Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void

1. TOPIK STRATEGIS
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
Subdit Rekening Kas Negara
Direktorat PKN
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jakarta, 28Mei2015

2. IMPLEMENTASI SPAN = SP2D VOID
IMPLEMENTASI SPAN = SP2D REJECT
PENYELESAIAN RETUR SP2D SEBELUM
IMPLEMENTASI SPAN
outline:
II
IIIIII
2
IIII

3. Data transaksi unreconciled
SEBAB :
Kekurangpatuhan para pihak yaitu dari Satuan Kerja
maupun KPPN dalam penyelesaian transaksi melalui
SPAN
AKIBAT :
Seluruh data transaksi unreconciled atas transaksi
pengeluaran SP2D menjadi tidak tercatat sebagai
realisasi anggaran
16
II

4. NO PENYEBAB
UNRECONCILED DATA
SOLUSI
1. KESALAHAN PEMILIHAN
PAYGROUP
- DIBUATKAN TABEL PEMILIHAN PAYGROUP
SEBAGAI PEDOMAN YANG DITEMPEL DI
DEKAT PETUGAS PEMILIH PAYGROUP
2. KESALAHAN PEMBERIAN
TANGGAL SP2D
- MEMPERHATIKAN BATAS WAKTU
APPROVAL PADA PK.13.30 WIB UNTUK
PEMBERIAN TANGGAL HARI BERKENAAN
- LEWAT DARI BATAS WAKTU TERSEBUT
DIBERI TANGGAL HARI BERIKUTNYA
3. PENERBITAN 2 SP2D
UNTUK PEMBAYARAN 1
TAGIHAN YANG SAMA
MEMBUAT PENGAWASAN TAGIHAN RUTIN
BULANAN
4. KESALAHAN SATKER
MENGINPUT JENIS SPM
MELAKUKAN PEMBINAAN KEPADA SATKER
ATAS KETEPATAN INPUT SPM DAN
KETELITIAN PETUGAS KPPN DALAM
MEMVERIFIKASI
5. SP2D DENGAN REKENING
TERLAMPIR TERSALUR
PADA 2 TANGGAL YANG
BERBEDA
KOORDINASI ANTAR SEKSI DALAM
MEMPROSES SPM DENGAN REKENING
TERLAMPIR DILAKUKAN PADA PAGI HARI
ATAU SORE HARI SETELAH BATAS WAKTU
APPROVAL ( 13.30 WIB)
18

5. 1. Meminta kepada satker untuk mengajukan SPM dengan penerima terlampir
dalam jumlah banyak sebelum pukul 09.00 atau setelah pukul 12.00 WIB.
2. Percepatan scheduler penyaluran dana SP2D oleh BO I Pusat (dari per satu
jam menjadi per 30 menit)
3. Perpanjangan cut off time RTGS-BI menjadi pukul 18.00 WIB.
19
Mengurangi terjadinya data UNRECONCILED
akibat adanya perbedaan jumlah digit dalam
validasi B/S

6.  SEBAB :
 Penyediaan dana kurang
 Cut off time BI-RTGS pk. 16.30
 Gangguan Sistem pada BO I Pusat/SPAN
16
II

7. SP2DREJECT
TRX NOMINAL TRX NOMINAL TRX NOMINAL TRX NOMINAL
JANUARI 5 82.424.222.564 18 4.570.134.121 3 602.535.000 6 1.207.632.578
FEBRUARI 9.282 132.000.704.433 162 49.683.340.878 36 3.174.924.499 44 388.840.874
MARET 1.619 643.927.340.617 5.038 245.151.633.422 34 1.030.796.548 1.054 5.980.111.361.093
APRIL 4.702 46.154.684.158 141 3.228.334.316 122 21.935.921.728 243 69.452.583.400
MEI 2.554 25.021.332.278 8 199.288.151 263 11.657.766.485 1 2.286.250
TOTAL 18.162 929.528.284.050 5.367 302.832.730.888 458 38.401.944.260 1.348 6.051.162.704.195
BRI MANDIRI BNI BTN
BULAN

8. DROPPINGTAMBAHANSORE
TRX NOMINAL TRX NOMINAL TRX NOMINAL TRX NOMINAL
JANUARI 0 0 2 198.209.697 5 12.206.740.229 2 13.718.928.401
FEBRUARI 0 0 3 2.979.640.577 42 4.576.135.478 1 357.087.797
MARET 2 36.436.174.961 4 15.749.738.432 18 63.839.689.522 4 29.358.296.929
APRIL 0 0 2 2.333.031.405 6 19.484.733.935 2 2.403.028.234.154
MEI 0 0 2 15.479.477.416 2 10.009.998.183 1 3.614.014.352
TOTAL 2 36.436.174.961 13 36.740.097.527 73 110.117.297.347 10 2.450.076.561.633
BULAN
BRI MANDIRI BNI BTN

9. Data SP2D Reject

11. Dropping tambahan sore

12. Dropping tambahan sore

13. Menghindari Reject
 Menerbitkan SP2D tepat waktu sesuai surat Dir.
TP nomor : S-808/PB.8/2014:
a. Semua SPPT yang di-approve Kepala Seksi
Pencairan Dana pada hari kerja:
1)Sebelum/sampai pukul 13.30 WIB/14.30 WITA/
15.30 WIT, PPR/Penerbitan SP2D-nya diberi
tanggal hari kerja berkenaan
2)Sesudah pukul pukul 13.30 WIB/14.30 WITA/
15.30 WIT, PPR/Penerbitan SP2D-nya diberi
tanggal hari kerja berikutnya

14. Menghindari Reject
b. Semua SPPT yang di-approve oleh Kepala Seksi
Pencairan Dana pada hari libur/diliburkan,
PPR/Penerbitan SP2D-nya diberi tanggal hari
berikutnya;
c. Apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan,
maka:
1) KPPN WIB: approval PPR/Penerbitan SP2D oleh
Kepala Seksi Bank atas SPPT yang di-approve
Kepala Seksi PD setelah pk. 13.30 WIB hari
sebelumnya, dilakukan sebelum pukul 07.30
WIB

15. Menghindari Reject
2) KPPN WITA: approval PPR/Penerbitan SP2D
oleh Kepala Seksi Bank atas SPPT yang di-
approve Kepala Seksi PD setelah pk. 14.30
WIB hari sebelumnya, dilakukan sebelum
pukul 08.30 WITA;
3) KPPN WIT: approval PPR/Penerbitan SP2D
oleh Kepala Seksi Bank atas SPPT yang di-
approve Kepala Seksi PD setelah pk. 15.30
WIB hari sebelumnya, dilakukan sebelum
pukul 09.30 WITA

16. Menghindari Reject
 Kepala Seksi Bank melakukan approval
PPR/Penerbitan SP2D tertanggal hari ini
(H+0) paling lambat pukul 15.00 WIB/16.00
WITA/17.00 WIT

17.  SEBAB :
 Backdate
 Double SP2D
 XML tidak terkirim ke bank
 Salah pembebanan/tanggal
 Kesalahan sistem
16
IIII

18. KPPN Total KPPN Total KPPN Total KPPN Total
003 5 049 17 101 3 138 4
005 6 057 2 107 1 142 6
008 5 058 5 109 1 144 13
009 1 059 2 110 2 148 1
012 4 061 88 113 51 151 2
014 1 067 24 116 3 154 2
016 6 071 9 117 1 155 5
019 19 073 1 118 7 158 3
022 65 076 4 121 17 159 4
027 1 077 5 122 4 160 1
031 20 078 4 123 6 161 5
032 2 084 1 124 6 164 1
035 2 089 2 129 2 167 1
039 1 090 3 132 24 175 12
044 2 093 26 133 1 177 1
045 39 095 9 136 2 178 2
047 10 097 8 137 1 182 33
KPPN PENYUMBANG SP2D VOID

19. PENYEBAB VOID

20. PENYUMBANG SP2D VOID

21. DATA MONITORING VOID KPPN

22. MENGHINDARI VOID
Perlu kehati-hatian dalam :
 pemilihan paygroup dengan dibuatkan tabel
paygroup yang perlu diliat setiap kali memilih
paygroup
 tanggal pembayaran SP2D adalah tanggal hari ini
dan tanggal yang akan datang (hindari tanggal
hari sebelumnya)
 penerbitan SP2D gaji induk, adalah tanggal hari
kerja bulan berikutnya dan paygroup RPKBUN-P
Gaji/ BO II.
 Hindari pemilihan tanggal SP2D pada injury time
antara jam 13.30 setempat

23. Mekanisme Void
 Jika salah Paygroup/tanggal Backdate/SP2D
double :
 KPPN mengirimkan surat permintaan void ke Dit TP.
 Dit TP melakukan konfirmasi ke Bank agar tidak
memproses pembayaran SP2D tsb.
 Dit TP melakukan pembatalan / void SP2D
 KPPN membuat PPR ulang atau membatalkan invoice
untuk kasus SP2D double.

24.  Retur SP2D yang diterbitkan KPPN
selalu bertambah setiap tahun
 Permasalahan Retur SP2D selalu
menjadi catatan pada LKPP
 Dalam hasil pemeriksaan BPK,
masalah retur menjadi temuan karena
adanya selisih saldo dan data yang
tidak lengkap
 Retur yang sudah disetor ke Kas
Negara masih tercatat di neraca dan
tidak ada data pendukung
 Belum ada pengaturan yang efektif
menyelesaikan permasalahan retur
SP2D
Latar
Belakang
IIIIII

25. Melakukan pengaturan lebih
lanjut tentang kebijakan
penatausahaan retur dengan
implementasi SPAN meliputi:
Retur yang telah disetor ke Kas
Negara namun masih tercatat
dalam neraca KPPN
Retur yang belum mendapat
tindak lanjut dari satuan kerja
Rencana
Aksi Hasil
Temuan BPK

26. Retur Yang
Belum
Diselesaikan
Data penerima sudah
diidentifikasi / lengkap
Data tidak teridentifikasi /
tidak lengkap
Sudah disetor ke Kas Negara
dan data penerima lengkap
Sudah disetor ke Kas Negara
dan data penerima tidak
ada/lengkap
Sudah disetor ke Kas Negara
atas permohonan KPA
namun masih tercatat pada
Neraca KPPN

27. Permasalahan
Penyelesaian
Retur
Data tidak lengkap/tidak ada
Satker/KPA tidak merasa
berkewajiban menyelesaikan
retur karena tidak tercatat
pada Laporan Keuangannya
sehingga tidak segera
melakukan ralat/perbaikan
SPM/SP2D
Belum ada pengaturan
kadaluwarsa atas hak tagih
retur kepada pemerintah

28. Rekonsiliasi
Retur
KPPN mengadakan rekonsiliasi
data retur SP2D dengan satker
mitra kerjanya
Retur yang diakui satker akan
dicatat/dibukukan pada laporan
keuangan satker
Retur yang tidak diakui satker
akan disetorkan ke Kas Negara
berdasarkan hasil rekapitulasi
final atas rekonsiliasi data retur
dengan satuan kerja

29. Usulan
Penyelesaian
Retur
 Menyusun pengaturan terkait masa
kadaluwarsa penagihan atas retur
SP2D
 Rekonsiliasi data retur SP2D antara
KPPN/DJPB dengan
Satker/Kementerian/Lembaga
 Mewajibkan Kementerian /
Lembaga untuk membukukan dan
menyajikan data retur pada
instansinya dalam Laporan
Keuangan
 Melakukan reklasifikasi atas retur
yang telah disetor ke kas negara
dan masih tercatat di neraca dalam
rangka pemutihan retur

30.  IDENTIFIKASI RETUR
 Contoh 1
 Contoh 2
 Contoh 3

31. Bank Operasional II
Penyaluran Gaji pada Bank Umum
di luar Bank yang terkoneksi
dengan SPAN

32. KEMITRAAN KEMENKEU C.Q.
DJPB DENGAN BANK UMUM
Bank Umum
Pusat
Cabang/Capem Bank di Daerah
Dapat menjadi
BO II Mitra
Kuasa BUN
Daerah /KPPN
DJPB
Surat Perjanjian
Kerjasama

33. PERMOHONAN SEBAGAI
BO II MITRA KPPN
Verifikasi persyaratan di
KPPN
Penelitian kelengkapan
persyaratan di Kanwil DJPB
Perm
ohonan
Penerusan
Permohonan
Surat Persetujuan
Penerusan
Persetujuan
Cabang
Bank di
Daerah
Rek. BO II
rr BO II
Satker
Pembukaan
Rek. Gaji PNS

34. PENELITIAN PERSYARATAN BO II
YANG DILAKUKAN DI KANWIL
DJPB
 Kantor Pusat Bank Umum telah melakukan perjanjian
kerjasama dengan Dirjen Perbendaharaan.
 Tidak terdapat kantor cabang/cabang pembantu bank
yang sama, yang menjadi mitra kerja KPPN terkait.
 Rekam Jejak Cabang/Capem Bank Pemohon, antara
lain:
 Kepatuhan melakukan pelimpahan dan penihilan
tepat waktu
 Kinerja penyaluran dana SP2D kepada penerima
 Kepatuhan menyampaikan laporan tepat waktu
 Kepatuhan memberikan remunerasi

35. Terima Kasih