetak DTP DTP Bandingkan DTP dengan APBD Tidak Benar? Ya Pelaporan Keuangan Cek Kebenaran Proses PPK Tidak Benar? Ya Cetak Laporan Keuangan Lap. Keuangan Lap. Keuangan Lap. Keuangan Lap. Keuangan Lap. KeuanganCatatan: Laporan keuangan hanya menyangkut informasi anggaran (APBD)
  17. 17. BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI PROSEDUR AKUNTANSI ANGGARAN1. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Unit Pembukuan akan memposting jurnal penganggaran. Data APBD sudah terdapat dalam sistem komputer yang merupakan hasil perekaman unit anggaran pada saat membahas dan mengesahkan APBD. Proses posting ini dilakukan secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data APBD. Di sini, jurnal anggaran akan mencakup sekaligus jurnal estimasi pendapatan, apropriasi, pembentukan cadangan, dan penerimaan pembiayaan dan saldo anggaran lebih. Posting ini kemudian dicetak dalam bentuk Daftar Transaksi dan Posting (DTP).2. Untuk meyakinkan kebenaran hasil posting, data DTP kemudian dibandingkan dengan APBD. Jika ada kesalahan, maka proses posting diulang kembali sampai menghasilkan DTP yang sesuai dengan APBD.3. Setelah DTP untuk APBD benar, dilakukan proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban. Dalam proses ini dihasilkan lembar pengontrol yang berfungsi sebagai alat untuk mengecek kebenaran proses pembuatan pelaporan keuangan.4. Jika lembar kontrol menunjukkan angka yang tidak sesuai, maka proses pelaporan keuangan diulang sampai proses pelaporan keuangan benar. Jika proses pelaporan keuangan sudah benar, maka Unit Pembukuan mencetak Laporan Pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban yang dihasilkan untuk sementara hanya berisi data anggaran (APBD).5. Laporan Pertanggungjawaban yang dihasilkan selanjutnya didistribusikan ke Kepala Daerah dan Satuan Kerja.Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: 14Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
  18. 18. BAGAN ARUS PROSEDUR AKUNTANSI ALOKASI ANGGARAN UNIT PEMBUKUAN KEPALA DAERAH SATUAN KERJA OKA Posting Cetak DTP DTP Bandingkan DTP dengan OKA Tidak Benar? Pelaporan Keuangan Ya Cek Kebenaran Akhir Tidak Proses PPK Tahun? Ya Tidak Posting Benar? Penutupan Ya Tidak Benar? Cetak Laporan Keuangan Ya Lap. Keuangan Lap. Keuangan Lap. Keuangan Lap. Keuangan Lap. KeuanganCatatan: Laporan keuangan hanya berisi data alokasi anggaran ke masing-masing satuan kerja.
  19. 19. BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI PROSEDUR ALOKASI ANGGARAN (OKA)1. Berdasarkan dokumen sumber Otorisasi Kredit Anggaran, Unit Pembukuan memposting jurnal penganggaran. Data OKA sudah terdapat dalam sistem komputer yang merupakan hasil perekaman unit anggaran pada saat membahas dan mengesahkan OKA. Proses posting ini dilakukan secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data OKA. Posting ini kemudian dicetak dalam bentuk Daftar Transaksi dan Posting (DTP).2. Untuk meyakinkan kebenaran hasil posting, data DTP kemudian dibandingkan dengan OKA. Jika ada kesalahan, maka proses posting diulang kembali sampai menghasilkan DTP yang sesuai dengan OKA.3. Setelah DTP untuk OKA benar, dilakukan proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban. Dalam proses ini dihasilkan lembar pengontrol yang berfungsi sebagai alat untuk mengecek kebenaran proses pembuatan pelaporan keuangan.4. Jika lembar kontrol menunjukkan angka yang tidak sesuai, maka proses pelaporan keuangan diulang sampai proses pelaporan keuangan benar. Jika proses pelaporan keuangan sudah benar, maka Unit Pembukuan mencetak Laporan Pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban yang dihasilkan untuk sementara hanya berisi data alokasi anggaran (OKA).5. Laporan Pertanggungjawaban yang dihasilkan selanjutnya didistribusikan ke Kepala Daerah dan Satuan Kerja.Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: 16Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
  20. 20. BAGAN ARUS PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATANSATUAN KERJA/PENYETOR UNIT PERBENDAHARAAN UNIT PEMBUKUAN Surat Tanda Surat Tanda STS Setoran Setoran Pengesahan STS STS yang Surat Setoran disahkan STS yang Posting disahkan Bulanan Perekaman STS Cetak DTP STS DTP Rekap STS Bandingkan DTP dan STS Benar? Koreksi Tidak Ya Pelaporan Keuangan Cek Kebenaran Proses PPK Tidak Benar? Ya Cetak Laporan Keuangan Lap. Keuangan Lap. Keuangan Lap. Keuangan Lap. Keuangan Kirim ke Kepala Daerah
  21. 21. BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN1. Satuan Kerja atau Penyetor setelah melakukan pembayaran ke rekening Kas Negara dan mendapat bukti setoran yaitu Surat Tanda Setoran (STS) menyampaikan STS tersebut ke Unit Perbendaharaan.2. Unit Perbendaharaan selanjutnya mengesahkan STS dengan memberi tera ke STS tersebut. Unit Perbendaharaan selanjutnya merekam STS tersebut ke dalam tabel STS dalam database, selanjutnya dibuat rekap STS. Satu tembusan STS diserahkan ke Unit Pembukuan dan satu tembusan disimpan sebagai arsip.3. Unit Pembukuan mengarsipkan STS yang diterima dari Unit Perbendaharaan. Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data STS yang sudah terdapat dalam tabel STS divalidasi. Proses posting ini dilakukan secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data STS. Dengan proses posting ini maka data STS yang terdapat dalam tabel STS divalidasi akan dicopy ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule yang tersedia dalam database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya dilakukan pencetakan DTP. Selanjutnya DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan dengan STS. Jika tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar, maka dilanjutkan dengan proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan cek kebenaran proses pelaporan keuangan dengan membandingkan data yang dicetak dalam lembar pengontrol. Jika belum benar, maka proses pelaporan keuangan diulang. Jika sudah benar maka LK dicetak. Selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja, Kepala Daerah, dan Arsip.Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: 18Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
  22. 22. BAGAN ARUS PROSEDUR PENERIMAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK) UNIT PERBENDAHARAAN & KAS DAERAH UNIT PEMBUKUAN FIHAK KE TIGA UNIT VERIFIKASI SPP Daftar Gaji & Potongan PFK SPM Ikuti Prosedur BelanjaLakukan Pembayaran& Pungut Potongan SPM SPM SPM Nota Kredit Nota Kredit Nota Kredit Daftar Gaji & Daftar Gaji & Potongan PFK Potongan PFK Ikuti Prosedur Pembukuan & Pelaporan Lap. Keuangan Lap. PFK Lap. PFK
  23. 23. BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)1. Berdasarkan daftar gaji dan daftar potongan PFK, Unit Perbendaharaan akan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP). SPP akan direkam ke dalam Database dan hasil perekaman tersebut akan dicetak. Hasil cetakan beserta SPP akan dikirim ke Unit Verifikasi.2. Unit Verifikasi melakukan verifikasi berkaitan dengan kebenaran materiil dan formal SPP, serta kebenaran hasil rekaman dengan SPP. Jika Unit Verifikasi menemukan ketidak benaran materiil dan formal di SPP, atau ketidak sesuaian hasil rekaman dengan SPP maka Unit Verifikasi mengirimkan SPP beserta Hasil rekamannya ke Unit Perbendaharaan, yang selanjutnya akan memperbaikinya kemudian mengirimkannya kembali ke Unit Verifikasi. Jika tidak ditemukan kesalahan, maka Unit Verifikasi akan membuat lembar disposisi yang berisikan bahwa SPP dan Hasil rekaman SPP sudah benar sehingga Unit Perbendaharaan sudah bisa mencetak SPM. SPP, hasil rekaman SPP dan Lembar Disposisi akan dikirim ke Unit Perbendaharaan.3. Unit Perbendaharaan akan menerima kembali SPP, hasil rekaman SPP dan Disposisi Pencetakan SPM. Berdasarkan disposisi tersebut, Unit Perbendaharaan akan mencetak SPMU 3 (tiga) lembar. SPMU akan dikirim ke Kas daerah, Unit Pembukuan, dan arsip di Unit Perbendaharaan.4. Berdasarkan SPMU yang diterima, Kas Daerah akan mentransfer dana ke rekening Pihak Ketiga dan membuat 3 (tiga) lembar Nota Transfer sebagai bukti transfer. Nota Transfer beserta SPMU akan dikirim ke Unit Perbendaharaan, dan Nota Transfer akan diarsip di Kas Daerah.5. Unit Perbendaharaan akan melakukan verifikasi terhadap Nota Transfer dan SPMU yang diterima dari Kas Daerah untuk meneliti kebenaran apakah transfer yang dilakukan oleh Kas Daerah telah sesuai dengan SPM yang diterbitkan. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka Unit Perbendaharaan akan mengirimkannya kembali ke Kas Daerah, jika benar maka Nota Transfer dan SPMU dikirim ke Unit Pembukuan.6. Berdasarkan SPMU dan Nota Tranfer yang diterima dari Unit Perbendaharaan, Unit Pembukuan mengarsipkan sementara sampai semua dokumen untuk bulan transaksi yang sama terkumpul. Selanjutnya DS tersebut diproses dan diposting dengan menggunakan data hasil perekaman Unit Perbendaharaan dari database.7. Dari posting tersebut akan dicetak DTP. DTP tersebut akan diverifikasi dengan membandingkan DTP dengan DS (SPMU, STS, dll.). Jika dari hasil verifikasi ditemukan ada ketidaksesuaian antara DTP dan DS maka akan dilakukanTim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: 20Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
  24. 24. BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI proses posting dan pencetakan DTP kembali. Jika DTP sudah sesuai dengan dokumen sumbernya akan dilakukan proses pembuatan LPJ.8. Proses pembuatan LPJ dilakukan dengan menggunakan data dari database yang sama. Dari hasil proses pembuatan LPJ akan tercetak lembar pengontrol yang akan diverifikasi untuk menguji kebenaran proses komputer dalam membuat LPJ. Jika dari hasil verifikasi lembar pengontrol ditemukan kesalahan proses pembuatan LPJ maka proses pembuatan LPJ diulang kembali sampai proses pembuatan LPJ benar.9. Jika proses pembuatan LPJ sudah benar maka LPJ akan dicetak. LPJ terdiri dari laporan perhitungan, neraca, laporan arus kas dan laporan PFK. LPJ akan dikirim ke Pihak Ketiga, Kas Daerah, Kepala Daerah, dan arsip.Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: 21Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
  25. 25. BAGAN ARUS PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA OPERASIONAL BEBAN TETAP SATUAN KERJA UNIT PERBENDAHARAAN UNIT VERIFIKASI UNIT PEMBUKUANMenerima Buktipendukung dari rekanan SPP SPP SPP SPP SPMU Bukti Bukti Bukti Bukti Pendukung Pendukung Pendukung Printout Rekaman Teliti Perekaman & Verifikasi SPP Kelengkapan Cetak Hasil dengan SKO, Bukti Pendukung dan Printout SPP Bukti Posting Printout Bulanan Rekaman Tidak Leng kap? Ya Benar? Tidak Cetak DTP SPP Ya Bukti Pendukung Printout Rekaman Disposisi DTP Disposisi Cetak SPMU Bandingkan DTP dan SPMU SPP Bukti Pendukung Cetak SPMU Printout Rekaman Disposisi Benar? Koreksi Tidak Ya SPM SPM SPM Pelaporan Keuangan Cek Kebenaran Proses PPKSPM Benar? Tidak Ya Cetak Laporan KeuanganLap. Keuangan Lap. Keuangan Lap. Keuangan Lap. Keuangan Kirim ke Kepala Daerah
  26. 26. BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA OPERASIONAL BEBAN TETAP1. Berdasarkan bukti-bukti pendukung yang diterima dari rekanan, Satuan Kerja mengajukan SPP ke Unit Perbendaharaan disertai dengan bukti pendukung antara lain faktur pembelian dan bukti pendukung lainnya.2. Unit Perbendaharaan pertama meneliti kelengkapan dokumen SPP dan bukti pendukung. Bila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan ke Satuan Kerja. Bila sudah lengkap maka berkas SPP tersebut disampaikan ke petugas Perekaman untuk direkam ke dalam tabel SPP dalam database, selanjutnya dibuat printout rekaman dan dilampirkan ke berkas SPP. Berkas tersebut selanjutnya disampaikan ke Unit Verifikasi.3. Unit Verifikasi meneliti kebenaran perekaman SPP yaitu membandingkan antara SPP dengan printout rekaman. Jika terdapat kesalahan dikembalikan ke petugas perekaman. Jika sudah benar Unit Verifikasi meneliti kebenaran hukum SPP dan bukti pendukungnya. Selanjutnya meneliti kesesuaian SPP dengan SKO yang dapat dilakukan dengan membandingkan data SPP yang sudah direkam dengan data SKO yang sudah ada dalam database. Jika tidak sesuai maka dikembalikan ke Unit Perbendaharaan. Jika sudah sesuai maka Unit Verifikasi dengan menggunakan menu komputer menyetujui SPP yang secara otomatis komputer merekam data SPP ke dalam tabel SPMU dan mencetak lembar disposisi cetak SPMU. Berkas SPP, dokumen pendukung, printout rekaman, dan lembar disposisi cetak SPMU ke Unit Perbendaharaan.4. Unit Perbendaharaan setelah menerima berkas dari Unit Verifikasi selanjutnya mencetak SPMU berdasarkan data yang sekarang sudah terdapat di tabel SPMU. Unit Perbendaharaan tidak dapat mengisi atau mengubah tabel SPMU. Wewenang tersebut hanya diberikan kepada Unit Verifikasi. Unit Perbendaharaan diberi hak membaca tabel tersebut sehingga unit ini dapat mencetak SPMU. SPMU tersebut selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja, Unit Pembukuan, dan Arsip.5. Unit Pembukuan mengarsipkan SPMU yang diterima dari Unit Perbendaharaan. Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data SPMU yang sudah terdapat dalam tabel SPMU. Proses posting ini dilakukan secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data SPMU. Dengan proses posting ini maka data SPMU yang terdapat dalam tabel SPMU akan dicopy ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule yang tersedia dalam database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya dilakukan pencetakan DTP dan DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan dengan SPMU. Jika tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar, maka dilanjutkan dengan proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan cek kebenaran proses pelaporan keuangan dengan membandingkan data yang dicetak dalam lembar pengontrol. Jika belum benar, maka proses pelaporan keuangan diulang. Jika sudah benar maka LPJ dicetak. Selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja, Kepala Daerah, dan Arsip.Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: 23Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
  27. 27. BAGAN ARUS PROSEDUR AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN UUDP (SPJ)SATUAN KERJA UNIT PERBENDAHARAAN UNIT VERIFIKASI UNIT PEMBUKUAN Menerima faktur dari Rekanan Faktur Faktur Faktur SPJ Sah Faktur SPJ SPJ SPJ Printout Rekaman Buat SPJ Teliti Kelengkapan Perekaman & Verifikasi SPJ Cetak Hasil dengan Faktur, Buku UUDP, Printout rekaman Faktur SPJ Printout Posting Rekaman Bulanan SPJ Lengkap? Ya Benar? Tidak Cetak DTP Tidak Faktur Faktur Ya SPJ SPJ Printout Disposisi Penge- DTP Disposisi sahan Sisa UUDP Bandingkan DTP dan SPM Faktur SPJ Sahkan SPJ Printout Disposisi Benar? Koreksi Tidak Ya SPJ Sah SPJ Sah SPJ Sah Pelaporan SPJ Sah Keuangan Dikirim ke Unit Cek Kebenaran Perlengkapan Proses PPKSPJ Sah Benar? Tidak Ya Cetak Laporan KeuanganLap. Keuangan Lap. Keuangan Lap. Keuangan Lap. Keuangan Kirim ke Kepala Daerah
  28. 28. BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI PROSEDUR AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN UUDP (SPJ)1. Berdasarkan bukti pengeluaran yang diterima dari rekanan antara lain berupa faktur, Satuan Kerja mengajukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ke Unit Perbendaharaan yang disertai dengan bukti pendukung.2. Unit Perbendaharaan pertama meneliti kelengkapan dokumen SPJ, faktur, dan bukti pendukung lainnya. Bila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan ke Satuan Kerja. Bila sudah lengkap maka berkas SPJ tersebut disampaikan ke petugas Perekaman untuk direkam ke dalam tabel SPJ dalam database, selanjutnya dibuat printout rekaman dan dilampirkan ke berkas SPJ. Berkas tersebut selanjutnya disampaikan ke Unit Verifikasi.3. Unit Verifikasi meneliti kebenaran perekaman SPJ yaitu membandingkan antara SPJ dengan printout rekaman. Jika terdapat kesalahan dikembalikan ke petugas perekaman. Jika sudah benar Unit Verifikasi meneliti kebenaran hukum SPJ, Faktur, dan bukti pendukungnya. Selanjutnya meneliti kesesuaian SPJ dengan SKO dan SPM Beban Sementaranya. Verifikasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan data SPJ yang sudah direkam dengan data SKO dan data SPM Beban Sementara yang sudah ada dalam database. Jika tidak sesuai maka dikembalikan ke Unit Perbendaharaan. Jika sudah sesuai maka Unit Verifikasi dengan menggunakan menu komputer menyetujui SPJ yang secara otomatis komputer merekam data SPJ ke dalam tabel SPJ divalidasi dan mencetak lembar disposisi cetak SPJ Sah. Berkas SPJ, Faktur, dokumen pendukung, printout rekaman, dan lembar disposisi cetak SPJ ke Unit Perbendaharaan.4. Unit Perbendaharaan setelah menerima berkas dari Unit Verifikasi selanjutnya mensahkan SPJ berdasarkan data yang sekarang sudah terdapat di tabel SPJ divalidasi. Unit Perbendaharaan tidak dapat mengisi atau mengubah tabel SPJ divalidasi. Wewenang tersebut hanya diberikan kepada Unit Verifikasi. Unit Perbendaharaan diberi hak membaca tabel tersebut sehingga unit ini dapat mensahkan SPJ. SPJ tersebut selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja, Unit Pembukuan, dan Arsip.5. Unit Pembukuan mengarsipkan SPJ Sah yang diterima dari Unit Perbendaharaan. Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data SPJ yang sudah terdapat dalam tabel SPJ divalidasi. Proses posting ini dilakukan secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data SPJ. Dengan proses posting ini maka data SPJ yang terdapat dalam tabel SPJ divalidasi akan dicopy ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule yang tersedia dalam database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya dilakukan pencetakan DTP, DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan dengan SPJ Sah. Jika tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar, maka dilanjutkan dengan proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan cek kebenaran proses pelaporan keuangan dengan membandingkan data yang dicetak dalam lembar pengontrol. Jika belum benar, maka proses pelaporan keuangan diulang. Jika sudah benar maka LPJ dicetak. Selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja, Kepala Daerah, dan Arsip.Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: 25Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
  29. 29. BAGAN ARUS PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA MODAL BEBAN TETAPREKANAN SATUAN KERJA UNIT PERBENDAHARAAN UNIT VERIFIKASI PEMBUKUAN Faktur Faktur Faktur BASTB SPM BASTB SPP BASTB SPP SPP PrintoutFaktur Faktur Rekaman Teliti Perekaman & Verifikasi SPP Kelengkapan Cetak Hasil dengan SKO, Buat Berita BAST & Faktur Acara Serah Faktur Terima Barang BASTB SPP Posting Printout Bulanan BASTB Leng-kap? Ya Rekaman Tidak Benar? Cetak DTP Tidak Buat SPP Ya Disposisi Cetak DTP SPM Faktur Bandingkan BASTB Faktur Faktur DTP dan SPM SPP BASTB BASTB SPP SPP Printout Printout Disposisi Disposisi Benar? Koreksi Tidak Ya Cetak SPM Pelaporan Keuangan Cek Kebenaran Proses PPK SPM SPM SPM Benar? Tidak SPM Ya Cetak Laporan Keuangan Lap. Keuangan Lap. Keuangan Lap. Keuangan Lap. Keuangan Kirim ke Kepala Daerah
  30. 30. BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA MODAL BEBAN TETAP1. Rekanan mengirimkan barang disertai Faktur Tagihan ke Satuan Kerja.2. Satuan Kerja setelah menerima barang membuat Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB). Setelah BASTB ditandatangani, Satuan Kerja membuat SPP. Selanjutnya mengajukan SPP, Faktur, BASTB dan bukti pendukung lainnya ke Unit Perbendaharaan.3. Unit Perbendaharaan pertama meneliti kelengkapan dokumen SPP, faktur, BASTB dan bukti pendukung. Bila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan ke Satuan Kerja. Bila sudah lengkap maka berkas SPP tersebut disampaikan ke petugas Perekaman untuk direkam ke dalam tabel SPP dalam database, selanjutnya dibuat printout rekaman dan dilampirkan ke berkas SPP. Berkas tersebut selanjutnya disampaikan ke Unit Verifikasi.4. Unit Verifikasi meneliti kebenaran perekaman SPP yaitu membandingkan antara SPP dengan printout rekaman. Jika terdapat kesalahan dikembalikan ke petugas perekaman. Jika sudah benar Unit Verifikasi meneliti kebenaran hukum SPP, Faktur, BASTB dan bukti pendukungnya. Selanjutnya meneliti kesesuaian SPP dengan SKO yang dapat dilakukan dengan membandingkan data SPP yang sudah direkam dengan data SKO yang sudah ada dalam database. Jika tidak sesuai maka dikembalikan ke Unit Perbendaharaan. Jika sudah sesuai maka Unit Verifikasi dengan menggunakan menu komputer menyetujui SPP yang secara otomatis komputer merekam data SPP ke dalam tabel SPMU dan mencetak lembar disposisi cetak SPMU. Berkas SPP, Faktur, BASTB, dokumen pendukung, printout rekaman, dan lembar disposisi cetak SPMU ke Unit Perbendaharaan.5. Unit Perbendaharaan setelah menerima berkas dari Unit Verifikasi selanjutnya mencetak SPMU berdasarkan data yang sekarang sudah terdapat di tabel SPMU. Unit Perbendaharaan tidak dapat mengisi atau mengubah tabel SPMU. Wewenang tersebut hanya diberikan kepada Unit Verifikasi. Unit Perbendaharaan diberi hak membaca tabel tersebut sehingga unit ini dapat mencetak SPMU. SPMU tersebut selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja, Unit Pembukuan, dan Arsip.6. Unit Pembukuan mengarsipkan SPMU yang diterima dari Unit Perbendaharaan. Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data SPMU yang sudah terdapat dalam tabel SPMU. Proses posting ini dilakukan secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data SPMU. Dengan proses posting ini maka data SPMU yang terdapat dalam tabel SPMU akan dicopy ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule yang tersedia dalam database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya dilakukan pencetakan DTP. Selanjutnya DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan dengan SPMU. Jika tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar, maka dilanjutkan dengan proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan cek kebenaran proses pelaporan keuangan dengan membandingkan data yang dicetak dalam lembar pengontrol. Jika belum benar, maka proses pelaporan keuangan diulang. Jika sudah benar maka LPJ dicetak. Selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja, Kepala Daerah, dan Arsip.Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: 27Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
  31. 31. BAGAN ARUS PROSEDUR PENGELUARAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK) Jumlah PFK yang harus ditransfer KAS DAERAH UNIT PERBENDAHARAAN UNIT VERIFIKASI UNIT PEMBUKUAN PIHAK KE TIGA SPMU Rekapitulasi PFK Rekapitulasi PFK SPMU SPMU Nota Transfer SPMUProses Transfer Ke Nota Transfer SPMU Ikuti Proses PembukuanPihak Ketiga Nota Transfer & Pelaporan Keuangan SPMU Verifikasi Lap. Keuangan Lap. PFK Nota Transfer Lap. PFK
  32. 32. BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)1. Berdasarkan rekapitulasi PFK, Unit Perbendaharaan akan menerbitkan SPP. SPP akan direkam ke dalam Database dan hasil perekaman tersebut akan dicetak. Hasil cetakan beserta SPP akan dikirim ke Unit Verifikasi.2. Unit Verifikasi melakukan verifikasi berkaitan dengan kebenaran materiil dan formal SPP, serta kebenaran hasil rekaman dengan SPP. Jika Unit Verifikasi menemukan ketidak benaran materiil dan formal di SPP, atau ketidaksesuaian hasil rekaman dengan SPP maka Unit Verifikasi mengirimkan SPP beserta hasil rekamannya ke Unit Perbendaharaan. Unit Perbendaharaan akan memperbaikinya kemudian mengirimkannya kembali ke Unit Verifikasi. Jika tidak ditemukan kesalahan, maka Unit Verifikasi akan membuat lembar disposisi yang berisikan bahwa SPP dan Hasil rekaman SPP sudah benar sehingga Unit Perbendaharaan sudah bisa mencetak SPM. SPP, Hasil Rekaman SPP dan Lembar Disposisi akan dikirim ke Unit Perbendaharaan.3. Unit Perbendaharaan akan menerima kembali SPP, hasil rekaman SPP dan Disposisi Pencetakan SPM. Berdasarkan disposisi tersebut, Unit Perbendaharaan akan mencetak SPMU 3 (tiga) lembar. SPMU akan dikirim ke Kas daerah dan arsip di Unit Perbendaharaan.4. Berdasarkan SPMU yang diterima, Kas Daerah akan mentransfer dana ke Pihak Ketiga dan membuat 3 (tiga) lembar Nota Transfer sebagai bukti transfer. Nota transfer beserta SPMU akan dikirim ke Unit Perbendaharaan, dan Nota Transfer akan dikirim ke Pihak Ketiga dan arsip di Kas Daerah.5. Unit Perbendaharaan akan melakukan verifikasi terhadap Nota Transfer dan SPMU yang diterima dari Kas Daerah untuk meneliti kebenaran apakah transfer dan yang dilakukan oleh Kas Daerah telah sesuai dengan SPM yang diterbitkan. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka Unit Perbendaharaan akan mengirimkannya kembali ke Kas Daerah, jika benar maka Nota Transfer dan SPMU dikirim ke Unit Pembukuan.6. Berdasarkan SPMU dan Nota Transfer yang diterima dari Unit Perbendaharaan, Unit Pembukuan mengarsipkan sementara sampai semua dokumen untuk bulan transaksi yang sama terkumpul. Selanjutnya DS tersebut diproses dan diposting dengan menggunakan data hasil perekaman Unit Perbendaharaan dari database.7. Dari posting tersebut akan dicetak DTP. DTP tersebut akan diverifikasi dengan membandingkan DTP dengan DS (SPMU, STS, dll.). Jika dari hasil verifikasi ditemukan ada ketidaksesuaian antara DTP dan DS maka akan dilakukanTim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: 29Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
  33. 33. BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI proses posting dan pencetakan DTP kembali. Jika DTP sudah sesuai dengan dokumen sumbernya akan dilakukan proses pembuatan LPJ.8. Proses pembuatan LPJ dilakukan dengan menggunakan data dari database yang sama. Dari hasil proses pembuatan LPJ akan tercetak lembar pengontrol yang akan diverifikasi untuk menguji kebenaran proses komputer dalam membuat LPJ. Jika dari hasil verifikasi lembar pengontrol ditemukan kesalahan proses pembuatan LPJ maka proses pembuatan LPJ diulang kembali sampai proses pembuatan LPJ benar.9. Jika proses pembuatan LPJ sudah benar maka LPJ akan dicetak. LPJ terdiri dari Laporan Perhitungan, Neraca, Laporan Arus Kas dan Laporan PFK. LPJ akan dikirim ke Pihak Ketiga, Kas Daerah, Kepala Daerah, dan arsip.Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: 30Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
  34. 34. BAGAN ARUS PROSEDUR PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH/INVESTASI PERMANEN BUMD/PERUSAHAAN KAS DAERAH UNIT PERBENDAHARAAN UNIT VERIFIKASI UNIT PEMBUKUAN SEKDA/KEPALA DAERAH MoU PMP MoU PMP OKA Belanja Modal Rencana PMP MoU PMP SPP SPP SPMU OKA Belanja OKA Belanja MoU PMP Modal Modal Rencana PMP Rencana PMP Siapkan& Rekam SPP MoU PMP MoU PMP Teliti untuk Proses Pencairan SPP Verifikasi, Disposisi cetak SPM setelah OKA Belanja persetujuan Kepala Teliti untuk Modal Daerah Persetujuan Rencana PMP MoU PMP SPMU SPP SPMU OKA Belanja Nota Transfer Modal Bukti PMP 2 Rencana PMP MoU PMP Nota Transfer Teliti, siapkan Cetak SPMU Nota Transfer Posting Bulanan & SPMU Cetak DTPSiapkan Bukti Daftar Transaksi &PMP SPMU SPMU SPMU Posting Nota Transfer Nota Transfer Nota Transfer Bukti PMP Bukti PMP Bandingkan DTP dan SPMU, Nota TransferBukti PMP Nota Transfer Tidak Verifikasi Ya Keabsahan PMP Proses Pelaporan Bulanan Lembar Pengontrol Cek Kebenaran Proses Pembuatan Lap. Keuangan, bila benar cetak laporan Laporan PMP Laporan PMP Laporan Laporan Keuangan Keuangan
  35. 35. BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI PROSEDUR AKUNTANSI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH/INVESTASI PERMANEN1. Kepala Daerah/Setda berdasarkan Rencana Penyertaan Modal Pemerintah (Rencana PMP) yang telah disetujui dalam APBD membuat Memorandum of Understanding Penyertaan Modal Pemerintah (MoU PMP) dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusahaan dimana pemerintah daerah akan melakukan penyertaan atau investasi permanen.2. Berdasarkan MoU PMP yang telah disepakati, Unit Perbendaharaan menyiapkan proses pencairannya berdasarkan Otorisasi Kredit Anggaran Belanja Modal (OKA Belanja Modal) dan Rencana PMP. Menyiapkan dan merekam SPP dalam komputer akuntansi.3. Unit Perbendaharaan menyerahkan MoU PMP, Rencana PMP, OKA Belanja Modal dan SPP kepada Unit Verifikasi.4. Unit Verifikasi melakukan verifikasi untuk kebenaran formal dan material PMP, bila memenuhi persyaratan membuat Disposisi kepada Unit Perbendaharaan untuk membuat SPMU, mengirimkan Mou PMP, Rencana PMP, OKA Belanja Modal dan SPP kepada Kepala Daerah/Setda.5. Kepala Daerah/Setda meneliti kesesuaian dokumen-dokumen tersebut dengan MoU PMP yang dimilikinya untuk memberi persetujuan dalam lembar disposisi dan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada Unit Perbendaharaan.6. Berdasarkan Mou PMP, Rencana PMP, OKA Belanja Modal dan SPP yang telah didisposisi persetujuan Kepala Daerah/Setda, Unit Perbendaharaan mencetak SPMU dan mengirimkan SPMU (bila perlu disertai foto copy MoU PMP) kepada BUMD/Perusahaan yang dimaksud.7. BUMD/Perusahaan meneliti kesesuaian SPMU dengan persyaratan dalam MoU PMP untuk proses pencairan SPMU. Bila telah sesuai kesepakatan mengajukan SPMU kepada Kas Daerah.8. Kas Daerah meneliti keabsahan SPMU, menyiapkan Nota Transfer dan mentransfer dana tersebut ke rekening BUMD/Perusahaan yang bersangkutan. Mengirimkan copy SPMU dan Nota Transfer kepada Unit Perbendaharaan, dan menyimpan satu copy untuk arsip.9. Berdasarkan Nota Transfer dari Kas Daerah, BUMD/Perusahaan membuat Bukti PMP dan menyerahkan 2 (dua) rangkap Bukti PMP kepada Pemerintah Daerah melalui Unit Perbendaharaan dan menyimpan satu copy untuk arsip.Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: 32Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
  36. 36. BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI10. Unit Perbendaharaan menerima copy SPMU dan Nota Transfer dari Kas Daerah, menerima dua copy Bukti PMP dari BUMD/Perusahaan, meneruskan dokumen-dokumen tersebut kepada Unit Verfikasi dan mengarsipkan satu copy Bukti PMP.11. Unit Verifikasi melakukan verifikasi untuk meyakini keabsahan/legalitas Unit PMP, bila telah sesuai menyerahkannya kepada Unit Pembukuan.12. Unit Pembukuan menerima SPMU, Nota Transfer dan Bukti PMP, menyimpan sementara untuk posting bulanan. Pada akhir bulan memposting transaksi tersebut dan mencetak DTP.13. Unit Pembukuan memverikasi kebenaran DTP dengan membandingkannya dengan SPMU dan Nota Transfer, bila belum benar lakukan kembali proses posting bulanan, bila telah sesuai lakukan proses pelaporan bulanan.14. Unit Pembukuan mengecek kebenaran proses pelaporan bulanan dari data Lembar Pengontrol, bila telah benar cetak LPJ dan Laporan PMP.15. Unit Keuangan melalui Kepala Unit Keuangan menyerahkan LPJ dan Laporan PMP kepada Kepala Daerah/Setda, dan mengarsipkan satu copy.Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: 33Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
  37. 37. BAGAN ARUS PROSEDUR AKUNTANSI PENCATATAN ASET TETAP SATUAN KERJA UNIT PERLENGKAPAN UNIT PEMBUKUANProsedur Belanja Modal Beban TetapBAST Faktur SPPA Faktur SPPA Faktur BAST BAST Siapkan SPPA Cek Kebenaran BAST SPPA dg BAST, Faktur Faktur dg BAST SPPA Posting Bulanan Benar? Tidak Cetak DTP Ya DTP Perekaman & Cetak Hasil Bandingkan DTP dan SPPA Printout Rekaman Benar? Koreksi Tidak Cek kebenaran Perekaman Ya Pelaporan Keuangan Benar? Tidak Lembar Pengontrol Ya Pelaporan BM/KN Cek Kebenaran Proses PPK Benar? Laporan BM/KN Laporan BM/KN Tidak SPPA Faktur Ya BAST Cetak Laporan Keuangan Lap. Keuangan Lap. Keuangan Lap. Keuangan Lap. Keuangan Kirim ke Kepala Daerah
  38. 38. BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI PROSEDUR AKUNTANSI PENCATATAN ASET TETAP1. Satuan Kerja setelah sebagaimana telah diuraikan dalam prosedur akuntansi belanja modal beban tetap, membuat BASTB yang disertai faktur. Selain itu sebagaimana telah diuraikan dalam prosedur penghapusan aset tetap Satuan Kerja menerima Berita Acara Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara (BAPBM/KN). Berdasarkan dokumen tersebut, Satuan Kerja membuat Surat Pemberitahuan Pencatatan Aset (SPPA). Selanjutnya SPPA dilampiri BASTB, Faktur, BAPBM/KN disampaikan ke Unit Perlengkapan.2. Unit Perlengkapan pertama meneliti kelengkapan dokumen dengan membandingkan SPPA dengan BASTB, dan BAPBM/KN. Selanjutnya membandingkan faktur dan BASTB. Jika belum benar dikembalikan ke Satuan Kerja. Jika sudah benar dilakukan perekaman rincian aset tetap sampai ke sub-sub kelompok aset tetap ke dalam tabel aset dalam database. Selanjutnya dicetak hasil perekaman, untuk dilakukan pengecekan kebenaran perekaman. Jika perekaman belum benar, maka dilakukan perbaikan perekaman. Jika sudah benar, dilakukan proses pelaporan Barang Milik/Kekayaan Negara (BM/KN). Laporan BM/KN adalah laporan mengenai aset tetap yang bukan merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban. Laporan BM/KN antara lain berupa Buku Inventaris, Laporan Mutasi Barang Triwulan, dan Laporan Tahunan Inventaris. Laporan BM/KN didistribusikan ke Satuan Kerja dan Arsip. SPPA, Faktur, BASTB, dan BAPBM/KN disampaikan ke Unit Pembukuan.3. Unit Pembukuan mengarsipkan berkas pencatatan aset yang diterima dari Unit Perlengkapan. Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data aset yang sudah terdapat dalam tabel aset. Proses posting ini dilakukan secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data aset. Dengan proses posting ini maka data aset yang terdapat dalam tabel aset akan dicopy ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule yang tersedia dalam database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya dilakukan pencetakan DTP. Selanjutnya DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan dengan SPPA. Jika tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar, maka dilanjutkan dengan proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan cek kebenaran proses pelaporan keuangan dengan membandingkan data yang dicetak dalam lembar pengontrol. Jika belum benar, maka proses pelaporan keuangan diulang. Jika sudah benar maka LPJ dicetak. Selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja, Kepala Daerah dan Arsip.Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: 35Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
  39. 39. BAGAN ARUS PROSEDUR PENGHAPUSAN ASET TETAP SATUAN KERJA UNIT PERLENGKAPAN SETDA/KEPALA DAERAH SPH BM/KN SPH BM/KN SPH BM/KN Laporan BM/KN SPH BM/KN Lakukan penelitian Laporan Hasil Penelitian sesuai dengan Aturan Konsep BA Penghapusan Aset Penghapusan Tetap, Cek Phisik bila perlu Teliti & Persetujuan SPH BM/KN Laporan Hasil Penelitian Konsep BA Penghapusan SPH BM/KN Laporan Hasil Penelitian Konsep BA Penghapusan SPH BM/KN SPH BM/KN Konsep BA Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Konsep BA PenghapusanTandatangan BA SPH BM/KNPenghapusan Konsep BA Penghapusan BA ditandatangani oleh pihak-pihak terkait BA BA Penghapusan PenghapusanBA ditandatanganioleh pimpinanSatker terkait SPPA SPPA Lanjut Ke Bagan Arus Akuntansi Aset Tetap
  40. 40. BUKU 4 – PROSEDUR AKUNTANSI PROSEDUR PENGHAPUSAN ASET TETAP1. Bila terdapat aset tetap yang rusak berat, berlebih atau tidak akan digunakan lagi, Satuan Kerja mengajukan Surat Permohonan Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara (SPH BM/KN) kepada Kepala Daerah/Sekretaris Daerah (Setda) sesuai dengan batasan wewenang penghapusan barang yang berlaku.2. Kepala Daerah/Setda mendisposisikan SPH BM/KN kepada Unit Perlengkapan.3. Unit Perlengkapan meneliti kesesuaian SPH BM/KN dengan Peraturan Penghapusan Aset Tetap dan Laporan BM/KN Satuan Kerja yang bersangkutan yang ada di Unit Perlengkapan. Unit Perlengkapan dapat melakukan cek phisik barang tersebut sesuai ketentuan penghapusan.4. Berdasarkan hasil penelitian, Unit Keuangan membuat Laporan Hasil Penelitian dan Konsep BAPBM/KN, mengajukan Konsep BAPBM/KN, Laporan Hasil Penelitian dan SPH BM/KN kepada Kepala Daerah/Setda.5. Kepala Daerah/Setda meneliti dan memberikan persetujuan penghapusan dan mengembalikan dokumen-dokumen tersebut kepada Unit Perlengkapan.6. Unit Perlengkapan mengirimkan Konsep Berita Acara (BA) Penghapusan dan foto copy SPH BM/KN kepada Satuan Kerja, mengarsipkan SPH BM/KN asli dan Laporan Hasil Penelitian.7. Pimpinan Satuan Kerja menandatangani Konsep BAPBM/KN dan mengembalikannya kepada Unit Perlengkapan.8. Unit Perlengkapan menerima Konsep BAPBM/KN dan sesuai prosedur yang berlaku untuk barang yang dihapus meminta tanda tangan pihak-pihak terkait untuk keabsahan BA.9. Unit Perlengkapan mengirimkan satu copy BAPBM/KN kepada Satuan Kerja untuk dibuat Surat Permintaan Pencatatan Aset (SPPA), dalam hal ini penghapusan barang dari pembukuan.10. Satuan Kerja mengirimkan SPPA kepada Unit Perlengkapan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan proses pencatatan aset tetap.Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: 37Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
  41. 41. BAGAN ARUS PROSEDUR AKUNTANSI PEMBENTUKAN DANA CADANGANKAS DAERAH UNIT PERBENDAHARAAN UNIT VERIFIKASI UNIT PEMBUKUAN APBD Siapkan SPP SPP Printout SPM PERDA Cadangan Rekaman Nota Transfer SPP Verifikasi SPP Perekaman & dengan SKO, Cetak Hasil Printout SPP Printout Posting Rekaman Bulanan Benar? Tidak Cetak DTP Ya SPP Printout Rekaman Disposisi Disposisi DTP Cetak SPM Bandingkan SPP DTP dan SPM Printout Rekaman Cetak SPM Disposisi Benar? Koreksi Tidak Ya SPM SPM SPM Pelaporan Keuangan Lembar PengontrolSPM Cek Kebenaran Proses Transfer ke Pembuatan Lap. Keuangan, bila benarRekening Dana cetak laporan CadanganNota Transfer Nota Transfer Benar? Tidak Ya Cetak Laporan Keuangan Lap. Keuangan 1 -3Lap. Keuangan Lap. Dana Cadangan Kirim ke Kepala Daerah

×