2. 2
OUTLINE
Monitoring dan Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan
Pelaksanaan Rekonsiliasi
Penyampaian Laporan Keuangan
Dasar Hukum Penyusunan Rancangan Perdirjen
Sistematika Batang Tubuh dan Lampiran Rancangan Perdirjen
Pengenaan/Pencabutan Sanksi
User Requirement Aplikasi (Implementasi Perdirjen)
Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan Rancangan Perdirjen
4. 4
DASAR HUKUM PENYUSUNAN RANCANGAN PERDIRJEN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Instansi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
6. 2. Temuan BPK pada LKPP 2022
a. Kebijakan tutup periode dalam
penyusunan LKKL yang belum
memadai
b. Belum adanya sistem pengendalian
yang memadai terkait keandalan,
integritas, dan akurasi saldo.
Laporan Keuangan
yang berkualitas dan
andal
1. Meningkatkan kualitas data
laporan keuangan dalam
periode yang lebih pendek
sehingga Laporan Keuangan
dapat disusun lebih cepat.
2. Mewujudkan informasi
akuntansi yang terdapat di
dalam laporan keuangan
pemerintah yang andal dan
akuntabel.
3. Meningkatkan kepatuhan
entitas akuntansi dan entitas
pelaporan dalam
menyampaikan Laporan
Keuangan.
1. Amanat PMK
217/PMK.05/2022 tentang
SAPP
a. Pasal 20 ayat (10) terkait monitoring
kualitas data dan tindak lanjut
b. Pasal 40 ayat (4) terkait rekonsiliasi
internal
c. Pasal 46 ayat (2) terkait rekonsiliasi
d. Pasal 47 ayat (5) terkait penyampaian
LK
Latar Belakang
LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERDIRJEN
Tujuan
C C
8. 8
SISTEMATIKA BATANG TUBUH DAN LAMPIRAN PERDIRJEN
BATANG TUBUH PERDIRJEN
LAMPIRAN/MODUL PERDIRJEN
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kualitas Data, Monitoring dan Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan
Bab III Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan
Bab IV Penyampaian Laporan Keuangan pada UAKPA dan UAPPA-W
Bab V Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan Penyelesaian Tindak Lanjut Kualitas
Data, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan
Bab VI Ketentuan Penutup
Bab I Pendahuluan
Bab II Monitoring dan Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan
Bab III Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi
Bab IV Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan Penyelesaian Tindak Lanjut Kualitas
Data, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan
10. 10
MONITORING DAN TINDAK LANJUT KUALITAS DATA LAPORAN KEUANGAN
Pencatatan Transaksi
Keuangan dan Transaksi
BMN pada Aplikasi SAKTI
Fitur Monitoring
Kualitas Data Laporan
Keuangan
To Do List
Fitur yang digunakan untuk menyajikan informasi transaksi yang memerlukan tindak
lanjut penyelesaian.
Monitoring
Fitur yang digunakan untuk menyajikan informasi transaksi keuangan dan
transaksi BMN tertentu yang perlu diawasi/dimonitor.
Daftar/Rincian
Fitur yang digunakan untuk menyajikan informasi pendukung dalam penyusunan
CaLK Laporan Keuangan dan CRBMN pada Laporan BMN.
Monitoring Kualitas
Data LK secara Berkala
(Harian)
Tindak Lanjut
Penyelesaian
Kualitas Data LK
Kualitas Data Laporan Keuangan adalah kondisi yang menggambarkan data transaksi keuangan dan transaksi
BMN pada entitas akuntansi yang akan diproses menjadi laporan keuangan.
11. 11
MONITORING KUALITAS DATA LAPORAN KEUANGAN
Fitur
To
Do
List
1. Persediaan Belum
didetailkan (Persediaan
Belum diregister)
2. Aset Belum
didetailkan/Aset Belum
diregister
3. Persediaan Belum
Approve
4. Aset Belum Validasi
dan Approve
5. RK Persediaan belum
RM
6. RK Persediaan ke Aset
belum RM
7. RK Aset belum RM
8. RK Aset ke Persediaan
belum RM
9. TK internal belum TM
Persediaan
10. TK Internal Belum TM
Internal Aset
11. Pendapatan Belum di
Settle Piutang
12. Saldo Tidak Normal
13. Ketidaksesuaian Akun
Vs Kode Barang
Persediaan
14. Ketidaksesuaian Akun
Vs Kode Barang Aset
Tetap/ATB
15. TK Persediaan Belum
17. TK Piutang Belum TM
18. Pagu Minus (Basis
SP2D)
19. Pajak Non DJP dan
DJBC
20. Pengembalian Belanja
Melebihi Realisasi
Belanja (Selain 51XXXX)
21. Pengembalian Belanja
Melebihi Realisasi
Belanja (51XXXX)
22. Belum Penyisihan
Piutang
23. Belum Penyusutan Aset
(Belum Tutup Periode
Modul Aset
Semesteran)
24. Selisih Transaksi
Resiprokal
25. Saldo Akun Hibah yang
Belum Disahkan
26. Saldo Akun Kas dan
Bank BLU Belum
Disahkan
27. BAST Gantung (Saldo
Akun Utang Yang
Belum Diterima
Tagihannya)
28. SPP Gantung (Saldo
Akun Belanja yang
Masih Harus dibayar
Fitur
Monitoring
Fitur
Daftar/Rincian
1. Daftar Buku
Besar
2. Daftar Jurnal
Umum dan
Penyesuaian
(AST, PER, GLP)
3. Daftar List Jurnal
Manual Modul
GLP
4. Daftar Rincian
Saldo Akun
5. Rincian Saldo
Neraca
6. Daftar Barang
Hilang
7. Daftar Barang
Usul Rusak Berat
ke Pengelola
8. Daftar BMN Henti
Guna
FITUR MONITORING KUALITAS DATA LAPORAN KEUANGAN
untuk menyajikan
informasi pendukung
sebagai bahan
penjelasan atas LK
(Tracing transaksi
dan sebagai bahan
lampiran LK)
1. Monitoring TK/TM
2. Monitoring RK/RM
3. Monitoring Tutup
Periode
4. Monitoring SP2D
(Perjalanan Jurnal
dari Awal)
5. Monitoring Saldo
Piutang per KL/ Es1/
Satker per Kualitas
6. Monitoring
Pelimpahan Piutang
ke PUPN
7. Monitoring Saldo KDP
8. Monitoring Piutang
Macet
9. Monitoring Belanja
Modal vs Aset
10. Monitoring Belanja
Persediaan vs
Pembelian
11. Monitoring MPHLBJS
12. Piutang Jatuh Tempo
13. Monitoring Transaksi
Resiprokal
14. Monitoring Likuidasi
Keluar - Likuidasi
Masuk
15. Monitoring Detail
Revisi SPM
16. Monitoring Bank
Garansi
17. Monitoring Jurnal
Audited
18. Monitoring Saldo
Audited
19. Monitoring Transaksi
BMN
20. Monitoring Transaksi
Persediaan
21. Monitoring Transaksi
Piutang
22. Monitoring Saldo
Pendapatan
Perolehan Aset
Lainnya
23. Monitoring Saldo
Utang Pajak
Bendahara Belum
disetor
24. Monitoring
Persediaan
Diserahkan Ke
Masyarakat
25. Monitoring
untuk menyajikan informasi atas transaksi
keuangan dan transaksi BMN tertentu yang
perlu diawasi.
12. 12
PERIODE TINDAK LANJUT KUALITAS DATA LAPORAN KEUANGAN
To Do List Bulanan
To Do List Tahunan
1. Persediaan Belum didetailkan
(Persediaan Belum diregister)
2. Aset Belum didetailkan/Aset Belum
diregister
3. Persediaan Belum Approve
4. Aset Belum Validasi Approve
5. RK Persediaan belum RM
6. RK Persediaan ke Aset belum RM
7. RK Aset belum RM
8. RK Aset ke Persediaan belum RM
9. TK internal belum TM Persediaan
10. TK Internal Belum TM Internal Aset
11. Transfer Kas Antar BLU? Usulan
1. Rincian BAST Gantung (Saldo
Akun Utang Yang Belum
Diterima Tagihannya)
2. Rincian SPP Gantung (Saldo
Akun Belanja yang Masih
Harus dibayar dan Piutang
Lainnya)
3. Selisih Transaksi Resiprokal
4. Rincian Saldo Akun Hibah
yang Belum Disahkan
5. Rincian Saldo Akun Kas dan
Bank BLU Belum Disahkan
(usulan)
Diselesaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
To Do List Lainnya
1. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset
Tetap/ATB
2. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang
Persediaan
3. Pagu Minus (Basis SP2D)
4. Saldo Akun Tidak Normal
5. Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi
Belanja (51XXXX)
6. Pendapatan Belum di Settle Piutang
7. Pajak Non DJP dan DJBC
dalam hal sampai dengan periode pelaporan, permasalahan
tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh satker, maka perlu
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
1
To Do List Triwulanan (Tw I dan III)
1. TK Aset Belum TM
2. TK Persediaan Belum TM
3. TK Piutang Belum TM
4. Pengembalian Belanja Melebihi
Realisasi Belanja (selain 51XXXX)
Diselesaikan paling lambat tanggal 15 setelah
triwulan berkenaan berakhir atau mengikuti
kebijakan penyusunan LKKL Triwulanan.
2
To Do List Semester I
1. Belum Penyisihan Piutang.
2. Belum Penyusutan Aset
(Belum Tutup Modul Aset
Periode Semesteran).
Diselesaikan sesuai dengan kebijakan
penyusunan LKKL Semester I
3
4
5
Dalam hal pelaksanaan monitoring kualitas
data dan penyelesaian tindak lanjut
kualitas data belum dapat diterapkan
secara penuh, Direktur Jenderal
Perbendaharaan dapat mengatur
penerapan monitoring kualitas data dan
penyelesaian tindak lanjut kualitas data
secara bertahap.
Diselesaikan sesuai dengan kebijakan
penyusunan LKKL Tahunan
13. Monitoring Kualitas Data
13
TINDAK LANJUT KUALITAS DATA LAPORAN KEUANGAN
Monitoring dilakukan terhadap
data transaksi keuangan dan
transaksi BMN yang belum
sesuai ketentuan pada Aplikasi
MonSAKTI
menu: To Do List, Monitoring,
dan Daftar/Rincian
Tindak Lanjut Penyelesaian
dilakukan tergantung
berdasarkan jenis
permasalahan pada To Do List
(case by case)
Penjelasan tindaklanjut diatur
secara lebih detail pada
Lampiran Perdirjen
• Satker harus mensegerakan
penyelesaian To Do List
sebelum batas waktu yang
telah ditetapkan
• Batas waktu untuk periode
tindak lanjut penyelesaian
dilaksanakan sesuai dengan
jenis To Do List (Bulanan,
Triwulanan, Semesteran, dan
Tahunan)
Tindak Lanjut Penyelesaian
Periode Tindak Lanjut
Penyelesaian
14. 14
Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan
1. Persediaan Belum didetailkan (Persediaan Belum diregister)
Satker agar melakukan tindak lanjut dengan mendetailkan BAST yang sudah dibuat sebelumnya pada modul komitmen. Pendetailan
persediaan tersebut dilakukan untuk mencatat perolehan persediaan yang berasal dari transaksi pembelian dan transaksi hibah
masuk.
2. Aset Belum didetailkan (Aset Belum diregister)
Satker agar melakukan tindak lanjut dengan mendetailkan BAST yang sudah dibuat sebelumnya pada modul komitmen. Pendetailan
Aset Tetap tersebut dilakukan untuk mencatat perolehan Aset Tetap/Aset Lainnya yang merupakan transaksi pembelian, transaksi
penyelesaian pembangunan langsung, transaksi pengembangan langsung, transaksi hibah masuk, transaksi perolehan KDP, dan
transaksi pengembangan KDP.
3. Persediaan Belum Approve
Satker agar melakukan tindaklanjut dengan melakukan persetujuan oleh role approver melalui modul persediaan
4. Aset Belum Validasi Approve.
Satker agar melakukan tindak lanjut dengan melakukan validasi oleh role validator dan selanjutnya melakukan persetujuan oleh role
approver melalui modul aset tetap.
15. 15
5. RK Persediaan belum RM
Satker agar melakukan tindak lanjut dengan melakukan pencatatan reklas masuk melalui modul persediaan. Proses reklasifikasi
masuk dan reklasifikasi keluar harus dilakukan dalam bulan yang sama.
6. RK Persediaan ke Aset belum RM
Satker agar melakukan tindak lanjut dengan melakukan pencatatan reklas masuk melalui modul aset tetap. Proses reklasifikasi
masuk dan reklasifikasi keluar harus dilakukan dalam bulan yang sama.
7. RK Aset belum RM
Satker agar melakukan tindak lanjut dengan melakukan pencatatan reklas masuk melalui modul aset tetap. Proses reklasifikasi
masuk dan reklasifikasi keluar harus dilakukan dalam bulan yang sama.
Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan
8. RK Aset ke Persediaan belum RM
Satker agar melakukan tindaklanjut dengan melakukan pencatatan reklas masuk melalui modul persediaan. Proses reklasifikasi
masuk dan reklasifikasi keluar harus dilakukan dalam bulan yang sama.
16. 16
9. TK internal belum TM Persediaan
Satker agar melakukan tindaklanjut dengan melakukan pencatatan transfer masuk internal melalui modul persediaan. Satker agar
memastikan seluruh transaksi Transfer Keluar yang dilakukan telah dicatat transaksi Transfer Masuknya oleh satker Penerima
antara satker induk dengan subsatker/antar sesama subsatker.
10. TK Internal Belum TM Internal Aset
Satker agar melakukan tindaklanjut dengan melakukan pencatatan transfer masuk internal melalui modul aset tetap. Satker agar
memastikan seluruh transaksi Transfer Keluar yang dilakukan telah dicatat transaksi Transfer Masuknya oleh satker Penerima
antara satker induk dengan subsatker/antar sesama subsatker.
11. Pendapatan Belum di Settle Piutang
Apabila terdapat data pada menu ini, Satker agar melakukan tindak lanjut dengan melakukan identifikasi pendapatan yang berasal
dari penyelesaian TP/TGR dan selanjutnya melakukan transaksi settlement piutang melalui modul piutang.
Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan
12. Saldo Tidak Normal
Satker perlu mengidentifikasi penyebab adanya Saldo Tidak Normal melalui buku besar dan melakukan perbaikan yang diperlukan,
misalnya saldo tidak normal terjadi karena adanya kesalahan jurnal manual yang dilakukan sehingga diperlukan perbaikan atas
jurnal manual tersebut.
17. 17
13. Neraca Tidak Balance
Satker perlu memastikan apakah penyebab terjadinya neraca tidak balance terjadi pada sistem aplikasi pelaporan sehingga berdampak
pada semua satker atau terjadi karena kesalahan penggunaan aplikasi.
14. Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Persediaan
a. Apabila kondisi tersebut disebabkan karena penggunaan akun belanja yang tidak sesuai peruntukannya, selanjutnya Satker
melakukan koreksi dokumen SPM/SP2D.
b. Namun apabila kondisi tersebut disebabkan karena adanya kesalahan pemilihan klasifikasi/kodefikasi persediaan dan belum
dilakukan pendetilan, maka Satker dapat melakukan reklasifikasi BAST untuk menyesuaikan rincian barang, namun apabila sudah
dilakukan pendetilan, satker melakukan koreksi pencatatan pada modul persediaan/modul aset tetap dan selanjutnya dapat
melakukan jurnal manual pada modul GLP apabila diperlukan.
15. Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Aset Tetap/ATB
a. Apabila kondisi tersebut disebabkan kerena penggunaan akun belanja yang tidak sesuai peruntukannya, selanjutnya Satker
melakukan koreksi dokumen SPM/SP2D
b. Namun apabila kondisi tersebut disebabkan karena adanya kesalahan pemilihan klasifikasi/kodefikasi aset tetap dan belum dilakukan
pendetilan, maka Satker dapat melakukan reklasifikasi BAST untuk menyesuaikan rincian barang, namun apabila sudah dilakukan
pendetilan, satker melakukan koreksi pencatatan pada modul persediaan/modul aset tetap dan selanjutnya dapat melakukan jurnal
manual pada modul GLP apabila diperlukan.
Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan
18. 18
16. TK Persediaan belum TM
Satker agar melakukan tindaklanjut dengan melakukan pencatatan transfer masuk melalui modul persediaan. Satker agar
memastikan seluruh transaksi Transfer Keluar yang dilakukan telah dicatat transaksi Transfer Masuknya oleh satker Penerima.
17. TK Aset Belum TM
Satker agar melakukan tindak lanjut dengan melakukan pencatatan transfer masuk melalui modul modul aset tetap. Satker agar
memastikan seluruh transaksi Transfer Keluar yang dilakukan telah dicatat transaksi transfer masuknya oleh satker penerima.
18. TK Piutang Belum TM
Apabila terdapat data pada menu ini, Satker agar melakukan tindak lanjut dengan melakukan TK/TM piutang melalui modul piutang.
Satker agar memastikan seluruh transaksi Transfer Keluar yang dilakukan telah dicatat transaksi transfer masuknya oleh satker
penerima.
19. Pagu Minus (Basis SP2D)
Apabila terdapat data pada menu ini, Satker agar melakukan revisi anggaran secara berjenjang mulai dari KPA, Kanwil DJPb,
Direktorat PA, dan DJA sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara
revisi anggaran. Pagu minus wajib diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran.
Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan
19. 19
20. Pajak Non DJP dan DJBC
Pendapatan pajak yang dibukukan oleh satker di luar Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai umumnya
berasal dari kesalahan akun potongan SPM dengan tidak menunjuk kode satker pada DJP/DJBC. Dalam kondisi tersebut, satker
menindaklanjuti dengan melakukan koreksi dokumen SPM/SP2D sesuai peraturan yang mengatur mengenai tata cara koreksi
transaksi keuangan pada SPAN.
21. Pengembalian Melebihi Realisasi
Satker agar mengidentifikasi penyebab pengembalian belanja melebihi realisasi belanja apakah disebabkan karena kesalahan
segmen CoA yang digunakan dalam pengembalian belanja. Satker agar memastikan bahwa segmen CoA yang digunakan untuk
pengembalian belanja telah sama dengan segmen CoA yang digunakan dalam realisasi belanja. Dalam kondisi tersebut, Satker
menindaklanjuti dengan melakukan koreksi dokumen SPM/SP2D/SSBP sesuai peraturan yang mengatur mengenai tata cara
koreksi transaksi keuangan pada SPAN.
22. Belum Penyisihan Piutang
Apabila terdapat data pada menu ini, Satker agar menindaklanjuti dengan melakukan penyisihan piutang pada modul piutang.
Satker memastikan bahwa telah melakukan penyisihan piutang secara periodik setiap semesteran sebagaimana diatur dalam
peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi instansi.
Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan
20. 20
23. Belum Penyusutan Aset (Belum Tutup Periode Semesteran)
Satker agar menindaklanjuti dengan melakukan tutup buku periode 6 dan/atau periode 12 pada modul aset tetap. Tutup buku
pada periode semesteran (periode 6 dan/atau 12) secara otomatis akan membentuk penyusutan pada tahun berjalan.
24. Selisih Transaksi Resiprokal
Satker pemberi kerja dan penerima kerja harus melakukan identifikasi penyebab selisih transaksi resiprokal. Dalam hal salah satu
pihak pemberi kerja atau penerima kerja tidak melakukan pencatatan transaksi resiprokal dan/atau jumlah nominal transaksi
resiprokal yang dicatat oleh satker pemberi kerja atau satker penerima kerja berbeda, maka akan terdapat selisih dan akan
muncul sebagai selisih transaksi resiprokal. Atas kondisi tersebut, satker pemberi kerja dan penerima kerja harus melakukan
kordinasi untuk melengkapi pencatatan transaksi resiprokal.
25. Saldo Akun Hibah yang Belum disahkan
Satker agar segera melakukan pengesahan hibah ke KPPN (SP2HL dan MPHLBJS). Proses pengesahan hibah ke KPPN berpedoman
pada ketentuan yang mengatur mengenai administrasi pengelolaan hibah.
26. Saldo Akun Kas dan Bank BLU Belum Disahkan
Satker agar segera melakukan pengesahan pendapatan/belanja BLU ke KPPN (SP3B BLU). Proses pengesahan hibah ke KPPN
berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pengelolalaan Badan Layanan Umum.
Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan
21. 21
27. BAST Gantung (Saldo Akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya)
Satker melakukan identifikasi apakah BAST tersebut akan dilanjutkan dalam proses pembayaran hingga terbit menjadi SP2D. Dalam
hal BAST tidak akan dilanjutkan menjadi SPP, maka perlu dilakukan penghapusan atas BAST tersebut. Pada saat periode penyusunan
LK Tahunan tidak diperkenankan adanya BAST gantung atau saldo akun yang belum diterima tagihannya.
28. SPP Gantung (Saldo Akun Belanja yang Masih Harus dibayar)
Satker melakukan identifikasi apakah SPP tersebut akan dilanjutkan dalam proses pembayaran hingga terbit menjadi SP2D. Dalam
hal SPP tidak akan dilanjutkan menjadi SPP, maka perlu dilakukan penghapusan atas SPP tersebut. Pada saat periode penyusunan LK
Tahunan tidak diperkenankan adanya SPP gantung.
Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan
22. 22
ILUSTRASI PERIODISASI TINDAK LANJUT KUALITAS DATA (TO
DO LIST)
No.
Periode
Monitoring
Kualitas Data
Periode Penyelesaian Tindak
Lanjut Kualitas Data (To Do List)
TMT Pengenaan
Sanksi
1 Januari 1 Januari s.d. 15 Februari 2XXO 16 Februari 2XXO
2 Februari 1 Februari s.d. 15 Maret 2XXO 16 Maret 2XXO
3 Maret 1 Maret s.d. 15 April 2XXO 16 April 2XXO
4 April 1 April s.d. 15 Mei 2XXO 16 Mei 2XXO
5 Mei 1 Mei s.d. 15 Juni 2XXO 16 Juni 2XXO
6 Juni Sesuai kebijakan Sesuai kebijakan
7 Juli 1 Juli s.d. 15 Agustus 2XXO 16 Agustus 2XXO
8
Agustus
1 Agustus s.d. 15 September
2XXO
16 September
2XXO
9
September
1 September s.d. 15 Oktober
2XXO/Sesuai kebijakan
16 Oktober 2XXO
10
Oktober
1 Oktober s.d. 15 November
2XXO
16 November
2XXO
11
November
1 November s.d. 15 Desember
2XXO
16 Desember
2XXO
12 Desember Sesuai kebijakan Sesuai kebijakan
No.
Periode Monitoring
Kualitas Data
Periode Penyelesaian
Tindak Lanjut Kualitas
Data (To Do List)
TMT Pengenaan
Sanksi
1
Januari-Maret
1 Januari s.d. 15 April
2XXO
16 April 2XXO
2 April-Juni Sesuai kebijakan Sesuai kebijakan
3
Juli-September
1 Juli s.d. 15 Oktober
2XXO
16 Oktober 2XXO
4 Oktober-Desember Sesuai kebijakan Sesuai kebijakan
No.
Periode Monitoring
Kualitas Data
Periode Penyelesaian
Tindak Lanjut Kualitas
Data (To Do List)
TMT Pengenaan
Sanksi
1 Januari-Juni Sesuai kebijakan Sesuai kebijakan
2 Juli-Desember Sesuai kebijakan Sesuai kebijakan
No.
Periode Monitoring
Kualitas Data
Periode Penyelesaian
Tindak Lanjut Kualitas
Data (To Do List)
TMT Pengenaan
Sanksi
1 Januari-Desember Sesuai kebijakan Sesuai kebijakan
To Do List Bulanan To Do List Triwulanan
To Do List Semesteran
To Do List Tahunan
1 2
3
4
23. 23
Ketentuan Lain Terkait Kualitas Data Laporan Keuangan
Apabila masih terdapat to do list yang harus dilakukan penyelesaian/tindaklanjut pada
periode terkait (bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan), maka tidak dapat dilakukan
tutup periode pada modul GLP dan tidak dapat diterbitkan SHR.
UAKPA dan unit akuntansi pada level atas dapat melakukan monitoring tutup periode
melalui aplikasi MONSAKTI.
Tutup Periode modul aset pada periode semesteran secara otomatis akan membentuk nilai
penyusutan aset.
• Dalam kondisi tidak memenuhi persyaratan diatas, tetap dapat dilakukan cetak Laporan,
namun akan mempengaruhi kualitas data Laporan Keuangan pada periode terkait.
• Apabila belum melakukan tutup periode, terdapat status keterangan Laporan Keuangan
“belum final”
25. 25
PELAKSANAAN REKONSILIASI
Rekonsiliasi Internal terdiri atas:
1. Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA
BUN dengan Bendahara
2. Rekonsiliasi antara UAKPA dengan
UAKPB
3. Rekonsiliasi UAKPA dengan
Pengelola Piutang
1. Rekonsiliasi Eksternal dilaksanakan antara
UAKPA/UAKPA BUN dengan KPPN selaku
UAKBUN-Daerah
2. Pelaksanaan rekonsiliasi secara otomatis
sesuai dengan ketentuan OLAP
1. Satker yang memiliki PNBP yang
penggunaannya ditetapkan
secara terpusat atau Satker yang
memiliki transaksi PNBP minimal
2000 transaksi per bulan dan per
akun.
2. Rekonsiliasi dilaksanakan antara
Kantor Pusat Satker pengguna
PNBP dengan DJPb c.q. KPPN
Khusus Penerimaan atas
rekapitulasi data PNBP
REKONSILIASI INTERNAL REKONSILIASI EKSTERNAL REKONSILIASI PNBP TERPUSAT
Bulanan
Bulanan (Tanggal 15 bulan berikutnya)
Bulanan
Surat Hasil
Rekonsiliasi
(SHR)
Penerbitan SHR
secara Otomatis (Tidak
Terdapat TDK Rp dan TDK
CoA)
Penerbitan SHR
dengan persetujuan KPPN
(Apabila tidak dapat
diperbaiki secara sistem)
Latar Belakang :
Tujuan
:
Memenuhi salah satu karakteristik prasyarat normatif agar Laporan Keuangan Pemerintah
dapat memenuhi kualitas menurut Kerangka Konseptual SAP yaitu keandalan (reliability).
Untuk memperoleh keandalan serta meningkatkan akurasi dan validitas data yang
disajikan dalam Laporan Keuangan.
Rekonsiliasi internal antara modul Piutang
dengan modul GLP merupakan rekonsiliasi
yang baru diterapkan secara efektif pada
implementasi SAKTI seluruh modul SAKTI
Definisi :
Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan
beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan Dokumen Sumber yang sama.
26. 26
Pelaksanaan Rekonsiliasi Internal
Dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian saldo di neraca pada modul GLP
dengan saldo pada subledger pada Aplikasi SAKTI.
Menyajikan monitoring terhadap data rekonsiliasi internal pada modul Persediaan, modul Aset
Tetap, dan modul Piutang serta rekonsiliasi dengan modul Bendahara yang mengindikasikan
adanya data atau saldo tidak normal
Dilaksanakan setiap bulan
Rekonsiliasi antara modul GLP dengan modul
Bendahara
Rekonsiliasi antara modul GLP dengan modul
Persediaan
Rekonsiliasi antara modul GLP dengan modul Aset
Tetap
Rekonsiliasi antara modul GLP dengan modul
Piutang
REKONSILIASI INTERNAL
JENIS REKONSILIASI INTERNAL
27. 27
Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal
TDK Rupiah merupakan penyajian
selisih data secara nilai rupiah
(Nilai SPAN dan Nilai SAKTI) per
elemen data rekonsiliasi
TDK CoA (Chart ofAccount)
merupakan penyajian selisih data
antara Nilai SPAN dan Nilai SAKTI
yang memerlukan tindak lanjut
hingga tingkat CoA.
TDK Detail merupakan penyajian
selisih data antara Nilai SPAN dan
Nilai SAKTI yang memerlukan
tindak lanjut hingga tingkat CoA
dan pencatatan tanggal serta
nomor dokumen sumber
Hasil rekonsiliasi eksternal dituangkan ke dalam Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) yang diterbitkan secara
otomasi oleh sistem dan/atau melalui persetujuan KPPN sebagai mitra Kerja Satker.
REKONSILIASI EKSTERNAL
Rekonsiliasi antara Satker selaku
UAKPA dengan KPPN selaku
UAKBUN-Daerah .
Menyajikan hasil rekonsiliasi Nilai
SPAN dan Nilai SAKTI dengan
status data sama (selisih 0) atau
data rekonsiliasi yang masih
terdapat selisih dengan status
Transaksi Dalam Konfirmasi
(TDK).
TDK meliputi TDK Rupiah, TDK
CoA dan TDK Detail
Dilaksanakan setiap bulan
TRANSAKSI DALAM
KONFIRMASI
28. 28
Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal
Status Rekonsiliasi Eksternal Kriteria Satker yang Mendapatkan
Persetujuan
a. Data setoran/belanja belum masuk ke SiAP.
b. Data koreksi dibukukan berbeda antara Satker
dengan KPPN.
c. Data jurnal balik pada SAKTI tidak sesuai (Satker
salah
d. melakukan hapus pencatatan).
e. Data setoran tidak diakui Satker dengan Surat
Pernyataan Tidak Mengakui.
f. Data estimasi PNBP SAKTI sudah benar sesuai
dokumen sumber.
g. Selisih dikarenakan perbedaan perlakuan
pembulatan SP2D Valas SAKTI dengan SPAN.
h. Selisih karena data SAKTI double.
i. Selisih belanja karena sisa pagu tidak mencukupi
ketika kurs SP2D.
j. Terdapat SP2D atas SPM THR yang jurnalnya tidak
sesuai/tidak terbentuk.
k. Tanggal Revisi DIPA berbeda antara SAKTI dengan
SPAN.
l. Pengembalian belanja belum bisa direkam di SAKTI
m. Kas hibah berbeda karena sedang proses likuidasi.
a. Bukan Periode Penerbitan SHR.
b. Rekon selesai belum tutup periode
c. Proses Rekon belum selesai, masih
terdapat perbedaan
d. Permintaan Persetujuan Rekonsiliasi
e. Permintaan Persetujuan Rekonsiliasi
ditolak
f. Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi
Terbentuk
g. Satker dikenai Sanksi
h. Sanksi Satker sudah dicabut
29. 29
Pelaksanaan Rekonsiliasi PNBP Terpusat
1. Dilakukan oleh Satker pengguna PNBP dan rekonsiliasi
dilakukan secara terpusat antara Kantor Pusat Satker pengguna
PNBP dengan DJPb c.q. KPPN Khusus Penerimaan berdasarkan
rekapitulasi data PNBP pada periode terkait.
2. Dilakukan pada elemen data:
a. Kodefikasi akun
b. Kodefikasi Satker
c. Tanggal buku
Syarat Rekonsiliasi PNBP Terpusat :
1. Satker yang memiliki PNBP yang penggunaannya
ditetapkan secara terpusat berdasarkan peraturan yang
berlaku; dan
2. Satker yang memiliki transaksi PNBP paling sedikit 2.000
(dua ribu) transaksi per bulan dan per akun.
Hasil dari rekonsiliasi
dituangkan dalam Berita
Acara Rekonsiliasi atas
Rekapitulasi Data PNBP
secara Terpusat
Rekonsiliasi PNBP Terpusat
Rekonsiliasi PNBP Terpusat
30. 30
ILUSTRASI PERIODISASI TINDAK LANJUT REKONSILIASI
EKSTERNAL
No.
Periode Monitoring Kualitas
Data
Periode Penyelesaian Rekonsiliasi SAKTI-
SPAN
TMT Pengenaan Sanksi
1 Januari 1 Januari-15 Februari 2XXO 16 Februari 2XXO
2 Februari 1 Februari-15 Maret 2XXO 16 Maret 2XXO
3 Maret 1 Maret-15 April 2XXO 16 April 2XXO
4 April 1 April-15 Mei 2XXO 16 Mei 2XXO
5 Mei 1 Mei-15 Juni 2XXO 16 Juni 2XXO
6 Juni Sesuai kebijakan Sesuai kebijakan
7 Juli 1 Juli-15 Agustus 2XXO 16 Agustus 2XXO
8 Agustus 1 Agustus-15 September 2XXO 16 September 2XXO
9
September
1 September-15 Oktober 2XXO/ Sesuai
Kebijakan
16 Oktober 2XXO/ Sesuai Kebijakan
10 Oktober 1 Oktober-15 November 2XXO 16 November 2XXO
11 November 1 November- 15 Desember 2XXO 16 Desember 2XXO
12 Desember Sesuai kebijakan Sesuai kebijakan
Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal dilaksanakan secara bulanan
Pengaturan jadwal rekonsiliasi eksternal (SAKTI-SPAN) menyesuaikan penyelesaian Laporan Keuangan Tahunan Audited
31. 31
Ketentuan Lain terkait Rekonsiliasi
SHR diterbitkan dengan persyaratan:
a. Tidak ada TDK Rupiah maupun TDK CoA pada menu Rekonsiliasi SAKTI-
SPAN periode terkait.
b. Tidak terdapat raw data pada menu To Do List sesuai dengan periode
penyelesaian/tindaklanjutnya.
c. Telah melakukan tutup periode permanen pada periode terkait.
33. 33
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
PERIODE DAN JENIS LAPORAN KEUANGAN
UAKPA
KPPN
Semesteran & Tahunan
UAPPAW
Triwulanan
Periode penyampaian Laporan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK
yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
DASAR HUKUM
a. PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah
b. PMK Nomor 217/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat
c. PMK Nomor 232/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Instansi
a. UAKPA/UAPPAW belum patuh dalam menyampaikan Laporan
Keuangan
b. Adanya kebutuhan sinkronisasi Laporan Keuangan dan Laporan
Kinerja
a. Laporan Keuangan disampaikan
dalam bentuk file pdf dan
disampaikan melalui sarana email
yang ditetapkan oleh KPPN
dan/atau Kanwil masing-masing.
b. UAKPA dan UAPPAW melakukan
upload file Surat Penyampaian LK
pada aplikasi MonSAKTI
c. Setiap Entitas Akuntansi dan
Entitas Pelaporan serta KPPN dan
Kanwil melakukan monitoring
penyampaian Laporan Keuangan
melalui aplikasi MonSAKTI
d. Dalam hal sampai dengan batas
akhir penyampaian LK, satker
belum melakukan upload file surat
penyampaian LK dan KPPN
memverifikasi penyampaian LK,
maka akan dikenakan sanksi
dengan penerbitan SP2S secara
otomatis (rencana pengembangan
aplikasi).
LATAR BELAKANG
UAPPAW
Kanwil DJPb
Semesteran & Tahunan
UAPPA-E1
Triwulanan
LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK
1
2
3
4
34. 34
ILUSTRASI PERIODISASI PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
Periode Penyampaian Laporan Keuangan ke KPPN dan Kanwil DJPb dilakukan terhadap LK Periode Semesteran dan
Tahunan
No. Periode Penyampaian Laporan Keuangan Batas Akhir Penyampaian LK TMT Pengenaan Sanksi
1 Semester 1 31 Juli 2XXO 1 Agustus 2XXO
2 Tahunan (2XXO unaudited) 28 Februari 2XX1 1 Maret 2XX1
3 Tahunan (2XXO audited) Sesuai Kebijakan Sesuai Kebijakan
Pasal 28 ayat (1) PMK 232/PMK.05.2022 tentang SAI
“Pengenaan sanksi bagi setiap keterlambatan unit akuntansi dalam menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8),
Pasal 6 ayat (8), Pasal 7 ayat (7), dan Pasal 8 ayat ( 10) berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah”
Pasal 34 ayat (1) PP nomor 8 Tahun 2006 tentang PKKIP
“Setiap keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah pusat yang
disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat memberi sanksi berupa penangguhan
pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana. ”
35. 35
Ketentuan Lain terkait Penyampaian Laporan Keuangan
Penyampaian Laporan Keuangan merupakan salah satu kewajiban bagi entitas
akuntansi dan entitas pelaporan, yang menjadi objek pengenaan sanksi
administratif berupa penolakan SPM oleh KPPN mitra kerja.
Sanksi dikenakan terhadap UAKPA dan/atau UAPPA-W yang tidak/terlambat
menyampaikan Laporan Keuangan.
Penyampaian Laporan Keuangan dilakukan melalui sarana email, dan upload
surat pengantar penyampaian Laporan Keuangan melalui Aplikasi MONSAKTI
(fitur Penyampaian Laporan Keuangan).
1
2
3
37. 37
PENGENAAN SANKSI
Ketidakpatuhan dalam
penyampaian Laporan
Keuangan
1. SP2S dan SP3S akan terbit secara otomatis
dan/atau manual melalui aplikasi MON SAKTI
2. Mekanisme penerbitan SP2S, dilakukan dengan
cara:
a. Informasi SP2S sebagai dasar penolakan SPM
secara manual oleh KPPN atau pembatasan
kewenangan user pengelola keuangan pada
SAKTI
b.Informasi SP2S akan men-trigger user SAKTI
pada Satker agar PPSPM tidak dapat melakukan
approval atas SPM yang menjadi obyek sanksi
3. Kanwil DJPb memberikan rekomendasi ke KPPN
atas pengenaan sanksi ketidakpatuhan
penyampaian LK UAPPAW (yang dikenakan sanksi
Satker sebagai UAPPA-W)
4. Satker dapat dapat melakukan approve SPM
setelah diterbitkankan SP3S pada SPM yang
menjadi objek sanksi
Penolakan SPM kecuali
SPM-LS Belanja Pegawai,
SPM-LS kepada Pihak
Ketiga, dan SPM
Pengembalian
“Pengenaan Sanksi diberikan kepada UAKPA dan/atau UAPPA-W”
Obyek Sanksi Bentuk Sanksi dan Ketidakpatuhan
Mekanisme Pengenaan dan Pencabutan
Sanksi dan Ketidakpatuhan
1. Ketidakpatuhan terhadap
penyelesaian tindak lanjut
kualitas data yang tidak
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
2. Ketidakpatuhan terhadap
penyelesaian ketuntasan
rekonsiliasi eksternal
Obyek Ketidakpatuhan
39. 39
User Requirement Aplikasi (Implementasi Perdirjen)
Reposisi Menu MonSAKTI 2022
pada MonSAKTI 2023
Penambahan fitur upload surat
penyampaian Laporan Keuangan
tingkat UAKPA dan/atau UAPPA-
W
Penambahan fitur monitoring
penyampaian Laporan Keuangan tingkat
UAKPA dan/atau UAPPA-W
Penerbitan SP2S dan SP3S secara
otomatis oleh system aplikasi
terintegrasi (SAKTI/MonSAKTI)
Pengenaan dan pencabutan
sanksi dilaksanakan secara
otomatis pada aplikasi SAKTI
Penambahan fitur monitoring/daftar
atas penerbitan SP2S
Validasi pada aplikasi SAKTI berupa
tutup periode dapat dilakukan apabila
tidak terdapat to do list dan hasil
rekonsiliasi sama.
5
6
7
Validasi pada aplikasi Mon SAKTI
berupa SHR dapat terbit apabila hasil
rekonsiliasi eksternal sama, tidak
terdapat To Do List, dan tutup buku
8
