1. Dokumen ini membahas usulan penataan struktur kelembagaan pemerintahan Indonesia untuk menyesuaikan dengan otonomi daerah, menghindari tumpang tindih fungsi, dan mengantisipasi isu global dan regional.
2. Kementerian diusulkan dikelompokkan berdasarkan portofolio yang jelas di UUD 1945, sudah atau belum didesentralisasi, serta tugas koordinasi.
3. Setelah pengelompokkan, langkah selanjutny
Daftar resmi nama 34 menteri kabinet kerja presiden joko widodo dan wakil pre...Risky Widodo
Daftar lengkap 34 menteri kabinet kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terbaru dengan nama dan jabatan masing-masing, meliputi bidang-bidang sekretariat negara, perekonomian, keuangan, BUMN, perindustrian, perdagangan, pertanian, lingkungan hidup, agraria, pembangunan manusia, agama, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan, pendidikan, riset dan teknologi, pemuda dan ol
Dokumen tersebut membahas pedoman pendirian satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa) oleh pemerintah desa atau masyarakat. Terdapat persyaratan administratif seperti identitas pendiri dan surat keterangan domisili, serta persyaratan teknis seperti dokumen hak atas tanah/bangunan, rencana pembiayaan, dan rencana pengembangan satuan PAUD.
(Buku ii-rancangan-pembangunan-jangka-menengah-nasional-2015-2019)-buku ii rp...3327PEMALANG
Dokumen ini merupakan lampiran Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang membahas berbagai bidang pembangunan seperti sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, dan pertahanan serta keamanan.
Modul Bina Keluarga Remaja (BKR) BKKBN Program Prioritas Nasional (Pro PN) 2019Anindita Dyah Sekarpuri
Modul ini memberikan panduan bagi fasilitator kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) untuk membantu remaja merencanakan masa depannya dengan lebih baik, terutama terkait kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Modul ini dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung program pemberdayaan remaja di Indonesia.
Daftar resmi nama 34 menteri kabinet kerja presiden joko widodo dan wakil pre...Risky Widodo
Daftar lengkap 34 menteri kabinet kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terbaru dengan nama dan jabatan masing-masing, meliputi bidang-bidang sekretariat negara, perekonomian, keuangan, BUMN, perindustrian, perdagangan, pertanian, lingkungan hidup, agraria, pembangunan manusia, agama, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan, pendidikan, riset dan teknologi, pemuda dan ol
Dokumen tersebut membahas pedoman pendirian satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa) oleh pemerintah desa atau masyarakat. Terdapat persyaratan administratif seperti identitas pendiri dan surat keterangan domisili, serta persyaratan teknis seperti dokumen hak atas tanah/bangunan, rencana pembiayaan, dan rencana pengembangan satuan PAUD.
(Buku ii-rancangan-pembangunan-jangka-menengah-nasional-2015-2019)-buku ii rp...3327PEMALANG
Dokumen ini merupakan lampiran Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang membahas berbagai bidang pembangunan seperti sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, dan pertahanan serta keamanan.
Modul Bina Keluarga Remaja (BKR) BKKBN Program Prioritas Nasional (Pro PN) 2019Anindita Dyah Sekarpuri
Modul ini memberikan panduan bagi fasilitator kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) untuk membantu remaja merencanakan masa depannya dengan lebih baik, terutama terkait kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Modul ini dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung program pemberdayaan remaja di Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Presiden tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dokumen tersebut merupakan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan untuk periode 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kelembagaan, serta pendanaan pembangunan perumahan."
Permen tahun2013 nomor96 badan standar nasional pendidikanWinarto Winartoap
Peraturan ini mengatur tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan. BSNP merupakan badan mandiri yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan 11 anggota yang dipilih berdasarkan kualifikasi dan pengalaman bidang pendidikan. Peraturan ini juga mengatur tentang tugas, fungsi, organisasi, dan dukungan untuk BSNP dalam melaksanakan perannya menjamin mutu p
Permendikbud tahun2014 nomor118 tni sbg pendidik daerah khususWinarto Winartoap
Peraturan ini mengatur tentang prajurit TNI yang telah mengikuti pelatihan keguruan dapat diperbantukan sebagai pendidik di daerah terpencil. Mereka berhak mendapat tunjangan selama menjalankan tugas mengajar. Besaran dan tata cara pemberian tunjangannya diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis kementerian.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang organisasi dan tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, 6 Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan 2 Badan, serta Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan.
Permendikbud no 11 tahun 2015 tentang OTK KemendikbudHadi Wuryanto
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
Laporan ini membahas pencapaian tujuan pembangunan milenium (millenium development goals/MDGs) di Indonesia hingga tahun 2010. Laporan ini meninjau delapan tujuan MDGs dan masing-masing targetnya, serta menyoroti capaian dan tantangan dalam mencapai target-target tersebut. Hasilnya, Indonesia telah mencapai beberapa target awal namun masih perlu upaya lebih lanjut untuk memenuhi seluruh target MDGs pada tahun 2015.
Pedoman ini memberikan panduan pengelolaan Posyandu untuk memfasilitasi kegiatan promosi kesehatan masyarakat seperti gizi, kesehatan ibu dan anak. Posyandu dikelola secara partisipatif oleh masyarakat dengan dukungan petugas kesehatan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini menetapkan Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional untuk periode 2010-2014 sebagai pedoman pengembangan pendidikan di seluruh Indonesia. Rencana strategis ini dievaluasi setiap tahun dan secara keseluruhan pada akhir masa pelaksanaannya.
Dokumen tersebut membahas evaluasi kinerja kelembagaan pemerintah selama 10 tahun terakhir dan reformasi birokrasi bidang kelembagaan, termasuk pengelompokan urusan pemerintahan berdasarkan prioritas pembangunan.
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, permasalahan, dan tujuannya. Dibahas pula peran berbagai pelaku pembangunan seperti pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam kerangka good governance.
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Presiden tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dokumen tersebut merupakan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan untuk periode 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kelembagaan, serta pendanaan pembangunan perumahan."
Permen tahun2013 nomor96 badan standar nasional pendidikanWinarto Winartoap
Peraturan ini mengatur tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan. BSNP merupakan badan mandiri yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan 11 anggota yang dipilih berdasarkan kualifikasi dan pengalaman bidang pendidikan. Peraturan ini juga mengatur tentang tugas, fungsi, organisasi, dan dukungan untuk BSNP dalam melaksanakan perannya menjamin mutu p
Permendikbud tahun2014 nomor118 tni sbg pendidik daerah khususWinarto Winartoap
Peraturan ini mengatur tentang prajurit TNI yang telah mengikuti pelatihan keguruan dapat diperbantukan sebagai pendidik di daerah terpencil. Mereka berhak mendapat tunjangan selama menjalankan tugas mengajar. Besaran dan tata cara pemberian tunjangannya diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis kementerian.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang organisasi dan tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, 6 Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan 2 Badan, serta Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan.
Permendikbud no 11 tahun 2015 tentang OTK KemendikbudHadi Wuryanto
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
Laporan ini membahas pencapaian tujuan pembangunan milenium (millenium development goals/MDGs) di Indonesia hingga tahun 2010. Laporan ini meninjau delapan tujuan MDGs dan masing-masing targetnya, serta menyoroti capaian dan tantangan dalam mencapai target-target tersebut. Hasilnya, Indonesia telah mencapai beberapa target awal namun masih perlu upaya lebih lanjut untuk memenuhi seluruh target MDGs pada tahun 2015.
Pedoman ini memberikan panduan pengelolaan Posyandu untuk memfasilitasi kegiatan promosi kesehatan masyarakat seperti gizi, kesehatan ibu dan anak. Posyandu dikelola secara partisipatif oleh masyarakat dengan dukungan petugas kesehatan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini menetapkan Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional untuk periode 2010-2014 sebagai pedoman pengembangan pendidikan di seluruh Indonesia. Rencana strategis ini dievaluasi setiap tahun dan secara keseluruhan pada akhir masa pelaksanaannya.
Dokumen tersebut membahas evaluasi kinerja kelembagaan pemerintah selama 10 tahun terakhir dan reformasi birokrasi bidang kelembagaan, termasuk pengelompokan urusan pemerintahan berdasarkan prioritas pembangunan.
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, permasalahan, dan tujuannya. Dibahas pula peran berbagai pelaku pembangunan seperti pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam kerangka good governance.
Dokumen tersebut merangkum revitalisasi program Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Program tersebut mencakup penguatan koordinasi antar instansi pemerintah, peningkatan peran desa dalam penanggulangan kemiskinan, penggunaan indikator lingkungan sesuai SDGs, serta penggunaan teknologi terbuka untuk melibatkan masyarak
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dadang Solihin
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas yang menerangkan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan prioritas nasional Indonesia untuk periode 2010-2014."
Buku Policy Brief Inovasi Administrasi Negara merupakan kumpulan Policy Brief yang ditulis secara individu maupun tim. Sebagian Polbrief merupakan
sintesa pemikiran LAN di bidang manajemen ASN, reformasi birokrasi, dan pengembangan
kompetensi ASN.
This document discusses embracing innovation to improve public service delivery in Indonesia. It provides examples of innovative public services projects in Indonesia, including online registration of fiduciary contracts, fish quarantine services, and Surabaya's single window system. The document also discusses what innovation is, stages of innovation, shifting management styles to support innovation, potential barriers to innovation, and top innovative public services projects in Indonesia from 2014. The overall message is that innovation can help strengthen governance and improve responsiveness and accountability in public service delivery.
In the context of the Economic System, Indonesia has a specialty, as mandated by the 1945 Constitution. The founders of Indonesia expressly stated that the Indonesian economic system is a system based on the People's Economy. This means, the Indonesian Economic System is different from the economic system implemented in other countries.
The Indonesian Economic System mandates that the economic pace must be carried out by the Three Pillars, namely; (1) State, through State Owned Enterprises, (2) Private, through Companies, and (3) People, through Cooperatives. In fact, the pillars of the Indonesian economy proclaimed by the Founders of the Nation have been adopted in the Global Governance Paradigm. This means that we must be grateful to have National Founders who are very visionary.
Along the way, it has been proven that the various economic crises that hit the world had very minimal negative impacts on the Indonesian economy. Why is that, because Indonesia has resilience from the Three Pillars of economic actors.
What is surprising is that in times of crisis, the Pillars that are resilient and still exist are Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya mempromosikan keragaman dan inklusi di tempat kerja. Dokumen tersebut menyarankan beberapa langkah untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan setara bagi semua karyawan, seperti memberikan pelatihan kesadaran keragaman, mendorong rekrutmen dari berbagai latar belakang, serta menghindari diskriminasi apapun berdasarkan karakteristik seperti jenis kelamin
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana strategis perangkat daerah. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain proses penyusunan rencana strategis perangkat daerah yang melibatkan berbagai pihak, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta rencana program dan pendanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Dokumen ini menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menjalankan pemerintahan daer
This document discusses empowering local governance for development. It defines governance and local government, noting the exercise of political, economic, and administrative authority. Good local governance involves decentralization, participation, empowerment, and democracy. Challenges for local governments include awareness of globalization, infrastructure development, and poverty alleviation. Strategic steps are identified, like strengthening institutions and management, transparency, and public service. The central government plays a role in oversight, fiscal transfers, and reducing disparities. Paradigm shifts and globalization trends must be anticipated by local governments to increase competitiveness and people's welfare.
This document provides information about Deddy S Bratakusumah, including his biography, education history, career experiences, areas of expertise, and contact information. Some key details include:
- He was born in 1954 in Bandung, Indonesia and received his PhD from Cornell University in 1996.
- His career began in consulting and he has since worked for the National Development Agency/Ministry of National Development Planning in Indonesia, holding positions like Chief of the Local Autonomy Study Center.
- He also teaches at several universities and has expertise in areas like governance, local autonomy, and regional development.
- His contact information is provided.
Deddy S Bratakusumah is an Indonesian expert in regional financial management. He has a PhD in Regional Science from Cornell University and over 40 years of experience working for the Indonesian government. He currently serves as a senior planner and trainer in governance for the Ministry of National Development Planning. The document outlines Bratakusumah's educational background and career experience in local government and provides an overview of key concepts in regional financial management in Indonesia, including the legal framework, principles, roles of financial officers, and budgeting process.
This document discusses local government management of separated regional wealth and other original regional revenues in Indonesia. It defines original regional revenues as revenues obtained by regional governments based on regional regulations according to laws and regulations. Original regional revenues consist of regional taxes, regional retributions, management of separated regional wealth, and other original regional revenues. The document outlines the types of revenues from managing separated regional wealth and other original regional revenues, including profits from regional/state-owned company investments, regional asset sales and services, and more. It also discusses the management of regional goods and assets.
This document provides information about Deddy S Bratakusumah and discusses regional retribution in Indonesia. It includes Deddy's biography, career details, and contact information. It then defines regional retribution under Indonesian law and outlines the types of regional retribution including for public services, business services, and certain permits. The objectives, subjects, and items of each retribution type are described over several pages.
This document provides information about local taxes in Indonesia. It defines local taxes as contributions that are mandatory for local governments based on legislation. There are several types of local taxes including hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, advertising tax, street lighting tax, non-metal mineral and rock tax, parking tax, land tax, and land and building acquisition duty. The document also discusses the objectives, subjects, and those obligated to pay for each type of local tax.
The document provides biographical information about Deddy S Bratakusumah and discusses local government financial sources in Indonesia. It notes that local governments must have adequate financial sources to carry out their autonomy functions of services, general administration, and development. It then outlines concepts for regulating local finances based on laws and principles of transparency, accountability, and power sharing with central government. Specific local financial sources discussed include regional original income, balance funds, loans, and reserves.
This document discusses the financial relationship between the central and regional governments in Indonesia. It covers several key points:
1) Regions must have adequate financial resources to carry out their autonomy functions of services, general administration, and development.
2) The concept of regional financial management is regulated in laws on regional governance and decentralization, and ensures transparency and accountability in regional financial management.
3) Financial relations involve the distribution of central and regional spending authorities, mechanisms for distributing public spending burdens on taxpayers, and ensuring regions receive adequate financial resources including transfer funds from the central government.
4) Issues that can arise include whether regions receive sufficient financing, access to tax sharing, and equitable inter-regional transfer funds
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Ringkasannya adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan kerangka hukum dan sistem pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.
2. Sistem tersebut mencakup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta siklus penyusunan anggaran daerah.
3. Tujuan utama sistem ini adalah meningkatkan efisiensi
This document provides an overview of the functions of local government finance in Indonesia. It discusses the history and philosophy of regional autonomy in Indonesia. Key points include:
- Regional autonomy aims to bring governance closer to the people through increased services, accountability, and public participation.
- Local governments have their own sources of revenue including regional taxes, retributions, and funds from the central government.
- Challenges in implementing autonomy include unclear authority divisions, dependence on central government funds, and inefficient resource use between regions.
- Proper authority arrangements, organizational structure, local budgeting, and leadership elections are important for effective regional autonomy.
This document discusses the principles of fiscal decentralization. It argues that fiscal decentralization improves efficiency by allowing subnational governments to better respond to local needs, and improves governance through increased accountability and participation. It outlines factors for assigning expenditures, revenues, taxes and transfers between central and subnational governments. Expenditure responsibilities should match the beneficiaries. Major taxes are typically assigned to central governments while transfers address imbalances between subnational revenue and expenditure responsibilities that vary across jurisdictions.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
2. KONDISI OBJEKTIF
1. Struktur kelembagaan pemerintah Pusat belum
sepenuhnya sejalan dengan konsep desentralisasi dan
otonomi daerah. Terdapat urusan yang sudah diserahkan
kepada daerah masih ditangani kementerian
2. Terdapat overlapping tugas dan fungsi antar
kelembagaan pemerintah pusat, karena belum
terdefinisikan dengan baik tugas dan fungsi
Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
dan Lembaga Non Struktural.
2014 2
3. VISI
MISI
KERANGKA STRATEGIS PENATAAN
INDONESIA YANG
BERDAULAT, MANDIRI,
BERKEPERIBADIAN
MENGHADIRKAN
NEGARA YANG
BEKERJA
UUD 1945
NAWACITA
REVOLUSI MENTAL
3
KEMANDIRIAN YANG
MENSEJAHTERAKAN
RPJP
2014
7. Azas desentralisasi dan azas sentralisasi tidak
bersifat dikotomis tetapi kontinum
Tidak mungkin desentralisasi tanpa sentralisasi
Desentralisasi tanpa Sentralisasi akan terjadi
disintegrasi
7
DUA AZAS YANG KONTINUM
2014
8. URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT PUSAT
1. PERTAHANAN;
2. KEAMANAN;
3. YUSTISI;
4. POLITIK LUAR NEGERI;
5. MONETER; DAN
6. AGAMA.
CONCURRENT
(BERSAMA)
KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN
1. EXTERNALITAS (DAMPAK)
2. AKUNTABILITAS (KEDEKATAN)
3. EFISIENSI (UNTUNG-RUGI)
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PEMERINTAH PUSAT
URUSAN WAJIB
(PELAYANAN DASAR)
URUSAN PILIHAN
(POTENSI UNGGULAN)
MENGACU PADA
STANDAR PELAYANAN
MINIMUM
PENGATURAN URUSAN PEMERINTAHAN
2014 8
9. 1. Sinergi dalam pelaksanaan Kebijakan Publik.
2. Sinergi dalam kerangka regulasi.
3. Sinergi dalam kerangka anggaran.
4. Sinergi dalam kerangka kelembagaan
5. Sinergi dalam kerangka pengembangan wilayah
9
SINERGITAS PUSAT DAN DAERAH
2014 9
12. 12
PERINTAH UNDANG UNDANG
Beberapa undang-undang secara eksplisist memerintahkan
pendirian kelembagaan pemerintahan baik kementerian, badan,
lembaga atau komisi.
Misalnya:
UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa Menteri adalah
pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
2014
14. REGIONAL ISYU
14
Developments Short terms Medium terms Long terms
ASEAN SECURITY POLITICAL
COMMUNITY
Maintaining national
stability and security
Strengthening and
modernizing national
military forces
Engaging China and other
ASEAN members into
dialogue on security
concerns
ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY
Encouraging people to use
or to consume national
products
Strengthening national
small and medium
enterprises
Engaging China, India and
other economic developed
countries in to dialogue
with ASEAN members on
trade concerns
ASEAN SOCIAL CULTURE
COMMUNITY
Encouraging people to
people contact, for
example, contact between
religious leaders,
businessmen, etc
Cooperation in promoting
welfare, capacity building,
disaster relief management
, environment
Maintaining dialogue on
social cultural issues.
ASEAN COMMUNITY
2014
17. DENGAN DEMIKIAN
1. Terdapat beberapa Kementerian yang mutlak tidak boleh
dihilangkan,
2. Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan
Daerah, harus dibentuk atau dipertahankan Kementerian
atau Lembaga yang melakukan binwas dan tidak bersifat
pelaksana,
3. Terdapat kelembagaan yang harus dibentuk atau
dipertahankan karena perintah undang-undang,
4. Menata ulang struktur kementerian dalam antisipasi isyu
global dan regional,
5. Menata ulang nomenklatur dan struktur kementerian dalam
kerangka melaksanakan NAWA CITA dan visi-misi presiden
yang dituangkan dalam RPJM.
172014
18. 2014 18
A. KELOMPOK KEMENTERIAN DENGAN NOMENKLATUR
URUSAN TERSURAT DALAM UUD 1945 (PORTOFOLIO) :
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Luar Negeri
3. Kementerian Pertahanan
USULAN PENATAAN
19. 2014 19
B. KELOMPOK KEMENTERIAN DENGAN RUANG LINGKUP
URUSAN DISEBUT DALAM UUD 1945 DAN TIDAK
DIDESENTRALISASIKAN (PORTOFOLIO) :
1. Kementerian Agama
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Kementerian Keuangan
4. Kemenetrian Keamanan dan Ketertiban (Kepolisian)
5. Kementerian Maritim
6. Kementreian Kedaulatan Pangan
7. Kementerian Enerji dan Sumber Daya Mineral
8. KementerianPerlindungan Hutan dan Lingkungan Hidup
USULAN PENATAAN
20. 2014 20
C. KELOMPOK KEMENTERIAN DENGAN RUANG LINGKUP
URUSAN DISEBUT DALAM UUD 1945 DAN URUSAN SUDAH
DIDESENTRALISASIKAN (NON PORTOFOLIO):
1. Kementerian Perindustrian dan Ekonomi Kreatif
2. Kementerian Koperasi, Dunia Usaha dan Perdagangan
3. Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan
Teknologi
4. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Kementerian Pekerjaan Umum
6. Kementerian Perumahan dan Prasarana Lingkungan
7. Kementerian Komunikasi dan Informatika
8. Kementerian Transportasi
USULAN PENATAAN
21. 2014 21
9. Kementerian Kesehatan
10. Kementerian Kesejahteraan Sosial
11. Kementerian Kesejahteraan Tenaga Kerja
12. Kementerian Permukiman, Perdesaan dan Transmigrasi
13. Kementerian Kebudayaan dan Kearifan Lokal
USULAN PENATAAN
22. 2014 22
D. KELOMPOK KEMENTERIAN YANG BERTUGAS MELAKUKAN
KOORDINASI, DAN SINKRONISASI PROGRAM
PEMERINTAH (NON PORTOFOLIO):
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Kementerian Penataan Ruang dan Pertanahan
3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
5. Kementerian Pemuda dan Olah Raga
6. Kementerian Sekretariat Negara
7. Kementerian Administrasi dan Aparatur Negara
USULAN PENATAAN
23. 2014 23
E. KEMENTERIAN KOORDINATOR
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Keamanan dan
Pertahanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan
Kedaulatan Pangan
USULAN PENATAAN
24. 2014 24
F. KELEMBAGAAN SETINGKAT MENTERI
1. Sekretariat Kepresidenan dan Kabinet
2. Kejaksaan Agung
3. Badan Pengelolaan Pajak dan Pendapatan Negara (ex
Ditjen Pajak)
4. Tentara Nasional Indonesia
5. Kepolisian Republik Indonesia
USULAN PENATAAN
25. 2014 25
G. LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
Dilakukan pengajian ulang, untuk kemudian dilakukan
penyederhanaan, penggabungan atau penghapusan.
USULAN PENATAAN
26. 2014 26
H. LEMBAGA NON STRUKTURAL
1. Lembaga ini bersipat merdeka dan quasi pemerintah
2. Dilakukan pengajian ulang, apabila bukan merupakan
perintah undang-undang dapat dilakukan penghapusan.
USULAN PENATAAN
27. 2014 27
1. Setelah kementerian beserta nomenklaturnya ditetapkan,
langkah berikutnya adalah melakukan diagnosa organisasi
(organizational diagnostic) lintas kelembagaan terhadap
seluruh struktur organisasi pemerintah (Eselon I kebawah)
2. Hasil dari diagnosa ini dilakukan upaya berupa
penyederhanaan atau perampingan struktur, penghapusan
elemen organisasi yang tumpang tindih
PENUTUP