Undang-undang ini mengatur tentang penataan ruang di Indonesia. Penataan ruang bertujuan untuk mengatur pemanfaatan ruang secara terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan kehidupan yang sejahtera serta melindungi lingkungan. Undang-undang ini mengatur tentang asas, tujuan, hak dan kewajiban, serta tata cara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di berbagai tingkatan wilayah di Indonesia.
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang bertujuan untuk menata ruang nasional secara terpadu dan berkelanjutan serta menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang di Indonesia.
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur tentang pengaturan dan pengelolaan hutan di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa semua hutan di Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, mengatur status dan fungsi hutan, serta ketentuan pengelolaan hutan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, penelitian, dan pengawasan hutan.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Undang-Undang Desa dan pendampingan masyarakat desa di Sumedang. Dokumen ini menjelaskan tentang tata kelola desa yang demokratis, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pendampingan desa, serta penetapan kewenangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-undang ini mengatur tentang penataan ruang di Indonesia. Penataan ruang bertujuan untuk mengatur pemanfaatan ruang secara terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan kehidupan yang sejahtera serta melindungi lingkungan. Undang-undang ini mengatur tentang asas, tujuan, hak dan kewajiban, serta tata cara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di berbagai tingkatan wilayah di Indonesia.
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang bertujuan untuk menata ruang nasional secara terpadu dan berkelanjutan serta menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang di Indonesia.
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur tentang pengaturan dan pengelolaan hutan di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa semua hutan di Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, mengatur status dan fungsi hutan, serta ketentuan pengelolaan hutan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, penelitian, dan pengawasan hutan.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Undang-Undang Desa dan pendampingan masyarakat desa di Sumedang. Dokumen ini menjelaskan tentang tata kelola desa yang demokratis, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pendampingan desa, serta penetapan kewenangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
AMAN menagih janji pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat adat seperti yang dijanjikan dalam Nawacita. Mereka mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat dan membentuk Satgas Masyarakat Adat. Komnas HAM menemukan bahwa ketiadaan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat menyebabkan konflik tanah dan mereka merekomendasikan pemerint
Latar Belakang Pentingnya UU Tentang Masyarakat AdatLestari Moerdijat
Teks tersebut membahas latar belakang pentingnya UU tentang Masyarakat Adat di Indonesia. Keberadaan masyarakat adat telah diakui sejak zaman kolonial Belanda dan dalam UUD 1945, namun perlindungan hukum mereka masih kurang memadai. UU diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan seperti ketidakjelasan status hukum dan konflik lahan yang diakibatkan kebijakan pemerintah.
www.balidesaadat.com
Kalau Bali mau menjadi daerah yang maju dan modern dengan tetap mampu memelihara identitas daerah dan kearifan lokal, maka seharusnya kita memilih Desa Adat. Kalau mau mewujudkan Ajeg Bali, tidak ada pilihan lain, seharusnya yang dipilih Desa Adat tanpa harus berdebat panjang, bertele-tele yang tidak produktif.
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakariakeuangandesa
Dokumen tersebut membahas tentang desa sebagai unit terkecil pemerintahan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dokumen menjelaskan landasan konstitusional pengaturan desa di Indonesia serta perkembangan pengaturan desa dari semula hanya diatur sebagai unit administrasi menjadi pengakuan terhadap hak-hak desa sebagai masyarakat hukum adat.
Makalah ini membahas tentang hukum adat suku Kutai di Kalimantan Timur, dengan menjelaskan latar belakang suku Kutai, teori hukum adat, dan identifikasi serta hukum adat yang berlaku di suku Kutai.
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung KutaAji Sahdi Sutisna
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta di Kabupaten Ciamis. Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta diakui sebagai kelompok masyarakat yang memiliki hak atas tanah ulayat dan hutan adat seluas 97 hektar. Peraturan ini juga mengatur tentang lembaga adat, wilayah adat, pranata adat, dan izin pemungutan hasil hutan bagi Masyarakat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pemerintahan adat desa balinatal kristiono
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat dan sistem pemerintahan desa di Bali. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa di Bali terdapat dua sistem pemerintahan desa yaitu Desa Pakraman yang berdasarkan hukum adat dan Desa Dinas yang berdasarkan peraturan pemerintah. Desa Pakraman mempunyai otonomi tinggi dalam mengatur hukum adatnya sendiri melalui aturan yang disebut Awig-Awig.
Peraturan Menteri Nomor P.34/MENLHK/Setjen/KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Dokumen tersebut merupakan sambutan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Agustus 2017. Sambutan ini mengingatkan peringatan satu dekade deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat pada tahun 2007, serta menyoroti beberapa kemajuan dan tantangan yang dihadapi masyarakat adat di
2. Mengembalikan Kuasa Mukim atas Pengelolaan SDA di AcehAgus Halim
Dokumen tersebut membahas tentang pengembalian kuasa mukim atas sumber daya alam di Aceh. Mukim didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang terdiri dari beberapa gampong dengan batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim. Namun saat ini, kuasa mukim atas sumber daya alam belum sepenuhnya diakui. Dokumen ini menganalisis faktor-faktor yang melemahkan kewenangan adat
AMAN menagih janji pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat adat seperti yang dijanjikan dalam Nawacita. Mereka mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat dan membentuk Satgas Masyarakat Adat. Komnas HAM menemukan bahwa ketiadaan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat menyebabkan konflik tanah dan mereka merekomendasikan pemerint
Latar Belakang Pentingnya UU Tentang Masyarakat AdatLestari Moerdijat
Teks tersebut membahas latar belakang pentingnya UU tentang Masyarakat Adat di Indonesia. Keberadaan masyarakat adat telah diakui sejak zaman kolonial Belanda dan dalam UUD 1945, namun perlindungan hukum mereka masih kurang memadai. UU diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan seperti ketidakjelasan status hukum dan konflik lahan yang diakibatkan kebijakan pemerintah.
www.balidesaadat.com
Kalau Bali mau menjadi daerah yang maju dan modern dengan tetap mampu memelihara identitas daerah dan kearifan lokal, maka seharusnya kita memilih Desa Adat. Kalau mau mewujudkan Ajeg Bali, tidak ada pilihan lain, seharusnya yang dipilih Desa Adat tanpa harus berdebat panjang, bertele-tele yang tidak produktif.
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakariakeuangandesa
Dokumen tersebut membahas tentang desa sebagai unit terkecil pemerintahan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dokumen menjelaskan landasan konstitusional pengaturan desa di Indonesia serta perkembangan pengaturan desa dari semula hanya diatur sebagai unit administrasi menjadi pengakuan terhadap hak-hak desa sebagai masyarakat hukum adat.
Makalah ini membahas tentang hukum adat suku Kutai di Kalimantan Timur, dengan menjelaskan latar belakang suku Kutai, teori hukum adat, dan identifikasi serta hukum adat yang berlaku di suku Kutai.
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung KutaAji Sahdi Sutisna
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta di Kabupaten Ciamis. Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta diakui sebagai kelompok masyarakat yang memiliki hak atas tanah ulayat dan hutan adat seluas 97 hektar. Peraturan ini juga mengatur tentang lembaga adat, wilayah adat, pranata adat, dan izin pemungutan hasil hutan bagi Masyarakat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pemerintahan adat desa balinatal kristiono
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat dan sistem pemerintahan desa di Bali. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa di Bali terdapat dua sistem pemerintahan desa yaitu Desa Pakraman yang berdasarkan hukum adat dan Desa Dinas yang berdasarkan peraturan pemerintah. Desa Pakraman mempunyai otonomi tinggi dalam mengatur hukum adatnya sendiri melalui aturan yang disebut Awig-Awig.
Peraturan Menteri Nomor P.34/MENLHK/Setjen/KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Dokumen tersebut merupakan sambutan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Agustus 2017. Sambutan ini mengingatkan peringatan satu dekade deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat pada tahun 2007, serta menyoroti beberapa kemajuan dan tantangan yang dihadapi masyarakat adat di
2. Mengembalikan Kuasa Mukim atas Pengelolaan SDA di AcehAgus Halim
Dokumen tersebut membahas tentang pengembalian kuasa mukim atas sumber daya alam di Aceh. Mukim didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang terdiri dari beberapa gampong dengan batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim. Namun saat ini, kuasa mukim atas sumber daya alam belum sepenuhnya diakui. Dokumen ini menganalisis faktor-faktor yang melemahkan kewenangan adat
Similar to Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat (Studi Pada Kasepuhan Ciptagelar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat) (20)
Kondisi Kerja Layak PRT di Mata Majikan: Studi di 3 Kota (Surabaya, Makasar, ...Rudi Wijaya
Oleh Dr. Ida Ruwaida Noor
Disampaikan dalam Pendidikan Publik dan Diskusi Peluncuran Jurnal Perempuan 94 di Ruang Sidang Rektorat Lantai II Universitas Lampung
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Tinjauan Sistem Hukum IndonesiaRudi Wijaya
Penyusun: Dr. Yusnani Hasyim Zoem, S.H., M.Hum.
File presentasi dalam Pendidikan Publik dan Diskusi Peluncuran Jurnal Perempuan 94.
Ruang Sidang Rektorat Lantai II Universitas Lampung
Peran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan PyblikRudi Wijaya
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam peningkatan pelayanan publik. Ombudsman berperan untuk mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga pemerintah dan swasta serta memiliki wewenang untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan publik.
Quo Vadis Hak Masyarakat Lokal Versus Transmigran?Rudi Wijaya
Disampaikan dalam FGD Penguatan Legislasi DPD RI Melalui Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Daerah, Ruang Sidang Rektorat Universitas Lampung, 15 Juni 2017
Penyusun: Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A. (Akademisi FISIP Universitas Lampung)
Evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Kaitannya...Rudi Wijaya
1. Dokumen tersebut membahas evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian kaitannya dengan pemberian sertifikasi tanah bagi para transmigran.
2. Beberapa poin evaluasi mencakup komitmen pejabat daerah, proses pengadaan tanah, transmigran belum menerima sertifikat tanah, serta tanggung jawab dan larangan yang diatur dalam peraturan turunan.
3. Simpulannya, perlu pengaturan lebih
efektivitas Peran Pemerintah Terhadap Hak Masyarakat Lokal dan Para Transmigr...Rudi Wijaya
Dokumen tersebut membahas efektivitas peran pemerintah terhadap hak masyarakat lokal dan transmigran dalam program transmigrasi. Dokumen menyebutkan perlu revisi UU Transmigrasi agar lebih memperhatikan perlindungan hak masyarakat lokal dan menanggulangi masalah yang sering timbul akibat perbedaan budaya antara transmigran dan masyarakat lokal.
Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Perempuan AdatRudi Wijaya
Disampaikan pada Seminar Nasional, Konggres & Call For Paper Pancasila, Konstitusi, dan Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan di Hotel Santika Slipi Jakarta, 5-6 Juli 2017.
Penyusun:
Siti Khoiriah, S.H.I., M.H., Rudi Wijaya, Martha Riananda, S.H., M.H.
Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keua...Rudi Wijaya
Dokumen tersebut membahas urgensi revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Beberapa poin utama yang disebutkan adalah: (1) RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2016 Perubahan dan harus selesai pada tahun itu pula, (2) terdapat beberapa masalah dalam implementasi UU saat ini mengenai kemandirian, kualifikasi anggota, dan perwakilan BPK, (3)
Menjaga Independensi dan Profesionalisme BPK melalui Revisi Undang-Undang Nom...Rudi Wijaya
Oleh: Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. (Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional)
Bahan Diskusi Publik Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada 9 September 2016 di Fakultas Hukum Universitas Lampung
Ombudsman merupakan lembaga pengawas pelayanan publik yang berasal dari konsep Qadhi al-Qudhaat di Turki dan Swedia. Ombudsman Indonesia awalnya bernama Komisi Ombudsman Nasional yang kemudian berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang tahun 2008. Ombudsman bertugas mengawasi pelayanan publik, menerima laporan, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan organisasi kesiswaan di sekolah. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain perlunya sistem organisasi yang sederhana dan tidak terlalu mereplikasi sistem pemerintahan, serta memperhatikan kesiapan sumber daya manusia siswa. Dokumen ini juga memberikan rekomendasi struktur organisasi dan peran pembimbing yang independen dalam memandu pengurus organisasi.
Demokrasi, Hukum, dan Produk Hukum MahasiswaRudi Wijaya
Demokrasi, Hukum Dan Produk Hukum (MAHASISWA) membahas 3 poin utama:
1. Deskripsi pranata hukum sebagai sistem norma yang mengatur tingkah laku manusia untuk mencapai tujuan penting masyarakat dan mewujudkan ketertiban sosial.
2. Fungsi pranata hukum menjalankan integrasi masyarakat dengan mempertahankan kesatuan di antara kelompok yang berbeda pendapat guna mendorong
Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat (Studi Pada Kasepuhan Ciptagelar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat)
1. PERLINDUNGAN
HAK KONSTITUSIONAL
MASYARAKAT HUKUM ADAT
(Studi Pada Kasepuhan Ciptagelar
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa
Barat)
THE PROTECTION OF THE
INDIGENOUS PEOPLE’S
CONSTITUTIONAL RIGHTS
Study of Kasepuhan Ciptagelar
Sukabumi Region Jawa Barat Province
Oleh:
Rudi Wijaya
NPM. 1312011297
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
Seminar Hasil Penelitian Skripsi
Jum’at, 16 Maret 2018
Ruang Sidang Bagian Hukum Tata Negara
3. UUD NRI Tahun 1945
Pasal 18B Ayat (2)
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Pasal 28I Ayat (3)
Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional
dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan
peradaban.
KEMBALI KE
DAFTAR ISI
PENDAHULUAN
4. 1. Tinjauan mengenai Pengakuan dan
Perlindungan
2. Otonomi Daerah Sebagai Hak Asal-Usul
Masyarakat Hukum Adat
3. Mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat
4. Praktik Perlindungan MHA di Beberapa
Negara
TINJAUAN
PUSTAKA
KEMBALI KE
DAFTAR ISI
5. Tipe dan Jenis Penelitian: Penelitian Normatif
Empiris
Pendekatan Masalah: Pendekatan sosio legal
Sumber Data:
Data Primer (HasilPengamatan, Observasi, dan
Wawancara dengan Responden)
Data Sekunder (Bahan Hukum Primer, Sekunder,
Tersier)
METODE
PENELITIAN
6. Responden:
1. Abah Ugi Sugriana Rakasiwi, Pemimpin
Adat Kasepuhan Ciptagelar.
2. Ki Karma, Dukun Kasepuhan;
3. Yoyo Yogasmana, Juru Bicara Kasepuhan;
4. Upar Suparman, penerima tamu kasepuhan.
METODE
PENELITIAN
KEMBALI KE
DAFTAR ISI
7. MHA dalam Peraturan Perundang-undangan di
Indonesia
1. Terdapat 11 Undang-Undang
2. Permendagri No, 52 2014 ttg Pedoman
Pengakuan dan Perlindungan MHA
3. Perda RTRW Provinsi Jabar
4. Perda Jabar No. 10 Tahn 2011 ttg Pengelolaan
Kawasan Lindung
5. Perda 32 2001 ttg Perlindungan Perlindungan
aras Hak Ulayat Masyarakat Baduy
6. Perda No. 8 Tahun 2015 ttg Pengakuan,
Perlindungan, dan Pemberdayaan MHA
Kasepuhan
PEMBAHASAN
8. 2. Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar sebagai MHA
- Sejarah
Bertalian dengan runtuhnya Kerajaan Pajajaran
- Gambaran Umum Lokasi
Secara administratif (pusat) kasepuhan terdapat di
Kab. Sukabumi,Jabar. Secara adat wilayahnya
tersebar di Kab. Sukabumi dan Kab Bogor, Jabar
serta Kab. Lebak, Banten
- Hukum Adat yang berlaku
Pemuliaan Padi, Perpindahan pusat kasepuhan
- Lembaga Adat
Abah, Baris Kolot, Rorokan
PEMBAHASAN
9. PEMBAHASAN
3. Perlindungan Hak Konstitusional MHA di Kasepuhan
Ciptagelar
PERLINDUNGAN DARI EKSTERNAL
- Pengaturan dalam Produk Hukum Daerah Jawa Barat
- Perda No. 22 Tahun 2010 ttg RTRW Provinsi
- Perda No. 10 Tahn 2011 ttg Pengelolaan Kawasan
Lindung
- Pengaturan dalam Produk Hukum Kabupaten Lebak
- Perda 32 2001 ttg Perlindungan Perlindungan aras Hak
Ulayat Masyarakat Baduy
- Perda No. 8 Tahun 2015 ttg Pengakuan, Perlindungan,
dan Pemberdayaan MHA Kasepuhan
PERLINDUNGAN DARI PIHAK KETIGA
10. PEMBAHASAN
3. Perlindungan Hak Konstitusional MHA di
Kasepuhan Ciptagelar
PERLINDUNGAN DARI INTERNAL
Upaya dari MHA untuk menyesuaikan dirinya
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
NKRI
11. PEMBAHASAN
3. Perlindungan Hak Konstitusional MHA di
Kasepuhan Ciptagelar
PERLINDUNGAN DARI INTERNAL
Juga upaya untuk menumbuhkembangkan iptek
di lingkungan Kasepuhan sehingga pemenuhan
hak dan kebutuhannya bersifat mandiri
Perlindungan dari internal cenderung lebih
dominan daripada perlindungan eksternal
12. PEMBAHASAN
4. Problematika
Dari eksternal, pemerintah: Belum ada UU yang
konstruksinya menguatkan karena bersifat
sektoral, perda yang bersifat parsial
Dari eksternal, swasta: perambahan hutan,
termasuk upaya oleh TNGHS
Dari internal: MHA lain di sekitar wilayah
kasepuhan
KEMBALI KE
DAFTAR ISI
13. Kesimpulan
Telah dilakukan upaya perlindungan MHA dalam
PUU termasuk Produk Hukum Daerah namun masih
sangat sektoral dan parsial.
Upaya perlindungan oleh internal MHA Kasepuhan
Ciptagelar lebih dominan.
Saran
Pembentuk UU agar dapat segera menerbitkan UU
ttg MHA dengan tetap memperhatikan aspek
konstitusionalitas, dan/atau pembentuk produk
hukum daerah dapat melakukan pembangunan
hukum sendiri terhadap pengaturan MHA.
PENUTUP
KEMBALI KE
DAFTAR ISI