Ombudsman merupakan lembaga pengawas pelayanan publik yang berasal dari konsep Qadhi al-Qudhaat di Turki dan Swedia. Ombudsman Indonesia awalnya bernama Komisi Ombudsman Nasional yang kemudian berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang tahun 2008. Ombudsman bertugas mengawasi pelayanan publik, menerima laporan, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan.

1. Oleh : Rudi Wijaya
Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Bandar Lampung
2015BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

2. SEJARAH OMUDSMAN DI DUNIA
OMBUDSMAN
Berasal dari
Bahasa
Skandinavia
Artinya :
Pengawas
Penyelenggaraan
Negara
Ombudsman (modern) dibentuk di
Swedia. Terinspirasi dari Khalifah
Umar bin Khatab dgn Qadhi al
Qudhaat yg bertugas melindungi
warga dari tindakan sewenang-
wenang dan penyalahgunaan
kekuasaan oleh penyelenggara
pemerintahan. Konsep Qodhi al
Qudhaat tersebut kemudian
dikembangkan Dinasti Osmaniah
di Turki.
Pada 1709 Raja Swedia Charles XII mengungsi ke
Turki (kalah perang melawan Rusia) dan mempelajari
dan mendalami tentang Qadi al Qudhaat.
Sekembalinya Raja Charles XII ke
Swedia, digagas lembaga Qadhi al
Qudhaat dan diberi nama Ombudsman

3. SEJARAH OMBUDSMAN DI INDONESIA
• Pada mulanya berbentuk dan bernama Komisi Ombudsman
Nasional (KON), dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor
44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional, tanggal 10
Maret 2000
• Amanat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nomor/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan
pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme,
salah satunya memerintahkan dibentuknya Ombudsman dengan
Undang-undang.
• KON berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia (ORI), yang
merupakan lembaga negara dengan ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2008 pada 7 Oktober 2008

4. MASA KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL
• Ide membentuk lembaga Ombudsman di Indonesia muncul pada
masa pemerintahan B. Habibie
• Dilanjutkan oleh penggantinya, K.H. Abdurrahman Wahid.
• Pemerintah saat itu nampak sadar akan perlunya lembaga
Ombudsman di Indonesia menyusul adanya tuntutan masyarakat
yang amat kuat untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan
penyelenggaraan negara yang baik atau clean and good governance.
• Presiden K.H. Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan
Presiden nomor 55 tahun 1999 tentang tim pengkajian pembentukan
lembaga Ombudsman.

5. MASA KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL
• Dalam konsideran keputusan tersebut, latar belakang
pemikiran dibentuknya lembaga Ombudsman Indonesia
adalah untuk lebih meningkatkan pemberian
perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat
dari pelaku penyelenggara negara yang tidak sesuai
dengan kewajiban hukumnya, dengan memberikan
kesempatan kepada anggota masyarakat yang dirugikan
untuk mengadu kepada suatu lembaga yang independen
yang dikenal dengan nama Ombudsman.
• Pada Maret 2000, K.H. Abdurrahman Wahid
mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun
2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional,

6. MASA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
• Untuk mengoptimalkan fungsi, tugas, dan wewenang KON, perlu dibentuk
Undang-undang tentang Ombudsman Republik Indonesia sebagai landasan
hukum yang lebih jelas dan kuat.
• Hal ini sesuai dengan amanat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nomor/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan
pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang salah satunya memerintahkan
dibentuknya Ombudsman dengan Undang-undang.
• Akhirnya pada 7 Oktober 2008 ditetapkanlah Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
• Setelah berlakunya Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia, maka
Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi Ombudsman Republik
Indonesia.
• Perubahan nama tersebut mengisyaratkan bahwa Ombudsman tidak lagi
berbentuk Komisi Negara yang bersifat sementara, tapi merupakan lembaga
negara yang permanen sebagaimana lembaga-lembaga negara yang lain, serta
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan
kekuasaan lainya.

7. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
• Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang
mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan
pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh
penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara
serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah.
• (Pasal 1 Angka 1 UU Ombudsman)

8. TUJUAN OMBUDSMAN
Ombudsman bertujuan:
a. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera;
b. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien,
jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
c. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara
dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin
baik;
d. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan
pencegahan praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta
nepotisme;
e. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan
supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan
(Pasal 4 UU Ombudsman)

9. KEDUDUKAN OMBUDSMAN
• Ombudsman berkedudukan di ibukota negara, dengan
wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia
 Ombudsman yang berada di DKI Jakarta disebut sebagai
ORI/Ombudsman pusat
 Dipimpin oleh Ketua Ombudsman
• Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman
di provinsi dan/atau kabupaten/kota
 Ombudsman yang ada di tiap daerah (provinsi, kabupaten/kota) disebut
perwakilan. Misalnya : Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat,
Ombudsman RI Perwakilan Lampung, bukan Ombudsman Jawa Barat
atau Ombudsman Lampung
 Dipimpin oleh Kepala Perwakilan
 Sampai 2015 ini Perwakilan Ombudsman baru dibentuk di tingkat
provinsi

10. FUNGSI OMBUDSMAN
• Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat
maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta
atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan
pelayanan publik tertentu.
• (Pasal 6 UU Ombudsman)

11. TUGAS OMBUDSMAN
Ombudsman bertugas:
a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik;
b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan
Ombudsman;
d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi
dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga
pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
f. membangun jaringan kerja;
g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik; dan
h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.
(Pasal 7 UU Ombudsman)

12. WEWENANG OMBUDSMAN
Ombudsman berwenang:
a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain
yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor
ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi
mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan
Laporan;
e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk
membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

13. WEWENANG OMBUDSMAN
Selain itu, Ombudsman juga berwenang:
a. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah,
atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna
perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau
prosedur pelayanan publik;
b. menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan
Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap
undang-undang dan peraturan perundang-undangan
lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah
Maladministrasi.

14. WEWENANG OMBUDSMAN
• Dalam melaksanakan kewenangannya,
Ombudsman dilarang mencampuri kebebasan
hakim dalam memberikan putusan. (Pasal 9)
• Dalam rangka pelaksanaan tugas dan
wewenangnya, Ombudsman tidak dapat
ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau
digugat di muka pengadilan. (Pasal 10)

15. Ombudsman RI (9 orang)
Asisten Ombudsman
(membantu pelaksanaan tugas
dan wewenang Ombudsman)
Sekretaris Jendral
(membantu urusan teknis dan
administratif)
Asisten Ombudsman
Kepala Perwakilan Ombudsman
Sekretaris Jendral
(membantu urusan teknis dan
administratif)

16. SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN OMBUDSMAN
Ombudsman terdiri atas 9 orang dengan komposisi:
• 1 orang ketua merangkap anggota
• 1 orang wakil ketua merangkap aggota
• 7 orang anggota
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Ombudsman dibantu oleh
asisten Ombudsman.
Asisten Ombudsman diangkat atau diberhentikan oleh Ketua Ombudsman
berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman.

19. TERIMA KASIH
Rudi Wijaya
@Sundawarman sundawarman.blogspot.com 0857-9735-3617