Dokumen ini membahas rencana pembangunan aparatur negara Indonesia untuk periode 2020-2024. Beberapa poin kunci yang diangkat antara lain meningkatkan profesionalisme aparatur negara, mencapai tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, serta mereformasi birokrasi untuk mendukung pembangunan nasional. Dokumen ini juga menyoroti perlunya meningkatkan kapasitas SDM aparatur dan merevisi peraturan yang terkait.

1. BACKGROUND STUDY
PEMBANGUNAN APARATUR NEGARA
(2020-2024)
DEDDY S BRATAKUSUMAH, PhD
deddys@bappenas.go.id
2018

2. PROBLEM APARATUR NEGARA
2018 deddys@bappenas.go.id - 0816968367

3. THE MOST PROBLEMATIC FACTORS IN DOING BUSINESS IN
INDONESIA
NO 2013 2014 2015 2016 2017
1 KORUPSI KORUPSI KORUPSI KORUPSI KORUPSI
2 BIROKRASI
PEMERINTAH
AKSES PADA
PEMBIAYAAN
BIROKRASI
PEMERINTAH
BIROKRASI
PEMERINTAH
BIROKRASI
PEMERINTAH
3 INFRASTRUKTUR INFLASI INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR AKSES PADA
PEMBIAYAAN
4 AKSES PADA
PEMBIAYAAN
BIROKRASI
PEMERINTAH
KEBIJAKAN YANG
TAK STABIL
AKSES PADA
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
5 PERATURAN
KETENAGAKERJAAN
INFRASTRUKTUR AKSES PADA
PEMBIAYAAN
INFLASI KEBIJAKAN YANG
TAK STABIL
(Sumber: WEF)

4. KERANGKA STRATEGIS
2018 deddys@bappenas.go.id - 0816968367

5. SOVEREIGN,
ADVANCE, JUST,
AND PROSPER
INDONESIA
GLOBAL
AGENDA
REGIONAL
COOPERATION
UNIVERSAL
ISSUES
NATIONAL
RESPONS
DOMESTIC
ISSUES
STRATEGIC FRAMEWORK

6. VISI/MISI
PRESIDEN
TERPILIH
KERANGKA KETATANEGARAAN
BIROKRASI
YANG
PROFESIONAL DAN
NETRAL
UUD 1945
RENSTRA
K/L/D
RPJM
2018 deddys@bappenas.go.id - 0816968367
GRAND
DESIGN
REFORMASI
BIROKRASI
CAPAIAN
DAN
EVALUASI RB
2014-2019
KONSEP BARU
REFORMASI
BIROKRASI
ROAD MAP
RB
2020-2024
DRAFT KONSEP
BARU REFORMASI
BIROKRASI
UU ASN
UU YANBLIK
UU ADPEM
UU KEMNEG
UU PEMDA
UU RPJP

7. SASARAN RPJP
2018 deddys@bappenas.go.id - 0816968367
TERWUJUDNYA BANGSA YANG BERDAYA SAING UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT
YANG LEBIH MAKMUR DAN SEJAHTERA DITUNJUKKAN OLEH HAL BERIKUT:
MENINGKATNYA PROFESIONALISME APARATUR NEGARA PUSAT DAN DAERAH
UNTUK MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH,
BERWIBAWA, DAN BERTANGGUNG JAWAB, SERTA PROFESIONAL YANG
MAMPU MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL.

8. ARAHAN RPJP
2018
1. PEMBANGUNAN APARATUR NEGARA DILAKUKAN MELALUI REFORMASI
BIROKRASI UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR
NEGARA DAN UNTUK MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK,
DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH AGAR MAMPU MENDUKUNG
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI BIDANG-BIDANG LAINNYA.
deddys@bappenas.go.id - 0816968367

9. ARAHAN RPJP
2018
2. PENUNTASAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN
APARATUR NEGARA DICAPAI DENGAN:
• PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA SEMUA
TINGKAT, LINI PEMERINTAHAN, DAN SEMUA KEGIATAN;
• PEMBERIAN SANKSI YANG SEBERAT-BERATNYA KEPADA PELAKU PENYALAHGUNA
KEWENANGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
• PENINGKATAN INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN APARATUR NEGARA
MELALUI PENGAWASAN INTERNAL, PENGAWASAN FUNGSIONAL, DAN PENGAWASAN
MASYARAKAT;
• PENINGKATAN ETIKA BIROKRASI DAN BUDAYA KERJA SERTA PENGETAHUAN DAN
PEMAHAMAN PARA PENYELENGGARA NEGARA TERHADAP PRINSIP-PRINSIP
KETATAPEMERINTAHAN YANG BAIK.
deddys@bappenas.go.id - 0816968367

10. ARAHAN RPJP
2018
PRIORITAS 2020 - 2024
BIROKRASI YANG PROFESIONAL DAN NETRAL
deddys@bappenas.go.id - 0816968367

11. BIDANG PEMBANGUNAN RPJP
2018
1. BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA;
2. BIDANG EKONOMI;
3. BIDANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA;
4. BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK);
5. BIDANG POLITIK;
6. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN;
7. BIDANG HUKUM DAN APARATUR;
8. BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG;
9. BIDANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM (SDA) DAN
LINGKUNGAN HIDUP.
deddys@bappenas.go.id - 0816968367

12. KONSEP PEMBANGUNAN APARATUR NEGARA
2018 deddys@bappenas.go.id - 0816968367

13. 2018 deddys@bappenas.go.id - 0816968367
BIROKRASI YANG
NETRAL DAN
PROFESIONAL
PEMBERDAYAAN
SDM AGAR
KOMPETEN DAN
PROFESIONAL
PERUBAHAN
PERATURAN
YANG TERKAIT
PERUBAHAN
SISTEM DAN
PROSEDUR
(TATALAKSANA)
PERUBAHAN
ORGANISASI
DIAGNOSA
ORGANISASI
TAHAPAN DAN AREA PERUBAHAN

14. TERIMA KASIH
2018 deddys@bappenas.go.id - 0816968367