Dokumen tersebut menjelaskan tentang Ombudsman, mulai dari asal kata, sejarah, tugas dan fungsi, serta ruang lingkup kewenangan Ombudsman yang meliputi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik termasuk di perguruan tinggi.

1. Muslimin B. Putra
Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sulsel
Disampaikan pada Sosialisasi Ombudsman RI di Kampus UMI
Makassar, Selasa, 17 Juli 2012

2.  Kata “Ombudsman” berasal dari Bahasa
Swedia yg berarti “Wakil sah dari rakyat”.
 Ombudsman bermula ketika Khalifah Umar
bin Khattab (634-644 SM) membentuk Qadi
al Quadat.
 Qadi Al Quadat bertugas melindungi warga
masyarakat dari tindakan sewenang-wenang
dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat
pemerintah (Gilling: 1998)

3.  Raja Swedia Charles XII (1697-1718) yg
pertama kali membentuk Ombudsman pernah
melarikan diri ke Turki karna kalah perang
dari Rusia.
 Raja Charles XII dlm pengasingan di Turki
memerintahkan dibentuk Highest
Ombudsman di Swedia akibat kekacauan di
Swedia.
 Highest Ombudsman meniru Turkish Office
of Chief Justice yg mirip dgn Qadi al Quadat
pada masa Khalifah Umar bin Khattab.

4.  Ombudsman adalah lembaga negara yang
mempunyai kewenangan mengawasi
penyelenggaraan pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh negara dan
pemerintahan termasuk yg diselenggarakan
oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta
atau perseorangan yg diberi tugas
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu
yg sebagian atau seluruh dananya bersumber
dari APBN dan/atau APBD

5.  Mewujudkan negara hukum yg
demokratis, adil dan sejahtera.
 Mendorong penyelenggaraan negara dan
pemerintahan yg efektif dan
efesien, jujur, terbuka, bersih serta bebas
dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
 Meningkatkan mutu pelayanan negara di
segala bidang agar setiap warga negara &
penduduk memperoleh keadilan, rasa aman
dan kesejahteraan yg semakin baik.

6.  Membantu menciptakan dan meningkatkan
upaya untuk pemberantasan dan pencegahan
praktek2
MalAdministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi
dan nepotisme.
 Meningkatkan budaya hukum
nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan
supremasi hukum yg berintikan kebenaran
serta keadilan.

7.  Menerima laporan atas dugaan
MalAdministrasi dlm penyelenggaraan
pelayanan publik.
 Melakukan pemeriksaan substansi atas
laporan.
 Menindaklanjuti laporan yg tercakup dlm
ruang lingkup kewenangan Ombudsman.
 Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri
terhadap dugaan maladministrasi dlm
penyelenggaraan pelayanan publik.

8.  Melakukan koordinasi dan kerjasama dgn
lembaga negara atau lembaga pemerintahan
lainnya serta lembaga kemasyarakatan &
perseorangan.
 Membangun jaringan kerja.
 Melakukan upaya pencegahan
MalAdministrasi dlm penyelenggaraan
pelayanan publik.
 Melakukan tugas lain yg diberikan oleh
Undang-Undang.

9.  Meminta keterangan secara lisan dan/atau
tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yg
terkait mengenai Laporan yg disampaikan kpd
Ombudsman.
 Memeriksa keputusan, surat-menyurat atau
dokumen lain yg ada pada Pelapor ataupun
Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu
Laporan.
 Meminta klarifikasi dan/atau salinan fotocopy
dokumen yg diperlukan dari instansi manapun
untuk pemeriksaan Laporan dari instansi
Terlapor.

10.  Melakukan pemanggilan terhadap
Pelapor, Terlapor, & pihak lain yg terkait dgn
Laporan.
 Menyelesaikan laporan melalui mediasi &
konsiliasi atas permintaan para pihak.
 Membuat Rekomendasi mengenai
penyelesaian Laporan, termasuk
Rekomendasi untuk membayar ganti rugi
dan/atau rehabilitasi kepada pihak yg
dirugikan.
 Demi kepentingan umum, mengumumkan
hasil temuan, Kesimpulan dan Rekomendasi.

11.  Menyampaikan saran kepada Presiden, kepala
daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara
lainnya guna perbaikan & penyempurnaan
organisasi dan/atau prosedur pelayanan
publik.
 Menyampaikan saran kpd DPR dan/atau
Presiden, DPRD dan/atau kepala daerah agar
terhdp UU dan peraturan perundang-
undangan lainnya diadakan perubahan dlm
rangka mencegah MalAdministrasi.

12.  Perguruan tinggi (negeri dan swasta) sebagai
lembaga pendidikan menjadi sektor yang
diawasi oleh Ombudsman.
 Pengelola dan pejabat kampus serta dosen
dapat menjadi Terlapor dan bisa juga menjadi
Pelapor ke Ombudsman karena Kampus
menjalankan Pelayanan Publik dibidang
pendidikan.