Oleh Dr. Ida Ruwaida Noor Disampaikan dalam Pendidikan Publik dan Diskusi Peluncuran Jurnal Perempuan 94 di Ruang Sidang Rektorat Lantai II Universitas Lampung

1. “KONDISI KERJA
LAYAK BAGI PRT
DI MATA MAJIKAN:
STUDI DI 3 KOTA (SURABAYA,
MAKASAR, DAN BANDUNG)”
Oleh:
Ida Ruwaida N
Dept. Sosiologi FISIP UI
06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 1

2. KONDISI NYATA
Di Indonesia, data BPS, Jumlah PRT
meningkat 51.7% dari 1.714.437 orang
(tahun 2008) menjadi 2.600.000 PRT
(2011), termasuk PRTA
Dalam konteks sosio-kultural
masyarakat Indonesia, PRT biasanya
diposisikan sebagai ‘pembantu’
 Relasi yang terbentuk antara majikan
dan ‘pembantu’ lebih merupakan relasi
social (majikan sebagai pengayom atas si
miskin/PRT), BUKAN relasi
ekonomi/kerja06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 2

3. KONDISI “NORMATIF”
Kondisi PRT
Kepedulia
n negara
Kesadaran
public/
stakeholde
rs
Pengakuan
hak PRT
(pengurangan
PRTA)
Perlindungan
HUKUM PRT
(dan Majikan)
06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 3

4. PERAN NEGARA DAN
PERLINDUNGAN PRT
Negara perlu membangun
mekanisme politik ttg Perlindungan PRT,
PILIHANNYA: apakah negara lebih
Berperan ‘instrumental’ atau
‘transformatif?
Pada dasarnya,
peran negara bisa tidak
di-dikotomi-kan. Artinya negara
dimungkinkan berperan ‘ganda’ 
agenda kesejahteraan masyarakat dengan
mengedepankan hak ekonomi
(orientasi pasar) vs agenda Masyarakat
adil dan demokratis yang bertumpu pada
ekonomi yang berkeadilan.
06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 4
Kebijakan
Perlindungan PRT
 mrpkan
cermin keadilan
sosial dan
ekonomi 
bentuk
diskriminasi
positif melalui
intervensi
struktural
maupun
kultural.

5. PERLINDUNGAN HUKUM PRT
 TRANSFORMASI SOSIAL
Dimensi
tekstual
Dimensi
institusional
Dimensi
Kultural
Struktural
Kultural
Prosesual
06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 5

6. PERLINDUNGAN PRT : INTEGRATIF
APPROACH
Individu : Sikap
dan perilaku
Hubungan
interpersonal
(relasi sosial baik
dalam keluarga,
kelompok dan
komunitas)
Institusi/pranata
sosial
Nilai Budaya
Sistim budaya
Sistim sosial
Sistim
kepribadian/politik
Sistim
biologis/ekonomis
06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 6

7. BAGAIMANA KESADARAN
PUBLIK….? DIMENSI KULTURAL (NILAI,
NORMA, PERILAKU, BELIEF, TRADISI, DLL)
Bagaimana
pengetahuan,
sikap dan perilaku
(PSP) tentang
perlindungan
hukum bagi PRT,
termasuk
perlindungan
pekerja anak yang
masuk dalam usia
legal untuk
bekerja, dan
PSP/KAP
(kesadaran) siapa? :
☺Pekerja rumah
tangga dewasa
(PRTD),
☺Pekerja Rumah
Tangga Anak
(PRTA).
☺Majikan
PRTD/majikan
PRTA.06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 7

8. METODE PENELITIAN
©Penelitian Kuantitatif
(Baseline survey) disupport
data kualitatif (Wawancara
mendalam dan observasi)
© Surabaya, Makasar,
Bandung
© Multistage sampling
© Sampel Per Kota
 150 PRTD dan 150 Majikan
(live in; live out);
 30 PRTA; 30 Majikan PRTA; 30
keluarga PRTA
Kota
Kecama
-tan
Kelura-
han
RW/RT
Rumah-
tangga
06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 8

9. CAKUPAN DATA SURVEI
karakteristik responden,
kondisi kerja PRT,
kondisi ekonomi dan sosial PRT,
pengetahuan, sikap dan perilaku masing-
masing responden terhadap: hak-hak dasar
PRT, kontrak kerja, jam kerja libur dan cuti,
dokumen pribadi, upah, keselamatan dan
kesehatan kerja, perlindungan sosial, standar
PRT anak, penyelesaian sengketa dan
mekanisme keluhan, agen penyalur PRT dan
penggunaan media.
06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 9

10. TEMUAN LAPANGAN
06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 10

11. KARATERISTIK PRTD
Live in Live out
Pere
mpu
an
Laki Pere
mpu
an
laki
SBY 98.7 2.3% 95.9 4.1%
MKS 93.3 6.7% 100% 0%
BDG 63.5 36.5
%
89.5
%
10.5
%
 PRTD Live-indi ketiga kota,
yakni sebagian besar responden
berusia ‘muda’ yakni antara
18-25 tahun; PRTD live-out,
berusia lebih tua yakni antara
36-45 tahun.
 Mayoritas PRTD live-in di
Bandung adalah kawin (51,4%),
sementara di Makassar justru
belum kawin (66.7%). Adapun di
Surabaya, menikah maupun
belum menikah sama besar
(35.5%) Sedangkan PRTD live-
out, di ketiga kota menunjukkan
kecenderungan sama, yakni
mayoritas menikah)
 Jika membandingkan antara
PRTD live-in dan live-out,
secara umum tingkat pendidikan
PRTD live-in (SMP/SD) lebih
06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 11

12. KARAKTERISTIK PRTA
Mayoritas responden PRTA
di ketiga kota penelitian
adalah perempuan, namun
demikian yang menarik di
Bandung ada 33,3% PRTA
laki-laki, juga di Makasar
20%, Surabaya hanya 6.7%.
Usia 17 tahun merupakan
usia mayoritas PRTA
Ada sebagian kecil
responden (PRTA) yang
sudah menikah (dini)
sebagian besar PRTA
berpendidikan rendah
(SMP/SD)
Studi juga mengidentifikasi
latar belakang suku bangsa
PRTA, yang mana temuan
menunjukkan bahwa di
setiap wilayah studi, yang
dominan adalah suku
setempat. Misalnya di
Surabaya, mayoritas PRTA
bersuku Jawa (80%), dan 20%
Madura. Demikian pula di
Bandung, 86,7% PRTA
bersuku Sunda, kemudian
Jawa (13,3%). Sebagaimana
PRTD, yang menarik di
Makasar menunjukkan
keberagaman latar belakang
PRTA, yakni Bugis (46.6%),
Flores (16.7%), Mandar
(10%), Lainnya 26.7%.06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 12

13. PERAN EKONOMI PRT
PRTD
Jika menikah memilih live-
out, sementara yang berusia
lebih muda cenderung ‘live-
in’.  Indikasi bahwa live-
out menjadi bagian dari
strategi PRTD, dalam
membagi waktu, khususnya di
kalangan PRTD perempuan.
Pilihan live-out juga bisa
dikaitkan dengan kontribusi
responden dalam ekonomi
keluarga yang mana masuknya
perempuan ke pasar kerja
(sebagai PRTD) akan
diposisikan sebagai pencari
nafkah tambahan. Bagi PRTD
live-out, mayoritas responden
di tiga kota bukan satu-
satunya penyumbang ekonomi
keluarga
PRTA
Usia pertama kali PRTA
bekerja sebagai PRT di
tiga kota penelitian
cukup beragam. Di
Surabaya dan Bandung,
usia 16 Di Makassar,
usia pertama kali
bekerja lebih muda yaitu
pada usia 14 tahun
(30%).
Hampir seluruh
responden PRTA di tiga
kota bukan satu-
satunya penyumbang
ekonomi keluarga
06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 13

14. KARAKTERISTIK MAJIKAN
PRTD
kebutuhan kehadiran PRT lebih
dirasakan oleh majikan yang
menikah.
Sebagian besar majikan PRTD
live-in dan live-out adalah
perempuan.
responden majikan PRTD pada
kelompok 46-55 tahun
Pendidikan SMA atau Sarjana
(s1)
pekerjaan majikan PRTD, yang
menonjol di tiga wilayah studi
adalah wirausaha; PRT live-out
bekerja pd PNS , sedangkan live-
in pada majikan yang sudah
pensiunan live-in.
penghasilannya per bulan
berada pada rentang Rp.
3.000.000-4.999.999,.
Sementara itu, penghasilan
majikan di Bandung lebih besar,
PRTA
Usia majikan PRTA
sebagian besar
diwawancarai berusia
36-45 tahun . di
Bandung, ada 33.3%
PRTA yang kerja pada
majikan yang berusia
muda yakni 26-35
tahun.
latar belakang
pendidikan majikan
PRTA, tergolong
berpendidikan
menengah dan
bahkan tinggi.06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 14

15. ALASAN MAJIKAN MEMPEKERJAKAN
PRTA
Alasan Majikan Mempekerjakan
PRTA
Kota
Surabaya
(n=30)
Kota
Makassar
(n=30)
Kota
Bandung
(n=30)
ingin membantu keluarga PRT anak
dengan memberikan pekerjaan
13,3% 10,0% 26,7%
untuk mengisi waktu luang si PRT anak 20,0% 16,7% 6,7%
PRT anak membutuhkan pekerjaan 13,3% 30,0% 13,3%
mudah diatur dan bayaran tidak mahal 20,0% 3,3% 26,7%
karena masih kerabat/saudara 6,7% 13,3% 3,3%
menemani anak dan majikan sekaligus
menyekolahkan PRT anak
26,7% 26,7% 23,3%
Total 100% 100% 100%
06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 15

16. PANDANGAN MAJIKAN TTG
PRT
3 wilayah penelitian,
cukup besar majikan PRTD
(live in maupun live out)
yang menilai bahwa PRT
adalah pekerja. alasan
yang paling banyak
dikemukakan adalah
karena:
 PRT digaji tetap,
 PRT bekerja dengan jenis
pekerjaan dan waktu kerja yang
jelas
 Namun, ada banyak
majikan PRTD (khususnya
di Bandung) PRT bukanlah
pekerja. PRT bukanlah
pekerjaan formal, dan PRT
PRT merupakan pekerjaan di
sektor informal (pembantu).
Kemudian kalau pekerjaan
disektor informal tidak cocok
kalau dikatakan pekerja yang
penuh dengan aturan dan
kewajiban yang harus
dipenuhi. Karena PRT
hubungannya sangat
emosional, bayangkan 24 jam
bersama kami dirumah, dan
itu akan membentuk pola
tersendiri terhadap hubungan
kami dan keluarga kami.
Karena kalau PRT yang saya
miliki sekarang konsep seperti
keluarga, jadi apa yang
dilakukan terhadap keluarga
begitu juga saya terapkan
sama Mila dan biasanya
semakin lama akan semakin
cocok dengan majikannya.
Ungkap Informan sambil
tersenyum. (Bpk. Hr, 50 tahun,06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 16

17. PENDAPAT MAJIKAN TTG
PERATURAN TENTANG PRT
tidak perlu ada peraturan
tentang PRT (Sby 41,3%,
Bdg 30%; Mks 16.4%)
Alasan:
lebih baik dibicarakan langsung
antara majikan dan PRT saja,
didasarkan atas kekeluargan saja,
karena PRT adalah pekerjaan yang
ringan, dan urusan PRT itu
tergantung majikan.
dibicarakan langsung antara
majikan dan PRT, dan karena PRT
adalah pekerjaan yang ringan.
PRT pekerja formal yang diatur
oleh undang-undang/peraturan
ketenagakerjaan, dan antara
majikan dan PRT ditetapkan secara
kekeluargaan saja.
perlu ada
peraturan tentang
PRT (Sby 58.7%,
Bdg 70%; Mks
83.6%.)
Alasan:
peraturan tentang
PRT akan menjadi
dasar dari perjanjian
tentang hak dan
kewajiban kedua
belah pihak.
agar ada kejelasan
kerja bagi PRT,
agar ada peraturan
yang melindungi
PRT.
06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 17

18. PENDAPAT MAJIKAN “SETUJU”
ADA PERATURAN TENTANG
PRT
“PRT di rumah saya itu suka seenaknya kalau kerja, wong
belum kelar kerjaannya yah sudah berhenti. Kalau lagi di
kamar suka lama keluarnya kalau saya panggil, mba.
Endak tahu buat apa dia di kamar. Kadang pergi tidak
bilang-bilang itu. Jadi kalau siang saya suka kunci pintu
depan itu. Jadikan susah sayanya. Kadang kalo tidak ada
kerjaan dia masuk kamar tiduran, bukannya resik-resik
gitu mba, masa saya harus nyuruh-nyuruh terus.
Istirahanya kalo dipikir yah banyak juga. Kalau diberi
tahu suka masam mukanya. Gimana tidak mangkel
kadang saya. Bagus kalau ada peraturan seperti pekerja
pabrik itu. Tidak bisa seenaknya kalau kerja. Kalau
seenaknya yah bisa dipotong gajikan kan mba.” (Ny.F.
36, S2, Wiyung-Sby)
06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 18

19. SIKAP MAJIKAN PRTD
TENTANG KONTRAK KERJA
Prinsipya majikan memandang
perlu ada kontrak kerja (MKS
88,8%, SBY 72,7%, BDG 68,7%.
Namun sebagian besar tidak setuju
dalam berbentuk kontrak tertulis,
cukup diskusi langsung denga PRT
sbgmn yang selama ini berjalan.
alasannya
sebaiknya PRT dianggap seperti
keluarga saja (28,9%),
sudah saling percaya (19,1%),
akan terlalu rumit jika ada aturan
(17%), kesepakatan lisan saja
(19,5%),
”alhamdulillah
kami disni tidak
begitu.Disini tidak
ada pembicaraan
awal untuk
mempertegas
hak-hak dasar PRT
karena Mila saya
anggap seperti
keluarga
sendiri”.(Bpk. Hr,
Kec. Tamalanrea-
Makassar)
06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 19

20. PANDANGAN MAJIKAN PRTD
TERHADAP
JAM KERJA, LIBUR DAN CUTI
Sebagian besar mengaku tahu standart jam
kerja yang berlaku di Indonesia sesuai UU.
Berkenaan dengan jam kerja PRT, di semua
wilayah penelitian lebih besar persentase
majikan berpendapat bahwa PRT tidak
memiliki hak yang sama dalam hal jam kerja
per hari berdasarkan hukum di Indonesia
(Bandung 68%; Surabaya 84%; Makassar 64%)
Untuk standart jam kerja PRT sesuai UU
antara 8-12 jam sehari. Namun sebagian
besar majikan tidak setuju jam kerja PRT
disamakan dengan pekerja lain, bahkan
tidak perlu dibatasi
aspek perilaku pembatasan jam kerja
sehari, di semua wilayah penelitian ini
ternyata sebagain besar majikan PRTD tidak
melakukan pembatasan jam kerja bagi
PRTnya. Bahkan perilaku tidak membatasi
jam kerja sehari PRT persentasenya lebih
tinggi pada majikan live-in dibandingkan
Alasan:
waktu kerja PRT
fleksibel. sehingga
PRT tidak harus
memiliki standar
kerja yang sama
dengan pekerja
pada umumny
tanggung jawan
PRT berbeda
dengan pekerja
lainnya.
pekerjaan PRT
adalah pekerjaan
yang santai/ringan
jika sudah selesai
dengan
pekerjaannya, PRT
bisa pulang atau
istirahat06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 20

21. SIKAP MAJIKAN PRTD
TERHADAP
ATURAN JAM KERJA, LIBUR DAN
CUTIMAJIKAN “TIDAK
SETUJU”
“di rumah saya, kami
sekeluarga pada hari
kerja, kami pergi pagi-
pagi dan biasanya
pulang sore, sedangkan
Mila hanya menjaga
cucu saya, ketika cucu
saya tidur maka dia
akan istirahat pula. Jadi,
istirahat seorang PRT
dan Pekerja yang
lainnya, jangan
disamakan mengingat
beban dan tingkat
kesulitan berbeda satu
pekerjaan dengan PRT”
(Bpk. Hr., Tamalanrea-
MAJIKAN “SETUJU”
“mungkin perlu yah, soalnya
sekarang PRT saya itu banyak
mainnya. Dikit-dikit mainan
HP, kalo tidak disuruh yah
diam di kamar. Saya kan
malas pangil terus mba. Kesel
(baca=lelah) saya lihatnya,
malas saya ngomel mulu jadi
kadang saya rapikan sendiri.
Dia kan harusnya tahu
kerjaannya kalo ada yang
berantakan dirapikan, ini kalo
tidak disuruh rapikan yah
dianya masuk ke kamar,
tiduran mainan HP. Kalau ada
aturan jam kerjanya kan jadi
dia bisa saya kenakan sanksi
toh mba, karena istirahat di
jam kerja”. (Ny. SM, 41, S1,
Gubeng-Sby)
06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 21

22. PRTA MENDAPATKAN LIBUR DAN CUTI
??
YA TIDAK
86.7
13.3
60
40
90
10
Ada tidak Cuti bagi PRTA?
Surabaya Makasar Bandung
06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 22

23. ALASAN KELUAR DARI MAJIKAN SEBELUMNYA
PADA RESPONDEN PRTD (N=450)
Kota Surabaya
(n=51)
Kota Makassar
(n=42)
Kota Bandung
(n=26)
Live-
in
(n=22
)
Live-
out
(n=29)
Live-
in
(n=17
)
Live-
out
(n=25)
Live-in
(n=14)
Live-
out
(n=12 )
Terlalu banyak pekerjaan 14,3% 16,7% 5,9% 36% 22,7% 41,4%
Majikan pindah rumah 14,3% 0 23,5% 16% 9,1% 6,9%
Mendapat pekerjaan yang
dekat dengan rumah
7,1% 16,7% 5,9% 12% 9,1% 6,9%
Upah terlalu rendah 7,1% 41,7% 29,4% 16% 36,4% 31%
Tidak suka dengan majikan 42,9% 25% 11,8% 8% 0 6,9%
Majikan memberhentikan
PRTD
14,3% 0 23,5% 8% 9,1% 0
Anak majikan sudah mulai
sekolah dan tidak lagi
memerlukan PRTD
0 0 0 4% 4,5% 6,9%
Lansia atau orang sakit
sudah meninggal dan tidak
0 0 0 0 9,1% 0
06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 23

24. ALASAN MAJIKAN PRTD
MENGGANTI PRTKota Surabaya
(n=150)
Kota Makassar
(n=150)
Kota Bandung
(n=150)
Live-in
(n=15)
Live-
out
(n=16)
Live-in
(n=21)
Live-out
(n=19)
Live-in
(n=17)
Live-
out
(n=15
)
Pindah
rumah dan
PRT tidak
mau ikut
0 0 4,8% 5,3% 5,9% 6,7%
PRT minta
pulang
86,7% 68,8% 61,9% 78,9% 41,2% 73,3%
PRT tidak
terampil
bekerja
13,3% 25% 28,6% 15,8% 41,2% 20%
PRT minta
gaji lebih
0 6,3 4,8% 0 11,8% 0
06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 24

25. SIKAP MAJIKAN PRTD TERHADAP
UPAH
data survey menunjukkan
bahwa bahwa mayoritas
majikan PRTD di semua wilayah
penelitian tahu tentang adanya
peraturan pemerintah mengenai
upah minimum bagi pekerja di
Indonesia. Tetapi dari semua
wilayah, majikan PRTD di
Makassar memiliki persentase
paling kecil (74%)
Berkenaan dengan besaran
upah minimum bagi pekerja
umumnya juga berlaku bagi
PRT? Sebagian besar tidak
setuju, namun sebagian tetap
menyatakan perlunya ada
standart utk PRT. Upah yang
dianggap standart antara 1-2
“lah wong kerjanya
kan cuma 2 jam
mba, gimana mau
pakai upah
minimum. Kadang
juga tidak masuk
kalau dia lagi ada
urusan katanya.
Kadang kan juga
ada PRT yang
kerjanya hanya cuci
setrika tok. Itu
bagaimana coba.
Kerjanya di banyak
rumah, tidak di06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 25

26. SIKAP MAJIKAN PRTD
TERHADAP UPAH
Sebagian besar majikan sudah merasa
menggaji sesuai dengan kebutuhan PRT
dan dianggap cukup, meski besaran gaji
cenderung tidak melalui negosiasi PRT.
Namun prinsipnya, sebagian majikan
akan menyesuaikan gaji, jika PRT
mengajukan negosiasi
06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 26

27. DESKRIPSI KAB MAJIKAN PRTD
TERHADAP KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
 di 3 wilayah penelitian ini masih cukup
banyak majikan PRTD yang kurang peduli
dengan ada/tidaknya peraturan pemerintah,
terutama yang berkaitan dengan
perlindungan kesehatan dan keselamatan
pekerja di Indonesia.
PRT juga memiliki hak yang sama untuk
mendapat perlindungan kesehatan dan
keselamatan di tempat kerja sesuai hukum
di Indonesia (Makassar 53,9%), Bandung
41,3%, Surabaya 40,70%).
Berdasarkan data yang diperoleh ternyata
sebagian besar majikan PRTD di 3 wilayah
penelitian ini menganggap bahwa pekerjaan
yang dilakukan oleh PRT tidak dapat
menyebabkan PRT mengalami masalah
kesehatan.
Majikan PRTD yang menganggap pekerjaan
PRT tidak memiliki risiko terhadap
keselamatan PRT, persentasenya lebih tinggi
di Bandung dibandingkan di Surabaya dan
Makassar.
 alasan yang paling banyak dikemukakan
adalah karena pekerjaan rumah tangga
Sedangkan pekerjaan
yang dilakukan PRT dapat
menyebabkan PRT
mengalami masalah
kesehatan lebih banyak
dikemukakan oleh
majikan PRTD di
Makassar (41,1%)
dibandingkan majikan
PRTD di Bandung (20,7%)
dan Surabaya (14%).
Adapun masalah
kesehatan:
demam (33,3%) dan
 kelelahan 76,3%).
gangguan pernafasan
(6,7%).
dan pusing (14,3%).
06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 27

28. DESKRIPSI KAB MAJIKAN PRTD
TERHADAP KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
“perlindungan apa ya yang
harus diberikan, kan disini tidak
ada pekerjaan yang berbahaya
dan berat kan mbak, pembantu
disemua tempat itu paling-
paling pekerjaannya seperti itu
hanya cuci, seterika, nyiram,
ngepel sudah ngak ada
lagi…perlindungan kesehatan
itu apa ya mbak, lha kalau sakit
ya saya bawa dokter sebelah
rumah, kan tahu kalau ke
dokter kan mahal Rp 100.000.
eh pernah sakit lagi, saya beri
uang Rp 100.000, ternyata
tidak ke dokter, tahu-tahu
cashing hpnya baru, bajunya
baru, apa yang mau
dilindungi””(Ny. My, 40, S1,
Ploso-Sby)
Informan kurang setuju dengan
perlindungan kesehatan dan
keselamatan kerja. Menurut
informan “apa ya bu bentuk
perlindungannya, kalau pabrik
sih perlu kalau di rumah tangga
apakah perlu sih” dari
pernyataan tersebut jelas
bahwa pekerjaan PRT itu sangat
umum yaitu hanya mencuci,
menyeterika pakaian,
mengepel, menyiram tanaman,
sehingga perlindungan untuk
keselamatan kerja tidak
diperlukan. Demikian juga
dengan perlindungan kesehatan
PRT dianggap tidak perlu
karena biasanya penyakit
ringan dan perlindungan
kesehatan bisa dibelikan obat
oleh majikannya. Seperti
penuturan informan “saya itu
kan menyediakan obat di
rumah, kalau sakit ya tinggal
ambil, kalau sakitnya ngak
06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 28

29. DESKRIPSI KAB MAJIKAN PRTD
TERHADAP PERLINDUNGAN SOSIAL
di kalangan majikan PRTD yang menilai pekerja pada
umumnya memiliki hak mendapatkan jaminan sosial
sesuai dengan UU di Indonesia lebih banyak
dikemukakan oleh majikan PRTD di Makassar (80,9%)
dibandingkan majikan PRTD di Surabaya (80%) dan
Bandung (75,3%).
bagaimana dengan hak mendapatkan jaminan sosial
bagi PRT? Majikan PRTD yang memiliki sikap bahwa PRT
juga memiliki hak yang sama untuk mendapakan
jaminan sosial berdasarkan hukum di Indonesia,
persentase majikan PRTD di Makassar lebih tinggi
(47,4%) dibandingkan majikan PRTD di Bandung (38,5%)
dan Surabaya (32,7%).
Sebagian besar responden menyatakan bukan kewajiban
majikan memberikan perlindungan/jaminan sosial06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 29

30. SIKAP MAJIKAN PADA USAHA
PERLINDUNGAN BAGI PRT DARI TINDAK
KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL DI
TEMPAT KERJA
Sebagian besar, hampir seluruh
majikan PRTD (khususnya live-in) di 3
wilayah ini melihat diperlukan undang-
undang/peraturan yang melindungi PRT
dari tindak kekerasan di tempat kerja,
dan juga pelecehan seksual, sehingga
PRT diperlakukan dengan baik,
manusiawi dan sopan.
HOW  menindak tegas pelaku
pelecehan dengan sanksi yang berat
pada pelaku; serta ada aturan bagi PRT06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 30

31. TINDAK KEKERASAN YANG
DIALAMI PRTD/PRTA
PRTD
Pelecehan verbal (diteriaki,
dimarahi dengan kata-kata kotor,
dsb)
Telat dibayar upahnya
Dipotong upahnya
Tidak dibayar upahnya
Dipaksa bekerja ketika Anda sakit
Tidak diijinkan berkomunikasi
dengan siapa pun di dalam rumah
atau di luar
Tidak diizinkan meninggalkan
rumah
Tidak diberi waktu untuk
melakukan hobi Anda/beristirahat
di waktu luang
Pelecehan seksual
PRTA
Pelecehan verbal (diteriaki,
dimarahi dengan kata-kata kotor,
dsb. )
Telat dibayar upahnya
Dipotong upahnya
Tidak dibayar upahnya
Dipaksa bekerja ketika Anda sakit
Tidak diijinkan berkomunikasi
dengan siapa pun di dalam rumah
atau di luar
Tidak diizinkan meninggalkan
rumah
Tidak diberi waktu untuk
melakukan hobi Anda/beristirahat
di waktu luang06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 31

32. SIKAP MAJIKAN PRTD TENTANG
PENYELESAIAN SENGKETA DAN
MEKANISME KELUHAN
lebih banyak majikan PRTD yang
mengaku tidak pernah memiliki
masalah dengan PRT mereka.
Adapun majikan yang pernah
mengalami masalah dengan PRT
mereka, lebih menonjol pada
majikan PRTD live-in
Secara umum, majikan PRTD di 3
wilayah penelitian bersikap
memperbolehkan PRT mereka
untuk menyampaikan masalah
yang dihadapinya dengan
mereka (majikan) kepada pihak
yang berwenang/aparat negara
(RT/RW, Kepolisian, dll)
Masalah PRT:
sering pinjam uang,
PRT sering malas,
kurang sopan;
PRTD tidak benar
kerjanya,
06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 32
PRTD tidak jujur,

33. SIKAP KAB MAJIKAN PRTD
TERHADAP AGEN PENYALUR PRT
Berdasarkan temuan hasil survey,
ternyata majikan PRTD di Surabaya lah
(57%) yang memiliki persentase
tertinggi untuk yang memakai jasa
perantara dalam mendapatkan PRT.
Sementara majikan PRTD di Bandung
justru yang paling besar
persentasenya (75,8%) untuk yang
tidak menggunakan perantara untuk
mendapatkan PRT yang sekarang
bekerja dibandingkan majikan PRTD di
Surabaya (43%) dan Makassar (49,3%).
Di Surabaya dan Makassar,
penggunaan perantara dalam
mendapatkan PRT lebih tinggi pada
majikan PRTD live-in daripada
majikan PRTD live-out. Sementara
majikan PRTD live-in justru lebih
banyak yang tidak menggunakan jasa
seorang perantara untuk
Infoman sudah dua kali mengambil
PRT dari agen dua kali, sekitar tahun
2010. Ada aturan dalam agen
penyalur. Aturannya, setelah
mendapatkan PRT, calon majikan
membayar Rp 500.000. Seandainya
tidak cocok majikan terhadap PRT,
bias diganti dengan PRT yang lain.
Demikian sebaliknya, kalau PRT nya
tidak cocok dengan majikan, maka
PRT bias keluar dan diganti dengan
PRT lagi. Namun pergantian PRT ini
tidak boleh lebih dari dua
bulan…“saya sih mengambil
pembantu sudah dua kali mbak.
Waktu tahun 2010. Pertama kali,
seminggu minta keluar, diganti lagi
oleh pembantu yang lain, eh setelah
diganti seminggu keluar lagi,
akhirnya males mbak ambil
pembantu. Eeeh butuh lagi cari lagi,
dua bulan krasan, eh ngak tahunya
minta keluar. Yo wis aku males cari
pembantu nang agen”.. Perlakuan
agen penyalur, membuat majikan
malas untuk mencari PRT, meskipun
aturan dari agen sangat jelas. Tetapi
aturan tersebut hanyalah sebuah alat
saja tidak aturan itu dipermainkan
oleh agen penyalur supaya
mendapatkan keuntungan secara06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 33

34. SIKAP MAJIKAN PRTD
TENTANG DOKUMEN PRIBADI
Data menunjukkan bahwa
sebagian besar majikan
PRTD di 3 wilayah
penelitian ini tidak
memiliki perilaku
menyimpan dokumen
pribadi PRTD nya.
Hanya sedikit saja
majikan PRTD yang
menyimpan KTP PRTD
mereka. Persentase paling
tinggi pada majikan PRTD
di Bandung (6,7%)
dibandingkan Surabaya
(4,7%) dan Makassar (2%).
Secara umum, alasan yang
dikemukakan karena
menyimpan dokumen
pribadi adalah hak warga
negara. Selain itu juga KTP
adalah bukti identitas
kependudukan yang bisa
saja dibutuhkan sewaktu-
waktu oleh PRT.
Majikan PRTD yang
memiliki perilaku
menyimpan KTP PRT
Alasan adalah agar PRT
tidak dapat pergi jauh-
jauh, dan karena majikan
perlu bukti KTP asli PRT.
06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 34

35. PENDAPAT MAJIKAN TENTANG
HAK BERSERIKAT BAGI PRT
saya bu ngak
setuju pembantu
ikut
perkumpulan,
paling-paling
menjelekan
majikan, daripada
itu mending jaga
rumah, kerja
yang bener…yang
penting kerja,
karena tujuan
menjadi PRT
adalah
lebih banyak majikan PRTD di
Bandung (36%) dan Makassar (42.%)
yang memiliki sikap yang positif
dibandingkan majikan PRTD di
Surabaya (26%)
Alasan yang positif: karena sudah
menjadi hak PRT, dan agar PRT
memiliki sarana untuk
menyampaikan aspiasi dan
bersosialisasi.
Alasan menolak: (Sby 37.3%; Bdg
16%; Mks12.5%)
PRT tidak punya waktu, sudah
lelah,
PRT fokus bekerja saja,
Kuatir PRT akan demo/menuntut.
PRT hanya melakukan pekerjaan
domestic.
Serikat pekerja hanya untuk
pekerja.
06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 35

36. PENUTUP
Ada kecenderungan majikan bersikap “inkonsistensi” dalam
menyikapi kebijakan perlindungan pada PRT, di satu sisi
mengakui bahwa PRT adalah pekerja, namun memaknai PRT
berbeda dengan pekerja lainnya. Hal ini terutama terkait
dengan konteks:
 Deskripsi pekerjaan atau beban kerja  tidak baku dan
ketat
 Kualifikasi pekerja  tidak ada prasyarat khusus
 Lingkungan kerja  ranah domestik
 Jam kerja  feleksible
 Resiko pekerjaan  dianggap aman
 Dalam konteks itulah, maka kebutuhan untuk
adanya PKB secara tertulis dipertanyakan majikan,
meski kontrak kerja penting.
 Temuan studi menunjukkan ada sikap ‘double
standart’, bahwa PRT adalah pekerja, namun
relasinya dengan majikan masih lebih dimaknai
relasi social, meski juga diakui sebagai relasi
kerja.06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 36

37. TERIMAKASIH
06/09/2017 PERLINDUNGAN PRT_JALA PRT_IRN 37