Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014

1
MATRIKS SUBSTANSI UU NO. 6 TAHUN 2014 DESA & PP NO.43 TAHUN 2014
No ContentUUNo.6 Tahun 2014tentang Desa
PP No. 43 Tahun 2014,tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor6Tahun 2014Tentang Desa
Keterangan
1.
Pasal 31 ayat (3), Pasal40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal
50 ayat (2), Pasal 53ayat (4), Pasal66 ayat (5), Pasal75 ayat
(3), Pasal 77 ayat (3), danPasal 118ayat (6) Undang-Undang
Nomor6Tahun2014tentangDesa
Pelaksanakan ketentuan Pasal 31ayat(3),Pasal 40 ayat(4),
Pasal 47 ayat(6), Pasal 50 ayat(2), Pasal 53ayat (4), Pasal 66
ayat(5), Pasal 75ayat (3), Pasal 77 ayat(3), dan Pasal 118ayat
(6) Undang-Undang Nomor6Tahun 2014tentangDesaserta
untukmengoptimalkan penyelenggaraanPemerintahanDesa,
pelaksanaan pembangunan Desa,pembinaankemasyarakatan
Desa,dan pemberdayaanmasyarakatDesa,perlumenetapkan
Peraturan Pemerintahtentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor6Tahun 2014tentang Desa
‐
2. Bab III:Penataan Desa:Pasal 7-17 Bab II:Penataan Desa ‐
Pasal 7
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
PemerintahDaerah Kabupaten/Kota dapat melakukan
penataan Desa.
(2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan
Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
bertujuan:
a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
b. mempercepat peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa;
c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan
publik;
d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan
Desa; dan
e. meningkatkan daya saing Desa.
meliputi:
a. pembentukan;
Bagian Kesatu
PembentukanDesa
Paragraf1
Umum
Pasal 2
PembentukanDesadiprakarsaioleh:
a. Pemerintah;atau
b. pemerintahdaerahkabupaten/kota.
Paragraf2
PembentukanDesaolehPemerintah
Pasal 3
(1) PemerintahdapatmemprakarsaipembentukanDesadi
kawasanyang bersifat khusus danstrategis bagikepentingan
nasional.
(2) PrakarsapembentukanDesasebagaimanadimaksudpada
ayat (1) dapat diusulkanolehkementerian/lembaga
pemerintahnonkementerianterkait.
(3) Usulprakarsa pembentukanDesasebagaimanadimaksud
padaayat (2) diajukankepadaMenteri.
‐ PembentukanDesa,
‐ Pemerintahdapat
memprakarsai
pembentukanDesadi
kawasanyang bersifat
khususdan strategis bagi
kepentingannasional,
‐ PerubahanDesaAdat
MenjadiDesa
‐ Bupati/walikota
menetapkandesaadat
yang telah memenuhi
syarat berdasarkanhasil
identifikasidankajian
‐

2
Keterangan
b. penghapusan;
c. penggabungan;
d. perubahan status; dan
e. penetapan Desa.
Pasal 8
(1) PembentukanDesasebagaimanadimaksud dalam Pasal
7 ayat (4) huruf a merupakantindakanmengadakanDesa
baru di luar Desa yang ada.
(2) Pembentukan Desasebagaimanadimaksudpadaayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa,
asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat
Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
(3) PembentukanDesa sebagaimanadimaksudpadaayat (1)
harus memenuhi syarat:
a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun
terhitung sejak pembentukan;
b. jumlah penduduk, yaitu:
1) wilayahJawa palingsedikit6.000(enam ribu) jiwa
atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa
atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat
ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala
keluarga;
4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara
palingsedikit3.000(tiga ribu) jiwaatau600 (enam
ratus) kepala keluarga;
5) wilayahNusa Tenggara Baratpaling sedikit 2.500
(dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus)
kepala keluarga;
6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat,
Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan
Pasal 4
PembentukanDesa olehPemerintahsebagaimanadimaksud
dalam Pasal3 dapatberupa:
a. pemekarandari1(satu) Desa menjadi2(dua)Desaatau lebih;
atau
b. penggabunganbagianDesadariDesayang bersandingmenjadi
1 (satu) Desa ataupenggabunganbeberapaDesamenjadi1 (satu)
Desabaru.
Pasal 5
(1) Usulprakarsa pembentukanDesasebagaimanadimaksud
dalam Pasal3 ayat (3) dibahasolehMenteribersama-sama
denganmenteri/pimpinanlembagapemerintah
nonkementerianpemrakarsasertapemerintahdaerahprovinsi
danpemerintahdaerahkabupaten/kotayangbersangkutan.
(2) Dalam melakukanpembahasansebagaimanadimaksudpada
ayat (1), Menteridapatmemintapertimbangandari
menteri/pimpinanlembagapemerintahnonkementerianterkait.
(3) Dalam halhasilpembahasanusulprakarsasebagaimana
dimaksudpadaayat (1) disepakatiuntukmembentukDesa,
Menterimenerbitkankeputusanpersetujuanpembentukan
Desa.
(4) KeputusanMenterisebagaimanadimaksudpadaayat(3)
wajibditindaklanjutiolehpemerintahandaerahkabupaten/kota
denganmenetapkannyadalam peraturandaerah
kabupaten/kotatentangpembentukanDesa.
(5) Peraturandaerahkabupaten/kotasebagaimanadimaksud
padaayat (4) harus sudahditetapkanolehbupati/walikota
dalam jangkawaktupalinglama 2(dua)tahun sejak
ditetapkannyaKeputusanMenteri.
Paragraf3
PembentukanDesaolehPemerintahDaerahkabupaten/kota
Pasal6

3
Keterangan
Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau
400 (empat ratus) kepala keluarga;
7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat,
KalimantanTengah,dan Kalimantan Utara paling
sedikit1.500 (seribulimaratus) jiwaatau 300 (tiga
ratus) kepala keluarga;
8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan
Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa
atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
9) wilayahPapua danPapuaBarat palingsedikit500
(lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala
keluarga.
c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi
antarwilayah;
d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan
hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat
Desa;
e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi
pendukung;
f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk
peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan
Bupati/Walikota;
g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan
pelayanan publik; dan
h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan
tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut
dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul,
adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
(5) PembentukanDesasebagaimanadimaksudpadaayat (1)
dilakukan melalui Desa persiapan.
(1) Pemerintahdaerahkabupaten/kotadalammemprakarsai
pembentukanDesasebagaimanadimaksuddalamPasal2
huruf b berdasarkan atashasilevaluasi tingkat perkembangan
PemerintahanDesadiwilayahnya.
(2) Pemerintahdaerahkabupaten/kotadalammemprakarsai
pembentukanDesaharusmempertimbangkanprakarsa
masyarakat Desa,asal usul, adatistiadat, kondisisosial
budaya masyarakatDesa, serta kemampuandanpotensi
Desa.
Pasal7
PembentukanDesaolehpemerintahdaerahkabupaten/kotadapat
berupa:
a. pemekarandari1(satu) Desa menjadi2(dua)Desaatau
lebih;atau
b. penggabunganbagianDesadariDesayang bersanding
menjadi1(satu) Desaatau penggabunganbeberapa
Desamenjadi1(satu) Desabaru.
Pasal8
Pemerintahdaerahkabupaten/kotadalammelakukanpembentukan
DesamelaluipemekaranDesasebagaimanadimaksuddalam
Pasal7 huruf a wajibmenyosialisasikanrencanapemekaranDesa
kepadaPemerintahDesaindukdanmasyarakatDesa yang
bersangkutan.
Pasal9
(1) RencanapemekaranDesasebagaimanadimaksuddalam
Pasal8 dibahasolehBadanPermusyawaratanDesainduk
dalam musyawarahDesauntukmendapatkankesepakatan.
(2) HasilkesepakatanmusyawarahDesasebagaimanadimaksud
padaayat (1) menjadibahanpertimbangandanmasukanbagi
bupati/walikotadalam melakukanpemekaranDesa.
(3) HasilkesepakatanmusyawarahDesasebagaimanadimaksud

4
Keterangan
(6) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa
induk.
(7) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dapatditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
(8) Peningkatanstatus sebagaimanadimaksud pada ayat (7)
dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.
Pasal 9
Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau
kepentingan program nasional yang strategis.
Pasal 10
DuaDesa atau lebihyang berbatasandapatdigabungmenjadi
Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang
bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang
ditentukan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 11
(1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan
berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa
dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat
Desa.
(2) SeluruhbarangmilikDesadansumber pendapatan Desa
yang berubahmenjadikelurahansebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan
pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 12
(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah
padaayat (2) disampaikansecaratertuliskepada
bupati/walikota.
Pasal 10
(1) Bupati/walikotasetelahmenerimahasilkesepakatan
musyawarahDesasebagaimanadimaksuddalam Pasal9ayat
(3) membentuktim pembentukanDesapersiapan.
(2) Tim pembentukanDesapersiapansebagaimanadimaksud
padaayat (1) palingsedikitterdiri atas:
a. unsurpemerintahdaerahkabupaten/kotayang
membidangiPemerintahanDesa,pemberdayaan
masyarakat, perencanaanpembangunandaerah,dan
peraturanperundang-undangan;
b. camatatausebutanlain;dan
c. unsurakademisidibidangpemerintahan,perencanaan
pengembanganwilayah,pembangunan,dansosial
kemasyarakatan.
(3) Tim pembentukanDesapersiapanmempunyaitugas
melakukanverifikasipersyaratan pembentukanDesa
persiapansesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undangan.
(4) Hasiltim pembentukanDesapersiapansebagaimana
dimaksudpadaayat (3) dituangkankedalam bentuk
rekomendasiyangmenyatakanlayak-tidaknya dibentukDesa
persiapan.
(5) Dalam halrekomendasi Desapersiapan dinyatakanlayak,
bupati/walikotamenetapkanperaturanbupati/walikotatentang
pembentukanDesapersiapan.
Pasal 11
DesapersiapansebagaimanadimaksuddalamPasal10ayat (5)

5
Keterangan
status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa
masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan
sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
(2) Kelurahan yang berubahstatus menjadi Desa,saranadan
prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa
yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
(3) Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 13
Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di
kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan
nasional.
Pasal 14
Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau
perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11
atau kelurahanmenjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Pasal 15
(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan,
penghapusan,penggabungan,dan/atauperubahanstatus
Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah
mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan
kepada Gubernur.
(2) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang pembentukan, penghapusan,
penggabungan,dan/atauperubahanstatusDesa menjadi
kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana
dapatditingkatkanstatusnya menjadiDesadalam jangkawaktu
palinglama3(tiga) tahunsejak ditetapkansebagaiDesa
persiapan.
Pasal 12
(1) Bupati/walikotamenyampaikanperaturanbupati/walikota
sebagaimanadimaksuddalam Pasal10ayat (5) kepada
gubernur.
(2) Berdasarkanperaturanbupati/walikotasebagaimana
dimaksudpadaayat (1), gubernurmenerbitkansuratyang
memuatkoderegisterDesapersiapan.
(3) Koderegister Desapersiapansebagaimanadimaksudpada
ayat (2) merupakanbagiandarikodeDesainduknya.
(4) Surat gubernursebagaimanadimaksudpadaayat(2) dijadikan
sebagaidasarbagibupati/walikotauntukmengangkat
penjabatkepalaDesapersiapan.
(5) PenjabatkepalaDesapersiapansebagaimanadimaksudpada
ayat (4) berasaldariunsur pegawainegerisipilpemerintah
daerahkabupaten/kotauntukmasajabatanpalinglama1
(satu) tahun dandapatdiperpanjangpalingbanyak2(dua)kali
dalam masajabatanyangsama.
(6) PenjabatkepalaDesapersiapansebagaimanadimaksudpada
ayat (5) bertanggungjawabkepadabupati/walikota melalui
kepalaDesainduknya.
(7) PenjabatkepalaDesasebagaimanadimaksudpadaayat (6)
mempunyaitugasmelaksanakanpembentukanDesa
persiapanmeliputi:
a. penetapanbataswilayahDesa sesuaidengankaidah
kartografis;
b. pengelolaananggaranoperasional Desapersiapanyang

6
Keterangan
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urgensi,
kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan
masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-
undangan.
Pasal 16
(1) Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima
Rancangan Peraturan Daerah.
(2) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas
Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi
Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari.
(3) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah
tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan
kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan
oleh Gubernur.
(4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau
tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan
Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 15 dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati/Walikota dapat mengesahkan Rancangan
Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris daerah
mengundangkannyadalam Lembaran Daerah dan Berita
Daerah.
(5) Dalam halBupati/Walikotatidak menetapkan Rancangan
Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur,
Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka
waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan
Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.
bersumberdariAPB Desainduk;
c. pembentukanstrukturorganisasi;
d. pengangkatanperangkatDesa;
e. penyiapanfasilitasdasar bagipendudukDesa;
f. pembangunansaranadanprasaranaPemerintahanDesa
g. pendataanbidangkependudukan,potensiekonomi,
inventarisasipertanahanserta pengembangansarana
ekonomi,pendidikan,dankesehatan;dan
h. pembukaanaksesperhubunganantar-Desa.
(8) Dalam melaksanakantugasnyasebagaimanadimaksudpada
ayat (7), PenjabatkepalaDesa mengikutsertakanpartisipasi
masyarakat Desa.
Pasal 13
(1) PenjabatkepalaDesapersiapanmelaporkanperkembangan
pelaksanaanDesapersiapansebagaimanadimaksuddalam
Pasal12 ayat (7) kepada:
a. kepalaDesainduk; dan
b. bupati/walikotamelaluicamatatausebutanlain.
(2) Laporansebagaimanadimaksudpadaayat(1) disampaikan
secaraberkalasetiap6 (enam)bulansekali.
(3) Laporansebagaimanadimaksudpadaayat(2) menjadibahan
pertimbangandanmasukanbagibupati/walikota.
(4) Laporansebagaimanadimaksudpadaayat(3) disampaikan
olehbupati/walikotakepadatim untukdikajidandiverifikasi.
(5) Apabilahasil kajiandanverifikasi sebagaimanadimaksud
padaayat (4) dinyatakan Desapersiapantersebutlayak
menjadiDesa,bupati/walikotamenyusunrancanganperaturan

7
Keterangan
Pasal 17
(1) PeraturanDaerah Kabupaten/Kota tentangpembentukan,
penghapusan, penggabungan, dan perubahan status
Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa
diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari
Gubernur dan kode Desa dari Menteri.
(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas
wilayah Desa.
daerahkabupaten/kotatentangpembentukanDesapersiapan
menjadiDesa.
(6) Rancanganperaturandaerahkabupaten/kotasebagaimana
dimaksudpadaayat (5) dibahasbersamadengandewan
perwakilanrakyat daerahkabupaten/kota.
(7) Apabilarancanganperaturandaerahkabupaten/kota
sebagaimanadimaksudpadaayat (6) disetujuibersamaoleh
bupati/walikotadandewanperwakilanrakyatdaerah
kabupaten/kota,bupati/walikotamenyampaikanrancangan
peraturandaerahkabupaten/kotakepadagubernuruntuk
dievaluasi.
Pasal 14
(1) Gubernurmelakukanevaluasirancanganperaturandaerah
tentangpembentukanDesaberdasarkanurgensi,kepentingan
nasional,kepentingandaerah,kepentinganmasyarakatDesa,
dan/atauperaturanperundang-undangan.
(2) Gubernurmenyatakanpersetujuanataupenolakanterhadap
rancanganperaturandaerahsebagaimanadimaksudpada
ayat (1) palinglama20(duapuluh)Harisetelah menerima
rancanganperaturandaerah.
(3) Dalam halgubernurmemberikanpersetujuanatasrancangan
peraturandaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(2),
pemerintahdaerahkabupaten/kotamelakukan
penyempurnaandanpenetapanmenjadiperaturandaerah
dalam jangkawaktupalinglama20(duapuluh)Hari.
(4) Dalam halgubernurmenolakmemberikanpersetujuan
terhadaprancangan peraturandaerahsebagaimanadimaksud
padaayat (2), rancanganperaturandaerahtersebuttidak
dapatdisahkandantidak dapat diajukankembali dalam jangka
waktu 5 (lima)tahunsetelahpenolakanolehgubernur.

8
Keterangan
(5) Dalam halgubernurtidakmemberikanpersetujuanatautidak
memberikanpenolakanterhadaprancanganperaturandaerah
sebagaimanadimaksudpadaayat (2), bupati/walikotadapat
mengesahkanrancanganperaturandaerahtersebutserta
sekretaris daerahmengundangkannyadalam lembaran
daerah.
(6) Dalam halbupati/walikotatidakmenetapkanrancangan
peraturandaerahyang telah disetujuiolehgubernur,
rancanganperaturandaerahtersebutdalam jangkawaktu20
(duapuluh)Hari setelahtanggalpersetujuangubernur
dinyatakan berlakudengansendirinya.
Pasal 15
(1) Peraturandaerahkabupaten/kotatentangpembentukanDesa
diundangkansetelahmendapatnomorregistrasidarigubernur
dankode Desadari Menteri.
(2) Peraturandaerahkabupaten/kotasebagaimanadimaksud
padaayat (1) disertailampiranpetabataswilayah Desa.
Pasal 16
(1) Apabilahasil kajiandanverifikasi sebagaimanadimaksud
dalam Pasal13ayat (4) menyatakanDesa persiapantersebut
tidak layak menjadiDesa,Desapersiapandihapusdan
wilayahnya kembalikeDesainduk.
(2) PenghapusandanpengembalianDesapersiapankeDesa
induksebagaimanadimaksudpadaayat(1) ditetapkandengan
peraturanbupati/walikota.
Paragraf4
PenggabunganDesaolehPemerintahDaerahKabupaten/Kota
Pasal 17
KetentuanmengenaipembentukanDesamelalui pemekaran

9
Keterangan
sebagaimanadimaksuddalam Pasal8sampaidenganPasal16
berlakusecaramutatismutandisterhadappembentukanDesa
melaluipenggabunganbagianDesadari2(dua)Desaatau lebih
yang bersandingmenjadi 1(satu)Desabaru.
Pasal 18
(1) PembentukanDesamelaluipenggabunganbeberapa Desa
menjadi1(satu) Desabarusebagaimanadimaksuddalam
Pasal7 huruf b dilakukanberdasarkankesepakatanDesa
yang bersangkutan.
(2) KesepakatanDesasebagaimanadimaksudpadaayat (1)
dihasilkanmelaluimekanisme:
a. BadanPermusyawaratanDesayang bersangkutan
menyelenggarakanmusyawarahDesa;
b. hasilmusyawarahDesadarisetiap Desamenjadibahan
kesepakatanpenggabunganDesa;
c. hasilkesepakatanmusyawarahDesaditetapkandalam
keputusanbersamaBadanPermusyawaratanDesa;
d. keputusanbersamaBadanPermusyawaratanDesa
ditandatanganiolehparakepalaDesayang bersangkutan;
dan
e. parakepalaDesa secarabersama-samamengusulkan
penggabunganDesakepadabupati/walikotadalam 1
(satu) usulantertulis denganmelampirkankesepakatan
bersama.
(3) PenggabunganDesasebagaimanadimaksudpadaayat(1)
ditetapkandenganperaturandaerahkabupaten/kota.
Bagian Kedua
PenghapusanDesa
Pasal 19

10
Keterangan
(1) PenghapusanDesadilakukandalamhalterdapatkepentingan
program nasionalyangstrategis ataukarenabencanaalam.
(2) PenghapusanDesasebagaimanadimaksudpadaayat (1)
menjadiwewenangPemerintah.
Bagian Ketiga
Perubahan StatusDesa
Paragraf1
Umum
Pasal 20
Perubahanstatus Desameliputi:
a. Desamenjadikelurahan;
b. kelurahanmenjadi Desa;dan
c. desaadat menjadidesa.
Paragraf2
Perubahan StatusDesaMenjadi Kelurahan
Pasal 21
Perubahanstatus Desamenjadikelurahanharusmemenuhi syarat:
a. luaswilayah tidak berubah;
b. jumlahpendudukpalingsedikit8.000(delapanribu)jiwa
atau 1.600(seribuenam ratus) kepalakeluargauntuk
wilayahJawa danBali serta palingsedikit5.000(limaribu)
jiwaatau 1.000(seribu)kepalakeluargauntuk diluar
wilayahJawa danBali;
c. saranadan prasaranapemerintahanbagi
terselenggaranyapemerintahankelurahan;
d. potensiekonomiberupajenis,jumlahusahajasadan
produksi,serta keanekaragamanmatapencaharian;
e. kondisisosialbudaya masyarakatberupa
keanekaragamanstatuspendudukdanperubahandari
masyarakat agrariske masyarakatindustridan jasa; dan
f. meningkatnyakuantitasdankualitaspelayanan.

11
Keterangan
Pasal 22
(1) Perubahanstatus Desamenjadikelurahandilakukan
berdasarkanprakarsaPemerintahDesabersamaBadan
PermusyawaratanDesadenganmemperhatikansarandan
pendapatmasyarakatDesa setempat.
(2) Prakarsasebagaimanadimaksudpadaayat(1) dibahasdan
disepakatidalam musyawarahDesa.
(3) KesepakatanhasilmusyawarahDesasebagaimanadimaksud
padaayat (2) dituangkanke dalam bentukkeputusan.
(4) Keputusanhasilmusyawarahsebagaimanadimaksudpada
ayat (3) disampaikanolehkepalaDesakepadabupati/walikota
sebagaiusulanperubahanstatusDesamenjadikelurahan.
(5) (5) Bupati/walikotamembentuktim untukmelakukankajian
danverifikasi usulankepalaDesasebagaimanadimaksud
padaayat (4).
(6) Hasilkajiandanverifikasi sebagaimanadimaksudpadaayat
(5) menjadimasukanbagi bupati/walikotauntukmenyetujui
atau tidak menyetujuiusulanperubahanstatusDesamenjadi
kelurahan.
(7) Dalam halbupati/walikotamenyetujuiusulanperubahanstatus
Desamenjadikelurahan,bupati/walikotamenyampaikan
rancanganperaturandaerahkabupaten/kotamengenai
perubahanstatusDesa menjadikelurahankepadadewan
perwakilanrakyat daerahkabupaten/kotauntukdibahasdan
disetujuibersama.
(8) Pembahasandanpenetapanrancanganperaturandaerah
kabupaten/kotamengenai perubahanstatusDesamenjadi
kelurahandilakukansesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangan.
Pasal 23

12
Keterangan
(1) KepalaDesa, perangkatDesa,dan anggotaBadan
PermusyawaratanDesadariDesa yang diubahstatusnya
menjadi kelurahandiberhentikandenganhormatdari
jabatannya.
(2) KepalaDesa, perangkatDesa,dan anggotaBadan
PermusyawaratanDesasebagaimanadimaksudpadaayat(1)
diberipenghargaandan/ataupesangonsesuaidengan
kemampuankeuanganpemerintahdaerahkabupaten/kota.
(3) Pengisianjabatanlurahdanperangkatkelurahan
sebagaimanadimaksudpadaayat (1) berasaldaripegawai
negerisipildaripemerintahdaerahkabupaten/kota
bersangkutansesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undangan.
Paragraf3
Perubahan StatusKelurahan Menjadi Desa
Pasal 24
(1) Perubahanstatus kelurahanmenjadiDesahanyadapat
dilakukanbagikelurahanyangkehidupanmasyarakatnya
masihbersifatperdesaan.
(2) Perubahanstatus kelurahanmenjadiDesasebagaimana
dimaksudpadaayat (1) dapat seluruhnyamenjadiDesaatau
sebagianmenjadi Desadansebagianmenjadikelurahan.
Paragraf4
Perubahan DesaAdatMenjadi Desa
Pasal 25
(1) Status desa adat dapatdiubahmenjadidesa.
(2) Perubahanstatus desaadat menjadidesaharusmemenuhi
syarat:
a. luaswilayah tidak berubah;
b. jumlahpenduduk:

13
Keterangan
1. wilayahJawa palingsedikit6.000(enam ribu)jiwa
atau 1.200(seribudua ratus) kepalakeluarga;
2. wilayahBali palingsedikit5.000(limaribu) jiwaatau
1.000(seribu) kepalakeluarga;
3. wilayahSumaterapalingsedikit4.000(empatribu)
jiwaatau 800(delapanratus) kepalakeluarga;
4. wilayahSulawesiSelatandan SulawesiUtarapaling
sedikit3.000 (tiga ribu)jiwaatau 600(enam ratus)
kepalakeluarga;
5. wilayahNusa TenggaraBaratpalingsedikit2.500
(duaribu limaratus)jiwaatau 500 (limaratus)kepala
keluarga;
6. wilayahSulawesiTengah,SulawesiBarat,Sulawesi
Tenggara,Gorontalo,danKalimantanSelatanpaling
sedikit2.000 (duaribu) jiwaatau 400(empatratus)
kepalakeluarga;
7. wilayahKalimantanTimur,KalimantanBarat,
KalimantanTengah,danKalimantanUtarapaling
sedikit1.500 (seribulimaratus) jiwaatau300 (tiga
ratus) kepalakeluarga;
8. wilayahNusa TenggaraTimur,Maluku,danMaluku
Utara palingsedikit1.000(seribu)jiwaatau 200 (dua
ratus) kepalakeluarga;dan
9. wilayahPapua danPapuaBarat palingsedikit500
(limaratus) jiwaatau100 (seratus) kepalakeluarga.
c. saranadan prasaranapemerintahanbagi
terselenggaranyapemerintahandesa;
d. potensiekonomiyangberkembang;
e. kondisisosialbudaya masyarakatyang berkembang;dan
f. meningkatnyakuantitasdankualitaspelayanan.
Pasal 26
(3) Perubahanstatus desaadat menjadidesadilakukan
berdasarkanprakarsaPemerintahDesabersamaBadan
PermusyawaratanDesadenganmemperhatikansarandan

14
Keterangan
pendapatmasyarakatdesa setempat.
(4) Prakarsasebagaimanadimaksudpadaayat(1) dibahasdan
disepakati dalam musyawarahdesaadat.
(5) Kesepakatanhasilmusyawarahdesaadatsebagaimana
dimaksudpadaayat (2) dituangkankedalam bentuk
keputusan.
(6) Keputusanhasilmusyawarahsebagaimanadimaksudpada
ayat (3) disampaikanolehkepaladesaadatkepada
bupati/walikotasebagaiusulanperubahanstatusdesaadat
menjadidesa.
(7) Bupati/walikotamembentuktim untukmelakukankajiandan
verifikasi usulankepaladesaadat sebagaimanadimaksud
padaayat (4).
(8) Hasilkajiandanverifikasi sebagaimanadimaksudpadaayat
(5) menjadimasukanbagi bupati/walikotauntukmenyetujui
atau tidak menyetujuiusulanperubahanstatusdesaadat
menjadidesa.
(9) Dalam halbupati/walikotamenyetujuiusulanperubahanstatus
desaadat menjadidesa,bupati/walikotamenyampaikan
rancanganperaturan daerahkabupaten/kotamengenai
perubahanstatusdesa adat menjadidesakepadadewan
perwakilanrakyat daerahkabupaten/kotauntukdibahasdan
disetujuibersama.
(10)Apabilarancanganperaturandaerahkabupaten/kota
sebagaimanadimaksudpadaayat (7) disetujuibersamaoleh
bupati/walikotadandewanperwakilanrakyatdaerah
kabupaten/kota,bupati/walikotamenyampaikanrancangan
peraturandaerahkabupaten/kotakepadagubernuruntuk
dievaluasi.

15
Keterangan
Pasal 27
Ketentuanmengenaievaluasirancanganperaturandaerah
kabupaten/kotapembentukanDesa,pemberiannomorregister,dan
pemberiankodeDesasebagaimanadimaksuddalam Pasal14
sampaidenganPasal15berlakusecara
mutatismutandisterhadappenetapanrancanganperaturandaerah
kabupaten/kotamengenai perubahanstatusdesaadatmenjadi
desa, pemberiannomorregister,danpemberiankodedesa.
Paragraf5
PerubahanStatus DesaMenjadiDesaAdat
Pasal 28
(1) Pemerintah,pemerintahdaerahprovinsi,danpemerintah
daerahkabupaten/kotadapatmengubahstatusdesamenjadi
desaadat.
(2) Ketentuanmengenaitatacarapengubahanstatusdesa
menjadidesaadatdiaturdenganPeraturanMenteri.
BagianKeempat
PenetapanDesadanDesa Adat
Pasal 29
(1) Pemerintahdaerahkabupaten/kotamelakukaninventarisasi
Desayang adadi wilayahnya yang telah mendapatkankode
Desa.
(2) HasilinventarisasiDesa sebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dijadikandasarolehpemerintahdaerahkabupaten/kotauntuk
menetapkandesadandesaadat yang ada diwilayahnya.
(3) Desadan desaadat sebagaimanadimaksudpadaayat (2)
ditetapkandenganperaturandaerahkabupaten/kota.
Pasal 30
(1) Penetapandesaadat dilakukandenganmekanisme:

16
Keterangan
a. pengidentifikasianDesa yangada;dan
b. pengkajianterhadapdesayangada yang dapat
ditetapkanmenjadidesaadat.
(2) Pengidentifikasiandanpengkajiansebagaimanadimaksud
padaayat (1) dilakukanpemerintahdaerahprovinsidan
pemerintahdaerahkabupaten/kotabersamamajelisadatatau
lembagalainnyayangsejenis.
Pasal 31
(1) Bupati/walikotamenetapkandesaadatyang telahmemenuhi
syarat berdasarkanhasilidentifikasidankajiansebagaimana
dimaksuddalam Pasal30.
(2) Penetapandesaadat sebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dituangkandalam rancanganperaturandaerah.
(3) Rancanganperaturandaerahsebagaimanadimaksudpada
ayat (2) yang telahdisetujuibersamadalam rapatparipurna
dewanperwakilanrakyat daerahkabupaten/kotadisampaikan
kepadagubernuruntukmendapatkannomorregisterdan
kepadaMenteriuntukmendapatkankodedesa.
(4) Rancanganperaturandaerahyangtelahmendapatkannomor
registerdan kodedesa sebagaimanadimaksudpadaayat(3)
ditetapkanmenjadiperaturandaerah.
Pasal 32
KetentuanlebihlanjutmengenaipenataanDesadiaturdengan
PeraturanMenteri.
3. Bab IV: KewenanganDesa,Pasal 18-22. Bab III:Kewenangan ‐
4.
Pasal 18
Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa
Pasal33
KewenanganDesameliputi:
a. kewenanganberdasarkanhakasalusul;
b. kewenanganlokalberskalaDesa;
c. kewenanganyang ditugaskanolehPemerintah,pemerintah
‐ Membicarakan
keweanganDesa,
‐ Penyelenggaraan
kewenangan
berdasarkanhakasal

17
Keterangan
masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
Pasal 19
Kewenangan Desa meliputi:
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala Desa;
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota; dan
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 20
Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh
Desa.
Pasal 21
Pelaksanaankewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan
kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d
diurus oleh Desa.
Pasal 22
(1) PenugasandariPemerintahdan/atauPemerintahDaerah
kepadaDesameliputipenyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatanDesa,dan pemberdayaanmasyarakat
Desa.
(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
daerahprovinsi, atau pemerintahdaerahkabupaten/kota;dan
d. kewenanganlainyangditugaskanolehPemerintah,
pemerintahdaerahprovinsi,ataupemerintahdaerah
kabupaten/kotasesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangan.
Pasal 34
(1) KewenanganDesaberdasarkanhakasalusulsebagaimana
dimaksuddalam Pasal33hurufa palingsedikitterdiriatas:
a. sistem organisasimasyarakatadat;
b. pembinaankelembagaanmasyarakat;
c. pembinaanlembagadanhukum adat;
d. pengelolaantanahkasDesa;dan
e. pengembanganperanmasyarakatDesa.
(2) KewenanganlokalberskalaDesasebagaimanadimaksud
dalam Pasal33huruf b palingsedikitterdiriatas kewenangan:
a. pengelolaantambatanperahu;
b. pengelolaanpasarDesa;
c. pengelolaantempatpemandianumum;
d. pengelolaanjaringanirigasi;
e. pengelolaanlingkunganpermukimanmasyarakatDesa;
f. pembinaankesehatanmasyarakatdanpengelolaanpos
pelayananterpadu;
g. pengembangandanpembinaansanggarsenidan
belajar;
h. pengelolaanperpustakaanDesadantamanbacaan;
i. pengelolaanembungDesa;
j. pengelolaanairminumberskalaDesa;dan
k. pembuatanjalanDesaantarpermukimankewilayah
pertanian.
(3) Selainkewenangansebagaimanadimaksudpadaayat(1) dan
ayat (2), MenteridapatmenetapkanjeniskewenanganDesa
sesuaidengansituasi,kondisi, dankebutuhanlokal.
usuloleh desaadat
‐

18
Keterangan
disertai biaya.
Pasal 35
Penyelenggaraankewenanganberdasarkanhakasalusuloleh
desaadat palingsedikitmeliputi:
a. penataansistem organisasidankelembagaan
masyarakat adat;
b. pranatahukum adat;
c. pemilikanhaktradisional;
d. pengelolaantanahkasdesaadat;
e. pengelolaantanahulayat;
f. kesepakatandalam kehidupanmasyarakatdesaadat;
g. pengisianjabatankepaladesaadatdanperangkatdesa
adat; dan
h. masajabatankepaladesaadat
Pasal 36
(1) Ketentuanmengenaifungsidankewenangan
penyelenggaraanPemerintahanDesa,pelaksanaan
pembangunanDesa,pembinaankemasyarakatanDesa,dan
pemberdayaanmasyarakatDesaberlakusecaramutatis
mutandisterhadapfungsidankewenanganpenyelenggaraan
pemerintahandesaadat,pelaksanaanpembangunandesa
adat, pembinaankemasyarakatandesaadat,dan
pemberdayaanmasyarakatdesaadat.
(2) (2) Dalam menyelenggarakanhakasalusulsebagaimana
dimaksuddalam Pasal35sertafungsi dankewenangan
pemerintahansebagaimanadimaksudpadaayat (1), desa
adat membentukkelembagaanyangmewadahikeduafungsi
tersebut.
(3) Dalam melaksanakanfungsidankewenanganpemerintahan
sebagaimanadimaksudpadaayat (1), kepaladesaadat atau
sebutanlaindapat mendelegasikankewenangan

19
Keterangan
pelaksanaannyakepadaperangkatdesaadatatau sebutan
lain.
Pasal 37
(1) Pemerintahdaerahkabupaten/kotamelakukanidentifikasidan
inventarisasikewenanganberdasarkanhakasalusuldan
kewenanganlokalberskalaDesasebagaimanadimaksud
dalam Pasal36denganmelibatkanDesa.
(2) Berdasarkanhasilidentifikasidaninventarisasisebagaimana
dimaksudpadaayat (1), bupati/walikotamenetapkan
peraturanbupati/walikotatentangdaftarkewenangan
berdasarkanhakasalusul dankewenanganlokalberskala
Desasesuai denganketentuanperaturanperundang-
undangan.
(3) Peraturanbupati/walikotasebagaimanadimaksudpadaayat
(2) ditindaklanjutiolehPemerintahDesadenganmenetapkan
peraturanDesatentang kewenanganberdasarkanhakasal
usuldan kewenanganlokalberskalaDesasesuaidengan
situasi, kondisi,dankebutuhanlokal.
Pasal 38
KewenanganyangditugaskanolehPemerintahdanpemerintah
daerah dilaksanakansesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangan.
Pasal 39
KetentuanlebihlanjutmengenaipenetapankewenanganDesa
diaturdenganPeraturanMenteri.
5. Bab V: PenyelenggaraanPemerintahanDesa,23-66 Bab IV: Pemerintahan Desa ‐
6.
Pasal 23
Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
Pasal 24
Bagian Kesatu
KepalaDesa
Paragraf1
TataCaraPemilihanKepalaDesa
‐ Laporan KepalaDesa
merupakan,
pelaksanakantugas,
kewenangan,hak,dan

20
Keterangan
Penyelenggaraan PemerintahanDesa berdasarkanasas:
a. kepastian hukum;
b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c. tertib kepentingan umum;
d. keterbukaan;
e. proporsionalitas;
f. profesionalitas;
g. akuntabilitas;
h. efektivitas dan efisiensi;
i. kearifan lokal;
j. keberagaman; dan
k. partisipatif.
Bagian Kesatu
Pemerintah Desa
Pasal 25
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
adalahKepalaDesa atau yang disebut dengan nama lain dan
yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan
nama lain.
Bagian Kedua
KepalaDesa
Pasal 26
(1) KepalaDesa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan
Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa.
(2) Dalam melaksanakantugassebagaimanadimaksudpada
ayat (1), Kepala Desa berwenang:
a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan
Aset Desa;
Pasal 40
(1) PemilihankepalaDesadilaksanakansecaraserentakdi
seluruhwilayahkabupaten/kota.
(2) PemilihankepalaDesasecaraserentaksebagaimana
dimaksudpadaayat (1) dapat dilaksanakanbergelombang
palingbanyak 3 (tiga)kali dalam jangkawaktu6 (enam)tahun.
(3) Dalam halterjadikekosonganjabatankepalaDesadalam
penyelenggaraanpemilihankepalaDesaserentak,
bupati/walikotamenunjukpenjabatkepalaDesa.
berasaldaripegawainegerisipildilingkunganpemerintah
daerahkabupaten/kota.
Pasal41
(1) PemilihankepalaDesadilaksanakanmelaluitahapan:
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutansuara;dan
d. penetapan.
(2) Tahapanpersiapansebagaimanadimaksudpadaayat (1)
huruf a terdiriatas kegiatan:
a. pemberitahuanBadanPermusyawaratanDesakepada
kepalaDesatentang akhirmasajabatanyang
disampaikan6(enam)bulansebelumberakhirmasa
jabatan;
b. pembentukanpanitia pemilihankepalaDesaolehBadan
PermusyawaratanDesaditetapkandalam jangkawaktu
10 (sepuluh)Harisetelahpemberitahuanakhirmasa
jabatan;
c. laporanakhirmasajabatankepalaDesakepada
bupati/walikotadisampaikandalamjangkawaktu30(tiga
kewajibannya,kepala
Desawajib:
‐ menyampaikanlaporan
penyelenggaraan
PemerintahanDesa
setiapakhir tahun
anggarankepada
bupati/walikota;
penyelenggaraan
PemerintahanDesapada
akhirmasajabatan
kepadabupati/walikota;
keterangan
penyelenggaraan
pemerintahansecara
tertulis kepadaBadan
PermusyawaratanDesa
setiapakhir tahun
anggaran
‐ Pernyataan pasalini
juga mengingkari
amanah UUdesa)
dimanalaporan
pertanggungjwaban
juga melalui
mekanisme
Musyawarah desa/
termasukdidalamnya

21
Keterangan
d. menetapkan Peraturan Desa;
e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa;
f. membina kehidupan masyarakat Desa;
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Desa;
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Desa;
i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian
kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa;
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya
masyarakat Desa;
l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara
partisipatif;
n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
ayat (1), Kepala Desa berhak:
a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja
Pemerintah Desa;
b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan
Desa;
c. menerimapenghasilantetapsetiap bulan, tunjangan,
dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat
jaminan kesehatan;
d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan
puluh)Harisetelahpemberitahuanakhirmasajabatan;
d. perencanaanbiayapemilihandiajukanolehpanitia
kepadabupati/walikotamelaluicamatatausebutanlain
dalam jangkawaktu30(tiga puluh)Harisetelah
terbentuknya panitiapemilihan;dan
e. persetujuanbiayapemilihandaribupati/walikotadalam
jangkawaktu 30(tiga puluh)Harisejak diajukanoleh
panitia.
(3) Tahapansebagaimanadimaksudpadaayat (1) hurufb terdiri
atas kegiatan:
a. pengumumandanpendaftaranbakalcalondalamjangka
waktu 9 (sembilan)Hari;
b. penelitiankelengkapanpersyaratanadministrasi,
klarifikasi,serta penetapandanpengumumannamacalon
dalam jangkawaktu20(dua puluh)Hari;
c. penetapancalonkepalaDesasebagaimanadimaksud
padahuruf b palingsedikit2 (dua)orangdan paling
banyak 5 (lima)orangcalon;
d. penetapandaftarpemilihtetapuntuk pelaksanaan
pemilihankepalaDesa;
e. pelaksanaankampanyecalonkepalaDesadalam jangka
waktu 3 (tiga) Hari;da
f. masatenangdalam jangkawaktu3 (tiga)Hari.
(4) Tahapanpemungutansuarasebagaimanadimaksudpada
ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
a. pelaksanaanpemungutandanpenghitungansuara;
b. penetapancalonyangmemperolehsuaraterbanyak;
dan/atau
c. dalam halcalonyangmemperolehsuaraterbanyaklebih
dari1 (satu) orang,calonterpilihditetapkanberdasarkan
wilayahperolehansuarayang lebihluas.
(5) Tahapanpenetapansebagaimanadimaksudpadaayat (1)
dalam pelaksanaan
evaluasioelaksanaan
pembangunan,
‐ Laporan
Pertanggungjawaban
KadeKades(LKPj)
Kadesmenjadi
terdistorsi/hilang
karenahanya“secara
tertulis”menjaditidak
terukuryang
diselaraskandengan
capaian dalamRKP,
ABPDEsdan secara
menyeluruh terkait
dengan Visi dan Misi
Kades.????

22
Keterangan
yang dilaksanakan; dan
e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan
kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankandanmemelihara keutuhan Negara
KesatuanRepublikIndonesia,danBhinnekaTunggal
Ika;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
c. memeliharaketenteramandanketertibanmasyarakat
Desa;
d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-
undangan;
e. melaksanakankehidupandemokrasi danberkeadilan
gender;
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang
akuntabel,transparan,profesional,efektif dan efisien,
bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan
nepotisme;
g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh
pemangku kepentingan di Desa;
h. menyelenggarakanadministrasi Pemerintahan Desa
yang baik;
i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Desa;
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya
masyarakat Desa;
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga
huruf d terdiriatas kegiatan:
a. laporanpanitiapemilihanmengenaicalonterpilihkepada
BadanPermusyawaratanDesapalinglambat7(tujuh)
Harisetelah pemungutansuara;
b. laporanBadanPermusyawaratanDesamengenai calon
terpilihkepadabupati/walikotapalinglambat7(tujuh)Hari
setelahmenerimalaporanpanitia;
c. bupati/walikotamenerbitkankeputusanmengenai
pengesahandanpengangkatankepalaDesapaling
lambat30(tiga puluh)Harisejak diterimalaporandari
BadanPermusyawaratanDesa;dan
d. bupati/walikotaataupejabatlainyang ditunjukmelantik
calonkepalaDesaterpilihpalinglambat30(tiga puluh)
Harisejak diterbitkankeputusanpengesahandan
pengangkatankepalaDesadengantatacarasesuai
denganperaturanperundang-undangan.
(6) Pejabatlainyang ditunjuksebagaimanadimaksudpadaayat
(5) huruf d adalahwakilbupati/walikotaataucamatatau
sebutanlain.
(7) Dalam halterjadiperselisihanhasilpemilihankepalaDesa,
bupati/walikotawajibmenyelesaikanperselisihandalam
jangkawaktu 30(tiga puluh)Hari.
Pasal42
(1) KepalaDesayang akanmencalonkandirikembalidibericuti
sejakditetapkansebagaicalonsampaidenganselesainya
pelaksanaanpenetapancalonterpilih.
(2) Dalam halkepalaDesacutisebagaimanadimaksudpadaayat
(1), sekretaris Desamelaksanakantugasdan kewajiban
kepalaDesa.
Pasal43
(1) Pegawainegerisipilyang mencalonkandiridalampemilihan

23
Keterangan
kemasyarakatan di Desa;
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan
melestarikan lingkungan hidup; dan
p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
Pasal 27
Dalam melaksanakantugas,kewenangan,hak,dan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:
a. menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran
kepada Bupati/Walikota;
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan
PemerintahanDesapadaakhirmasajabatan kepada
Bupati/Walikota;
c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada Badan
PermusyawaratanDesasetiapakhir tahun anggaran;
dan
d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi
penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis
kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun
anggaran.
Pasal 28
(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan
Pasal 27 dikenaisanksiadministratifberupateguranlisan
dan/atau teguran tertulis.
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan
pemberhentiansementara dan dapat dilanjutkan dengan
pemberhentian.
Pasal 29
kepalaDesaharus mendapatkanizintertulisdari pejabat
pembinakepegawaian.
(2) Dalam halpegawainegerisipilsebagaimanadimaksudpada
ayat (1) terpilihdandiangkatmenjadikepalaDesa,yang
bersangkutandibebaskansementaradarijabatannyaselama
menjadikepalaDesatanpakehilanganhaksebagaipegawai
negerisipil.
Pasal44
(1) PerangkatDesa yang mencalonkandiridalam pemilihan
kepalaDesadibericutiterhitung sejak yang bersangkutan
terdaftar sebagaibakalcalonkepalaDesasampaidengan
selesainyapelaksanaanpenetapancalonterpilih.
(2) TugasperangkatDesasebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dirangkapolehperangkatDesalainnyayang ditetapkan
dengankeputusan kepalaDesa.
Paragraf2
PemilihanKepalaDesaAntarwaktumelaluiMusyawarahDesa
Pasal45
MusyawarahDesayang diselenggarakankhususuntuk
pelaksanaanpemilihankepalaDesaantarwaktudilaksanakan
palinglamadalam jangkawaktu6(enam)bulanterhitungsejak
kepalaDesadiberhentikandenganmekanismesebagai berikut:
a. sebelum penyelenggaraanmusyawarahDesa,dilakukan
kegiatanyang meliputi:
1. pembentukanpanitiapemilihankepalaDesa
antarwaktuolehBadanPermusyawaratanDesapaling
lamadalam jangkawaktu15(limabelas)Hariterhitung
sejakkepalaDesa diberhentikan;
2. pengajuanbiayapemilihandenganbebanAPBDesa
olehpanitiapemilihankepadapenjabatkepalaDesa
palinglambatdalam jangkawaktu30(tigapuluh)Hari

24
Keterangan
KepalaDesa dilarang:
a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri
sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau
golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau
kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga
dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok
masyarakat Desa;
f. melakukankolusi,korupsi,dannepotisme,menerima
uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang
dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukannya;
g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi
terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota
Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan
PerwakilanRakyatDaerahKabupaten/Kota,danjabatan
lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-
undangan;
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye
pemilihanumum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l. meninggalkantugasselama 30(tiga puluh) hari kerja
berturut-turut tanpaalasanyang jelasdan tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
Pasal 30
terhitungsejak panitiaterbentuk;
3. pemberianpersetujuanbiayapemilihanolehpenjabat
kepalaDesapalinglamadalam jangkawaktu30(tiga
puluh)Hariterhitungsejak diajukanolehpanitia
pemilihan;
4. pengumumandanpendaftaranbakalcalonkepala
Desaoleh panitiapemilihandalamjangkawaktu15
(limabelas)Hari;
5. penelitiankelengkapanpersyaratanadministrasibakal
calonolehpanitiapemilihandalamjangkawaktu7
(tujuh)Hari; dan
6. penetapancalonkepalaDesaantarwaktuolehpanitia
pemilihanpalingsedikit2(dua)orangcalondanpaling
banyak 3 (tiga) orangcalonyang dimintakan
pengesahanmusyawarahDesauntukditetapkan
sebagaicalonyangberhakdipilihdalam musyawarah
Desa.
b. BadanPermusyawaratanDesamenyelenggarakan
musyawarahDesayang meliputikegiatan:
1. penyelenggaraanmusyawarahDesadipimpinoleh
Ketua BadanPermusyawaratanDesayang teknis
pelaksanaanpemilihannyadilakukanolehpanitia
pemilihan;
2. pengesahancalonkepalaDesayangberhak dipilih
olehmusyawarahDesamelaluimusyawarahmufakat
atau melaluipemungutansuara;
3. pelaksanaanpemilihancalonkepalaDesaolehpanitia
pemilihanmelaluimekanismemusyawarahmufakat
atau melaluipemungutansuarayangtelah disepakati
olehmusyawarahDesa;
4. pelaporanhasilpemilihancalonkepalaDesaoleh
panitiapemilihankepadamusyawarahDesa;
5. pengesahancalonterpiliholehmusyawarahDesa;
6. pelaporanhasilpemilihankepalaDesamelalui

25
Keterangan
(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif
berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
pemberhentian.
Bagian Ketiga
Pemilihan KepalaDesa
Pasal 31
(1) PemilihanKepala Desa dilaksanakan secara serentak
di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
(2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan
kebijakanpelaksanaanpemilihan Kepala Desa secara
serentak sebagaimanadimaksudpadaayat(1) dengan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
Peraturan Menteri berdasarkan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 32
(1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan
kepadaKepalaDesamengenaiakanberakhirnyamasa
jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan
sebelum masa jabatannya berakhir.
(2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia
pemilihan Kepala Desa.
(3) PanitiapemilihanKepalaDesasebagaimanadimaksud
pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
(4) PanitiapemilihanKepalaDesasebagaimanadimaksud
pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa,
musyawarahDesakepadaBadanPermusyawaratan
Desadalam jangkawaktu7 (tujuh) Harisetelah
musyawarahDesamengesahkancalonkepalaDesa
terpilih;
7. pelaporancalonkepalaDesaterpilihhasilmusyawarah
Desaoleh ketuaBadanPermusyawaratanDesa
kepadabupati/walikotapalinglambat7(tujuh) Hari
setelahmenerimalaporandaripanitiapemilihan;
8. penerbitankeputusanbupati/walikotatentang
pengesahanpengangkatancalonkepalaDesaterpilih
palinglambat30(tigapuluh)Hari sejakditerimanya
laporandariBadanPermusyawaratanDesa;dan
9. pelantikankepalaDesaolehbupati/walikotapaling
lama30(tiga puluh)Harisejak diterbitkankeputusan
pengesahanpengangkatancalonkepalaDesaterpilih
denganurutanacarapelantikansesuaidengan
ketentuanperaturanperundang-undangan.
Pasal46
Ketentuan lebihlanjutmengenaipemilihankepalaDesadiatur
denganPeraturanMenteri.
Paragraf3
MasaJabatanKepalaDesa
Pasal47
(1) KepalaDesamemegangjabatanselama6(enam)tahun
terhitungsejak tanggalpelantikan.
(2) KepalaDesasebagaimanadimaksudpadaayat(1) dapat
menjabatpalinglama3(tiga)kalimasajabatansecara
berturut-turut atau tidaksecaraberturut-turut.
(3) Ketentuanperiodisasimasajabatansebagaimanadimaksud
padaayat (2) berlakudi seluruhwilayahIndonesia.
(4) Ketentuanperiodisasimasajabatansebagaimanadimaksud
padaayat (2) termasukmasajabatankepalaDesayang dipilih

26
Keterangan
lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat
Desa.
Pasal 33
Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah
pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada
saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di
Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum
pendaftaran;
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i. tidak pernahdijatuhipidanapenjara berdasarkan putusan
pengadilanyangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,
kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana
penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka
kepadapublikbahwa yang bersangkutanpernahdipidana
serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j. tidak sedangdicabuthak pilihnya sesuai dengan putusan
pengadilanyang telahmempunyaikekuatanhukum tetap;
k. berbadan sehat;
l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali
masa jabatan; dan
melaluimusyawarahDesa.
(5) Dalam halkepalaDesamengundurkandirisebelum habis
masajabatannyaatau diberhentikan,kepalaDesa dianggap
telahmenjabat1(satu) periodemasajabatan.
Paragraf4
Laporan KepalaDesa
Pasal 48
Dalam melaksanakantugas,kewenangan,hak,dan kewajibannya,
kepalaDesawajib:
a. menyampaikanlaporanpenyelenggaraanPemerintahan
Desasetiap akhirtahun anggarankepadabupati/walikota;
b. menyampaikanlaporanpenyelenggaraanPemerintahan
Desapada akhirmasajabatankepadabupati/walikota;
c. menyampaikanlaporanketeranganpenyelenggaraan
pemerintahansecaratertuliskepadaBadan
PermusyawaratanDesasetiapakhir tahunanggaran.
Pasal 49
(1) LaporanpenyelenggaraanPemerintahanDesasebagaimana
dimaksuddalam Pasal48hurufa disampaikankepada
bupati/walikotamelaluicamatatausebutan lainpalinglambat
3 (tiga) bulansetelahberakhirnyatahunanggaran.
dimaksudpadaayat (1) palingsedikitmemuat:
a. pertanggungjawabanpenyelenggaraanPemerintahan
Desa;
b. pertanggungjawabanpelaksanaanpembangunan;
c. pelaksanaanpembinaankemasyarakatan;dan
d. pelaksanaanpemberdayaanmasyarakat.
dimaksudpadaayat (1) digunakansebagaibahanevaluasi

27
Keterangan
m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.
Pasal 34
(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.
(3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap
pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
(4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia
(5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
bertugasmengadakanpenjaringandanpenyaringanbakal
calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan,
melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon
Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan
(6) Biaya pemilihanKepalaDesadibebankanpadaAnggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 35
PendudukDesasebagaimanadimaksud dalam Pasal 34 ayat
(1) yang pada haripemungutansuarapemilihan Kepala Desa
sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah
menikah ditetapkan sebagai pemilih.
Pasal 36
(1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia
(2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana
olehbupati/walikota untukdasarpembinaandanpengawasan.
Pasal 50
(1) KepalaDesawajibmenyampaikanlaporanpenyelenggaraan
PemerintahanDesapadaakhirmasajabatansebagaimana
dimaksuddalam Pasal48hurufb kepadabupati/walikota
melaluicamatatausebutanlain.
dimaksudpadaayat (1) disampaikandalamjangkawaktu5
(lima)bulansebelum berakhirnyamasajabatan.
dimaksudpadaayat (1) palingsedikitmemuat:
a. ringkasanlaporantahun-tahunsebelumnya;
b. rencanapenyelenggaraanPemerintahanDesadalam
jangkawaktu untuk5 (lima)bulansisamasajabatan;
c. hasilyang dicapaidanyangbelum dicapai;dan
d. halyang dianggapperluperbaikan.
(4) PelaksanaanatasrencanapenyelenggaraanPemerintahan
Desasebagaimanadimaksudpadaayat(3) huruf b dilaporkan
olehkepalaDesakepadabupati/walikotadalam memori serah
terimajabatan.
Pasal 51
(1) KepalaDesamenyampaikanlaporanketerangan
penyelenggaraanPemerintahanDesasebagaimanadimaksud
dalam Pasal48huruf c setiap akhirtahun anggarankepada
BadanPermusyawaratanDesasecaratertulispalinglambat3
(tiga) bulansetelahberakhirnyatahunanggaran.
(2) LaporanketeranganpenyelenggaraanPemerintahanDesa
sebagaimanadimaksudpadaayat (1) palingsedikitmemuat
pelaksanaanperaturanDesa.
(3) LaporanketeranganpenyelenggaraanPemerintahanDesa

28
Keterangan
dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat
Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat Desa.
(3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai
dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan
Pasal 37
(1) CalonKepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon
yang memperoleh suara terbanyak.
(2) PanitiapemilihanKepalaDesamenetapkancalon Kepala
Desa terpilih.
(3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama
calon Kepala Desa terpilih kepada Badan
PermusyawaratanDesapalinglama 7 (tujuh) hari setelah
penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
(4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari
setelah menerima laporan panitia pemilihan
menyampaikannama calon Kepala Desa terpilih kepada
Bupati/Walikota.
(5) Bupati/WalikotamengesahkancalonKepalaDesa terpilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala
Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia
pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan
Bupati/Walikota.
(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala
Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(5).
Pasal 38
(1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota
sebagaimanadimaksudpadaayat (1) digunakanolehBadan
PermusyawaratanDesadalam melaksanakanfungsi
pengawasankinerjakepalaDesa.
Pasal 52
KepalaDesamenginformasikansecaratertulisdandenganmedia
informasiyang mudahdiaksesolehmasyarakatmengenai
penyelenggaraanPemerintahanDesakepadamasyarakatDesa.
Pasal53
Ketentuanlebihlanjutmengenailaporanpenyelenggaraan
PemerintahanDesadiaturdalam PeraturanMenteri.
Paragraf5
PemberhentianKepalaDesa
Pasal54
(1) KepalaDesaberhentikarena:
a. meninggaldunia;
b. permintaansendiri;atau
c. diberhentikan.
(2) KepalaDesadiberhentikansebagaimanadimaksudpadaayat
(1) huruf c karena:
a. berakhirmasajabatannya;
b. tidak dapatmelaksanakantugassecaraberkelanjutan
atau berhalangantetapsecaraberturut-turutselama6
(enam)bulan;
c. tidak lagimemenuhisyaratsebagaikepalaDesa;
d. melanggarlarangansebagaikepalaDesa;
e. adanya perubahanstatusDesa menjadikelurahan,
penggabungan2(dua)Desaataulebihmenjadi1(satu)
Desabaru, atau penghapusanDesa;

29
Keterangan
atau pejabatyang ditunjukpalinglama30(tigapuluh) hari
setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih
bersumpah/berjanji.
(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya
akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa
dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-
adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai
dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan
kehidupandemokrasidanUndang-UndangDasarNegara
Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan
segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-
lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia”.
Pasal 39
(1) KepalaDesamemegang jabatan selama 6 (enam) tahun
terhitung sejak tanggal pelantikan.
(2) KepalaDesasebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat
menjabatpalingbanyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara
berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
Bagian Keempat
PemberhentianKepalaDesa
Pasal 40
(1) Kepala Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
(2) KepalaDesadiberhentikansebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c karena:
f. tidak melaksanakankewajiban sebagaikepalaDesa;atau
g. dinyatakan sebagaiterpidanaberdasarkanputusan
pengadilanyangtelahmempunyaikekuatanhukum tetap.
(3) ApabilakepalaDesa berhentisebagaimanadimaksudpada
ayat (1), Badan PermusyawaratanDesamelaporkankepada
bupati/walikota melaluicamatatausebutanlain.
(4) PemberhentiankepalaDesasebagaimanadimaksudpada
ayat (3) ditetapkandengankeputusanbupati/walikota.
Pasal 55
Dalam halsisamasajabatankepalaDesayang berhentitidaklebih
dari1 (satu) tahunkarenadiberhentikansebagaimanadimaksud
dalam Pasal54ayat (1) huruf a dan hurufb serta ayat (2) huruf b,
huruf c,huruf d, huruff, dan huruf g, bupati/walikotamengangkat
pegawainegerisipildaripemerintahdaerahkabupaten/kota
sebagaipenjabatkepalaDesasampaiterpilihnyakepalaDesayang
baru.
Pasal 56
Dalam halsisamasajabatankepalaDesayang berhentilebihdari
1 (satu) tahun karenadiberhentikansebagaimanadimaksuddalam
Pasal54 ayat (1) huruf a dan hurufb serta ayat (2) hurufb, huruf c,
huruf d, huruf f, danhuruf g, bupati/walikotamengangkatpegawai
negerisipildaripemerintahdaerahkabupaten/kotasebagai
penjabatkepalaDesasampaiterpilihnyakepalaDesayang baru
melaluihasilmusyawarahDesa.
Pasal 57
(1) Dalam halterjadikebijakanpenundaanpelaksanaanpemilihan
kepalaDesa, kepalaDesayang habismasajabatannyatetap
diberhentikandanselanjutnyabupati/walikotamengangkat
penjabatkepalaDesa.

30
Keterangan
a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala
Desa; atau
d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 41
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota
setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan
register perkara di pengadilan.
Pasal 42
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota
setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana
korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap
keamanan negara.
Pasal 43
Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh
Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
Pasal 44
(1) KepalaDesayang diberhentikansementarasebagaimana
(2) KebijakanpenundaanpelaksanaanpemilihankepalaDesa
sebagaimanadimaksudpadaayat (1) ditetapkanolehMenteri.
(3) Bupati/walikotamengangkatpenjabatkepalaDesa
sebagaimanadimaksudpadaayat (1) daripegawainegerisipil
daripemerintahdaerahkabupaten/kota.
Pasal 58
(1) Pegawainegerisipilyang diangkatsebagaipenjabatkepala
DesasebagaimanadimaksuddalamPasal55,Pasal56, dan
Pasal57 ayat (3) palingsedikitharus memahami bidang
kepemimpinandanteknispemerintahan.
melaksanakantugas,wewenang,dankewajibanserta
memperolehhakyangsamadengankepalaDesa.
Pasal 59
(1) KepalaDesayang berstatus pegawainegerisipilapabila
berhentisebagaikepalaDesadikembalikankepadainstansi
induknya.
(2) KepalaDesayang berstatus pegawainegerisipilapabila telah
mencapai batasusiapensiunsebagai pegawainegeri sipil
diberhentikandenganhormatsebagaipegawai negerisipil
denganmemperolehhaksesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangan.
Pasal 60
Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapemberhentiankepala
Desadiatur dalam PeraturanMenteri.
BagianKedua
PerangkatDesa
Paragraf1
Umum
Pasal 61

31
Keterangan
dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 setelah melalui
proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejakpenetapanputusanpengadilanditerimaolehKepala
Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan
kembaliKepalaDesayang bersangkutan sebagai Kepala
Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara
sebagaimanadimaksudpadaayat (1) telahberakhirmasa
jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama
baik Kepala Desa yang bersangkutan.
Pasal 45
Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42,
sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala
Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal 46
(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang
diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota
mengangkatpegawai negeri sipil dariPemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai
dengan terpilihnya Kepala Desa.
(2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang,
kewajiban,danhakKepalaDesa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26.
Pasal 47
(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang
diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
(1) PerangkatDesa terdiriatas:
a. sekretariat Desa;
b. pelaksanakewilayahan;dan
c. pelaksanateknis.
(2) PerangkatDesa berkedudukansebagai unsurpembantu
kepalaDesa.
Pasal 62
(3) Sekretariat DesadipimpinolehsekretarisDesadibantuoleh
unsurstaf sekretariat yang bertugasmembantukepalaDesa
dalam bidangadministrasipemerintahan.
(4) Sekretariat Desasebagaimanadimaksudpadaayat (1) paling
banyak terdiri atas 3 (tiga)bidangurusan.
(5) Ketentuanmengenaibidangurusansebagaimanadimaksud
padaayat (2) diatur denganPeraturanMenteri.
Pasal 63
(1) Pelaksanakewilayahanmerupakanunsurpembantukepala
Desasebagaisatuantugas kewilayahan.
(2) Jumlahpelaksanakewilayahanditentukansecaraproporsional
antarapelaksanakewilayahanyang dibutuhkandan
kemampuankeuanganDesa.
Pasal 64
(1) PelaksanateknismerupakanunsurpembantukepalaDesa
sebagaipelaksanatugasoperasional.
(2) Pelaksanateknissebagaimanadimaksudpadaayat(1) paling
banyak terdiri atas 3 (tiga)seksi.
(3) Ketentuanmengenaipelaksanateknissebagaimanadimaksud

32
Keterangan
lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat
pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa.
(2) PenjabatKepalaDesasebagaimanadimaksud pada ayat
(1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak
Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
(3) KepalaDesasebagaimanadimaksudpadaayat (2) dipilih
melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
(4) MusyawarahDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala
Desa diberhentikan.
(5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan
tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan
Kepala Desa yang diberhentikan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
PerangkatDesa
Pasal 48
PerangkatDesa terdiriatas:
a. sekretariat Desa;
b. pelaksanakewilayahan;dan
c. pelaksanateknis.
Pasal 49
(1) PerangkatDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya.
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
padaayat (2) diatur denganPeraturanMenteri.
Paragraf2
Pengangkatan PerangkatDesa
Pasal 65
(1) PerangkatDesa diangkatdariwargaDesayang memenuhi
persyaratan:
a. berpendidikanpalingrendahsekolahmenengahumum
atau yang sederajat;
b. berusia20 (duapuluh)tahunsampaidengan42(empat
puluhdua)tahun;
c. terdaftar sebagaipendudukDesadanbertempattinggaldi
Desapalingkurang1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
dan
d. syarat lainyang ditentukandalam peraturandaerah
kabupaten/kota.
(2) Syarat lainpengangkatanperangkatDesayang ditetapkan
dalam peraturandaerahkabupaten/kotaharusmemperhatikan
hak asalusul dannilaisosialbudaya masyarakat.
Pasal 66
PengangkatanperangkatDesadilaksanakandenganmekanisme
sebagaiberikut:
a. kepalaDesamelakukanpenjaringandanpenyaringan
atau seleksicalonperangkatDesa;
b. kepalaDesamelakukankonsultasidengancamatatau
sebutanlainmengenaipengangkatanperangkatDesa;
c. camatatausebutanlainmemberikanrekomendasitertulis
yang memuatmengenaicalonperangkatDesayangtelah
dikonsultasikandengankepalaDesa;dan
d. rekomendasitertuliscamatatausebutanlaindijadikan
dasaroleh kepalaDesadalam pengangkatanperangkat
DesadengankeputusankepalaDesa.

33
Keterangan
diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan
dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
(3) Dalammelaksanakantugas dan wewenangnya, perangkat
Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab kepada Kepala Desa.
Pasal 50
(1) PerangkatDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah
umum atau yang sederajat;
b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42
(empat puluh dua) tahun;
c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat
tinggaldi Desapaling kurang 1 (satu) tahun sebelum
pendaftaran; dan
d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa
sebagaimanadimaksud dalamPasal 48,Pasal 49, dan
Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten/Kotaberdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pasal 51
Perangkat Desa dilarang:
a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,
anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau
kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga
dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakanmeresahkansekelompokmasyarakat
Desa;
Pasal 67
(1) Pegawainegerisipilkabupaten/kotasetempatyangakan
diangkatmenjadiperangkatDesaharusmendapatkanizin
tertulis daripejabatpembinakepegawaian.
(2) Dalam halpegawainegerisipilkabupaten/kotasetempat
sebagaimanadimaksudpadaayat (1) terpilihdandiangkat
menjadiperangkatDesa,yang bersangkutandibebaskan
sementaradarijabatannyaselamamenjadiperangkatDesa
tanpakehilanganhaksebagaipegawainegerisipil.
Paragraf3
PemberhentianPerangkatDesa
Pasal 68
(1) PerangkatDesa berhentikarena:
a. meninggaldunia;
c. diberhentikan.
(2) PerangkatDesa yang diberhentikansebagaimanadimaksud
padaayat (1) huruf c karena:
a. usiatelah genap60(enam puluh)tahun;
b. berhalangantetap;
c. tidak lagimemenuhisyaratsebagaiperangkatDesa; atau
d. melanggarlarangansebagaiperangkatDesa.
Pasal 69
PemberhentianperangkatDesadilaksanakandenganmekanisme
sebagaiberikut:
a. kepalaDesamelakukankonsultasidengancamatatau
sebutanlainmengenaipemberhentianperangkatDesa;
b. camatatausebutanlainmemberikanrekomendasitertulis
yang memuatmengenaipemberhentianperangkatDesa

34
Keterangan
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima
uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat
memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya;
g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggotadan/ataupengurusorganisasi terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota
Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan
lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-
undangan;
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan
umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja
berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
Pasal 52
(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif
berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
pemberhentian.
Pasal 53
(1) Perangkat Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
yang telah dikonsultasikandengankepalaDesa;dan
c. rekomendasitertuliscamatatausebutanlaindijadikan
dasaroleh kepalaDesadalam pemberhentianperangkat
DesadengankeputusankepalaDesa.
Pasal 70
Ketentuanlebihlanjutmengenaipengangkatandanpemberhentian
perangkatDesadiatur dalam Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Pakaian Dinasdan Atribut
Pasal 71
(1) KepalaDesadan perangkatDesamengenakanpakaiandinas
danatribut.
(2) Ketentuanlebihlanjutmengenaipakaiandinasdanatribut
sebagaimanadimaksudpadaayat (1) diaturdenganPeraturan
Menteri.
Bagian Keempat
Badan PermusyawaratanDesa
Paragraf1
Pengisian Keanggotaan Badan PermusyawaratanDesa
Pasal 72
(1) PengisiankeanggotaanBadanPermusyawaratanDesa
dilaksanakansecarademokratismelalui prosespemilihan
secaralangsungataumusyawarahperwakilandengan
menjaminketerwakilanperempuan.
(2) Dalam rangkaprosespemilihansecaralangsungatau
musyawarahperwakilansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
kepalaDesamembentukpanitiapengisiankeanggotaan
BadanPermusyawaratanDesadanditetapkandengan
keputusankepalaDesa.
(3) PanitiapengisiananggotaBadanPermusyawaratanDesa

35
Keterangan
c. diberhentikan.
(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b. berhalangan tetap;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
atau
d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dikonsultasikan dengan Camat atas nama
Bupati/Walikota.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian
perangkatDesasebagaimanadimaksud pada ayat (3)
Bagian Keenam
Musyawarah Desa
Pasal 54
(1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan
yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk
memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. penataan Desa;
b. perencanaan Desa;
c. kerja sama Desa;
d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
e. pembentukan BUM Desa;
f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
g. kejadian luar biasa.
(3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimanadimaksudpadaayat (2) terdiriatas unsur
perangkatDesadan unsurmasyarakat lainnyadenganjumlah
anggotadankomposisiyang proporsional.
(4) PenetapanmekanismepengisiankeanggotaanBadan
dilaksanakandenganberpedomanpada peraturandaerah
kabupaten/kota.
Pasal 73
(1) Panitiapengisiansebagaimanadimaksuddalam Pasal72ayat
(3) melakukanpenjaringandanpenyaringanbakalcalon
anggotaBadanPermusyawaratanDesadalam jangkawaktu6
(enam)bulansebelum masakeanggotaanBadan
PermusyawaratanDesaberakhir.
(2) PanitiapengisianmenetapkancalonanggotaBadan
PermusyawaratanDesayang jumlahnyasamaataulebihdari
anggotaBadanPermusyawaratanDesayang dilaksanakan
palinglambat3(tiga) bulansebelum masakeanggotaan
BadanPermusyawaratanDesaberakhir.
(3) Dalam halmekanismepengisiankeanggotaanBadan
PermusyawaratanDesaditetapkanmelaluiprosespemilihan
langsung,panitiapengisianmenyelenggarakanpemilihan
langsungcalonanggotaBadanPermusyawaratanDesa
sebagaimanadimaksudpadaayat (2).
(4) Dalam halmekanismepengisiankeanggotaanBadan
PermusyawaratanDesaditetapkanmelaluiproses
musyawarahperwakilan,calonanggotaBadan
dipilihdalam prosesmusyawarahperwakilanolehunsur
masyarakat yang mempunyaihakpilih.
(5) Hasilpemilihanlangsungataumusyawarahperwakilan
sebagaimanadimaksudpadaayat (3) danayat (4)

36
Keterangan
dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
(4) MusyawarahDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Bagian Ketujuh
Badan PermusyawaratanDesa
Pasal 55
BadanPermusyawaratanDesa mempunyai fungsi:
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan
Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Pasal 56
(1) Anggota BadanPermusyawaratanDesamerupakanwakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
(2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa
selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal
pengucapan sumpah/janji.
(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa
keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-
turut atau tidak secara berturut-turut.
Pasal 57
Persyaratan calonanggotaBadanPermusyawaratanDesa
adalah:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
disampaikanolehpanitiapengisiananggotaBadan
PermusyawaratanDesakepadakepalaDesapalinglama7
(tujuh)Hari sejakditetapkannya hasilpemilihanlangsungatau
musyawarahperwakilan.
(6) Hasilpemilihanlangsungataumusyawarahperwakilan
sebagaimanadimaksudpadaayat (5) disampaikanoleh
kepalaDesakepadabupati/walikotapalinglama7(tujuh)Hari
sejakditerimanyahasilpemilihandaripanitiapengisianuntuk
diresmikanolehbupati/walikota.
Pasal 74
(1) PeresmiananggotaBadanPermusyawaratanDesa
sebagaimanadimaksuddalam Pasal73ayat (6) ditetapkan
dengankeputusanbupati/walikotapalinglama30(tigapuluh)
Harisejak diterimanyalaporanhasilpemilihanlangsungatau
musyawarahperwakilandarikepalaDesa.
(2) Pengucapansumpahjanji anggotaBadanPermusyawaratan
Desadipanduolehbupati/walikotaataupejabatyang ditunjuk
palinglama30(tigapuluh)Hari sejakditerbitkannyakeputusan
bupati/walikotamengenaiperesmiananggotaBadan
PermusyawaratanDesa.
Paragraf2
Pengisian Keanggotaan Badan PermusyawaratanDesa
Antarwaktu
Pasal 75
Pengisian keanggotaan Badan PermusyawaratanDesa
antarwaktu ditetapkandengan keputusan bupati/walikotaatas
usul pimpinan Badan PermusyawaratanDesamelaluikepala
Desa.
Paragraf3
PemberhentianAnggotaBadan Permusyawaratan Desa
Pasal 76

37
Keterangan
c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah
pernah menikah;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah
pertama atau sederajat;
e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan
Permusyawaratan Desa; dan
g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
Pasal 58
(1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa
ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima)
orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan
memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan
kemampuan Keuangan Desa.
(2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Bupati/Walikota.
(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum
memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara
bersama-samadi hadapan masyarakat dan dipandu oleh
Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan
Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya
akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan
Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-
jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat
dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila
sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang
(1) Anggota BadanPermusyawaratanDesaberhentikarena:
a. meninggaldunia;
c. diberhentikan.
(2) Anggota BadanPermusyawaratanDesadiberhentikan
sebagaimanadimaksudpadaayat (1) hurufc karena:
a. berakhirmasakeanggotaan;
b. tidak dapatmelaksanakantugassecaraberkelanjutan
atau berhalangantetapsecaraberturut-turutselama6
(enam)bulan;
c. tidak lagimemenuhisyaratsebagaianggotaBadan
PermusyawaratanDesa;atau
d. melanggarlarangansebagaianggotaBadan
(3) PemberhentiananggotaBadanPermusyawaratanDesa
diusulkanolehpimpinanBadanPermusyawaratanDesa
kepadabupati/walikotaatasdasarhasilmusyawarahBadan
(4) PeresmianpemberhentiananggotaBadanPermusyawaratan
Desasebagaimanadimaksudpadaayat(3) ditetapkandengan
keputusanbupati/walikota.
Paragraf4
PeraturanTataTertibBadanPermusyawaratanDesa
Pasal77
(1) Peraturantata tertib BadanPermusyawaratanDesapaling
sedikitmemuat:
a. waktu musyawarahBadanPermusyawaratanDesa;
b. pengaturanmengenaipimpinanmusyawarahBadan
PermusyawaratanDesa;
c. tata caramusyawarahBadanPermusyawaratanDesa;
d. tata laksanadan hakmenyatakanpendapatBadan

38
Keterangan
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
melaksanakan segala peraturan perundang-undangan
denganselurus-lurusnyayangberlakubagiDesa,daerah,
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Pasal 59
(1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1
(satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1
(satu) orang sekretaris.
(2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota
Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam
rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan
secara khusus.
(3) Rapatpemilihan pimpinanBadanPermusyawaratanDesa
untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan
dibantu oleh anggota termuda.
Pasal 60
Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata
tertib Badan Permusyawaratan Desa.
Pasal 61
Badan Permusyawaratan Desa berhak:
a. mengawasi dan meminta keterangan tentang
penyelenggaraanPemerintahanDesa kepadaPemerintah
Desa;
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa; dan
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan
fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
PermusyawaratanDesadananggotaBadan
PermusyawaratanDesa;dan
e. pembuatanberitaacaramusyawarahBadan
(2) Pengaturanmengenai waktumusyawarahsebagaimana
dimaksudpadaayat (1) huruf a meliputi:
a. pelaksanaanjam musyawarah;
b. tempatmusyawarah;
c. jenismusyawarah;dan
d. daftar hadiranggotaBadanPermusyawaratanDesa.
(3) Pengaturanmengenai pimpinanmusyawarahBadan
huruf b meliputi:
a. penetapanpimpinanmusyawarahapabilapimpinandan
anggotahadirlengkap;
b. penetapanpimpinanmusyawarahapabilaketuaBadan
PermusyawaratanDesaberhalanganhadir;
c. penetapanpimpinanmusyawarahapabilaketuadanwakil
ketua berhalanganhadir;dan
d. penetapansecarafungsionalpimpinanmusyawarah
sesuaidenganbidangyang ditentukandanpenetapan
penggantiananggotaBadanPermusyawaratanDesa
antarwaktu.
(4) Pengaturanmengenai tatacaramusyawarahBadan
huruf c meliputi:
a. tata carapembahasanrancanganperaturanDesa;
b. konsultasimengenairencanadanprogramPemerintah
Desa;
c. tata caramengenaipengawasankinerjakepalaDesa;dan
d. tata carapenampunganataupenyaluranaspirasi
masyarakat.

39
Keterangan
Pasal 62
Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.
Pasal 63
Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib :
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan
gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. menyerap, menampung, menghimpun, dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan
pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat
masyarakat Desa; dan
f. menjaganorma dan etika dalam hubungan kerja dengan
lembaga kemasyarakatan Desa.
Pasal 64
Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:
a. merugikankepentinganumum, meresahkan sekelompok
masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau
golongan masyarakat Desa;
(5) Pengaturanmengenai tatalaksanadanhakmenyatakan
pendapatBadanPermusyawaratanDesasebagaimana
dimaksudayat (1) huruf d meliputi:
a. pemberianpandanganterhadappelaksanaan
PemerintahanDesa;
b. penyampaianjawabanataupendapatkepalaDesaatas
pandanganBadanPermusyawaratanDesa;
c. pemberianpandanganakhiratasjawabanataupendapat
kepalaDesa; dan
d. tindaklanjut danpenyampaianpandanganakhirBadan
PermusyawaratanDesakepadabupati/walikota.
(6) Pengaturanmengenai penyusunanberitaacaramusyawarah
BadanPermusyawaratanDesasebagaimanadimaksudayat
(1) huruf e meliputi:
a. penyusunannotulenrapat;
b. penyusunanberitaacara;
c. formatberita acara;
d. penandatangananberitaacara;dan
e. penyampaianberitaacara.
Paragraf5
HakPimpinan dan AnggotaBadan PermusyawaratanDesa
Pasal 78
(7) PimpinandananggotaBadanPermusyawaratanDesa
mempunyaihakuntukmemperolehtunjanganpelaksanaan
tugas danfungsi dantunjanganlainsesuaidenganketentuan
peraturanperundang-undangan.
(8) Selaintunjangansebagaimanadimaksudpadaayat (1), Badan
PermusyawaratanDesamemperolehbiayaoperasional.
(9) BadanPermusyawaratanDesaberhakmemperoleh
pengembangankapasitasmelalui pendidikandanpelatihan,

40
Keterangan
b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima
uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat
memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya;
c. menyalahgunakan wewenang;
d. melanggar sumpah/janji jabatan;
e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat
Desa;
f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan
jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-
undangan;
g. sebagai pelaksana proyek Desa;
h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
i. menjadianggotadan/ataupengurus organisasi terlarang.
Pasal 65
(1) Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa
sebagai berikut:
a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa
dipimpinoleh pimpinan Badan Permusyawaratan
Desa;
b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa
dinyatakan sahapabiladihadirioleh paling sedikit
2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan
Permusyawaratan Desa;
c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara
musyawarah guna mencapai mufakat;
d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara
pemungutan suara;
sosialisasi,pembimbinganteknis,dankunjunganlapangan.
daerahkabupaten/kotadapatmemberikanpenghargaan
kepadapimpinandananggotaBadanPermusyawaratanDesa
yang berprestasi.
Pasal 79
Ketentuanlebihlanjutmengenaitugas,fungsi,kewenangan,hak
dankewajiban,pengisiankeanggotaan,pemberhentiananggota,
serta peraturantata tertib Badan PermusyawaratanDesadiatur
dalam PeraturanMenteri.
Bagian Kelima
Musyawarah Desa
Pasal 80
(1) MusyawarahDesadiselenggarakanolehBadan
PermusyawaratanDesayang difasilitasiolehPemerintah
Desa.
(2) MusyawarahDesasebagaimanadimaksudpadaayat (1)
diikutiolehPemerintahDesa,BadanPermusyawaratanDesa,
danunsur masyarakat.
(3) Unsurmasyarakat sebagaimanadimaksudpadaayat (2) terdiri
atas:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilankelompoktani;
f. perwakilankelompoknelayan;
g. perwakilankelompokperajin;
h. perwakilankelompokperempuan;
i. perwakilankelompokpemerhatidanpelindungananak;

41
Keterangan
e. pemungutansuarasebagaimanadimaksuddalam
huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh
paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu)
dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan
Desa yang hadir; dan
f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa
ditetapkan dengan keputusan Badan
Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen
musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan
Permusyawaratan Desa.
(2) KetentuanlebihlanjutmengenaiBadanPermusyawaratan
Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Bagian Kedelapan
PenghasilanPemerintah Desa
Pasal 66
(1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh
penghasilan tetap setiap bulan.
(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)bersumber dari dana
perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
NegarayangditerimaolehKabupaten/Kota dan ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota.
(3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima
tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa.
(4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh
jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan
lainnya yang sah.
(5) Ketentuan lebih lanjutmengenai besaran penghasilan
dan
j. perwakilankelompokmasyarakatmiskin.
(4) Selainunsurmasyarakat sebagaimanadimaksudpadaayat
(3), musyawarahDesadapat melibatkanunsurmasyarakat
lainsesuaidengankondisisosialbudayamasyarakat.
(5) Ketentuanlebihlanjutmengenaitatatertib danmekanisme
pengambilankeputusanmusyawarahDesadiaturdengan
PeraturanMenteri.
BagianKeenam
PenghasilanPemerintahDesa
Pasal81
(1) PenghasilantetapkepalaDesadanperangkatDesa
dianggarkandalam APBDesa yang bersumberdariADD.
(2) PengalokasianADDuntuk penghasilantetapkepalaDesadan
perangkatDesamenggunakanpenghitungansebagai berikut:
a. ADD yang berjumlahkurangdariRp500.000.000,00(lima
ratus juta rupiah)digunakanmaksimal 60%(enam puluh
perseratus);
b. ADD yang berjumlahRp500.000.000,00(limaratusjuta
rupiah)sampaidenganRp700.000.000,00(tujuhratusjuta
rupiah)digunakanmaksimal 50%(limapuluhperseratus);
c. ADD yang berjumlahlebihdariRp700.000.000,00(tujuh
ratus juta rupiah)sampaidenganRp900.000.000,00
(sembilanratusjutarupiah)digunakanmaksimal40%
(empatpuluhperseratus);dan
d. ADD yang berjumlahlebihdariRp900.000.000,00
(sembilanratusjutarupiah)digunakanmaksimal30%
(tiga puluhperseratus).
(3) Pengalokasianbatasmaksimalsebagaimanadimaksudpada
ayat (2) ditetapkandenganmempertimbangkanefisiensi,
jumlahperangkat,kompleksitastugaspemerintahan,danletak
geografis.

42
Keterangan
tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
tunjangan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) serta
penerimaan lainnyayang sah sebagaimanadimaksud
pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(4) Bupati/walikotamenetapkanbesaranpenghasilantetap:
a. kepalaDesa;
b. sekretaris Desapalingsedikit70%(tujuh puluh
perseratus)dari penghasilantetapkepalaDesaperbulan;
dan
c. perangkatDesaselainsekretaris Desapalingsedikit50%
(limapuluhperseratus)daripenghasilantetapkepala
Desaper bulan.
(5) BesaranpenghasilantetapkepalaDesadanperangkatdesa
sebagaimanadimaksudpadaayat (4) ditetapkandengan
Pasal82
(1) Selainmenerimapenghasilantetapsebagaimanadimaksud
dalam Pasal81, kepalaDesadanperangkatDesa menerima
tunjangandan penerimaanlainyangsah.
(2) Tunjangandanpenerimaanlainyangsah sebagaimana
dimaksudpadaayat (1) dapat bersumberdariAPB Desa dan
berdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan.
(3) Besarantunjangandanpenerimaanlainyangsah
sebagaimanadimaksud padaayat (1) ditetapkandengan
7.
Bab VII: Peraturan Desa BABV: TataCaraPenyusunan Peraturandi Desa ‐
Pasal 69
(1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa,
peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala
Desa.
(2) Peraturansebagaimanadimaksud padaayat(1) dilarang
bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.
(3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
Bagian Kesatu
Peraturan Desa
Pasal 83
(1) RancanganperaturanDesadiprakarsaiolehPemerintahDesa.
(2) BadanPermusyawaratanDesadapatmengusulkanrancangan
peraturanDesakepadapemerintahdesa.
(3) Rancanganperaturan Desasebagaimanadimaksudpadaayat
(1) danayat (2) wajibdikonsultasikankepadamasyarakat
‐ Rancanganperaturan
Desadiprakarsaioleh
Pemerintah Desa
Desawajib
dikonsultasikankepada
masyarakat Desauntuk
mendapatkanmasukan
Desaditetapkanoleh

43
Keterangan
dibahas dan disepakati bersama Badan
(4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang,
dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan
evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan
menjadi Peraturan Desa.
(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua
puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan
peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
(6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala
Desa wajib memperbaikinya.
(7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh)
hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan
koreksi.
(8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil
evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan
sendirinya.
(9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan
kepada masyarakat Desa.
(10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan
terhadap Rancangan Peraturan Desa.
(11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa
diundangkan dalam Berita Desa dan Lembaran Desa
oleh sekretaris Desa.
(12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan
PeraturanKepalaDesasebagaiaturan pelaksanaannya.
Pasal 70
(1) PeraturanbersamaKepalaDesamerupakanperaturan
Desauntuk mendapatkanmasukan.
(4) RancanganperaturanDesasebagaimanadimaksudpadaayat
(2) ditetapkanolehkepalaDesasetelahdibahasdan
disepakatibersamaBadanPermusyawaratanDesa.
Pasal84
(1) RancanganperaturanDesayangtelahdisepakatibersama
disampaikanolehpimpinanBadanPermusyawaratanDesa
kepadakepalaDesauntuk ditetapkanmenjadiperaturanDesa
palinglambat7(tujuh)Hari terhitungsejaktanggal
kesepakatan.
(2) RancanganperaturanDesasebagaimanadimaksudpadaayat
(1) wajibditetapkanolehkepalaDesadenganmembubuhkan
tandatangan palinglambat15(limabelas)Hariterhitungsejak
diterimanyarancanganperaturanDesadaripimpinanBadan
PermusyawaratanDesa
(3) PeraturanDesa dinyatakanmulaiberlakudanmempunyai
kekuatanhukum yang mengikatsejakdiundangkandalam
lembaranDesadanberitaDesaolehsekretaris Desa.
(4) PeraturanDesa yang telah diundangkansebagaimana
dimaksudpadaayat (3) disampaikankepadabupati/walikota
sebagaibahanpembinaandanpengawasanpalinglambat7
(tujuh)Hari setelahdiundangkan.
(5) PeraturanDesa wajibdisebarluaskanolehPemerintahDesa.
BagianKedua
PeraturanKepalaDesa
Pasal85
PeraturankepalaDesamerupakanperaturanpelaksanaan
peraturanDesa.
Pasal 86
kepalaDesasetelah
dibahasdandisepakati
bersamaBadan
PermusyawaratanDesa,
‐ PP ini mengeliminir
tentang UUDesa bahwa
seluruh Perdesharus
melalui mekanisme
Musyawarah
Desa?????.
‐

44
Keterangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa
atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
(2) Peraturanbersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud
padaayat (1) merupakanperpaduankepentinganDesa
masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.
(1) PeraturankepalaDesaditandatanganiolehkepalaDesa.
(2) PeraturankepalaDesasebagaimanadimaksudpadaayat(1)
diundangkanolehsekretarisDesadalam lembaranDesadan
beritaDesa.
(3) PeraturankepalaDesawajibdisebarluaskanolehPemerintah
Desa.
Bagian Ketiga
Pembatalan PeraturanDesadan Peraturan KepalaDesa
Pasal 87
PeraturanDesa danperaturankepalaDesayang bertentangan
dengankepentinganumumdan/atauketentuanperaturan
perundang-undanganyanglebihtinggidibatalkanoleh
bupati/walikota.
PeraturanBersamaKepalaDesa
Pasal88
(1) PeraturanbersamakepalaDesamerupakanperaturankepala
Desadalam rangkakerjasamaantar-Desa.
(2) PeraturanbersamakepalaDesaditandatanganiolehkepala
Desadari 2 (dua)Desa atau lebihyang melakukankerjasama
antar-Desa.
(3) PeraturanbersamakepalaDesadisebarluaskankepada
masyarakat Desamasing-masing.
Pasal89
Pedomanteknismengenai peraturandiDesadiaturdengan
PeraturanMenteri.
8. Bab VIII:Keuangan Desadan AsetDesa,Pasal 71-77 Bab VI: Keuangandan Kekayaan Desa ‐
Bagian Kesatu
Keuangan Desa
Pasal 71
Bagian Kesatu
Keuangan Desa
Paragraf1
‐ Tatacarapenyenggaraan
kewenangandesa,
‐ Seluruhpendapatan

45
Keterangan
(1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
(2) Hak dankewajibansebagaimana dimaksudpada ayat
(1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan,
dan pengelolaan Keuangan Desa.
Pasal 72
(1) Pendapatan DesasebagaimanadimaksuddalamPasal
71 ayat (2) bersumber dari:
a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha,
hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong
royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;
c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi
daerah Kabupaten/Kota;
d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari
dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota;
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
PendapatandanBelanjaDaerah Kabupaten/Kota;
f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari
pihak ketiga; dan
g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan
mengefektifkan program yang berbasis Desa secara
merata dan berkeadilan.
(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah
Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari
Umum
Pasal 90
(1) PenyelenggaraankewenanganDesaberdasarkanhakasal
usuldan kewenanganlokalberskalaDesadidanaiolehAPB
Desa.
(2) PenyelenggaraankewenanganlokalberskalaDesa
sebagaimanadimaksudpadaayat (1) selaindidanaiolehAPB
Desa, jugadapatdidanaiolehanggaranpendapatandan
belanjanegaradananggaranpendapatandanbelanjadaerah.
(3) PenyelenggaraankewenanganDesayangditugaskanoleh
Pemerintahdidanaiolehanggaranpendapatandanbelanja
negara
(4) Danaanggaranpendapatandanbelanjanegarasebagaimana
dimaksudpadaayat (3) dialokasikanpadabagiananggaran
kementerian/lembagadandisalurkanmelaluisatuankerja
perangkatdaerahkabupaten/kota.
(5) PenyelenggaraankewenanganDesayangditugaskanoleh
pemerintahdaerahdidanaiolehanggaranpendapatandan
belanjadaerah.
Pasal 91
SeluruhpendapatanDesaditerimadandisalurkanmelaluirekening
kas Desa danpenggunaannyaditetapkandalam APBDesa.
Pasal 92
Pencairandanadalam rekeningkasDesaditandatanganioleh
kepalaDesadan bendaharaDesa.
Pasal93
(1) PengelolaankeuanganDesameliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. penatausahaan;
d. pelaporan;dan
Desaditerimadan
disalurkanmelalui
rekeningkas Desadan
penggunaannya
ditetapkandalam APB
Desa,
‐ KepalaDesa
menyampaikanlaporan
realisasipelaksanaan
APB Desa kepada
bupati/walikotasetiap
semestertahunberjalan.
‐ Laporansemester
pertamadisampaikan
palinglambatpadaakhir
bulanJulitahun berjalan.
‐ Laporanuntuksemester
keduadisampaikan
palinglambatpadaakhir
bulanJanuaritahun
berikutnya.
‐ Laporan Kadeshanya
bersifatke Pemerintah
Bupati/Walikotatetapi
justru tidakmengatur
Laporan Keterangan
Pertangggungjawan
(LKPj) Kadeske
Masyarakat/BPD?????

46
Keterangan
pajak dan retribusi daerah.
(4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d palingsedikit10%(sepuluh perseratus) dari
dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
(5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala
Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada
perangkat Desa yang ditunjuk.
(6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi
dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau
pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang
seharusnya disalurkan ke Desa.
Pasal 73
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas
bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
(2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan
bersama Badan Permusyawaratan Desa.
(3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun
dengan Peraturan Desa.
Pasal 74
(1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi
kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam
Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
(2) Kebutuhanpembangunan sebagaimanadimaksud pada
e. pertanggungjawaban.
(2) KepalaDesaadalahpemegang kekuasaanpengelolaan
keuanganDesasebagaimanadimaksudpadaayat(1).
(3) Dalam melaksanakankekuasaanpengelolaankeuanganDesa
sebagaimanadimaksudpadaayat (2), kepalaDesa
menguasakansebagiankekuasaannyakepadaperangkat
Desa.
Pasal 94
Pengelolaan keuanganDesadilaksanakandalam masa1(satu)
tahunanggaranterhitungmulaitanggal1Januarisampaidengan
31 Desember
Paragraf2
PengalokasianBersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja
NegaradanAnggaran PendapatandanBelanjaDaerah
Pasal95
(1) PemerintahmengalokasikanDanaDesadalam anggaran
pendapatandanbelanjanegarasetiaptahunanggaranyang
diperuntukkanbagiDesayang ditransfermelaluianggaran
pendapatandanbelanjadaerahkabupaten/kota.
(2) KetentuanmengenaipengalokasianDanaDesa sebagaimana
dimaksudpadaayat (1) diatur tersendiridalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 96
(1) Pemerintahdaerahkabupaten/kotamengalokasikandalam
anggaranpendapatandanbelanjadaerahkabupaten/kota
ADD setiaptahun anggaran.
(2) ADD sebagaimanadimaksudpadaayat(1) palingsedikit10%
(sepuluhperseratus)daridanaperimbanganyangditerima
kabupaten/kotadalam anggaranpendapatandanbelanja

47
Keterangan
ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan
primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa.
Pasal 75
(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan Keuangan Desa.
(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan
sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan Desa
Bagian Kedua
AsetDesa
Pasal 76
(1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat,
pasarDesa, pasar hewan,tambatanperahu,bangunan
Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian,
hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian
umum, dan aset lainnya milik Desa.
(2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) antara lain:
a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas
bebanAnggaranPendapatandanBelanja Negara,
AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, serta
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan
sumbangan atau yang sejenis;
c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan
dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. hasil kerja sama Desa; dan
e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan
daerahsetelahdikurangidanaalokasikhusus.
(3) PengalokasianADDsebagaimanadimaksudpadaayat (2)
mempertimbangkan:
a. kebutuhanpenghasilantetapkepalaDesadanperangkat
Desa; dan
b. jumlahpendudukDesa,angkakemiskinanDesa,luas
wilayahDesa, dan tingkatkesulitangeografisDesa.
(4) PengalokasianADDsebagaimanadimaksudpadaayat (1)
ditetapkandenganperaturanbupati/walikota.
(5) KetentuanmengenaitatacarapengalokasianADDdiatur
denganperaturanbupati/walikota.
Pasal97
(1) Pemerintahkabupaten/kotamengalokasikanbagiandarihasil
pajakdan retribusidaerahkabupaten/kotakepadaDesapaling
sedikit10% (sepuluhperseratus)darirealisasipenerimaan
hasilpajakdan retribusidaerahkabupaten/kota.
(2) Pengalokasianbagiandarihasilpajakdanretribusidaerah
sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilakukanberdasarkan
ketentuan:
a. 60%(enam puluhperseratus)dibagisecaramerata
kepadaseluruhDesa;dan
b. 40%(empatpuluhperseratus)dibagisecaraproporsional
realisasipenerimaanhasilpajakdanretribusidariDesa
masing-masing.
(3) Pengalokasianbagiandarihasilpajakdanretribusidaerah
kabupaten/kotakepadaDesasebagaimanadimaksudpada
ayat (1) ditetapkandenganperaturanbupati/walikota.
(4) Ketentuanmengenaitatacarapengalokasianbagiandarihasil
pajakdan retribusidaerahkabupaten/kotakepadaDesadiatur

48
Keterangan
lainnya yang sah.
(3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah
berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat
dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
(4) Kekayaan milikDesayang berupa tanah disertifikatkan
atas nama Pemerintah Desa.
(5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan
kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk
fasilitas umum.
(6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti
status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
Pasal 77
(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan
berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional,
kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas,
akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
(2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup
masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan
Desa.
(3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana
dimaksud padaayat (2) dibahas oleh Kepala Desa
bersama Badan Permusyawaratan Desa
berdasarkan tatacarapengelolaan kekayaan milik
Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
denganperaturanbupati/walikota.
Pasal 98
(1) Pemerintahdaerahprovinsidanpemerintahdaerah
kabupaten/kotadapatmemberikanbantuankeuanganyang
bersumberdarianggaranpendapatandanbelanjadaerah
provinsi dananggaranpendapatandanbelanjadaerah
kabupaten/kotakepadaDesa.
(2) Bantuankeuangansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dapatbersifat umum dankhusus.
(3) Bantuankeuanganyang bersifat umum sebagaimana
dimaksudpada ayat (2) peruntukandanpenggunaannya
diserahkansepenuhnyakepadaDesapenerimabantuan
dalam rangkamembantupelaksanaantugaspemerintah
daerahdi Desa.
(4) Bantuankeuanganyang bersifat khusussebagaimana
dimaksudpadaayat (2) peruntukandanpengelolaannya
ditetapkanolehpemerintahdaerahpemberibantuandalam
rangkapercepatanpembangunanDesadanpemberdayaan
masyarakat.
Paragraf3
Penyaluran
Pasal 99
(1) PenyaluranADD danbagiandarihasilpajakdaerahdan
retribusidaerahkabupaten/kotadarikabupaten/kotake Desa
dilakukansecarabertahap.
(2) TatacarapenyaluranADD danbagiandarihasilpajakdaerah
danretribusi daerahkabupaten/kotasebagaimanadimaksud
padaayat (1) diatur dalam peraturanbupati/walikotadengan
berpedomanpadaPeraturanMenteri.
(3) Penyaluranbantuankeuanganyang bersumberdarianggaran
pendapatandanbelanjadaerahprovinsiatauanggaran

49
Keterangan
pendapatandanbelanjadaerahkabupaten/kotake Desa
sebagaimanadimaksuddalam Pasal98ayat (1) dilakukan
Paragraf4
BelanjaDesa
Pasal 100
BelanjaDesayang ditetapkandalam APB Desadigunakandengan
ketentuan:
a. palingsedikit70%(tujuh puluhperseratus)darijumlah
anggaranbelanjaDesadigunakanuntukmendanai
penyelenggaraanPemerintahanDesa,pelaksanaan
pembangunanDesa,pembinaankemasyarakatanDesa,dan
pemberdayaanmasyarakatDesa;dan
b. palingbanyak 30%(tiga puluhperseratus)dari jumlah
anggaranbelanjaDesadigunakanuntuk:
1. penghasilantetapdantunjangankepalaDesadan
perangkatDesa;
2. operasionalPemerintahDesa;
3. tunjangandanoperasionalBadanPermusyawaratanDesa;
dan
4. insentifrukun tetanggadan rukunwarga.
Paragraf5
APB Desa
Pasal 101
(1) RancanganperaturanDesatentangAPB Desa disepakati
bersamaolehkepalaDesadanBadanPermusyawaratan
DesapalinglambatbulanOktobertahunberjalan.
(2) RancanganperaturanDesatentangAPB Desa sebagaimana
dimaksudpadaayat (1) disampaikanolehkepalaDesakepada
bupati/walikotamelaluicamatatausebutanlainpalinglambat
3 (tiga) Harisejak disepakatiuntukdievaluasi.

50
Keterangan
(3) Bupati/walikotadapatmendelegasikanevaluasirancangan
peraturanDesatentang APB Desa kepadacamatatau
sebutanlain.
(4) PeraturanDesa tentangAPB Desaditetapkanpalinglambat
tanggal31 Desembertahunanggaranberjalan.
Pasal 102
(1) Gubernurmenginformasikanrencanabantuankeuangan yang
bersumberdarianggaranpendapatandanbelanjadaerah
provinsi.
(2) Bupati/walikotamenginformasikanrencanaADD,bagianbagi
hasilpajakdan retribusikabupaten/kotauntukDesa, serta
bantuankeuanganyangbersumberdarianggaranpendapatan
danbelanja daerahkabupaten/kota.
(3) Gubernurdanbupati/walikotamenyampaikaninformasi
sebagaimanadimaksudpadaayat (1) danayat (2) kepada
kepalaDesadalam jangkawaktu10 (sepuluh)Harisetelah
kebijakanumum anggarandanprioritassertaplafonanggaran
sementaradisepakatikepaladaerahbersamadewan
perwakilanrakyat daerah.
(4) Informasidarigubernurdanbupati/walikotasebagaimana
dimaksudpadaayat (1) dan ayat (2) menjadibahan
penyusunanrancanganAPB Desa.
Paragraf6
Pelaporan danPertanggungjawaban
Pasal 103
(1) KepalaDesamenyampaikanlaporanrealisasipelaksanaan
APB Desa kepadabupati/walikotasetiapsemestertahun
berjalan.
(2) Laporansebagaimanadimaksudpadaayat(1) untuk semester
pertamadisampaikanpalinglambatpadaakhirbulanJuli

51
Keterangan
tahunberjalan.
(3) Laporansebagaimanadimaksudpadaayat(1) untuk semester
keduadisampaikanpalinglambatpadaakhirbulanJanuari
tahunberikutnya.
Pasal 104
(1) SelainpenyampaianlaporanrealisasipelaksanaanAPBDesa
sebagaimanadimaksuddalam Pasal103ayat (1), kepala
Desajuga menyampaikanlaporanpertanggungjawaban
realisasipelaksanaanAPBDesa kepadabupati/walikotasetiap
akhirtahun anggaran.
(2) Laporansebagaimanadimaksudpadaayat(1) merupakan
bagianyang tidak terpisahkandarilaporanpenyelenggaraan
PemerintahanDesakepadabupati/walikotamelaluicamat
atau sebutanlainsetiapakhir tahunanggaransebagaimana
dimaksuddalam Pasal48hurufa.
Pasal 105
Pengadaanbarangdan/ataujasadiDesadiatur denganperaturan
bupati/walikotadenganberpedomanpadaketentuanperaturan
perundang-undangan.
Pasal 106
KetentuanlebihlanjutmengenaipengelolaankeuanganDesadiatur
dalam PeraturanMenteri.
BagianKedua
PengelolaanKekayaanMilikDesa
Paragraf1
Umum
Pasal 107
(1) Kekayaan milikDesadiberikodebarangdalam rangka
pengamanan.
(2) Kekayaan milikDesadilarangdiserahkanataudialihkan
kepadapihaklainsebagaipembayarantagihanatas

52
Keterangan
PemerintahDesa.
(3) Kekayaan milikDesadilarangdigadaikanataudijadikan
jaminanuntukmendapatkanpinjaman.
Pasal 108
PengelolaankekayaanmilikDesamerupakanrangkaiankegiatan
mulaidariperencanaan,pengadaan,penggunaan,pemanfaatan,
pengamanan,pemeliharaan,penghapusan,pemindahtanganan,
penatausahaan,pelaporan,penilaian,pembinaan,pengawasan,
danpengendaliankekayaanmilikDesa.
Paragraf2
TataCaraPengelolaanKekayaan MilikDesa
Pasal 109
(1) KepalaDesasebagaipemegangkekuasaanpengelolaan
kekayaan milikDesa.
(2) Dalam melaksanakankekuasaansebagaimanadimaksud
padaayat (1), kepalaDesadapatmenguasakansebagian
kekuasaannyakepadaperangkatDesa.
Pasal 110
(1) PengelolaankekayaanmilikDesabertujuanmeningkatkan
kesejahteraanmasyarakatDesadanmeningkatkan
pendapatanDesa.
(2) PengelolaankekayaanmilikDesadiaturdenganperaturan
DesadenganberpedomanpadaPeraturanMenteri.
Pasal 111
(1) PengelolaankekayaanmilikDesayangberkaitandengan
penambahandanpelepasanasetditetapkandenganperaturan
Desasesuai dengankesepakatanmusyawarahDesa.
(2) Kekayaan milikPemerintahdanpemerintahdaerahberskala

53
Keterangan
lokalDesa dapatdihibahkansesuaidenganketentuan
peraturanperundang-undangan.
Pasal 112
(1) Kekayaan milikDesayang telah diambilaliholehpemerintah
daerahkabupaten/kotadikembalikankepadaDesa,kecuali
yang sudah digunakanuntukfasilitasumum.
(2) Fasilitasumum sebagaimanadimaksudpadaayat(1)
merupakanfasilitasuntukkepentinganmasyarakatumum.
Pasal 113
KetentuanlebihlanjutmengenaipengelolaankekayaanmilikDesa
diaturdenganPeraturanMenteri.
9.
Bab IX: Pembangunan Desadan Pembangunan Kawasan
Perdesaan,Pasal 78-86
Bab VII: PembangunanDesadan PembangunanKawasan
Perdesaan
‐

54
Keterangan
Bagian Kesatu
PembangunanDesa
Pasal 78
(1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana
dan prasarana Desa, pengembangan potensi
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam
dan lingkungan secara berkelanjutan.
(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan.
(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mengedepankan kebersamaan,
kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan
keadilan sosial.
Paragraf1
Perencanaan
Pasal 79
(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan
Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten/Kota.
(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka
meliputi:
a. RencanaPembangunanJangkaMenengah Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau
yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa,
merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
Bagian Kesatu
PembangunanDesa
Paragraf1
PerencanaanPembangunan Desa
Pasal 114
(1) PerencanaanpembangunanDesadisusunberdasarkanhasil
kesepakatandalam musyawarahDesa.
(2) MusyawarahDesasebagaimanadimaksudpadaayat (1)
palinglambatdilaksanakanpadabulanJunitahunanggaran
berjalan.
Pasal 115
PerencanaanpembangunanDesasebagaimanadimaksuddalam
Pasal114 menjadipedomanbagiPemerintahDesadalam
menyusunrancanganRPJM Desa,RKPDesa, dandaftar usulan
RKP Desa.
Pasal 116
(1) Dalam menyusunRPJM DesadanRKP Desa, Pemerintah
Desawajibmenyelenggarakanmusyawarahperencanaan
pembangunanDesasecarapartisipatif.
(2) MusyawarahperencanaanpembangunanDesasebagaimana
dimaksudpadaayat (1) diikutiolehBadanPermusyawaratan
Desadan unsurmasyarakat Desa.
(3) RancanganRPJM DesadanrancanganRKPDesa
sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dibahasdalam
musyawarahperencanaanpembangunanDesa.
(4) RancanganRPJM Desasebagaimanadimaksudpadaayat(3)
palingsedikitmemuatpenjabaranvisidanmisikepalaDesa
terpilihdanarah kebijakanperencanaanpembangunanDesa.
(5) RancanganRPJM Desasebagaimanadimaksudpadaayat(4)
memperhatikanarahkebijakanperencanaanpembangunan
‐ Perencanaandesaharus
melaluimusyawarah
desasecarapartisipatif,
‐ RPJM Desa mengacu
padaRPJM
kabupaten/kota,
‐ Pembangunandesadan
pembangunankawasan,
‐ Pembangunankawasan
dapatdilaksankandi
tingkat kabupaten,
provinsi dannasional,
‐ Pemberdayaan dilakukan
olehPemerintah,
pemerintahdaerah
provinsi, pemerintah
daerahkabupaten/kota,
PemerintahDesa,dan
pihakketiga.
‐ Pemerintah,pemerintah
daerahprovinsi,
pemerintahdaerah
kabupaten/kota,dan
PemerintahDesa
melakukanupaya
pemberdayaan
masyarakat Desa.
‐ Pemerintahdan
pemerintahdaerah
menyelenggarakan
pemberdayaan
masyarakat Desadengan
pendampingansecara
berjenjangsesuai

55
Keterangan
jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3) RencanaPembangunan Jangka Menengah Desa dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Desa.
(4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen
perencanaan di Desa.
(5) RencanaPembangunan Jangka Menengah Desa dan
RencanaKerjaPemerintah Desamerupakanpedoman
dalam penyusunanAnggaranPendapatandan Belanja
Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau
didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
dimaksudpadaayat (1) merupakan salah satu sumber
masukan dalam perencanaan pembangunan
Kabupaten/Kota.
Pasal 80
dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan
mengikutsertakan masyarakat Desa.
(2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Desa wajib menyelenggarakan musyawarah
perencanaan Pembangunan Desa.
(3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya
masyarakat Desa,dan/atau AnggaranPendapatandan
kabupaten/kota.
(6) RancanganRKPDesasebagaimanadimaksudpadaayat(3)
merupakanpenjabarandarirancanganRPJM Desauntuk
jangkawaktu 1 (satu) tahun.
Pasal117
(1) RPJM Desa mengacupadaRPJM kabupaten/kota.
(2) RPJM Desa sebagaimanadimaksudpadaayat(1) memuat
visi danmisikepalaDesa,rencanapenyelenggaraan
PemerintahanDesa,pelaksanaanpembangunan,pembinaan
kemasyarakatan,pemberdayaanmasyarakat,danarah
kebijakanpembangunanDesa.
(3) RPJM Desa disusundenganmempertimbangkankondisi
objektifDesa danprioritaspembangunankabupaten/kota.
(4) RPJM Desa sebagaimanadimaksudpadaayat(3) ditetapkan
dalam jangkawaktupalinglama3(tiga)bulanterhitungsejak
pelantikankepalaDesa.
Pasal 118
(1) RKP Desa sebagaimanadimaksuddalamPasal117
merupakanpenjabarandariRPJM Desauntukjangkawaktu1
(satu) tahun.
(2) RKP Desa sebagaimanadimaksudpadaayat(1) memuat
rencanapenyelenggaraanPemerintahanDesa,pelaksanaan
pembangunan,pembinaankemasyarakatan,dan
pemberdayaanmasyarakatDesa.
(3) RKP Desa sebagaimanadimaksudpada ayat(2) palingsedikit
berisiuraian:
a. evaluasipelaksanaanRKPDesa tahunsebelumnya;
b. prioritasprogram,kegiatan,dananggaranDesayang
dengankebutuhan.
‐ Pendampingan
masyarakat Desa
sebagaimanadimaksud
padaayat (1) secara
teknis dilaksanakanoleh
satuankerja perangkat
daerahkabupaten/kota
dandapat dibantuoleh
tenagapendamping
profesional,kader
pemberdayaan
masyarakat Desa,
dan/ataupihakketiga.
‐ Tenagapendamping
profesional
‐ pendampingDesayang
bertugasmendampingi
Desadalam
penyelenggaraan
PemerintahanDesa,
kerjasamaDesa,
pengembanganBUM
Desa, danpembangunan
yang berskalalokal
Desa;
‐ pendampingteknisyang
bertugasmendampingi
Desadalam pelaksanaan
program dankegiatan
sektoral; dan
‐ tenagaahli
pemberdayaan
masyarakat yang

56
Keterangan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
(4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan
PembangunanDesa sebagaimanadimaksudpadaayat
(3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap
kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
a. peningkatan kualitas dan akses terhadap
pelayanan dasar;
b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
danlingkunganberdasarkankemampuanteknis
dan sumber daya lokal yang tersedia;
c. pengembangan ekonomi pertanian berskala
produktif;
d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi
tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
e. peningkatan kualitas ketertiban dan
ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan
kebutuhan masyarakat Desa.
Paragraf2
Pelaksanaan
Pasal 81
(1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan
Rencana Kerja Pemerintah Desa.
(2) PembangunanDesa sebagaimanadimaksudpadaayat
(1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan
melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan
semangat gotong royong.
(3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam
Desa.
(4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan
sendiri oleh Desa.
(5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa
dikelolaolehDesa;
c. prioritasprogram,kegiatan,dananggaranDesayang
dikelolamelalui kerjasamaantar-Desadanpihakketiga;
d. rencanaprogram,kegiatan,dananggaranDesayang
dikelolaolehDesasebagaikewenanganpenugasandari
Pemerintah,pemerintahdaerahprovinsi,dan pemerintah
daerahkabupaten/kota;dan
e. pelaksanakegiatanDesayang terdiriatas unsur perangkat
Desadan/atau unsurmasyarakat Desa.
(4) RKP Desa sebagaimanadimaksudpadaayat(3) disusunoleh
PemerintahDesasesuaidenganinformasidaripemerintah
daerahkabupaten/kotaberkaitandenganpaguindikatifDesa
danrencanakegiatanPemerintah,pemerintahdaerah
provinsi, dan pemerintahdaerahkabupaten/kota.
(5) RKP Desa mulaidisusunolehPemerintahDesapadabulan
Julitahun berjalan.
(6) RKP Desa ditetapkandengan peraturanDesapalinglambat
akhirbulanSeptembertahunberjalan.
(7) RKP Desa menjadidasarpenetapanAPBDesa.
Pasal119
(1) PemerintahDesadapatmengusulkankebutuhan
pembangunanDesakepadapemerintahdaerah
kabupaten/kota.
(2) Dalam haltertentu, Pemerintah Desadapatmengusulkan
kebutuhanpembangunanDesakepadaPemerintahdan
pemerintahdaerahprovinsi.
(3) UsulankebutuhanpembangunanDesasebagaimana
dimaksudpadaayat (2) harus mendapatkanpersetujuan
bupati/walikota.
(4) Dalam halbupati/walikotamemberikan persetujuan,usulan
bertugasmeningkatkan
kapasitastenaga
pendampingdalam
rangkapenyelenggaraan
Pemerintahan Desa,
pelaksanaan
pembangunanDesa,
pembinaan
kemasyarakatanDesa,
danpemberdayaan
masyarakat Desa.
(4) Pendamping
sebagaimana
dimaksudpadaayat
(1) harusmemiliki
sertifikasi kompetensi
dankualifikasi
pendampingandi
bidangekonomi,
sosial,budaya,
dan/atauteknik.
(5) Kaderpemberdayaan
masyarakat Desa
sebagaimana
dimaksuddalam Pasal
128ayat (2) berasal
dariunsur masyarakat
yang dipiliholehDesa
untuk menumbuhkan
danmengembangkan
serta menggerakkan
prakarsa, partisipasi,
danswadaya gotong
royong.

57
Keterangan
diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk
diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.
Paragraf3
Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa
Pasal 82
(1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi
mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan
Desa.
(2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan
terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
(3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan
berbagaikeluhanterhadappelaksanaan Pembangunan
Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan
(4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan
perencanaan dan pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana
Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui
layanan informasi kepada umum dan melaporkannya
dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun
sekali.
(5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah
Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan
Pembangunan Desa.
Bagian Kedua
PembangunanKawasan Perdesaan
Pasal 83
(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan
perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota.
sebagaimanadimaksudpadaayat (3) disampaikanoleh
bupati/walikotakepadaPemerintahdan/ataupemerintah
daerahprovinsi.
(5) UsulanPemerintahDesasebagaimanadimaksudpadaayat
(1) danayat (2) dihasilkandalam musyawarahperencanaan
pembangunanDesa
(6) Dalam halPemerintah,pemerintahdaerahprovinsi,dan
pemerintahdaerahkabupaten/kotamenyetujuiusulan
sebagaimanadimaksudpadaayat (1) danayat (2), usulan
tersebut dimuatdalam RKPDesatahunberikutnya.
Pasal120
(1) RPJM Desa dan/atauRKP Desadapat diubahdalam hal:
a. terjadiperistiwakhusus, sepertibencanaalam,krisis
politik,krisis ekonomi,dan/ataukerusuhansosialyang
berkepanjangan;atau
b. terdapat perubahanmendasarataskebijakanPemerintah,
pemerintahdaerahprovinsi,dan/ataupemerintahdaerah
kabupaten/kota.
(2) PerubahanRPJM Desadan/atauRKP Desasebagaimana
dimaksudpadaayat (1) dibahasdandisepakatidalam
musyawarahperencanaanpembangunanDesadan
selanjutnyaditetapkandenganperaturanDesa.
Paragraf2
PelaksanaanPembangunanDesa
Pasal121
(1) KepalaDesamengoordinasikankegiatanpembangunanDesa
yang dilaksanakanolehperangkatDesadan/atauunsur
masyarakat Desa.
(2) PelaksanakegiatanpembangunanDesasebagaimana
Pasal 130
(3) Pemerintah,
pemerintahprovinsi,
danpemerintah
kabupaten/kotadapat
mengadakansumber
daya manusia
pendampinguntuk
Desamelalui
perjanjiankerjayang
pelaksanaannya
dilakukansesuai
denganketentuan
peraturanperundang-
undangan.
(4) PemerintahDesa
dapatmengadakan
kaderpemberdayaan
masyarakat Desa
melaluimekanisme
musyawarahDesa
untuk ditetapkan
dengansurat
keputusankepala
Desa.
Pasal 131
‐ Menteridanmenteriyang
menyelenggarakan
urusanpemerintahandi
bidangperencanaan
pembangunannasional
menetapkanpedoman
pelaksanaan

58
Keterangan
(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan
dalam upayamempercepatdanmeningkatkan kualitas
pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan
masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui
pendekatan pembangunan partisipatif.
(3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa
dalam rangkapenetapankawasanpembangunan
sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat perdesaan;
c. pembangunaninfrastruktur,peningkatan ekonomi
perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat
guna; dan
d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk
meningkatkan akses terhadap pelayanan dan
kegiatan ekonomi.
(4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan
dibahasbersamaolehPemerintah,PemerintahDaerah
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
Pemerintah Desa.
(5) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh
Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Pasal 84
(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait
dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa
wajib melibatkan Pemerintah Desa.
(2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan
pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan
dimaksudpadaayat (1) ditetapkan dengan
mempertimbangkankeadilangender.
(3) Pelaksanaanpembangunansebagaimanadimaksudpada
ayat (1) mengutamakanpemanfaatansumberdayamanusia
dansumberdaya alam yang ada diDesa serta
mendayagunakanswadayadangotongroyong masyarakat.
(4) Pelaksanapembangunansebagaimanadimaksudpadaayat
(1) menyampaikanlaporanpelaksanaanpembangunan
kepadakepalaDesadalam forum musyawarahDesa.
(5) Masyarakat Desaberpartisipasidalam musyawarahDesa
sebagaimanadimaksudpadaayat (4) untukmenanggapi
laporanpelaksanaanpembangunanDesa.
Pasal 122
daerahkabupaten/kotamenyelenggarakanprogramsektoral
danprogram daerahyang masukke Desa.
(2) Program sebagaimanadimaksudpadaayat(1) diinformasikan
kepadaPemerintahDesauntukdiintegrasikankedalam
pembangunanDesa.
(3) Program sebagaimanadimaksudpadaayat(1) yang berskala
lokalDesa dikoordinasikandan/ataudidelegasikan
pelaksanaannyakepadaDesa.
(4) Program sebagaimanadimaksudpadaayat(1) dicatatdalam
lampiranAPB Desa.
Bagian Kedua
PembangunanKawasan Perdesaan
Pasal 123
(1) Pembangunankawasanperdesaanmerupakanperpaduan
pembangunanantar-Desayangdilaksanakandalamupaya
mempercepatdanmeningkatkankualitaspelayanan,
pembangunan,danpemberdayaanmasyarakatDesamelalui
pembangunanDesa,
pembangunankawasan
perdesaan,
pemberdayaan
masyarakat Desa,dan
pendampinganDesa
sesuaidengan
kewenanganmasing-
masing.
‐ Menteri/pimpinan
lembagapemerintah
nonkementerianteknis
terkait dapat menetapkan
pedomanpelaksanaan
pembangunanDesa,
pembangunankawasan
perdesaan,
pemberdayaan
masyarakat Desa,dan
pendampinganDesa
sesuaidengan
kewenangannyasetelah
berkoordinasidengan
Menteridanmenteriyang
menyelenggarakan
urusanpemerintahan di
bidangperencanaan
pembangunannasional.
‐ Pendampingharus
memilikisertifikasi
kompetensidan
kualifikasi
pendampingan di
bidangekonomi,sosial,

59
Keterangan
Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah
Desa.
(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan,
pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan,
pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana
dimaksudpadaayat (2) diatur dalam PeraturanDaerah
Kabupaten/Kota.
Pasal 85
(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan
kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau
BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat
Desa.
(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga
wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam
dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan
Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
(3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala
lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada
Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
pendekatanpembangunanpartisipatif.
(2) Pembangunankawasanperdesaanterdiriatas:
a. penyusunanrencanatataruangkawasanperdesaan
secarapartisipatif;
b. pengembanganpusatpertumbuhanantar-Desasecara
terpadu;
c. penguatankapasitasmasyarakat;
d. kelembagaandankemitraanekonomi;dan
e. pembangunaninfrastrukturantarperdesaan.
(3) Pembangunankawasanperdesaanmemperhatikan
kewenanganberdasarkanhakasalusuldankewenanganlokal
berskalaDesaserta pengarusutamaanperdamaiandan
keadilansosialmelalui pencegahandampaksosialdan
lingkunganyangmerugikansebagiandan/atauseluruhDesa
di kawasanperdesaan.
Pasal124
(1) Pembangunankawasanperdesaansebagaimanadimaksud
dalam Pasal123dilaksanakandilokasiyang telahditetapkan
olehbupati/walikota.
(2) Penetapanlokasipembangunankawasanperdesaan
dilaksanakandenganmekanisme:
a. PemerintahDesamelakukaninventarisasidanidentifikasi
mengenaiwilayah,potensiekonomi,mobilitaspenduduk,
serta saranadan prasaranaDesasebagaiusulan
penetapanDesasebagailokasipembangunankawasan
perdesaan;
b. usulanpenetapanDesasebagailokasipembangunan
kawasanperdesaandisampaikanolehkepalaDesa
kepadabupati/walikota;
c. bupati/walikotamelakukankajianatasusulanuntuk
disesuaikandenganrencanadanprogram pembangunan
kabupaten/kota;dan
d. berdasarkanhasilkajianatasusulan,bupati/walikota
menetapkanlokasipembangunankawasanperdesaan
budaya,dan/atau
teknik.(bagaimana
dengan seorangyang
ahlitanpamempunyai
sertifikasi dan
kebutuhan pendamping
di tingkat desasendiri
yangjulahnyalebih dari
72 ribu lebih)?????
‐

60
Keterangan
dengankeputusanbupati/walikota.
(3) Bupati/walikotadapatmengusulkanprogram pembangunan
kawasanperdesaandilokasiyang telah ditetapkannyakepada
gubernurdankepadaPemerintahmelaluigubernur.
(4) Program pembangunankawasanperdesaanyangberasaldari
Pemerintahdanpemerintahdaerahprovinsidibahasbersama
pemerintahdaerahkabupaten/kotauntukditetapkansebagai
program pembangunankawasanperdesaan.
Pemerintahditetapkanolehmenteriyangmenyelenggarakan
urusanpemerintahandibidangperencanaanpembangunan
nasional.
pemerintahdaerahprovinsiditetapkanolehgubernur.
pemerintahdaerahkabupaten/kotaditetapkanoleh
bupati/walikota.
(8) Bupati/walikotamelakukansosialisasiprogrampembangunan
kawasanperdesaankepadaPemerintahDesa,Badan
PermusyawaratanDesa,dan masyarakat.
(9) Pembangunankawasanperdesaanyangberskala lokalDesa
ditugaskanpelaksanaannyakepadaDesa.
Pasal 125
(1) Perencanaan,pemanfaatan,danpendayagunaanasetDesa
dantata ruangdalam pembangunankawasanperdesaan
dilakukanberdasarkanhasilmusyawarahDesayang
selanjutnyaditetapkandenganperaturan Desa.
(2) Pembangunankawasanperdesaanyangmemanfaatkanaset
Desadan tata ruangDesa wajibmelibatkanPemerintahDesa.
(3) PelibatanPemerintahDesasebagaimanadimaksudpadaayat
(2) dalam hal:
a. memberikaninformasi mengenairencanaprogramdan
kegiatanpembangunankawasanperdesaan;

61
Keterangan
b. memfasilitasimusyawarahDesauntukmembahasdan
menyepakatipendayagunaanasetDesadantata ruang
Desa; dan
c. mengembangkanmekanismepenangananperselisihan
sosial.
Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakatdan
Pendampingan MasyarakatDesa
Paragraf1
Pemberdayaan MasyarakatDesa
Pasal 126
(1) PemberdayaanmasyarakatDesabertujuanmemampukan
Desadalam melakukanaksibersamasebagaisuatukesatuan
tata kelolaPemerintahanDesa,kesatuantata kelolalembaga
kemasyarakatanDesadanlembagaadat,serta kesatuantata
ekonomidanlingkungan.
(2) PemberdayaanmasyarakatDesasebagaimanadimaksud
padaayat (1) dilakukanolehPemerintah,pemerintahdaerah
provinsi, pemerintahdaerahkabupaten/kota,Pemerintah
Desa, danpihakketiga.
padaayat (1) dilaksanakanolehPemerintahDesa,Badan
PermusyawaratanDesa,forum musyawarahDesa, lembaga
kemasyarakatanDesa,lembagaadatDesa,BUM Desa,badan
kerjasamaantar-Desa,forum kerjasamaDesa,dan kelompok
kegiatanmasyarakatlainyang dibentukuntuk mendukung
kegiatanpemerintahandanpembangunanpadaumumnya.
Pasal 127
(1) Pemerintah,pemerintahdaerahprovinsi,pemerintahdaerah
kabupaten/kota,danPemerintahDesamelakukanupaya
pemberdayaanmasyarakatDesa.

62
Keterangan
padaayat (1) dilakukandengan:
a. mendorongpartisipasi masyarakatdalam perencanaan
danpembangunanDesayangdilaksanakansecara
swakelolaolehDesa;
b. mengembangkanprogramdankegiatanpembangunan
Desasecaraberkelanjutandenganmendayagunakan
sumberdaya manusiadansumberdayaalam yang adadi
Desa;
c. menyusunperencanaanpembangunanDesasesuai
denganprioritas,potensi,dan nilaikearifanlokal;
d. menyusunperencanaandanpenganggaranyangberpihak
kepadakepentinganwargamiskin,wargadisabilitas,
perempuan,anak,dankelompokmarginal;
e. mengembangkansistem transparansidanakuntabilitas
dalam penyelenggaraanPemerintahanDesadan
pembangunanDesa;
f. mendayagunakanlembagakemasyarakatanDesadan
lembagaadat;
g. mendorongpartisipasi masyarakatdalam penyusunan
kebijakanDesayang dilakukanmelalui musyawarahDesa;
h. menyelenggarakanpeningkatankualitasdankapasitas
sumberdaya manusiamasyarakatDesa;
i. melakukanpendampinganmasyarakatDesayang
berkelanjutan;dan
j. melakukanpengawasandanpemantauan
penyelenggaraanPemerintahanDesadanpembangunan
Desayang dilakukansecarapartisipatifolehmasyarakat
Desa.
Paragraf2
Pendampingan MasyarakatDesa

63
Keterangan
Pasal 128
(1) Pemerintahdanpemerintahdaerahmenyelenggarakan
pemberdayaanmasyarakatDesadenganpendampingan
secaraberjenjangsesuaidengankebutuhan.
(2) PendampinganmasyarakatDesasebagaimanadimaksud
padaayat (1) secarateknis dilaksanakanolehsatuankerja
perangkatdaerahkabupaten/kotadandapatdibantuoleh
tenagapendampingprofesional,kaderpemberdayaan
masyarakat Desa,dan/atau pihakketiga.
(3) Camatatau sebutanlainmelakukankoordinasipendampingan
masyarakat Desadi wilayahnya.
Pasal 129
(1) Tenagapendampingprofesionalsebagaimanadimaksud
dalam Pasal128ayat (2) terdiri atas:
a. pendampingDesayangbertugasmendampingiDesa
dalam penyelenggaraanPemerintahanDesa,kerjasama
Desa, pengembanganBUM Desa,danpembangunan
yang berskalalokalDesa;
b. pendampingteknisyangbertugasmendampingi Desa
dalam pelaksanaanprogram dankegiatansektoral;dan
c. tenagaahlipemberdayaanmasyarakatyang bertugas
meningkatkankapasitastenagapendampingdalam
rangkapenyelenggaraanPemerintahanDesa,
pelaksanaanpembangunanDesa,pembinaan
kemasyarakatanDesa,dan pemberdayaanmasyarakat
Desa.
(2) Pendampingsebagaimanadimaksudpadaayat (1) harus
memiliki sertifikasikompetensidankualifikasipendampingan
di bidangekonomi,sosial,budaya,dan/atauteknik.
(3) KaderpemberdayaanmasyarakatDesasebagaimana
dimaksuddalam Pasal128ayat (2) berasaldari unsur
masyarakat yang dipiliholehDesauntukmenumbuhkandan
mengembangkansertamenggerakkanprakarsa,partisipasi,

64
Keterangan
danswadaya gotongroyong.
Pasal 130
(1) Pemerintah,pemerintahprovinsi,danpemerintah
kabupaten/kotadapatmengadakansumberdayamanusia
pendampinguntukDesamelaluiperjanjiankerjayang
pelaksanaannyadilakukansesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangan.
(2) PemerintahDesadapatmengadakankaderpemberdayaan
masyarakat DesamelaluimekanismemusyawarahDesauntuk
ditetapkandengansuratkeputusankepalaDesa.
Pasal 131
(1) Menteridanmenteriyang menyelenggarakanurusan
pemerintahandibidangperencanaanpembangunannasional
menetapkanpedomanpelaksanaanpembangunanDesa,
pembangunankawasanperdesaan,pemberdayaan
masyarakat Desa,dan pendampinganDesasesuaidengan
kewenanganmasing-masing.
(2) Menteri/pimpinanlembagapemerintahnonkementerianteknis
terkait dapat menetapkanpedomanpelaksanaan
pembangunanDesa,pembangunankawasanperdesaan,
pemberdayaanmasyarakatDesa,danpendampinganDesa
sesuaidengankewenangannyasetelahberkoordinasidengan
Menteridanmenteriyang menyelenggarakanurusan
pemerintahandibidangperencanaanpembangunannasional.
10. Bab X: Badan UsahaMilikDesa,Pasal 87-90 Bab VIII:Badan UsahaMilikDesa ‐
Pasal 87
(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang
disebut BUM Desa.
(2) BUM Desadikeloladengansemangatkekeluargaan dan
kegotongroyongan.
(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang
ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan
Bagian Kesatu
Pendirian dan OrganisasiPengelola
Pasal 132
(1) Desadapat mendirikanBUM Desa.
(2) PendirianBUM Desasebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dilakukanmelalui musyawarahDesadanditetapkandengan
peraturanDesa.
‐ Tatacarapendirian
BUMDes,
‐ Kadessebagaipenasihat
dalam posisi ex-officio
‐ Kekayaan BUMDes
sebagaikekayaanyang
terpisah

65
Keterangan
Pasal 88
(1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah
Desa.
(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Pasal 89
Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:
a. pengembangan usaha; dan
b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa,
danpemberianbantuanuntukmasyarakatmiskinmelalui
hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.
Pasal 90
Pemerintah,PemerintahDaerahProvinsi,Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong
perkembangan BUM Desa dengan:
a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar;
dan
c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan
sumber daya alam di Desa.
(3) Organisasipengelola BUM Desaterpisahdariorganisasi
PemerintahanDesa.
(4) OrganisasipengelolaBUM Desasebagaimanadimaksudpada
ayat (1) palingsedikitterdiriatas:
a. penasihat;dan
b. pelaksanaoperasional.
(5) Penasihatsebagaimanadimaksudpadaayat (4) hurufa
dijabatsecara ex-officioolehkepalaDesa.
(6) Pelaksanaoperasionalsebagaimanadimaksudpadaayat(4)
huruf b merupakanperseoranganyangdiangkatdan
diberhentikanolehkepalaDesa.
(7) Pelaksanaoperasionalsebagaimanadimaksudpadaayat(6)
dilarangmerangkapjabatanyangmelaksanakanfungsi
pelaksanalembagaPemerintahanDesadanlembaga
kemasyarakatanDesa.
Pasal 133
(1) PenasihatsebagaimanadimaksuddalamPasal132ayat (4)
huruf a mempunyaitugasmelakukanpengawasandan
memberikannasihatkepadapelaksanaoperasionaldalam
menjalankankegiatanpengurusandanpengelolaanusaha
Desa.
(2) Penasihatdalam melaksanakantugassebagaimana
dimaksudpadaayat (1) mempunyaikewenanganmeminta
penjelasanpelaksanaoperasionalmengenaipengurusandan
pengelolaanusahaDesa.
Pasal 134
Pelaksanaoperasionalsebagaimanadimaksuddalam Pasal132
ayat (4) huruf b mempunyaitugasmengurus danmengelolaBUM
Desasesuai dengananggarandasardananggaranrumahtangga.
Pasal135
(1) ModalawalBUM DesabersumberdariAPB Desa.
(2) Kekayaan BUM DesamerupakankekayaanDesayang

66
Keterangan
dipisahkandantidakterbagiatas saham.
(3) ModalBUM Desaterdiriatas:
a. penyertaan modalDesa;dan
b. penyertaan modalmasyarakatDesa.
(4) Penyertaan modalDesasebagaimanadimaksudpadaayat(3)
huruf a berasaldariAPB Desa dansumberlainnya.
(5) Penyertaan modalDesayang berasaldariAPB Desa
sebagaimanadimaksudpadaayat (4) dapatbersumberdari:
a. danasegar;
b. bantuanPemerintah;
c. bantuanpemerintahdaerah;dan
d. aset Desa yang diserahkankepadaAPB Desa.
(6) BantuanPemerintahdanpemerintahdaerahkepadaBUM
Desasebagaimanadimaksudpadaayat(5) huruf b danhuruf
c disalurkanmelaluimekanismeAPBDesa.
Bagian Ketiga
AnggaranDasardan Anggaran Rumah Tangga
Pasal 136
(1) PelaksanaoperasionalBUM Desawajibmenyusundan
menetapkananggarandasardananggaranrumahtangga
setelahmendapatkanpertimbangankepalaDesa.
(2) Anggaran dasarsebagaimanadimaksudpadaayat (1)
memuatpalingsedikitnama,tempatkedudukan,maksuddan
tujuan,modal,kegiatanusaha,jangkawaktu berdirinyaBUM
Desa, organisasipengelola,sertatata carapenggunaandan
pembagiankeuntungan.
(3) Anggaran rumahtanggasebagaimanadimaksudpadaayat(1)
memuatpalingsedikithakdankewajiban,masabakti,tata
carapengangkatandanpemberhentianpersonelorganisasi
pengelola,penetapanjenisusaha,dansumbermodal.
(4) Kesepakatanpenyusunananggarandasardananggaran
rumahtanggasebagaimanadimaksudpadaayat(3) dilakukan
melaluimusyawarahDesa.

67
Keterangan
(5) Anggaran dasardananggaranrumahtanggasebagaimana
dimaksudpadaayat (4) ditetapkanolehkepalaDesa.
Bagian Keempat
Pengembangan Kegiatan Usaha
Pasal 137
(1) Untuk mengembangkankegiatanusahanya,BUM Desadapat:
a. menerimapinjamandan/ataubantuanyangsahdari pihak
lain;dan
b. mendirikanunitusahaBUM Desa.
(2) BUM Desa yang melakukanpinjamanharusmendapatkan
persetujuanPemerintahDesa.
(3) Pendirian,pengurusan,danpengelolaanunitusahaBUM
Desasebagaimanadimaksudpadaayat(1) dilaksanakan
Pasal 138
(1) Pelaksanaoperasionaldalampengurusandanpengelolaan
usahaDesa mewakiliBUM Desadidalam dandiluar
pengadilan.
(2) Pelaksanaoperasionalwajibmelaporkanpertanggungjawaban
pengurusandanpengelolaanBUM DesakepadakepalaDesa
secaraberkala.
Pasal 139
Kerugianyang dialami oleh BUM Desamenjaditanggung
jawab pelaksanaoperasionalBUM Desa.
Pasal 140
(1) KepailitanBUM Desahanya dapatdiajukanolehkepalaDesa.
(2) KepailitanBUM Desasebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dilaksanakansesuaidenganmekanismeyangdiaturdalam
BagianKelima
PendirianBUM DesaBersama
Pasal 141

68
Keterangan
(1) Dalam rangkakerjasamaantar-Desa,2 (dua)Desa ataulebih
dapatmembentukBUM Desabersama.
(2) PembentukanBUM Desasebagaimanadimaksudpadaayat
(1) dapat dilakukanmelaluipendirian,penggabungan,atau
peleburanBUM Desa.
(3) Pendirian,penggabungan,ataupeleburanBUM Desa
sebagaimanadimaksudpadaayat (1) danayat (2) serta
pengelolaanBUM Desatersebutdilaksanakansesuaidengan
Pasal 142
Ketentuanlebihlanjutmengenaipendirian,pengurusandan
pengelolaan,sertapembubaranBUM Desadiaturdengan
PeraturanMenteri.
11. Bab XI: KerjaSamaDesa,91-93 Bab IX: KerjaSamaDesa ‐

69
Keterangan
Pasal 91
Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain
dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
Bagian Kesatu
KerjaSama antar-Desa
Pasal 92
(1) Kerjasamaantar-Desameliputi:
a. pengembangan usahabersamayangdimilikioleh
Desauntuk mencapai nilaiekonomiyang berdaya
saing;
b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan,
pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
antar-Desa; dan/atau
c. bidang keamanan dan ketertiban.
(2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan
Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan
musyawarah antar-Desa.
(3) Kerjasamaantar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja
sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan
Bersama Kepala Desa.
(4) Musyawarahantar-Desasebagaimanadimaksud pada
ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
a. pembentukan lembaga antar-Desa;
b. pelaksanaan program Pemerintah dan
Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan
melalui skema kerja sama antar-Desa;
c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan
program pembangunan antar-Desa;
d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan
Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah
tempat Desa tersebut berada; dan
Pasal 143
(1) KerjasamaDesa dilakukanantar-Desadan/ataudenganpihak
ketiga.
(2) Pelaksanaankerjasamaantar-Desadiaturdenganperaturan
bersamakepalaDesa.
(3) PelaksanaankerjasamaDesadenganpihakketigadiatur
denganperjanjianbersama.
(4) Peraturanbersamadanperjanjianbersamasebagaimana
dimaksudpadaayat (2) dan ayat (3) palingsedikitmemuat:
a. ruanglingkupkerjasama;
b. bidangkerjasama;
c. tata caradan ketentuanpelaksanaankerjasama;
d. jangkawaktu;
e. hak dankewajiban;
f. pendanaan;
g. tata caraperubahan,penundaan,danpembatalan;dan
h. penyelesaianperselisihan.
(5) Camatatau sebutanlainatas namabupati/walikota
memfasilitasipelaksanaankerjasamaantar-Desaataupun
kerjasamaDesa denganpihakketiga.
Pasal 144
(1) Badankerja samaantar-Desaterdiriatas:
a. PemerintahDesa;
b. anggotaBadanPermusyawaratanDesa;
c. lembagakemasyarakatanDesa;
d. lembagaDesalainnya;dan
e. tokoh masyarakatdenganmempertimbangkankeadilan
gender.
(2) Susunanorganisasi,tata kerja, danpembentukanbadankerja
samasebagaimanadimaksudpadaayat(1) ditetapkan
denganperaturanbersamakepala Desa.
(3) Badankerja samasebagaimanadimaksudpadaayat(2)
‐

70
Keterangan
f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan
melalui kerja sama antar-Desa.
(5) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa,
badan kerja sama antar- Desa dapat membentuk
kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
(6) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk
BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau
lebih.
Bagian Kedua
KerjaSamadengan PihakKetiga
Pasal 93
(1) KerjasamaDesa dengan pihak ketiga dilakukan untuk
mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam
Musyawarah Desa.
bertanggungjawabkepadakepalaDesa.
Pasal 145
Perubahanatauberakhirnyakerja samaDesaharus
dimusyawarahkandenganmenyertakanparapihakyang terikat
dalam kerjasamaDesa.
Pasal 146
(1) Perubahanatauberakhirnyakerja samaDesasebagaimana
dimaksuddalam Pasal145dapatdilakukanolehparapihak.
(2) MekanismeperubahanatauberakhirnyakerjasamaDesaatas
ketentuankerja samaDesadiatursesuaidengankesepakatan
parapihak.
Pasal 147
KerjasamaDesa berakhirapabila:
a. terdapat kesepakatanparapihakmelaluiproseduryang
ditetapkandalam perjanjian;
b. tujuanperjanjiantelahtercapai;
c. terdapat keadaanluarbiasayang mengakibatkan
perjanjiankerjasamatidakdapatdilaksanakan;
d. salahsatu pihaktidak melaksanakanataumelanggar
ketentuanperjanjian;
e. dibuatperjanjianbaruyang menggantikanperjanjianlama;
f. bertentangandenganperaturanperundang-undangan;
g. objekperjanjianhilang;
h. terdapat halyang merugikankepentinganmasyarakat
Desa, daerah,atau nasional;atau
i. berakhirnyamasaperjanjian.
Pasal 148
(1) Setiapperselisihanyangtimbuldalam kerjasamaDesa
diselesaikansecaramusyawarahsertadilandasisemangat
kekeluargaan.
(2) Apabilaterjadi perselisihankerjasamaDesasebagaimana

71
Keterangan
dimaksudpadaayat (1) dalam satuwilayah kecamatan,
penyelesaiannyadifasilitasidandiselesaikanolehcamatatau
sebutanlain.
(3) Apabilaterjadi perselisihankerjasamaDesasebagaimana
dimaksudpadaayat (1) dalam wilayahkecamatanyang
berbedapadasatu kabupaten/kotadifasilitasidandiselesaikan
olehbupati/walikota.
(4) Penyelesaianperselisihansebagaimanadimaksudpadaayat
(2) danayat (3) bersifatfinal danditetapkandalam beritaacara
yang ditandatanganiolehparapihakdanpejabatyang
memfasilitasipenyelesaianperselisihan.
(5) Perselisihandenganpihakketigayangtidak dapat
terselesaikansebagaimanadimaksudpadaayat(1) sampai
denganayat (4) dilakukanmelaluiproseshukum sesuai
denganketentuanperaturanperundang-undangan.
Pasal 149
KetentuanlebihlanjutmengenaitatacarakerjasamaDesadiatur
denganPeraturanMenteri.
12.
Bab XII:LembagaKemasyarakatanDesadan Lembaga
AdatDesa, Pasal 94-95
Bab X: LembagaKemasyarakatan Desadan
LembagaAdatDesa
‐
Pe
mb
an
gu
na
n
Bagian Kesatu
LembagaKemasyarakatan Desa
Pasal 94
(1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan
Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana
Bagian Kesatu
LembagaKemasyarakatan Desa
Pasal 150
(1) LembagakemasyarakatanDesadibentukatasprakarsa
PemerintahDesadanmasyarakat.
(2) LembagakemasyarakatanDesasebagaimanadimaksudpada
ayat (1) bertugas:
a. melakukanpemberdayaanmasyarakatDesa;
b. ikut serta dalam perencanaandanpelaksanaan
pembangunan;dan
‐ PeranLembaga
Kemasyarakatandalam
dalam pelayanandan
pembangunandesa,
‐ Fungsiswakelola
masyarakat,
‐ Sebagaipusatatau
simbul-simpul
kelembagaanyangada
di masyarakat,

72
Keterangan
dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi
masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
(3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan
pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta
merencanakan dan melaksanakan pembangunan,
serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
(4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber
dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga
non-Pemerintah wajib memberdayakan dan
mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang
sudah ada di Desa.
Bagian Kedua
LembagaAdatDesa
Pasal 95
(1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat
membentuk lembaga adat Desa.
(2) LembagaadatDesasebagaimanadimaksudpadaayat
(1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan
fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan
asliDesa yang tumbuhdanberkembang atas prakarsa
masyarakat Desa.
(3) LembagaadatDesasebagaimanadimaksudpadaayat
(1) bertugasmembantuPemerintah Desa dan sebagai
mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan
mengembangkan adat istiadat sebagai wujud
pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
c. meningkatkanpelayananmasyarakatDesa.
(3) Dalam melaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat
(2), lembagakemasyarakatanDesamemiliki fungsi:
a. menampungdanmenyalurkanaspirasi masyarakat;
b. menanamkandanmemupukrasapersatuandankesatuan
masyarakat;
c. meningkatkankualitasdanmempercepatpelayanan
PemerintahDesakepadamasyarakatDesa;
d. menyusunrencana,melaksanakan,mengendalikan,
melestarikan,danmengembangkanhasil pembangunan
secarapartisipatif;
e. menumbuhkan,mengembangkan,danmenggerakkan
prakarsa, partisipasi,swadaya, serta gotongroyong
masyarakat;
f. meningkatkankesejahteraankeluarga;dan
g. meningkatkankualitassumberdayamanusia.
(4) PembentukanlembagakemasyarakatanDesadiaturdengan
peraturanDesa.
Pasal 151
Pemerintah,pemerintahdaerah,danlembaganonpemerintah
dalam melaksanakanprogramnyadiDesawajibmemberdayakan
danmendayagunakanlembagakemasyarakatanyangsudahada di
Desa.
Bagian Kedua
LembagaAdatDesa
Pasal 152
(1) PembentukanlembagaadatDesaditetapkandengan
peraturanDesa.
(2) PembentukanlembagaadatDesadapatdikembangkandi
desaadat untuk menampungkepentingankelompokadatyang
lain.
Pasal 153
LembagakemasyarakatandanlembagaadatDesadibentukoleh
‐ Ada jaminan
terbentuknya lembaga
adat, tetapi
pembentukannyaikut
peraturanmenteri.

73
Keterangan
PemerintahDesaberdasarkanpedomanyangditetapkandengan
PeraturanMenteri.
13. BABXV: Ketentuan Peralihan,Pasal 116-118 Bab XII:Ketentuan Peralihan ‐
Pasal 116
(1) Desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini
berlaku tetap diakui sebagai Desa.
(2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan
Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa
Adat di wilayahnya.
(3) Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun
sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(4) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku,PemerintahDaerah Kabupaten/Kota bersama
Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa.
Pasal 117
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib
menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang
ini.
Pasal 118
(1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini
tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
(2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti
ketentuan Undang-Undang ini.
(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada
pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis
masa keanggotaanya.
(4) Periodisasi keanggotaan Badan Permusyawaratan
Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
(5) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri
sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa
Pasal 155
Padasaat PeraturanPemerintahinimulaiberlaku,sekretaris Desa
yang berstatus sebagaipegawainegerisipiltetapmenjalankan
tugasnya sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan
Pasal 156
Padasaat PeraturanPemerintahinimulaiberlaku,kerjasama
antar-Desaatau kerjasamaDesadenganpihakketigayang
sedangberjalantetapdilaksanakansampai denganberakhirnya
kerjasamatersebut.
‐ FungsiSekdespegawai
negerisipiltetap
menjalankantugasnya
sesuaiundang-undang/
belumdiatur lebihlanjut

74
Keterangan
tugasnya.
(6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai
negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai
ditetapkan penempatannya yang diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
14. BABXVI: Ketentuan Penutup,Pasal 119-122 BABXVI: Ketentuan Penutup,Pasal 119-122 ‐
Pasal 119
Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan
danmenyesuaikanpengaturannyadenganketentuanUndang-
Undang ini.
Pasal 120
(1) Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang
selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini.
(2) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah paling lama 2
(dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan.
Pasal 121
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 200
sampai denganPasal216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004tentang PemerintahanDaerahMenjadiUndang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
Pasal 157
Padasaat PeraturanPemerintahinimulaiberlaku,semua
peraturanpelaksanaanyangmengaturmengenaiDesayangtelah
adatetap berlakusepanjangtidakbertentangandenganPeraturan
Pemerintahini.
Pasal 158
Padasaat PeraturanPemerintahinimulaiberlaku,Peraturan
PemerintahNomor72Tahun2005tentangDesa(Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaTahun2005Nomor158,Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4587)dicabutdan
dinyatakan tidakberlaku.
Pasal 159
PeraturanPemerintahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
Agar setiaporang mengetahuinya,memerintahkanpengundangan
PeraturanPemerintahinidenganpenempatannyadalam Lembaran
NegaraRepublikIndonesia.
‐

75
Keterangan
108, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
4548)dan terakhirdiubahdenganUndang-Undang Nomor12
Tahun2008 tentangPerubahanKeduaatas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 122
Undang-Undanginimulaiberlakupada tanggal diundangkan.
Agar setiaporangmengetahuinya,memerintahkan
pengundanganUndang-Undanginidenganpenempatannya
dalam LembaranNegaraRepublikIndonesia

Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014

More Related Content

What's hot

Similar to Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014

More from Sutardjo ( Mang Ojo )

Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014